00104 - Akuntansi Syariah: Teori, Praktik, dan Standar Global

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Sharia accounting is a branch of accounting science that develops in line with the rapid growth of the Islamic financial industry worldwide. This article examines the philosophical foundations, standards, instruments, and contemporary developments in sharia accounting through a comprehensive literature review approach. The study finds that sharia accounting is built upon fundamental principles derived from the Quran and Sunnah, encompassing prohibitions on riba, gharar, and maysir, as well as obligations related to zakat and social accountability. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) plays a central role in developing sharia accounting standards, having issued 88 standards covering accounting, auditing, governance, ethics, and sharia standards. The debate between AAOIFI and International Financial Reporting Standards (IFRS) adoption remains ongoing, with collaborative approaches between the two frameworks increasingly recommended. Key challenges include standard harmonization, human resource shortages, and the need for new accounting standards for innovative Islamic financial instruments. Technological developments, including fintech and blockchain, open new opportunities to enhance efficiency, transparency, and accountability in sharia accounting. This article concludes that sharia accounting has promising prospects as a continuously evolving discipline contributing to just and sustainable economic development based on Islamic principles.

Keywords: sharia accounting, AAOIFI, IFRS, Islamic financial institutions, zakat, waqf, sharia audit

Abstrak
Akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkembang seiring dengan pertumbuhan pesat industri keuangan Islam di seluruh dunia. Artikel ini mengkaji landasan filosofis, standar, instrumen, dan perkembangan kontemporer akuntansi syariah melalui pendekatan kajian literatur yang komprehensif. Kajian menemukan bahwa akuntansi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban terkait zakat dan akuntabilitas sosial. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memegang peran sentral dalam pengembangan standar akuntansi syariah, dengan telah menerbitkan 88 standar yang mencakup akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan standar syariah. Perdebatan antara adopsi standar AAOIFI dan International Financial Reporting Standards (IFRS) masih berlangsung, dengan pendekatan kolaboratif antara kedua kerangka standar tersebut yang semakin direkomendasikan. Tantangan utama mencakup harmonisasi standar, kekurangan sumber daya manusia, dan kebutuhan akan standar akuntansi baru untuk instrumen keuangan Islam yang inovatif. Perkembangan teknologi, termasuk fintech dan blockchain, membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa akuntansi syariah memiliki prospek yang cerah sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: akuntansi syariah, AAOIFI, IFRS, lembaga keuangan Islam, zakat, waqf, audit syariah

1. Pendahuluan
Akuntansi syariah merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang berkembang seiring dengan pertumbuhan pesat industri keuangan Islam di seluruh dunia. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, akuntansi syariah tidak sekadar merupakan adaptasi teknis dari akuntansi konvensional, melainkan mencerminkan suatu sistem nilai yang komprehensif yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Perkembangan akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan lembaga keuangan Islam (Islamic Financial Institutions/IFIs) yang telah mengalami ekspansi global yang signifikan selama beberapa dekade terakhir (Alshater et al., 2022). Kajian bibliometrik yang dilakukan oleh Alshater et al. terhadap 195 dokumen dari basis data Scopus antara tahun 1982 hingga 2020 menunjukkan bahwa literatur akuntansi Islam telah berkembang menjadi tujuh aliran intelektual utama, yaitu: akuntansi untuk waqf, akuntansi untuk zakat, audit syariah, tata kelola syariah korporat dan penyaringan, akuntansi untuk berbagai moda pembiayaan Islam, pendidikan, dan etika (Alshater et al., 2022).
Secara historis, akuntansi Islam telah digunakan sejak Islam mewajibkan umat Muslim untuk membayar zakat sebagai rukun Islam ketiga pada abad ketujuh Masehi (Siswantoro, 2015). Zaid (2000) bahkan mengklaim bahwa konsep akuntansi telah ditemukan dalam praktik Muslim pada abad ketujuh, sebelum sistem akuntansi di Italia muncul pada abad kelima belas (Siswantoro, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah bukan merupakan fenomena baru, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dalam peradaban Islam. Namun demikian, perkembangan akuntansi syariah sebagai disiplin ilmu modern baru mendapatkan perhatian serius sejak berdirinya berbagai lembaga keuangan Islam modern pada pertengahan abad ke-20, yang kemudian mendorong kebutuhan akan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Velayutham, 2014).

2. Landasan Filosofis dan Konseptual Akuntansi Syariah
2.1 Prinsip-Prinsip Dasar
Akuntansi syariah dibangun di atas fondasi filosofis yang berbeda secara fundamental dari akuntansi konvensional. Keuangan Islam, yang menjadi konteks utama penerapan akuntansi syariah, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum syariah, dengan penekanan pada nilai-nilai etis dan moral, berbagi risiko, serta mendorong pembangunan sosial-ekonomi (Calandra et al., 2024). Prinsip-prinsip utama yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem konvensional mencakup larangan riba (bunga/rente), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), serta kewajiban bahwa pendapatan harus berasal dari aktivitas ekonomi yang produktif dan keuntungan harus dibagi secara adil (Hassan, 2017).
Dalam konteks akuntansi, prinsip-prinsip ini memiliki implikasi yang sangat signifikan. Larangan riba, misalnya, berarti bahwa transaksi keuangan yang melibatkan bunga tidak dapat dicatat dengan cara yang sama seperti dalam akuntansi konvensional (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021). Sebaliknya, akuntansi syariah harus mampu mencerminkan berbagai instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudarabah dan musharakah, serta instrumen berbasis jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Selain itu, akuntansi syariah juga harus mengakomodasi kewajiban zakat, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam dan memerlukan metode perhitungan dan pelaporan yang spesifik (Irfan & Muhyarsyah, 2020).
Velayutham (2014) dalam kajiannya yang mendalam mengenai perdebatan antara akuntansi "konvensional" dan akuntansi "Islam" menunjukkan bahwa keyakinan tentang ketidakcocokan antara asumsi-asumsi yang mendasari akuntansi konvensional dengan nilai-nilai Islam dapat ditelusuri pada kesalahpahaman tentang asumsi-asumsi yang mendasari akuntansi konvensional itu sendiri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengabaian akuntansi Islam di negara-negara Islam dapat dikaitkan dengan kegagalan akuntansi Islam dalam memenuhi kebutuhan pengguna, bukan semata-mata karena akulturasi atau ketergantungan ekonomi (Velayutham, 2014). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi syariah harus berorientasi pada kebutuhan pengguna yang nyata, bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal keagamaan.

2.2 Tujuan Akuntansi Syariah
Tujuan akuntansi syariah melampaui sekadar penyediaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi syariah bertujuan untuk menjamin fungsi pertanggungjawaban sosial melalui prosedur, rutinitas, pengukuran objektif, pengawasan, dan pelaporan formal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Dalam perspektif yang lebih luas, akuntansi syariah harus mampu mencerminkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan dari operasi lembaga keuangan Islam (Zainuri et al., 2023). Manajemen diwajibkan untuk mendistribusikan, menyajikan, dan menerapkan nilai tambah syariah berdasarkan perintah Allah, seperti halal, thoyib, dan bebas dari riba, serta distribusi nilai tambah harus didasarkan pada maslahah (manfaat) dan keadilan (Zainuri et al., 2023).
Lebih jauh lagi, akuntansi syariah memiliki dimensi pertanggungjawaban yang lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional. Manajemen lembaga keuangan Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat luas (Muhammad, 2015). Salah satu bentuk pertanggungjawaban ini adalah penyajian dan pengungkapan dalam laporan tahunan, yang mencakup kinerja keuangan maupun non-keuangan dari bank-bank Islam (Muhammad, 2015). Hal ini sejalan dengan konsep stewardship dalam Islam, di mana manusia dipandang sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya secara amanah (Alshater et al., 2022).

3. Standar Akuntansi Syariah: AAOIFI dan Kerangka Regulasi
3.1 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/AAOIFI) merupakan lembaga internasional yang paling berpengaruh dalam pengembangan standar akuntansi syariah. AAOIFI didirikan pada tahun 1991 sebagai badan otonom nirlaba internasional yang menetapkan pedoman standar syariah dalam keuangan dan akuntansi Islam (Velayutham, 2014). Tujuan AAOIFI adalah mengembangkan filosofi akuntansi modern yang menguji tujuan-tujuan tersebut terhadap syariah Islam, menerima yang sesuai syariah dan menolak yang tidak sesuai (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021). Hingga saat ini, AAOIFI telah menerbitkan total 88 standar yang mencakup akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan standar syariah (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021).
AAOIFI telah mengembangkan lebih dari 63 standar akuntansi untuk panduan dan adopsi oleh 130 lembaga anggota yang mewakili 30 negara (Khan & Bhatti, 2008). Standar-standar ini mencakup berbagai aspek operasional lembaga keuangan Islam, mulai dari pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan syariah hingga pengungkapan informasi non-keuangan seperti zakat dan pendapatan non-halal. Standar akuntansi AAOIFI secara khusus menangani persyaratan pengungkapan untuk lembaga keuangan Islam, memastikan bahwa investor memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat (Yunus et al., 2024).
Namun demikian, peran AAOIFI tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak mengkritik AAOIFI karena dianggap meniru badan-badan akuntansi kapitalis Barat, dengan standar akuntansinya yang lebih menekankan pada isu-isu teknis terkait larangan bunga dan perhitungan zakat daripada nilai-nilai Islam dan sosial yang holistik (Hariri, 2020). Kritik ini mencerminkan ketegangan yang lebih dalam antara kebutuhan untuk mengintegrasikan lembaga keuangan Islam ke dalam sistem keuangan global dan kebutuhan untuk mempertahankan keunikan dan integritas prinsip-prinsip syariah (Mohammed et al., 2019).

3.2 Perdebatan AAOIFI versus IFRS
Salah satu perdebatan paling signifikan dalam akuntansi syariah adalah apakah lembaga keuangan Islam harus mengadopsi standar AAOIFI yang spesifik atau menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku secara global. Mohammed et al. (2019) dalam penelitian mereka yang menggunakan wawancara mendalam dengan pejabat senior lembaga keuangan Islam di Malaysia menemukan bahwa meskipun sebagian besar responden mengakui kelayakan IFRS dalam pelaporan lembaga keuangan Islam, banyak yang menekankan pentingnya semangat Islam berdasarkan kontrak Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan pedoman atau standar spesifik untuk lembaga keuangan Islam dalam kerangka IFRS, dengan kolaborasi antara AAOIFI dan International Accounting Standard Board (IASB) (Mohammed et al., 2019).
Calandra et al. (2024) dalam analisis bibliometrik dan coding mereka terhadap 226 makalah jurnal peer-reviewed mengidentifikasi lima kluster tematik utama dalam literatur IFRS dan keuangan Islam: (1) IFRS dan keuangan Islam: prinsip-prinsip umum; (2) IFRS dan zakat; (3) kompatibilitas IFRS dan murabahah; (4) IFRS dan takaful; dan (5) IFRS dan strategi tata kelola AAOIFI. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak entitas keuangan Islam yang menyelaraskan praktik mereka dengan standar akuntansi internasional/IFRS untuk berintegrasi ke dalam sistem keuangan global (Calandra et al., 2024). Namun, integrasi ini tidak selalu mulus karena beberapa standar IFRS tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam kasus takaful (Calandra et al., 2024).
Atmeh dan Maali (2017) dalam penelitian mereka tentang penggunaan kontrak gabungan dan donasi dalam transaksi keuangan Islam menemukan bahwa tantangan akuntansi utama adalah apakah konsep substansi di atas bentuk (substance over form) dipertimbangkan. Hasil yang beragam ditemukan: dalam beberapa produk, substansi ekonomi disajikan dalam laporan keuangan, sementara dalam kasus lain, bentuk hukum kontrak yang dilaporkan. Ambiguitas ini dapat menghambat representasi yang setia dari laporan keuangan (Atmeh & Maali, 2017). Temuan ini menyoroti kompleksitas dalam penerapan standar akuntansi pada produk-produk keuangan Islam yang unik.

3.3 Standar Akuntansi Syariah di Indonesia
Di Indonesia, standar akuntansi syariah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar-standar ini mencakup berbagai aspek akuntansi syariah, termasuk PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, Indonesia juga memiliki Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mencakup ketentuan tentang akuntansi syariah dalam Buku 4 yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal, mencakup ruang lingkup akuntansi syariah, akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi tidak terikat, akuntansi ekuitas, serta akuntansi zakat, infak, dan pinjaman (Nurjamil, 2024).
Penelitian Iskandar et al. (2020) tentang praktik ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia mengidentifikasi beberapa masalah kritis, termasuk inkonsistensi dalam implementasi perbankan syariah dan kurangnya perhatian terhadap keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF) dibandingkan dengan keuangan komersial Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah ada, implementasi akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui sinergi antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan ulama (Iskandar et al., 2020).

4. Instrumen Keuangan Syariah dan Perlakuan Akuntansinya
4.1 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)
Instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan inti dari sistem keuangan Islam dan memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus. Mudarabah adalah bentuk pembiayaan di mana investor menyediakan dana sementara pengusaha menggunakan keahliannya untuk menghasilkan keuntungan bagi usaha bersama mereka (Kazi, 2021). Dalam kontrak mudarabah, keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana (shahibul maal), kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola dana (mudharib).
Musharakah, di sisi lain, adalah kontrak kemitraan di mana kedua pihak berkontribusi modal dan dapat membentuk manajemen bersama (Hariri, 2020). Dalam akuntansi syariah, musharakah memerlukan pengakuan dan pengukuran yang cermat atas kontribusi modal masing-masing pihak, pembagian keuntungan dan kerugian, serta perubahan dalam kepemilikan (Arshed et al., 2020). Hakim dan Sulhani (2020) dalam penelitian mereka tentang determinan kepatuhan bank syariah Indonesia terhadap prinsip mudharabah menemukan bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), efektivitas komite audit, masa jabatan CFO, dan dana pihak ketiga dari kontrak mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan laporan keuangan bank syariah dengan PSAK No. 105.

4.2 Pembiayaan Berbasis Jual Beli
Murabahah merupakan moda pembiayaan yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan Islam (Arshed et al., 2020). Murabahah adalah penjualan komoditas sesuai dengan harga pembelian dengan markup keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati (M. B. Khan et al., 2021). Dalam akuntansi syariah, murabahah memerlukan pengakuan aset pada saat pembelian oleh bank, pengakuan piutang murabahah pada saat penjualan kepada nasabah, dan pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional selama periode pembiayaan (Uula & Harahap, 2023).
Rosly dalam penelitiannya tentang parameter syariah mengidentifikasi empat pendekatan yang harus diterapkan secara paket dalam menentukan status kepatuhan syariah produk keuangan: pendekatan 'aqd (kontrak), pendekatan maqasid syariah, pendekatan dokumentasi, dan pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk murabahah, pengungkapan informasi harus mencakup nilai aset pada saat murabahah, klarifikasi bahwa piutang murabahah diukur pada biaya perolehan, keuntungan murabahah diselesaikan pada saat kontrak, dan keuntungan yang ditangguhkan tidak dikurangkan dari piutang murabahah (Uula & Harahap, 2023).
Salam dan istisna adalah instrumen pembiayaan berbasis jual beli lainnya yang memerlukan perlakuan akuntansi khusus. Salam adalah kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sementara istisna adalah kontrak manufaktur di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan produksi (Arshed et al., 2020). Kedua instrumen ini memerlukan pengakuan dan pengukuran yang cermat atas kewajiban penyerahan barang dan hak atas pembayaran dalam laporan keuangan lembaga keuangan Islam.

4.3 Pembiayaan Berbasis Sewa (Ijarah)
Ijarah adalah kontrak sewa yang memungkinkan lembaga keuangan Islam untuk menyediakan pembiayaan berbasis aset tanpa melibatkan bunga (Jumaa, 2016). Dalam akuntansi syariah, ijarah memerlukan pengakuan aset yang disewakan dalam neraca pemberi sewa, pengakuan pendapatan sewa secara proporsional selama periode sewa, dan pengungkapan yang memadai tentang syarat-syarat sewa dalam catatan atas laporan keuangan. Ijarah muntahia bittamlik (sewa yang berakhir dengan kepemilikan) memerlukan perlakuan akuntansi yang lebih kompleks karena melibatkan transfer kepemilikan aset pada akhir periode sewa.

4.4 Sukuk (Obligasi Syariah)
Sukuk merupakan instrumen investasi yang memberikan kepemilikan atau keterlibatan dalam aset produktif dan diarahkan oleh prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa sirkulasi pendapatan yang dihasilkan dari aset yang efisien sesuai dengan syariah (Supriadi et al., 2024). Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan instrumen utang, sukuk mewakili kepemilikan proporsional yang tidak terbagi dalam aset, manfaat, dan layanan yang mendasarinya (Terfiadi et al., 2023). Terdapat berbagai jenis sukuk, termasuk ijarah, murabahah, salam, istisna, mudarabah, musharakah, dan sukuk agensi investasi (Zengin, 2022).
Dalam akuntansi syariah, sukuk memerlukan pengakuan dan pengukuran yang mencerminkan sifat kepemilikan aset yang mendasarinya, bukan sekadar kewajiban utang. Hal ini menciptakan tantangan akuntansi yang signifikan, terutama dalam konteks harmonisasi dengan IFRS (Rosman, 2016). Rosman (2016) mencatat bahwa dalam proses penetapan standar akuntansi sukuk di Indonesia, beberapa praktisi mengajukan keberatan karena mereka telah bersiap untuk mengadopsi standar akuntansi konvensional baru berbasis IFRS.

5. Akuntansi Zakat
5.1 Konsep dan Kewajiban Zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (nisab) atas berbagai jenis harta yang dimilikinya. Dalam konteks akuntansi syariah, zakat memerlukan sistem perhitungan, pengakuan, dan pelaporan yang khusus (Alshater et al., 2022). Irfan dan Muhyarsyah (2020) dalam penelitian mereka tentang rekonstruksi fiqh dalam akuntansi zakat perusahaan menemukan bahwa perusahaan dapat disamakan dengan syirkah berdasarkan konsep syakhshiyyah i'tibariyyah (entitas spiritual) atau syakhshiyyah hukmiyyah, sehingga perusahaan sebagai subjek zakat memiliki kewajiban untuk membayar zakat.
Perhitungan zakat perusahaan dapat dilakukan melalui metode akuntansi zakat berdasarkan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI, Malaysian Accounting Standard Board (MASB), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Standar-standar ini memberikan panduan tentang bagaimana menentukan dasar perhitungan zakat (haul dan nisab), jenis harta yang wajib dizakati, dan tarif zakat yang berlaku. Dalam konteks lembaga keuangan Islam, zakat merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan komitmen institusi terhadap prinsip-prinsip syariah (Wahyudin et al., 2019).

5.2 Pelaporan Zakat dalam Laporan Keuangan
Pelaporan zakat dalam laporan keuangan lembaga keuangan Islam merupakan salah satu aspek yang membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh bank syariah (Sumartiningrum & Salahuddin, 2022). Wahyudin et al. (2019) dalam penelitian empiris mereka tentang implementasi pengungkapan tata kelola Islam di perbankan syariah Indonesia menemukan bahwa pengungkapan zakat masih sangat terbatas, dengan beberapa bank tidak mengungkapkan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam manajemen zakat.
Nurkhin et al. (2019) dalam penelitian komparatif mereka tentang praktik Islamic Governance Disclosure (IGD) di bank syariah Indonesia menemukan bahwa indeks IGD yang mencakup indeks pengungkapan DPS, indeks pengungkapan laporan DPS, dan indeks pengungkapan zakat menunjukkan variasi yang signifikan antarbank. Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menunjukkan indeks IGD tertinggi dan paling konsisten selama lima tahun berturut-turut dibandingkan BRI Syariah (Nurkhin et al., 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan kualitas pelaporan zakat dalam laporan keuangan bank syariah Indonesia.

6. Akuntansi Waqf
6.1 Konsep Waqf dan Tantangan Akuntansinya
Waqf adalah dedikasi sukarela atas properti dan kekayaan seseorang secara eksklusif untuk tujuan keagamaan atau sosial, di mana properti waqf tidak dapat dijual, diwariskan, atau didonasikan kepada siapapun (Kazi, 2021). Dalam konteks akuntansi syariah, waqf memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang khusus karena sifatnya yang unik sebagai aset yang tidak dapat dipindahtangankan namun harus dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat bagi penerima waqf (Alshater et al., 2022).
Salah satu tantangan utama dalam akuntansi waqf adalah kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Organisasi filantropi yang mengumpulkan dana dari masyarakat harus memiliki akuntabilitas yang tinggi (Supriadi et al., 2024). Penggunaan teknologi blockchain dalam manajemen zakat dan waqf dapat mengurangi biaya audit pemantauan melalui sistem pemantauan yang sederhana (Supriadi et al., 2024). Selain itu, laporan implementasi program waqf harus disajikan secara transparan dan akuntabel kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, korporasi, lembaga pengelola, dan masyarakat umum (Rosidin et al., 2021).

6.2 Inovasi dalam Pengelolaan Waqf
Perkembangan terkini dalam pengelolaan waqf mencakup berbagai inovasi yang memerlukan perlakuan akuntansi yang baru. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu instrumen inovatif yang menggabungkan konsep waqf tunai dengan sukuk, memberikan opsi pembiayaan baru bagi Indonesia (Trimulato et al., 2023). Selain itu, waqf berbasis fintech juga semakin berkembang, dengan berbagai platform crowdfunding yang menggunakan prinsip waqf untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana (M. B. Khan et al., 2021). Inovasi-inovasi ini memerlukan pengembangan standar akuntansi yang baru untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan mencerminkan sifat unik dari instrumen-instrumen tersebut.

7. Audit Syariah
7.1 Konsep dan Kebutuhan Audit Syariah
Audit syariah merupakan komponen penting dalam sistem tata kelola lembaga keuangan Islam. Nugraheni (2017) mendefinisikan audit syariah sebagai proses sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk membentuk opini tentang apakah subjek materi (proses, personel, kinerja keuangan dan non-keuangan, posisi keuangan, sistem, pemasaran, produk, transaksi, kontrak, dan lain-lain) sesuai dengan kriteria (aturan dan prinsip syariah) yang secara luas diterima oleh komunitas Islam dan untuk melaporkannya kepada pemangku kepentingan. Tujuan audit syariah adalah untuk memungkinkan auditor menyatakan opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua aspek material, sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI, dan praktik akuntansi yang relevan di negara tempat lembaga keuangan beroperasi (Nugraheni, 2017).
Keunikan karakteristik bank syariah menimbulkan pertanyaan tentang apakah auditor konvensional memiliki pengetahuan dan kode etik yang memadai untuk mengaudit dan melaporkan akun-akun organisasi Islam (Nugraheni, 2017). Hal ini mendorong kebutuhan akan auditor syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam, karakteristik, aktivitas, operasi, dan konten normatif laporan perbankan Islam (Nugraheni, 2017). Tantangan dalam menciptakan auditor syariah yang berkualitas mencakup program audit syariah, kualifikasi dan pendidikan audit syariah, serta independensi auditor syariah (Nugraheni, 2017).

7.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board (SSB) merupakan komponen kunci dalam sistem tata kelola lembaga keuangan Islam. DPS adalah badan yang independen dalam mengarahkan, meninjau, dan mengawasi lembaga keuangan Islam, yang terdiri dari mereka yang ahli dalam Fiqh Muamalat atau mereka yang mengetahuinya dengan keahlian di bidang lain (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021). Peran DPS mencakup lima area utama: mensertifikasi instrumen keuangan yang diizinkan melalui fatwa (audit syariah ex-ante), memverifikasi bahwa transaksi mematuhi fatwa yang dikeluarkan (audit syariah ex-post), menghitung dan membayar zakat, membuang pendapatan yang tidak sesuai syariah, dan memberikan saran tentang distribusi pendapatan atau pengeluaran antara pemegang saham dan pemegang rekening investasi (Grais & Pellegrini, 2006).
Noordin dan Kassim (2019) dalam penelitian mereka tentang pengaruh komposisi Komite Syariah terhadap pengungkapan tata kelola syariah di 16 bank Islam berlisensi di Malaysia menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komposisi Komite Syariah yang berbeda dan tingkat pengungkapan tata kelola syariah sebelum pengenalan Kerangka Tata Kelola Syariah (SGF). Temuan ini menyoroti relevansi dan peran penting Komite Syariah dalam meningkatkan tingkat pengungkapan syariah sukarela dari bank-bank Islam (Noordin & Kassim, 2019).
Hakim dan Sulhani (2020) menemukan bahwa efektivitas DPS berkontribusi pada peningkatan pengungkapan di bank syariah. Reputasi DPS dalam akuntansi dan ekonomi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak hanya di bidang syariah tetapi juga dalam penerapan pencatatan akuntansi dan pelaporan dalam pengungkapan operasional kontrak syariah, khususnya pembiayaan mudharabah (Hakim & Sulhani, 2020).

8. Tata Kelola Syariah dan Pengungkapan
8.1 Kerangka Tata Kelola Syariah
Tata kelola syariah merupakan sistem keseluruhan yang mengelola kesesuaian bank Islam dan lembaga keuangan Islam dengan ketentuan syariah yang berkaitan dengan transaksi komersial dalam semua kegiatan (Nurkhin et al., 2019). Berbagai lembaga internasional telah menerbitkan standar dan prinsip mengenai tata kelola syariah, termasuk OECD, Islamic Financial Services Board (IFSB), dan AAOIFI (Wahyudin et al., 2019). AAOIFI telah mengadopsi Pernyataan tentang Prinsip-Prinsip Tata Kelola untuk Lembaga Keuangan Islam (Wahyudin et al., 2019).
Kerangka Tata Kelola Syariah yang dikembangkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) merupakan salah satu contoh terbaik dalam implementasi tata kelola syariah yang komprehensif. Kerangka ini mewajibkan semua lembaga keuangan Islam untuk mendirikan Komite Syariah guna memberikan pengawasan independen atas seluruh rantai kegiatan lembaga keuangan Islam demi memastikan bahwa semua operasi sesuai dengan syariah (Henry et al., 2016). Kegagalan dalam menegakkan tata kelola syariah secara efektif akan menciptakan risiko reputasi dan mengikis kredibilitas serta daya saing industri keuangan Islam (Henry et al., 2016).

8.2 Pengungkapan Pendapatan Non-Halal
Salah satu aspek unik dalam akuntansi syariah adalah pengungkapan pendapatan non-halal. Dana non-halal adalah pendapatan yang berasal dari bisnis non-halal (al-kasbu al-ghairi al-masyru'), yang digunakan untuk kepentingan umat atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan kajian filosofi hukum Islam, jika dana halal dominan, maka dana tersebut menjadi halal seluruhnya. Sebaliknya, jika dana halal memiliki proporsi yang sama atau lebih kecil dari yang tidak halal, maka dana yang tidak halal harus dikecualikan.
Nurkhin et al. (2019) menemukan bahwa bank-bank syariah di Indonesia mulai memperluas pengungkapan mengenai DPS, zakat, dan pendapatan non-halal. Namun, beberapa bank masih belum mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan tahunan mereka, yang menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam praktik pengungkapan ini (Nurkhin et al., 2019). Pengungkapan yang memadai tentang pendapatan non-halal merupakan bagian dari upaya transparansi publik yang penting bagi pemangku kepentingan lembaga keuangan Islam.

9. Keuangan Sosial Islam dan Akuntansinya
9.1 Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqf (ZISWAF)
Instrumen keuangan sosial Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan waqf (ZISWAF), memerlukan sistem akuntansi yang khusus untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen lembaga keuangan dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial dan dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk ZISWAF (Trimulato et al., 2023). Instrumen-instrumen ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan kekayaan, dan pengurangan ketimpangan (Trimulato et al., 2023).
Akuntansi untuk ZISWAF memerlukan laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan komersial, yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana sosial Islam. PSAK 109 di Indonesia, misalnya, mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi tersebut. Standar ini memastikan bahwa lembaga amil zakat dan lembaga keuangan Islam yang mengelola dana ZISWAF dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan kepada para pemangku kepentingan.

9.2 Integrasi Keuangan Sosial dan Komersial Islam
Tamanni et al. (2022) dalam penelitian mereka mengidentifikasi lima jenis integrasi antara keuangan sosial dan komersial Islam: integrasi kepemilikan, institusional, operasional, bottom line, dan wajib. Integrasi ini memerlukan pengembangan sistem akuntansi yang mampu mencerminkan hubungan kompleks antara aktivitas keuangan komersial dan sosial dalam satu entitas atau kelompok entitas. Akuntansi untuk integrasi ini harus mampu memisahkan dan mengonsolidasikan informasi keuangan dari berbagai sumber dan penggunaan dana, sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten di seluruh aktivitas (Tamanni et al., 2022).

10. Perkembangan Terkini: Teknologi dan Akuntansi Syariah
10.1 Fintech Syariah dan Implikasi Akuntansinya
Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membawa dimensi baru dalam akuntansi syariah. Fintech syariah menggabungkan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan penekanan pada larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam barang-barang yang tidak bermoral (Kılıç, 2023). Berbagai aplikasi fintech syariah, termasuk perbankan digital syariah, crowdfunding, dan platform pinjaman P2P, memerlukan sistem akuntansi yang mampu mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kılıç, 2023).
Sudarwanto et al. (2023) dalam penelitian mereka tentang crowdfunding Islam dan regulasi kepatuhan syariah menemukan bahwa sektor fintech Islam menunjukkan sinyal kematangan dengan ukuran pasar sebesar $79 miliar pada tahun 2021, yang diproyeksikan mencapai $179 miliar pada tahun 2026. Namun, kepatuhan syariah yang rendah masih menjadi masalah dalam implementasi crowdfunding Islam, yang disebabkan oleh dukungan regulasi yang masih kurang dan pengawasan kepatuhan syariah yang belum optimal (Sudarwanto et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan standar akuntansi yang sesuai untuk fintech syariah merupakan kebutuhan yang mendesak.

10.2 Blockchain dan Akuntansi Syariah
Teknologi blockchain memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah. Supriadi et al. (2024) dalam penelitian mereka tentang keuangan Islam terdesentralisasi menemukan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi untuk mengurangi bahaya korupsi, pencucian uang, dan kegiatan ilegal dalam sistem keuangan Islam. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain dalam keuangan terdesentralisasi memastikan akses yang adil untuk berpartisipasi dalam ekosistem keuangan, sehingga mendorong inklusi populasi minoritas (Supriadi et al., 2024).
Dalam konteks akuntansi syariah, blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, memfasilitasi audit syariah secara real-time, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi (T, 2024). Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan waqf, dengan mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan transparansi dalam distribusi dana (Supriadi et al., 2024). Namun, implementasi blockchain dalam akuntansi syariah juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu kepatuhan syariah terhadap cryptocurrency dan aset digital (Jailani & Muneeza, 2023).

11. Tantangan dan Prospek Akuntansi Syariah
11.1 Tantangan Harmonisasi Standar
Salah satu tantangan terbesar dalam akuntansi syariah adalah kurangnya harmonisasi standar di berbagai institusi dan yurisdiksi. Perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah dan regulasi regional menyebabkan kurangnya harmonisasi di berbagai institusi (Yunus et al., 2024). Beberapa lembaga keuangan Islam mengikuti International Accounting Standards (IAS), yang lain mengikuti standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI, dan yang kecil mengadopsi standar akuntansi yang berlaku di pasar lokal mereka (M. M. Khan & Bhatti, 2008). Heterogenitas dalam praktik akuntansi dan pengungkapan di bank-bank Islam ini membingungkan manajer keuangan dan peneliti (M. M. Khan & Bhatti, 2008).
Yunus et al. (2024) merekomendasikan kolaborasi antara badan regulasi, harmonisasi interpretasi syariah, dan pengembangan praktik terbaik internasional untuk memfasilitasi konsistensi, transparansi, dan komparabilitas dalam produk keuangan hibrida dalam industri keuangan Islam. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar akuntansi syariah dapat diterima secara global dan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada para pemangku kepentingan (Yunus et al., 2024).

11.2 Tantangan Sumber Daya Manusia
Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi syariah merupakan tantangan yang signifikan. Terdapat kekurangan serius ahli syariah yang kompeten dalam industri perbankan Islam (M. M. Khan & Bhatti, 2008). Hanya sekelompok kecil ahli syariah yang melayani di beberapa dewan syariah bank-bank Islam di seluruh dunia (M. M. Khan & Bhatti, 2008). Situasi ini juga berlaku dalam bidang akuntansi syariah, di mana kurangnya akuntan yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi Islam menjadi hambatan dalam implementasi akuntansi syariah yang berkualitas.
Siswantoro (2015) dalam penelitian tentang persepsi dan kesadaran akuntansi Islam dari perspektif mahasiswa menemukan bahwa hanya sedikit mahasiswa yang menyadari akuntansi Islam, tetapi kursus tersebut secara efektif meningkatkan pemahaman. Secara umum, responden percaya bahwa akuntansi Islam memiliki norma dan nilai yang lebih baik daripada akuntansi konvensional (Siswantoro, 2015). Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan akuntansi syariah perlu diperkuat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ini.

11.3 Prospek Pengembangan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan akuntansi syariah sangat menjanjikan. Pertumbuhan industri keuangan Islam yang pesat di seluruh dunia menciptakan permintaan yang semakin besar akan standar akuntansi syariah yang komprehensif dan berkualitas tinggi (Alshater et al., 2022). Perkembangan teknologi, termasuk fintech dan blockchain, membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam akuntansi syariah (Supriadi et al., 2024). Selain itu, meningkatnya kesadaran tentang keuangan etis dan berkelanjutan di kalangan investor non-Muslim juga mendorong permintaan akan produk dan layanan keuangan syariah yang memerlukan standar akuntansi yang jelas dan dapat dipercaya (Demirdöğen, 2021).
Alshater et al. (2022) dalam kajian bibliometrik mereka mengidentifikasi beberapa arah penelitian masa depan yang penting dalam akuntansi Islam, termasuk pengembangan standar akuntansi untuk instrumen keuangan Islam yang baru, peningkatan kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan lembaga keuangan Islam, dan pengembangan kerangka audit syariah yang komprehensif. Temuan-temuan ini memberikan panduan yang berharga bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan akuntansi syariah ke depan (Alshater et al., 2022).

12. Kesimpulan
Akuntansi syariah merupakan disiplin ilmu yang kompleks dan multidimensional yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebagai sistem yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas (Hassan, 2017). Perkembangan akuntansi syariah telah didorong oleh pertumbuhan pesat industri keuangan Islam di seluruh dunia, yang memerlukan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Alshater et al., 2022).
Standar akuntansi syariah yang dikembangkan oleh AAOIFI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam harmonisasi praktik akuntansi di lembaga keuangan Islam di seluruh dunia (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021). Namun, perdebatan tentang apakah lembaga keuangan Islam harus mengadopsi standar AAOIFI atau IFRS masih terus berlangsung, dengan berbagai argumen yang mendukung pendekatan kolaboratif antara kedua kerangka standar tersebut (Mohammed et al., 2019). Tantangan harmonisasi standar, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, dan kebutuhan untuk mengembangkan standar akuntansi baru untuk instrumen keuangan Islam yang inovatif merupakan isu-isu yang perlu diatasi dalam pengembangan akuntansi syariah ke depan (M. M. Khan & Bhatti, 2008).
Perkembangan teknologi, termasuk fintech dan blockchain, membuka peluang baru yang menarik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah (Supriadi et al., 2024). Integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem akuntansi dapat membantu lembaga keuangan Islam untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi akan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kılıç, 2023). Dengan demikian, akuntansi syariah memiliki prospek yang cerah sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka
Alazzawi, D. A. D., & Nișulescu-Ashrafzadeh, I. (2021). The Impact of Applying AAOIFI in Islamic Banks. Case Study in Iraqi Islamic Banks (I). Ceccar Business Review, 2021(9), 45–51. https://doi.org/10.37945/cbr.2021.09.05
Alshater, M. M., Hassan, M. K., Sarea, A., & Samhan, H. M. (2022). Islamic accounting research between 1982 and 2020: a hybrid review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(8), 1176–1196. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2021-0132
Annisa, D., & Pramesti, M. (2024). Analysis of the relationship between the Islamic social responsibility and financial performance in sharia banks in Indonesia and Malaysia 2018–2022. IBAF E-Proceedings, 11(1), 732–751. https://doi.org/10.33102/0vjjrj63
Arshed, N., Yasmin, S., & Gulzar, M. (2020). Islamic financing portfolio and its comparative growth potential. Islamic Banking and Finance Review, 7. https://doi.org/10.32350/ibfr/2020/0700/440
Atmeh, M., & Maali, B. M. (2017). An accounting perspective on the use of combined contracts and donations in Islamic financial transactions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(1), 54–69. https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2014-0024
Calandra, D., Lanzalonga, F., & Biancone, P. (2024). Exploring IFRS in Islamic finance: a bibliometric and coding analysis of emerging topics and perspectives. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(4), 711–729. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2023-0444
Demirdöğen, Y. (2021). New resources for Islamic finance: Islamic fintech. Hitit İlahiyat Dergisi, 20(3), 29–56. https://doi.org/10.14395/hid.945194
Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054
Hakim, L., & Sulhani, S. (2020). Determinants of the level of Islamic bank compliance with mudharabah principles: Evidence from Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 7(2), 255–272. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16078
Hariri, K. (2020). Revisiting the halal screening investments: the case of GCC stock markets. Majallat Bayt al-Mashura, 222–261. https://doi.org/10.33001/m011020201479
Hassan, M. K. (2017). Introduction: Empirical research on Islam and economic life. https://doi.org/10.4337/9781784710736.00006
Henry, C., Hefner, R. W., Azra, A., Shamsher, M., Sori, Z. M., & Siswantoro, D. (2016). Islamic finance and banking in Malaysia. https://doi.org/10.23976/ifs.2016001
Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A fiqh reconstruction in company zakat accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208
Iskandar, A., Possumah, B. T., & Arifuddin, A. (2020). Rethinking Islamic economic and finance practices in Indonesia: Some critical reviews. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 4(2), 81–94. https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2751
Jailani, M. A., & Muneeza, A. (2023). Crypto assets: The need for Shariah screening criteria for digital assets in Malaysia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 27–47. https://doi.org/10.53840/ijiefer111
Jumaa, M. A. A. M. S. (2016). Islamic finance in theory and practice. Chinese Business Review, 15(7). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003
Kazi, M. I. (2021). Islamic banking, a potential banking system for India. Shanlax International Journal of Arts Science and Humanities, 8(S1-Feb), 196–201. https://doi.org/10.34293/sijash.v8is1-feb.3952
Khan, M. B., Ghafoorzai, S. A., Patel, I., & Shehbaz, D. M. (2021). Waqf based Islamic fintech model for agriculture sector of Indonesia. Euromid Journal of Business and Tech-Innovation (EJBTI), 4(1), 73–85. https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61
Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Development in Islamic banking: a financial risk-allocation approach. The Journal of Risk Finance, 9(1), 40–51. https://doi.org/10.1108/15265940810842401
Kılıç, G. (2023). The emergence of Islamic fintech and its applications. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087
Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2019). The need for Islamic accounting standards: the Malaysian Islamic financial institutions experience. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(1), 115–133. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2015-0059
Muhammad, R. (2015). The disclosure evaluation of Islamic banking reports: Evidences from Middle East and other regions in Asia. Journal of Islamic Finance, 4(2), 42–66. https://doi.org/10.12816/0024088
Noordin, N. H., & Kassim, S. (2019). Does Shariah committee composition influence Shariah governance disclosure? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(2), 158–184. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2016-0047
Nugraheni, P. (2017). Kebutuhan dan tantangan audit syariah dan auditor syariah. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 76–88. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art7
Nurjamil, N. (2024). The existence and development of compilation of sharia economic law (KHES) and its urgency in resolving sharia economic law disputes in Indonesia. IJJ, 1(3), 15–27. https://doi.org/10.62872/42056d19
Nurkhin, A., Wahyudin, A., Fachrurrozie, F., Widiatami, A. K., & Sari, P. N. (2019). The comparison of Islamic governance disclosure practices in Indonesian sharia banks. AFEBI Islamic Finance and Economic Review, 4(02), 123. https://doi.org/10.47312/aifer.v4i02.437
Rosidin, R., Mardhatillah, M., Andriani, F., Fitriani, A., & Rohmanan, M. (2021). Individual and household economic recovery after the Covid-19 through temporary waqf program. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.064
Rosman, R. (2016). Financial reporting of murabaha contracts: IFRS or AAOIFI accounting standards? https://doi.org/10.23976/ifs.2016007
Sariah, S., Nuraini, N., & Oktaviani, J. (2022). Islamic social finance and maqashid shariah. International Journal of Waqf, 2(2). https://doi.org/10.58968/ijf.v2i2.172
Siswantoro, D. (2015). Perception and awareness of Islamic accounting: student perspectives. Quality Assurance in Education, 23(3), 306–320. https://doi.org/10.1108/qae-08-2012-0031
Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: problems and oversight. Journal of Financial Crime, 31(4), 1022–1036. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003
Sumartiningrum, & Salahuddin, Muh. (2022). Influence of Islamic corporate governance (ICG) and intellectual capital (IC) on the Islamicity performance index at PT Bank NTB Syariah period 2019–2021. Iqtishaduna, 13(2). https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v13i2.5846
Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2024). Decentralized Islamic finance: Harnessing blockchain technology. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 12(1), 108–131. https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.23333
T, M. H. (2024). A study on the impact of blockchain technology on Islamic financial system: Challenges and opportunities. International Journal of Research in Finance and Management, 7(1), 24–32. https://doi.org/10.33545/26175754.2024.v7.i1a.277
Tamanni, L., Indra, I., Syamlan, Y. T., & Priantina, A. (2022). Islamic social finance and commercial finance: a marriage made in heaven? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(8), 1216–1233. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2021-0018
Terfiadi, S. Y., Jais, M., Mahdi, S., & Husein, R. (2023). The potential of the Islamic capital market (ICM) as an investment model for the Baitul Mal. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 3(4), 620–628. https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.635
Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2023). Linkage of sharia banking and sharia fintech to support the sustainable development goals program. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 104. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10849
Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The implementation of maqasid shariah in economic studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223
Velayutham, S. (2014). "Conventional" accounting vs "Islamic" accounting: the debate revisited. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 5(2), 126–141. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2012-0026
Wahyudin, A., Fachrurrozie, F., Nurkhin, A., & Baswara, S. Y. (2019). The implementation of Islamic governance disclosure: An empirical study of Indonesian Islamic banking. KnE Social Sciences, 3(11), 417. https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4024
Yunus, S. M., Mahadi, N. F., Robbi, A. A. M., & Embong, R. (2024). The imperative of standardized comparative standards for sustainable growth and global competitiveness in Islamic finance. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 13(4). https://doi.org/10.6007/ijarped/v13-i4/23012
Zainuri, Z., Cholifah, U., & Pandini, E. A. (2023). The influence of maqasid shariah index and shariah business good governance on the profit growth of Islamic commercial banks in Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 10(4), 415–426. https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp415-426
Zengin, M. (2022). General information about Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c66

di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar