00020 - Monopsoni Menurut Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Monopsony is a form of imperfect market competition in which a single buyer dominates market supply while many sellers compete. This study aims to comprehensively examine the concept of monopsony from the perspective of Islamic economics, covering its definition, economic impacts, Islamic perspectives on monopsony practices, and relevant supervisory and regulatory mechanisms within the Islamic economic framework. Using a qualitative approach with literature study methods, this research identifies that monopsony fundamentally contradicts the principles of Islamic economics, particularly the principle of justice ('adl), the prohibition of exploitation, and the principle of voluntariness (taradhin) in economic transactions. Islam, through mechanisms such as al-hisbah, the principle of fair wages, and the prohibition of monopoly-monopsony, provides a comprehensive framework for preventing and addressing monopsony practices. The concept of the ta'awun market proposed by Islamic economic scholars offers an alternative more in line with Islamic values compared to exploitative monopsony market structures. Policy recommendations include strengthening market supervisory institutions, establishing fair minimum wages, developing integrated marketing systems for vulnerable communities, and effective enforcement of business competition law integrated with Islamic values of justice.

Keywords: Monopsony, Islamic Economics, Market Justice, Al-Hisbah, Labor Market, Ta'awun

Abstrak
Monopsoni merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana satu pembeli mendominasi pasokan pasar sementara banyak penjual bersaing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep monopsoni dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi, dampak ekonomi, pandangan Islam terhadap praktik monopsoni, serta mekanisme pengawasan dan regulasi yang relevan dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa monopsoni secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya prinsip keadilan ('adl), larangan eksploitasi, dan prinsip sukarela (taradhin) dalam transaksi ekonomi. Islam, melalui berbagai mekanisme seperti al-hisbah, prinsip keadilan upah, dan larangan monopoli-monopsoni, menyediakan kerangka yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi praktik monopsoni. Konsep pasar ta'awun yang diusulkan oleh para sarjana ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dibandingkan dengan struktur pasar monopsoni yang eksploitatif. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan lembaga pengawas pasar, penetapan upah minimum yang adil, pengembangan sistem pemasaran terintegrasi bagi komunitas yang rentan, serta penegakan hukum persaingan usaha yang efektif dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan.

Kata Kunci: Monopsoni, Ekonomi Islam, Keadilan Pasar, Al-Hisbah, Pasar Tenaga Kerja, Ta'awun

1. Pendahuluan
Pasar merupakan institusi fundamental dalam sistem ekonomi yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa (Ninglasari et al., 2023). Dalam analisis ekonomi, konsep pasar tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu, melainkan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan yang menentukan harga (Ninglasari et al., 2023). Sebagai agama yang universal, Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan muamalah, berdasarkan hukum syariah (Ninglasari et al., 2023). Oleh karena itu, kajian tentang struktur pasar dari perspektif Islam menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pasar yang tidak sempurna seperti monopsoni.
Monopsoni merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial (Firdaus, 2023). Secara definitif, monopsoni adalah keadaan di mana hanya terdapat satu pembeli atau satu pelaku ekonomi yang menguasai penerimaan pasokan di pasar, sementara terdapat banyak penjual (Firdaus, 2023). Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar yang signifikan antara pembeli tunggal dengan para penjual yang bersaing satu sama lain (Alderman & Blair, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi semacam ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental keadilan, kejujuran, dan keseimbangan yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam (Ninglasari et al., 2023).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep monopsoni dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan karakteristik monopsoni, dampak ekonomi yang ditimbulkannya, pandangan Islam terhadap praktik monopsoni, serta mekanisme pengawasan dan regulasi yang relevan dalam kerangka ekonomi Islam.

2. Definisi dan Konsep Dasar Monopsoni
2.1 Pengertian Monopsoni dalam Ekonomi Konvensional
Istilah "monopsoni" pertama kali diperkenalkan oleh Joan Robinson dalam karyanya The Economics of Imperfect Competition (1933), yang menggambarkan pasar di mana terdapat satu pembeli tunggal yang menghadapi penawaran tenaga kerja atau barang yang bersifat kompetitif (Alderman & Blair, 2024a). Secara teknis, monopsoni adalah kondisi di mana satu pelaku ekonomi atau kelompok pelaku ekonomi menguasai pangsa pasar yang besar dan bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara terdapat banyak pelaku ekonomi yang bertindak sebagai penjual (Firdaus, 2023). Kondisi ini merupakan kebalikan dari monopoli, di mana monopoli adalah pasar dengan satu penjual dan banyak pembeli, sedangkan monopsoni adalah pasar dengan satu pembeli dan banyak penjual (Sunarmo, 2018).
Dalam konteks pasar tenaga kerja, monopsoni terjadi ketika sebuah perusahaan merupakan satu-satunya pembeli tenaga kerja di pasar lokal tertentu (Alderman & Blair, 2024b). Jika kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan positif (upward-sloping), maka monopsonis dapat menekan upah yang dibayarkan di bawah tingkat kompetitif dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan (Alderman & Blair, 2024a). Secara ekonomi, hal ini menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan: upah yang lebih rendah, tingkat pekerjaan yang berkurang, dan kerugian kesejahteraan sosial (Alderman & Blair, 2024a).
Kekuatan monopsoni bersumber dari keterbatasan pilihan alternatif bagi pekerja atau penjual. Keterbatasan ini termanifestasi melalui dua saluran utama: kesempatan kerja dengan perusahaan alternatif di lokasi yang sama, dan kemungkinan relokasi ke pasar tenaga kerja lain (Brummund & Makowsky, 2024). Dalam model monopsoni murni, perusahaan yang merupakan satu-satunya pembeli di pasar lokal akan menghadapi kurva penawaran tenaga kerja pasar secara keseluruhan, sehingga tidak semua pekerja akan berhenti bekerja meskipun upah dipotong (Gibbons et al., 2019).

2.2 Karakteristik Pasar Monopsoni
Pasar monopsoni memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari struktur pasar lainnya. Pertama, terdapat satu pembeli yang mendominasi permintaan dan harga (Firdaus, 2023). Kedua, tidak ada persaingan antarpembeli, tetapi dapat timbul persaingan antarpenjual (Firdaus, 2023). Ketiga, pembeli memiliki kekuatan untuk menetapkan harga di bawah tingkat kompetitif karena penjual tidak memiliki pilihan lain (Siddique et al., 2020). Keempat, kurva penawaran yang dihadapi monopsonis memiliki kemiringan positif, yang berarti untuk mendapatkan lebih banyak input, monopsonis harus membayar harga yang lebih tinggi (Alderman & Blair, 2024b).
Dalam konteks pasar tenaga kerja, monopsoni sering terjadi di daerah terpencil atau industri yang sangat spesifik, seperti pertambangan batu bara di kota perusahaan (company town), di mana satu perusahaan merupakan satu-satunya pemberi kerja (Alderman & Blair, 2024b). Kondisi monopsoni juga sering terjadi di areal perkebunan, pertanian, dan industri hewan potong, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi petani menjadi sangat lemah (Gunawan, 2021). Dalam pasar ikan, misalnya, pembeli dimainkan oleh tengkulak ikan sementara penjual dimainkan oleh nelayan, menciptakan struktur monopsoni yang merugikan nelayan (Ridwan, 2022).

2.3 Oligopsoni sebagai Bentuk Monopsoni yang Lebih Umum
Selain monopsoni murni, terdapat pula oligopsoni, yaitu pasar tenaga kerja dengan beberapa pembeli besar (Alderman & Blair, 2024b). Dalam praktiknya, kekuatan monopsoni tidak hanya terbatas pada kasus satu pembeli tunggal, tetapi juga dapat muncul dalam situasi di mana beberapa perusahaan mendominasi pembelian di pasar tertentu (Nathan, 2021). Kekuatan ekonomi merek vis-à-vis pemasok dan pekerja garmen adalah monopsoni, atau lebih tepatnya oligopsoni, di mana pasar input didominasi oleh pembeli yang menunjukkan kekuatan dalam pasar untuk input (Nathan, 2021). Oligopsoni, yang merupakan pasar tenaga kerja dengan beberapa pembeli besar, menjadi fokus analisis dalam banyak penelitian kontemporer tentang kekuatan pasar pembeli (Alderman & Blair, 2024b).

3. Dampak Ekonomi Monopsoni
3.1 Dampak terhadap Upah dan Kesempatan Kerja
Dampak paling langsung dari monopsoni adalah penurunan upah di bawah tingkat kompetitif. Dalam model monopsoni dasar, perusahaan dengan kekuatan monopsoni akan mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja dan membayar upah yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang setara dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif (Ashenfelter et al., 2010). Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "tingkat eksploitasi" (rate of exploitation), yaitu kesenjangan antara produk pendapatan marjinal tenaga kerja dan tingkat upah yang dibayarkan (Ashenfelter et al., 2010).
Hasil ekonomi dari kekuatan monopsoni meliputi upah dan kompensasi lainnya yang lebih rendah, serta pengurangan kesempatan kerja (Alderman & Blair, 2024a). Kekayaan ditransfer dari pekerja kepada pemberi kerja mereka (Alderman & Blair, 2024a). Selain itu, pengurangan kesempatan kerja oleh monopsonis menyebabkan penurunan output, yang pada gilirannya akan meningkatkan, bukan menurunkan, harga output (Alderman & Blair, 2024b). Dengan demikian, monopsoni tidak hanya merugikan pekerja atau penjual, tetapi juga konsumen akhir.
Penelitian empiris telah mengonfirmasi keberadaan kekuatan monopsoni di berbagai pasar. Studi di negara-negara Sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa upah hanya sekitar 38 persen dari produk pendapatan marjinal tenaga kerja, yang mengimplikasikan elastisitas penawaran tenaga kerja sebesar 0,62 (Haque & Delgado, 2024). Keberangkatan dari pasar tenaga kerja yang kompetitif menghasilkan sewa pemberi kerja yang lebih tinggi sekitar 50,80 persen, sewa karyawan yang lebih rendah sekitar 75,61 persen, dan kerugian bobot mati (deadweight loss) sekitar 15,95 persen (Haque & Delgado, 2024).

3.2 Dampak terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial
Monopsoni memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Kekuatan monopsoni meningkatkan konsentrasi pendapatan, sebagaimana diukur oleh koefisien Gini, karena kedua jenis pasar ini cenderung mendistorsi remunerasi faktor produksi, seperti pendapatan tenaga kerja dan pendapatan modal (Sell, 2021). Penelitian di Meksiko menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan upah pekerja terampil dan tidak terampil (Cazzuffi et al., 2023).
Dalam konteks pasar komoditas pertanian, monopsoni oleh supermarket dapat mentransfer surplus ekonomi dari petani ke supermarket, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan nilai aset lahan pertanian (Freebairn, 2018). Praktik monopsoni lebih banyak merugikan, khususnya pada tenaga kerja di pasar monopsoni, karena tenaga kerja tersebut tidak memiliki pilihan lainnya (Firdaus, 2023). Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, terutama bagi komunitas nelayan dan petani yang terjebak dalam sistem pemasaran yang merugikan (Ridwan, 2022).

3.3 Monopsoni dan Diskriminasi
Salah satu konsekuensi serius dari kekuatan monopsoni adalah potensinya untuk mendukung dan memperparah diskriminasi di pasar tenaga kerja. Dalam model monopsoni, jika kelompok yang didiskriminasi memiliki elastisitas penawaran tenaga kerja yang lebih rendah, maka pemberi kerja dengan kekuatan monopsoni dapat membayar mereka lebih rendah dari nilai produk marjinal mereka (Chase, 2001). Penelitian di Latvia menunjukkan bahwa kurangnya pasar tenaga kerja yang terintegrasi dan fleksibel, serta monopsoni yang dihasilkan, telah mendukung diskriminasi pasar tenaga kerja terhadap minoritas etnis selama masa transisi (Chase, 2001).
Dalam konteks gender, penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki elastisitas penawaran tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang memberikan pemberi kerja lebih banyak kekuatan monopsoni atas pekerja perempuan (Félix & Portugal, 2016). Hal ini berkontribusi pada kesenjangan upah gender yang persisten di berbagai negara. Dalam pasar monopsoni, perusahaan dapat melakukan diskriminasi terutama pada kelompok pekerja dengan penawaran tenaga kerja yang lebih inelastis (Simamora & Widyawati, 2022).

4. Monopsoni dalam Perspektif Ekonomi Islam
4.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam yang Relevan
Ekonomi Islam dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang secara langsung berkaitan dengan penilaian terhadap praktik monopsoni. Pertama, prinsip keadilan ('adl) yang menjadi landasan utama sistem ekonomi Islam (Mehmet, 1997). Al-Ghazzali, salah satu pemikir Islam terkemuka, menekankan bahwa keadilan sosial merupakan fondasi dari pemerintahan yang baik dan sistem ekonomi yang berkelanjutan (Mehmet, 1997). Kedua, prinsip larangan eksploitasi dan penindasan, yang melarang setiap bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak (Ninglasari et al., 2023). Ketiga, prinsip kebebasan pasar yang dilandasi oleh sukarela (taradhin), di mana tidak ada pihak yang dipaksa untuk berdagang pada tingkat harga tertentu (Firdaus, 2023).
Dalam kerangka metodologi Tawhidi, seluruh aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan berada di bawah bimbingan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Swt. (Azid et al., 2013). Konsep tenaga kerja dalam Islam berasal dari konsep nilai intrinsik sebagai nilai nyata dari sesuatu yang diproduksi maupun sebagai faktor produksi (Azid et al., 2013). Prinsip bisnis Islam adalah tanpa riba, tadlis (menyembunyikan cacat), dan taghrir (ketidakpastian) (Firdaus, 2023). Prinsip-prinsip ini secara langsung bertentangan dengan praktik monopsoni yang cenderung mengeksploitasi penjual atau pekerja melalui penetapan harga yang tidak adil.

4.2 Pandangan Islam terhadap Monopoli dan Monopsoni
Islam secara tegas melarang praktik monopoli dan monopsoni karena keduanya merupakan praktik yang tidak adil dan merugikan masyarakat luas. Chapra berpendapat bahwa monopoli dilarang dalam Islam karena merupakan praktik yang tidak adil yang memperkaya segelintir individu dengan mengorbankan mayoritas (Ninglasari et al., 2023). Menurut pandangan ini, keadilan dalam Islam mengharuskan tidak adanya penipuan, ketidakpastian, spekulasi, dan monopoli atau monopsoni, yang berarti semua praktik bisnis yang mengarah pada eksploitasi pembeli atau penjual atau pembatasan persaingan yang adil harus secara efektif dilarang (Ninglasari et al., 2023).
Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menimbulkan praktik monopoli dan monopsoni sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha (Firdaus, 2023). Adanya monopoli dan monopsoni dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, ada yang merugikan juga yang menguntungkan dalam perekonomian di masyarakat (Firdaus, 2023). Namun, dalam konteks pasar tenaga kerja dan komoditas pertanian, monopsoni hampir selalu merugikan pihak yang lebih lemah, yaitu pekerja atau petani yang tidak memiliki alternatif lain.

4.3 Konsep Pasar Ideal dalam Islam dan Kontradiksinya dengan Monopsoni
Dalam ekonomi Islam, pasar yang ideal adalah pasar yang mendekati persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan secara sukarela (Ninglasari et al., 2023). Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa terdapat kesamaan antara konsep pasar yang sepenuhnya kompetitif dan konsep pasar Islam, di mana pasar dalam Islam harus terbuka untuk semua orang (Ninglasari et al., 2023). Pasar yang ideal dalam Islam harus memenuhi beberapa standar: terbuka untuk semua, bebas dari manipulasi harga, dan tidak ada pihak yang dipaksa untuk bertransaksi pada harga tertentu (Ninglasari et al., 2023).
Monopsoni secara fundamental bertentangan dengan konsep pasar ideal Islam ini. Dalam monopsoni, pembeli tunggal memiliki kekuatan untuk menentukan harga secara sepihak, yang bertentangan dengan prinsip sukarela dalam transaksi Islam (Firdaus, 2023). Pandangan tradisional tentang mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan adalah bahwa dalam mekanisme pasar Islam, didorong oleh permintaan dan penawaran yang harus bersifat sukarela, tetapi tidak ada pihak yang dipaksa untuk berdagang di tingkat mana pun (Firdaus, 2023). Kondisi monopsoni jelas melanggar prinsip ini karena penjual atau pekerja tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli tunggal.
Lebih jauh, para sarjana Islam berpendapat bahwa konsep "kompetisi" dalam struktur pasar sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena kompetisi identik dengan perang, pertarungan, dan dumping (Ninglasari et al., 2023). Sebagai gantinya, diperlukan konsep baru, yaitu pasar ta'awun (saling membantu), di mana pasar dalam ekonomi Islam seharusnya menjadi tempat dan sarana saling membantu (Ninglasari et al., 2023). Dalam kerangka ini, monopsoni yang mengeksploitasi penjual atau pekerja jelas bertentangan dengan semangat ta'awun yang menjadi cita-cita ekonomi Islam.

4.4 Keadilan Upah dalam Islam dan Implikasinya terhadap Monopsoni Pasar Tenaga Kerja
Salah satu manifestasi paling nyata dari monopsoni adalah dalam pasar tenaga kerja, di mana pemberi kerja tunggal dapat menekan upah di bawah tingkat kompetitif. Islam memiliki pandangan yang jelas tentang keadilan upah. Jika seorang pemberi kerja membayar pekerja dengan upah yang sama dengan produk pendapatan marjinalnya yang ditentukan pasar, maka ia telah berlaku adil (Kar et al., 2018). Pernyataan ini secara implisit mengkritik praktik monopsoni yang membayar pekerja di bawah nilai produk marjinal mereka.
Studi tentang penentuan upah dalam perspektif Islam menekankan pentingnya kerangka yang mencakup berbagai kategori, yaitu karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan, faktor pasar, praktik kompensasi, dan prinsip-prinsip Islam (Yasmeen, 2023). Kerangka ini menawarkan metodologi yang holistik dan beretika untuk penentuan upah, selaras dengan perspektif Islam dan konvensional (Yasmeen, 2023). Dalam konteks ini, monopsoni yang secara sistematis membayar upah di bawah nilai produk marjinal tenaga kerja jelas bertentangan dengan prinsip keadilan upah dalam Islam.
Penelitian tentang upah minimum dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa ada dua pandangan dalam ekonomi Islam tentang legislasi upah minimum (Kar et al., 2018). Pertama, pandangan yang mendukung upah minimum sebagai perlindungan hak-hak pekerja terhadap pemberi kerja. Kedua, pandangan yang lebih berhati-hati tentang dampak upah minimum terhadap kesempatan kerja. Namun, mengingat kondisi monopsoni di mana pemberi kerja memiliki kekuatan untuk menekan upah, kebijakan upah minimum justru dapat meningkatkan kesempatan kerja, bukan menguranginya (Kar et al., 2018). Menurut pendekatan Chapra dan perspektif ekonomi Islam, legislasi upah minimum akan mengarah pada perlindungan hak-hak pekerja terhadap pemberi kerja (Kar et al., 2018).

5. Monopsoni dalam Konteks Pasar Komoditas dan Pertanian
5.1 Monopsoni dalam Rantai Pasokan Pertanian
Monopsoni dalam rantai pasokan pertanian merupakan fenomena yang sangat umum dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Dalam sistem pemasaran ikan, misalnya, pembeli dimainkan oleh tengkulak ikan sementara penjual dimainkan oleh nelayan, menciptakan struktur monopsoni yang merugikan nelayan (Ridwan, 2022). Kondisi ini menyebabkan kedalaman dan keparahan kemiskinan nelayan yang cukup tinggi, yang ditentukan oleh kualitas sistem pemasaran (merugikan atau menguntungkan) dan kualitas modal (fasilitas tangkap) (Ridwan, 2022).
Dalam konteks Islam, hubungan patron-klien antara tengkulak dan nelayan yang mencerminkan struktur pasar monopsoni sangat rentan dengan ketidakadilan (Rusydi et al., 2021). Pola dan struktur pasar yang terjadi antara nelayan dan juragan adalah pasar monopsoni, dengan adanya satu pembeli yang berhadapan dengan banyak penjual (Rusydi et al., 2021). Kondisi ini menjadikan pola hubungan tersebut sangat rentan dengan ketidakadilan, padahal Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan agar senantiasa dijunjung tinggi dalam bidang apa pun, termasuk muamalah (Rusydi et al., 2021).
Harga yang ditetapkan tengkulak terhadap hasil tangkapan nelayan sering kali tidak sesuai dengan harga pasar yang ada, sehingga merugikan pihak nelayan (Rusydi et al., 2021). Dari perspektif Islam, praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan eksploitasi. Islam mengajarkan umatnya untuk melibatkan diri dalam perdagangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, namun perdagangan tersebut harus dilandasi oleh kejujuran dan keadilan (Rusydi et al., 2021).

5.2 Monopsoni Supermarket terhadap Petani
Dalam konteks modern, monopsoni juga terjadi dalam hubungan antara supermarket besar dan petani pemasok. Potensi dampak penetapan harga monopsoni oleh supermarket terhadap produk pertanian mencakup penurunan harga produk pertanian, pengurangan kuantitas, pendapatan, dan nilai lahan (Freebairn, 2018). Dalam teori, dan pada ekstremnya, dengan penetapan harga monopsoni yang diskriminatif, semua sewa ekonomi dapat ditransfer dari petani ke supermarket, dan kuantitas kompetitif akan diperdagangkan (Freebairn, 2018).
Dari perspektif Islam, transfer kekayaan yang tidak adil dari petani ke supermarket melalui kekuatan monopsoni jelas bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam. Islam menekankan bahwa kekayaan harus beredar di antara semua lapisan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak yang berkuasa (Mehmet, 1997). Al-Ghazzali menekankan bahwa sistem ekonomi yang baik harus didasarkan pada keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata (Mehmet, 1997).

6. Mekanisme Pengawasan Pasar dalam Islam: Al-Hisbah
6.1 Konsep Al-Hisbah sebagai Pengawas Pasar
Islam memiliki mekanisme pengawasan pasar yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw., yaitu institusi al-hisbah. Pengawasan aktivitas pasar dan persaingan dalam Islam telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan sekaligus menjadi tugas seorang pejabat yang disebut muhtasib (pengawas) (Zakiyah et al., 2019). Al-hisbah, sebagai lembaga pengendali kegiatan ekonomi dan persaingan pasar, bertujuan untuk menegakkan amar makruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan) (Zakiyah et al., 2019).
Dalam aspek ekonomi, fungsi utama lembaga hisbah meliputi: memastikan bahwa produk yang dipasarkan adalah halal dan sesuai dengan ketentuan syariah; mencegah praktik penipuan, kecurangan dalam harga dan produk; mencegah praktik riba dan manipulasi harga; serta mengendalikan penetapan harga (Zakiyah et al., 2019). Fungsi-fungsi ini secara langsung relevan dengan pencegahan praktik monopsoni yang merugikan, karena monopsoni pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi harga oleh pembeli yang dominan.

6.2 Relevansi Al-Hisbah dalam Mencegah Monopsoni
Lembaga al-hisbah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai regulator kegiatan ekonomi dan sebagai pengawas perilaku pasar (Zakiyah et al., 2019). Dalam konteks monopsoni, peran al-hisbah sangat relevan karena monopsoni merupakan bentuk ketidakadilan pasar yang harus dicegah. Syariah Islam tidak hanya melarang perdagangan barang-barang yang tidak halal seperti alkohol dan produk pornografi, tetapi juga mengatur praktik bisnis yang sehat untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat baik dalam sistem sosial maupun ekonomi (Zakiyah et al., 2019).
Dalam konteks Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengendali praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki kesamaan substansi dan nilai dengan lembaga al-hisbah dalam Islam (Zakiyah et al., 2019). Keduanya bertujuan untuk menegakkan amar makruf nahi munkar dalam kegiatan ekonomi dan persaingan usaha (Zakiyah et al., 2019). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk Pasal 28 yang mengatur larangan melakukan monopsoni, mencerminkan semangat yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Firdaus, 2023).

7. Monopsoni dalam Perbankan dan Keuangan Islam
7.1 Kekuatan Monopsoni dalam Industri Perbankan
Monopsoni tidak hanya terjadi dalam pasar tenaga kerja dan komoditas, tetapi juga dalam industri keuangan dan perbankan. Penelitian tentang IPO (Initial Public Offering) di industri asuransi Arab Saudi menemukan bahwa tingkat underpricing yang sangat tinggi (455 persen) sebagian disebabkan oleh kekuatan monopsoni penjamin emisi asuransi di Arab Saudi (Boulanouar & Alqahtani, 2016). Penelitian ini merekomendasikan bahwa otoritas regulasi dan pengawasan perlu bekerja untuk mengurangi kekuatan monopsoni yang dinikmati oleh penjamin emisi (Boulanouar & Alqahtani, 2016).
Dalam konteks perbankan Islam di Indonesia, struktur pasar dan persaingan perbankan Islam menunjukkan kondisi persaingan monopolistik (Sunarmo, 2018). Monopsoni pasar adalah pasar dengan banyak penjual tetapi hanya satu pembeli, dan monopoli serta monopsoni saling berkaitan erat (Sunarmo, 2018). Merger tiga bank syariah milik negara di Indonesia (BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) menjadi Bank Syariah Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang potensi praktik monopoli dan monopsoni dalam industri perbankan syariah (Handyanto et al., 2021).

7.2 Prinsip Syariah dalam Mencegah Konsentrasi Kekuatan Pasar
Sistem perbankan syariah yang bebas dari riba dan tanpa karakter spekulatif dapat menciptakan ekonomi yang tangguh, yaitu ekonomi yang pertumbuhan sektor keuangannya selaras dengan pertumbuhan sektor riil (Handyanto et al., 2021). Prinsip kepercayaan dan keadilan, yang merupakan keunggulan konsep perbankan Islam, dapat menjadi faktor penting dalam merespons tantangan digitalisasi ekonomi (Handyanto et al., 2021). Prinsip-prinsip ini secara inheren bertentangan dengan praktik monopsoni yang mengeksploitasi pihak yang lebih lemah.
Dalam konteks hukum persaingan usaha Islam, pembangunan hukum persaingan usaha Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi Islam memerlukan penggabungan nilai-nilai Islam untuk mencapai hukum persaingan usaha Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan (Apriani et al., 2020). Hukum yang ideal adalah hukum yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakatnya, dan harus mengakomodasi nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat (Apriani et al., 2020). Dalam konteks ini, larangan monopsoni yang merugikan harus diperkuat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan larangan eksploitasi.

8. Monopsoni dan Eksploitasi Pekerja: Perspektif Islam
8.1 Eksploitasi Pekerja dalam Kondisi Monopsoni
Monopsoni dalam pasar tenaga kerja menciptakan kondisi yang memungkinkan eksploitasi pekerja secara sistematis. Dalam kondisi monopsoni, pekerja dibayar di bawah nilai produk pendapatan marjinal mereka, yang merupakan bentuk eksploitasi ekonomi (Ashenfelter et al., 2010). Kajian terdahulu menjelaskan bahwa adanya implementasi eksploitasi pekerja juga didukung dengan adanya struktur pasar monopsoni pada suatu negara, yakni adanya pihak-pihak yang menguasai pasar (Imron & Sari, 2020).
Dari perspektif Islam, eksploitasi pekerja dalam kondisi monopsoni merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan hak-hak pekerja. Islam menekankan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang adil sesuai dengan kontribusinya (Yasmeen, 2023). Konsep tenaga kerja dalam Islam berasal dari konsep nilai intrinsik, dan setiap pekerja memiliki nilai yang harus dihargai secara adil (Azid et al., 2013). Monopsoni yang secara sistematis menekan upah di bawah nilai produk marjinal tenaga kerja jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.

8.2 Serikat Pekerja sebagai Penyeimbang Kekuatan Monopsoni
Salah satu mekanisme untuk mengimbangi kekuatan monopsoni dalam pasar tenaga kerja adalah melalui serikat pekerja. Dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas keuangan yang lebih baik, tenaga kerja dapat menyatukan diri di dalam serikat buruh atau persatuan tenaga kerja (Yatof, 2022). Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat, sebagai suatu kesatuan, membicarakan atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha (Yatof, 2022).
Dalam perspektif ekonomi Islam, serikat pekerja dapat dipandang sebagai mekanisme yang sah untuk menyeimbangkan kekuatan tawar-menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Teori monopsoni dinamis akan melegitimasi serikat pekerja sebagai penyeimbang kekuatan monopsoni (Montes, 2012). Ini merupakan perkembangan yang disambut baik oleh ajaran sosial Katolik, dan secara analogi juga relevan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja, asalkan serikat pekerja tetap memperhatikan kepentingan umum (Montes, 2012).
Penelitian di Afrika Selatan menunjukkan bahwa serikat pekerja secara substansial meningkatkan berbagi sewa (rent-sharing) di perusahaan, yang merupakan mekanisme penting untuk mengimbangi kekuatan monopsoni (Bassier, 2019). Dalam konteks Islam, mekanisme berbagi sewa ini sejalan dengan prinsip keadilan distribusi yang menekankan bahwa kekayaan harus beredar secara merata di antara semua lapisan masyarakat.

9. Upah Minimum sebagai Respons terhadap Monopsoni dalam Perspektif Islam
9.1 Teori Upah Minimum dalam Kondisi Monopsoni
Salah satu kebijakan yang paling relevan untuk mengatasi dampak negatif monopsoni adalah kebijakan upah minimum. Dalam model monopsoni, kenaikan upah minimum justru dapat membalikkan efek negatif terhadap kesempatan kerja yang diprediksi oleh teori tradisional (Kar et al., 2018). Hal ini karena dalam kondisi monopsoni, pemberi kerja telah menekan upah di bawah tingkat kompetitif, sehingga penetapan upah minimum yang tepat dapat meningkatkan baik upah maupun kesempatan kerja secara bersamaan (Benito et al., 2017).
Dalam kondisi monopsoni, elastisitas penawaran tenaga kerja yang lebih besar dan/atau elastisitas permintaan tenaga kerja yang lebih rendah mengimplikasikan rentang yang lebih luas di mana upah minimum dapat dinaikkan tanpa menghasilkan kehilangan pekerjaan (Benito et al., 2017). Ini merupakan argumen penting yang mendukung kebijakan upah minimum dalam konteks pasar tenaga kerja yang tidak sempurna seperti monopsoni.

9.2 Pandangan Islam tentang Upah Minimum
Dalam ekonomi Islam, terdapat dua pandangan tentang legislasi upah minimum (Kar et al., 2018). Pertama, pandangan yang mendukung upah minimum sebagai mekanisme perlindungan hak-hak pekerja. Kedua, pandangan yang lebih berhati-hati tentang dampak upah minimum terhadap kesempatan kerja. Namun, mengingat kondisi monopsoni yang umum terjadi di pasar tenaga kerja, kebijakan upah minimum dapat dipandang sebagai instrumen keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
Menurut pendekatan Chapra dan perspektif ekonomi Islam, legislasi upah minimum akan mengarah pada perlindungan hak-hak pekerja terhadap pemberi kerja (Kar et al., 2018). Berlawanan dengan klaim ekonomi arus utama, legislasi upah minimum akan berkontribusi pada peningkatan standar hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Kar et al., 2018). Dalam konteks monopsoni, di mana pemberi kerja memiliki kekuatan untuk menekan upah secara tidak adil, kebijakan upah minimum merupakan instrumen keadilan yang penting dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

10. Monopsoni dalam Konteks Global dan Rantai Nilai Global
10.1 Monopsoni dalam Rantai Nilai Global
Dalam era globalisasi, monopsoni tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga dalam rantai nilai global. Kekuatan ekonomi merek vis-à-vis pemasok dan pekerja garmen adalah monopsoni, atau lebih tepatnya oligopsoni, di mana pasar input didominasi oleh pembeli yang menunjukkan kekuatan dalam pasar untuk input (Nathan, 2021). Rantai nilai global dan ekonomi platform keduanya merupakan bentuk kapitalisme monopoli-monopsoni intelektual yang mendominasi struktur hubungan ekonomi global (Nathan, 2024).
Terdapat hubungan monopsoni ganda dalam rantai nilai global: pertama, monopsoni perusahaan induk atau perusahaan pemimpin ketika berhadapan dengan banyak pemasok; dan kedua, hubungan monopsoni pemasok ini dengan tenaga kerja mereka (Nathan, 2024). Kondisi ini menciptakan sistem eksploitasi berlapis yang merugikan pekerja di seluruh rantai nilai, terutama di negara-negara berkembang.

10.2 Perspektif Islam terhadap Monopsoni Global
Dari perspektif Islam, monopsoni dalam rantai nilai global merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi global yang harus diatasi. Al-Ghazzali menekankan bahwa sistem ekonomi global yang baik harus didasarkan pada keadilan global dan distribusi pendapatan yang merata (Mehmet, 1997). Krisis dalam ekonomi pembangunan pascaperang adalah kegagalan global dalam memenuhi janji kemakmuran massal justru karena pengabaian keadilan sosial, khususnya distribusi pendapatan (Mehmet, 1997).
Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazzali tentang keadilan sosial dan pemerintahan yang baik memiliki relevansi yang signifikan untuk mengatasi masalah monopsoni global (Mehmet, 1997). Ide-idenya tentang pemerintahan yang baik berdasarkan keadilan sosial memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan menuju tatanan dunia yang lebih berkelanjutan (Mehmet, 1997). Ini mencakup regulasi yang efektif terhadap praktik monopsoni dalam rantai nilai global yang merugikan pekerja dan pemasok di negara-negara berkembang.

11. Regulasi dan Kebijakan Anti-Monopsoni dalam Perspektif Islam
11.1 Kerangka Hukum Anti-Monopsoni
Dalam konteks Indonesia, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan melakukan monopsoni (Firdaus, 2023). Hukum ini bertujuan untuk menjaga kepentingan publik dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya konsumen (Apriani et al., 2020). Pencapaian tujuan hukum ini tentu saja berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan penegakannya (Apriani et al., 2020).
Pembangunan hukum persaingan usaha Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi Islam memerlukan penggabungan nilai-nilai Islam untuk mencapai hukum persaingan usaha Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan (Apriani et al., 2020). Dari prinsip keadilan menurut hukum Islam, Islam mengidentifikasi keadilan dengan kejujuran (Apriani et al., 2020). Dalam konteks ini, larangan monopsoni yang merugikan harus diperkuat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan larangan eksploitasi.

11.2 Rekomendasi Kebijakan dari Perspektif Islam
Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan dari perspektif ekonomi Islam untuk mengatasi masalah monopsoni.
Pertama, penguatan lembaga pengawas pasar yang berfungsi seperti al-hisbah untuk memantau dan mencegah praktik monopsoni yang merugikan. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi (Zakiyah et al., 2019).
Kedua, penetapan upah minimum yang adil sebagai perlindungan terhadap eksploitasi dalam kondisi monopsoni pasar tenaga kerja. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip Islam tentang keadilan upah dan perlindungan hak-hak pekerja (Kar et al., 2018).
Ketiga, pengembangan sistem pemasaran yang terintegrasi dan saling menguntungkan untuk komunitas nelayan dan petani yang rentan terhadap eksploitasi monopsoni (Ridwan, 2022). Sistem ini harus didasarkan pada prinsip ta'awun (saling membantu) yang menjadi cita-cita ekonomi Islam (Ninglasari et al., 2023).
Keempat, penguatan peran koperasi dan lembaga keuangan mikro Islam sebagai alternatif terhadap sistem monopsoni yang merugikan (Ridwan, 2022). Lembaga-lembaga ini dapat memberikan akses yang lebih adil terhadap modal dan pasar bagi kelompok yang rentan.
Kelima, penegakan hukum persaingan usaha yang efektif, termasuk larangan monopsoni, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan larangan eksploitasi (Apriani et al., 2020).

12. Kesimpulan
Monopsoni merupakan struktur pasar yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari perspektif Islam, monopsoni melanggar prinsip keadilan ('adl), larangan eksploitasi, dan prinsip sukarela dalam transaksi ekonomi (Firdaus, 2023; Ninglasari et al., 2023). Kondisi monopsoni menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang memungkinkan pembeli tunggal untuk mengeksploitasi penjual atau pekerja dengan menekan harga atau upah di bawah tingkat yang adil (Alderman & Blair, 2024c, 2024b).
Islam, melalui berbagai mekanisme seperti al-hisbah, prinsip keadilan upah, dan larangan monopoli-monopsoni, menyediakan kerangka yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi praktik monopsoni (Ninglasari et al., 2023; Zakiyah et al., 2019). Pemikiran para ulama Islam seperti Al-Ghazzali dan Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi yang baik harus didasarkan pada keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, yang secara inheren bertentangan dengan praktik monopsoni (Mehmet, 1997; Ninglasari et al., 2023).
Dalam konteks kontemporer, monopsoni dalam pasar tenaga kerja, rantai pasokan pertanian, dan rantai nilai global merupakan tantangan serius bagi terwujudnya keadilan ekonomi yang menjadi cita-cita Islam (Nathan, 2021; Rusydi et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang efektif, penguatan lembaga pengawas pasar, dan pengembangan alternatif ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi masalah monopsoni dan mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Apriani et al., 2020; Ridwan, 2022; Zakiyah et al., 2019).
Akhirnya, konsep pasar ta'awun yang diusulkan oleh para sarjana ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dibandingkan dengan struktur pasar monopsoni yang eksploitatif (Ninglasari et al., 2023). Dalam pasar ta'awun, semua pihak bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan saling mengeksploitasi satu sama lain. Inilah visi ekonomi Islam yang harus terus diperjuangkan dalam menghadapi tantangan monopsoni di era modern.

Daftar Pustaka
Alderman, B. L., & Blair, R. D. (2024a). Monopsony in Labor Markets. https://doi.org/10.1017/9781009465212
Alderman, B. L., & Blair, R. D. (2024b). Monopsony in the Labor Market. 1–14. https://doi.org/10.1017/9781009465212.002
Alderman, B. L., & Blair, R. D. (2024c). The Economics of Monopsony. 15–31. https://doi.org/10.1017/9781009465212.003
Apriani, D., Suriaatmadja, T. T., & Syafrinaldi. (2020). Building the Law of Indonesian Business Competition Based on Islamic Economic Principles. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.220
Ashenfelter, O., Farber, H. S., & Ransom, M. R. (2010). Modern Models of Monopsony in Labor Markets: A Brief Survey. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1599013
Azid, T., Alamasi, A. M. S., & Abubakar, A. R. (2013). Labor market in the environment of Tawhidi methodology. Humanomics, 29(4), 276–292. https://doi.org/10.1108/h-01-2013-0007
Bassier, I. (2019). The wage-setting power of firms: Rent-sharing and monopsony in South Africa. https://doi.org/10.35188/unu-wider/2019/668-5
Benito, S. M. R., Laxe, F. G., & Picatoste, X. (2017). The debate on the economic effects of minimum wage legislation. European Journal of Government and Economics, 6(2), 171–190. https://doi.org/10.17979/ejge.2017.6.2.4328
Boulanouar, Z., & Alqahtani, F. (2016). IPO underpricing in the insurance industry and the effect of Sharia compliance. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(3), 314–332. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2014-0118
Brummund, P., & Makowsky, M. D. (2024). Monopsony and Local Religious Clubs: Evidence from Indonesia. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4827174
Cazzuffi, C., Pereira-López, M., Rosales, I., & Soloaga, I. (2023). Monopsony Power and Labor Income Inequality in Mexico. https://doi.org/10.18235/0005085
Chase, R. S. (2001). Labor Market Discrimination During Post-Communist Transition: A Monopsony Approach to the Status of Latvia's Russian Minority. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.276650
Firdaus, R. A. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 3(1). https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437
Freebairn, J. (2018). Effects of supermarket monopsony pricing on agriculture. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 62(4), 548–562. https://doi.org/10.1111/1467-8489.12251
Félix, S., & Portugal, P. (2016). Labor Market Imperfections and the Firm's Wage Setting Policy. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2846332
Gibbons, E. M., Greenman, A., Norlander, P., & Sørensen, T. (2019). Monopsony Power and Guest Worker Programs. The Antitrust Bulletin, 64(4), 540–565. https://doi.org/10.1177/0003603x19875040
Gunawan, S. (2021). Definisi, Fungsi dan Ruang Lingkup Bisnis. https://doi.org/10.31219/osf.io/ugt47
Handyanto, S., Astuti, M. S., & Ajiputra, K. S. (2021). Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed from Business Competition Laws. Lex Scientia Law Review, 5(1). https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46288
Haque, S., & Delgado, M. S. (2024). Labor market monopsony power in the manufacturing sector of four Sub-Saharan African countries. Labour, 38(3), 331–349. https://doi.org/10.1111/labr.12271
Imron, M., & Sari, N. P. (2020). Society Centered: Marxist Approach, dari Eksploitasi hingga Alienasi Pekerja. Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 5(1). https://doi.org/10.36636/dialektika.v5i1.410
Kar, B. B., Egri, T., & Aksünger, N. (2018). Minimum Wage and Employment: A Dynamic Heterogeneous Approach for OECD Countries. Turkish Journal of Islamic Economics, 6(2), 80–106. https://doi.org/10.26414/a069
Mehmet, Ö. (1997). Al-Ghazzali on social justice. International Journal of Social Economics, 24(11), 1203–1218. https://doi.org/10.1108/03068299710193570
Montes, G. (2012). Evaluating the Social Justice Implications of the New Theory of Dynamic Monopsony. Catholic Social Science Review, 17, 161–177. https://doi.org/10.5840/cssr20121712
Nathan, D. (2021). From Monopoly to Monopsony Capitalism. Indian Journal of Labour Economics, 64(4), 843–866. https://doi.org/10.1007/s41027-021-00350-w
Nathan, D. (2024). Knowledge and Global Inequality Since 1800. https://doi.org/10.1017/9781009455183
Ninglasari, S. Y., Himmawan, M. F., Rosyidi, L. N., & Asyiah, A. N. (2023). Market Structure in Islamic Perspective: A Critical Examination of the Terms Perfect and Imperfect Competition. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.18132
Ridwan, M. (2022). Fishermen's poverty reduction based on integrated marketing system. Amca Journal of Community Development, 2(1), 22–30. https://doi.org/10.51773/ajcd.v2i1.123
Rusydi, B. U., Wahyudi, W., & Ulfa, M. (2021). Hubungan Patron-Klien pada Komunitas Nelayan dalam Kerangka Ekonomi Islam. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 27–44. https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.2158
Sell, F. L. (2021). Correcting inequality of personal incomes before income taxes and transfers: theoretical underpinnings and competition policy options. The Central European Review of Economics and Management, 5(2), 55–84. https://doi.org/10.29015/cerem.919
Siddique, A., Vlassopoulos, M., & Zénou, Y. (2020). Market Competition and Discrimination. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3608518
Simamora, L., & Widyawati, D. (2022). Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Kesenjangan Upah Antargender: Kasus di Seluruh Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia, 2(2), 147–161. https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.03
Sunarmo. (2018). Market Structure and Competition of Islamic Banking in Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 20(3), 307–324. https://doi.org/10.21098/bemp.v20i3.855
Yasmeen, K. (2023). Justice in the workplace: Islamic principles for wage determination. Islamic Economic Studies, 31(1/2), 43–87. https://doi.org/10.1108/ies-03-2023-0011
Yatof, A. P. I. (2022). Resume 9. https://doi.org/10.31219/osf.io/uz5yk
Zakiyah, N., Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Gubanov, K. (2019). Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia. Al-Adalah, 16(2), 249–262. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5365
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar