00368 - Bank Kustodian Syariah: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Bank kustodian syariah merupakan institusi krusial dalam ekosistem keuangan Islam yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan aset investasi sesuai prinsip syariah. Kajian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif berbagai aspek bank kustodian syariah, meliputi definisi dan landasan konseptual, fungsi dan peran, kerangka regulasi di berbagai yurisdiksi, tata kelola syariah, peran dalam berbagai instrumen keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, serta prospek pengembangannya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai sumber akademis dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank kustodian syariah menjalankan fungsi penyimpanan aset, administrasi transaksi, pengawasan kepatuhan syariah, serta distribusi hasil investasi. Kerangka regulasi di berbagai negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura menunjukkan variasi dalam tingkat komprehensivitas. Tata kelola syariah yang efektif melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi fondasi operasional yang baik. Tantangan utama mencakup kurangnya standardisasi regulasi, kekurangan sumber daya manusia berkualifikasi, serta tantangan teknologi dan likuiditas. Prospek pengembangan sangat menjanjikan seiring pertumbuhan industri keuangan syariah global dan inovasi teknologi digital.

Kata Kunci: Bank Kustodian Syariah, Tata Kelola Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah

Abstract
Sharia custodian banks are crucial institutions in the Islamic financial ecosystem responsible for storing, safeguarding, and managing investment assets in accordance with sharia principles. This study aims to comprehensively analyze various aspects of sharia custodian banks, including their definition and conceptual foundations, functions and roles, regulatory frameworks across jurisdictions, sharia governance, roles in various Islamic financial instruments, challenges faced, and development prospects. A systematic literature review method was employed, drawing on various relevant academic and regulatory sources. The findings indicate that sharia custodian banks perform asset custody, transaction administration, sharia compliance oversight, and investment return distribution functions. Regulatory frameworks across countries such as Malaysia, Indonesia, and Singapore vary in comprehensiveness. Effective sharia governance through the Sharia Supervisory Board (SSB) forms the foundation of sound operations. Key challenges include the lack of regulatory standardization, shortage of qualified human resources, and technology and liquidity challenges. Development prospects are highly promising amid the growth of the global Islamic finance industry and digital technology innovation.

Keywords: Sharia Custodian Bank, Sharia Governance, Sharia Supervisory Board, Islamic Capital Market, Islamic Mutual Fund

1. Pendahuluan
Industri keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, mencakup berbagai segmen mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, takaful, hingga reksa dana syariah. Di antara berbagai institusi dan mekanisme yang mendukung ekosistem keuangan Islam ini, bank kustodian syariah memainkan peran yang sangat krusial namun seringkali kurang mendapat perhatian akademis yang memadai. Bank kustodian syariah merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan aset-aset investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memastikan bahwa seluruh operasional dan transaksi yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum Islam (Amin et al., 2023; Terfiadi et al., 2023).
Keberadaan bank kustodian syariah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pasar modal syariah secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai literatur, pasar modal syariah menyediakan berbagai instrumen investasi yang patuh syariah, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, yang semuanya memerlukan layanan kustodian yang andal dan terpercaya (Azwar & Jamaluddin, 2024; Terfiadi et al., 2023). Dalam konteks reksa dana syariah misalnya, aset-aset reksa dana tersebut disimpan dan dikelola oleh bank kustodian syariah, yang sebagai imbalannya menerima fee dari manajer investasi (Terfiadi et al., 2023). Demikian pula dalam mekanisme Securities Crowdfunding (SSC) syariah di Indonesia, investor diwajibkan memiliki rekening saham di bank kustodian khusus untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui layanan crowdfunding (Azwar & Jamaluddin, 2024).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek bank kustodian syariah, mulai dari definisi dan landasan konseptual, fungsi dan peran, kerangka regulasi di berbagai yurisdiksi, tantangan yang dihadapi, hingga prospek pengembangannya di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman akademis maupun praktis mengenai institusi penting ini dalam ekosistem keuangan Islam global.

2. Definisi dan Landasan Konseptual Bank Kustodian Syariah
2.1 Pengertian Bank Kustodian
Bank kustodian secara umum adalah bank komersial yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas regulasi untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian (Azwar & Jamaluddin, 2024). Dalam konteks syariah, bank kustodian syariah adalah bank kustodian yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), sehingga seluruh layanan penyimpanan, pengelolaan, dan administrasi aset yang diberikannya harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/perjudian) (Azwar & Jamaluddin, 2024; Terfiadi et al., 2023).
Konsep kustodian dalam Islam sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam fikih muamalah. Salah satu akad yang relevan adalah wadiah, yaitu kontrak penitipan yang aman antara deposan (nasabah) sebagai penitip dan bank sebagai pihak yang menerima titipan (kustodian) (Grais & Pellegrini, 2006). Dalam akad wadiah, pihak yang menerima titipan dipandang sebagai penjaga atau kustodian atas dana tersebut, dan tidak ada kewajiban bagi kustodian untuk membayar imbal hasil atas rekening tersebut (Onal, 2013). Konsep ini menjadi salah satu landasan syariah bagi operasional bank kustodian syariah, di mana bank bertindak sebagai penjaga amanah atas aset-aset yang dititipkan kepadanya.
Dalam konteks yang lebih luas, bank kustodian syariah juga dapat dipahami melalui konsep wakalah (perwakilan/keagenan), di mana bank bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan pemegang unit atau investor dalam mengelola dan mengadministrasikan aset-aset investasi mereka (Amin et al., 2023; Grais & Pellegrini, 2006). Sebagai agen, bank kustodian syariah memiliki tanggung jawab fidusia yang tinggi untuk memastikan bahwa aset-aset yang dikelolanya diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan dalam akta kepercayaan (trust deed) atau kontrak investasi kolektif.

2.2 Landasan Syariah
Landasan syariah bagi operasional bank kustodian syariah bersumber dari berbagai prinsip dan ketentuan hukum Islam. Pertama, prinsip amanah (kepercayaan) yang mengharuskan bank kustodian untuk mengelola aset nasabah dengan penuh kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Kedua, prinsip larangan riba yang mengharuskan seluruh transaksi dan investasi yang dilakukan oleh bank kustodian bebas dari unsur bunga. Ketiga, prinsip larangan gharar yang mengharuskan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Keempat, prinsip larangan maysir yang melarang spekulasi berlebihan dalam pengelolaan aset (Azwar & Jamaluddin, 2024; Terfiadi et al., 2023).
Selain itu, bank kustodian syariah juga harus memastikan bahwa aset-aset yang dikelolanya tidak berasal dari atau diinvestasikan pada sektor-sektor yang dilarang dalam Islam, seperti industri alkohol, perjudian, pornografi, senjata, dan produk-produk haram lainnya (Azwar & Jamaluddin, 2024; Terfiadi et al., 2023). Dalam konteks reksa dana syariah misalnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi, meninjau, dan mengaudit seluruh kegiatan dalam reksa dana syariah untuk memastikan kepatuhan syariah (Terfiadi et al., 2023).
Prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya berlaku bagi produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank kustodian syariah, tetapi juga bagi seluruh proses operasional internal bank tersebut. Hal ini mencakup kebijakan sumber daya manusia, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan (Mejia et al., 2014; Song & Oosthuizen, 2014). Dengan demikian, bank kustodian syariah harus memiliki sistem tata kelola syariah yang komprehensif dan efektif untuk memastikan kepatuhan syariah di semua tingkatan operasionalnya.

3. Fungsi dan Peran Bank Kustodian Syariah
3.1 Fungsi Penyimpanan dan Pengamanan Aset
Fungsi utama bank kustodian syariah adalah menyimpan dan mengamankan aset-aset investasi yang dititipkan kepadanya. Dalam konteks reksa dana syariah, bank kustodian bertanggung jawab atas penyimpanan kolektif (collective custody) atas aset-aset reksa dana tersebut (Amin et al., 2023). Fungsi ini mencakup penyimpanan fisik efek-efek seperti saham, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah, serta pencatatan kepemilikan atas efek-efek tersebut secara akurat dan terkini.
Dalam mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK), manajer investasi dan bank kustodian merupakan pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan pemegang unit. Manajer investasi memiliki kewenangan untuk mengelola portofolio investasi, sementara bank kustodian memiliki kustodian kolektif atas aset-aset tersebut (Amin et al., 2023). Pembagian peran yang jelas ini penting untuk memastikan adanya checks and balances dalam pengelolaan aset investasi syariah.
Dalam konteks Securities Crowdfunding (SSC) syariah, bank kustodian memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan investor. Kehadiran bank kustodian dapat meminimalkan asimetri informasi karena bank kustodian dapat memastikan bahwa perusahaan platform tidak menyalahgunakan dana investor (Hashfi & Zusryn, 2020). Selain itu, setiap transaksi dalam SSC syariah, termasuk pembayaran, dividen, biaya, dan penyimpanan unit partisipasi, harus dilakukan melalui bank kustodian syariah (Hashfi & Zusryn, 2020).

3.2 Fungsi Administrasi dan Penyelesaian Transaksi
Selain fungsi penyimpanan, bank kustodian syariah juga menjalankan fungsi administrasi yang mencakup pencatatan transaksi, penyelesaian transaksi (settlement), pembayaran dividen atau bagi hasil, dan pelaporan kepada investor dan regulator. Dalam konteks sukuk berbasis blockchain misalnya, kustodian atau bank akan bertindak sebagai penjaga token dan mentransfer uang/instrumen sukuk ke rekening penerima manfaat berdasarkan instruksi yang diberikan (Septiana & Sanjayawati, 2021).
Fungsi penyelesaian transaksi ini sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi di pasar modal syariah. Bank kustodian syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi diselesaikan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dalam hal ini, bank kustodian syariah bekerja sama dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau Central Securities Depository (CSD) yang menyediakan layanan kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek (Azwar & Jamaluddin, 2024).

3.3 Fungsi Pengawasan dan Kepatuhan Syariah
Salah satu fungsi yang membedakan bank kustodian syariah dari bank kustodian konvensional adalah fungsi pengawasan dan kepatuhan syariah. Bank kustodian syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aset yang dikelolanya dan seluruh transaksi yang dilakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Azwar & Jamaluddin, 2024; Terfiadi et al., 2023). Dalam menjalankan fungsi ini, bank kustodian syariah bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi, meninjau, dan mengaudit seluruh kegiatan bank kustodian syariah.
Fungsi pengawasan syariah ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, memastikan bahwa aset-aset yang disimpan dan dikelola oleh bank kustodian syariah tidak berasal dari atau diinvestasikan pada sektor-sektor yang dilarang dalam Islam. Kedua, memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank kustodian syariah bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Ketiga, memastikan bahwa akad-akad yang digunakan dalam operasional bank kustodian syariah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Azwar & Jamaluddin, 2024; Terfiadi et al., 2023).
Dalam konteks reksa dana syariah di Indonesia misalnya, OJK memberikan izin usaha kepada perusahaan efek dan manajer investasi serta menyetujui bank kustodian. Kontrak Investasi Kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (Terfiadi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa bank kustodian syariah memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem reksa dana syariah, tidak hanya sebagai penyimpan aset tetapi juga sebagai mitra strategis manajer investasi dalam memastikan kepatuhan syariah.

3.4 Fungsi Pembayaran Biaya dan Distribusi Hasil
Bank kustodian syariah juga menjalankan fungsi pembayaran biaya dan distribusi hasil investasi kepada investor. Dalam konteks reksa dana syariah berbasis Real Estate Investment Trust (REIT) syariah di Indonesia misalnya, Peraturan Pemerintah No. 19/POJK.04/2016 menyoroti bahwa Bank Kustodian akan membayar biaya manajemen (Amin et al., 2023). Selain itu, pendapatan yang dihasilkan dari investasi properti riil harus didistribusikan kepada pemegang unit tidak kurang dari 80% dari pendapatan tahunan yang telah diaudit (Amin et al., 2023).
Fungsi distribusi hasil ini sangat penting dalam memastikan bahwa investor menerima imbal hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank kustodian syariah harus memastikan bahwa distribusi hasil dilakukan secara transparan, akurat, dan tepat waktu, serta bahwa hasil yang didistribusikan telah dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak halal (purifikasi) sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Rahman, 2015; Terfiadi et al., 2023).

4. Kerangka Regulasi Bank Kustodian Syariah
4.1 Kerangka Regulasi di Indonesia
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk industri keuangan syariah, termasuk bank kustodian syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan regulator utama yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi bank kustodian syariah di Indonesia (Azwar & Jamaluddin, 2024; Terfiadi et al., 2023).
Dalam konteks reksa dana syariah, OJK memberikan izin usaha kepada manajer investasi dan menyetujui bank kustodian yang akan mengelola aset reksa dana syariah (Terfiadi et al., 2023). Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi dasar hukum bagi operasional reksa dana syariah, termasuk peran dan tanggung jawab bank kustodian syariah (Terfiadi et al., 2023).
Untuk REIT syariah (i-REIT) di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 19/POJK.04/2016 memberikan panduan bagi manajer investasi dan bank kustodian tentang cara mengelola dana REIT. Dalam KIK, manajer investasi dan bank kustodian merupakan perwakilan yang bertindak untuk kepentingan pemegang unit, di mana manajer investasi memiliki kewenangan untuk mengelola portofolio investasi dan bank kustodian memiliki kustodian kolektif (Amin et al., 2023). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2016 menetapkan bahwa pajak capital gain atas REIT hanya sebesar 0,5% (Amin et al., 2023).
Dalam konteks Securities Crowdfunding (SSC) syariah, investor yang dapat membeli efek melalui layanan crowdfunding diwajibkan memiliki rekening saham di bank kustodian khusus untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui layanan crowdfunding (Azwar & Jamaluddin, 2024). Bank kustodian dalam konteks ini didefinisikan sebagai bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian (Azwar & Jamaluddin, 2024).
Untuk instrumen efek beragun aset (EBA) syariah, Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015 mengatur penerbitan dan persyaratan EBA syariah, yang juga mencakup ketentuan mengenai peran bank kustodian dalam pengelolaan aset yang mendasari EBA syariah tersebut (Nurhasanah, 2018). Manajer investasi yang mengelola EBA syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan penerbitan EBA syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian dari DPS atau Tim Ahli Syariah (Nurhasanah, 2018).
Dalam konteks perbankan syariah secara umum, merger tiga bank syariah besar di Indonesia (PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri keuangan syariah yang kuat dan kompetitif (Liandi & Kansil, 2023). Kerangka hukum yang mengatur merger ini mencakup berbagai regulasi seperti POJK 41/2019, UU 40/2007, POJK 15/2020, dan POJK 74/2016 (Liandi & Kansil, 2023).

4.2 Kerangka Regulasi di Malaysia
Malaysia diakui sebagai salah satu negara dengan kerangka regulasi keuangan syariah yang paling komprehensif di dunia (Amin et al., 2023; Razak et al., 2020). Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan mengawasi industri keuangan syariah, termasuk bank kustodian syariah.
Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 merupakan undang-undang utama yang mengatur seluruh institusi keuangan syariah di Malaysia, termasuk bank kustodian syariah (Basiruddin & Ahmed, 2019; Razak et al., 2020). IFSA 2013 menggantikan Islamic Banking Act 1983, Takaful Act 1984, Payment System Act 2003, dan Exchange Control Act 1953, sehingga menyatukan seluruh regulasi keuangan syariah di bawah satu payung hukum yang komprehensif (Ahmad et al., 2023).
Dalam konteks reksa dana syariah, Malaysia memiliki kerangka regulasi yang kuat yang mencakup ketentuan mengenai peran dan tanggung jawab bank kustodian syariah. Securities Commission Malaysia (SC) bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan pasar modal syariah, termasuk reksa dana syariah dan bank kustodian yang mengelola aset reksa dana tersebut (Aziz et al., 2019). SC juga menetapkan metodologi penyaringan syariah (Shariah screening methodology) yang harus dipatuhi oleh seluruh instrumen investasi syariah yang diperdagangkan di pasar modal Malaysia (Aziz et al., 2019).
Untuk i-REIT, Malaysia dapat dipandang sebagai model kerangka regulasi yang komprehensif (Amin et al., 2023). Manajer investasi yang mengelola i-REIT harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (SSB), di mana pernyataan kesesuaian harus diterbitkan oleh SSB atau Tim Ahli Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah atas produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan (Amin et al., 2023). Jika suatu properti riil menggunakan lebih dari 10% areanya untuk kegiatan non-halal dan menghasilkan lebih dari 10% pendapatan non-halal, maka i-REIT tidak diperbolehkan untuk berinvestasi pada properti tersebut (Amin et al., 2023).
Dewan Penasihat Syariah (SAC) BNM merupakan otoritas syariah tertinggi untuk industri keuangan syariah di Malaysia (Aslan & Avcı, 2021; Hassan et al., 2021). SAC berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan panduan syariah yang mengikat bagi seluruh institusi keuangan syariah, termasuk bank kustodian syariah. Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009 mengharuskan hakim dan arbiter untuk mengikuti putusan syariah dari SAC BNM (M. K. Hassan et al., 2022).

4.3 Kerangka Regulasi di Singapura
Singapura sebagai pusat keuangan global mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengatur industri keuangan syariah dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai satu-satunya regulator untuk sistem perbankan dan keuangan di Singapura mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam mengakomodasi perbankan dan keuangan syariah dalam kerangka regulasi yang sama dengan perbankan konvensional (Ginting et al., 2019).
MAS tidak akan memberikan putusan syariah apapun terkait dengan i-REIT syariah. Perusahaan i-REIT bertanggung jawab untuk menyediakan landasan tata kelola syariah sebagai bagian dari proses manajemen risiko mereka. Kewenangan untuk membuat keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah diberikan kepada dewan syariah perusahaan i-REIT (Amin et al., 2023).
Singapura telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap regulasi perbankan yang ada untuk mengakomodasi perbankan dan keuangan syariah. Misalnya, Singapura membebaskan pengenaan bea materai ganda dalam transaksi syariah yang melibatkan properti riil, dan memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai penerapan pajak penghasilan dan GST (goods and services tax) pada beberapa produk syariah (Ginting et al., 2019). Perlakuan pajak preferensial ini merupakan salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah Singapura untuk mengembangkan keuangan syariah di negara tersebut (Ginting et al., 2019).
Dalam hal tata kelola syariah, Singapura mengakui sistem di mana posisi penasihat syariah hanya berada di tingkat industri tanpa adanya otoritas tertinggi untuk memantau dan menetapkan standar syariah (Ginting et al., 2019). Hal ini berbeda dengan Malaysia yang memiliki SAC BNM sebagai otoritas syariah tertinggi yang mengikat seluruh institusi keuangan syariah.

4.4 Kerangka Regulasi di Negara-Negara Lain
Di berbagai negara lain, kerangka regulasi untuk bank kustodian syariah dan industri keuangan syariah secara umum berada pada berbagai tahap perkembangan. Di Pakistan misalnya, State Bank of Pakistan (SBP) telah menerbitkan regulasi tata kelola syariah yang menguraikan tanggung jawab manajemen bank syariah dan pakar syariah dalam menentukan apakah tindakan dan produk bank sesuai dengan hukum Islam (Ahmad, Muneeza, et al., 2023). Saat ini, industri perbankan syariah di Pakistan memiliki pangsa pasar sebesar 13,6% dari aset dan 14,7% dari deposito dengan jaringan 21 institusi perbankan syariah, di antaranya 5 bank syariah penuh dan 16 bank konvensional dengan jendela syariah mandiri.
Di Bahrain, Bank Sentral Bahrain (CBB) memiliki kerangka regulasi yang komprehensif untuk industri keuangan syariah, termasuk ketentuan mengenai tata kelola syariah dan pengawasan kepatuhan syariah (Kasi & Mahmood, 2019). Bahrain juga merupakan salah satu negara yang aktif dalam pengembangan standar internasional untuk keuangan syariah melalui Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berkantor pusat di Bahrain.
Di tingkat internasional, Islamic Financial Services Board (IFSB) memainkan peran penting dalam mengembangkan standar prudensial dan regulasi untuk industri keuangan syariah, termasuk standar kecukupan modal, manajemen risiko, dan tata kelola syariah (Mejia et al., 2014; Song & Oosthuizen, 2014). Standar IFSB ini menjadi acuan bagi berbagai yurisdiksi dalam mengembangkan kerangka regulasi untuk bank kustodian syariah dan institusi keuangan syariah lainnya.

5. Tata Kelola Syariah dalam Bank Kustodian Syariah
5.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Salah satu elemen terpenting dalam tata kelola syariah bank kustodian syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board (SSB). DPS merupakan badan independen yang terdiri dari para ulama dan pakar syariah yang bertugas mengawasi, meninjau, dan mengaudit seluruh kegiatan bank kustodian syariah untuk memastikan kepatuhan syariah (Grais & Pellegrini, 2006; Nurhasanah, 2018; Terfiadi et al., 2023).
Peran DPS dalam bank kustodian syariah mencakup beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi sertifikasi (ex-ante Shariah audit) yaitu mensertifikasi instrumen keuangan yang diperbolehkan melalui fatwa. Kedua, fungsi verifikasi (ex-post Shariah audit) yaitu memverifikasi bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan fatwa yang telah diterbitkan. Ketiga, fungsi kalkulasi dan pembayaran zakat. Keempat, fungsi pembuangan pendapatan yang tidak sesuai syariah. Kelima, fungsi pemberian saran mengenai distribusi pendapatan kepada pemegang saham dan pemegang rekening investasi (Grais & Pellegrini, 2006).
Dalam konteks bank kustodian syariah, DPS memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa seluruh aset yang disimpan dan dikelola oleh bank kustodian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pengawasan atas proses penyaringan syariah (Shariah screening) terhadap efek-efek yang dikelola, serta pengawasan atas proses purifikasi pendapatan yang tidak halal (Rahman, 2015; Terfiadi et al., 2023).
Komposisi DPS yang ideal mencakup anggota dengan keahlian dalam ushul fiqh dan fiqh muamalat, anggota dengan keahlian dalam keuangan dan bisnis Islam, serta anggota dengan keahlian dalam ekonomi Islam (Ulfi et al., 2020). Jumlah minimum anggota DPS yang direkomendasikan adalah tiga orang, yang lebih tinggi dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Ulfi et al., 2020).

5.2 Independensi dan Kompetensi DPS
Independensi DPS merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan efektivitas tata kelola syariah bank kustodian syariah. DPS yang tidak independen rentan terhadap tekanan dari manajemen bank untuk memberikan persetujuan syariah atas produk atau transaksi yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Grais & Pellegrini, 2006; Grassa, 2015). Oleh karena itu, berbagai regulasi dan standar internasional menekankan pentingnya independensi DPS dalam menjalankan fungsinya.
Namun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan independensi DPS. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan ulama syariah yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam bidang keuangan Islam (Azmi et al., 2017; Kasi & Mahmood, 2019). Kekurangan ini menyebabkan banyak ulama syariah memegang posisi DPS di lebih dari satu institusi keuangan syariah secara bersamaan, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas pengawasan syariah (Kasi & Mahmood, 2019).
Selain independensi, kompetensi anggota DPS juga merupakan faktor penting dalam memastikan efektivitas tata kelola syariah. Anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam (fiqh muamalat) sekaligus pemahaman yang memadai tentang produk dan instrumen keuangan modern (Grais & Pellegrini, 2006; Grassa, 2015). Dalam konteks bank kustodian syariah, anggota DPS juga harus memahami mekanisme operasional pasar modal, termasuk proses penyimpanan efek, penyelesaian transaksi, dan administrasi aset investasi.

5.3 Audit Syariah
Audit syariah merupakan komponen penting dalam tata kelola syariah bank kustodian syariah. Audit syariah bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh operasional dan transaksi bank kustodian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang telah diterbitkan oleh DPS (M. R. Ab. Aziz et al., 2023; Kamaruddin et al., 2023). Audit syariah dapat dilakukan secara internal oleh unit audit syariah internal bank kustodian syariah, maupun secara eksternal oleh auditor syariah independen.
Dalam konteks reksa dana syariah, DPS bertugas mengawasi, meninjau, dan mengaudit seluruh kegiatan dalam reksa dana syariah, dan DPS harus memiliki lisensi sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK (Terfiadi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa audit syariah dalam konteks reksa dana syariah merupakan tanggung jawab DPS yang harus dilaksanakan secara berkala dan komprehensif.
Audit syariah yang efektif mencakup beberapa aspek penting. Pertama, verifikasi bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank kustodian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, verifikasi bahwa tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dalam operasional bank kustodian syariah. Ketiga, pemberian rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam proses, kebijakan, dan produk bank kustodian syariah (M. R. Ab. Aziz et al., 2023). Keempat, pelaporan hasil audit syariah kepada manajemen bank dan regulator secara transparan dan akuntabel.

5.4 Manajemen Risiko Ketidakpatuhan Syariah
Risiko ketidakpatuhan syariah (Shariah non-compliance risk/SNCR) merupakan risiko operasional yang unik bagi institusi keuangan syariah, termasuk bank kustodian syariah. SNCR didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari kegagalan bank syariah untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh dewan syariah atau badan yang relevan di yurisdiksi di mana bank syariah beroperasi (Basiruddin & Ahmed, 2019).
Dalam konteks bank kustodian syariah, SNCR dapat timbul dari berbagai sumber, antara lain: kesalahan dalam proses penyaringan syariah atas efek-efek yang dikelola, penggunaan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi, kegagalan dalam proses purifikasi pendapatan yang tidak halal, dan ketidakpatuhan terhadap fatwa DPS dalam operasional sehari-hari (Basiruddin & Ahmed, 2019; Bhatti, 2019).
Untuk mengelola SNCR secara efektif, bank kustodian syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko syariah yang komprehensif. Sistem ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko ketidakpatuhan syariah di semua tingkatan operasional bank kustodian syariah (Basiruddin & Ahmed, 2019; Bhatti, 2019). Selain itu, bank kustodian syariah juga perlu memiliki mekanisme penyelesaian sengketa syariah yang efektif untuk menangani kasus-kasus ketidakpatuhan syariah yang mungkin timbul (Bhatti, 2019).

6. Peran Bank Kustodian Syariah dalam Berbagai Instrumen Keuangan Syariah
6.1 Reksa Dana Syariah
Reksa dana syariah merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang paling banyak menggunakan layanan bank kustodian syariah. Dalam reksa dana syariah, bank kustodian bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan aset reksa dana, serta memastikan bahwa seluruh operasional reksa dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasan et al., 2020; Terfiadi et al., 2023).
Dalam struktur reksa dana syariah, terdapat tiga pihak utama yang terlibat: manajer investasi, bank kustodian, dan investor (pemegang unit). Manajer investasi bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio investasi reksa dana, sementara bank kustodian bertanggung jawab atas penyimpanan dan administrasi aset reksa dana (Terfiadi et al., 2023). Investor mempercayakan dananya kepada manajer investasi dan bank kustodian untuk dikelola sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan dalam prospektus reksa dana.
Dalam konteks tata kelola syariah reksa dana syariah, DPS memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah atas seluruh aspek operasional reksa dana, termasuk proses penyaringan syariah atas efek-efek yang diinvestasikan, proses purifikasi pendapatan yang tidak halal, dan distribusi hasil investasi kepada investor (Hasan et al., 2020; Terfiadi et al., 2023). Bank kustodian syariah bekerja sama dengan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah ini.
Penelitian mengenai tata kelola syariah dalam perusahaan manajemen dana syariah (Islamic Fund Management Companies/IFMC) di Malaysia menunjukkan bahwa proses tata kelola syariah di antara IFMC yang diteliti dikelola dengan baik, dan regulasi yang diterbitkan oleh regulator sudah cukup untuk memastikan kepatuhan syariah industri manajemen dana syariah (Hasan et al., 2020). Meskipun tidak ada kerangka tata kelola syariah yang komprehensif untuk industri tersebut, sebagian besar fungsi syariah dilakukan oleh perusahaan induk (Hasan et al., 2020).

6.2 Sukuk
Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, namun terstruktur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk, bank kustodian syariah memainkan peran penting sebagai penjaga aset yang mendasari sukuk (underlying assets) dan sebagai agen penyelesaian transaksi sukuk (Ahmed et al., 2019; Septiana & Sanjayawati, 2021).
Dalam struktur sukuk berbasis blockchain, kustodian atau bank akan bertindak sebagai penjaga token dan mentransfer uang/instrumen sukuk ke rekening penerima manfaat berdasarkan instruksi yang diberikan (Septiana & Sanjayawati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa bank kustodian syariah juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech) dalam menjalankan fungsinya sebagai kustodian sukuk.
Dalam konteks sukuk di Kuwait, ketentuan Modul 11 mensyaratkan bahwa dokumen prospektus sukuk mencakup pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa penerbitan sukuk sesuai dengan syariah. Selain itu, Modul 11 yang sama menetapkan bahwa Kantor Audit Syariah Eksternal yang bersertifikat harus ditunjuk untuk mengaudit sukuk secara berkala dan berkelanjutan hingga pelunasan (Alowaiyesh et al., 2020). Bank kustodian syariah bekerja sama dengan auditor syariah eksternal ini dalam memastikan kepatuhan syariah sukuk yang dikelolanya.

6.3 REIT Syariah (i-REIT)
Real Estate Investment Trust Syariah (i-REIT) merupakan instrumen investasi syariah yang berinvestasi pada properti riil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam struktur i-REIT, bank kustodian syariah memainkan peran penting sebagai penjaga aset properti riil yang mendasari i-REIT dan sebagai agen distribusi pendapatan kepada pemegang unit (Amin et al., 2023).
Dalam KIK i-REIT, manajer investasi dan bank kustodian merupakan perwakilan yang bertindak untuk kepentingan pemegang unit. Manajer investasi memiliki kewenangan untuk mengelola portofolio investasi, dan bank kustodian memiliki kustodian kolektif (Amin et al., 2023). Manajer i-REIT Syariah akan mengelola investasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam akta kepercayaan, dan dividen didistribusikan kepada pemegang unit (Amin et al., 2023).
Peraturan Pemerintah No. 19/POJK.04/2016 di Indonesia memberikan panduan bagi manajer investasi dan bank kustodian tentang cara mengelola dana REIT, dan menyoroti bahwa Bank Kustodian akan membayar biaya manajemen (Amin et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa bank kustodian syariah memiliki tanggung jawab finansial yang signifikan dalam pengelolaan i-REIT, termasuk pembayaran biaya manajemen kepada manajer investasi.

6.4 Securities Crowdfunding Syariah
Securities Crowdfunding (SCF) syariah merupakan instrumen pembiayaan berbasis teknologi yang memungkinkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan pendanaan dari banyak investor melalui platform digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Azwar & Jamaluddin, 2024; Bouakkaz & Ferdjallah, 2023). Dalam mekanisme SCF syariah, bank kustodian syariah memainkan peran penting sebagai penjaga efek dan dana investor.
Investor yang dapat membeli efek melalui layanan crowdfunding diwajibkan memiliki rekening saham di bank kustodian khusus untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui layanan crowdfunding (Azwar & Jamaluddin, 2024). Bank kustodian dalam konteks ini didefinisikan sebagai bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian (Azwar & Jamaluddin, 2024).
Kehadiran bank kustodian syariah dalam ekosistem SCF syariah sangat penting untuk melindungi kepentingan investor. Bank kustodian syariah memastikan bahwa platform SCF syariah tidak menyalahgunakan dana investor, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dalam SCF syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hashfi & Zusryn, 2020). Selain itu, bank kustodian syariah juga berperan dalam memastikan bahwa efek-efek yang diperdagangkan melalui platform SCF syariah telah memenuhi persyaratan kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh regulator.

6.5 Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah
Dalam ekosistem P2P lending syariah, bank kustodian syariah juga memainkan peran penting sebagai penjaga dana investor dan peminjam. Dalam konteks P2P lending syariah di Indonesia, terdapat perusahaan yang menjalin kerja sama kustodian dengan bank formal untuk memastikan bahwa dana investor tidak disalahgunakan oleh platform P2P lending (Hashfi & Zusryn, 2020).
Seperti produk reksa dana, bank kustodian menjamin bahwa manajer investasi akan menempatkan uang sesuai dengan prospektus. Selain itu, setiap transaksi dilakukan melalui bank kustodian sehingga semakin melindungi pemberi pinjaman dan peminjam (Hashfi & Zusryn, 2020). Dalam konteks P2P lending syariah, bank syariah bertindak sebagai bank kustodian, dan pemberi pinjaman menandatangani kontrak kafalah bil ujrah bersama dengan penyedia P2P dan bank syariah (Hashfi & Zusryn, 2020).

7. Tantangan dan Isu dalam Pengembangan Bank Kustodian Syariah
7.1 Tantangan Regulasi dan Standardisasi
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan bank kustodian syariah adalah kurangnya standardisasi regulasi di berbagai yurisdiksi. Perbedaan interpretasi syariah antara ulama di berbagai negara menyebabkan perbedaan dalam standar kepatuhan syariah yang diterapkan oleh bank kustodian syariah di berbagai yurisdiksi (Azmi et al., 2017; Grassa, 2015). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku pasar yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.
Dalam konteks i-REIT misalnya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kerangka regulasi antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia (Amin et al., 2023). Malaysia memiliki kerangka regulasi yang paling komprehensif, sementara Indonesia memiliki struktur regulasi yang hampir sama baiknya dengan Malaysia, namun masih kurang diminati karena kurangnya pengetahuan tentang i-REIT (Amin et al., 2023). Singapura, di sisi lain, tidak memiliki kerangka legislatif formal untuk i-REIT syariah, dan tata kelolanya terutama bergantung pada Komite Syariah masing-masing i-REIT (Amin et al., 2023).
Tantangan standardisasi ini juga tercermin dalam perbedaan metodologi penyaringan syariah yang diterapkan di berbagai yurisdiksi. Penelitian mengenai metodologi penyaringan syariah di negara-negara GCC dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa desain, kualifikasi, dan tata kelola syariah membedakan metodologi penyaringan syariah di antara negara-negara GCC, sementara kelayakan, durasi, kelayakan ekonomi, dan dana yang diperlukan membedakan metodologi penyaringan syariah antara negara-negara GCC dan Amerika Serikat. Metodologi penyaringan syariah yang diterapkan di Amerika Serikat lebih ketat dibandingkan dengan yang diterapkan di negara-negara GCC.

7.2 Tantangan Sumber Daya Manusia
Kekurangan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam bidang keuangan syariah merupakan tantangan serius bagi pengembangan bank kustodian syariah. Tantangan ini mencakup kekurangan ulama syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang produk dan instrumen keuangan modern, serta kekurangan profesional keuangan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum Islam (Azmi et al., 2017; Kasi & Mahmood, 2019).
Kekurangan ulama syariah yang berkualifikasi menyebabkan banyak ulama memegang posisi DPS di lebih dari satu institusi keuangan syariah secara bersamaan. Penelitian menunjukkan bahwa 10 ulama teratas memegang 450 dari total 1.141 posisi dewan syariah, dan 100 ulama teratas memegang 953 posisi dewan syariah (Kasi & Mahmood, 2019). Konsentrasi posisi dewan syariah pada sejumlah kecil ulama ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas pengawasan syariah.
Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai pihak telah mengusulkan berbagai solusi, termasuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk menghasilkan lebih banyak ulama syariah yang berkualifikasi dalam bidang keuangan Islam (Grais & Pellegrini, 2006; Kasi & Mahmood, 2019). Selain itu, pengembangan sertifikasi profesional untuk pakar syariah pasar modal, seperti ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) di Indonesia, juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di industri keuangan syariah (Terfiadi et al., 2023).

7.3 Tantangan Teknologi dan Inovasi
Perkembangan teknologi keuangan (fintech) membawa tantangan sekaligus peluang bagi bank kustodian syariah. Di satu sisi, fintech menawarkan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kustodian syariah. Di sisi lain, fintech juga menimbulkan berbagai tantangan regulasi dan kepatuhan syariah yang perlu diatasi (Ayu & Wati, 2022; Kılıç, 2023).
Dalam konteks sukuk berbasis blockchain misalnya, terdapat berbagai kompleksitas yang perlu diatasi untuk membangun solusi yang lebih canggih bagi aksesibilitas multi-regional dan multi-zona waktu serta struktur tata kelola yang sesuai dengan berbagai regulasi (Septiana & Sanjayawati, 2021). Selain itu, implementasi blockchain saat ini sebagian besar didorong oleh pemain konvensional karena biaya teknologi dan ketersediaan keahlian yang mungkin tidak terjangkau oleh banyak yurisdiksi keuangan syariah (Septiana & Sanjayawati, 2021).
Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam keuangan syariah juga membawa tantangan tersendiri. AI dalam keuangan syariah harus mempertimbangkan larangan-larangan syariah ketika menilai risiko, dan bank kustodian syariah perlu memastikan bahwa sistem AI yang digunakan dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kılıç, 2023). Misalnya, bank kustodian syariah dapat mengotomatisasi proses penyaringan saham untuk kepatuhan syariah dengan menggunakan AI (Kılıç, 2023).

7.4 Tantangan Likuiditas
Manajemen likuiditas merupakan salah satu tantangan paling signifikan bagi institusi keuangan syariah, termasuk bank kustodian syariah. Kekurangan instrumen likuiditas jangka pendek yang sesuai syariah dan diterima secara global menjadi hambatan utama dalam manajemen likuiditas bank kustodian syariah (Iftikhar & Saba, 2020; Onal, 2013).
Dalam konteks perbankan syariah di Pakistan misalnya, industri perbankan syariah hanya memiliki satu instrumen likuiditas untuk diinvestasikan, yaitu Government Ijarah Sukuk (GIS) senilai PKR 368 miliar yang dipegang oleh bank-bank syariah (Iftikhar & Saba, 2020). Keterbatasan instrumen likuiditas syariah ini menempatkan bank-bank syariah pada posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang memiliki akses ke berbagai instrumen likuiditas.
Untuk mengatasi tantangan likuiditas ini, berbagai solusi telah diusulkan, termasuk pengembangan pasar uang syariah yang lebih aktif dan likuid, penerbitan sukuk pemerintah yang lebih banyak, dan pengembangan instrumen likuiditas syariah yang inovatif (Onal, 2013; Orhan et al., 2023). International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) juga telah didirikan dengan tujuan menciptakan pasar keuangan syariah yang lebih likuid bagi institusi yang menawarkan layanan keuangan syariah, meningkatkan arus investasi lintas batas, keterkaitan internasional, dan stabilitas keuangan (Onal, 2013).

7.5 Tantangan Risiko Hukum dan Kepatuhan
Risiko hukum dan kepatuhan merupakan tantangan penting bagi bank kustodian syariah, terutama dalam konteks transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda. Ketidakpastian hukum mengenai struktur kustodian syariah dan isu-isu yang melekat dalam semua yurisdiksi Islam, seperti kebangkrutan-jarak jauh (bankruptcy-remoteness), seringkali membatasi peringkat resmi hanya pada efek-efek syariah yang didukung secara memadai oleh jaminan pemerintah (Jobst, 2007).
Dalam konteks penyelesaian sengketa, arbitrase perbankan dan keuangan syariah telah diidentifikasi sebagai kerangka kelembagaan yang penting untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan syariah dan menegakkan prinsip-prinsip syariah melalui kepatuhan terhadap praktik tata kelola syariah yang tepat (Bhatti, 2019). Bank kustodian syariah perlu memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menangani kasus-kasus ketidakpatuhan syariah yang mungkin timbul.

8. Perkembangan Bank Kustodian Syariah di Era Digital
8.1 Integrasi Teknologi Blockchain
Teknologi blockchain menawarkan berbagai potensi manfaat bagi bank kustodian syariah, termasuk peningkatan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan aset investasi syariah. Dalam konteks sukuk berbasis blockchain, smart sukuk memiliki potensi untuk menjadi masa depan penerbitan sukuk dan dapat berkontribusi pada penyebaran sukuk yang lebih luas, sehingga mendorong ekspansi pendanaan syariah (Septiana & Sanjayawati, 2021).
Penggunaan smart contracts dalam sukuk berbasis blockchain dapat memfasilitasi transaksi dengan cara yang lebih mudah dan efisien, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan umat, dengan demikian mencapai maslaha (Septiana & Sanjayawati, 2021). Selain itu, penggunaan smart contracts yang dirancang untuk melindungi dari penipuan juga konsisten dengan maqasid al-syariah (tujuan syariah), yaitu perlindungan al-mal (harta) (Septiana & Sanjayawati, 2021).
Namun demikian, implementasi teknologi blockchain dalam operasional bank kustodian syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama mencakup kebutuhan untuk menemukan legislasi yang akan mengatur penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, serta berbagai kompleksitas yang perlu diatasi untuk membangun solusi yang lebih canggih bagi aksesibilitas multi-regional dan multi-zona waktu (Septiana & Sanjayawati, 2021).

8.2 Kecerdasan Buatan dan Machine Learning
Kecerdasan buatan (AI) dan machine learning menawarkan berbagai potensi aplikasi dalam operasional bank kustodian syariah, termasuk penilaian risiko yang sesuai syariah, strategi investasi, dan deteksi penipuan (Kılıç, 2023). Dalam konteks keuangan syariah, AI telah diintegrasikan secara efektif untuk memastikan penilaian risiko yang sesuai syariah, sehingga berkontribusi pada efisiensi, transparansi, dan ketahanan sistem keuangan syariah (Kılıç, 2023).
Bank kustodian syariah dapat memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi proses penyaringan saham untuk kepatuhan syariah, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penyaringan syariah (Kılıç, 2023). Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk memantau kepatuhan syariah secara real-time, mendeteksi potensi pelanggaran syariah, dan memberikan peringatan dini kepada manajemen bank kustodian syariah.

8.3 Perbankan Digital Syariah
Perkembangan perbankan digital syariah membawa implikasi penting bagi bank kustodian syariah. Bank kustodian syariah perlu beradaptasi dengan perubahan lanskap digital ini dengan mengembangkan layanan kustodian digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan investor digital yang semakin meningkat (M. R. Ab. Aziz et al., 2023; Supriadi et al., 2023).
Dalam konteks perbankan digital syariah, bank kustodian syariah dapat menyediakan layanan kustodian digital yang memungkinkan investor untuk mengakses informasi tentang aset-aset yang dikelola, melakukan transaksi, dan memantau kinerja investasi mereka secara real-time melalui platform digital (M. R. Ab. Aziz et al., 2023). Layanan kustodian digital ini harus dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.

9. Prospek Pengembangan Bank Kustodian Syariah
9.1 Pertumbuhan Pasar Keuangan Syariah Global
Pertumbuhan industri keuangan syariah global yang pesat memberikan prospek yang sangat menjanjikan bagi pengembangan bank kustodian syariah. Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan aset perbankan syariah yang terus meningkat di berbagai yurisdiksi (Mejia et al., 2014; Song & Oosthuizen, 2014). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan dari populasi Muslim global yang semakin besar dan semakin sadar akan pentingnya keuangan syariah.
Populasi Muslim global diperkirakan sekitar 1,8 miliar pada tahun 2015 dan akan tumbuh menjadi 3 miliar pada tahun 2060 (Wong & Bhatti, 2019). Pertumbuhan populasi Muslim ini, dikombinasikan dengan meningkatnya kesadaran dan minat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, memberikan potensi pasar yang sangat besar bagi bank kustodian syariah.
Selain itu, perkembangan pasar modal syariah di berbagai yurisdiksi juga memberikan peluang yang signifikan bagi bank kustodian syariah. Pertumbuhan pasar sukuk global, reksa dana syariah, i-REIT, dan instrumen investasi syariah lainnya menciptakan permintaan yang semakin besar atas layanan kustodian syariah yang andal dan terpercaya (Amin et al., 2023; Terfiadi et al., 2023; Wong & Bhatti, 2019).

9.2 Pengembangan Kerangka Regulasi yang Lebih Komprehensif
Pengembangan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terstandarisasi untuk bank kustodian syariah merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan industri keuangan syariah global. Berbagai organisasi internasional seperti IFSB, AAOIFI, dan IIFM terus berupaya mengembangkan standar dan panduan yang dapat diadopsi oleh berbagai yurisdiksi dalam mengatur bank kustodian syariah dan institusi keuangan syariah lainnya (Jobst, 2007; Mejia et al., 2014; Song & Oosthuizen, 2014).
Standardisasi kerangka regulasi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, memfasilitasi transaksi lintas batas, dan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan kerangka regulasi yang lebih terstandarisasi, bank kustodian syariah dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif di berbagai yurisdiksi, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada investor (Grassa, 2015; M. K. Hassan et al., 2022).

9.3 Inovasi Produk dan Layanan
Inovasi produk dan layanan merupakan kunci bagi pengembangan bank kustodian syariah di masa depan. Bank kustodian syariah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan kustodian yang sesuai dengan kebutuhan investor yang semakin beragam dan canggih (Kılıç, 2023).
Inovasi ini dapat mencakup pengembangan layanan kustodian digital yang memanfaatkan teknologi blockchain, AI, dan big data analytics untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan layanan kustodian syariah (Kılıç, 2023; Septiana & Sanjayawati, 2021). Selain itu, bank kustodian syariah juga dapat mengembangkan produk dan layanan kustodian yang inovatif untuk mendukung instrumen investasi syariah baru, seperti sukuk hijau (green sukuk), sukuk vaksin, dan instrumen investasi syariah berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) (R. A. Aziz et al., 2019; حیدری et al., 2023).

9.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan bank kustodian syariah. Bank kustodian syariah perlu berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam bidang keuangan syariah, termasuk ulama syariah, profesional keuangan, dan auditor syariah (Grais & Pellegrini, 2006; Kasi & Mahmood, 2019).
Pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, serta sertifikasi profesional untuk pakar syariah, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di industri keuangan syariah (Grais & Pellegrini, 2006; Kasi & Mahmood, 2019). Selain itu, kolaborasi antara institusi pendidikan, regulator, dan pelaku industri juga penting untuk memastikan bahwa program pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan industri.

10. Kesimpulan
Bank kustodian syariah merupakan institusi yang sangat penting dalam ekosistem keuangan Islam global. Sebagai penjaga amanah atas aset-aset investasi syariah, bank kustodian syariah memainkan peran krusial dalam memastikan keamanan, integritas, dan kepatuhan syariah atas aset-aset yang dikelolanya. Fungsi-fungsi utama bank kustodian syariah mencakup penyimpanan dan pengamanan aset, administrasi dan penyelesaian transaksi, pengawasan dan kepatuhan syariah, serta pembayaran biaya dan distribusi hasil investasi (Amin et al., 2023; Azwar & Jamaluddin, 2024; Hashfi & Zusryn, 2020; Terfiadi et al., 2023).
Kerangka regulasi untuk bank kustodian syariah bervariasi di berbagai yurisdiksi, dengan Malaysia sebagai salah satu negara dengan kerangka regulasi yang paling komprehensif (Amin et al., 2023; Razak et al., 2020). Indonesia, Singapura, Pakistan, Bahrain, dan berbagai negara lainnya juga telah mengembangkan kerangka regulasi yang mengakomodasi operasional bank kustodian syariah, meskipun dengan tingkat komprehensivitas yang berbeda-beda (Amin et al., 2023; Ginting et al., 2019).
Tata kelola syariah yang efektif, yang mencakup DPS yang independen dan kompeten, audit syariah yang komprehensif, dan manajemen risiko ketidakpatuhan syariah yang robust, merupakan fondasi bagi operasional bank kustodian syariah yang baik (Basiruddin & Ahmed, 2019; Bhatti, 2019; Grais & Pellegrini, 2006; Grassa, 2015). Tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh bank kustodian syariah mencakup kurangnya standardisasi regulasi, kekurangan sumber daya manusia yang berkualifikasi, tantangan teknologi dan inovasi, tantangan likuiditas, serta risiko hukum dan kepatuhan (Azmi et al., 2017; Iftikhar & Saba, 2020; Kasi & Mahmood, 2019; Onal, 2013).
Prospek pengembangan bank kustodian syariah sangat menjanjikan, didorong oleh pertumbuhan industri keuangan syariah global yang pesat, pengembangan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, inovasi produk dan layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Kılıç, 2023; Mejia et al., 2014; Septiana & Sanjayawati, 2021; Song & Oosthuizen, 2014). Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia, bank kustodian syariah dapat memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan Islam global.

Daftar Pustaka
Ahmad, Z., Muneeza, A., Rahman, M. M., & Mahomed, Z. (2023). A Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan. Talaa Journal of Islamic Finance, 3(1), 01–17. https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.726
Ahmad, Z., Rahman, M. M., & Khan, I. (2023). An Insight into Investment and Deposit Products Offered by Islamic Banks in Malaysia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 6(1), 1–28. https://doi.org/10.46722/hikmah.v6i1.351
Ahmed, E. R., Islam, Md. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. (2019). A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of sukuk. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 342–368. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2016-0005
Alowaiyesh, W. S. A. S., Mohamad, M. T., & Noh, M. S. M. (2020). Development of Ṣukūk in the State of Kuwait, Its Challenges and Prospects. Jurnal Syariah, 28(2), 263–292. https://doi.org/10.22452/js.vol28no2.4
Amin, N. D., Aman, N. H. M., & Hassan, R. (2023). Analysing the Regulatory Framework of i-REITs in Malaysia, Singapore, and Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 116–131. https://doi.org/10.53840/ijiefer120
Aslan, H., & Avcı, E. (2021). Can Turkey Implement Malaysian Takaful Know-How into Turkish Market?: A Qualitative Inquiry. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.816143
Ayu, S., & Wati, L. N. (2022). Cryptocurrency, Tax Imposition and Sharia Finance in Indonesia: A Systematic Literature Review. Devotion Journal of Research and Community Service, 3(13), 2297–2309. https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.285
Aziz, M. R. Ab., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2023). Islamic Digital Banking Based on Maqasid Al-Shariah for Financial Inclusion. I-iECONS, 289–306. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.84
Aziz, R. A., Hassan, R., Zain, N. R. Mohd., & Salman, S. A. (2019). Towards Developing a Conceptual Framework for Islamic Unit Trust Funds. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 397–406. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-031
Azmi, A. C., Non, N., & Aziz, N. A. (2017). Challenges to Shariah equity screening, from Shariah scholars' perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(2), 229–242. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2016-0165
Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities Crowdfunding as a Source of Capital and Alternative Investment in the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective: Indonesian Case. Journal of Management and Muamalah, 14(2), 99–118. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.198
Basiruddin, R., & Ahmed, H. (2019). Corporate governance and Shariah non-compliant risk in Islamic banks: evidence from Southeast Asia. Corporate Governance the International Journal of Business in Society, 20(2), 240–262. https://doi.org/10.1108/cg-05-2019-0138
Bhatti, M. (2019). Managing Shariah Non-Compliance Risk via Islamic Dispute Resolution. Journal of Risk and Financial Management, 13(1), 2. https://doi.org/10.3390/jrfm13010002
Bouakkaz, N., & Ferdjallah, A. (2023). The Performance and Perspective of the Ethical Leadership of the Islamic Equity-Based Crowdfunding Platform in Oman. Business Ethics and Leadership, 7(3), 120–129. https://doi.org/10.61093/bel.7(3).120-129.2023
Ginting, L. M., Ruhana, N., Halim, N. H. H. A., & Finieli, S. T. (2019). Legal and Regulatory Framework of Islamic Banking and Finance: A Study in Singapore. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 234–244. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-017
Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054
Grassa, R. (2015). Shariah supervisory systems in Islamic finance institutions across the OIC member countries. Journal of Financial Regulation and Compliance, 23(2), 135–160. https://doi.org/10.1108/jfrc-02-2014-0011
Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). Shariah governance practices at Islamic fund management companies. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 309–325. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2017-0045
Hashfi, R. U. A., & Zusryn, A. S. (2020). Exploring Islamic Peer-to-Peer Lending for the Unbankable. Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 2(2), 71. https://doi.org/10.20473/aijief.v2i2.20648
Hassan, A. F. S., Karbhari, Y., & Ahmed, H. (2021). Central bank regulation, religious governance and standardisation: evidence from Malaysian Islamic banks. International Journal of Business Governance and Ethics, 15(1), 61. https://doi.org/10.1504/ijbge.2021.112332
Hassan, M. K., Muneeza, A., & Sonko, K. N. M. (2022). Islamic finance in Africa (pp. 2–13). https://doi.org/10.4337/9781802209907.00011
Iftikhar, S., & Saba, I. (2020). Blockchain Based Smart Sukuk as Shariah Compliant Investment Avenues for Islamic Financial Institutions in Pakistan. Journal of Finance & Economic Research, 5(1), 30–45. https://doi.org/10.20547/jfer2005103
Jobst, A. (2007). The Economics of Islamic Finance and Securitization. The Journal of Structured Finance, 13(1), 6–27. https://doi.org/10.3905/jsf.2007.684860
Kamaruddin, M. I. H., Shafii, Z., Hanefah, M. M., Salleh, S., & Zakaria, N. (2023). Exploring Shariah audit practices in zakat and waqf institutions in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(3), 402–421. https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2022-0190
Kasi, B. R., & Mahmood, N. (2019). Composition and Working of the Sharia Supervisory Boards in Bahrain's Islamic Banks. Economy, 6(2), 76–81. https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81
Kılıç, G. (2023). The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087
Liandi, A., & Kansil, C. S. T. (2023). BRIS at IDX: A Look at How Shariah Bank Merger Works in Indonesia. Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri), 2(4), 446–459. https://doi.org/10.55047/polri.v2i4.920
Mejia, A. L., Aljabrin, S., Awad, R., Norat, M., & Song, I. (2014). Regulation and Supervision of Islamic Banks. IMF Working Paper, 2014(219), 1. https://doi.org/10.5089/9781498361590.001
Nurhasanah, N. (2018). Economic Review and Regulation of Islamic Investment Instruments on Asset-Backed Securities. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.33
Onal, M. I. (2013). Islamic Liquidity Management: The Way Forward. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2727070
Orhan, Z. H., Zaheer, S., & Kazanci, F. (2023). Evaluating the current interest-free monetary policy tools and suggesting a new one: case of Turkey via examples of Malaysia, Pakistan, and Bahrain. Qualitative Research in Financial Markets, 16(1), 108–134. https://doi.org/10.1108/qrfm-11-2021-0195
Rahman, S. (2015). Ethical Investment in Stock Screening and Zakat on Stocks. Journal of Islamic Finance, 4(1), 39–62. https://doi.org/10.12816/0024800
Razak, M. I. A., Dali, N. A. M., Dhillon, G., & Manaf, A. W. A. (2020). Fintech in Malaysia: An Appraisal to the Need of Shariah-Compliant Regulation. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 28(4). https://doi.org/10.47836/pjssh.28.4.40
Septiana, N. I., & Sanjayawati, H. (2021). Sukuk on Blockchain: Application, Advantages, and Challenges. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 5(2), 120–133. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.855
Song, I., & Oosthuizen, C. L. (2014). Islamic Banking Regulation and Supervision. IMF Working Paper, 2014(220), 1. https://doi.org/10.5089/9781498380928.001
Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic Economy and Finance through Financial Technology: Challenges and Potential in the Digital Age. International Journal of Islamic Economics, 5(02), 153. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740
Terfiadi, S. Y., Jais, M., Mahdi, S., & Husein, R. (2023). The Potential of the Islamic Capital Market (ICM) as an Investment Model for the Baitul Mal. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 3(4), 620–628. https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.635
Ulfi, I., Mubarrok, U. S., & Wahyudi, M. (2020). Optimization the Role of Shariah Supervisory Board for Shariah Governance in Islamic Banking. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 4(1), 47. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.515
Wong, M. C. S., & Bhatti, W. I. (2019). Developing International Sukuk in East Asia: Implications from Hong Kong Sukuk. Journal of Asian Finance Economics and Business, 6(4), 9–17. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.9
حیدری, ح., Khalfaoui, R., Tavakkoli, H. R., & Jabeur, S. B. (2023). Quantile-based spillover connectedness among stochastic volatilities of ESG equities, Islamic and conventional stocks with implications for portfolio management. International Journal of Emerging Markets, 19(11), 3938–3976. https://doi.org/10.1108/ijoem-03-2022-0362
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar