00375 - Manajemen Bisnis Syariah: Konsep, Implementasi, dan Tantangan dalam Perbankan Islam

Abstrak

Manajemen bisnis syariah merupakan sistem pengelolaan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh muamalah), mencakup dimensi etika, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Artikel ini bertujuan menyajikan kajian komprehensif tentang manajemen bisnis syariah dengan fokus pada konsep dasar dan prinsip-prinsipnya, produk dan layanan perbankan syariah, manajemen risiko dalam perspektif syariah, kerangka regulasi dan pengawasan, serta tantangan dan prospek pengembangan bisnis syariah di era modern. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan komponen yang sangat kritis dalam bisnis syariah, di mana bank syariah menghadapi sepuluh jenis risiko berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016, termasuk dua risiko yang bersifat khusus syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Proses manajemen risiko yang efektif harus mencakup empat tahap utama: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Implementasinya harus didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta fatwa DSN-MUI. Selain itu, inovasi produk, digitalisasi layanan, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberlanjutan bisnis syariah di era revolusi industri 4.0.

Kata Kunci: manajemen bisnis syariah, manajemen risiko, perbankan syariah, Non Performing Financing, inovasi produk syariah

Abstract

Sharia business management is a business management system based on Islamic law principles (fiqh muamalah), encompassing dimensions of ethics, justice, transparency, and prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and speculation (maysir). This article aims to present a comprehensive study of sharia business management, focusing on its fundamental concepts and principles, Islamic banking products and services, risk management from the sharia perspective, regulatory and supervisory frameworks, as well as the challenges and prospects of sharia business development in the modern era. The method employed is a systematic literature review of relevant research and regulations. The findings indicate that risk management is a critical component in sharia business, where Islamic banks face ten types of risk as stipulated under POJK No. 65/POJK.03/2016, including two sharia-specific risks: rate of return risk and equity investment risk. An effective risk management process must encompass four main stages: risk identification, measurement, monitoring, and control. Its implementation must be supported by a robust regulatory framework, oversight from the Sharia Supervisory Board (DPS), and fatwas from DSN-MUI. Furthermore, product innovation, service digitalization, and the development of competent human resources are key to the sustainability of sharia business in the era of Industry Revolution 4.0.

Keywords: sharia business management, risk management, Islamic banking, Non Performing Financing, sharia product innovation

1. Pendahuluan

Manajemen bisnis syariah merupakan suatu sistem pengelolaan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh muamalah), yang mencakup dimensi etika, keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan Islam, manajemen bisnis syariah tidak sekadar menyangkut aspek teknis operasional, melainkan juga mencakup tata kelola risiko, kepatuhan syariah, inovasi produk, serta keberlanjutan usaha yang selaras dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh (kaffah) (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Perkembangan industri keuangan syariah secara global yang semakin pesat menuntut para pelaku bisnis syariah untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai dimensi manajemen, mulai dari pengelolaan risiko pembiayaan, manajemen likuiditas, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), hingga inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Apriyanti, 2018).

Perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama industri keuangan Islam memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (savers) dengan pihak yang memerlukan dana (borrowers) untuk berbagai kepentingan (Rusdan, 2016). Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, bank syariah senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko yang kompleks dan beragam, yang memerlukan pengelolaan secara sistematis dan terstruktur (Balqis et al., 2023). Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi salah satu komponen terpenting dalam manajemen bisnis syariah, yang harus diterapkan secara efektif dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Syahrir et al., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif tentang manajemen bisnis syariah, dengan fokus pada aspek-aspek utama yang meliputi: konsep dasar dan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah, produk dan layanan perbankan syariah, manajemen risiko dalam perspektif syariah, kerangka regulasi dan pengawasan, serta tantangan dan prospek pengembangan bisnis syariah di era modern.

2. Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis Syariah

2.1 Landasan Filosofis dan Nilai-Nilai Inti

Manajemen bisnis syariah dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan ketidakberpihakan dalam setiap transaksi (Lubis et al., 2024). Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan operasional perbankan syariah mencakup larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), larangan maysir (spekulasi), serta kewajiban untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki underlying aset yang jelas dan nyata (Saputra & Suwardi, 2023). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang dianggap lebih adil bagi semua pihak yang terlibat (Balqis et al., 2023).

Dalam perspektif manajemen, bank syariah beroperasi dengan prinsip bahwa risiko dan keuntungan harus dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi (Nabhan, 2010). Prinsip ini tercermin dalam berbagai produk pembiayaan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan porsi yang disepakati (Soetopo et al., 2016). Sementara itu, produk murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) memberikan kepastian dalam nilai cicilan dan margin, sehingga dapat mengurangi tingkat keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (LUKIANA, 2019).

2.2 Perbedaan Manajemen Bisnis Syariah dengan Konvensional

Manajemen risiko dalam bank Islam memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas yang melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah (Lubis et al., 2024). Dalam perbankan konvensional, hampir seluruh aset berasal dari utang (debt), sedangkan aset dalam perbankan syariah berasal dari kegiatan pendanaan (trade financing) sampai kegiatan kerja sama (equity partnership) (Syahrir et al., 2023). Perbedaan mendasar ini mengimplikasikan bahwa proses identifikasi risiko di bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena setiap kontrak/akad yang dilakukan dalam perbankan syariah mempunyai risiko yang berbeda satu sama lain (Syahrir et al., 2023).

Selain itu, bank syariah memiliki kesempatan lebih sedikit untuk melakukan hedging atau lindung nilai atas risiko tertentu dibandingkan bank konvensional, karena instrumen lindung nilai risiko pada bank syariah seperti kontrak berjangka, opsi, dan swap belum tersedia secara penuh dalam situasi keuangan Islam saat ini (Syahrir et al., 2023). Meskipun demikian, instrumen derivatif dalam bentuk lindung nilai (hedging) diperbolehkan dalam Islam untuk tujuan mitigasi risiko dalam transaksi valuta asing, bukan untuk spekulasi (Shabri, 2022).

3. Produk dan Layanan Perbankan Syariah

3.1 Klasifikasi Produk Perbankan Syariah

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service) (Zulpahmi & Rizqiana, 2018). Produk penyaluran dana meliputi pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna), prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyat bittamlik), dan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) (Zulpahmi & Rizqiana, 2018). Sementara itu, produk penghimpunan dana mencakup tabungan wadiah, deposito mudharabah, dan simpanan wadiah (Jyana & Affandi, 2019).

Dalam praktiknya, perbankan syariah pada umumnya menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama (Zulpahmi & Rizqiana, 2018). Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan bank syariah dengan prinsip jual beli dengan kesepakatan keuntungan (margin) dan jangka waktu tertentu (Zulpahmi & Rizqiana, 2018). Dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah antara lain disebabkan oleh karakteristiknya yang memberikan kepastian dalam nilai cicilan dan margin, serta dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan dibandingkan produk berbasis bagi hasil (LUKIANA, 2019). Bahkan, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, sebesar 61% dari seluruh pembiayaan disediakan melalui akad murabahah (Fitriani et al., 2023).

3.2 Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Produk pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, merupakan produk yang paling mencerminkan esensi perbankan syariah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Soetopo et al., 2016). Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi yang disepakati di awal perjanjian (Soetopo et al., 2016).

Meskipun produk mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar dalam menyeimbangkan sistem syariah dan moneter, dalam praktiknya kedua produk ini menghadapi tantangan yang signifikan terkait risiko moral hazard, asimetri informasi, dan volatilitas imbal hasil yang tinggi (Nabhan, 2010). Risiko bank syariah dalam akad pembiayaan berbasis bagi hasil (Natural Uncertainty Contract/NUC) potensial tinggi karena sangat mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral (Trimulato, 2017). Praktik moral hazard mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan kepercayaan bank pada nasabah (Trimulato, 2017).

3.3 Inovasi Produk Perbankan Syariah

Inovasi produk menjadi isu strategis dalam pengembangan bisnis syariah dan menjadi tanggung jawab bersama antara bank sebagai pelaku usaha, pemerintah melalui OJK sebagai regulator, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Apriyanti, 2018). Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, perbankan syariah harus memiliki keunggulan kompetitif dengan melakukan inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Apriyanti, 2018). Beberapa arah inovasi produk yang dapat dikembangkan antara lain: pembiayaan sindikasi, trade finance, produk pengelolaan kas, pembiayaan start-up berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur (Yozika & Khalifah, 2017).

Dalam konteks era digital, perbankan syariah juga perlu mengembangkan layanan berbasis teknologi seperti electronic banking, mobile banking, dan internet banking untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan nasabah (Dewi & Sudarsono, 2021). Perkembangan financial technology (fintech) syariah juga membuka peluang baru bagi perluasan akses keuangan syariah, di mana setiap transaksi yang melalui fintech syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip bisnis syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI (Wulandari & Nasik, 2021).

4. Manajemen Risiko dalam Bisnis Syariah

4.1 Konsep dan Urgensi Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (Saputra & Suwardi, 2023). Dalam konteks bisnis syariah, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan kerugian finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Kesyariahan produk tidak hanya pada teknis prosedur produk, tetapi penting untuk menerapkan manajemen risiko produk yang juga sesuai prinsip syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Urgensi manajemen risiko dalam bisnis syariah semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kompleksitas produk dan layanan perbankan syariah. Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan syariah berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan (Eriyanti & Rokhlinasari, 2017). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah lebih tinggi risikonya (Non Performing Financing/NPF) dibandingkan dengan kredit bank konvensional (Non Performing Loan/NPL), sehingga masih perlu pembenahan dalam penanganan risiko pembiayaan bank syariah dalam upaya meningkatkan laba (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

4.2 Klasifikasi Risiko dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (rate of return risk), dan risiko investasi (equity investment risk) (Rahmadania & Nurismalatri, 2020). Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko khusus yang dihadapi oleh bank syariah (Syahrir et al., 2023).

Risiko Pembiayaan (Financing Risk) merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Rusdan, 2016). Risiko ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah dan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil/margin fee dari pinjaman yang diberikannya (Rusdan, 2016). Risiko pembiayaan ini juga disebut sebagai risiko gagal bayar (default risk), risiko penurunan rating (downgrading risk), dan risiko penyelesaian (settlement risk) (Mutafarida, 2017).

Risiko Pasar (Market Risk) mencakup risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, termasuk perubahan nilai tukar, harga komoditas, dan tingkat imbal hasil (Lubis et al., 2024). Pada umumnya, bank syariah lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing karena mereka dituntut untuk mematuhi norma-norma syariah yang antara lain melarang transaksi arbitrage, pertukaran valuta asing secara tidak tunai, short selling, dan pertukaran tanpa penyerahan (non delivery trading) (Rusdan, 2016).

Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Putra et al., 2023). Kegagalan bank dalam mengelola likuiditas dapat mengakibatkan munculnya risiko kepailitan (insolvency), risiko bail out pemerintah, dan risiko reputasi (Putra et al., 2023). Instrumen likuiditas dapat diperoleh dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), peminjaman di pasar uang syariah, pembelian SBI syariah, atau dari sumber-sumber dana lainnya (Putra et al., 2023).

Risiko Operasional (Operational Risk) adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank (Farina, 2020). Dari sekian jenis risiko, risiko operasional termasuk dalam tiga risiko yang paling banyak dialami bank syariah, bersama dengan risiko kredit dan risiko likuiditas (Mughits, 2016).

Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) merupakan risiko yang diakibatkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, yang disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil dari penyaluran dana yang diterima bank (Tiyani et al., 2021). Risiko ini merupakan salah satu risiko yang harus menjadi perhatian khusus bank syariah karena berkaitan langsung dengan sistem bagi hasil yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah (Cipta, 2020).

Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) adalah risiko yang harus diterima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, serta prinsip-prinsip syariah (Husnaini et al., 2022). Risiko kepatuhan ini memiliki dimensi yang unik dalam perbankan syariah, karena mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi perbankan umum, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Saputra & Suwardi, 2023).

4.3 Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Proses manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah umumnya terdiri dari empat tahap utama, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko (Hidayat et al., 2023). Keempat tahap ini harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa risiko pembiayaan dapat dikelola secara efektif (Sari et al., 2022).

Identifikasi Risiko merupakan tahap awal dalam proses manajemen risiko, di mana bank harus secara akurat mengidentifikasi dan memahami semua risiko yang ada (risiko inheren) atau risiko yang mungkin timbul dari operasional bank (Mukhlis, 2022). Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas bank (Balqis et al., 2023). Dalam praktiknya, identifikasi risiko sering dilakukan melalui analisis 5C, yaitu: Character (karakter nasabah), Capacity (kapasitas pembayaran), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi) (Ulpah & Rahman, 2022).

Pengukuran Risiko dilakukan untuk menentukan besarnya potensi kerugian yang mungkin timbul dari suatu risiko yang telah diidentifikasi (Nasution & Sugianto, 2021). Dalam konteks risiko pembiayaan, pengukuran risiko sering dilakukan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF), yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (R. N. A. Putra, 2019). Selain NPF, bank syariah juga menggunakan berbagai instrumen pengukuran risiko lainnya, seperti credit scoring yang merupakan alat untuk memprediksi risiko keuangan nasabah pinjaman dan membantu bank dalam menganalisis pinjaman baru yang akan diberikan kepada nasabah (Rahmadania & Nurismalatri, 2020).

Pemantauan Risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tetap berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan (Ahmad et al., 2021). Pemantauan risiko dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup sisi manajemen bank syariah, namun juga meliputi pengawasan dari DPS (Syahrir et al., 2023). Salah satu instrumen pemantauan risiko yang efektif adalah Early Warning System (EWS), yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara dini potensi pembiayaan bermasalah sebelum berkembang menjadi NPF yang signifikan (Febriyanti, 2020).

Pengendalian Risiko merupakan tahap akhir dalam proses manajemen risiko, di mana bank mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dipantau (Oktapian & Fauzi, 2023). Pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: penetapan limit pembiayaan, diversifikasi portofolio pembiayaan, penggunaan agunan/jaminan, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, dan penghapusbukuan (write-off) (Ahman et al., 2022).

4.4 Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko merupakan sejumlah kebijakan yang diterapkan guna mengelola risiko yang mungkin terjadi untuk meminimalisasi tingkat kerugian (Riduwan et al., 2021). Dalam praktik perbankan syariah, mitigasi risiko pembiayaan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu mitigasi pra-kontrak dan mitigasi pascakontrak (Sumar'in & Juliansyah, 2016).

Mitigasi pra-kontrak dilakukan sebelum akad pembiayaan ditandatangani, meliputi: kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) internal bank, seleksi calon nasabah (mudharib), dan analisis kelayakan calon nasabah (Sumar'in & Juliansyah, 2016). Dalam konteks ini, studi kelayakan bisnis syariah memainkan peran yang sangat penting, karena mampu menilai dan mengukur potensi risiko terhadap sumber pengembalian termasuk potensi usaha nasabah (Sappeami et al., 2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah harus memperhatikan beberapa aspek, di antaranya aspek manajemen, aspek yuridis dan legalitas, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek syariah, dan aspek jaminan (Sappeami et al., 2021).

Mitigasi pascakontrak dilakukan setelah akad pembiayaan ditandatangani, meliputi: pemantauan berkala terhadap kondisi usaha nasabah, pengawasan penggunaan dana pembiayaan, dan penanganan pembiayaan bermasalah (Sumar'in & Juliansyah, 2016). Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan berbagai upaya penyelamatan, antara lain: rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan ulang), restructuring (penataan ulang), dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan write-off (Siregar et al., 2022).

Selain pendekatan di atas, beberapa bank syariah juga menerapkan prinsip 5P dalam meminimalisasi risiko pembiayaan, yaitu: Party (pihak yang terlibat), Purpose (tujuan pembiayaan), Payment (kemampuan pembayaran), Profitability (profitabilitas usaha), dan Protection (perlindungan/jaminan) (Mareta et al., 2023). Penerapan prinsip 5P ini terbukti efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan NPF pada bank-bank yang menerapkannya secara konsisten (Mareta et al., 2023).

5. Kerangka Regulasi dan Pengawasan Bisnis Syariah

5.1 Regulasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengatur terkait manajemen risiko dengan kewajiban bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, cakupan dari manajemen risiko, peringkat risiko, pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, penerapan manajemen risiko pada unit usaha syariah, dan penyampaian risiko secara triwulan kepada BI (Palupi & Kurniawati, 2018). Penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mencakup sepuluh risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Rahmadania & Nurismalatri, 2020).

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan beberapa regulasi terkait manajemen risiko perbankan syariah, antara lain: POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penerapan manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia.

5.2 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Ilyas, 2019). Dalam konteks manajemen risiko, DPS memiliki fungsi untuk: mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk serta aktivitas bank, mengawasi proses pengembangan produk baru dan aktivitas bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, serta meminta fatwa kepada DSN-MUI terkait produk dan aktivitas baru (Nasution & Sugianto, 2021).

Keberadaan DPS juga berperan dalam menghalangi manajemen untuk melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam, sehingga menjaga integritas dan kredibilitas bank syariah di mata nasabah dan masyarakat (Chindo et al., 2022). Namun demikian, dalam kenyataannya sering terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, di mana terdapat transaksi manipulatif yang melanggar prinsip-prinsip syariah untuk mendapatkan keuntungan (Saputra & Suwardi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap bank syariah dalam operasionalnya masih perlu diperkuat (Saputra & Suwardi, 2023).

5.3 Urgensi Fatwa DSN-MUI dalam Manajemen Risiko Syariah

Selain regulasi dari BI dan OJK, fatwa DSN-MUI juga memiliki posisi yang sangat penting dalam kerangka manajemen risiko perbankan syariah. Karena pembiayaan risiko manajemen adalah bagian dari ekonomi syariah yang harus menjaga prinsip syariah, maka penerapan prinsip syariah tidak boleh hanya ada dalam teknis produk, tetapi juga harus berlaku pada teknis manajemen risiko (Hidayati & Hidayatullah, 2021). DSN-MUI perlu merumuskan fatwa terkait pedoman manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah, karena eksistensi fatwa DSN-MUI menjadi benteng dalam menjaga ekosistem keuangan syariah yang komprehensif (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Dalam konteks era digital dan revolusi industri 4.0, upaya mewujudkan manajemen risiko pembiayaan 4.0 memerlukan sinergi antara dinamisasi sistem dengan soliditas regulasi. Sistem yang dinamis perlu didukung oleh aspek yuridis untuk memberikan kekuatan hukum dengan terwujudnya soliditas regulasi melalui kehadiran peraturan yang merepresentasikan progresivitas hukum, yang seharusnya menjadi tanggung jawab OJK melalui perumusan POJK yang bersinergi dengan DSN-MUI melalui fatwanya yang dilegitimasi oleh undang-undang (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

6. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)

6.1 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu tantangan utama dalam manajemen bisnis syariah. NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Chindo et al., 2022). Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Alim & Sina, 2020). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Yuria & Arista, 2024).

Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain: kurang cermatnya pihak manajemen bank dalam proses pencairan pembiayaan terhadap calon nasabah, tidak mengikuti aturan dalam petunjuk pelaksanaan pembiayaan, serta lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan pembiayaan (Siregar et al., 2022). Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain: penurunan kondisi usaha nasabah akibat perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta faktor-faktor lain yang berada di luar kendali nasabah (Febriyanti, 2020).

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi NPF pada bank syariah menunjukkan bahwa faktor internal bank, seperti Return on Assets (ROA) dan ukuran bank (bank size), berpengaruh signifikan terhadap NPF, sementara faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF (Fitriani et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen bank syariah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas pembiayaan yang disalurkan.

6.2 Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu aspek kritis dalam manajemen bisnis syariah. Terdapat dua strategi utama dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu strategi preventif dan strategi represif (Yuria & Arista, 2024). Strategi preventif dilakukan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, meliputi: pemberian informasi mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi, evaluasi manajemen portofolio pembiayaan, dan evaluasi unit pembiayaan (Yuria & Arista, 2024). Sementara itu, strategi represif dilakukan setelah terjadinya pembiayaan bermasalah, meliputi: penagihan intensif, kunjungan ke nasabah, pemberian surat peringatan, musyawarah, rescheduling, reconditioning, restructuring, write-off, lelang agunan, dan tindakan hukum (Yuria & Arista, 2024).

Dalam konteks optimalisasi laba, pemulihan pembiayaan bermasalah dan hapus buku merupakan salah satu sumber profit yang signifikan bagi bank syariah di luar kegiatan bisnis utamanya (Ahman et al., 2022). Melalui langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sistematis, bank syariah dapat mengonversi cadangan kerugian (loss reserves) menjadi profit, sehingga meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan (Ahman et al., 2022).

6.3 Peran Audit Internal dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan

Audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian risiko pembiayaan di bank syariah. Peran audit internal dalam pengendalian risiko pembiayaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu: peran sebagai problem solver, peran kepatuhan (compliance role), peran negosiator, dan peran pengendalian (Khayat, 2017). Dalam mekanisme audit internal, auditor harus mempersiapkan data mitigasi risiko kunci pembiayaan, mengambil sampel pembiayaan yang telah selesai dalam kolektibilitas 3 sampai 5, dan menyebarkannya kembali ke pembiayaan kolektibilitas 1 dan 2 (Khayat, 2017).

Penelitian tentang efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BNI Syariah menunjukkan bahwa kompetensi account officer memediasi efektivitas manajemen risiko, artinya semakin berkompeten account officer yang dimiliki bank syariah, semakin menunjang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif (Ahsan & Al-Azhar, 2019). Hal ini mengimplikasikan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko merupakan investasi strategis yang sangat penting bagi bank syariah.

7. Manajemen Risiko pada Produk-Produk Spesifik Perbankan Syariah

7.1 Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan di perbankan syariah Indonesia. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko, termasuk pembiayaan dengan akad murabahah (Muchtar, 2021). Risiko yang dihadapi bank syariah dalam pembiayaan murabahah sangat beragam dan kompleks, meliputi: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Muchtar, 2021).

Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada berbagai bank syariah umumnya menggunakan prinsip kehati-hatian dengan faktor 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition (Mukhlis, 2022). Selain itu, beberapa bank syariah juga menerapkan analisis 7A yang mencakup: aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknik/teknologi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek ekonomi, dan aspek agunan dalam pemberian pembiayaan (Mulyani, 2020).

Dalam konteks pembiayaan KPR syariah, risiko yang ditanggung dalam produk ini menjadi lebih kompleks dan memerlukan manajemen yang andal dalam menanganinya, karena pembiayaan murabahah untuk KPR bersifat jangka panjang dan konsumtif (Sumar'in & Juliansyah, 2016). Mitigasi risiko pra-kontrak dilakukan dengan kepatuhan terhadap SOP internal bank, seleksi calon nasabah, dan analisis kelayakan calon nasabah, sementara mitigasi risiko pascakontrak menggunakan sistem standar dengan teknologi komputer (Sumar'in & Juliansyah, 2016).

7.2 Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah menghadapi risiko yang relatif tinggi dibandingkan pembiayaan murabahah, antara lain: side streaming (penggunaan dana tidak sesuai tujuan), kelalaian dan kesalahan yang disengaja, serta penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur (Soetopo et al., 2016). Tingginya risiko pada pembiayaan mudharabah menjadi salah satu alasan mengapa bank-bank syariah lebih memilih murabahah sebagai produk yang paling banyak menghasilkan pendapatan (Trimulato, 2017).

Dalam konteks manajemen risiko pembiayaan musyarakah, kecukupan modal sangat berpengaruh terhadap seluruh manajemen risiko dalam setiap tahap pembiayaan yang akan ditanggung pihak-pihak musyarakah (Ali, 2022). Risiko pembiayaan musyarakah terhadap unit usaha syariah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh adanya jumlah pembiayaan yang bermasalah, baik yang disengaja maupun tidak (Ali, 2022).

7.3 Manajemen Risiko Produk Gadai Emas

Produk gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang memiliki karakteristik risiko yang unik. Proses manajemen risiko pada produk gadai emas terdiri dari empat bagian, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko (Nasution & Sugianto, 2021). Risiko-risiko yang dihadapi dalam produk gadai emas antara lain: risiko ketidakakuratan penaksiran emas, risiko penyimpanan emas, risiko gagal bayar, dan risiko penurunan harga emas (Ahmad et al., 2021).

Implementasi manajemen risiko yang efektif pada produk gadai emas terbukti dapat menghindarkan perusahaan dari potensi kerugian dan menjaga keberlanjutan operasional. Keamanan investasi, likuiditas yang tertata, reputasi yang baik, penerapan prinsip syariah yang baik, dan keberlanjutan bisnis merupakan hasil positif dari manajemen risiko yang berhasil (Asnawir & Makka, 2023).

8. Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

8.1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah juga tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Pesatnya inovasi produk keuangan dan perkembangan pasar keuangan sangat berpengaruh terhadap bentuk dan cakupan risiko yang dihadapi oleh BMT (Mundhori & Isnaini, 2023). Di antara dari sekian banyak risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT adalah risiko pembiayaan, yang merupakan risiko paling dominan dan paling ditakuti (Rahman, 2023).

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT umumnya menggunakan panduan survei prinsip 5C, yang terdiri dari: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic (Oktapian & Fauzi, 2023). Beberapa BMT juga menambahkan unsur Syariah (S) dalam analisis pembiayaan, sehingga menjadi prinsip 5C+1S, untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya layak secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ghozali et al., 2020).

Penerapan manajemen risiko yang baik pada BMT terbukti dapat meningkatkan profitabilitas lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan dapat meningkatkan profitabilitas KSPPS BMT, di mana manajemen risiko yang diterapkan dalam pembiayaan meliputi identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko (Mundhori & Isnaini, 2023).

8.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan syariah yang melayani segmen masyarakat menengah ke bawah juga menghadapi tantangan manajemen risiko yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan, risiko yang dihadapi BPRS pun akan meningkat, yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank (Imanah, 2017). Efektivitas pengelolaan risiko dalam sebuah bank tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPF), dan pengelolaan manajemen risiko yang baik akan berdampak positif pada kinerja bank (Mukhlis, 2022).

Penilaian kesehatan bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah mencakup beberapa faktor, yaitu: faktor permodalan, rasio kualitas aset, rasio manajemen, aspek rentabilitas, dan faktor likuiditas (Prabowo & Azhar, 2012). Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen Manajemen Umum, Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan Syariah (Prabowo & Azhar, 2012).

9. Manajemen Risiko Perumahan Syariah

Bisnis perumahan syariah merupakan salah satu segmen bisnis syariah yang berkembang pesat, dengan konsep "tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI Checking, dan tanpa akad bathil" (Muhaimin, 2022). Konsep ini menawarkan alternatif pembiayaan perumahan yang sesuai dengan prinsip syariah, namun juga menghadirkan risiko yang cukup serius apabila gagal mengelola risiko, sehingga akan menyebabkan kerugian besar (Muhaimin, 2022).

Manajemen risiko pada bisnis perumahan syariah mencakup berbagai jenis risiko, antara lain: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pemasaran (Muhaimin, 2022). Pengukuran risiko manajemen didasarkan pada proses mengukur atau menilai risiko dan mengembangkan strategi pengelolaannya, dengan menggunakan manajemen risiko yang efektif sejak awal (Muhaimin, 2022). Dalam hal risiko pembiayaan dari kredit pemilikan rumah syariah tanpa melalui bank, risiko ini merupakan yang paling ditakuti oleh pihak pengelola karena rentannya terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak pengelola ataupun pihak pengembang (Muhaimin, 2022).

10. Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Bank Syariah

10.1 Indikator Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bank syariah dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan, antara lain: Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Sunardi, 2020). Penilaian tingkat kesehatan bank syariah menggunakan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) yang terdiri dari empat faktor, yaitu: profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earning), dan permodalan (capital) (Sunardi, 2020).

Penelitian tentang profitabilitas bank syariah menunjukkan bahwa NPF dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA perbankan syariah Indonesia, yang berarti bahwa apabila variabel NPF turun atau rendah, ROA perbankan syariah akan mengalami kenaikan (Nurismalatri, 2019). Hal ini mengimplikasikan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang efektif, yang tercermin dari rendahnya NPF, merupakan kunci untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah.

10.2 Hubungan antara Manajemen Risiko dan Profitabilitas

Terdapat hubungan yang erat antara kualitas manajemen risiko dan profitabilitas bank syariah. Risiko pembiayaan membuat bank syariah kurang menguntungkan, sehingga manajemen harus berhati-hati dalam menghadapi risiko pembiayaan, karena dapat menimbulkan masalah di kemudian hari (Pardian et al., 2022). Banyak bank yang gagal karena mereka tidak dapat mengidentifikasi kerentanan dan membangun cadangan pada aset tersebut (Pardian et al., 2022).

Penelitian tentang pengaruh risiko pembiayaan, tingkat kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada risiko pembiayaan (FDR), tingkat kecukupan modal (CAR), dan efisiensi operasional (BOPO) terhadap pencapaian profitabilitas bank (ROA) (Ridwan et al., 2021). Hasil ini mengindikasikan bahwa manajemen yang efektif atas ketiga faktor tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah secara berkelanjutan.

11. Tantangan dan Prospek Manajemen Bisnis Syariah

11.1 Tantangan Internal

Manajemen bisnis syariah menghadapi berbagai tantangan internal yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas operasional. Pertama, masih kurangnya koordinasi antarpemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah (Ridwan et al., 2021). Kedua, perbankan syariah belum memiliki modal yang memadai sehingga bank syariah kesulitan mengembangkan usaha (Ridwan et al., 2021). Ketiga, struktur pendanaan perbankan syariah masih mengandalkan dana mahal sehingga pengembalian dana pada nasabah cukup tinggi (Ridwan et al., 2021). Keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi konsumen (Ridwan et al., 2021).

Selain itu, masalah kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang signifikan. Bahan baku bankir perbankan syariah bersumber dari bank konvensional, sehingga pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan manajemen risiko berbasis syariah masih perlu ditingkatkan (Alim & Sina, 2020). Tingkat pemahaman karyawan bank syariah terhadap prinsip syariah juga terbukti masih sangat kurang, di mana banyak karyawan bank syariah yang tidak memahami akad-akad yang ditawarkan kepada nasabah (Saputra & Suwardi, 2023).

11.2 Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi manajemen bisnis syariah antara lain: persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional dan sesama bank syariah, perubahan kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan, serta perkembangan teknologi yang mengubah perilaku dan preferensi nasabah (Rahayuningsih, 2023). Dalam era digital, bank syariah juga menghadapi risiko siber (cyber risk) yang semakin kompleks, yang memerlukan sistem keamanan informasi yang kuat dan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif (Masin et al., 2022).

Pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak yang signifikan terhadap manajemen bisnis syariah, terutama dalam hal peningkatan risiko pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, bank syariah di Indonesia memiliki pengelolaan manajemen risiko yang baik sehingga mampu menekan tingkat NPF (Ulpah & Rahman, 2022). Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan shareholder value melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko (Ulpah & Rahman, 2022).

11.3 Prospek Pengembangan Bisnis Syariah

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan bisnis syariah di Indonesia tetap sangat menjanjikan. Potensi pangsa pasar yang besar dalam perekonomian syariah, didukung oleh pertumbuhan ekonomi syariah yang ditandai dengan tumbuhnya industri keuangan syariah baik lembaga bank maupun lembaga nonbank, memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan bisnis syariah (Chairia, 2020). Beberapa lembaga internasional seperti Islamic Finance Development Indicator (IFDI) dan Islamic Finance Country Index (IFCI) telah memberikan penilaian yang sangat baik terhadap Indonesia dalam hal keuangan syariah (Chairia, 2020).

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan beberapa strategi pengembangan, antara lain: pertama, dukungan dari pemerintah sebagai penerbit regulasi, perguruan tinggi, dan BUMN untuk mendukung iklim pembiayaan syariah; kedua, pergeseran pemikiran regulasi dari pencapaian kuantitas dana semata, tetapi juga harus didasarkan pada jumlah masyarakat yang dapat dilayani; ketiga, peningkatan sumber daya manusia perbankan syariah melalui kebijakan pelatihan, pemberian insentif yang memadai, dan standar minimum rekrutmen manajer perbankan syariah (Asiyah, 2018).

12. Manajemen Risiko di Era Revolusi Industri 4.0

12.1 Digitalisasi dan Manajemen Risiko

Era revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang signifikan dalam lanskap manajemen bisnis syariah. Bank syariah perlu menerapkan tata kelola risiko bisnis yang responsif terhadap era disrupsi digital, mengingat bank syariah selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkannya dalam usaha pembiayaan yang berorientasi profit dan pasti terdapat risiko di dalamnya (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Upaya mewujudkan manajemen risiko pembiayaan 4.0 memerlukan dinamisasi sistem yang selaras dengan era siber, big data, dan internet of things, baik dalam manajemen risiko pada tahap screening, pemantauan, maupun penanganan NPF seperti implementasi credit scoring (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Bank yang mempunyai kegiatan layanan e-banking wajib melaksanakan dan mengelola manajemen risiko agar kegiatan operasionalnya efektif, sesuai dengan arahan dan ketentuan Bank Indonesia yang meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, sistem keamanan (security control), serta manajemen risiko khususnya risiko hukum dan risiko reputasi (Masin et al., 2022). Selain itu, bank juga wajib melakukan proses manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi, dan apabila bank menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi, bank wajib memastikan pihak tersebut menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan OJK (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

12.2 Manajemen Strategis Bank Syariah di Era Digital

Manajemen strategis bank syariah di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat) merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bank syariah dalam memasuki era bank digital (Syaifuddin et al., 2023). Perubahan perilaku konsumen bank berdasarkan kelompok umur, khususnya generasi milenial yang paling banyak menggunakan produk perbankan tabungan, produk nonbank, dan produk asuransi, juga perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi bisnis syariah (Syaifuddin et al., 2023).

Dalam konteks manajemen aset dan liabilitas (Asset Liability Management/ALMA), bank syariah menerapkan ALMA dalam unit khusus yang disebut ALCO (Asset and Liability Management Committee), yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi investasi bank syariah (Al-Ghifari & Siregar, 2023). Kebijakan ALMA digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan aset dan liabilitas bank syariah agar bank syariah dapat mengelola risiko yang mungkin timbul sehingga menghasilkan profit yang optimal (Al-Ghifari & Siregar, 2023).

13. Kesimpulan

Manajemen bisnis syariah merupakan suatu sistem pengelolaan usaha yang komprehensif dan multidimensional, yang mencakup aspek-aspek teknis operasional, manajemen risiko, kepatuhan syariah, inovasi produk, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko menjadi komponen yang sangat kritis, mengingat bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang kompleks dan beragam, baik risiko yang bersifat umum maupun risiko yang bersifat khusus akibat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Syahrir et al., 2023).

Proses manajemen risiko yang efektif dalam bisnis syariah harus mencakup empat tahap utama, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko (Hidayat et al., 2023). Implementasi proses ini harus didukung oleh kerangka regulasi yang kuat dari BI dan OJK, pengawasan yang efektif dari DPS, serta fatwa DSN-MUI yang memberikan landasan hukum syariah bagi penerapan manajemen risiko berbasis syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko syariah juga merupakan investasi strategis yang sangat penting bagi keberlanjutan bisnis syariah (Ahsan & Al-Azhar, 2019).

Ke depan, manajemen bisnis syariah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penerapan teknologi digital dalam operasional dan manajemen risiko, serta penguatan kerangka regulasi dan pengawasan syariah merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis syariah di era revolusi industri 4.0 (Apriyanti, 2018; Hidayatullah & Hidayati, 2022). Dengan demikian, manajemen bisnis syariah yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

Ahmad, A. S., Rohim, A. K., Billah, M. A., & Fitrianto, A. R. (2021). The Risk Management of Gold Pawn Product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch. Jurnal Al-Qardh, 6(2), 49–61. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3537

Ahman, A., Rusdi, K., & Yusuf, A. A. (2022). Optimalisasi laba melalui pemulihan pembiayaan bermasalah dan hapus buku di Bank BJB Syariah KCP Sumedang. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 7(2), 115. https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.12537

Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). Efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam pengendalian pembiayaan bermasalah. Jurnal Minds Manajemen Ide dan Inspirasi, 6(1), 19. https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.7964

Al-Ghifari, A. D., & Siregar, P. A. (2023). Analisis penerapan konsep Asset and Liability Management dengan sistem perbankan syariah di Indonesia. Visa Journal of Vision and Ideas, 3(3). https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.553

Ali, I. Y. (2022). Studi analisis terhadap faktor risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 1(2), 21–45. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i2.70

Alim, M., & Sina, D. I. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing dan laba bersih terhadap Financial Sustainability Ratio (pada perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia periode 2014–2018). Balance Vocation Accounting Journal, 4(1), 28. https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2701

Apriyanti, H. W. (2018). Model inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 83–104. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053

Asiyah, B. N. (2018). Dampak dan strategi kebijakan pengembangan pembiayaan dan inklusifitas keuangan dalam peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(1), 133. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2950

Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 50–64. https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660

Balqis, T., Lubis, S. Y., & Sugianto, S. (2023). Implementasi manajemen risiko bank syariah. Rayah Al-Islam, 7(3), 1572–1586. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.870

Chairia, C. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance bagi pengembangan asuransi mikro syariah di masa pandemi COVID-19. Financial Jurnal Akuntansi, 6(2), 133–144. https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.170

Chindo, E. B., Prasetyo, T. J., & Puspita, H. E. (2022). Analisis hubungan tingkat kesehatan bank terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah. E-Journal Field of Economics Business and Entrepreneurship, 1(2), 165–178. https://doi.org/10.23960/efebe.v1i2.22

Cipta, H. (2020). Rate of return risk pada perbankan syariah di Indonesia. Edugama Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 6(2), 91–109. https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1601

Dewi, F. K., & Sudarsono, H. (2021). Analisis profitabilitas bank syariah di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 59. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.20281

Eriyanti, E., & Rokhlinasari, S. (2017). Analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Risk-based Bank Rating tahun 2014–2016. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(2). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1764

Farina, A. (2020). Pengaruh pendapatan Bank Umum Syariah terhadap risiko operasional periode 2015–2018 di Indonesia. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 11(1), 67–85. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i1.3324

Febriyanti, N. (2020). Implementasi Early Warning System (EWS) dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) di perbankan syariah. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 5(2), 124–154. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1445

Fitriani, F., Syahriza, R., & Rahmani, N. A. B. (2023). Faktor eksternal dan internal yang memengaruhi risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2294. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9525

Ghozali, M., Zaid, A. H., & Ulfa, B. N. L. (2020). Model penerapan kontrak bisnis syariah dalam manajemen risiko BMT UGT Sidogiri. Kodifikasia, 14(1), 171. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1952

Hidayat, A. A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). Manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah 2018–2022: Literature studies. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 233–254. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9505

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 201–220. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641

Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16(1), 71. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335

Husnaini, H., Dewi, A. A., Junita, D., Agustin, D., & Saputra, E. (2022). Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan pada bank syariah. Mabis Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(2). https://doi.org/10.31958/mabis.v2i2.5393

Ilyas, R. (2019). Analisis risiko pembiayaan bank syariah. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7(2), 189. https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019

Imanah, F. D. (2017). Implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas (studi kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 5(1). https://doi.org/10.24090/jimrf.v5i1.972

Jyana, O. R., & Affandi, A. (2019). Dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit, dan nilai tukar terhadap profitabilitas. JRAK, 11(2), 69–77. https://doi.org/10.23969/jrak.v11i2.2774

Khayat, I. (2017). Peranan audit internal dalam pengendalian risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Akuntansi Jurnal Akuntansi Integratif, 1(1), 15–46. https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.5

LUKIANA, N. (2019). Determinan proporsi pembiayaan murabahah BPR Syariah. Jurnal Ilmu Manajemen Advantage, 3(1), 58–67. https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.510

Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto, S. (2024). Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334

Mareta, H., Hariono, H., & Susanti, N. (2023). Penerapan prinsip 5P dalam meminimalisir risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada PT. Bank NTB Syariah. Islamic Banking and Finance, 2(2), 295–307. https://doi.org/10.30863/ibf.v2i2.3793

Masin, M., Mustamin, A., Fajrin, F., Supriadi, S., Putra, T. W., & Trimulato, T. (2022). Risiko perkembangan teknologi perbankan syariah era millenial. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 4(1), 56–70. https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.148

Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. Info Artha, 5(1), 67–74. https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246

Mughits, A. (2016). Perilaku ekonomi bank syariah dan risikonya terhadap rate of return bagi nasabah deposan dalam pembiayaan mudarabah dan murabahah (studi kasus bank-bank syariah di wilayah Yogyakarta). Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 16(1), 1. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i1.1166

Muhaimin, M. (2022). Analisis manajemen risiko pada pengelolaan bisnis perumahan syariah Al Mumtaz Residence Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3581. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5400

Mukhlis, M. (2022). Analisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2), 131–142. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3427

Mulyani, S. (2020). Analisis manajemen pembiayaan pada bank syariah. An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, 1(2), 89–105. https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167

Mundhori, & Isnaini, F. (2023). Penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas. Wadiah, 7(2), 215–242. https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.529

Mutafarida, B. (2017). Macam-macam risiko dalam bank syariah. Wadiah, 1(2), 25–40. https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1280

Nabhan, F. (2010). Profit and loss sharing: Solusi ekonomi Islam menghadapi globalisasi ekonomi. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(2), 279. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.279-301

Nasution, U. F. P., & Sugianto, S. (2021). Strategy for implementing risk management for gold pawn products at PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i3.223

Nurismalatri, N. (2019). Sharia banks' performance in Indonesia: A panel model approach. Jurnal Sekuritas (Saham Ekonomi Keuangan dan Investasi), 2(2), 131. https://doi.org/10.32493/skt.v2i2.2495

Oktapian, M. C., & Fauzi, A. (2023). Analisa penerapan pengendalian risiko pada pembiayaan di BMT Rahmat Kediri. Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, 5(1), 48–62. https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1478

Palupi, D. M., & Kurniawati, E. T. (2018). Penerapan audit based risk pada piutang murabahah (studi pada Bank Muamalat Malang). Jurnal Akademi Akuntansi, 1(1). https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6946

Pardian, D., Kuntadi, C., & Maidani, M. (2022). Pengaruh Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan bank size terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Journal of Social Science (Joss), 1(5), 1176–1187. https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.148

Prabowo, H., & Azhar, M. (2012). Evaluasi tingkat kesehatan keuangan bank studi kasus pada BPRS XYZ. Binus Business Review, 3(1), 343. https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1323

Putra, P. A., Agus, & Saparuddin. (2023). Penerapan manajemen risiko likuiditas pada bank syariah. Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance, 6(1), 81–91. https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649

Putra, R. N. A. (2019). Karakteristik pembiayaan dan Non Performing Finance perbankan syariah 2015–2018. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 1. https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5666

Rahayu, I. G., & Hendrianto, H. (2018). Mitigasi risiko pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 3(2), 85. https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638

Rahayuningsih, E. (2023). Manajemen risiko pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam perspektif Maqashid Al Shariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3812. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10875

Rahmadania, S. A. N., & Nurismalatri, N. (2020). Analisis credit scoring dan faktor-faktor yang memengaruhi NPF pembiayaan murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 3(2), 204–221. https://doi.org/10.32493/jabi.v3i2.y2020.p204-221

Rahman, A. (2023). Implementasi manajemen risiko pembiayaan di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta. Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 6(2), 103–118. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.519

Riduwan, R., Pambudi, D. S., Firdausi, M. A. L., & Huda, N. (2021). Settlement of non-performing financing without collateral: An analytical study on Islamic rural banks. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 16(1), 1–12. https://doi.org/10.31603/cakrawala.3983

Ridwan, R., Zamzami, Z., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh risiko pembiayaan, tingkat kecukupan modal dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah. Jurnal Akuntansi & Keuangan UNJA, 6(4), 253–266. https://doi.org/10.22437/jaku.v6i4.16368

Rusdan, R. (2016). Urgensi manajemen pengawasan risiko bank syariah. Palapa, 4(2), 85–103. https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.26

Sappeami, S., Dzulkifli, D., & Umi, U. (2021). Peran studi kelayakan bisnis syariah pada pembiayaan murabahah. Ekobis Syariah, 5(1), 17. https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i1.10326

Saputra, E., & Suwardi, S. (2023). Mitigasi risiko kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Al-Iqtishad Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, 1(1), 23–33. https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155

Sari, N., Meutia, R., & Julita, J. (2022). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan rumah (PKR) Sejahtera pada Bank Aceh Syariah. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 9(1), 78–89. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.4507

Shabri, H. (2022). Eksplorasi transaksi derivatif dalam keuangan Islam. Al-Bank Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 129–138. https://doi.org/10.31958/ab.v2i2.6628

Siregar, E. S., Zifa, P. N. K., & Pangiuk, A. (2022). Analisis pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi. JPSDA Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(2), 127–137. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i2.1264

Sitorus, K. A., Ramadhani, S., & Aslami, N. (2023). Analisis penerapan pengendalian risiko pada produk penjaminan pembiayaan mikro produktif di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2(3), 80–89. https://doi.org/10.56127/jekma.v2i3.965

Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado). Accountability, 5(2), 207. https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223

Sumar'in, S., & Juliansyah, J. (2016). Strategi manajemen risiko pembiayaan murabahah studi kasus di BTN Syariah Yogyakarta. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 173–195. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.670

Sunardi, N. (2020). Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR). Jurnal Sekuritas (Saham Ekonomi Keuangan dan Investasi), 3(2), 132. https://doi.org/10.32493/skt.v3i2.4278

Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen risiko perbankan syariah. Akua Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 58–64. https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382

Syaifuddin, S., Sanmas, A., & Turmudi, A. H. (2023). Manajemen strategis digitalisasi bank: BPRS pemerintah daerah di Indonesia. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 84–113. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3593

Tiyani, L. A., Febriyanti, D., Munawaroh, S. U., & Ni'mah, U. (2021). Manajemen risiko pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Al-Bank Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 105–122. https://doi.org/10.31958/ab.v1i2.2660

Trimulato. (2017). Implementasi bangunan ekonomi Islam pada produk pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) di bank syariah. Media Trend, 12(1). https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529

Ulpah, M., & Rahman, A. (2022). Manajemen risiko akad murabahah produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah di BSI Tangerang 2 pada masa pandemi COVID-19. Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 5(2), 70–82. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.384

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem peer to peer lending pada fintech konvensional dan fintech syariah di Indonesia. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 1(2), 66–90. https://doi.org/10.52620/jeis.v1i2.7

Yozika, F. A., & Khalifah, N. (2017). Pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Jurnal Ilmiah Edunomika, 1(02). https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154

Yuria, I. Y., & Arista, S. R. (2024). Strategi preventif dan represif pembiayaan bermasalah untuk konsistensi kesehatan bank (studi kasus BSI KC Bojonegoro). Jurnal Perbankan Syariah, 3(2), 122–134. https://doi.org/10.20414/jps.v3i2.10219

Zulpahmi, Z., & Rizqiana, E. (2018). Pengaruh biaya operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 4(2), 81–86. https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art4