00374 - Teori Biaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji teori biaya dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif dan sistematis. Teori biaya merupakan salah satu pilar fundamental dalam ilmu ekonomi yang membahas pengorbanan sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Berbeda dengan perspektif konvensional yang semata-mata berfokus pada aspek finansial, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai-nilai syariah, etika, dan prinsip keadilan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan biaya. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori biaya dalam perspektif Islam mencakup dimensi moral dan etika yang tidak ditemukan dalam teori biaya konvensional, larangan riba berimplikasi signifikan terhadap perhitungan biaya modal, penetapan harga harus mempertimbangkan biaya produksi yang wajar sebagai batas bawah, efisiensi biaya harus dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, serta tujuan pengelolaan biaya dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Teori biaya Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu al-falah di dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Teori Biaya, Ekonomi Islam, Riba, Harga yang Adil, Kemaslahatan, Syariah

Abstract

This article comprehensively and systematically examines cost theory from the perspective of Islamic economics. Cost theory is one of the fundamental pillars in economics that discusses the sacrifice of resources in the production process of goods and services. Unlike the conventional perspective that focuses solely on financial aspects, Islamic economics integrates Sharia values, ethics, and principles of justice in every aspect of economic activity, including cost management. This study employs a literature review method by analyzing various relevant primary and secondary sources. The findings indicate that cost theory in the Islamic perspective encompasses moral and ethical dimensions not found in conventional cost theory; the prohibition of riba has significant implications for capital cost calculations; pricing must consider reasonable production costs as the lower bound; cost efficiency must be achieved without violating Sharia principles; and the objective of cost management in Islam is to realize maslahah for all stakeholders. Islamic cost theory offers an alternative paradigm that is more just, ethical, and sustainable, in line with the primary goal of Islamic economics, namely al-falah in this world and the hereafter.

Keywords: Cost Theory, Islamic Economics, Riba, Just Price, Maslahah, Sharia

1. Pendahuluan

Teori biaya merupakan salah satu pilar fundamental dalam ilmu ekonomi yang membahas tentang pengorbanan sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam perspektif ekonomi konvensional, biaya didefinisikan sebagai apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu (Harahap & Mujiatun, 2016). Namun, perspektif ekonomi Islam memberikan dimensi yang lebih luas dan komprehensif terhadap konsep biaya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, etika, dan prinsip keadilan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli, merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan bagian perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa (Saleh, 2018). Dalam konteks ini, teori biaya dalam perspektif Islam tidak sekadar membahas kalkulasi finansial semata, tetapi juga mencakup dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kajian tentang proses dan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat muslim (Saleh, 2018).

Kajian tentang teori biaya dalam perspektif ekonomi Islam menjadi semakin relevan di era modern ini, mengingat semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan dan bisnis yang berbasis syariah. Pemahaman yang komprehensif tentang teori biaya dalam Islam diperlukan tidak hanya oleh para akademisi, tetapi juga oleh para praktisi bisnis, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Konsep Dasar Biaya dalam Ekonomi

2.1 Pengertian Biaya Secara Umum

Biaya dalam pengertian produksi ialah semua "beban" yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi (Chodijah et al., 2022). Dalam arti luas, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, sedangkan dalam arti sempit, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva (Rivandi & Marlina, 2019). Biaya adalah total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menghasilkan sesuatu, atau pengertian biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya kesempatan (Anjas & Pratama, 2023).

Semua faktor-faktor produksi yang dipakai merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang (Chodijah et al., 2022). Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut: bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi, bahan-bahan pembantu atau penolong, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur, penyusutan peralatan produksi, uang modal, sewa, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan dan asuransi, biaya pemasaran seperti biaya iklan, serta pajak (Chodijah et al., 2022).

2.2 Klasifikasi Biaya: Eksplisit dan Implisit

Dalam teori ekonomi, biaya dapat digolongkan pada dua kategori utama, yaitu biaya eksplisit (explicit cost) dan biaya implisit (implicit cost) (Harahap & Mujiatun, 2016). Pemahaman tentang kedua jenis biaya ini sangat penting dalam analisis ekonomi, baik konvensional maupun Islam.

Biaya Eksplisit merupakan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi (nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi) (Chodijah et al., 2022). Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan, misalnya biaya tenaga kerja dan sewa gedung (Chodijah et al., 2022). Biaya eksplisit adalah biaya langsung dan mudah untuk diidentifikasi karena melibatkan fisik objek yang dipertukarkan serta memiliki dampak langsung pada keuntungan (Ginting et al., 2018). Biaya eksplisit juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran kas yang dikenal dengan biaya eksplisit, antara lain upah yang dibayarkan, pembayaran untuk berbagai bahan yang digunakan, biaya sarana umum, dan biaya lainnya (Saleh, 2018).

Biaya Implisit disebut juga imputed cost (ongkos tersembunyi), ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya penggunaan gedung milik perusahaan sendiri (Chodijah et al., 2022). Biaya implisit merupakan biaya yang tidak melibatkan pengeluaran kas atau berkaitan dengan setiap keputusan yang sulit dihitung (Saleh, 2018). Biaya implisit sulit untuk diketahui karena invisible, termasuk di dalam harga perdagangan, dan bergantung pada karakteristik perdagangan dan kondisi pasar (Ginting et al., 2018). Biaya implisit termasuk opportunity cost of time, baik dalam mencari partner, mengumpulkan informasi pasar, waktu yang digunakan dalam perjalanan, maupun menunggu antrean (Ginting et al., 2018).

Biaya total adalah hasil dari nilai tambahan biaya eksplisit dan biaya implisit (Bahrun & Rohansyah, 2020). Sebenarnya biaya bisa diminimalisir dengan menekan komponen-komponen biaya yang masih bisa diperkecil (Bahrun & Rohansyah, 2020). Berbeda dengan pandangan para ahli ekonomi, biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya eksplisit dan juga semua biaya peluang dari sumber daya, inventaris, dan juga modal, yang disebut dengan biaya implisit (Sholihah et al., 2022).

2.3 Biaya Tetap dan Biaya Variabel

Selain klasifikasi eksplisit dan implisit, biaya juga dapat dibedakan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang tidak ada hubungannya dengan operasi kendaraan atau volume produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan volume produksi (Ismail, 2024). Biaya implisit merupakan biaya yang dikeluarkan untuk usaha yang besar kecilnya tidak dipengaruhi besarnya produksi dan hanya diperhitungkan saja sebagai biaya, namun tidak benar-benar dikeluarkan (Fatmawati, 2022).

Adanya beban bunga utang akan semakin memperbesar biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan, karena biaya bunga ini bersifat tetap berapapun jumlah output yang dihasilkan (Khoiruddin, 2017). Ketika jumlah biaya tetap (fixed cost) semakin besar, maka biaya tetap rata-rata per unit produk (average fixed cost) juga akan semakin besar, demikian pula dengan biaya rata-rata per unit (average cost) (Khoiruddin, 2017). Besarnya biaya rata-rata per unit tersebut akan berpengaruh pada penentuan harga jual produk per unit yang semakin mahal karena perusahaan tidak mau rugi, dan membebankan kenaikan biaya ini pada konsumen melalui produk (Khoiruddin, 2017).

2.4 Biaya Oportunitas (Opportunity Cost)

Konsep biaya oportunitas merupakan salah satu konsep penting dalam teori biaya. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut sering disebut biaya oportunitas. Biaya oportunitas sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif (Chodijah et al., 2022). Kemampuan dalam mengambil biaya peluang merupakan salah satu aspek penting dalam analisis ekonomi (Fahmi & Rusyadi, 2020).

Biaya oportunitas juga dapat dipahami sebagai biaya opportunity atau hilangnya peluang dalam suatu waktu atau situasi dan termasuk pengeluaran tidak langsung (Ginting et al., 2018). Dalam konteks usaha pertanian misalnya, ketika seorang peternak memilih opsi memelihara ternak sapi maka ia sudah bersedia menanggung risiko kehilangan peluang lain yang tidak dipilihnya (Heatubun et al., 2020). Laba yang diperoleh digunakan untuk merepresentasikan biaya peluang usaha, di mana laba menunjukkan ukuran return bersih untuk faktor produksi yang telah digunakan (Heatubun et al., 2020).

3. Landasan Filosofis Teori Biaya dalam Islam

3.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya (Saleh, 2018). Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia (Mulu, 2018). Hal ini memberikan implikasi bahwa setiap penggunaan sumber daya, termasuk dalam konteks biaya produksi, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan Ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan Ekonomi Sekuler untuk kepuasan di dunia saja (Saleh, 2018). Perbedaan orientasi tujuan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana biaya dipahami dan dikelola dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan biaya, harus mempertimbangkan dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus.

Ketaatan kepada prinsip syariah inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (Arwan, 2019). Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, keharusan berlaku adil, transparansi dalam transaksi, dan orientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks teori biaya, prinsip-prinsip ini menentukan bagaimana biaya seharusnya dihitung, dialokasikan, dan dibebankan kepada konsumen.

3.2 Konsep Uang dan Biaya dalam Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam, uang adalah uang kapital, uang tidak identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, modal adalah stock concept (Choirunnisak et al., 2019). Uang bukan suatu komoditi, bahkan uang dalam konsep Islam tidak termasuk dalam fungsi utility (Choirunnisak et al., 2019).

Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time (Choirunnisak et al., 2019). Perbedaan konsep ini memiliki implikasi penting terhadap teori biaya dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, biaya modal sering dihitung berdasarkan time value of money yang mengandung unsur bunga. Namun dalam Islam, konsep ini ditolak karena mengandung unsur riba yang diharamkan.

Nuqud adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran (Choirunnisak et al., 2019). Ulama kontemporer mendefinisikan uang merupakan sesuatu yang diterima oleh seluruh manusia yang bersifat umum; uang seperti timbangan yang dipakai untuk menukar; segala bentuk barang akan ditukarkan dengan uang sebagai media pertukarannya (Choirunnisak et al., 2019). Pemahaman tentang fungsi uang ini penting dalam konteks teori biaya, karena biaya pada dasarnya merupakan pengukuran nilai pengorbanan dalam satuan moneter.

3.3 Konsep Produksi dan Biaya dalam Islam

Teori produksi sudah menjelaskan bahwa perilaku produsen bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan efisiensi produksi (Kamal, 2020). Produksi menghasilkan manfaat dari suatu objek dan dapat menghasilkan serta meningkatkan kegunaan suatu barang (nilai guna) (Kamal, 2020). Dalam perspektif Islam, tujuan produksi tidak semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Memaksimalkan keuntungan atau efisiensi produksi tidak lepas dari dua hal, yaitu struktur biaya produksi dan pendapatan yang diperoleh (Kamal, 2020). Dalam Islam, struktur biaya produksi harus mempertimbangkan aspek kehalalan sumber daya yang digunakan, keadilan dalam pembayaran upah tenaga kerja, dan dampak sosial dari aktivitas produksi tersebut.

Biaya produksi sendiri ialah bagian dari aktivitas produksi. Teori produksi dalam Islam mengutamakan konsep maslahah karena setiap kegiatan produksi bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang harus berkeadilan dan terdapat nilai maslahah (Alfia & Taufiq, 2023). Konsep maslahah ini menjadi pembeda utama antara teori biaya dalam Islam dengan teori biaya konvensional, di mana dalam Islam, biaya tidak hanya dilihat dari perspektif efisiensi ekonomi semata, tetapi juga dari perspektif manfaat sosial dan keadilan.

4. Teori Biaya dalam Perspektif Pemikiran Ekonom Muslim Klasik

4.1 Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Biaya dan Harga

Ibn Taimiyah merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ia memberikan banyak pemikiran tentang Ekonomi Islam, termasuk tentang mekanisme pasar dan penetapan harga yang berkaitan erat dengan teori biaya (Bakar, 2022). Ibn Taimiyah sangat menyukai komponen nilai dan tegas setuju jika otoritas publik tidak ikut campur dalam biaya selama sistem pasar terjadi secara normal (Bakar, 2022).

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang setara, artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli (Zulkifli et al., 2023). Konsep harga yang adil ini berkaitan langsung dengan teori biaya, karena harga yang adil harus mampu menutup semua biaya produksi yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi produsen.

Makna biaya yang adil juga dapat diambil dari ide Aquinas yang mencirikannya sebagai biaya kejam yang khas, artinya biaya dalam konteks luar biasa yang dibawa oleh minat pasar, tanpa ada komponen teori (Bakar, 2022). Dengan asumsi individu menjual produk mereka dengan biaya biasa (kenaikan biaya dipengaruhi oleh tidak adanya stok karena berkurangnya persediaan barang dagangan), maka hal seperti ini tidak memerlukan pedoman biaya (Bakar, 2022).

Ibn Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum (Dedi, 2018). Penetapan harga yang adil harus mempertimbangkan biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh produsen. Penguasa tidak boleh lemah dengan memberi peluang kepada mereka untuk meminta tambahan harga, dan ketegasan pun dituntut terhadap konsumen, menutup peluang mereka untuk memberikan harga di bawah harga yang pantas (Dedi, 2018).

4.2 Pemikiran Ibn Khaldun tentang Biaya

Ibn Khaldun juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam, termasuk dalam hal teori biaya. Ia menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran, sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan secara implisit (Ilham & Saifullah, 2023). Ibn Khaldun juga mengamati fenomena tinggi-rendah harga tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga (Ilham & Saifullah, 2023). Tampaknya Ibn Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibn Taimiyah lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi (Ilham & Saifullah, 2023).

Dalam pandangan Ibn Khaldun, harga di pasar ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika suatu produk langka dan sering diminta, harga akan tinggi. Jika suatu produk tersedia secara melimpah, harga akan rendah (Kusuma, 2019). Pemahaman ini berkaitan dengan teori biaya karena biaya produksi merupakan salah satu faktor yang menentukan penawaran di pasar.

4.3 Mekanisme Pasar dan Biaya dalam Perspektif Islam

Dalam sejarah Islam, peluang moneter telah dijamin oleh berbagai praktik masyarakat dan oleh seperangkat hukum umum (Bakar, 2022). Ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional jelas berbeda. Jika ekonomi konvensional berdasarkan pada jual beli yang menguntungkan, ekonomi Islam memiliki batasan syariah dan mengedepankan keadilan serta kemakmuran (Derfiana, 2022).

Sangat luar biasa, teori Nabi Muhammad SAW tentang harga serta pasar. Kekaguman ini disebabkan perkataan Nabi Muhammad SAW tersebut memiliki penafsiran bahwa harga pasar itu merupakan sunnatullah ataupun hukum supply and demand (Derfiana, 2022). Bagi ahli ekonomi Islam kontemporer, teori ini linier dengan teori yang dicetuskan oleh Adam Smith, yaitu teori invisible hands (Derfiana, 2022). Artinya, mekanisme pasar dalam Islam pada dasarnya menghargai kebebasan penentuan harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan, namun dengan batasan-batasan etika dan syariah yang jelas.

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal (Effendi, 2021). Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak mana pun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya (Effendi, 2021). Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen (Effendi, 2021).

5. Komponen-Komponen Biaya dalam Perspektif Islam

5.1 Biaya Produksi yang Halal

Dalam perspektif Islam, biaya produksi harus berasal dari sumber-sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang halal pula. Islam tidak melarang seorang muslim untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas bisnis, karena pada dasarnya semua aktivitas bisnis adalah termasuk dalam aspek muamalah yang memiliki dasar kaedah yang memperbolehkan segala sesuatu sepanjang diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan syariah (Ningsih, 2023).

Biaya produksi adalah pengeluaran sumber ekonomi, dengan standar ukur satuan uang dilakukan untuk tujuan tertentu (Alfia & Taufiq, 2023). Selain itu, biaya produksi merupakan biaya yang wajib dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Biaya produksi adalah total jumlah harga faktor produksi yang akan digunakan pada kegiatan produksi (Alfia & Taufiq, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, biaya produksi harus mempertimbangkan aspek kehalalan setiap komponen biaya tersebut.

Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang (Fatmawati, 2022). Dalam Islam, pengeluaran ekonomis ini harus memenuhi kriteria halal, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Strategi keuangan dalam Islam membatasi penggunaan instrumen biaya pinjaman, taruhan, teori, dan berbagai bentuk yang mengisyaratkan "maysir", "gharar", dan "riba" (Firdiansyah, 2021).

5.2 Biaya Tenaga Kerja dalam Islam

Biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya produksi yang paling penting. Dalam perspektif Islam, pembayaran upah kepada tenaga kerja harus dilakukan secara adil dan tepat waktu. Upah harus diberikan dengan cara yang adil dan tidak merugikan satu pihak pun (Ismail, 2024). Dalam bahasa, "adil" berarti tidak berat sebelah, "sepatutnya", dan "tidak sewenang-wenang" (Ismail, 2024).

Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh upah riil yang dihitung sebagai (upah nominal/tingkat harga); upah riil ini mengukur jumlah output riil yang harus dibayar perusahaan untuk setiap pekerjanya (Sholeh, 2012). Dalam Islam, penetapan upah yang adil merupakan kewajiban moral dan syariah bagi setiap pengusaha. Ketidakadilan dalam pembayaran upah tidak hanya melanggar prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil estimasi fungsi biaya menunjukkan bahwa variabel input yang paling memengaruhi struktur biaya produksi ialah input tenaga kerja (Tjahjono et al., 2007). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya komponen biaya tenaga kerja dalam keseluruhan struktur biaya produksi. Dalam perspektif Islam, pentingnya biaya tenaga kerja ini harus diimbangi dengan keadilan dalam penetapan upah dan perlindungan hak-hak pekerja.

5.3 Biaya Modal dan Larangan Riba

Salah satu perbedaan paling mendasar antara teori biaya dalam Islam dan konvensional adalah dalam hal biaya modal. Dalam ekonomi konvensional, biaya modal sering dihitung berdasarkan tingkat bunga yang mengandung unsur riba. Namun dalam Islam, riba diharamkan secara tegas.

Istilah bunga bank memicu pro dan kontra, terutama di kalangan para aktivis Islam. Bunga bank dipandang sama seperti praktik riba yang diharamkan dalam Islam (Mahmudah & Putra, 2020). Sehingga, dari sini kemudian muncul sebuah lembaga perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menggunakan sistem bagi hasil sebagai ganti dari sistem bunga (Mahmudah & Putra, 2020).

Pola pembiayaan Islami didasarkan dengan profit atau revenue sharing, yang artinya bagi hasil tersebut tidak membebani biaya tetap atau biaya variabel (Khoiruddin, 2017). Implikasi selanjutnya dari penetapan harga jual produk yang tinggi akibat beban bunga tersebut dapat mengurangi daya saing produk perusahaan di pasar, terutama dari sisi harga (Khoiruddin, 2017). Dengan demikian, sistem bagi hasil dalam Islam tidak hanya lebih adil secara moral, tetapi juga dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang menerapkannya.

5.4 Biaya Transaksi dalam Perspektif Islam

Biaya transaksi merupakan komponen biaya yang sering diabaikan, namun memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi ekonomi. Teori Transaction Cost Economics (TCE) merupakan konsep teoritis yang menggambarkan biaya-biaya yang dikeluarkan saat melakukan transaksi, yang merupakan tambahan dari biaya produksi (Innayah & Nasikin, 2022). Teori ekonomi biaya transaksi (TCE) menjelaskan pendekatan kontrak yang tidak lengkap didukung oleh analisis empiris yang luas (Innayah & Nasikin, 2022).

Dalam Islam, Transaction Cost Economics (TCE) atau teori biaya transaksi diartikan sebagai upah atau imbalan yang diberikan kepada pihak perantara sebagai akibat menjalankan amanah (Innayah & Nasikin, 2022). Biaya transaksi muncul karena sering terjadi asimetris informasi dan kompetisi di masyarakat (Innayah & Nasikin, 2022). Hukum Islam memiliki keistimewaan karena mengatur kehidupan ekonomi dan membangun peradaban dalam kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai material dan religiusitas dalam kehidupan (Innayah & Nasikin, 2022).

Biaya transaksi adalah biaya dalam melakukan pertukaran, apakah antara perusahaan di pasar atau transfer sumber daya antara tahap-tahap pada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal (Priyadi, 2010). Dalam perspektif Islam, biaya transaksi harus diminimalkan melalui penerapan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Prinsip kepercayaan bisnis dalam Islam sangat bertentangan dengan prinsip kepentingan pribadi yang sedemikian familiar dalam ekonomi pasar bebas yang berdasarkan liberalisme dan kapitalisme (Khoiruddin, 2017).

6. Penetapan Harga Berdasarkan Biaya dalam Islam

6.1 Konsep Harga yang Adil (Equilibrium Price)

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) atas para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli (Effendi, 2021). Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat me-recovery atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (Effendi, 2021). Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen (Effendi, 2021).

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan (Fitria & Humairoh, 2020). Dalam menentukan harga yang harus diperhatikan adalah penentuan persaingan sebagai batas atas dan biaya (cost) sebagai batas bawah (Ilham & Saifullah, 2023). Harga yang ditetapkan tidak boleh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pesaing atau lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan (Ilham & Saifullah, 2023).

Harga ditetapkan berdasarkan biaya yang diperlukan baik untuk memproduksi, seperti biaya langsung dan biaya overhead, maupun memasarkan suatu barang (Derfiana, 2022). Dari biaya tersebut ditambah dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga dapat menutupi biaya dan laba (Derfiana, 2022). Konsep ini dalam Islam dikenal sebagai Si'ru Taklifah, yaitu harga berdasarkan biaya (BEP price) yang merupakan harga suatu produk yang hanya dapat menutupi biaya produksi dan distribusi tanpa margin keuntungan (Kusuma, 2019).

6.2 Konsep Harga dalam Berbagai Dimensi Islam

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa konsep harga yang berkaitan dengan biaya, antara lain (Kusuma, 2019):

• Si'ru Taklifah: Harga berdasarkan biaya (BEP price) adalah harga suatu produk yang hanya dapat menutupi biaya produksi dan distribusi tanpa margin keuntungan.

• Si'ru al-Suq: Harga pasar yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan.

• Si'ru as-Sharf: Nilai tukar, yaitu harga suatu mata uang dalam satuan mata uang lain.

Secara umum, harga yang adil tidak mengarah pada eksploitasi atau penindasan yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain (Kusuma, 2019). Harga harus secara adil mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual; misalnya, penjual mendapatkan keuntungan normal dan pembeli menerima manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan (Kusuma, 2019).

6.3 Hubungan Biaya dengan Penetapan Harga

Dalam Islam, penetapan harga yang adil harus mempertimbangkan biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh produsen. Islam menganjurkan agar usaha orang Islam adalah usaha yang baik dan halal, memelihara yang ma'ruf dan harga-harga yang normal, tidak mengeksploitasi kebutuhan orang dan menaikkan harga berlipat ganda (Ilham & Saifullah, 2023). Apabila pedagang telah mengubah harga normal dan mengubah harga-harga yang semestinya serta mengubahnya dari harga yang telah berlaku, maka berbuat zalim terhadap masyarakat (Ilham & Saifullah, 2023).

Faktor biaya adalah faktor yang menjadi perhatian khusus bagi manajemen dalam penentuan harga jual (Zulkifli et al., 2023). Dalam penentuan harga jual, faktor biaya digunakan sebagai batas bawah karena dalam kondisi wajar harga jual harus dapat menutup semua biaya yang bersangkutan dengan produk/jasa dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan (Zulkifli et al., 2023). Prinsip ini sejalan dengan konsep Islam tentang harga yang adil, di mana harga harus mampu menutup biaya produksi yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi produsen.

7. Efisiensi Biaya dalam Perspektif Islam

7.1 Konsep Efisiensi dalam Islam

Efisiensi biaya merupakan salah satu tujuan utama dalam manajemen produksi, baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Namun, dalam Islam, efisiensi tidak hanya diukur dari perspektif finansial semata, tetapi juga dari perspektif sosial dan moral. Konsep efisiensi dari aspek ekonomis dinamakan konsep efisiensi ekonomis atau efisiensi harga dalam teori ekonomi produksi (Suprianto et al., 2021). Dipandang dari konsep efisiensi ekonomis, pemakaian faktor produksi dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan keuntungan maksimum (Suprianto et al., 2021).

Pengusaha meningkatkan hasilnya dengan cara menekan harga faktor produksi dan menjual hasilnya dengan harga yang tinggi; maka pengusaha tersebut melakukan efisiensi teknis dan efisiensi harga yang bersamaan (Suprianto et al., 2021). Situasi yang demikian sering disebut dengan istilah efisiensi ekonomi (Suprianto et al., 2021). Dalam perspektif Islam, efisiensi ekonomi ini harus dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengeksploitasi tenaga kerja, tidak menggunakan bahan-bahan yang haram, dan tidak merugikan lingkungan.

7.2 Minimisasi Biaya dalam Islam

Minimisasi biaya merupakan salah satu strategi yang umum diterapkan dalam manajemen produksi. Dalam perspektif Islam, minimisasi biaya harus dilakukan dengan cara-cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Keuntungan akan meningkat apabila jumlah biaya yang dikeluarkan cukup kecil/berkurang (Bahrun & Rohansyah, 2020). Bila terjadi penekanan biaya dengan diasumsikan harga produk masih stabil (baik), diharapkan output bisa lebih maksimal (Bahrun & Rohansyah, 2020).

Dengan mengurangi jalur produksi, perusahaan lebih fokus pada penurunan harga jual kepada pembeli (Nurbayah, 2022). Sumber-sumber ini mungkin termasuk mengejar skala ekonomi, teknologi kepemilikan, peningkatan akses ke bahan baku, dan faktor lainnya (Nurbayah, 2022). Jika sebuah perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan biaya secara keseluruhan, hal itu akan menjadi kinerja di atas rata-rata dalam industrinya selama dapat mengendalikan harga rata-rata industri (Nurbayah, 2022).

Dalam perspektif Islam, minimisasi biaya yang dilakukan dengan cara yang tidak etis, seperti mengeksploitasi tenaga kerja atau menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah yang membahayakan konsumen, tidak dapat dibenarkan. Islam meminta setiap muslim untuk melayani kebutuhan orang lain dan menegaskan bahwa interaksi sosio-ekonomi dari muslim pada akhirnya mengukur ketaatannya kepada Allah (Ilham & Saifullah, 2023).

7.3 Activity Based Management dan Efisiensi Biaya

Activity Based Management (ABM) merupakan salah satu pendekatan modern dalam manajemen biaya yang dapat diterapkan dalam perspektif Islam. Dengan menerapkan Activity Based Management, perusahaan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan (Syawal et al., 2022). Activity Based Management menekankan manajemen aktivitas, atau analisis aktivitas, dalam penerapannya (Syawal et al., 2022).

Penerapan ABM memberikan dampak positif bagi perusahaan agar memperoleh efisiensi biaya yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan (Syawal et al., 2022). Dalam perspektif Islam, efisiensi biaya yang dicapai melalui ABM harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik modal semata.

8. Biaya dalam Konteks Lembaga Keuangan Islam

8.1 Biaya dalam Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai sosio-ekonomi masyarakat Islam (Hasrika & Muis, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, konsep biaya memiliki dimensi yang unik karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semakin efisien biaya operasi bank, akan semakin murah harga jual bank atau semakin tinggi peluang memperoleh keuntungan (Anik, 2017).

Biaya operasional merupakan biaya yang ada kaitannya dengan kegiatan penjualan dan administratif perusahaan (Mustikawati & Fikri, 2021). Dalam perbankan syariah, biaya operasional harus dikelola secara efisien untuk memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan dapat bersaing dengan produk perbankan konvensional. Apabila margin harga jual bank syariah lebih tinggi dari bunga pinjaman bank konvensional, maka dapat dilakukan beberapa kali peninjauan, yaitu terhadap keuntungan, terhadap biaya operasi, dan target volume pembiayaan (Anik, 2017).

8.2 Biaya dalam Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling populer dalam perbankan syariah. Murabahah dalam fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang-barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Anik, 2017). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Rahmad, 2022).

Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Rahmad, 2022). Adapun gaji pegawai dan biaya operasional bank tidak termasuk biaya pengadaan barang (Rahmad, 2022). Para ulama berbeda pendapat mengenai biaya apa saja yang boleh dimasukkan sebagai harga jual murabahah (Rahmad, 2022). Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan teori biaya dalam konteks pembiayaan syariah.

8.3 Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) dalam Gadai Syariah

Dalam konteks gadai syariah (rahn), terdapat konsep biaya pemeliharaan yang dikenal sebagai mu'nah. Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga; di pegadaian syariah hanya ada biaya pemeliharaan barang (mu'nah) (Hasrika & Muis, 2023). Biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan adalah biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang jaminan gadai selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan pada akad gadai (Safarida, 2021).

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyimpan barang jaminan gadai (Safarida, 2021). Sistem biaya pemeliharaan (mu'nah) dalam pembiayaan amanah di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan kajian teori yang didapatkan, yaitu biaya pemeliharaannya (mu'nah) dalam pembiayaan amanah kurang lebih 1% (Hasrika & Muis, 2023).

9. Biaya Sosial dan Eksternalitas dalam Islam

9.1 Tanggung Jawab Sosial dan Biaya Lingkungan

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan konsep biaya sosial dan eksternalitas yang sering diabaikan dalam perhitungan biaya konvensional. Sumber daya lingkungan seperti udara, air, dan lahan dapat menyediakan barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat ekonomis (Mustofa et al., 2020).

Perusahaan tidak bisa menilai pengeluaran untuk biaya-biaya kegiatan lingkungan dan sosial tersebut hanya sebatas pada perolehan laba jangka pendek, tetapi perusahaan perlu melihat bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan dan sosial tersebut memberikan berbagai peningkatan nilai ekonomi bagi perusahaan dalam jangka panjang (Kurniawansyah & Prastiwi, 2022). Dalam perspektif Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan kewajiban moral yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi.

9.2 Distribusi Biaya yang Adil

Dalam Islam, distribusi biaya harus dilakukan secara adil di antara semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi. Prinsip keadilan dalam distribusi biaya ini merupakan salah satu aspek penting dari sistem ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.

Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi yang terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk (Rizkia & Rahmawati, 2021). Dalam perspektif Islam, tujuan ini harus dicapai dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam proses distribusi biaya dan keuntungan.

10. Implikasi Teori Biaya Islam terhadap Praktik Bisnis

10.1 Penetapan Harga yang Adil

Salah satu implikasi paling langsung dari teori biaya dalam Islam adalah dalam hal penetapan harga. Harga yang ditetapkan tidak boleh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pesaing atau lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan (Ilham & Saifullah, 2023). Dengan demikian, penentuan persaingan sebagai batas atas dan biaya sebagai batas bawah dalam penentuan harga (Ilham & Saifullah, 2023).

Islam tidak memandang bisnis sebagai amal sosial. Oleh karena itu, Islam mendorong ekonomi pasar, free enterprise, dan persaingan terbuka (Ilham & Saifullah, 2023). Akan tetapi, pebisnis mempunyai tanggung jawab besar untuk lebih bermurah hati. Islam meminta setiap muslim untuk melayani kebutuhan orang lain dan menegaskan bahwa interaksi sosio-ekonomi dari muslim pada akhirnya mengukur ketaatannya kepada Allah (Ilham & Saifullah, 2023).

Berdasarkan perspektif Islam, Islam percaya secara substansial kebebasan perusahaan swasta melalui ekonomi pasar yang secara luas tidak dibatasi, akan tetapi tidak dapat diterima adanya maksimalisasi profit dengan alasan sebagai berikut: maksimalisasi profit dapat dicapai tanpa produksi maksimum, dengan menahan diri mengoperasikan pada kapasitas maksimum; maksimalisasi profit dapat dicapai dengan mempertahankan harga tetapi mengurangi biaya dan kualitas (Ilham & Saifullah, 2023).

10.2 Transparansi dalam Pelaporan Biaya

Transparansi dalam pelaporan biaya merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Dalam konteks akuntansi syariah, teori Akuntansi Syariah memberikan guidance tentang bagaimana seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan (Anggraeni, 2016). Dengan bingkai faith (keimanan), teori (knowledge) dan praktik Akuntansi Syariah (action) akan mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid (Anggraeni, 2016).

Tujuan dasar laporan keuangan secara implisit merefleksikan kepentingan investor (atau stockholders sebagai prinsipal) atas manfaat ekonomi dari apa yang telah diinvestasikan (Anggraeni, 2016). Dalam perspektif Islam, transparansi dalam pelaporan biaya tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan agama. Kejujuran dalam melaporkan biaya merupakan bagian dari prinsip amanah yang sangat ditekankan dalam Islam.

10.3 Penghindaran Biaya yang Tidak Etis

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa jenis biaya yang tidak dapat dibenarkan secara syariah. Korupsi mengganggu tingkat harga, karena produsen menaikkan harga jual barang mereka untuk mengimbangi biaya yang mereka keluarkan (Putro & Fageh, 2022). Dalam perspektif Islam, biaya-biaya yang timbul akibat praktik korupsi, suap, dan kecurangan lainnya tidak dapat dibenarkan dan harus dihindari.

Jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan oleh pengusaha dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Adelia, 2019). Tindakan tersebut tidak sesuai dengan maqashid syari'ah dan memberikan mudharat kepada diri sendiri juga kepada pengusaha lain (Adelia, 2019). Dengan demikian, dalam perspektif Islam, biaya yang digunakan untuk praktik-praktik bisnis yang tidak etis tidak dapat dibenarkan.

11. Teori Biaya dan Kesejahteraan dalam Islam

11.1 Hubungan Biaya dengan Kesejahteraan

Dalam perspektif Islam, pengelolaan biaya yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Manusia, atau dalam istilah lain disebut sebagai homo economicus yang juga bisa disebut homo sosialis, tentu dalam menjalani kehidupannya akan dihadapkan kepada upaya memenuhi segala kebutuhan yang tujuannya adalah mencapai kesejahteraan (Fahmi & Rusyadi, 2020).

Pendapatan bersih usahatani (net farm income) lebih banyak digunakan dalam analisis pendapatan usahatani. Pendapatan bersih petani berupa jumlah produksi dikalikan harga dikurangi dengan biaya produksi (Mulu, 2018). Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan bersih semata, tetapi juga dari aspek keberkahan dan kemaslahatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi tersebut.

11.2 Biaya dan Distribusi Pendapatan

Dalam Islam, distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonomi. Pengelolaan biaya yang baik dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil. Menurut pelopor ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo, distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial yang utama: pekerja, pemilik modal, dan tuan tanah. Ketiganya menentukan tiga faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah (Tanjung et al., 2021).

Dalam perspektif Islam, distribusi pendapatan harus mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, termasuk tenaga kerja, pemilik modal, dan masyarakat luas. Konsep Akad Berbasis Profit and Loss Sharing (PLS), khususnya mudharabah dan musyarakah, merupakan solusi pemberdayaan ekonomi paling baik dalam rangka membuka sekaligus mengembangkan usaha sektor riil dan menciptakan peluang kerja serta mewujudkan pemerataan pendapatan (Rahmad, 2022).

12. Perbedaan Teori Biaya Islam dengan Konvensional

12.1 Dimensi Moral dan Etika

Perbedaan paling mendasar antara teori biaya dalam Islam dan konvensional adalah adanya dimensi moral dan etika dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, biaya semata-mata dipandang sebagai pengorbanan finansial yang harus diminimalkan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun dalam Islam, biaya juga memiliki dimensi moral dan etika yang tidak dapat diabaikan.

Islam juga mengajarkan ketika beraktivitas terutama kegiatan ekonomi agar saling menjaga hak, sama halnya dalam penetapan harga. Transaksi bisnis harus dilakukan dengan prinsip harga yang adil, karena perilaku adil adalah bentuk syariat Islam (Alfia & Taufiq, 2023). Harga yang adil memberikan manfaat bagi pembeli dan penjualnya (Alfia & Taufiq, 2023). Dalam praktik ekonomi Islam, konsep harga diistilahkan sebagai the price of the equivalent (Alfia & Taufiq, 2023).

12.2 Orientasi Tujuan

Perbedaan lain yang signifikan adalah dalam hal orientasi tujuan. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama pengelolaan biaya adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik modal. Namun dalam Islam, tujuan pengelolaan biaya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat luas.

Kepentingan atau tujuan dari sistem ekonomi Islam merupakan bentuk ijtihad dari penerjemahan ajaran agama (maqasid syari'ah) pada wilayah normatif agar dapat dipraktikkan menjadi sistem yang aplikatif pada wilayah sosial (kerakyatan) (Saleh, 2018). Tujuan Ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan Ekonomi Sekuler untuk kepuasan di dunia saja (Saleh, 2018).

12.3 Larangan Riba dalam Perhitungan Biaya Modal

Salah satu perbedaan paling konkret antara teori biaya Islam dan konvensional adalah dalam hal perhitungan biaya modal. Dalam ekonomi konvensional, biaya modal dihitung berdasarkan tingkat bunga yang mengandung unsur riba. Namun dalam Islam, riba diharamkan secara tegas.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan derivasinya tumbuh kurang lebih delapan ratus kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil dan semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul berbagai distorsi dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh yang kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada (Anik, 2017). Dalam perspektif Islam, kondisi ini merupakan akibat dari penerapan sistem bunga yang mengandung riba dan harus diatasi dengan menerapkan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

13. Kesimpulan

Teori biaya dalam perspektif ekonomi Islam merupakan suatu kerangka pemikiran yang komprehensif dan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, etika, dan nilai-nilai moral Islam ke dalam analisis ekonomi tentang biaya. Berbeda dengan teori biaya konvensional yang semata-mata berfokus pada aspek finansial, teori biaya dalam Islam mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam setiap aspek pengelolaan biaya.

Beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan dari kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, konsep biaya dalam Islam mencakup biaya eksplisit dan implisit, namun dengan tambahan dimensi moral dan etika yang tidak ada dalam teori biaya konvensional (Chodijah et al., 2022; Saleh, 2018). Kedua, larangan riba dalam Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap perhitungan biaya modal, di mana sistem bagi hasil (profit and loss sharing) menjadi alternatif yang lebih adil dan sesuai syariah (Khoiruddin, 2017; Rahmad, 2022). Ketiga, penetapan harga dalam Islam harus mempertimbangkan biaya produksi yang wajar sebagai batas bawah dan harga pasar yang kompetitif sebagai batas atas, dengan tujuan mewujudkan harga yang adil bagi semua pihak (Effendi, 2021; Ilham & Saifullah, 2023; Kusuma, 2019). Keempat, efisiensi biaya dalam Islam harus dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengeksploitasi tenaga kerja, tidak menggunakan bahan-bahan yang haram, dan tidak merugikan lingkungan (Kamal, 2020; Suprianto et al., 2021). Kelima, biaya transaksi dalam Islam harus diminimalkan melalui penerapan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan kepercayaan dalam setiap transaksi (Innayah & Nasikin, 2022). Keenam, tujuan pengelolaan biaya dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat luas, bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik modal (Alfia & Taufiq, 2023; Saleh, 2018).

Dengan demikian, teori biaya dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan suatu paradigma alternatif yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan dibandingkan dengan teori biaya konvensional. Penerapan teori biaya Islam dalam praktik bisnis dan kebijakan ekonomi dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem ekonomi yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh umat manusia, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat (Saleh, 2018).

Daftar Pustaka

Adelia, A. (2019). Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh). Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4882

Alfia, N., & Taufiq, M. (2023). Pengaruh Biaya Produksi dan Harga Jual terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Sei Tolang Kabupaten Pasaman Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi, 3(1), 170–181. https://doi.org/10.55606/jurima.v3i1.1680

Anggraeni, M. D. (2016). Agency Theory Dalam Perspektif Islam. Jurnal Hukum Islam, 9(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.593

Anik, A. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 87. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.102

Anjas, A., & Pratama, M. F. (2023). Analisis Pendapatan Usahatani Rumput Laut di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Agrotekbis E-Jurnal Ilmu Pertanian, 11(4), 1028–1037. https://doi.org/10.22487/agrotekbis.v11i4.1822

Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik As Construction of Hire Purchase. Millah Journal of Religious Studies, 19(1), 23–50. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2

Bahrun, B., & Rohansyah, R. (2020). Produksi dan Keuntungan Hasil Tanaman Cabai (Capsicum Sp) di Desa Pulantan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian, 45(2), 178. https://doi.org/10.31602/zmip.v45i2.3039

Bakar, A. A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. Banco Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah, 3(2), 118–124. https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597

Chodijah, R., Mardalena, M., Liliana, L., Sari, D. D. P., Atiyatna, D. P., Mukhlis, M., Sukanto, S., & Hamidi, I. (2022). Peningkatan Keterampilan dan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Limbah Kain (Kain Perca) di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sricommerce Journal of Sriwijaya Community Services, 3(1), 19–26. https://doi.org/10.29259/jscs.v3i1.74

Choirunnisak, C., Choiriyah, C., & Sapridah, S. (2019). Konsep Uang Dalam Islam. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 6(4), 377–390. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719

Dedi, S. (2018). Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar). Al-Falah Journal of Islamic Economics, 3(1), 73. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442

Derfiana, A. D. (2022). Mekanisme dan Penetapan Harga Jual Pasar Perspektif Islam. Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 39. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.39-53

Effendi, S. (2021). Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam. Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 1(2), 26–35. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3442

Fahmi, M. F., & Rusyadi, R. (2020). Kesejahteraan dalam Perspektif Keluarga Petani. Journal of Economics and Policy Studies, 1(1), 34–45. https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3351

Fatmawati, N. (2022). Analisis Kelayakan Usaha Penderes Gula Kelapa (Gula Cetak dan Gula Semut/Kristal) Studi Kasus Anggota Koperasi Wanita Srikandi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Agroteknologi, 1(01), 1–10. https://doi.org/10.53863/agronu.v1i01.173

Firdiansyah, F. A. (2021). Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Keuangan Fiskal dan Moneter. Assyarikah Journal of Islamic Economic Business, 2(1), 16. https://doi.org/10.28944/assyarikah.v2i1.371

Fitria, F., & Humairoh. (2020). Penetapan Harga Beras dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di PD Pasar Kertapati Palembang). Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(2), 113–130. https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.15

Ginting, L. N., Kusnasdi, N., & Pambudy, R. (2018). Explicit and Implicit Transaction Costs in Dairy Farms in West Bandung District. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 23(3), 246–258. https://doi.org/10.18343/jipi.23.3.246

Harahap, M., & Mujiatun, S. (2016). Keragaan Ekonomi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pengolahan Opak Singkong di Desa Tuntungan II Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 16(2), 179–190. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.946

Hasrika, H., & Muis, M. (2023). Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone). Islamic Banking and Finance, 3(2), 420–428. https://doi.org/10.30863/ibf.v3i2.5436

Heatubun, A., Veerman, M., & Matatula, M. J. (2020). Analisis Nilai Tambah (Value Added) Peternak dan Pejagal atas Biaya yang Diciptakan pada Pemasaran Sapi Potong di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Agrinimal Jurnal Ilmu Ternak Dan Tanaman, 8(2), 65–73. https://doi.org/10.30598/ajitt.2020.8.2.65-73

Ilham, M., & Saifullah, S. (2023). Telaah Historis dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Syariah, 2(1), 76–87. https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i1.8

Innayah, E. P., & Nasikin, Y. (2022). Implementasi Teori Transaction Cost Economics (TCE) dalam Kebijakan Antitrust Perspektif Islam. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(6), 1598–1606. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1028

Ismail, N. (2024). Implementasi Akad Ujrah terhadap Perubahan Tarif Angkutan Umum di Terminal Mandalika Mataram. Journal of Excellence Humanities and Religiosity, 1(1), 90–99. https://doi.org/10.34304/joehr.v1i1.212

Kamal, J. (2020). Pasar Faktor Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal An-Nahl, 7(2), 98–105. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.16

Khoiruddin, M. (2017). Upaya Meminimumkan Agency Problem dengan Menggunakan Konsep Islam tentang Perusahaan. Journal Competency of Business, 1(2), 73–98. https://doi.org/10.47200/jcob.v1i2.646

Kurniawansyah, D., & Prastiwi, I. (2022). Does Green Company Improve Financial Performance?: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 7(2), 289–305. https://doi.org/10.20473/baki.v7i2.39375

Kusuma, K. A. (2019). The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation. https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.19

Mahmudah, N., & Putra, M. Y. (2020). Eklektisisme Hukum Perikatan Nasional (Potensi, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Implikasinya bagi Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia). Nizham Journal of Islamic Studies, 8(02), 234. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2711

Mulu, B. (2018). Partisipasi Wanita Penjual Kue Tradisional dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 111. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1200

Mustikawati, Y., & Fikri, M. A. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, BI Rate, dan Inflasi pada Pendapatan Margin Murabahah. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape), 5(1), 121–139. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1189

Mustofa, U. A., Edy, R. N. A. P., Kurniawan, M., & Kholid, M. F. N. (2020). Green Accounting Terhadap CSR pada Bus di Indonesia dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 508. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1372

Ningsih, N. S. (2023). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Activity Based Costing (ABC) pada PT. Berkat Damai Abadi Medan. Jempper, 2(2), 100–112. https://doi.org/10.55606/jempper.v2i2.1410

Nurbayah, S. (2022). Strategi Bisnis PT Nurindo Wisata dalam Melakukan Rekrutmen Jamaah. Multazam Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah, 2(1), 103. https://doi.org/10.32332/multazam.v2i1.5366

Priyadi, U. (2010). Pelaksanaan Usahatani Tebu Pasca Pencabutan Inpres Nomor 5 Tahun 1997 (Program Pengembangan TRI) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Unisia, 33(73), 17–36. https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss73.art2

Putro, D. E., & Fageh, A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3487. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013

Rahmad. (2022). Pembiayaan Murabahah Perspektif Ekonomi Islam. Hei Ema Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 1(1). https://doi.org/10.61393/heiema.v1i1.35

Rivandi, M., & Marlina, M. (2019). Pengaruh Corporate Governance dalam Memprediksi Biaya Ekuitas dengan Pendekatan Model Ohlson. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 222–244. https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1751

Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(5), 631–643. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572

Safarida, N. (2021). Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi. Jurnal Investasi Islam, 6(1), 78–94. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994

Saleh, L. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kelayakan Usaha Cabai Merah (Studi Kasus di Desa Duriasi Kabupaten Konawe). Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 75. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1198

Sholeh, M. (2012). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 4(1). https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.618

Sholihah, E. N., Sumarmi, S., & Aslam, B. (2022). Analisis Kelayakan Usahatani Padi di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Jurnal Galung Tropika, 11(1), 53–58. https://doi.org/10.31850/jgt.v11i1.796

Suprianto, S., Agustiani, E., & Neneng, S. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga UMKM di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(1), 78–97. https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.38

Syawal, R., Safaruddin, S., & Santoso, R. (2022). Analisis Manfaat Penerapan Activity Based Management untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. At Tariiz Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(02), 71–82. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i02.315

Tanjung, A., Nawawi, Z. M., & Arif, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pangan Padi Menjadi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhan Batu. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 169. https://doi.org/10.30821/se.v7i2.10602

Tjahjono, E. D., Husman, J., & Sianipar, D. (2007). Pengukuran Capacity Utilization Berdasarkan Pendekatan Dual Cost pada Industri Pengolahan di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 9(3). https://doi.org/10.21098/bemp.v9i3.210

Zulkifli, Z., Choirunnisak, & Choiriyah. (2023). Implikasi Kenaikan Tarif Ojek Online bagi Mitra Pengemudi di Kota Palembang. Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman), 1(4), 1007–1028. https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i4.283