00109 - Akuntansi Syariah: Pelaporan Sumber Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Qardh

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article presents a comprehensive review of Islamic accounting with a focus on Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), and Qardh based on the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). Employing a literature review approach, this study examines the conceptual foundations of Islamic accounting, the legal basis of ZIS and Qardh, the standards of recognition, measurement, and presentation of ZIS and Qardh financial reports, as well as the judge's authority in Islamic economic ijtihad under Article 790 of KHES. The findings indicate that Islamic accounting, which is grounded in the values of tawhid, justice, honesty, and accountability, differs fundamentally from conventional accounting in terms of philosophical foundations and reporting objectives. PSAK 109 serves as the primary standard for ZIS accounting in Indonesia, while the framework of Articles 788 and 789 of KHES provides a more specific legal framework regarding the components that must be disclosed in ZIS and Qardh financial reports. Several challenges remain in the implementation of ZIS and Qardh accounting, including limited human resource capacity, the absence of comprehensive corporate zakat standards, and the need for harmonization between PSAK and AAOIFI international standards. This study contributes to the development of Islamic accounting literature, particularly in the context of Indonesian Islamic economic law.

Keywords: Islamic Accounting, Zakat, Infaq, Sadaqah, Qardh, PSAK 109, KHES

Abstrak
Artikel ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai akuntansi syariah dengan fokus pada Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Qardh berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini mengkaji fondasi konseptual akuntansi syariah, dasar hukum ZIS dan Qardh, standar pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan ZIS dan Qardh, serta kewenangan hakim dalam ijtihad ekonomi syariah berdasarkan Pasal 790 KHES. Temuan menunjukkan bahwa akuntansi syariah yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban berbeda secara fundamental dari akuntansi konvensional dalam hal landasan filosofis dan tujuan pelaporan. PSAK 109 menjadi standar utama akuntansi ZIS di Indonesia, sementara kerangka Pasal 788 dan 789 KHES memberikan landasan hukum yang lebih spesifik tentang komponen yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan ZIS dan Qardh. Masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi akuntansi ZIS dan Qardh, di antaranya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketiadaan standar zakat perusahaan yang komprehensif, serta perlunya harmonisasi antara PSAK dan standar internasional AAOIFI. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi syariah, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah Indonesia.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Zakat, Infak, Sedekah, Qardh, PSAK 109, KHES

1. Pendahuluan
Akuntansi syariah merupakan bidang ilmu yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dunia. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang bersifat value-free dan tidak terikat pada dimensi moral atau agama tertentu, akuntansi syariah mengintegrasikan nilai-nilai keislaman sebagai komponen intrinsik dari seluruh proses pelaporan keuangan (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Dalam perspektif Islam, akuntansi bukan sekadar alat teknis untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, melainkan juga merupakan metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Wadhan, 2013).
Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Potensi zakat di Indonesia sangat besar; menurut studi oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2021, potensi zakat di Indonesia mencapai IDR 327,6 triliun per tahun (sekitar 24,5 miliar USD), namun hanya 5% dari potensi dana zakat yang saat ini disalurkan melalui lembaga zakat (Factors Affecting the Implementation of Zakat Accounting in Indonesia, 2023). Kesenjangan yang signifikan ini menunjukkan perlunya pengelolaan ZIS yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Qardh sebagai instrumen pinjaman kebajikan dalam Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan fungsi sosial lembaga keuangan syariah. Bank syariah dituntut untuk mendukung pemenuhan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam, termasuk mencapai kesejahteraan (falah) bagi masyarakat umum, di samping menawarkan jasa-jasa keuangan syariah kepada masyarakat Muslim (Andrean, 2023).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai instrumen hukum positif di Indonesia memberikan kerangka regulasi yang penting bagi pengelolaan ZIS dan Qardh. Pasal 788 hingga 790 KHES secara khusus mengatur tentang laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, laporan sumber dan penggunaan dana Qardh, serta kewenangan hakim dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah. Kerangka regulasi ini perlu dipahami secara komprehensif oleh para praktisi dan akademisi akuntansi syariah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji fondasi konseptual dan regulasi akuntansi syariah di Indonesia; (2) menganalisis perlakuan akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109 dan KHES Pasal 788; (3) menganalisis perlakuan akuntansi Qardh berdasarkan PSAK dan KHES Pasal 789; (4) mengkaji kewenangan hakim dalam ijtihad ekonomi syariah berdasarkan Pasal 790 KHES; serta (5) mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangan akuntansi ZIS dan Qardh di Indonesia.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review) yang bersifat komprehensif dan sistematis. Sumber data primer meliputi standar akuntansi syariah (PSAK 109, PSAK 101, PSAK 112), regulasi terkait (UU No. 23 Tahun 2011, KHES), serta standar internasional (AAOIFI FAS No. 9). Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks, laporan lembaga, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.
Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur yang dikaji, meliputi perspektif fikih muamalah, hukum positif, dan standar akuntansi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai akuntansi ZIS dan Qardh dalam konteks hukum ekonomi syariah Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Fondasi Akuntansi Syariah
3.1.1 Konsep Dasar dan Hakikat Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhasanah, 2018). Lebih spesifik lagi, akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan munfiq (Purnomo & Zahra, 2022). Dalam konteks yang lebih luas, akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Wadhan, 2013).
Hakikat akuntansi syariah bertumpu pada konsep amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, Islam telah mengatur tentang pencatatan akuntansi secara transparan dan akuntabel (Hasan et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa akuntansi dalam Islam bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan merupakan bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Akuntansi syariah merupakan salah satu bagian yang selalu dikaji dalam Islam, yang berarti makna dari akuntansi itu sendiri diserahkan kepada pola pikir manusia yang nantinya akan dikembangkan, sehingga dari itu semua dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keislaman ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat dalam Islam (Munir & Zidna, 2021).

3.1.2 Prinsip-Prinsip Utama Akuntansi Syariah
Prinsip-prinsip umum akuntansi syariah yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syariah meliputi: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran (Wadhan, 2013). Prinsip pertanggungjawaban mengharuskan setiap entitas syariah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepada Allah SWT. Prinsip keadilan menuntut bahwa informasi laba dan prosedur akuntansi harus menyajikan pernyataan yang benar dan akurat, didasari data akuntansi yang layak, tidak bias, dan tidak memihak pada kepentingan tertentu (Wadhan, 2013).
Tujuan akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan (Ningayutasari et al., 2023). Akuntansi syariah juga harus mampu memberikan informasi tentang ketaatan suatu organisasi terhadap syariat Islam serta informasi yang berisi pengeluaran dan penerimaan yang dilarang oleh ketentuan syariat Islam (Munir & Zidna, 2021).
Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah mencakup relevansi, keandalan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan syariah harus mampu menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, serta relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam (Marlina et al., 2023). Selain itu, laporan keuangan syariah juga harus memenuhi prinsip materialitas dan amalgamasi, offsetting, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian (Afif & Hosen, 2022).

3.1.3 Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah
Perbedaan mendasar antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah terletak pada landasan filosofis dan tujuan pelaporan. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFRS menginterpretasikan tujuan pelaporan keuangan secara berbeda: AAOIFI menjadikan prinsip syariah sebagai komponen intrinsik dari pelaporan keuangan, sedangkan IFRS menerapkan netralitas pelaporan keuangan dari agama atau komponen standar tertentu (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Akuntansi konvensional bersifat value-free dan tidak peduli dengan isu-isu seperti keadilan atau etika, sementara akuntansi syariah memiliki "mete rule" yaitu hukum syariat yang digambarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits (Wadhan, 2013).
Dari sisi komponen laporan keuangan, entitas syariah memiliki laporan keuangan tambahan yang tidak dimiliki entitas konvensional, yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (PSAK No. 101 dan Standar AAOIFI No. 1) (Septyan, 2016). Selain itu, dalam laporan posisi keuangan entitas syariah, ekuitas pemegang rekening investasi dilaporkan sebagai akun dana syirkah temporer antara liabilitas dan ekuitas, dan tidak dimasukkan dalam liabilitas maupun ekuitas (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Perbedaan lainnya terletak pada pemisahan dana: entitas syariah wajib menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam laporan keuangan (Handayani, 2019).

3.1.4 Nilai-Nilai Islam sebagai Landasan Akuntansi Syariah
Nilai-nilai Islam yang menjadi landasan akuntansi syariah mencakup dimensi tauhid (keesaan Allah), keadilan ('adl), kejujuran (amanah), dan pertanggungjawaban (mas'uliyyah). Upaya untuk menemukan format teori dan praktik ekonomi Islam (akuntansi Islam) harus didasarkan pada Islam sebagai sesuatu yang integral, yang kemudian direduksi ke bagian yang lebih operasional, seperti bagaimana mengatur zakat, bagaimana menangani riba, dan sebagainya (Marlina et al., 2023).
Dalam konteks maqasid al-syariah, penggunaan Maqasid ul-Shariah sebagai ukuran kepatuhan syariah mengarah pada pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana makna syariah dan nilai-nilainya dapat diintegrasikan ke dalam tuntutan pelaporan keuangan, sehingga menawarkan konvergensi yang lebih besar antara etika dan regulasi akuntansi di antara lembaga keuangan Islam (Mukhlısın, 2020). Implementasi maqasid syariah dalam penyusunan laporan keuangan syariah mencakup tiga tingkatan: primer (dharuriyat), sekunder (tahsiniyah), dan tersier (hajiyat) (Wijandari, 2024).

3.2 Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Syariah
3.2.1 Akuntansi pada Masa Peradaban Islam Klasik
Sejarah akuntansi dalam peradaban Islam klasik tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, Islam telah mengatur tentang pencatatan akuntansi secara transparan dan akuntabel, yang menjadi landasan normatif bagi praktik akuntansi dalam peradaban Islam (Nurhadi, 2019). Konsep zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan telah mendorong berkembangnya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terorganisir dalam institusi-institusi Islam klasik.

3.2.2 Perkembangan Akuntansi Syariah di Era Modern
Perkembangan akuntansi syariah di era modern dimulai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan Islam dan kebutuhan akan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Karya ini dimotori oleh AAOIFI di Bahrain, yang sudah dimulai perjuangan dan pengerjaannya sejak sekitar tahun 1990-an (Hasanah, 2017). AAOIFI merilis standar pertamanya tentang standar pelaporan keuangan Islam pada tahun 1991 dan hingga saat ini telah menerbitkan total 86 standar untuk industri keuangan Islam internasional, mencakup bidang akuntansi, audit, etika, tata kelola, dan syariah (Khatib, 2018). Standar-standar ini telah diadopsi oleh lebih dari 45 negara termasuk Indonesia (Megawati, 2018).

3.2.3 Akuntansi Syariah di Indonesia: Sejarah dan Dinamika
Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia dimulai secara formal pada tahun 2002 dengan diterbitkannya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Khatib, 2018). Dalam perkembangannya, PSAK 59 mendapat penyempurnaan dengan dikeluarkannya PSAK 101 tentang penyajian pelaporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (Wadhan, 2013).
Sebagai negara dengan sistem perbankan ganda (dual banking system), Indonesia menerapkan standar akuntansi lokal untuk lembaga keuangan konvensional dan syariah yang dikenal sebagai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) (Andari, 2019). Hingga saat ini, penerapan akuntansi syariah di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Syariah, yaitu PSAK 101 hingga PSAK 112 yang umumnya digunakan oleh semua entitas yang melakukan transaksi syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pasha & Sugianto, 2024).

3.3 Kerangka Regulasi Akuntansi Syariah di Indonesia
3.3.1 PSAK Syariah dan Perkembangannya
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) merupakan produk dari Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) yang mengatur transaksi syariah yang berlaku bagi pihak-pihak dalam transaksi tersebut. Saat ini transaksi syariah utama diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, tabarru', sukuk, zakat, wa'd, dan waqf (Pasha & Sugianto, 2024).
PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan standar yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia. Standar ini diterbitkan oleh IAI dan disahkan pada tahun 2010, menjadi efektif pada 1 Januari 2012 (Rusli et al., 2020). PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (Suwidya et al., 2023). Standar ini juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan good corporate governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan decency serta meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada lembaga amil zakat di Indonesia (Factors Affecting the Implementation of Zakat Accounting in Indonesia, 2023).

3.3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai Sumber Hukum
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu sumber hukum penting dalam akuntansi syariah di Indonesia. Standar akuntansi syariah di Indonesia banyak mengacu kepada fatwa MUI (Azlan & Serly, 2019), dan setiap standar akuntansi syariah yang diterbitkan oleh DSAK IAI harus mendapat persetujuan dari Dewan Standar Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Andari, 2019). Fatwa DSN-MUI menjadi landasan syariah bagi berbagai produk dan transaksi keuangan syariah, termasuk dalam hal pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan qardh.

3.3.3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Rujukan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan rujukan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. KHES menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS dan Qardh. Pasal 788 hingga 790 KHES secara khusus mengatur tentang laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, laporan sumber dan penggunaan dana Qardh, serta kewenangan hakim dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah.

3.3.4 Peran OJK dan Bank Indonesia dalam Pengawasan Akuntansi Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memainkan peran penting dalam pengawasan implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Bank Indonesia mengesahkan standar akuntansi yang digunakan oleh semua bank syariah, yang pertama kali diusulkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Mukhlısın & Antonio, 2018). Kebijakan akuntansi di Indonesia umumnya bekerja di bawah sistem yang dikontribusikan oleh upaya IAI sebagai penetap standar, Dewan Syariah Nasional sebagai ahli syariah, dan Bank Indonesia sebagai otoritas regulasi dan pengawasan (Perwiragama & Fauziyah, 2022).

3.4 Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS): Landasan Syariah dan Konseptual
3.4.1 Konsep Zakat dalam Islam
Zakat secara harfiah berarti pembersihan diri sebagai akibat dari kewajiban yang telah dibayarkan (Imamah, 2020). Secara etimologi, zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Hani & Sukma, 2024). Menurut hukum Islam (syara'), zakat adalah nama untuk suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Hadijah & Z, 2019). Dalam konteks akuntansi, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) (Fazrah et al., 2023).
Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat adalah ibadah maliyah (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Saramawati & Lubis, 2019). Zakat juga sering dianggap sebagai ma'lum min al-din bi al-dharurah, yaitu sesuatu yang sudah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama Islam (Handayani, 2019).
Zakat merupakan instrumen Islam yang digunakan untuk meningkatkan kesetaraan distribusi pendapatan dan kekayaan di antara umat Islam (Ramadhani et al., 2021). Tujuan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya (Siregar et al., 2021). Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), ZIS memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mauliyah, 2019).

3.4.2 Nisab, Haul, dan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan
Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakati, sementara haul adalah batas waktu kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Berdasarkan AAOIFI, terdapat dua metode untuk menghitung zakat perusahaan: metode pertama menggunakan metode aset bersih (net worth), sedangkan metode kedua menggunakan metode dana investasi bersih (Andrean, 2023). Mayoritas bank syariah di Bahrain dan Malaysia menggunakan net asset method (Septyan, 2016). Di Indonesia, hingga kini belum terdapat standar baku yang ditetapkan dan wajib diikuti oleh seluruh Bank Umum Syariah dalam hal metode perhitungan zakat perusahaan (Indah & Zainuddin, 2021).
Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan laba sebagai dasar perhitungan zakat tidak dipertimbangkan, dan disarankan agar perusahaan menggunakan aset sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan (Andriani & Purwanti, 2024). Zakat perusahaan dapat diakui ketika disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Andriani & Purwanti, 2024).

3.4.3 Mustahiq dan Ashnaf Zakat
Berdasarkan QS. At-Taubah: 60, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq): fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang terlilit utang), fisabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir). Penyaluran zakat kepada delapan golongan ini merupakan ketentuan syariah yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga pengelola zakat. Dalam laporan keuangan ZIS, penyaluran kepada masing-masing golongan ini harus dirinci secara jelas sebagaimana diatur dalam PSAK 109 (Purnomo & Zahra, 2022).

3.4.4 Konsep Infak dan Sedekah
Menurut PSAK No. 109, infak/sedekah adalah aset yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi (Yudiana, 2020). Infak tidak mengenal nisab dan merupakan hukum sunnah bagi seorang muslim, dikeluarkan oleh setiap mukmin, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah (Fatmawatie, 2023). Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak dan zakat karena sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan materi berupa harta (maal), tetapi juga dapat berupa ucapan (kalam) berbentuk nasihat atau peringatan yang baik serta perbuatan (amal) dalam bentuk bantuan berupa tenaga dan pikiran bagi yang membutuhkan (Pratama et al., 2023).
Perbedaan mendasar antara zakat, infak, dan sedekah terletak pada sifat kewajiban dan ketentuannya. Zakat bersifat wajib bagi seorang atau badan hukum (entitas) yang Muslim yang telah mencapai nisab dan haul, sementara infak dan sedekah bersifat sunnah sehingga pengeluarannya lebih bersifat sukarela sebagai bentuk ketakwaan dan kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT (Purnomo & Zahra, 2022).

3.4.5 Kelembagaan ZIS di Indonesia
BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam semua kegiatan pengelolaan zakat, dipandu oleh aturan yang berlaku (Robbani & Falikhatun, 2022). Berdasarkan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) BAZNAS di Indonesia, 70% tugasnya adalah membimbing dan mengawasi, dan sisanya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat (Megawati, 2018).
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan payung hukum yang lebih ketat dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Fazrah et al., 2023). Berdasarkan UU No. 23/2011, Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapatkan izin menteri atau pejabat yang berwenang dan memiliki rekomendasi dari BAZNAS kota/kabupaten (Syahara & Handayati, 2020).

3.5 Akuntansi ZIS: Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian
3.5.1 Kerangka Konseptual dan Tujuan Laporan Keuangan ZIS
Tujuan laporan keuangan ZIS menurut PSAK No. 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, serta memberikan informasi pelaksanaan zakat infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Aulia & Syafina, 2022). Laporan keuangan ZIS juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya (Pratama et al., 2023).

3.5.2 Pengakuan Dana ZIS
Berdasarkan PSAK 109, zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat (Utami et al., 2023). Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infaq/sedekah dilakukan pada saat kas atau aset non-kas diterima (Pratama et al., 2023). Terdapat perdebatan mengenai penggunaan dasar kas versus akrual dalam pelaporan ZIS. Kebanyakan dari hasil penelitian dari berbagai BAZIS di Indonesia menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan masih menggunakan metode nilai dasar tunai (cash basis) yang hanya melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana ZIS saja, sehingga tidak sesuai dengan standar pelaporan yang berbasis PSAK 109 (Habib, 2016).
Dana infak dan sedekah terikat (muqayyadah) adalah dana yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) oleh pemberi dana. Pengakuan dana infak/sedekah terikat dilakukan pada saat kas atau aset non-kas diterima, dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat (Pratama et al., 2023). Pengakuan aset non-kas yang diterima sebagai ZIS dilakukan berdasarkan nilai wajar pada saat diterima (Handayani, 2019).

3.5.3 Penyajian Dana ZIS dalam Laporan Keuangan
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) (Handayani, 2019). Pemisahan terhadap akun pada setiap posisi keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari penerimaan dan pengeluaran lebih detail atau komprehensif (Handayani, 2019).
PSAK 109 memuat lima laporan keuangan yang harus disajikan oleh amil zakat: laporan posisi keuangan (neraca), laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Sudirman et al., 2020). Penyajian laporan perubahan dana ZIS dan dana amil oleh amil mencakup pos-pos: dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya (Anggraini et al., 2023).

3.6 Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana ZIS (Pasal 788 KHES)
3.6.1 Periode yang Dicakup oleh Laporan ZIS (Pasal 788 Huruf a)
Penentuan periode akuntansi ZIS berkaitan erat dengan konsep haul dalam fikih zakat. Laporan ZIS harus mencakup periode yang jelas dan konsisten untuk memungkinkan perbandingan antar periode. Dalam praktiknya, lembaga amil zakat di Indonesia umumnya menyusun laporan keuangan secara tahunan, meskipun beberapa juga menyusun laporan bulanan atau kuartalan untuk keperluan internal dan pelaporan kepada BAZNAS (Munir & Zidna, 2021).

3.6.2 Dasar Penentuan Zakat Pemegang Saham (Pasal 788 Huruf b)
Zakat perusahaan atas nama pemegang saham merupakan isu yang masih diperdebatkan dalam fikih kontemporer. Implementasi zakat pada perusahaan masih menjadi perdebatan di Indonesia (Andriani & Purwanti, 2024). Standar akuntansi untuk dana zakat terbatas pada penyajian laporan dana zakat saja, sementara pengakuan, perhitungan, dan pengungkapan zakat perusahaan belum menjadi isu dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI (Andriani & Purwanti, 2024).
Terdapat dua metode utama dalam menghitung zakat perusahaan yang dapat diterapkan untuk zakat pemegang saham: metode aset bersih (net worth) dan metode dana investasi bersih (Saramawati & Lubis, 2019). AAOIFI dalam FAS No. 9 menetapkan bahwa pembayaran zakat perusahaan dapat didasarkan pada dua metode ini (Saramawati & Lubis, 2019). Zakat perusahaan dapat diakui ketika disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Andriani & Purwanti, 2024). Jika laba ditahan tidak mencukupi untuk membayar zakat dan pajak, perlakuan akuntansi mengharuskan pencatatan sebagai piutang dari pemegang saham (Andriani & Purwanti, 2024).

3.6.3 Rincian Sumber Dana ZIS (Pasal 788 Huruf c)
Sumber dana ZIS dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: penerimaan zakat mal dari muzakki individu, penerimaan zakat perusahaan (zakat tijarah), penerimaan infak terikat dan tidak terikat, penerimaan sedekah umum, bagi hasil atas penempatan dana ZIS, penerimaan ZIS dalam bentuk non-kas, dan dana ZIS yang dikembalikan oleh penerima (Purnomo & Zahra, 2022). Dalam laporan keuangan, setiap sumber dana ini harus dirinci secara jelas untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas (Suhaidar et al., 2021).
Dana ZIS yang belum tersalurkan dapat ditempatkan pada instrumen keuangan syariah yang menghasilkan bagi hasil. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil (Rusli et al., 2020).

3.6.4 Dana ZIS yang Disalurkan dan Belum Disalurkan (Pasal 788 Huruf d dan e)
Penyaluran ZIS harus diklasifikasikan berdasarkan delapan golongan mustahiq sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah: 60. Dalam laporan keuangan, penyaluran kepada masing-masing golongan ini harus dirinci secara jelas. Agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan (Pratama et al., 2023).
Dana ZIS yang belum tersalurkan pada akhir periode merupakan informasi penting yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dana ini mencerminkan kemampuan lembaga amil zakat dalam menyalurkan dana yang terkumpul kepada mustahiq yang berhak. Dana ZIS yang belum tersalurkan dapat ditempatkan pada instrumen keuangan syariah yang diperbolehkan, seperti deposito syariah atau sukuk, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh mengorbankan kepentingan mustahiq.

3.6.5 Nama dan Identitas Pengelola Dana ZIS (Pasal 788 Huruf f)
Penyerahan dana ZIS kepada pengelola lain merupakan praktik yang umum terjadi dalam ekosistem pengelolaan zakat di Indonesia. LAZ wajib melaporkan semua kegiatan yang ada termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (Munir & Zidna, 2021). Dalam hal ini, nama dan identitas pengelola dana ZIS yang menerima pelimpahan harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 788 Huruf f KHES.

3.7 Pengungkapan Laporan ZIS: Prinsip, Standar, dan Implementasi
3.7.1 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi adalah pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan masyarakat harus tahu kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan (Imamah, 2020). Transparansi sangat penting terutama dalam hal pengelolaan dana zakat, di mana kepercayaan masyarakat terletak pada transparansinya laporan keuangan sebuah lembaga atau organisasi (Imamah, 2020). Ketika muzakki melihat adanya transparansi dana zakat, secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat dan akan beralih dalam pembayarannya yang semula masih bersifat tradisional menuju lembaga zakat (Imamah, 2020).
Akuntabilitas laporan keuangan merupakan manifestasi tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Allah SWT (Nurhasanah, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa persepsi muzakki tentang praktik manajemen dan transparansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan dalam membayar zakat melalui lembaga zakat (Robbani & Falikhatun, 2022).

3.7.2 Standar Pengungkapan ZIS Berdasarkan PSAK 109
PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "amil", adalah organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infak/sedekah (Suhaidar et al., 2021). PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan mendistribusikan ZIS tetapi bukan merupakan kegiatan utamanya; untuk entitas tersebut, mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah (Purnomo & Zahra, 2022).
Perbandingan antara PSAK 109 dan FAS (9) AAOIFI menunjukkan beberapa perbedaan penting. PSAK 109 membedakan pengukuran zakat, infak, dan sedekah, sementara FAS (9) AAOIFI tidak mengatur hal tersebut (Sudirman et al., 2020). Selain itu, PSAK 109 dan FAS (9) AAOIFI belum memuat As-Sunnah/Al-Hadits dan belum merujuk pada argumen fikih (Sudirman et al., 2020).

3.7.3 Audit dan Verifikasi Laporan ZIS
Audit laporan ZIS merupakan salah satu langkah paling krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat (Potton, 2023). Lembaga amil zakat diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Kementerian Agama (Kristanto, 2024). Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan ZIS. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah (Segarawasesa, 2021).

3.8 Qardh dalam Perspektif Syariah dan Akuntansi
3.8.1 Konsep Qardh dalam Fikih Muamalah
Qardh merupakan akad pinjaman yang bersifat sosial dan kebajikan dalam Islam. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, Qardh adalah pemberian pinjaman kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan finansial. Transaksi non-komersial syariah dilakukan, antara lain, dalam bentuk penyediaan dana pinjaman atau talangan (Qardh) untuk pengumpulan dan distribusi dana sosial (seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah) (Saadah, 2022).
Batas antara Qardh dan riba sangat penting untuk dijaga dalam praktik keuangan syariah. Kecuali disepakati bersama, biaya yang dikeluarkan selama pembiayaan Qardh tidak dapat dianggap sebagai bagian dari pembiayaan utang tanpa bunga (Qadri et al., 2022). Dengan demikian, Qardh harus benar-benar bebas dari unsur riba dalam segala bentuknya.

3.8.2 Qardh al-Hasan: Konsep dan Implementasi
Qardh al-Hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan finansial apapun. Dalam konteks lembaga keuangan syariah modern, Qardh al-Hasan merupakan salah satu produk yang mencerminkan komitmen lembaga terhadap fungsi sosialnya. Bank syariah yang mengikuti standar akuntansi AAOIFI lebih sadar sosial daripada yang menerapkan IFRS, karena mereka bersedia menanggung risiko Qardh tanpa manfaat ekonomi yang telah ditentukan dari pendanaan tersebut (Perwiragama & Fauziyah, 2022).
Sumber dana Qardh al-Hasan di lembaga keuangan syariah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dana zakat, dana infak/sedekah, dana modal sendiri lembaga, wakaf tunai, dan dana sosial lainnya. Kontribusi bank syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam dapat dijalankan melalui pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor zakat dan sektor Corporate Social Responsibility (CSR) (Andrean, 2023).

3.8.3 Jenis-Jenis Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah
Qardh talangan haji merupakan salah satu produk Qardh yang populer di perbankan syariah Indonesia. Dalam konteks pembiayaan haji, al-Qardh financing telah terbukti membantu calon jamaah haji untuk mendapatkan nomor porsi haji lebih cepat, dan setelah pembiayaan al-Qardh dilunasi, jamaah haji berangkat ke tanah suci dengan istita'ah (Fithria, 2022). Pembiayaan haji ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 29/2002.
Qardh juga dapat digunakan dalam transaksi multiakad, di mana Qardh dikombinasikan dengan akad lain seperti wakalah, ijarah, atau murabahah. Semua fintech syariah P2P lending di Indonesia menerapkan kontrak syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, termasuk al-bai' (murabahah), ijarah, mudharabah, musharakah, wakalah bil ujrah, dan kontrak Qardh (Fithria, 2022).

3.9 Akuntansi Qardh: Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian
3.9.1 Kerangka Konseptual Akuntansi Qardh
Akuntansi Qardh memiliki karakteristik yang unik karena Qardh bukan merupakan instrumen pembiayaan komersial, melainkan instrumen sosial yang tidak menghasilkan pendapatan bagi pemberi pinjaman. Dalam laporan keuangan syariah, laporan sumber dan penggunaan dana Qardh merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang khas bagi entitas syariah (Wadhan, 2013). Terdapat hubungan yang erat antara akuntansi Qardh dan akuntansi ZIS, terutama karena dana ZIS dapat menjadi sumber pembiayaan Qardh al-Hasan (Mukhlısın & Antonio, 2018).

3.9.2 Pengakuan dan Pengukuran Dana Qardh
Pengakuan awal penerimaan dana Qardh dilakukan pada saat dana diterima dari sumber pembiayaan. Piutang Qardh diukur pada nilai nominal, yaitu sebesar jumlah yang dipinjamkan kepada penerima Qardh. Hal ini berbeda dengan piutang pembiayaan komersial yang dapat diukur berdasarkan nilai kini dari arus kas masa depan. Pengukuran pada nilai nominal ini mencerminkan sifat Qardh sebagai pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan sebesar jumlah yang dipinjam.
Pengakuan piutang Qardh yang diragukan merupakan salah satu tantangan dalam akuntansi Qardh, terutama karena Qardh al-Hasan tidak memiliki jaminan yang kuat. Penyisihan kerugian piutang Qardh harus dibentuk berdasarkan estimasi yang wajar atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut.

3.9.3 Penyajian Dana Qardh dalam Laporan Keuangan
Format laporan keuangan bank syariah mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana Qardh al-Hasan, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (Wadhan, 2013). Laporan sumber dan penggunaan dana Qardh merupakan komponen laporan keuangan yang khas bagi entitas syariah dan tidak ditemukan dalam laporan keuangan konvensional.

3.10 Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Qardh (Pasal 789 KHES)
3.10.1 Komponen Utama Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh
Laporan sumber dan penggunaan dana Qardh merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh entitas syariah. Laporan ini mencakup informasi tentang saldo awal dan akhir dana Qardh, sumber-sumber penerimaan dana Qardh, penyaluran dana Qardh kepada penerima, dan pengembalian dana Qardh dari penerima. Pasal 789 KHES mengatur secara spesifik tentang komponen-komponen yang harus disajikan dalam laporan ini.

3.10.2 Sumber-Sumber Dana Qardh al-Hasan (Pasal 789 Huruf b)
Dana Qardh al-Hasan dapat bersumber dari berbagai sumber, termasuk dana zakat, dana infak/sedekah, dana modal sendiri lembaga, wakaf tunai, dan dana sosial lainnya. Pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor zakat dan sektor Corporate Social Responsibility (CSR), dapat menjadi sumber pembiayaan Qardh al-Hasan (Andrean, 2023). Pada era digital, pembiayaan tersebut dapat disalurkan melalui platform financial technology (Andrean, 2023).
Penggunaan dana zakat sebagai sumber pembiayaan Qardh merupakan isu yang kontroversial dalam fikih. Beberapa ulama memperbolehkan penggunaan dana zakat untuk Qardh al-Hasan sebagai bentuk zakat produktif, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan syariah tentang penyaluran zakat kepada mustahiq (Pamuncak et al., 2018). Dalam praktiknya, lembaga amil zakat di Indonesia umumnya memisahkan dana zakat dari dana Qardh untuk menghindari kerancuan dalam pelaporan.

3.10.3 Jumlah Dana yang Disalurkan dan Sumber yang Diterima (Pasal 789 Huruf c)
Qardh untuk modal usaha mikro merupakan salah satu bentuk Qardh yang paling banyak digunakan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agar lebih kompetitif, UMKM penerima manfaat tidak hanya mendapat akses pembiayaan saja, tetapi juga pemberdayaan usaha di luar aspek pembiayaan seperti pelatihan dan sebagainya (Andrean, 2023). Penyajian Qardh talangan haji dalam laporan keuangan harus memperhatikan ketentuan PSAK yang berlaku dan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan haji.

3.11 Kewenangan Hakim dalam Ijtihad Ekonomi Syariah (Pasal 790 KHES)
3.11.1 Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah
Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Kompetensi ini diperluas melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS dan Qardh. Pasal 790 KHES memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang belum diatur secara eksplisit dalam KHES.

3.11.2 Ijtihad Hakim dalam Hukum Ekonomi Islam
Ijtihad hakim dalam hukum ekonomi Islam merupakan upaya penggalian dan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber hukum yang ada. Dalam konteks ekonomi syariah, ijtihad hakim harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang fikih muamalah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pasal 790 KHES memberikan landasan hukum bagi hakim untuk melakukan ijtihad ini dalam menyelesaikan sengketa ZIS dan Qardh.

3.11.3 Sengketa Pengelolaan Dana ZIS dan Qardh al-Hasan
Sengketa pengelolaan dana ZIS dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk sengketa antara muzakki dan amil, sengketa antara amil dan mustahiq, serta sengketa antara lembaga amil zakat dengan pihak ketiga. Dalam menyelesaikan sengketa ini, hakim harus mempertimbangkan ketentuan PSAK 109, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan prinsip-prinsip fikih zakat yang relevan.
Sengketa Qardh al-Hasan yang paling umum adalah kasus gagal bayar oleh penerima Qardh. Dalam menyelesaikan sengketa ini, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih tentang Qardh, termasuk ketentuan tentang penundaan pembayaran bagi pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Pasal 790 KHES memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam menentukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

3.11.4 Harmonisasi KHES dengan Regulasi Lainnya
Harmonisasi KHES dengan berbagai regulasi lainnya merupakan tantangan penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. KHES harus diharmonisasikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan berbagai Peraturan OJK yang mengatur lembaga keuangan syariah. Harmonisasi ini penting untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

3.12 Tata Kelola, Sistem Informasi, dan Kinerja ZIS dan Qardh
3.12.1 Prinsip-Prinsip Tata Kelola dalam Pengelolaan ZIS
PSAK 109 bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan good corporate governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan decency (Factors Affecting the Implementation of Zakat Accounting in Indonesia, 2023). Adanya keseragaman laporan keuangan berdasarkan PSAK ini juga untuk memenuhi ketentuan good governance yaitu transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency (Nurlatifah & Widyatami, 2020).

3.12.2 Teknologi Pengelolaan dan Pelaporan ZIS
Pengumpulan ZIS melalui fintech memiliki dampak positif yang ditunjukkan oleh peningkatan penerimaan zakat yang dilakukan melalui fintech dibandingkan non-fintech (Ramadhani et al., 2021). Penyelesaian masalah terkait rendahnya akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia dapat diatasi melalui penerapan financial technology dalam pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat (Ramadhani et al., 2021).
Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dalam penyaluran ZIS. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi penyaluran ZIS dapat direkam secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan pemantauan real-time oleh muzakki dan pemangku kepentingan lainnya.

3.12.3 Indikator Kinerja Utama Pengelolaan ZIS
Potensi zakat di Indonesia mencapai IDR 327,6 triliun per tahun, namun hanya 5% dari potensi dana zakat yang saat ini disalurkan melalui lembaga zakat (Factors Affecting the Implementation of Zakat Accounting in Indonesia, 2023). Kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat ini menjadi indikator kinerja utama yang harus terus diperbaiki. Rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pada variabel kontrol memiliki pengaruh positif terhadap distribusi zakat (Amaliah, 2023).

3.13 Perbandingan Standar Akuntansi ZIS dan Qardh
3.13.1 PSAK 109 versus AAOIFI FAS No. 9
FAS No. 9 AAOIFI mengatur secara komprehensif tentang perlakuan akuntansi zakat lembaga keuangan Islam dalam aspek perhitungan (pengukuran) (Andriani & Purwanti, 2024). Terdapat beberapa perbedaan penting antara standar AAOIFI dan PSAK Syariah. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada harmonisasi antara FAS AAOIFI dan SAK dalam tingkat de jure maupun de facto (Andari, 2019). Praktik akuntansi bank syariah Indonesia tidak selaras dengan FAS AAOIFI (Andari, 2019).
Dalam perkembangannya, pada tahun 2022 IAI menerbitkan pemutakhiran PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, yang dikenal sebagai PSAK 409 (Hani & Sukma, 2024). Dengan pemutakhiran ini, prinsip pembukuan akan dianut dalam penyelenggaraan laporan transaksi zakat dan infaq/sedekah (Potton, 2023).

3.13.2 Standar Pelaporan ZIS di Negara-Negara Muslim
Di Malaysia, Malaysian Accounting Standard Board (MASB) menerbitkan Technical Release i-1 "Accounting for Zakat on Business" yang berlaku sejak Juli 2006 (Andriani & Mairijani, 2018). Arab Saudi memiliki sistem zakat yang terintegrasi dengan sistem perpajakan melalui Department of Zakat and Income Tax (DZIT) (Andriani & Mairijani, 2018). Selain itu, Accounting Standard for Zakat (AS-013) juga ditetapkan oleh Saudi Organization of Certified Public Accountant (SOCPA) pada tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan profit harus menerapkan AS-013 (Andriani & Mairijani, 2019).

3.14 Tantangan dan Prospek Akuntansi ZIS dan Qardh
3.14.1 Tantangan dalam Implementasi Akuntansi ZIS
Rendahnya kesadaran muzakki dan kepatuhan zakat korporat merupakan tantangan utama dalam pengembangan akuntansi ZIS di Indonesia. Kepatuhan dalam membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan isu fundamental yang terjadi di Indonesia (Robbani & Falikhatun, 2022).
Kapasitas sumber daya manusia (SDM) akuntansi syariah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi akuntansi ZIS di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang baik terhadap implementasi akuntansi zakat PSAK 109, sementara komitmen dan perangkat pendukung memiliki pengaruh yang kecil (Factors Affecting the Implementation of Zakat Accounting in Indonesia, 2023). Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian lembaga keuangan syariah adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumber daya manusia (Pratama et al., 2023).
Keterbatasan standar akuntansi ZIS yang komprehensif juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. PSAK 109 tidak mengatur zakat perusahaan, melainkan merupakan panduan bagi lembaga yang mengelola dana zakat dan infaq/sedekah di Indonesia (Andriani & Purwanti, 2024). Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaporan zakat perusahaan di Indonesia.

3.14.2 Isu-Isu Kontemporer dalam Akuntansi ZIS dan Qardh
Perkembangan aset digital seperti cryptocurrency menimbulkan tantangan baru dalam akuntansi ZIS. Pertanyaan tentang apakah cryptocurrency merupakan objek zakat dan bagaimana cara menghitung nisab dan haulnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi keuangan syariah.
Fintech syariah melalui skema pinjaman online tanpa bunga dapat mengurangi dampak buruk dari skema konvensional (Qadri et al., 2022). Dari perspektif praxis, penelitian ini membantu meningkatkan pengetahuan publik tentang menghindari penggunaan mekanisme pinjaman online konvensional yang tidak sah (Qadri et al., 2022). Namun, tantangan regulasi dan kepatuhan syariah dalam ekosistem fintech masih perlu diatasi.

3.14.3 Prospek dan Masa Depan Akuntansi ZIS dan Qardh
Akuntansi ZIS memiliki peran penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. ZIS dan SDGs mencakup lima hal penting yang saling berkaitan (Mauliyah, 2019). Akuntan syariah memiliki ekspektasi yang lebih besar untuk berperan di Indonesia dalam penggunaan pasar modal Islam dan memiliki peran signifikan dalam pendanaan proyek infrastruktur (Mauliyah, 2019).
Qardh memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan inklusif yang dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke pembiayaan komersial. Pengembangan platform digital untuk Qardh al-Hasan akan memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan biaya operasional yang lebih rendah.
Visi akuntansi syariah Indonesia 2045 harus mencakup pengembangan standar akuntansi ZIS dan Qardh yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas SDM akuntansi syariah, dan pengembangan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS dan Qardh. Pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih komprehensif dan harmonisasi dengan standar internasional seperti AAOIFI akan menjadi kunci keberhasilan akuntansi syariah Indonesia di masa depan (Mukhlısın et al., 2015).

4. Kesimpulan
Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, akuntansi syariah memiliki fondasi filosofis dan nilai yang berbeda secara fundamental dari akuntansi konvensional, dengan bertumpu pada prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kerangka regulasi akuntansi syariah di Indonesia melibatkan peran IAI, DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, dan KHES sebagai instrumen hukum positif yang saling melengkapi.
Kedua, PSAK 109 sebagai standar utama akuntansi ZIS di Indonesia mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS secara komprehensif. Pasal 788 KHES memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik tentang informasi yang harus diungkapkan dalam laporan ZIS, meliputi periode yang dicakup, dasar penentuan zakat pemegang saham, rincian sumber dana, dana yang disalurkan, dana yang belum disalurkan, serta nama dan identitas pengelola dana ZIS.
Ketiga, akuntansi Qardh memiliki karakteristik unik sebagai instrumen sosial non-komersial yang tidak menghasilkan pendapatan. Pasal 789 KHES mengatur komponen laporan sumber dan penggunaan dana Qardh, sementara isu penggunaan dana zakat sebagai sumber Qardh al-Hasan masih menjadi perdebatan fikih yang memerlukan kajian lebih mendalam.
Keempat, Pasal 790 KHES memberikan kewenangan penting kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS dan Qardh, yang belum diatur secara eksplisit dalam KHES.
Kelima, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi akuntansi ZIS dan Qardh, di antaranya keterbatasan kapasitas SDM, ketiadaan standar zakat perusahaan yang komprehensif, rendahnya kepatuhan zakat korporat, serta perlunya harmonisasi antara PSAK dan standar internasional AAOIFI.
Implikasi dari kajian ini mencakup perlunya pengembangan standar akuntansi ZIS dan Qardh yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas SDM akuntansi syariah, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS dan Qardh, serta harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Daftar Pustaka
Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris pada Koperasi Syariah di Aceh Besar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 200–212. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554
Afif, A., & Hosen, Muh. N. (2022). The Implementation of Sharia Banking in Indonesia Pertaining Sustainable Sharia Measurement. Al Qalam, 39(1), 55–75. https://doi.org/10.32678/alqalam.v39i1.5677
Agustinawati, V. (2018). Understanding "Trust" in the Practice of Amil Zakat Accountability Organization of Nurul Hayat. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 83(11), 181–187. https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-11.21
Amaliah, F. (2023). Analysis of Financial Performance, Efficiency, and Organizational Growth of Zakat Management Organizations on Zakat Collection in Indonesia. Kontigensi Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(2), 418–428. https://doi.org/10.56457/jimk.v11i2.371
Analysis of Islamic Banking Accounting Barriers in Samarinda City. (2022). International Journal of Social Science and Human Research, 05(07). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-05
Anas, A. D. S., & Sigid, S. E. P. (2024). Analysis of the Development of Zakat Accounting Research: A Bibliometric Approach. Journal La Bisecoman, 5(2), 239–252. https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v5i2.1153
Andari, D. (2019). Harmonization of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence of the Adoption of FAS No. 17 in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 51–70. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861
Andari, R. D., Hurriyaturrohman, H., & Azis, A. D. (2023). Analisis Penerapan Akuntabilitas PSAK 109, Tata Kelola dan Efektivitas Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(2), 2224. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.4121
Andini, S., Sudarma, M., Mardiati, E., & Iqbal, S. (2023). Sharia Governance and Compliance Towards the Financial Statement Quality of Islamic Banking. 102–111. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_11
Andrean, R. (2023). Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860
Andriani, A., & Mairijani, M. (2019). Strengthening Corporate Zakat Policy in Indonesia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 12(1), 58. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.2718
Andriani, A., & Purwanti, L. (2024). Accounting Treatment for Corporate Zakat in Indonesia. International Journal of Applied Economics Accounting and Management (IJAEAM), 2(3), 151–168. https://doi.org/10.59890/ijaeam.v2i3.1734
Andriani, Mr., & Mairijani, Mr. (2018). Regulations on Supporting the Business Zakat Implementation in Indonesia. https://doi.org/10.2991/icied-17.2018.27
Anggraini, R., Prastyaji, A. N., Gusra, R. A., & Damayanti, R. E. (2023). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan dalam Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 2(1), 119–130. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.152
Asmuin, A. (2023). Accountability and Transparency of Financial Statements of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Magelang Regency in Maximizing Zakat Potential. Journal Transnational Universal Studies, 1(2), 75–82. https://doi.org/10.58631/jtus.v1i2.13
Aulia, J. L., & Syafina, L. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Aktiva, 3(2), 213–219. https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3062
Azlan, F. Y., & Serly, V. (2019). Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1604–1616. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.165
Factors Affecting the Implementation of Zakat Accounting in Indonesia. (2023). Asia-Pacific Management Accounting Journal, 18(3). https://doi.org/10.24191/apmaj.v18i3-15
Fatmawatie, N. (2023). Analysis of the Implementation of Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) Accounting in terms of PSAK 101 and PSAK 109. Journal of Islamic Economics Perspectives, 5(2), 69–76. https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.125
Fazrah, Y., Nasution, Y. S. J., & Lubis, A. W. (2023). Penerapan Informasi Akuntansi dan Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Medan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2793. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8780
Fithria, A. (2022). Exploring the Application of Sharia Contracts on Islamic Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(6), 31–56. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327
Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. JABE (Journal of Accounting and Business Education), 1(1), 1. https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725
Hadijah, S., & Z, M. S. (2019). Analysis of Management and Application of Zakat Accounting by National Amil Agency of Majene Regency Year 2014-2016. https://doi.org/10.2991/icmemm-18.2019.25
Handayani, S. (2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 191–202. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2126
Hani, S. I. P., & Sukma, P. (2024). Analysis of the Implementation of PSAK 409 in Enhancing Accountability and Transparency of Zakat Management Organizations Case Study on the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Mataram City. International Conference of Business and Social Sciences, 1024–1037. https://doi.org/10.24034/icobuss.v4i1.586
Hasan, Z., Zakiyah, M., & Mustofa, M. (2023). Analisis Pelaporan Dana Non Halal di BAZNAS Banyuwangi. Mazinda Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(2), 28–38. https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3550
Hasanah, N. (2017). Akuntansi Syariah di Indonesia Prospek dan Tantangannya di Masa Depan. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, 8(1), 176. https://doi.org/10.24014/af.v8i1.3809
Imamah, N. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Shariah Compliance, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pemalang). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 15(2), 1–11. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1620
Indah, I., & Zainuddin, Z. (2021). Potensi Zakat Perbankan Syariah di Indonesia. Tamwil, 7(1), 10. https://doi.org/10.31958/jtm.v7i1.2270
Khatib, A. S. E. (2018). Accounting Standards for Islamic Financial Institutions in United Kingdom and Indonesia. Revista De Negócios, 21(2), 7. https://doi.org/10.7867/1980-4431.2016v21n2p7-24
Kristanto, P. M. (2024). Sharia Economic Law Review on Zakat Institution Audits by Public Accountants. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 1083–1093. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.22109
Marlina, N., Permana, R. B., Rosmanidar, E., & Usdeldi, U. (2023). Analysis of the Basic Framework for the Preparation and Presentation of Sharia Entity Financial Statements (KDPPLKS): A Literature Review. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(1), 235–250. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1533
Mastur, M. A. (2023). Implementation of Productive Alms in Increasing Social Welfare. Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 5(4). https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i4.4395
Mauliyah, N. I. (2019). The Role of Sharia Accountant for Sustainable Development Goals (SDGs). Journal of Islamic Economics Perspectives, 1(1), 26–39. https://doi.org/10.35719/jiep.v1i1.4
Megawati, D. (2018). Implementation of Auditing in Zakat Institutions: Case studies of BAZNAS Riau and Pekanbaru. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 12(2). https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.133
Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic Supervisory in the Islamic Financial Technology Industry. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 311–338. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400
Mukhlısın, M. (2020). Level of Maqāsid ul-Shari'āh's in Financial Reporting Standards for Islamic Financial Institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(1), 60–77. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2020-0090
Mukhlısın, M., & Antonio, M. S. (2018). Meta Analysis on Direction of Accounting Standards for Islamic Financial Institution: Case Studies in United Kingdom and Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 10(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5676
Mukhlısın, M., Hudaib, M., & Azid, T. (2015). The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(4), 455–471. https://doi.org/10.1108/imefm-10-2013-0110
Munir, M., & Zidna, R. R. (2021). Penerapan Akuntansi Zakat sebagai Respon Administrasi Digital di Era Modern: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 2(2), 118–135. https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.118-135
Nasim, A., Widarsono, A., & Riennovita, E. (2016). The Opportunities and Challenges of Islamic Accounting Learning for Vocational Students and Its Application in Islamic Microfinance Institutions. https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.5
Ningayutasari, C., Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 1(3), 228–247. https://doi.org/10.61896/jeki.v1i3.13
Nurhadi, N. (2019). Subhat Income of Sharia Financial Institutions According to Dual Law (Formal and Sharia Law). Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 19(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12982
Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Akuntabilitas, 11(2). https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826
Nurlatifah, S., & Widyatami, R. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Zakat, Infaq, dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 101 dan 109 pada LAZISMU Bekasi. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 7(2). https://doi.org/10.35137/jabk.v7i2.406
Pamuncak, M. B., Possumah, B. T., & Hamid, Z. (2018). IFRS based Zakat Reporting: Adoption Rational Western Method into Institutional Accountability. Ikonomika, 3(1), 17. https://doi.org/10.24042/febi.v3i1.2512
Pasha, A. E., & Sugianto, S. (2024). The Urgency of Implementing Sharia Accounting in Sharia Financial Institutions in the Indonesian Context: Bibliometric Analysis. Journal of Business Finance and Economics (JBFE), 5(2), 27–35. https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685
Perwiragama, S. A., & Fauziyah, T. R. (2022). Critical Review on Financial Reporting Practices by Islamic Banks: (Comparison between AAOIFI and IFRS). Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(2), 367–386. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13584
Potton, Z. (2023). Strategi Implementasi PSAK 109 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1967. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8901
Pratama, R. D., Ilma, A. N., Shulton, M. S., Rohmat, S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah ZISWAF Berdasarkan PSAK 109. At Tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(02), 59–72. https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i02.541
Purnomo, A., & Zahra, A. (2022). Application and Implementation of ZIS Accounting Based on PSAK 109 at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laznas BSM Ummah). Maqrizi Journal of Economics and Islamic Economics, 2(1), 17–32. https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.214
Qadri, R. A., Nabilah, I., & Ambarwati, R. D. (2022). Black-or-White of Online Lending in Indonesia: Conventional Platform or Sharia Scheme (A Netnography Study). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 17(2), 184. https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p01
Rahmanti, V. N. (2019). Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan dengan Perbankan Konvensional? Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 62–74. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74
Ramadhani, N. P., Qadri, R. A., & Kurniawan, A. (2021). The Bricolage of Financial Technology, Accountability, and Zakat Management in Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(2), 183. https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp183-192
Robbani, A. A., & Falikhatun, F. (2022). Are Zakat Institutions Trusted to Accept Charity? Journal of Economics Finance and Accounting Studies, 4(2), 366–374. https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.32
Rosmanidar, E., & Prayogo, Y. (2022). Problematika Penerapan Accrual Accounting pada Lembaga Keuangan Syariah. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(2), 225–240. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526
Rusli, A., AP, S. A. A., & Patra, I. K. (2020). Analysis of Management and Utilization of Non-Halal Funds. Kontigensi Jurnal Ilmiah Manajemen, 8(2), 314–324. https://doi.org/10.56457/jimk.v8i2.231
Saadah, N. (2022). Implementation of Accounting Standards as an Effort to Realize the Accountability of Sharia Microfinance Institutions. Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking, 4(2), 141–154. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15121
Saramawati, D. A. M., & Lubis, A. T. (2019). Analisis Pengukuran Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(2), 107–126. https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44
Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of Factors Affecting Sharia Compliance Levels in Sharia Banks in Indonesia. Asian Journal of Islamic Management (AJIM), 3(1), 56–66. https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6
Septyan, K. (2016). Reformulasi Indeks Pengungkapan Entitas Syariah dan Keunikan Beragam Kebijakan Nilai Syariah di Beberapa Negara. Equity, 19(2), 83. https://doi.org/10.34209/.v19i2.478
Siregar, A. H., Harahap, I., & Lubis, D. S. (2021). Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109. Journal of Islamic Social Finance Management, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3529
Sudirman, M., Zaenal, M. H., & Pramono, S. E. (2020). Zakat Accounting Guidelines Based on Comparison between Zakat Accounting PSAK 109 and FAS (9) AAOIFI. Jurnal Economic Resource, 3(2). https://doi.org/10.57178/jer.v3i2.302
Suhaidar, S., Anggita, W., Karmawan, K., & Rudianto, N. A. R. (2021). Implementation of Internet Financial Reporting to Increasing Accountability in Zakat Management Organizations: Based on PSAK No. 109. IJBE (Integrated Journal of Business and Economics), 5(1), 1. https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i1.311
Suwidya, I., Khair, U., Yuniarti, R., & Fitria, D. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Jurnal Economic Edu, 4(1), 123–130. https://doi.org/10.36085/jee.v4i1.5366
Syahara, Z., & Handayati, P. (2020). Study of Financial Accounting Phenomenology of Zakat Institutions. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7334
Taqi, M., Sabaruddinsah, S., & Rusydiana, A. S. (2022). Audit Zakat Research: A Bibliometic Analysis. Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 6(1), 15–28. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i1.7624
Utami, A. Y., Su'un, M., Hamid, U., & Pramukti, A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat. Center of Economic Students Journal, 6(1), 60–71. https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.571
Wadhan, W. (2013). Penerapan Akuntansi Syarî'ah Berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPSI di PTAI. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 310–329. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.314
Wanda, A., Setiawan, I., & Wardiyah, M. L. (2022). Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 112–132. https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132
Wijandari, A. (2024). Implementation of Maqashid Syariah in Preparing Financial Reports for Sharia Financial Institutions: Study at BPRS Al Salaam Cileungsi. International Journal of Economics (IJEC), 3(2), 1161–1171. https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.1032
Yudiana, Y. (2020). The Implementation of PSAK 109 on Infaq Shadaqah Funds in Zakat Institutions (Study in DMC Dompet Dhuafa). Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 4(2), 16. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.643

di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar