00119 - Audit Keuangan Syariah

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) yang pesat di seluruh dunia telah memunculkan kebutuhan mendesak akan sistem pengawasan dan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, implementasi, dan tantangan audit keuangan syariah melalui pendekatan kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan audit konvensional, yakni mencakup aspek kepatuhan syariah (shariah compliance) di samping aspek keuangan. Struktur audit syariah yang ideal melibatkan sinergi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor internal, auditor eksternal, dan komite audit dalam suatu sistem pengawasan yang terintegrasi. Berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi audit syariah, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda (syariah dan keuangan), isu independensi DPS, ketidakseragaman praktik pengawasan, hingga keterbatasan kerangka regulasi yang komprehensif. Pengembangan audit syariah ke depan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kerangka regulasi, pengembangan sumber daya manusia melalui program sertifikasi yang komprehensif, penguatan sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi audit yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Audit Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Shariah Governance

Abstract
The rapid development of Islamic financial institutions (IFIs) worldwide has created an urgent need for supervisory and audit systems that comply with Islamic principles. This article aims to comprehensively examine the concepts, implementation, and challenges of Islamic financial auditing through a literature review approach. The results indicate that Sharia auditing has a much broader dimension than conventional auditing, encompassing aspects of Sharia compliance in addition to financial aspects. The ideal Sharia audit structure involves synergy among the Sharia Supervisory Board (DPS), internal auditors, external auditors, and audit committees within an integrated supervisory system. Various challenges remain in the implementation of Sharia auditing, ranging from limited human resources with dual competencies (Sharia and finance), issues of DPS independence, inconsistency in supervisory practices, to limitations in a comprehensive regulatory framework. Future development of Sharia auditing requires a holistic approach encompassing regulatory framework strengthening, human resource development through comprehensive certification programs, internal control system strengthening, and utilization of audit technology consistent with Sharia principles.

Keywords: Sharia Audit, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, Islamic Financial Institutions, Shariah Governance

1. Pendahuluan
Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) yang pesat di seluruh dunia telah memunculkan kebutuhan mendesak akan sistem pengawasan dan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Audit keuangan syariah merupakan salah satu pilar fundamental dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan operasional lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Berbeda dengan audit konvensional yang hanya berfokus pada aspek keuangan semata, audit syariah mencakup dimensi yang jauh lebih luas, yakni memastikan bahwa seluruh aktivitas, transaksi, dan operasional lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi standar akuntansi umum, tetapi juga selaras dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam (Umiyati et al., 2024).
Industri jasa keuangan syariah telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. The 2018 Global Report on Islamic Finance mencatat bahwa nilai aset industri ini mendekati US$1,72 triliun yang dikelola oleh lebih dari 505 lembaga keuangan Islam (IFI) di lebih dari 50 ekonomi di seluruh dunia, baik di negara Muslim maupun non-Muslim (Arifin et al., 2023). Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sekaligus merupakan bank syariah pertama yang berdiri pada 1 November 1991 (Yulisnawati et al., 2024). Pertumbuhan ini menuntut adanya sistem audit yang komprehensif dan terstandarisasi untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan syariah.
Audit syariah didefinisikan sebagai penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif yang bertujuan untuk menambah nilai dan mengukur tingkat kepatuhan sehubungan dengan peningkatan operasional lembaga keuangan syariah, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem audit kontrol internal yang efektif untuk kepatuhan dengan syariah (Fatimah & Ainulyaqin, 2022). Menurut Shariah Governance Policy Document Bank Negara Malaysia 2019, audit syariah adalah "a function that provides an independent assessment on the quality and effectiveness of the IFI's internal control, risk management systems, governance process as well as the overall compliance of the IFI's operations, business, affairs and activities with shariah" (Umiyati et al., 2024). Definisi ini menegaskan bahwa audit syariah bukan sekadar pemeriksaan laporan keuangan, melainkan suatu fungsi penilaian menyeluruh yang mencakup pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola.

2. Landasan Konseptual Audit Keuangan Syariah
2.1 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional
Audit syariah memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dari audit konvensional. Dalam audit konvensional, fokus utama adalah pada kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sementara itu, audit syariah mencakup dimensi religiusitas sebagai fondasi utamanya (Umiyati et al., 2024). Audit syariah tidak hanya mengacu pada standar audit nasional dan internasional, tetapi juga merujuk pada prinsip-prinsip syariah, sehingga auditor syariah diwajibkan untuk mematuhi etika profesi akuntan yang telah ditetapkan oleh organisasi seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan The International Federation of Accountants (Aditya et al., 2024).
Dengan kata lain, audit dalam LKS tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit finansial, tetapi juga mencakup pandangan syariah (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Ruang lingkup audit LKS selain melakukan audit keuangan juga mencakup kepatuhan syariah sesuai fatwa dan pedoman yang ditetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Hakim, 2021). Perbedaan karakteristik ini memengaruhi bentuk dan standar pengawasan dan audit terhadap LKS, dan kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019).

2.2 Landasan Filosofis dan Historis
Dalam perspektif Islam, konsep audit dan pengawasan memiliki akar historis yang kuat. Konsep al-Hisbah yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah dan Kekhalifahan memiliki persamaan dengan pelaksanaan audit LKS (audit syariah). Kedudukan al-Hisbah berdasarkan dalil dari al-Qur'an, dan LKS yang semakin berkembang membutuhkan audit syariah yang akan memastikan pemenuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) (Baehaqi & Suyanto, 2019). Institusionalisasi Dewan Pengawas Syariah dapat dianggap sebagai bentuk konsep modern dari muhtasib dalam masyarakat Muslim modern (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015).
Dalam konteks maqashid syariah kontemporer, audit internal dapat dianalogikan sebagai bentuk penjagaan atau pemeliharaan terhadap harta (hifz al-mal), serta bagian dari spesifik maqashid yaitu mencegah dan menghindarkan dari keburukan serta mendekatkan pada kemaslahatan (Setiati, 2022). Aktivitas audit, jika dilaksanakan dengan benar dan sebagaimana mestinya, mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai etika dalam Islam, yaitu nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW (Setiati, 2022).

2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Syariah
Tujuan utama audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip Islam (Nasution, 2021). Menurut AAOIFI's Auditing Standard For Islamic Financial Institution No.1 (ASIFI 1), tujuan utama auditing dalam lembaga keuangan syariah secara garis besar adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen, dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, standar AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan (Izzatika & Lubis, 2019).
Ruang lingkup audit syariah yang ideal meliputi laporan keuangan (termasuk Islamic Social Report dan CSR), aktivitas ekonomi, kinerja, pengaruh sosial dan lingkungan, SDM, kesyariahan produk, dan lain sebagainya (Jusri & Maulidha, 2020). Audit syariah terdiri dari beberapa tahapan, meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pelaporan. Tahap perencanaan melibatkan pengembangan rencana audit yang jelas dan spesifik. Tahap pelaksanaan melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Tahap pengawasan melibatkan supervisi atas pelaksanaan rencana audit. Tahap pelaporan melibatkan penyajian hasil audit dalam bentuk laporan yang jelas dan mudah dipahami (Umiyati et al., 2024).

3. Kerangka Regulasi Dan Standar Audit Syariah
3.1 Standar Internasional: AAOIFI dan IFSB
Dua lembaga internasional yang paling berpengaruh dalam menetapkan standar audit dan tata kelola syariah adalah AAOIFI dan IFSB. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, serta standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam. Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota dari 40 negara termasuk Bank Sentral, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia (Lestari et al., 2020).
Standar audit menurut AAOIFI dikenal dengan nama Auditing Standard for Islamic Financial Institutions (ASIFIs), yang mencakup lima standar, yaitu: (1) tujuan dan prinsip auditing; (2) laporan auditor; (3) ketentuan keterlibatan audit; (4) uji kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah oleh audit eksternal; dan (5) tanggung jawab auditor untuk memutuskan kecurangan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan (Lestari et al., 2020). Saat ini AAOIFI telah menerbitkan dua puluh tiga standar akuntansi keuangan (FAST 1-23), serta standar untuk perusahaan asuransi syariah, standar auditing, standar tata kelola, dan kode etik akuntan, auditor, dan karyawan lembaga keuangan syariah (Saramawati & Lubis, 2019).
IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas (regulatory and supervisory agency) yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan syariah (Sukardi, 2013). Shariah governance menurut IFSB diartikan sebagai satu set pengaturan kelembagaan dan organisasi melalui mana lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif atas shariah compliance pada setiap struktur dan proses seperti penerbitan pernyataan syariah yang relevan, diseminasi pernyataan syariah tersebut, review atas internal shariah compliance, dan review atas annual shariah compliance (Utami & Sofhian, 2018).

3.2 Regulasi di Indonesia
Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah diatur melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Mukhzarudfa, 2019). Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan wewenang BI. Pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, pengawasan perbankan syariah yang semula menjadi wewenang BI beralih ke OJK (Fitriani et al., 2023). Pelaksanaan GCG pada bank syariah dijelaskan melalui PBI No. 11/33/PBI/2009 (Mukhzarudfa, 2019).
Seiring dengan yang dijelaskan pada aturan Governance Standard for Islamic Financial Institution No. 9 Shariah Compliance Function, kepatuhan syariah adalah suatu mekanisme untuk memastikan kepatuhan dalam lembaga keuangan, pengaturan, kontrak, dan transaksi sesuai dengan aturan syariah (AAOIFI, 2019) (Yulisnawati et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/ tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum juga digunakan ketentuan dari Islamic Financial Services Board (IFSB) yaitu Guiding Principles Institutions on Shariah Governance (Anas et al., 2022).

3.3 Perbandingan Kerangka Regulasi Indonesia dan Malaysia
Penelitian komparatif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kerangka tata kelola syariah Indonesia dan Malaysia. Shariah Governance Framework (SGF) Bank Negara Malaysia (BNM) yang telah diberlakukan untuk lembaga keuangan syariah di Malaysia, khususnya pada fungsi Shariah audit, ditemukan bahwa dewan syariah lebih mudah dalam mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan syariah yang dihadapi perbankan syariah dalam tahap penerapan fatwa (Puspitasari & Muhammad, 2019). Kerangka tata kelola syariah yang sehat dan kuat direfleksikan oleh dewan dan manajemen yang efektif dan bertanggung jawab, komite syariah independen yang kompeten dan bertanggung jawab, didukung oleh kapasitas penelitian internal syariah yang kuat, dan dimonitor melalui shariah review yang aktif, serta audit syariah dan departemen manajemen risiko syariah (Puspitasari & Muhammad, 2019).
Adopsi SGF BNM dinilai kurang sesuai apabila diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya insani di Indonesia dengan dual competency (hukum syariah dan keuangan), sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pemisahan tiap unit seperti pada SGF BNM, yaitu Shariah Audit, Shariah Review, Shariah Research, dan Shariah Risk Management (Puspitasari & Muhammad, 2019). Penelitian yang membandingkan kualitas audit perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan perbedaan signifikan pada ukuran dewan, dewan pengawas syariah, audit tenure, spesialisasi industri auditor, dan reputasi kantor akuntan publik (Naqiah, 2022).

4. Struktur Dan Mekanisme Audit Syariah
4.1 Pemain Kunci dalam Audit Syariah
Dalam audit syariah terdapat beberapa pemain kunci yang memiliki peranannya masing-masing. Pemain kunci tersebut meliputi: (a) DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Internal Auditor; (b) Auditor Eksternal; dan (c) Komite Audit dan Tata Kelola (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Selain DPS dan auditor eksternal, pemain kunci lainnya adalah audit internal, komite audit, dan tata kelola (Hakim, 2021).
Sistem pengawasan terhadap bank syariah tidak hanya terdapat audit internal serta audit eksternal, akan tetapi juga terdapat pengawasan terhadap kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Amani & Muhammad, 2021). Pengawasan bank syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu sistem pengawasan internal yang memiliki unsur-unsur RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, SKAI-Internal Syariah Reviewer, dan sistem pengawasan eksternal yang terdiri dari unsur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Stakeholders (Purnomo, 2019).

4.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang memainkan peran kunci dalam keseluruhan audit dan kerangka tata kelola perusahaan dalam LKS (Mardiyah & Mardiyah, 2016). DPS merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah, sementara di beberapa negara lain disebut sebagai Shari'a Supervisory Board (SSB), atau Shari'a Committee, atau Shari'a Council (Darmawan et al., 2024). Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh al-Muamalat) (Darmawan et al., 2024).
Dalam sistem shariah governance, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015). Peran DPS menurut AAOIFI adalah directing, reviewing, and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a rules and principles (Faozan, 2013). Dengan demikian, ada tiga peran DPS yaitu mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah (Faozan, 2013).
Tugas pokok dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi ex-ante dan ex-post. Pada layer manajemen bank syariah, tata kelola kepatuhan syariah ex-ante dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan syariah di bawah supervisi Direktur Kepatuhan, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Satuan kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi tata kelola kepatuhan syariah ex-post adalah Audit Internal desk Auditor Prinsip Syariah (Anas et al., 2022).
Secara organisatoris, pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan tugas pengawasan perbankan syariah adalah dengan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan shariah compliance (prinsip syariah) Bank Syariah kepada Bank Indonesia serta melaporkan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Isnaini, 2022).

4.3 Audit Internal Syariah
Audit internal berlandaskan syariah merupakan fitur penting untuk memastikan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah dan untuk mendukung transparansi dalam sistem keuangan. Fungsi audit internal adalah untuk membantu lembaga keuangan Islam dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang tepat dan operasi bisnis sedang dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Fatimah & Ainulyaqin, 2022). Sistem audit internal yang efektif dianggap sebagai pilar yang kuat dari bisnis keuangan Islam karena berkontribusi pada kontrol dan kesadaran keuangan dan bertindak sebagai penjaga kegiatan keuangan internal (Fatimah & Ainulyaqin, 2022).
Audit internal syariah diperhitungkan oleh sistem kontrol syariah sebagai cara menilai kemanjuran dan kecukupan kepatuhan syariah untuk menentukan tingkat komitmen untuk mencapai tujuan IB (Arifin et al., 2023). Selain memiliki cakupan yang lebih luas, audit internal syariah juga berfokus pada kekhususan operasional secara keseluruhan untuk memberikan penilaian mendasar tentang kepatuhan IB terhadap pedoman dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh komite syariahnya (Arifin et al., 2023).
Menurut AAOIFI's Governance Standard Islamic Financial Institution No.2 (GSIFI 2), audit internal syariah diartikan sama dengan sharia review yang dijalankan oleh departemen atau bagian dari audit internal, yaitu memeriksa dan mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap aturan syariah, fatwa, aturan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh bagian fatwa dan dewan pengawas syariah yang independen (Izzatika & Lubis, 2019). Dalam operasional kesehariannya, audit internal bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019).
Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan internal kontrol, sementara auditor eksternal melakukan audit independen untuk memberikan keyakinan atas kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan. Ketiga peran tersebut saling melengkapi dalam memastikan kepatuhan dan pemenuhan prinsip syariah dalam suatu entitas (Fatrianda et al., 2024).

4.4 Auditor Eksternal Syariah
Auditor eksternal memiliki peran yang unik dalam audit syariah, bukan hanya berperan dalam melakukan audit keuangan, melainkan juga melakukan shariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS (Jusri & Maulidha, 2020). Peran yang dimainkan oleh auditor eksternal terhadap lembaga keuangan Islam yaitu melakukan audit terhadap laporan keuangan dan juga dituntut untuk melakukan uji kepatuhan syariah. Maka dari itu, dari rangkaian proses audit hingga penyampaian laporan menggunakan pertimbangan apakah laporan yang disusun sudah sesuai dengan fatwa, pedoman yang digunakan oleh DPS, standar dari AAOIFI, dan standar akuntansi nasional serta relevan dengan praktik di negara di mana lembaga keuangan tersebut beroperasi (Akbar et al., 2019).
Dalam kerangka tata kelola perusahaan (corporate governance), audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembanding atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standar akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Dalam prakteknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu) (Isnaini, 2022).

4.5 Komite Audit dalam Perbankan Syariah
Komite audit merupakan komite yang berperan membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas dari auditor internal maupun eksternal (Afroh & Hafidzi, 2022). Komite audit bertanggung jawab melakukan audit internal dan memastikan apakah perusahaan sudah memenuhi prinsip syariah (Ermawati et al., 2020). Tugas komite audit yaitu menelaah kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan serta memberikan opini yang independen dan profesional atas aspek-aspek kepatuhan, pengendalian, manajemen risiko dari aktivitas audit internal dan eksternal (Afroh & Hafidzi, 2022).
Komite audit dikategorikan sebagai berikut: (1) Komite Audit dan Tata Usaha Lembaga Keuangan Syariah, yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penggunaan sistem pengendalian internal dan rekening investasi terbatas, kepatuhan syariah, laporan keuangan awal dan tahunan, serta praktik akuntansi dan audit (Fatimah & Ainulyaqin, 2022). Peran auditor kepatuhan diungkapkan melalui GSIFI No. 4, yaitu bertanggung jawab untuk memeriksa struktur dan proses pengendalian internal dan memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah. Tugas ini juga mencakup review terhadap laporan yang dihasilkan auditor internal yang melakukan sharia review sebelumnya dan juga terhadap DPS guna memastikan bahwa mereka telah mengambil keputusan tepat (Akbar et al., 2019).

5. Shariah Governance Sebagai Kerangka Audit Syariah
5.1 Konsep Shariah Governance
Shariah governance merupakan penggabungan dari dua konsep, yaitu konsep good corporate governance dan shariah compliance. Tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran, sedangkan shariah compliance adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (Purnomo, 2019). Istilah Shariah Governance merujuk pada istilah ISFB-10 (2009) yang menyatakan bahwa 'a set of institutional and organisational arrangements through which Islamic financial institution ensure that there is an effective independent oversight of shariah compliance over the issuance of relevant shariah pronouncements, dissemination of information and an internal shariah compliance review' (Arinta, 2019).
Tata kelola syariah memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dimensi tata kelola syariah pada bank syariah meliputi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Unit Kepatuhan Internal Syariah, dan Unit Audit Syariah Internal (Anas et al., 2022). Implementasi Sharia Governance (Islamic Governance) di bank syariah merupakan keharusan dan diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Rini, 2019).

5.2 Prinsip-Prinsip Shariah Governance
Prinsip-prinsip corporate governance Islam dijabarkan dalam tiga dimensi pengambilan keputusan: (1) oleh siapa, yaitu dengan konsultasi timbal balik melalui sistem Syura atau Dewan Konsultatif; (2) untuk siapa, yaitu tujuan akhir dari setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT; dan (3) dengan siapa dan untuk siapa, yaitu keputusan corporate governance mensyaratkan pengawasan secara efektif untuk memastikan kesesuaian semua operasi dan prosedur dengan ketentuan syariah (Utami & Sofhian, 2018).
Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh sebuah bank syariah paling tidak harus diwujudkan dalam: (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; (3) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; (4) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; (5) penyediaan dana (Maradita, 2014).

5.3 Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) sebagai Inti Audit Syariah
Kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan manifestasi pengaturan serta pengawasan institusi keuangan syariah sebagai bagian dari framework manajemen risiko dan perwujudan budaya kepatuhan dalam pengelolaan risiko di perbankan syariah. Kepatuhan syariah memiliki karakteristik, wujud, kredibilitas, serta integritas dalam memenuhi seluruh prinsip syariah di lembaga keuangan syariah serta menjadi salah satu key player pelaksanaan Good Corporate Governance (Azifah & Fitroh, 2022). Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan (Maradita, 2014).
Apabila bank syariah tidak memenuhi kepatuhan syariah (shariah compliance), maka akan berdampak negatif terhadap integritas dan citra sebagai institusi yang menjalankan prinsip syariah, sehingga akan menimbulkan potensi kerugian akibat kehilangan kepercayaan nasabah (Azifah & Fitroh, 2022). Shariah compliance merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah, dan dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ali et al., 2023).

6. Efektivitas Audit Internal Syariah
6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
Tujuan utama dari penelitian tentang audit internal syariah adalah untuk mengidentifikasi faktor yang paling penting yang secara signifikan meningkatkan efisiensi audit internal syariah di sektor perbankan syariah (Arifin et al., 2023). Berdasarkan studi yang diterbitkan sebelumnya, penelitian menyarankan kerangka konseptual variabel yang memengaruhi keberhasilan audit syariah. Struktur, prosedur, dan persyaratan audit internal syariah semuanya termasuk dalam kerangka yang disarankan bersama dengan variabel eksternal dan internal (Arifin et al., 2023).
Efektivitas audit internal syariah adalah kemampuan seorang auditor dalam mencapai tujuan yang ditargetkan oleh lembaga keuangan syariah (Yulisnawati et al., 2024). Efektivitas internal audit menurut Institute of Internal Auditor (IIA) adalah sebuah pencapaian target dengan kualitas yang baik dalam memastikan sistem kontrol yang efektif (Yulisnawati et al., 2024). Semakin efektif internal audit dalam kinerjanya maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, jika internal audit kurang efektif dalam kinerjanya maka akan menurunkan standar kepatuhan syariahnya (Yulisnawati et al., 2024).

6.2 Independensi Auditor Internal
Penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah secara langsung. Namun, variabel independensi auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal, dan variabel independensi auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah melalui mediasi efektivitas audit internal (Yulisnawati et al., 2024). Dengan demikian, sikap independensi auditor internal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah tanpa adanya mediasi efektivitas internal audit (Yulisnawati et al., 2024).
Menurut Abdel Karim (1990), terdapat kesamaan sifat dan peran antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan auditor eksternal. DPS serta auditor eksternal menerbitkan laporan dan memverifikasi bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen bank syariah mewakili jalannya perusahaan secara wajar (Amani & Muhammad, 2021). Isu independensi menjadi menarik untuk dibahas khususnya terkait dengan optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan syariah, mengingat jumlah DPS yang terbatas mengakibatkan adanya ironi di mana anggota DSN-MUI tidak jarang juga merupakan anggota DPS dan bahkan menjadi anggota DPS di beberapa LKS (Amani & Muhammad, 2021).

6.3 Peran Komite Audit dalam Mendukung Efektivitas
Studi menunjukkan bahwa komite audit dan dewan direksi secara langsung memengaruhi manajemen laba dan kinerja keuangan (Anggreni et al., 1970). Komite audit merupakan salah satu perangkat Dewan Komisaris Bank yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Lestari & Oktaviana, 2020). Peran komite audit berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, dan terdapat hubungan yang kuat antara peran komite audit dengan peran dewan pengawas syariah serta efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan (Rini, 2019).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, peran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sementara peran DPS secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun secara simultan, komite audit bersama DPS memengaruhi kualitas laporan keuangan (Lestari & Oktaviana, 2020). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Makhrus, 2019).

7. Kompetensi Dan Kualifikasi Auditor Syariah
7.1 Kompetensi yang Diperlukan
Kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah mencakup pengetahuan tentang hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan dalam akuntansi dan auditing, serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah (Jusri & Maulidha, 2020). Kompetensi ini merupakan kunci untuk memaksimalkan peran dan kompetensi auditor syariah dalam mendukung kinerja perbankan syariah (Jusri & Maulidha, 2020). Kurangnya kompetensi dalam kedua bidang, akuntansi dan audit syariah, membuat kebutuhan akan auditor syariah menjadi sangat krusial (Dewi & Sawarjuwono, 2019).
Seperti yang dijelaskan pada Governance Standards for IFIs (GSIFI), auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang syariah (Dewi & Sawarjuwono, 2019). Kompetensi auditor internal tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis akuntansi, tetapi juga harus mencakup kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan auditor tentang muamalah syariah/fiqh atau audit syariah yang dapat dibuktikan dengan memegang sertifikasi yang berkaitan dengan syariah (Fatimah & Ainulyaqin, 2022).
Menurut Rahman dan Bukhair (2013), anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki pengetahuan hukum Islam, ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Jenjang pendidikan doktoral memiliki implikasi yang lebih baik pada pengungkapan. Pengetahuan tentang akuntansi dan keuangan berguna bagi Dewan Pengawas Syariah untuk memahami laporan keuangan yang lebih baik (Arinta, 2019).

7.2 Sertifikasi Auditor Syariah
Tujuan dari penelitian tentang sertifikasi auditor syariah adalah untuk mengemukakan pandangan bahwa sertifikasi akuntansi saja tidak mencukupi untuk menjalankan profesi auditor syariah (Fatrianda et al., 2024). Sertifikasi akuntansi syariah yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia hanya terbatas pada aspek teknis akuntansi dan tidak mencakup aspek audit syariah. Oleh karena itu, diperlukan sertifikasi tambahan yang fokus pada kompetensi audit syariah (Fatrianda et al., 2024).
Beberapa sertifikasi yang relevan untuk auditor syariah antara lain: (1) Certified Islamic Professional Accountant (CIPA) yang dikeluarkan oleh AAOIFI; (2) Islamic Finance Qualification (IFQ) yang dikeluarkan oleh Chartered Institute of Management Accountants (CIMA); (3) Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA) yang diberikan oleh AAOIFI; (4) Chartered Islamic Finance Professional (CIFP) yang ditawarkan oleh AAOIFI dan Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI) (Fatrianda et al., 2024). Di Malaysia, telah ada lembaga pelatihan untuk mengembangkan auditor yang kompeten seperti Institute of Banking and Finance Institution (IBFIM), International Centre for Education Islamic Finance (INCEIF), Centre for Research and Training (CERT), dan REDmoney (Izzatika & Lubis, 2019).

7.3 Isu dan Tantangan Kompetensi DPS
Terdapat tiga isu utama yang berkaitan dengan kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia: (1) ketidakseimbangan kompetensi dewan pengawas syariah dalam akuntansi dan keuangan dengan kompetensi di bidang syariah; (2) sertifikasi dewan pengawas syariah di Indonesia belum optimal; (3) masih kurangnya perguruan tinggi yang menyediakan program studi akuntansi syariah sehingga dewan pengawas syariah masih terbatas (Izzatika & Lubis, 2019). Tantangan yang berkaitan dengan kompetensi auditor syariah di Indonesia meliputi: (1) peningkatan kompetensi dewan pengawas syariah; (2) kerja sama antara DSN-MUI dengan OJK dalam menciptakan sertifikasi dewan pengawas syariah; (3) lembaga pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan industri terkait dewan pengawas syariah (Izzatika & Lubis, 2019).

8. Audit Syariah Dan Pencegahan Kecurangan (Fraud)
8.1 Hubungan Audit Syariah dengan Pencegahan Fraud
Perlunya pelaksanaan audit syariah, di samping untuk memberikan keyakinan bahwa lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai al-Qur'an dan hadis, juga untuk mengantisipasi terjadinya segala bentuk kecurangan (Ali et al., 2023). Ketidakpatuhan terhadap syariah akan berpengaruh terhadap laporan keuangan karena jika aturan yang dipakai berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pada laporan keuangan. Dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap syariah akan mencegah terjadinya kecurangan (Ali et al., 2023).
Salah satu faktor penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh perusahaan untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang memuat prinsip-prinsip syariah, serta internal control yang baik (Ali et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, sistem internal kontrol berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (fraud), yang berarti bahwa semakin baik sistem internal kontrol maka tingkat kecurangan akan menurun. Demikian pula, audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan, yang berarti semakin baik audit internal dalam sebuah perusahaan maka tingkat kecurangan akan menurun (Lestari et al., 2023).

8.2 Peran DPS dalam Pencegahan Fraud
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan bank syariah, dikarenakan bahwa penerapan fungsi dewan pengawas syariah berjalan dengan baik dalam mengevaluasi aktivitas pada kepatuhan asas syariah di bank syariah (Putriana et al., 2024). Kecurangan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah mengakibatkan para nasabah mempertanyakan kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip-prinsip syariah (Ali et al., 2023).
Penerapan tata kelola yang islami telah dicanangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dapat dilihat pada nilai-nilai perusahaan yang diterapkan yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Audit Kepatuhan Syariah dilaksanakan untuk menjamin ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang dianut (Ali et al., 2023). Penelitian tentang implikasi tata kelola islami terhadap fraud menemukan bahwa dewan komisaris dan pengendalian internal dapat mengurangi fraud, sementara independensi Dewan Pengawas Syariah (SSB) tidak terbukti berpengaruh (Bariyyah & Narulitasari, 2020).

8.3 Audit Syariah dan Manajemen Laba
Komite audit sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen memiliki peran dalam menurunkan manajemen laba. Ukuran komite audit yang semakin besar akan meningkatkan efektivitas pengendalian, sehingga dapat menurunkan praktik manajemen laba (Putra, 2019). Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen laba, sementara ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Putra, 2019).
Studi menemukan bahwa komite audit dan dewan direksi secara langsung memengaruhi manajemen laba dan kinerja keuangan. Di sisi lain, dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Manajemen laba dapat memediasi ketiga variabel independen yakni komite audit, dewan direksi, dan DPS (Anggreni et al., 1970).

9. Teknologi Dalam Audit Syariah
9.1 Generalized Audit Software (GAS) dalam Audit Syariah
Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan pada praktik audit syariah. Bank syariah, sebagai entitas bisnis, dihadapkan pada tantangan manajemen risiko dan kepatuhan syariah yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Generalized Audit Software (GAS) menjadi solusi teknologi audit yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit (Aditya et al., 2024). Meskipun GAS membuka peluang baru, terdapat keterbatasan teknologi audit di Indonesia yang perlu dipahami dan diatasi (Aditya et al., 2024).
Dampak positif teknologi juga diikuti dengan risiko kejahatan keuangan digital, yang menuntut bank syariah untuk memastikan keamanan dan kontrol internal mereka sesuai prinsip syariah (Aditya et al., 2024). Audit sebagai bagian krusial dalam menjaga keuangan dan kepercayaan publik menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat (Aditya et al., 2024).

9.2 Audit Berbasis Risiko
Terkait dengan pengelolaan risiko, implementasi audit yang bisa digunakan di lembaga keuangan syariah adalah audit internal berbasis risiko (risk based audit). Audit internal berbasis risiko merupakan pendekatan audit yang membantu manajemen dalam menilai proses pengidentifikasian risiko organisasi dan strategi antisipasi manajemen atas risiko dalam bentuk dibangunnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tepat dan memadai (Syahril, 2019). Audit internal berbasis risiko terbukti dapat mendukung proses pengelolaan risiko dengan fokus auditor di risiko mana yang paling tinggi yang sedang dialami oleh lembaga keuangan syariah (Ritonga, 2023).
Auditor internal dalam perbankan syariah mempunyai peran yang cukup besar dalam pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah terutama jika auditor internal sudah dapat berperan sebagai katalis atau penjamin kualitas (Ritonga, 2023). Peran auditor internal sebagai katalis akan membantu manajemen lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan organisasi, sedangkan peran SPI dengan kelima unsurnya akan membantu manajemen lembaga keuangan syariah baik yang bersifat soft control maupun hard control (Syahril, 2019).

10. Tantangan Dan Permasalahan Audit Syariah
10.1 Permasalahan Regulasi dan Standar
Hasil penelitian dari sisi permasalahan audit syariah menunjukkan bahwa regulasi dan aspek standar audit syariah yang tidak memadai menjadi permasalahan utama (Akbar et al., 2019). Sementara solusi untuk permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi di antaranya berupa penerbitan kerangka hukum yang merupakan bagian dari undang-undang seperti Islamic Financial Services Act 2013 yang diinisiasi oleh Malaysia (Akbar et al., 2019). Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan (Akbar et al., 2019).
Banyak ilmuwan mengkritik praktik implementasi shariah governance yang lemah dalam industri keuangan syariah. Mereka mengkritik tidak adanya perbedaan antara praktik industri keuangan syariah dan industri keuangan konvensional. Industri keuangan syariah juga mengalami dampak dari krisis keuangan seperti yang dialami industri keuangan konvensional (Utami & Sofhian, 2018).

10.2 Permasalahan Sumber Daya Manusia
Kurangnya kompetensi dalam bidang akuntansi dan audit syariah membuat kebutuhan akan auditor syariah menjadi sangat krusial (Dewi & Sawarjuwono, 2019). Audit internal LKS belum didukung oleh kompetensi syariah yang memadai dan panduan pemeriksaan berkaitan dengan aspek syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019). Hal ini disebabkan kebijakan konversi dalam pendirian bank syariah hanya berfokus pada Islamisasi sistem perbankan tetapi mengabaikan aspek ketersediaan sumber daya individu dengan kualifikasi yang dibutuhkan (Adha et al., 2020).
Kurangnya lembaga pendidikan dan sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia menjadi alasan utama mengapa kekompetenan seorang auditor syariah masih diragukan (Fatrianda et al., 2024). Sertifikasi akuntansi syariah yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terbatas hanya pada teknik akuntansi saja dan tidak menyinggung aspek audit syariah (Dewi & Sawarjuwono, 2019).

10.3 Permasalahan Independensi DPS
Isu independensi DPS menjadi perhatian serius dalam konteks audit syariah. Jumlah DPS yang terbatas mengakibatkan adanya ironi di mana anggota DSN-MUI tidak jarang juga merupakan anggota DPS dan bahkan menjadi anggota DPS di beberapa LKS (Amani & Muhammad, 2021). Dalam analisis terdapat setidaknya tiga isu strategis yang harus diperbaiki dalam kaitannya dengan tugas DPS, yakni masalah kompetensi dan kualifikasi, masalah independensi, serta masalah prosedur pelaksanaan audit syariah (Sumar'in, 2017).
Dalam masalah perangkapan jabatan dari anggota dewan syariah, Indonesia dan Malaysia menganut aturan yang berbeda. Di Malaysia, anggota dari shariah committee (SC) tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota pengawas di bank lain. Demikian halnya anggota Shariah Advisory Council (SAC) juga tidak dapat diangkat sebagai anggota dewan syariah di bank mana pun di Malaysia (Naqiah, 2022).

10.4 Permasalahan Keseragaman Praktik
Belum ada framework yang jelas dan terstandar antara masing-masing bagian dalam sistem, padahal setiap bagian mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam mewujudkan kepatuhan syariah. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman praktik pengawasan syariah pada bank syariah (Baehaqi, 2014). Pengecekan yang dilakukan antara satu DPS dengan DPS lainnya dapat berbeda (Fatimah & Ainulyaqin, 2022).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan praktik kerja unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah internal pada bank syariah di Indonesia, khususnya Bank Muamalat Indonesia, secara umumnya sudah sesuai dengan garis panduan shariah governance Bank Indonesia/OJK, AAOIFI, dan IFSB. Namun jika dikaitkan dengan standar tata kelola syariah lembaga keuangan dan pakar ekonomi Islam yang lain, masih ada beberapa fungsi yang belum komprehensif, yaitu belum adanya fungsi penelitian syariah (shariah research) pada unit kepatuhan syariah internal bank syariah di Indonesia (Arrazi, 2021).

11. Praktik Audit Syariah Di Indonesia
11.1 Implementasi Audit Syariah pada Bank Syariah
Penelitian tentang implementasi audit perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka audit, ruang lingkup audit, kualitas audit, piagam audit, proses audit, dan persyaratan pelaporan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia (Lestari et al., 2020). Biasanya dalam pelaksanaan audit di perbankan syariah dilakukan oleh tim audit shariah compliance yang memiliki tugas untuk membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan atas kegiatan operasionalnya, sehingga terjadinya penyimpangan dari konsep shariah compliance dapat dicegah (Umiyati et al., 2024).
Audit syariah pada lembaga keuangan syariah secara keseluruhan telah menjalankan sesuai dengan prinsip yang diberlakukan secara umum mengacu pada prinsip Islam. Agar mudah dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan auditor internal, selanjutnya untuk mewujudkan bentuk objektivitas dan independensi, laporan keuangan juga diaudit oleh auditor eksternal (Pravitasari, 2019). Audit syariah pada lembaga keuangan syariah adalah dengan memaksimalkan peran dari audit internal, di mana auditor internal sangat berperan guna mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (Pravitasari, 2019).

11.2 Praktik Ideal Audit Syariah di Indonesia
Praktik audit syariah yang ideal di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak mengawasi penerapan fatwa di lembaga bisnis syariah dan melakukan shariah review terkait produk dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga bisnis syariah saja dengan meneliti hasil laporan audit syariah; (2) lembaga audit syariah harus berdiri sendiri (independen) baik itu milik pemerintah maupun swasta memberikan jasa tambahan berupa jasa audit syariah; (3) setiap lembaga bisnis syariah diharuskan membentuk fungsi audit syariah internal sendiri, supaya tujuan syariah bisa berjalan dengan optimal (Jusri & Maulidha, 2020).
Selain itu, tersedianya kerangka kerja audit (audit framework) yang didasarkan pada aturan kegiatan lembaga bisnis syariah yang berisikan prosedur pelaksanaan dan tugas auditor syariah secara jelas dengan menyertakan aspek religiusitas menjadi hal yang sangat penting (Jusri & Maulidha, 2020). Model pengawasan syariah yang diusulkan untuk meningkatkan pengawasan syariah melibatkan enam peran kunci dalam pengawasan syariah, yaitu DPS, Audit Internal, Audit Eksternal, Komite Audit, OJK, dan Divisi Kepatuhan (Baehaqi, 2014).

11.3 Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Audit syariah tidak hanya relevan bagi bank umum syariah, tetapi juga bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Penelitian pada BMT dan BPRS menunjukkan bahwa audit syariah yang dijalankan pada lembaga keuangan syariah secara keseluruhan telah menjalankan sesuai dengan prinsip yang diberlakukan secara umum mengacu pada prinsip Islam (Pravitasari, 2019). Peran Dewan Pengawas Syariah USPPS BMT Sunan Drajat dengan menggunakan pendekatan sharia compliance meliputi: melakukan pengawasan dan audit atas kegiatan operasional, produk-produk dengan kesesuaian akad-akad syariah yang diterapkan agar jauh dari riba atau hal-hal yang diharamkan syariah (Latifah & Fika, 2022).
Dengan adanya audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan lembaga pengelola zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (shariah compliance) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (Tambunan, 2021).

12. Dampak Audit Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah
12.1 Pengaruh terhadap Kinerja Keuangan
Penelitian menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (Fauziah & Afriyenti, 2021). Secara parsial, kualitas audit yang dihasilkan KAP Big 4 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank umum syariah (Nadiah & Filianti, 2022). Secara simultan, kualitas audit, komite audit, serta DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank umum syariah (Nadiah & Filianti, 2022).
Komite audit mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah. Kehadiran komite audit dapat memberikan efektivitas dalam aspek pengendalian dan pelaksanaan good corporate governance yang pada gilirannya berdampak pada kinerja perbankan syariah (Riziqiyah & Prayogi, 2022). Sementara itu, dewan pengawas syariah memiliki efek negatif terhadap kinerja perbankan syariah, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah untuk memberikan kinerja yang positif (Riziqiyah & Prayogi, 2022).

12.2 Pengaruh terhadap Kinerja Maqashid Syariah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, dana syirkah sementara, kecukupan modal, dewan pengawas syariah, posisi bersama dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja maqashid syariah (Puspasari et al., 2024). Pengaruh positif Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengimplikasikan bahwa semakin banyak anggota DPS, semakin baik kinerja tujuan syariah (maqashid syariah) untuk bank Islam (Puspasari et al., 2024).
Penelitian lain menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah, sementara ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah, dan dewan pengawas syariah (DPS) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah (Kholid & Bachtiar, 2015).

12.3 Pengaruh terhadap Manajemen Risiko
Auditor internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempunyai peran yang sangat besar dalam proses pengelolaan risiko (risk management) di lembaga keuangan syariah (Syahril, 2019). Tata kelola perbankan syariah yang baik dapat menghindari perbankan dari terjadinya risiko (Hartanto, 2020). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah menimbulkan berbagai risiko bagi industri perbankan syariah (Hartanto, 2020).
Sampai dengan saat ini, risiko yang wajib dikelola dan dikendalikan oleh perbankan syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sepuluh jenis risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Hartanto, 2020).

13. Rekomendasi Dan Arah Pengembangan Audit Syariah
13.1 Penguatan Kerangka Regulasi
Pihak berwenang pertama-tama harus menawarkan kerangka menyeluruh untuk audit syariah yang membahas elemen-elemen penting dari tata kelola syariah yang efisien. Kedua, untuk mencapai tujuan tata kelola syariah yang efektif, lembaga keuangan Islam (LKI) perlu lebih memperhatikan kepatuhan terhadap prosedur audit syariah (Arifin et al., 2023). Solusi yang berkaitan dengan DPS, standar operasional prosedur merupakan hal yang urgen untuk diadakan sebagai acuan dan keseragaman pengawasan agar lebih memadai (Akbar et al., 2019).
Koordinasi antara berbagai pihak dalam sistem pengawasan syariah dapat berupa pelaporan temuan dari divisi audit dan divisi risiko kepada komite syariah, atau dengan melibatkan audit internal, audit eksternal, komite audit, dan tata kelola dalam mengawasi kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI (Akbar et al., 2019).

13.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kurangnya penelitian empiris tentang fungsi dan efisiensi audit syariah di perbankan Islam menekankan perlunya menciptakan metodologi yang cocok untuk memajukan penyelidikan kemanjuran praktik tata kelola syariah (Arifin et al., 2023). Diperlukan sertifikasi tambahan mengenai kompetensi audit syariah untuk memastikan bahwa auditor syariah memiliki kompetensi yang memadai (Dewi & Sawarjuwono, 2019). Kerja sama antara DSN-MUI dengan OJK dalam menciptakan sertifikasi dewan pengawas syariah menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi (Izzatika & Lubis, 2019).

13.3 Penguatan Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian (Fitriani et al., 2023). Dengan pendekatan sistem, pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah tidak lagi hanya bergantung kepada DPS tetapi lebih kepada internal control (Baehaqi, 2014).
Hendaklah meminimalkan semua kelemahan yang ada pada sistem audit, seperti human error, asymmetric information, dan lainnya. Pengawasan bank syariah, audit syariah, dan corporate governance tidak bisa menggantikan tugas manajemen bank dan tidak ada jaminan bahwa bank bebas dari krisis, kerugian, dan kebangkrutan (Surury & Ainulyaqin, 2022).

14. Kesimpulan
Audit keuangan syariah merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola lembaga keuangan syariah yang sehat dan bertanggung jawab. Sebagai suatu proses yang sistematis dan komprehensif, audit syariah tidak hanya memastikan kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Umiyati et al., 2024). Keberadaan audit syariah yang efektif menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, mengingat bahwa kepercayaan pemangku kepentingan tidak hanya terkait keamanan investasi dana nasabah, tetapi juga kepercayaan akan kepatuhan syariah (Yulisnawati et al., 2024).
Struktur audit syariah yang ideal melibatkan sinergi antara Dewan Pengawas Syariah, auditor internal, auditor eksternal, dan komite audit dalam suatu sistem pengawasan yang terintegrasi (Baehaqi, 2014). Masing-masing pemain kunci ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan kepatuhan syariah yang komprehensif (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi audit syariah, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda (syariah dan keuangan), isu independensi DPS, ketidakseragaman praktik pengawasan, hingga keterbatasan kerangka regulasi yang komprehensif (Amani & Muhammad, 2021; Izzatika & Lubis, 2019; Puspitasari & Muhammad, 2019).
Ke depan, pengembangan audit syariah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kerangka regulasi, pengembangan sumber daya manusia melalui program sertifikasi yang komprehensif, penguatan sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi audit yang sesuai dengan prinsip syariah (Aditya et al., 2024; Arifin et al., 2023; Dewi & Sawarjuwono, 2019). Dengan demikian, audit keuangan syariah dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola lembaga keuangan syariah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan maqashid syariah (Setiati, 2022).

Daftar Pustaka
Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. (2015). Journal of Islamic Economics Lariba, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1
Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia. Journal of Sharia Economics, 1(1), 37–57. https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.626
Aditya, A. A. G. D., Yusuf, A. A., & Prasojo, B. P. (2024). Studi literatur tentang efektivitas Generalized Audit Software (GAS) dalam mendukung pelaksanaan audit syariah di Indonesia. Accounting Research Journal, 2(2), 90–101. https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.750
Afroh, I. K. F., & Hafidzi, A. H. (2022). Pengaruh ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan komite terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) melalui kinerja keuangan di era Covid-19. Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 7(1), 106–124. https://doi.org/10.32528/jiai.v7i1.7590
Akbar, T., Mardian, S., & Anwar, S. (2019). Mengurai permasalahan audit syariah dengan Analytical Network Process (ANP). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 3(2), 101–123. https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.32
Ali, N. A., Abdullah, M. W., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada audit kepatuhan syariah dalam mencegah fraudulent financial reporting (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar). Journal of Accounting Economics and Business Education, 54–60. https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92
Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi independensi DPS perbankan syariah Indonesia. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 9(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132
Anas, I. F., Kambut, A., & A, R. V. (2022). Analisis implementasi kerangka kerja kepatuhan syariah sebagai upaya mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2(2). https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.106
Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (1970). Pengaruh komite audit, dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah: Estimasi pengaruh langsung dan peran mediasi manajemen laba. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, 8(1), 19–38. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12203
Arifin, M. A. L., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit internal syariah dan faktor efektivitas pada bank syariah. Jemsi (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi), 9(3), 1027–1041. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229
Arinta, Y. N. (2019). Pengaruh corporate governance Islam terhadap tax avoidance. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 6(2), 69. https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4570
Arrazi, M. F. (2021). Unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia; sudahkah sesuai dengan prinsip shariah governance? An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 105–129. https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3747
Azifah, N., & Fitroh, K. (2022). Determinan pengungkapan sharia compliance perbankan syariah berdasarkan standar akuntansi syariah internasional AAOIFI. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 2(3), 138–150. https://doi.org/10.56127/jaman.v2i3.499
Baehaqi, A. (2014). Usulan model sistem pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1(2), 119–133. https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3583
Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit internal lembaga keuangan syariah dalam perspektif al-Hisbah. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 4(2). https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694
Bariyyah, S., & Narulitasari, D. (2020). Implikasi tatakelola islami terhadap fraud (Studi pegawai BPRS di Soloraya). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 171. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1079
Darmawan, M. K. P., Hafizi, M. R., & Geovani, A. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Jurnal Cendekia Keuangan, 3(1), 47. https://doi.org/10.32503/jck.v3i1.4967
Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan auditor syariah: Cukupkah hanya dengan sertifikasi akuntansi syariah? Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 17–28. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903
Ermawati, L., Devi, Y., & Arramadani, N. N. (2020). Pengaruh kualitas audit dan komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11(1), 92. https://doi.org/10.36448/jak.v11i1.1406
Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. La_Riba, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1
Fatimah, N., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Efektivitas audit internal syariah di perbankan syariah. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(11), 1179–1187. https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.530
Fatrianda, L., Qolbiyah, S. S., & Zalfa, S. R. (2024). Auditor syariah apakah cukup dengan sertifikasi akuntansi syariah? Jurnal Liabilitas, 9(1), 50–57. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.407
Fauziah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh audit internal dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(2), 329–348. https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.362
Fitriani, F., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. J-Ebi: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210
Hakim, L. (2021). Efektivitas peran audit internal syariah: Studi literatur terbatas. Jurnal Akuntansi dan Governance, 2(1), 14. https://doi.org/10.24853/jago.2.1.14-24
Hartanto, R. (2020). Peran tata kelola perbankan syariah terhadap risiko perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 8(1), 45. https://doi.org/10.32493/jiaup.v8i1.3705
Isnaini, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional perbankan syariah. Jurnal Jatiswara, 37(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428
Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu dan tantangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 4(2), 147–167. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24
Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255
Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 19(2), 126–136. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4
Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran dewan pengawas syariah dengan pendekatan sharia compliance pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). Journal of Finance and Business Digital, 1(1), 25–38. https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197
Lestari, H., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi sistem internal kontrol, audit internal, dan penerapan good corporate governance terhadap kecurangan (fraud) perbankan. Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(7), 706–716. https://doi.org/10.55681/armada.v1i7.690
Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 8(1), 29. https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611
Lestari, P., Susilowati, D., & Wahyudin, W. (2020). Analisis implementasi audit perbankan syariah di Indonesia. Sar (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 5(1), 1. https://doi.org/10.20884/1.sar.2020.5.1.3138
Makhrus, M. (2019). Pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan melalui manajemen laba sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(1), 53–77. https://doi.org/10.35836/jakis.v1i1.57
Maradita, A. (2014). Karakteristik good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional. Yuridika, 29(2). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366
Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia. Akuntabilitas, 8(1). https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758
Mukhzarudfa, M. (2019). Membangun model perbankan syariah yang transparan, akuntanbel, responsibility, independensi, dan fairness perspektif pengetahuan (Survey pada perbankan syariah di Provinsi Jambi). J-Mas (Jurnal Manajemen dan Sains), 4(1), 62. https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.72
Nadiah, J. I., & Filianti, D. (2022). Hubungan kualitas audit, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(5), 731–746. https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp731-746
Naqiah, Z. (2022). Perbandingan kualitas audit perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Jurnal Labatila, 6(01), 15–39. https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.540
Nasution, M. L. I. (2021). Analisis mekanisme audit pembiayaan pada bank syariah. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1). https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.10212
Pravitasari, D. (2019). Audit syariah pada lembaga keuangan syariah guna mewujudkan good corporate governance (Studi multi situs pada Baitul Maal wat Tamwil di Tulungagung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kediri). Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 22–37. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.861
Purnomo, J. (2019). Syariah governance pada perbankan syariah. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.2
Puspasari, O. R., Ḥamzah, A., & Annisaa, N. (2024). Analysis of determining the performance of sharia commercial banks using the maqashid sharia approach. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 12(1), 19–39. https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.529
Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan konsep shariah governance di Indonesia: Evaluasi model pengawasan syariah di sektor perbankan. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16
Putra, R. N. A. (2019). Good corporate governance dan manajemen laba di perbankan syariah. Jifa (Journal of Islamic Finance and Accounting), 2(2). https://doi.org/10.22515/jifa.v2i2.1925
Putriana, A., Abdillah, M. R., Anjaswari, G., & Fitriyani, Y. (2024). Islamic corporate governance dan kecurangan laporan keuangan pada bank syariah di Indonesia: Analisis konten. Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (Jebma), 4(1), 428–437. https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3591
Rini, N. (2019). The implementation of Islamic corporate governance (ICG) on sharia banking in Indonesia. Tijab (The International Journal of Applied Business), 2(1), 29. https://doi.org/10.20473/tijab.v2.i1.2018.29-38
Rini, R. (2019). Pengaruh penerapan peran komite audit, peran dewan pengawas syariah dan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(2), 143–155. https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.49
Ritonga, A. Y. (2023). Peran audit internal dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. Owner, 7(3), 2348–2357. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1454
Riziqiyah, M. F., & Prayogi, A. (2022). Good corporate governance dan kinerja perbankan syariah. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (Jiaku), 1(3), 280–294. https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5437
Saramawati, D. A. M., & Lubis, A. T. (2019). Analisis pengukuran sharia compliance dalam pelaksanaan good corporate governance bank syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(2), 107–126. https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44
Setiati, F. (2022). Menelisik spirit profetik konsep audit internal dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Peradaban Journal of Economic and Business, 1(2), 36–46. https://doi.org/10.59001/pjeb.v1i2.33
Sukardi, B. (2013). Corporate governance engineering of Islamic banking and finance: Tantangan globalisasi sistem ekonomi dan pasar bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42
Sumar'in, S. (2017). Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1), 196–220. https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598
Surury, N. A., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Studi literatur: Pelaksanaan audit syariah pada perbankan syariah. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(4), 737–744. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386
Syahril, S. (2019). Peran auditor internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(1), 51–63. https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.52
Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Islamic Circle, 2(1), 118–131. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498
Umiyati, U., Sholikhatunnisa, S., & Rosa, Y. A. (2024). Jurnal Ekonomi Sakti (Jes), 13(2), 142. https://doi.org/10.36272/jes.v13i2.337
Utami, Y., & Sofhian, S. (2018). Pengaruh karakteristik perusahaan pada shari'ah governance, dan shari'ah governance terhadap resiko pembiayaan. Al-Buhuts, 14(01), 129–151. https://doi.org/10.30603/ab.v14i01.488
Yulisnawati, Y., Pramono, S., & Laela, S. F. (2024). Relationship of internal auditor independence, internal audit effectiveness and sharia compliance (Case study on sharia bank in East Java). Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen, 5(4), 350–362. https://doi.org/10.32938/ie.v5i4.6250

di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar