02250 - Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Welfare State in the Perspective of Islamic Political Science

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis dan komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research), artikel ini menelusuri definisi dan ruang lingkup welfare state, posisinya dalam tradisi pemikiran politik Islam, landasan normatif-teleologis yang mencakup konsep maṣlaḥah, falāḥ, dan keseimbangan material–spiritual, serta kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai standar kebijakan kesejahteraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa welfare state dalam perspektif Islam tidak sekadar menyediakan layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, melainkan juga mengintegrasikan dimensi moral-spiritual yang membedakannya dari model welfare state kapitalis. Tujuan negara dalam Islam mencakup penegakan keadilan dan perwujudan kesejahteraan rakyat yang bersifat holistik, mencakup aspek material sekaligus spiritual. Instrumen kesejahteraan meliputi program sosial negara serta filantropi Islam seperti zakat dan wakaf. Pada tataran praktis, ekosistem welfare dapat berbentuk kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil, sebagaimana ditunjukkan oleh peran organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Meski demikian, terdapat tantangan berupa keragaman interpretasi, keterbatasan bukti empiris keberhasilan model Islam, serta kompleksitas implementasi di lapangan.

Kata kunci: welfare state; ilmu politik Islam; maṣlaḥah; maqāṣid al-syarī'ah; kesejahteraan sosial; Indonesia

________________________________________

Abstract

This article systematically and comprehensively examines the concept of the welfare state from the perspective of Islamic political science. Employing a library research approach, the article traces the definition and scope of the welfare state, its position within the tradition of Islamic political thought, its normative-teleological foundations encompassing the concepts of maṣlaḥah, falāḥ, and the material–spiritual balance, as well as the framework of maqāṣid al-syarī'ah as the standard for welfare policy. The findings reveal that the welfare state in an Islamic perspective is not merely concerned with providing social services such as healthcare, education, and social security, but also integrates a moral-spiritual dimension that distinguishes it from the capitalist welfare state model. The objectives of the state in Islam encompass the enforcement of justice and the realization of holistic public welfare, covering both material and spiritual aspects. Welfare instruments include state social programs as well as Islamic philanthropy such as zakat and waqf. At the practical level, the welfare ecosystem may take the form of collaboration between the state and civil society, as demonstrated by the role of organizations such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Indonesia. Nevertheless, challenges remain, including interpretive diversity, limited empirical evidence of the Islamic model's success, and the complexity of implementation on the ground.

Keywords: welfare state; Islamic political science; maṣlaḥah; maqāṣid al-syarī'ah; social welfare; Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan

Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan salah satu konsep sentral dalam diskursus ilmu politik dan kebijakan publik kontemporer. Dalam perkembangannya, konsep ini tidak hanya dikaji dari perspektif Barat, tetapi juga mulai ditelaah secara kritis dalam kerangka pemikiran politik Islam. Relevansi kajian ini semakin menonjol di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas, termasuk Indonesia, di mana cita-cita kesejahteraan sosial termaktub secara eksplisit dalam konstitusi sekaligus menjadi bagian dari wacana etika sosial Islam.

Secara umum, welfare state dipahami sebagai model negara yang memperluas tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warga melalui berbagai program pelayanan sosial yang luas dan komprehensif (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014). Namun demikian, ketika konsep ini dipertemukan dengan kerangka normatif Islam, muncul pertanyaan-pertanyaan substantif: Sejauh mana konsep welfare state dapat diselaraskan dengan tujuan-tujuan politik Islam? Instrumen apa yang relevan dalam mewujudkan kesejahteraan publik menurut perspektif Islam? Dan bagaimana peran negara serta masyarakat sipil dalam ekosistem kesejahteraan tersebut?

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur yang sistematis. Pembahasan mencakup: (1) definisi dan ruang lingkup welfare state; (2) posisi welfare state dalam ilmu politik Islam; (3) landasan normatif-teleologis berupa maṣlaḥah, falāḥ, dan keseimbangan material–spiritual; (4) kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai standar kebijakan; (5) prasyarat tata kelola; (6) prototipe historis Negara Madinah; (7) instrumen kebijakan; (8) welfare pluralisme; (9) relevansi bagi Indonesia; serta (10) sintesis konseptual dan catatan tantangan.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis kualitatif-deskriptif. Sumber-sumber yang dikaji merupakan artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas tema welfare state, etika politik Islam, maqāṣid al-syarī'ah, filantropi Islam, serta kebijakan sosial dalam perspektif Islam. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, persamaan dan perbedaan perspektif antarsumber, serta implikasi teoretis dan praktisnya bagi pemahaman welfare state dalam konteks ilmu politik Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Welfare State dan Ruang Lingkupnya

Dalam literatur yang dirujuk, negara kesejahteraan (welfare state) dipahami sebagai model negara yang memperluas tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warga melalui berbagai program pelayanan sosial yang luas dan komprehensif (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014). Secara lebih spesifik, welfare state digambarkan sebagai negara yang menyediakan tunjangan jaminan sosial (social security benefits) secara luas—misalnya pelayanan kesehatan oleh negara, pensiun negara, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, dan program terkait lainnya (Setyawan et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi, welfare state dipahami sebagai sistem program kesejahteraan sosial yang mencakup layanan kesehatan (health care), pendidikan (education), tenaga kerja/ketenagakerjaan (employment), serta jaminan sosial (social security) (Setyawan et al., 2024). Dalam perspektif politik, welfare state didefinisikan sebagai negara/pemerintah yang "mempromosikan kesejahteraan umum (public welfare)" melalui ragam program publik seperti kesehatan, pendidikan, jaminan pensiun, perumahan, dan lain-lain (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014).

Sejumlah rujukan juga menekankan dimensi historis-istilah: penggunaan istilah welfare state dalam bahasa Inggris dikaitkan dengan tahun 1940—disebut digunakan oleh Archbishop York di Inggris—sebagai respons terhadap warfare state, sementara model welfare state dalam paparan lain dikaitkan dengan upaya mengatasi "depresi besar pada 1940-an" dan menjadi referensi kebijakan global di era modern (Setyawan et al., 2024). Pada titik ini tampak bahwa rujukan-rujukan tersebut menekankan welfare state sebagai "model ideal pembangunan" yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan memberi peran lebih penting kepada negara dalam menyediakan layanan sosial universal dan komprehensif (Dahlan & 'Irfaan, 2014; Setyawan et al., 2024).

3.2 Posisi Welfare State dalam Ilmu Politik Islam: Tujuan Negara sebagai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Dalam ilmu politik Islam sebagaimana dipaparkan oleh beberapa rujukan, keberadaan negara dipandang urgen untuk mengimplementasikan syariat serta mengelola kepentingan umum, dengan tujuan-tujuan seperti penegakan keadilan dan perwujudan kesejahteraan rakyat. Secara eksplisit, eksistensi negara dalam teori politik Islam diposisikan untuk: menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan melalui kerja sama dan tolong-menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya menjadi isu kebijakan sosial-ekonomi, tetapi juga tujuan politik (political end) yang melekat pada mandat pemerintahan.

Dalam horizon pemikiran politik Islam di Indonesia, rujukan tentang pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan bahwa kemanfaatan paling mendasar dari politik adalah "kesejahteraan manusia" yang bersumber dari sumber-sumber keislaman, sehingga politik tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara Islam formal sepanjang pemerintahan mampu mensejahterakan rakyat (Efrinaldi, 2018). Argumen ini menempatkan tujuan kesejahteraan sebagai ukuran substantif politik, bukan semata bentuk formal negara (Efrinaldi, 2018), selaras dengan gagasan bahwa orientasi etika sosial Islam diarahkan pada al-maṣlaḥah al-'āmmah (kesejahteraan umum) (Efrinaldi, 2018; Jamil, 2021).

Pada saat yang sama, rujukan tentang radikalisme juga menyebutkan bahwa dalam tradisi pemikiran politik Islam terdapat dua tujuan politik: (i) penegakan syariat sebagai kelanjutan misi Nabi, dan (ii) penciptaan kemaslahatan/kesejahteraan rakyat; keduanya dipahami dapat bertemu dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Ini menunjukkan adanya spektrum penekanan: sebagian rujukan menekankan kesejahteraan sebagai tujuan yang dapat dicapai tanpa formalisasi negara Islam (Efrinaldi, 2018), sementara rujukan lain menegaskan relasi tujuan kesejahteraan dengan penegakan syariat dalam kerangka maqāṣid.

3.3 Landasan Normatif-Teleologis: Maṣlaḥah, Falāḥ, dan Keseimbangan Material–Spiritual

3.3.1 Maṣlaḥah dan Falāḥ sebagai Inti Kesejahteraan dalam Islam

Beberapa rujukan menyatakan bahwa konsep kesejahteraan dalam Islam sering dipahami melalui istilah maṣlaḥah (kemaslahatan) dan terkait dengan orientasi falāḥ (kebahagiaan/kesejahteraan) (Arfandi, 2020). Orientasi etika Islam, khususnya dalam pengembangan etika sosial, ditegaskan diarahkan pada al-maṣlaḥah al-'āmmah (kesejahteraan umum) (Jamil, 2021), yang juga diposisikan sebagai orientasi pengembangan etika Islam agar berpihak pada "kepentingan orang kecil" (Jamil, 2021). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, welfare state dapat dipahami sebagai kerangka kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan maṣlaḥah 'āmmah melalui mekanisme negara dan institusi sosial-politik (Jamil, 2021; Dahlan & 'Irfaan, 2014).

3.3.2 Kesejahteraan sebagai Konsep "Total": Material dan Spiritual

Literatur yang dirujuk menegaskan perbedaan aksentuasi antara welfare state dalam kapitalisme dan welfare state Islam. Dalam kapitalisme, welfare state digambarkan bertumpu terutama pada kesejahteraan ekonomi/material, sedangkan welfare state Islam dipahami lebih komprehensif—mengintegrasikan aspek moral-spiritual, sosial, ekonomi, dan politik (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014). Secara tegas, rujukan menyatakan bahwa Islam sebagai ajaran normatif mencakup seperangkat tujuan yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta menargetkan kesejahteraan seimbang duniawi dan ukhrawi. Dalam kerangka ini, kesejahteraan Islam juga ditekankan sebagai peningkatan kualitas material dan peningkatan kualitas spiritual masyarakat (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014). Konsepsi "kesejahteraan total" (material dan spiritual) juga ditegaskan dalam pembahasan kesejahteraan Islam yang dikaitkan dengan maṣlaḥah dan falāḥ (Arfandi, 2020; Dahlan & 'Irfaan, 2014).

3.3.3 Nuansa Kritis: Klaim Komprehensif vs. Bukti Keberhasilan

Meskipun konsep welfare state Islam diklaim komprehensif dan mengaitkan peran negara–agama untuk kontrol sosial demi kesejahteraan manusia, salah satu rujukan juga menyatakan bahwa konsep-konsep welfare state dalam Islam "belum memiliki bukti riil tentang keberhasilannya" dalam menunjukkan korelasi kebijakan politik dan ekonomi negara Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Nuansa ini penting secara ilmiah: ada klaim normatif tentang kelengkapan dan integrasi nilai (spiritual-sosial-politik) (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014), tetapi ada pula kehati-hatian bahwa keberhasilan empirisnya tidak otomatis dapat dinyatakan "terbukti" berdasarkan sumber yang ada.

3.4 Kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah: Standar Politik Kesejahteraan dan Perlindungan Kebutuhan Dasar

Sejumlah rujukan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah untuk menerangkan tujuan kebijakan dan kepemimpinan yang berorientasi kesejahteraan. Dalam perspektif krisis ekonomi dan harapan terhadap good governance, disebutkan bahwa ajaran Islam mengarahkan reformasi tata kelola yang baik untuk menjaga "kesejahteraan" dalam pengertian yang meliputi perlindungan atas: agama (ad-dīn), kekayaan (al-māl), akal (al-'aql), jiwa (an-nafs), dan keturunan (an-nasl) (Fuadi, 2016). Kerangka yang sama juga digunakan dalam kajian urgensi pemilihan pemimpin beretika, yang menilai kepemimpinan etis berkontribusi pada kemaslahatan melalui perlindungan lima aspek tersebut dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil, inklusif, serta memperhatikan kelompok marginal (Arif, 2020).

Dengan demikian, jika welfare state secara umum didefinisikan sebagai negara yang menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, dan program kesejahteraan lain (Setyawan et al., 2024), maka dalam ilmu politik Islam layanan dan tanggung jawab itu dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang harus sejalan dengan perlindungan kebutuhan dasar dan kemaslahatan dalam bingkai maqāṣid (Arif, 2020; Fuadi, 2016; Jamil, 2021). Ini juga konsisten dengan penekanan bahwa politik dalam Islam bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum (maṣlaḥah).

3.5 Prasyarat Tata Kelola Welfare State menurut Politik Islam: Etika, Kepemimpinan, dan Institusi yang Adil

3.5.1 Etika Politik Islam sebagai Fondasi Kesejahteraan

Rujukan tentang etika politik Islam menekankan bahwa politik harus dijalankan dengan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial tinggi, dengan prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), amanah (tanggung jawab), musyawarah (syūrā), integritas, dan orientasi pada kesejahteraan umum (maṣlaḥah). Etika politik Islam dipandang membentuk pemimpin berintegritas serta mendorong partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab, sekaligus menegaskan bahwa pemimpin ideal memperjuangkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat "tanpa diskriminasi".

Dalam riset tentang urgensi etika Islam dalam politik kontemporer, dinyatakan bahwa etika Islam yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis menekankan kepemimpinan adil dan berintegritas, perlindungan hak individu, serta tanggung jawab sosial dan moral pemimpin terhadap rakyat (Mahfud, 2018). Rujukan yang sama juga menegaskan bahwa etika politik tidak hanya soal perilaku politisi, tetapi juga praktik institusi sosial, hukum, komunitas, dan struktur sosial-politik-ekonomi; kehendak baik harus didukung institusi yang adil (Mahfud, 2018). Ini relevan dengan welfare state karena welfare state membutuhkan kapasitas institusional untuk mendistribusikan layanan sosial secara adil—kesehatan, pendidikan, jaminan sosial (Setyawan et al., 2024)—dan dalam politik Islam kapasitas itu harus berjalan dalam koridor moralitas publik (Mahfud, 2018).

3.5.2 Good Governance, Pencegahan Korupsi, dan Orientasi Welfare

Korelasi kebijakan publik dan kesejahteraan juga muncul dalam kajian yang menempatkan kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari social defence dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam kerangka tersebut, kebijakan hukum (pidana dan non-pidana) idealnya berorientasi pada kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial yang berbasis nilai. Sementara itu, kajian pencabutan hak politik koruptor menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah dan hukum progresif sama-sama menekankan tujuan keadilan dan masyarakat sejahtera; pembatasan hak politik diposisikan sebagai progresivitas hukum untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan publik (Bolong, 2018). Dalam konteks welfare state, korupsi dipahami merusak kemampuan negara mewujudkan distribusi hak-hak dasar—akses berobat, pendidikan, penghidupan layak—yang menjadi dimensi kesejahteraan (Bolong, 2018), sehingga tuntutan governance yang berintegritas menjadi bagian dari prasyarat welfare state yang efektif (Bolong, 2018; Mahfud, 2018).

3.6 Prototipe Historis: Negara Madinah dan Mandat Kesejahteraan dalam Politik Islam

Literatur tentang prototipe Negara Madinah menegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah menunjukkan eksistensi negara dan pemerintahan dalam Islam, termasuk pemenuhan syarat nominal negara dan adanya konstitusi tertulis (Piagam Madinah). Piagam Madinah juga dipaparkan memuat prinsip persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial-politik, serta mengatur relasi Muslim–non-Muslim dengan prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Rujukan yang sama menegaskan bahwa dalam teori politik Islam, keberadaan negara penting untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa Nabi menunjuk sahabat sebagai pembantu, termasuk 'āmil (pengelola zakat) dan qāḍī (hakim), serta dalam pranata sosial-ekonomi Nabi berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Dengan demikian, prototipe historis ini memperlihatkan integrasi fungsi pemerintahan—administrasi, peradilan, pengelolaan instrumen redistributif seperti zakat—dalam kerangka tujuan keadilan dan kesejahteraan, sejalan dengan kerangka etika politik (amanah dan keadilan) sebagai fondasi kebijakan publik (Mahfud, 2018).

3.7 Instrumen Kebijakan Kesejahteraan dalam Politik Islam: Program Negara dan Filantropi/Redistribusi (Zakat dan Wakaf)

3.7.1 Program Kesejahteraan Sosial sebagai Tugas Negara (Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial)

Dalam definisi welfare state, negara menanggung pelayanan sosial universal seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014). Dalam pembacaan "welfare state dalam konsep Islam," rujukan menegaskan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar (basic needs) maupun rohaniyah; artinya mencakup material dan spiritual (Dahlan & 'Irfaan, 2014). Rumusan ini membuat welfare state "Islami" tidak berhenti pada layanan sosial—kesehatan, pendidikan, jaminan sosial (Setyawan et al., 2024)—tetapi juga mensyaratkan orientasi moral dan spiritual sebagai bagian dari kesejahteraan publik (Dahlan & 'Irfaan, 2014; Setyawan et al., 2024).

Pada tataran praksis kontemporer Indonesia, riset etika Islam dalam politik menyebut program kesejahteraan sosial seperti BLT dan PKH dapat dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam Islam, serta etika politik Islam mendorong pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat khususnya kelompok kurang mampu/termarginalkan (Mahfud, 2018). Kajian lain mengenai BLT menempatkan BLT sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan bagi orang kurang mampu dan menegaskan konsep kesejahteraan Islam sebagai maṣlaḥah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia (material dan spiritual), relevan dengan pencapaian falāḥ dan tujuan syariah (Arfandi, 2020). Rujukan yang sama juga menyatakan BLT dan BPJS dipahami sebagai kebijakan sosial yang populer dan bertujuan melindungi kesehatan masyarakat (Arfandi, 2020). Dengan demikian, program-program welfare modern—transfer tunai, perlindungan kesehatan—diposisikan oleh rujukan sebagai kebijakan publik yang dapat dibaca selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam (Arfandi, 2020; Mahfud, 2018).

3.7.2 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Kesejahteraan

Zakat diposisikan sebagai kewajiban yang sejalan dengan solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama (Mahfud, 2018), serta disebut sebagai instrumen strategis untuk pembangunan kesejahteraan umat dan mencapai keadilan sosial-ekonomi (Khasanah, 2023). Dalam kajian politik hukum zakat, ditegaskan bahwa zakat hadir bertujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Khasanah, 2023), serta kesejahteraan umum menuntut pemenuhan hak jasmaniah dan rohaniah (material dan spiritual) (Khasanah, 2023). Kajian lain tentang politik hukum zakat juga menekankan bahwa rezim tertentu pernah memandang zakat hanya sebagai ritual agama tanpa melihat manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara era Reformasi menghadirkan undang-undang pengelolaan zakat yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan perekonomian. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif kebijakan, zakat dapat dipahami sebagai bagian dari welfare infrastructure Islam yang memerlukan dukungan institusional dan regulatif agar dampaknya pada kesejahteraan publik optimal (Khasanah, 2023).

3.7.3 Wakaf sebagai Pembiayaan Sosial dan Penguatan Kesejahteraan Umat

Instrumen wakaf juga dibahas sebagai bagian dari filantropi Islam yang didorong oleh iklim politik dan regulasi negara. Kajian mengenai UU Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia menegaskan bahwa tata kelola wakaf bertransformasi menjadi lebih profesional, kredibel, efisien, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; wakaf dipandang bukan hanya dana abadi tetapi sumber pemberdayaan ekonomi potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Rujukan yang sama menyatakan pemerintah menyadari berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga regulasi wakaf menjadi bentuk kemauan politik negara memperhatikan permasalahan sosial umat. Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam yang berorientasi welfare, wakaf dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang (i) berakar pada ajaran Islam, dan (ii) memerlukan desain tata kelola dan integrasi ke sistem nasional agar berkontribusi pada kesejahteraan publik.

3.8 Welfare Pluralisme: Peran Masyarakat Sipil Islam Melengkapi Negara

Konsepsi welfare state tidak selalu dipahami "didominasi peran negara" saja; salah satu kajian filantropi global menegaskan implikasi konseptual bahwa negara kesejahteraan dapat senada dengan pelibatan masyarakat sipil, sehingga ideologi negara kesejahteraan tidak terpusat pada peran negara, melainkan juga melibatkan masyarakat sipil dalam pencapaian kesejahteraan (Fauzi & Gunawan, 2022). Selaras dengan itu, kajian tentang Muhammadiyah menempatkan Muhammadiyah sebagai contoh komunitas masyarakat yang membantu menciptakan kesejahteraan sosial; dalam "welfare pluralisme," kehadirannya memperkuat modal sosial masyarakat dan mereproduksi layanan kesejahteraan berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi-sosial, santunan langsung, dan pemberdayaan (Wira & Adiputra, 2021). Kajian tentang hubungan negara dan organisasi massa Islam juga menegaskan bahwa kelemahan negara dalam menyediakan pelayanan pendidikan dan kesejahteraan sosial dapat dilengkapi oleh ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah, yang berperan dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, welfare state dalam pembacaan politik Islam dapat dipahami sebagai ekosistem: negara memikul mandat utama kesejahteraan (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014), tetapi masyarakat sipil—melalui filantropi dan layanan sosial—dapat menjadi pelengkap kapasitas negara (Wira & Adiputra, 2021; Fauzi & Gunawan, 2022).

3.9 Relevansi bagi Indonesia: Cita Konstitusional Kesejahteraan dan Resonansinya dengan Pembacaan Islam

Dalam konteks Indonesia, literatur politik hukum dan kebijakan ekonomi menegaskan bahwa UUD 1945 Bab XIV menempatkan "perekonomian nasional" dalam satu judul dengan "kesejahteraan sosial," dimaksudkan agar dasar kebijakan ekonomi negara diarahkan pada kesejahteraan sosial kehidupan rakyat, dan seluruh kebijakan negara di bidang ekonomi harus berakhir pada kesejahteraan rakyat (Haris & Sapari, 2024). Kajian lain menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bertujuan mencapai kesejahteraan sosial, dan UUD 1945 menggunakan istilah "kesejahteraan umum" (Pembukaan) serta "kesejahteraan sosial" (Bab XIV). Dengan demikian, bahasa konstitusional Indonesia menyediakan landasan normatif bagi welfare state sebagai orientasi kebijakan publik (Haris & Sapari, 2024), sejalan dengan argumen bahwa welfare state Indonesia telah menjadi cita-cita sejak awal berdiri meskipun menghadapi tantangan implementasi.

Dari sisi politik Islam moderat, rujukan tentang Gus Dur juga menegaskan bahwa bentuk formal negara bukan variabel utama selama pemerintahan mampu mensejahterakan rakyat, dan kesejahteraan adalah praksis kerahmatan (substansi) yang harus ditegakkan negara apa pun bentuknya (Efrinaldi, 2018). Ini menyediakan jembatan konseptual: welfare state dapat dipahami sebagai titik temu antara mandat konstitusional kesejahteraan (Haris & Sapari, 2024) dan etika sosial Islam yang berorientasi maṣlaḥah 'āmmah (Efrinaldi, 2018; Jamil, 2021).

________________________________________

4. Sintesis Konseptual: "Negara Kesejahteraan" menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang disediakan, Negara Kesejahteraan menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, negara wajib mempromosikan kesejahteraan umum melalui kebijakan sosial universal—kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, ketenagakerjaan/perumahan—karena welfare state didefinisikan oleh perluasan tanggung jawab negara pada pelayanan sosial yang luas dan komprehensif (Setyawan et al., 2024; Dahlan & 'Irfaan, 2014).

Kedua, tujuan politik negara dalam Islam mencakup keadilan dan kesejahteraan rakyat; eksistensi negara dipandang urgen untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan serta keamanan-ketenteraman, dan politik dipahami sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum (maṣlaḥah).

Ketiga, kesejahteraan dalam Islam bersifat holistik (material–spiritual; dunia–akhirat), sehingga welfare state Islam menambahkan dimensi moral-spiritual pada agenda pelayanan sosial, berbeda dari penekanan material dalam welfare state kapitalisme (Dahlan & 'Irfaan, 2014; Setyawan et al., 2024; Arfandi, 2020).

Keempat, standar kebijakan welfare bertumpu pada maṣlaḥah 'āmmah dan maqāṣid al-syarī'ah—yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—yang mengarahkan kepemimpinan etis, kebijakan adil, dan perlindungan kelompok marginal (Arif, 2020; Fuadi, 2016; Jamil, 2021).

Kelima, prasyaratnya adalah etika politik dan tata kelola yang bersih—keadilan, amanah, musyawarah, integritas—karena etika politik Islam mengarahkan politik untuk kesejahteraan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Mahfud, 2018), dan agenda kesejahteraan dirusak oleh korupsi sehingga kebijakan hukum dan governance perlu berorientasi kesejahteraan publik (Bolong, 2018).

Keenam, instrumen kesejahteraan mencakup perangkat negara dan filantropi Islam: program sosial negara—misalnya BLT/PKH/BPJS sebagai kebijakan sosial yang dapat dibaca selaras dengan keadilan/kemaslahatan (Arfandi, 2020; Mahfud, 2018)—serta redistribusi melalui zakat dan pemberdayaan melalui wakaf yang membutuhkan regulasi dan tata kelola institusional (Khasanah, 2023).

Ketujuh, welfare state dalam politik Islam dapat bersifat inklusif lintas komunitas, sebagaimana Piagam Madinah menegaskan persamaan hak-kewajiban dan prinsip kebebasan beragama serta solidaritas antarkomunitas dalam satu tatanan politik.

Kedelapan, pada praktik modern, welfare dapat berbentuk ekosistem negara–masyarakat sipil (welfare pluralisme): ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah melengkapi negara dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan (Wira & Adiputra, 2021), dan filantropi dapat mendukung konsepsi negara kesejahteraan yang tidak hanya didominasi negara (Fauzi & Gunawan, 2022).

________________________________________

5. Catatan Tantangan dan Keterbatasan

Pertama, implementasi etika politik Islam menghadapi tantangan karena keragaman interpretasi ajaran Islam dapat memunculkan perbedaan pandangan dan konflik, sehingga integrasi nilai ke kebijakan publik membutuhkan sensitivitas terhadap pluralitas penafsiran (Mahfud, 2018).

Kedua, walaupun welfare state Islam diklaim komprehensif—mengintegrasikan politik–ekonomi–spiritual—salah satu rujukan menegaskan belum ada "bukti riil" keberhasilannya sebagai korelasi kebijakan politik-ekonomi dalam negara Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Ketiga, cita-cita welfare state dalam konteks Indonesia disebut telah lama direncanakan, tetapi perjalanan implementasinya menghadapi berbagai masalah dan tantangan meskipun perangkat kebijakan dan regulasi telah tersedia.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa perumusan welfare state dalam perspektif politik Islam menuntut bukan hanya norma (keadilan/maṣlaḥah), tetapi juga institusi yang adil dan kapasitas tata kelola yang efektif (Mahfud, 2018).

________________________________________

6. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep welfare state dalam perspektif ilmu politik Islam memiliki fondasi normatif yang kokoh, berakar pada prinsip maṣlaḥah, falāḥ, dan maqāṣid al-syarī'ah. Berbeda dari model welfare state kapitalis yang cenderung berdimensi material, welfare state Islam menawarkan konsepsi yang lebih holistik dengan mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial-politik. Negara Madinah menjadi prototipe historis yang mengilustrasikan integrasi fungsi pemerintahan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan, sementara instrumen seperti zakat dan wakaf menjadi pilar redistribusi khas Islam yang melengkapi program sosial negara.

Dalam konteks Indonesia, titik temu antara mandat konstitusional dan etika sosial Islam membuka ruang bagi pengembangan model welfare state yang kontekstual dan inklusif. Ke depan, diperlukan penelitian empiris yang lebih mendalam untuk mengukur efektivitas kebijakan-kebijakan berbasis nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan publik secara terukur.

________________________________________

Daftar Pustaka

Arfandi, H. (2020). Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah. Jurnal Muhammadiyah Studies, 1(1). https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11413

Arif, S. (2020). Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. Jurnal Bimas Islam, 13(1), 73–104. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189

Bolong, B. (2018). Etika Politik Ulama. Millah Journal of Religious Studies, 129–152. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art7

Dahlan, A., & 'Irfaan, S. (2014). Mengagas Negara Kesejahteraan. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22

Efrinaldi, E. (2018). Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan. Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095

Fauzi, M., & Gunawan, A. (2022). Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi. JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora), 6(2), 141. https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608

Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 5(1), 13. https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32

Haris, M. A., & Sapari, S. (2024). Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Tsaqafatuna Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 6(2), 164–172. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v6i2.501

Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam di Indonesia. El-Ecosy Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 1(2), 65. https://doi.org/10.35194/.v1i2.1826

Khasanah, W. (2023). Konsep Kesejahteraan dalam Islam: Implementasi BLT pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah, 2(2), 192–197. https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1400

Mahfud, M. (2018). Membumikan Konsep Etika Islam Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Problematika Kelompok Minoritas di Indonesia. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 6(1), 42–60. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.129

Setyawan, M. A., Sulkifli, Muh. S. A. A., Rain, T. J. F., & Kurniati, K. (2024). Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer. Aksioreligia, 2(2), 56–64. https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554

Wira, W., & Adiputra, Y. S. (2021). Krisis Ekonomi, Kesejahteraan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Perspektif Islam. Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(01), 83–97. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3672