00121 - Oligopoli Menurut Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Ekonomi Islam sebagai sistem yang komprehensif dan universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar. Oligopoli, sebagai salah satu bentuk struktur pasar persaingan tidak sempurna, menempati posisi yang unik dan kompleks dalam kajian ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep oligopoli dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup definisi dan karakteristiknya, pandangan Islam terhadap struktur pasar tersebut, potensi distorsi yang ditimbulkan, hingga peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendaliannya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai sumber primer dan sekunder dalam ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak secara mutlak melarang keberadaan struktur pasar oligopoli, namun sangat tegas melarang praktik-praktik yang sering menyertainya seperti kolusi, kartel, penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan berbagai bentuk penipuan. Peran pemerintah sebagai pengawas pasar (muhtasib) sangat penting untuk memastikan struktur pasar oligopoli tidak mengarah pada praktik yang merugikan masyarakat. Solusi Islam terhadap problematika oligopoli mencakup penguatan persaingan sehat, penerapan prinsip maslahah, dan pengembangan ekonomi umat berbasis syariah.

Kata Kunci: Oligopoli; Ekonomi Islam; Distorsi Pasar; Ihtikar; Persaingan Usaha; Maslahah

Abstract
Islamic economics, as a comprehensive and universal system, governs all aspects of human life, including economic activities and market mechanisms. Oligopoly, as one form of imperfect competition market structure, occupies a unique and complex position in Islamic economic studies. This article aims to comprehensively examine the concept of oligopoly from an Islamic economic perspective, covering its definition and characteristics, Islamic views on this market structure, potential distortions it creates, and the role of government in its supervision and control. The method employed is a literature review with a descriptive-qualitative analytical approach to various primary and secondary sources in Islamic economics. The findings indicate that Islamic economics does not absolutely prohibit the existence of oligopoly market structures; however, it firmly prohibits practices that frequently accompany them, such as collusion, cartels, hoarding (ihtikar), price manipulation, and various forms of fraud. The role of government as a market supervisor (muhtasib) is crucial to ensure that oligopolistic market structures do not lead to practices that harm society. Islamic solutions to oligopoly problems include strengthening fair competition, applying the principle of maslahah, and developing the Islamic community's economy based on sharia.

Keywords: Oligopoly; Islamic Economics; Market Distortion; Ihtikar; Business Competition; Maslahah

1. Pendahuluan
Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar (Amin et al., 2021). Dalam pandangan Islam, setiap kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Nasution, 2018). Pasar, sebagai salah satu elemen terpenting dalam perekonomian, menjadi arena di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa (Imronah, 2022). Namun, tidak semua bentuk pasar dipandang sama dalam perspektif Islam. Terdapat berbagai struktur pasar yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Amin et al., 2021).
Di antara berbagai bentuk struktur pasar yang dikenal dalam ilmu ekonomi—yakni pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik—oligopoli menempati posisi yang cukup unik dan kompleks dalam kajian ekonomi Islam (Syarifah, 2017). Oligopoli secara harfiah berarti ada beberapa penjual di pasar, dan dapat dikatakan sebagai pertengahan antara monopoli dan persaingan monopolistik (Putra, 2018). Keberadaan oligopoli dalam perekonomian modern tidak dapat dipungkiri, namun bagaimana Islam memandang dan menilai struktur pasar ini menjadi pertanyaan yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep oligopoli dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari definisi dan karakteristiknya, pandangan Islam terhadap struktur pasar ini, potensi distorsi yang ditimbulkannya, hingga peran pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan praktik oligopoli agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Definisi dan Karakteristik Pasar Oligopoli
2.1 Pengertian Oligopoli
Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar (Wartoyo, 2018). Dalam pasar oligopoli, perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha lain yang ikut di dalamnya, sehingga timbul sifat saling ketergantungan di antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya (Waasi, 2022). Secara harfiah, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar, dan merupakan pertengahan dari monopoli dan persaingan monopolistik (FADHILAH, 2022).
Struktur pasar oligopoli merupakan pasar yang di dalamnya hanya terdiri dari produk homogen yang dijual oleh produsen atau beberapa perusahaan (Gunawan, 2022). Pasar oligopoli dapat terjadi atas dua penjual atau dua perusahaan saja, yang dalam kondisi tersebut disebut pasar duopoli (FADHILAH, 2022). Setiap perusahaan dalam pasar oligopoli memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar, dan perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri (Mahesa, 2017).

2.2 Ciri-Ciri Pasar Oligopoli
Pasar oligopoli memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk pasar lainnya. Pertama, hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi barang-barang manufaktur untuk keperluan masyarakat (Islamy, 2022). Kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau variasi dari jenis merek yang sama (Islamy, 2022). Ketiga, para pengusaha di pasar oligopoli biasanya memiliki keterampilan dalam menentukan nominal harga suatu barang atau jasa karena adanya perbedaan antara produk satu dengan produk lain yang ditawarkan (Islamy, 2022). Keempat, para pengusaha bersaing sangat kompleks antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya (Islamy, 2022). Kelima, pengusaha baru dapat terjun ke dalam pasar oligopoli ini meskipun sulit dalam bersaing karena dibutuhkan modal besar (Waasi, 2022).
Dari sisi struktur, pasar oligopoli terbagi menjadi dua jenis. Pertama, pure oligopoly (oligopoli murni), yaitu struktur pasar oligopoli di mana produknya homogen. Kedua, differentiated oligopoly (oligopoli dengan diferensiasi produk), yaitu jika produk yang dihasilkan tidak homogen (Firmansyah et al., 2021). Persaingan dalam pasar oligopoli terutama terjadi melalui gerakan marketing secara bombastis dengan tentunya perang harga (Waasi, 2022).

2.3 Oligopoli dalam Konteks Struktur Pasar
Dalam teori ekonomi, struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar persaingan sempurna. Pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain disebut pasar persaingan monopolistik. Pasar yang hanya ada satu penjual disebut pasar monopoli, dan pasar yang ada beberapa penjual disebut pasar oligopoli (Sitepu, 2018). Kebanyakan industri dalam kenyataannya masuk ke dalam bentuk pasar oligopoli dan persaingan monopolistik, bukan ke dalam dua bentuk struktur pasar yang ekstrem (Fahmi et al., 2018).
Secara teknis, untuk menentukan struktur pasar oligopoli dapat digunakan Herfindahl Index, yaitu dengan menghitung jumlah kuadrat pangsa pasar (Sitepu, 2018). Berdasarkan analisis struktur dalam ekonomi industri, struktur industri dikatakan berbentuk oligopoli bila empat perusahaan terbesar menguasai minimal 40 persen pangsa pasar penjualan dari industri yang bersangkutan (Pidada, 2017).

3. Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam
3.1 Prinsip Dasar Pasar Islami
Sebelum membahas oligopoli secara spesifik, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana Islam memandang mekanisme pasar secara umum. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif (Sitepu, 2018). Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk negara dalam hal intervensi harga atau sektor swasta dengan kegiatan monopolistik dan lainnya (Sitepu, 2018).
Islam menempatkan pasar pada posisi yang penting dalam ekonomi dan sangat memperhatikan konsep harga yang adil serta mekanisme pasar yang sempurna (Nasution, 2018). Dalam situasi normal, harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna (Azizah, 2012). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 275, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Amin et al., 2021). Ayat ini menjadi landasan bahwa aktivitas perdagangan dan pasar pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.
Struktur pasar Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Suwandi et al., 2018). Pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami, dengan bukti kedekatannya antara lain: bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, dan adanya informasi yang sempurna (perfect information) (Mutmainna, 2023). Pasar Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat (al-Falah) melalui transaksi yang jujur dan berkeadilan (Suwandi et al., 2018).

3.2 Distorsi Pasar dalam Ekonomi Islam
Ekonomi Islam secara umum membedakan tiga bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, penipuan (tadlis), dan ketidakpastian (taghrir) (Rahardi, 2018). Ketidaksempurnaan pasar dapat dipicu oleh beberapa hal, salah satunya adalah penyimpangan terstruktur. Penyimpangan terstruktur terjadi disebabkan oleh struktur atau bentuk organisasi pasar yang secara sistematis mengganggu mekanisme berjalannya pasar, seperti terjadinya monopoli dan oligopoli (Wartoyo, 2018).
Terjadinya ketidakseimbangan pasar bisa disebabkan oleh tiga hal: pertama, penyimpangan terstruktur dan penyimpangan tidak terstruktur. Penyimpangan terstruktur terjadi disebabkan oleh struktur atau bentuk organisasi pasar yang secara sistematis mengganggu mekanisme berjalannya pasar seperti terjadinya monopoli dan oligopoli (Wartoyo, 2018). Faktor-faktor yang menyebabkan distorsi pasar antara lain monopoli, oligopoli, terjadinya penimbunan (ihtikar), rekayasa permintaan (bay' an-najasy), dan tidak simetrisnya informasi (asymmetric information) dalam bentuk talaqi rukban (Wartoyo, 2018).
Dengan demikian, distorsi pasar (market distortion) yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal menjadi pembahasan paling vital dalam ekonomi Islam (Amin et al., 2021). Pada tataran praktis, tidak selalu kondisi pasar ideal dapat terwujud, sebab masih terjadi distorsi pasar karena ada praktik persaingan tidak sehat, monopoli, oligopoli, kartel, dan lain sebagainya yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal (Rahardi, 2018).

4. Oligopoli dalam Pandangan Ekonomi Islam
4.1 Posisi Oligopoli dalam Ekonomi Islam
Pandangan ekonomi Islam terhadap oligopoli bersifat nuansatif dan tidak serta-merta menolak keberadaannya. Perspektif Islam dalam struktur pasar persaingan monopolistik dan oligopoli adalah tidak memandang bahwa struktur pasar tersebut sebagai suatu hal yang salah (Daud, 2022). Di satu sisi, kondisi tersebut memang tidak optimal jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna, namun apabila situasi dan kondisi pada akhirnya mengarahkan terwujudnya struktur pasar tersebut, maka dalam ekonomi Islam tidak menjadi suatu masalah (Islamy, 2022).
Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya (Amin et al., 2021). Ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual, mereka akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi Islami (Amin et al., 2021). Artinya, selama pelaku oligopoli tidak melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah—seperti kolusi, penetapan harga secara sepihak, atau penimbunan—maka keberadaan struktur pasar ini dapat ditoleransi dalam ekonomi Islam.
Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa oligopoli secara harfiah berarti ada beberapa penjual di pasar. Oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan persaingan monopolistik (Putra, 2018). Dalam pasar oligopoli di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain (FADHILAH, 2022). Kondisi saling ketergantungan ini menjadi ciri khas oligopoli yang membedakannya dari bentuk pasar lainnya.

4.2 Oligopoli dan Prinsip Keadilan dalam Islam
Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam pandangan Islam, transaksi harus dilakukan secara sukarela (antaradin minkum) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya (Azizah, 2012). Struktur pasar oligopoli, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi melanggar prinsip keadilan ini karena beberapa perusahaan besar dapat mengendalikan harga dan membatasi akses pasar bagi pelaku usaha lainnya.
Islam sebagai agama memuat nilai-nilai dogmatis yang berhubungan dengan kegiatan ubudiyah maupun muamalah (Rahardi, 2018). Dari prinsip inilah, mekanisme pasar dalam kajian ekonomi syariah dibangun dengan kebebasannya dan menjadi kondisi ideal (Rahardi, 2018). Namun, kebebasan ini bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kebebasan ekonomi dalam Islam selalu berkaitan erat dengan pertanggungjawaban (Mutmainna, 2023). Oleh karena itu, pelaku oligopoli dalam perspektif Islam dituntut untuk menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.
Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli (Shaleh, 2021). Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak (Shaleh, 2021). Dengan demikian, oligopoli yang mengarah pada akumulasi kekayaan yang tidak merata dan merugikan masyarakat luas jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4.3 Oligopoli dan Larangan Ihtikar
Salah satu praktik yang paling dilarang dalam Islam terkait dengan struktur pasar oligopoli adalah ihtikar atau penimbunan barang. Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut Ihtikâr, yang dipadankan dalam bahasa Inggris sebagai monopoly atau monopolistik, artinya suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada (Rusliah et al., 2022). Pada praktiknya, Ihtikâr dapat berupa monopoli, oligopoli, atau duopoli (Huzain, 2021).
Perbuatan ihtikar merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, praktik bisnis semacam ini akan menimbulkan mudharat yang berefek bagi kehidupan masyarakat secara umum (Huzain, 2021). Tindakan menimbun barang (Ihtikâr) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. Ihtikâr juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya (Rusliah et al., 2022).
Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam (Rusliah et al., 2022). Dalam konteks oligopoli, penimbunan dapat terjadi ketika beberapa perusahaan besar secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menahan pasokan barang dari pasar untuk menaikkan harga. Praktik semacam ini jelas dilarang dalam Islam karena merugikan konsumen dan merusak mekanisme pasar yang sehat.
Distorsi pasar dapat terjadi jika ada pihak yang ingin menguasai pasar dan menutup peluang dari pelaku-pelaku pasar yang lain untuk masuk ke dalamnya. Perilaku ini biasa dikenal dengan istilah monopoli pasar (termasuk oligopoli), yaitu jika ada pihak tertentu yang ingin menguasai dan mengendalikan perdagangan yang ada di pasar (Sandita, 2021). Jika ditelusuri akar masalahnya, tentu akan bermuara pada satu unsur yaitu penipuan atau kecurangan (Sandita, 2021).

4.4 Oligopoli dan Praktik Kartel
Salah satu bentuk praktik yang sering terjadi dalam struktur pasar oligopoli adalah kartel. Praktik kartel terjadi dalam struktur pasar oligopoli, artinya pada suatu keadaan pasar tersebut hanya ada sebagian pelaku usaha, yang dimungkinkan melakukan perkongsian tersebut (Ramadhani & Habib, 2021). Dalam rangka mengatur harga dan jumlah produk dalam proses produksi dari pelaku bisnis lain, agar memperoleh hasil yang lebih banyak, maka dari praktik atau kegiatan kartel biasanya terjadi dalam suatu bentuk pasar dengan struktur oligopoli, yang mudah untuk bersatu dalam menguasai beberapa pangsa pasar yang besar (Ramadhani & Habib, 2021).
Dalam ekonomi Islam, kartel adalah kegiatan yang merugikan pelanggan dan mungkin dapat menyebabkan persaingan bisnis yang tidak menguntungkan (Dedi et al., 2022). Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Dedi et al., 2022).
Berdasarkan hukum bisnis syariah, praktik kartel berbeda dengan syirkah (kerja sama) menurut syariat Islam, karena tujuan akhir dari praktik kartel adalah menetapkan harga dari produk tertentu, serta membatasi ketersediaan produk di pasar persaingan usaha, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang curang dan tidak adil bagi perusahaan yang lain, dan untuk menguntungkan anggota-anggota yang terlibat dalam praktik kartel tersebut, yang bertentangan dengan aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis (Ramadhani & Habib, 2021).

5. Dampak Oligopoli terhadap Perekonomian dan Masyarakat
5.1 Dampak Negatif Oligopoli
Oligopoli sering kali menghasilkan tingkat persaingan yang lebih rendah dibandingkan dengan struktur pasar lainnya, seperti persaingan sempurna atau monopolistik (Yasin et al., 2023). Dalam konteks industri ritel misalnya, dengan keberadaan struktur pasar oligopoli, terdapat kemungkinan bahwa kepentingan konsumen tidak selalu menjadi prioritas utama bagi perusahaan (Yasin et al., 2023). Situasi ini dapat menghasilkan dampak negatif pada persaingan, harga, dan kualitas layanan (Yasin et al., 2023).
Oligopoli dalam industri tertentu dapat memiliki dampak signifikan terhadap penetapan harga layanan. Dalam konteks ini, oligopoli mengacu pada struktur pasar di mana hanya beberapa perusahaan yang mendominasi (Yasin et al., 2023). Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena harga yang ditetapkan cenderung lebih tinggi dari yang seharusnya terjadi dalam kondisi persaingan sempurna.
Dari perspektif ekonomi Islam, dampak negatif oligopoli ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Islam mengajarkan bahwa monopoli merugikan konsumen dan dapat mengakibatkan ketidakadilan (Ruhilawati et al., 2024). Pasar persaingan sempurna berfungsi untuk menghindari dominasi satu atau beberapa pelaku pasar, sehingga semua pelaku dapat bersaing secara sehat (Ruhilawati et al., 2024). Ketika oligopoli mengarah pada dominasi yang merugikan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yang menghendaki kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Kontrol dan regulasi pasar oleh kelompok perusahaan yang hampir sempurna mengarah pada distorsi dan ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi. Hilangnya surplus konsumen dan produsen kecil terjadi dalam sistem pertukaran dengan mekanisme pasar dengan kekuatan monopoli dan daya konsumsi yang tidak seimbang (Asngari et al., 2021). Inilah kelemahan UMKM, petani, dan konsumen menghadapi sistem kapitalis yang telah membentuk kelompok-kelompok yang dapat dieksploitasi melalui struktur pasar monopoli, oligopoli, atau monopoli (Asngari et al., 2021).

5.2 Oligopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Latif, 2017). Oligopoli, sebagai struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri dan mempunyai keputusan yang saling mempengaruhi, memiliki potensi untuk mengarah pada persaingan tidak sehat (Latif, 2017).
Kebebasan pasar dalam sistem ekonomi tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (behavior) yang membentuk struktur pasar (market structure) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik (Fadhilah, 2019). Pembentukan struktur pasar yang bersifat monopolistik atau oligopolistik merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat (Fadhilah, 2019). Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi (Fadhilah, 2019).
Persaingan usaha menurut hukum ekonomi Islam merupakan kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat. Akan tetapi, apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolistik dalam rangka mengambil keuntungan, maka ekonomi Islam melarangnya (Susanto et al., 2019). Dengan demikian, oligopoli yang mengarah pada praktik-praktik persaingan tidak sehat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

6. Etika Bisnis Islam dalam Konteks Oligopoli
6.1 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam
Ekonomi Islam memberikan tuntunan kepada manusia agar dapat menerapkan etika dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi atau bisnis (Wartoyo, 2018). Etika sangat penting untuk mengatur dan memberikan arahan kepada para pelaku bisnis akan hal-hal yang baik atau buruk, boleh atau dilarang, dan benar atau salah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Wartoyo, 2018). Etika bisnis dalam ekonomi Islam terkandung dalam semua aspek, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi (Wartoyo, 2018).
Apabila etika bisnis diterapkan ke dalam semua kegiatan bisnis, maka secara langsung akan dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bersama (maslahah) yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan hakiki baik dunia maupun akhirat (falah) (Wartoyo, 2018). Dalam konteks oligopoli, penerapan etika bisnis Islam berarti para pelaku oligopoli harus menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran, transparansi, dan tidak merugikan pihak lain.
Persaingan sehat merupakan maslahah bagi konsumen dan kemajuan bangsa. Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur tentang masalah muamalah (Latif, 2017). Dalam Islam, persaingan yang sehat dan jujur sangat dianjurkan, karena hal tersebut mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk yang pada akhirnya menguntungkan konsumen.

6.2 Larangan Praktik-Praktik Curang dalam Oligopoli
Islam melarang berbagai praktik curang yang dapat terjadi dalam struktur pasar oligopoli. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, Tadlis (Penipuan). Tadlis adalah menyembunyikan cacat atau informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi. Prinsip bisnis Islam adalah tanpa riba, tadlis (menyembunyikan cacat), dan taghrir (ketidakpastian) (Firdaus, 2023). Dalam konteks oligopoli, tadlis dapat terjadi ketika perusahaan-perusahaan besar menyembunyikan informasi penting dari konsumen atau pesaing untuk mempertahankan dominasi pasar mereka.
Kedua, Taghrir (Ketidakpastian). Taghrir atau gharar adalah ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Prinsip dasar muamalah dalam jual beli syariah adalah larangan berbuat riba, gharar, dan maysir atau memainkan judi (Sandita, 2021). Dalam pasar oligopoli, taghrir dapat terjadi ketika perusahaan-perusahaan besar menciptakan ketidakpastian di pasar untuk menguntungkan diri sendiri.
Ketiga, Talaqi Rukban. Dalam ekonomi Islam, talaqi rukban adalah praktik mencegat pedagang sebelum mereka tiba di pasar untuk membeli barang dengan harga murah, kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi (Wartoyo, 2018). Dalam konteks modern, praktik serupa dapat terjadi dalam oligopoli ketika perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan posisi dominan mereka untuk mengeksploitasi pemasok atau konsumen.
Keempat, Bay' an-Najasy (Rekayasa Permintaan). Rekayasa permintaan adalah praktik menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga. Faktor-faktor yang menyebabkan distorsi pasar antara lain monopoli, oligopoli, terjadinya penimbunan (ihtikar), rekayasa permintaan (bay' an-najasy), dan tidak simetrisnya informasi (asymmetric information) (Wartoyo, 2018). Dalam pasar oligopoli, rekayasa permintaan dapat dilakukan secara terkoordinasi oleh beberapa perusahaan untuk memanipulasi harga pasar.

7. Peran Pemerintah dalam Mengawasi Oligopoli
7.1 Fungsi Pemerintah sebagai Pengawas Pasar
Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin aktivitas mekanisme pasar secara sempurna, seperti mengambil kebijakan intervensi harga yang tetap berpijak kepada keadilan (Nasution, 2018). Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan (co-existing) dengan unit ekonomi lainnya (Imronah, 2022). Sehingga beberapa regulasi yang terjadi di pasar itu juga termasuk campur tangan pemerintah (Imronah, 2022).
Pemerintah bertindak sebagai perencana dan pengorganisasi dalam sistem ekonomi Islam (Zahra, 2023). Aturan pemerintah sangat penting dalam mekanisme pasar (Zahra, 2023). Dalam konteks pengawasan oligopoli, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa struktur pasar oligopoli tidak mengarah pada praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Intervensi pemerintah dalam pasar dapat dilakukan jika pemerintah menemukan bukti bahwa pelaku pasar melakukan tindakan ihtikar terhadap barang atau produk mereka dan terdapat monopoli di pasar (Astrin & Wahyudi, 2023). Pemerintah dapat melakukan pengawasan (controlling) untuk meningkatkan pengawasannya terhadap pasar guna mencegah praktik monopolistik atau manipulasi harga yang tidak adil (Astrin & Wahyudi, 2023).

7.2 Institusi Hisbah sebagai Pengawas Pasar
Dalam sejarah Islam, institusi hisbah memainkan peran penting dalam mengawasi mekanisme pasar. Mekanisme pasar Islami mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil. Setiap bentuk usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang (Kusumawati, 2015). Institusi hisbah memiliki peran penting dalam mekanisme pasar Islami karena fungsi ekonominya bertujuan untuk menjaga agar pelaku pasar bertindak secara wajar dan adil, serta untuk menjaga harga dalam keseimbangan ketika kondisi alami menjadi tidak normal (Kusumawati, 2015).
Cara yang digunakan oleh pelaku oligopoli yang tidak bertanggung jawab adalah menguasai secara monopolistik beberapa mata rantai bisnis, misalnya sektor produksinya maupun jaringan pasarnya (Kusumawati, 2015). Institusi hisbah bertugas untuk mencegah dan menindak praktik-praktik semacam ini. Dalam konteks modern, fungsi hisbah ini dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga pengawas persaingan usaha seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia.
Fakta ini dikemukakan oleh ekonom Islam Indonesia bahwa Indonesia memasuki era fair trade dan mencegah kegiatan ekonomi bisnis yang bersifat monopoli dengan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. Maka dari itu yang menjadi bahan evaluasi adalah implementasi dari undang-undang ini lebih dioptimalkan sebagai muhtasib sebagaimana orientasi dalam ekonomi Islam yang menjalankan fungsi wilayatul hisbah atau pengontrol pasar yang disyariatkan Islam (Basri, 2023).

7.3 Regulasi Anti-Monopoli dan Oligopoli
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel (Mustamin, 2024). Pemerintah telah mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat dan telah menentukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang yang dapat merugikan para pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar (Mustamin, 2024).
Oligopoli dalam konteks hukum persaingan usaha adalah perjanjian di antara pelaku usaha dalam menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai lebih dari tujuh puluh lima persen pangsa pasar dari suatu jenis barang dan atau jasa tertentu (C. Fahmi, 2023). Adanya larangan perjanjian oligopoli ini terjadi karena menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan tujuan diadakannya persaingan usaha yang sehat, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat bersaing secara sehat (Amalia, 2020).
Sudah menjadi keyakinan umum bahwa sistem ekonomi pasar yang menjunjung tinggi kaidah persaingan yang sehat akan menjamin efisiensi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat (Mustamin, 2024). Oleh karena itu, persaingan yang sehat adalah baik bagi masyarakat dan perlu didorong, sementara monopoli dan praktik bisnis yang tidak sehat perlu dilarang (Mustamin, 2024).

8. Oligopoli dalam Konteks Ekonomi Digital dan Era Modern
8.1 Oligopoli di Era Digital
Di era digital saat ini, oligopoli mengambil bentuk baru yang lebih kompleks. Persaingan tidak sehat sangat mungkin menjadi besar dan menguntungkan di era digital, meskipun terdapat peluang besar bagi pendatang baru untuk masuk, namun karena kurangnya pengalaman dan sumber daya manusia yang belum tentu kompeten dan inovatif, ditambah modal yang minimal, sulit untuk menjadi pesaing, apalagi menyeimbangkan (Aziz et al., 2023). Sebagai akibatnya, kekhawatiran di era disrupsi dengan platform digital mengenai persaingan tidak sehat melalui oligopoli dan monopoli perlu diwaspadai (Aziz et al., 2023).
Ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas, keadilan, pemerataan, dan keseimbangan daripada pasar bebas merupakan solusi penting (Aziz et al., 2023). Terutama di era Industri 4.0 yang menekankan sektor teknologi internet, perlu disertai dengan peran sentral sumber daya manusia (Society 5.0), yang menjunjung tinggi empat nilai ekonomi syariah (Aziz et al., 2023).
Struktur pasar online marketplace termasuk ke dalam struktur pasar oligopoli, karena perusahaan tersebut merujuk pada karakteristik dalam pasar oligopoli (Azis, 2019). Kepemilikan saham silang dalam perusahaan online marketplace dapat mengakibatkan tidak independennya pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (Azis, 2019). Hal ini menjadi tantangan baru bagi regulasi persaingan usaha di era digital.

8.2 Oligopoli dalam Industri Perbankan Syariah
Dalam konteks perbankan syariah, struktur pasar juga menunjukkan kecenderungan oligopoli. Ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme dan sosialisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, oligopoli, dan pasar monopoli (Sancoko, 2016). Semakin banyaknya jumlah bank syariah, struktur pasar syariah pun berubah dari monopoli menjadi oligopoli, yang menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan di antara bank syariah (Mashdurohatun, 2011).
Berdasarkan nilai rata-rata dari statistik deskriptif variabel IHH, struktur pasar perbankan syariah pada periode penelitian berstruktur oligopoli (Rachmawati, 2023). Menurut hasil analisis yang telah dilakukan, regulator harus mampu menciptakan iklim dan persaingan yang kondusif pada industri perbankan syariah di Indonesia (Rachmawati, 2023). Dalam industri perbankan syariah, penyebab yang mungkin menyebabkan ditemukannya tingkat persaingan sempurna walaupun struktur pasar terkonsentrasi adalah kepatuhan akan landasan normatif persaingan dalam Islam (I. Fahmi et al., 2018).

9. Solusi Islam terhadap Problematika Oligopoli
9.1 Penguatan Persaingan Sehat
Islam mendorong adanya suatu pasar yang memiliki karakter sebagaimana pasar persaingan sempurna yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Rahardi, 2018). Meskipun ajaran Islam menghendaki sebuah struktur pasar yang bersaing sempurna, tetapi Islam tidak melarang adanya monopoli dalam arti yang sesungguhnya (Rahardi, 2018). Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah perilaku monopolis yang dapat merugikan masyarakat (Putra, 2018).
Untuk mengatasi problematika oligopoli, Islam menawarkan beberapa solusi. Pertama, penguatan mekanisme pasar yang bebas dan adil. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition) (Azizah, 2012). Kedua, penegakan etika bisnis Islam yang melarang segala bentuk penipuan, penimbunan, dan manipulasi harga. Ketiga, penguatan peran pemerintah sebagai pengawas pasar yang memastikan tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Dalam sistem ekonomi Islam, cara yang paling mudah untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah menghapuskan sistem monopoli yang dipraktikkan oleh pihak-pihak tertentu (NOOR, 2014). Praktik korupsi, monopoli, oligopoli, dan berbagai manipulasi harus dicegah karena tidak sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin (Nursanjaya, 2020). Prinsip ini mengajarkan manusia untuk memakmurkan dunia dan seisinya secara baik dan benar, tidak berlaku zalim dan tidak adil (Nursanjaya, 2020).

9.2 Penerapan Prinsip Maslahah
Dalam menghadapi realitas oligopoli di era modern, ekonomi Islam menawarkan pendekatan maslahah sebagai kerangka analisis. Penggunaan maslahah mursalah sebagai kerangka pemikiran sekaligus pisau analisis akan membantu dalam memetakan transaksi ekonomi Islam dalam segi penerapan maslahah mursalah, manfaat nyata yang komprehensif dan terintegrasi (Dedi et al., 2022). Dengan pendekatan ini, regulasi terhadap oligopoli dapat dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Pada dasarnya Islam melihat komponen pasar sebagai sesuatu yang normal sehingga tidak ada persyaratan untuk intervensi pasar (Dedi et al., 2022). Namun, ketika pasar gagal berfungsi secara adil—seperti yang sering terjadi dalam kondisi oligopoli yang tidak terkontrol—maka intervensi pemerintah menjadi diperlukan dan dibenarkan dalam perspektif Islam. Pemerintah harus memantau dengan ketat industri yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Yasin et al., 2023).

9.3 Pengembangan Ekonomi Umat sebagai Alternatif
Salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi dominasi oligopoli adalah dengan memperkuat ekonomi umat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah berbasis syariah. Masalah keterbatasan modal, teknologi, dan rantai nilai akibat sempitnya jaringan usaha berdampak pada nilai tambah, efisiensi, dan penurunan keuntungan usaha umat Islam, sehingga kesejahteraan juga sangat rendah (Asngari et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memberdayakan pelaku usaha kecil agar dapat bersaing secara lebih setara dengan perusahaan-perusahaan besar dalam struktur pasar oligopoli.
Kebangkitan dan kemajuan ekonomi Muslim harus menjadi faktor pendukung revitalisasi kewirausahaan dalam membangun ekonomi umat (Nursanjaya, 2020). Munculnya berbagai inovasi dalam dunia kewirausahaan di bidang ekonomi berbasis syariah, pembentukan jaringan lembaga ekonomi Islam, dan pelaksanaan berbagai pelatihan pengembangan sumber daya manusia untuk menghasilkan wirausahawan yang andal dan profesional namun tidak kehilangan keimanan dan identitas nasional, merupakan impian dan aspirasi untuk merevitalisasi kewirausahaan dalam membangun ekonomi umat (Nursanjaya, 2020).

10. Kesimpulan
Oligopoli dalam perspektif ekonomi Islam merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan kajian yang mendalam. Secara umum, ekonomi Islam tidak serta-merta melarang keberadaan struktur pasar oligopoli, karena kondisi tersebut dapat terjadi secara alamiah dalam perekonomian. Perspektif Islam dalam struktur pasar persaingan monopolistik dan oligopoli adalah tidak memandang bahwa struktur pasar tersebut sebagai suatu hal yang salah, namun apabila situasi dan kondisi pada akhirnya mengarahkan terwujudnya struktur pasar tersebut, maka dalam ekonomi Islam tidak menjadi suatu masalah (Islamy, 2022).
Namun demikian, ekonomi Islam sangat tegas dalam melarang berbagai praktik yang sering menyertai oligopoli, seperti kolusi, kartel, penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan berbagai bentuk penipuan lainnya. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya (Amin et al., 2021). Semua praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Peran pemerintah sebagai pengawas pasar (muhtasib) sangat penting dalam memastikan bahwa struktur pasar oligopoli tidak mengarah pada praktik-praktik yang merugikan. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim dan persaingan yang kondusif, serta menindak tegas setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mencegah praktik-praktik oligopoli yang merugikan, yang sejalan dengan semangat ekonomi Islam (Basri, 2023).
Pada akhirnya, solusi terbaik terhadap problematika oligopoli dalam perspektif Islam adalah dengan membangun sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah secara komprehensif: mendorong persaingan yang sehat dan adil, memperkuat ekonomi umat melalui pengembangan usaha berbasis syariah, dan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi memberikan manfaat (maslahah) bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi segelintir pelaku usaha besar. Dengan demikian, cita-cita ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat (falah) dapat tercapai.

Daftar Pustaka
Amalia, L. (2020). Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Duopoli Pelaku Usaha Transportasi Online di Indonesia. Widya Yuridika, 3(2), 205. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1594
Amin, H. A., Marliyah, M., Harianto, S., Husna, A., & Waqqosh, A. (2021). Struktur Pasar dalam Pandangan Islam. Jurnal Emt Kita, 5(2), 105–111. https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.448
Asngari, I., Suhel, S., Subardin, M., Harunurrasyid, H., Arief, A. N. A., Debiyanti, M., Aprianti, R., & Ainul, P. S. (2021). Penguatan Organisasi dan Kelembagaan Ekonomi dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sricommerce Journal of Sriwijaya Community Services, 2(2), 113–124. https://doi.org/10.29259/jscs.v2i2.63
Astrin, L., & Wahyudi, A. (2023). Intervensi Pemerintah terhadap Harga Gabah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1586–1598. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5550
Azis, N. J. A. (2019). Kepemilikan Saham Silang Perusahaan Marketplace dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Jurist-Diction, 1(2), 668. https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11016
Aziz, A., Hidayat, A., Herlina, E., & Ernawati, W. (2023). Oligopoly Market and Monopolistic Competition in the Digital Era: Shariah Economic Perspective. QAS, 24(193). https://doi.org/10.47750/qas/24.193.07
Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam. Unisia, 34(76), 74–85. https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6
Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfective A Study of Modern Economic Phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027
Daud, N. A. (2022). Pasar monopolistik dan oligopoli. https://doi.org/10.31219/osf.io/2kvhu
Dedi, D., Rusydi, I., & Nursyamsi. (2022). Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi. Al-Afkar Journal for Islamic Studies, 190–206. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351
FADHILAH, A. (2022). Pasar pesaing oligopoli dan monopolistik. https://doi.org/10.31219/osf.io/5nc2j
Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(1), 55. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217
Fahmi, C. (2023). The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 667–686. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923
Fahmi, I., Daryanto, A., Siregar, H., & Harianto, H. (2018). Prosedur Uji Kepatuhan terhadap Prinsip Bersaing Islami pada Industri Perbankan Syariah: Sebuah Proposal Berdasarkan Teori dan Kajian Empiris Organisasi Industri. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 1(1), 43–61. https://doi.org/10.29244/jekp.1.1.43-61
Firdaus, R. A. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 3(1). https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437
Firmansyah, F., Hoesni, F., Maruli, P., & Afriani, H. (2021). Analisis Structure-Conduct-Performance Pasar Ternak Sapi Dan Kerbau untuk Meningkatkan Efisiensi Pemasaran. Ekonomis Journal of Economics and Business, 5(2), 492. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.404
Gunawan, S. (2022). Pasar pesaing monopolistik dan oligopoli. https://doi.org/10.31219/osf.io/bgn9m
Huzain, H. (2021). Penimbunan barang dalam perindustrian berdasarkan perspektif ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/dxjue
Imronah, A. (2022). Struktur Pasar dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam). J-Ebi Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 1(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.116
Islamy, N. P. (2022). Persaingan monopolistik dan oligopoli. https://doi.org/10.31219/osf.io/mwknv
Kusumawati, Z. (2015). Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami. Islamic Economics Journal, 1(2), 245. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354
Latif, A. (2017). Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam. Islamic Economics Journal, 3(2), 161. https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2717
Mahesa, B. (2017). Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Minuman di Indonesia Periode 2006–2009. Media Ekonomi, 18(3), 1–18. https://doi.org/10.25105/me.v18i3.842
Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264
Mustamin, M. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6(1), 57–72. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664
Mutmainna, N. S. (2023). Mekanisme dan struktur pasar perspektif syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/7gv2h
Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 1. https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695
Noor, M. S. (2014). Prospek Ekonomi Syariah di Tengah Persaingan Ekonomi ASEAN. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.23
Nursanjaya, N. (2020). Revitalisasi Entrepreneurship dalam Membangun Perekonomian Umat. Negotium Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 3(2), 161. https://doi.org/10.29103/njiab.v3i2.3057
Pidada, I. N. A. P. (2017). Analisis Struktur Pasar, Perilaku dan Kinerja Industri Maskapai Penerbangan di Indonesia Tahun 2007–2011. Media Ekonomi, 20(1), 1–26. https://doi.org/10.25105/me.v20i1.774
Putra, D. P. (2018). Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli dalam Bisnis Syariah). Tahkim, 14(2). https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.645
Rachmawati, T. (2023). Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah. Tauhidinomics Journal of Islamic Banking and Economics, 2(1), 51–60. https://doi.org/10.15408/thd.v2i1.23940
Rahardi, M. T. (2018). Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Perada, 1(1), 87–88. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.10
Ramadhani, M., & Habib, M. A. F. (2021). Praktik Kartel dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Journal of Economics and Policy Studies, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.4795
Ruhilawati, R., Sudirman, S., & Parakkasi, I. (2024). Efisiensi Ekonomi dalam Pasar Persaingan Sempurna Perspektif Islam. J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 9(2), 178. https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5331
Rusliah, N. F. F., Jumaria, J., & Kuri'ain, N. (2022). Tindak pidana ekonomi (penimbunan dan perampasan). https://doi.org/10.31219/osf.io/a2dw5
Sancoko. (2016). Industri Perbankan yang Terkonsentrasi Apakah Tetap Dapat Berkompetisi? Kasus Perbankan Syariah. Jurnal Vokasi Indonesia, 1(2). https://doi.org/10.7454/jvi.v1i2.11
Sandita, R. P. (2021). Perdagangan pasar dalam syariah Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/2mdkh
Shaleh, Abd. R. (2021). Perlindungan Hukum dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 2(1). https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1417
Sitepu, N. I. (2018). Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1170
Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593
Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Abdullah, W. N. N. W. (2018). Pasar Islam (Kajian al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw). Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 131–139. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341
Syarifah, L. (2017). Teori Dasar Ekonomi Mikro dalam Literatur Islam Klasik. Ekbis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 74. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.994
Waasi, N. (2022). Pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. https://doi.org/10.31219/osf.io/92csd
Wartoyo, W. (2018). Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 10(2), 229. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3369
Yasin, M., Hermansyah, H., Fitriani, Y. N., & Oktaviatul, D. (2023). Dampak Oligopoli Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Surabaya. Menawan Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 2(1), 206–214. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.162
Zahra, C. J. (2023). Mekanisme dan struktur pasar perspektif. https://doi.org/10.31219/osf.io/42m9a
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar