02245 - Unitarisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Kontekstual di Indonesia

Abstract

This article examines the concept of unitarism from the perspective of Islamic political science (fiqh siyāsah/siyāsah syar'iyyah) and its relevance to the Indonesian state system. Using a conceptual-normative approach based on literature review, this study argues that Islamic political thought does not establish a single and fixed form of state; instead, it provides normative values and objectives—such as maslahah (public interest), justice, deliberation, and social integration—through which institutional forms, including unitarism, are evaluated. The Medina Constitution is read as a historical precedent demonstrating that political unity can be built without eliminating social plurality. In the Indonesian context, several political-legal studies affirm that the accommodation of Islamic legal values into the national legal system can strengthen commitment to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and national unity, as long as it is compatible with Pancasila and the 1945 Constitution. Thus, unitarism in the lens of Islamic politics operates as a framework of unity that can be filled with Islamic values through constitutional mechanisms, while simultaneously requiring critical scrutiny to prevent centralization that neglects justice for diverse regions and groups.

Keywords: unitarism, Islamic political science, fiqh siyāsah, NKRI, Medina Constitution

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep unitarisme dari perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyāsah/siyāsah syar'iyyah) dan relevansinya terhadap sistem kenegaraan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif berbasis tinjauan kepustakaan, kajian ini berargumen bahwa pemikiran politik Islam tidak menetapkan satu bentuk negara secara tunggal dan baku; sebaliknya, Islam menyediakan nilai-nilai dan tujuan normatif—seperti kemaslahatan, keadilan, musyawarah, dan integrasi sosial—yang menjadi ukuran evaluasi bentuk-bentuk kelembagaan, termasuk unitarisme. Konstitusi Madinah dibaca sebagai preseden historis yang menunjukkan bahwa persatuan politik dapat dibangun tanpa meniadakan pluralitas sosial. Dalam konteks Indonesia, sejumlah kajian politik-hukum menegaskan bahwa akomodasi nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat komitmen pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan persatuan bangsa, selama kompatibel dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, unitarisme dalam lensa politik Islam beroperasi sebagai kerangka persatuan yang dapat diisi nilai-nilai Islam melalui mekanisme konstitusional, sekaligus harus dikritisi agar tidak menjadi sentralisasi yang mengabaikan keadilan bagi wilayah dan kelompok yang beragam.

Kata Kunci: unitarisme, ilmu politik Islam, fiqh siyāsah, NKRI, Konstitusi Madinah

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam khazanah ilmu ketatanegaraan dan ilmu politik, perdebatan mengenai bentuk negara merupakan salah satu isu fundamental yang terus mengalami perkembangan. Salah satu bentuk negara yang paling banyak dianut di dunia adalah negara kesatuan atau yang dalam perspektif teoretis dikenal dengan istilah unitarisme. Secara sederhana, unitarisme dapat dipahami sebagai sistem negara di mana kekuasaan dipusatkan pada pemerintah pusat tanpa otonomi daerah yang signifikan.

Di sisi lain, perkembangan kajian ilmu politik Islam (fiqh siyāsah dan siyāsah syar'iyyah) telah mendorong para sarjana Muslim untuk merefleksikan secara kritis hubungan antara ajaran Islam dan berbagai bentuk organisasi politik modern, termasuk unitarisme. Pertanyaan pokok yang kerap mengemuka adalah: apakah Islam mewajibkan satu bentuk negara tertentu, dan bagaimana unitarisme dapat dinilai dari sudut pandang nilai-nilai normatif Islam?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelusuri konsep unitarisme dalam kerangka teori ketatanegaraan umum, mengkaji posisi ilmu politik Islam terhadap bentuk-bentuk negara, serta menganalisis pengalaman Indonesia sebagai negara kesatuan yang dihuni mayoritas Muslim. Kajian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual-normatif, mengandalkan sumber-sumber akademik dari jurnal ilmiah bereputasi yang relevan.

________________________________________

II. Pengertian Unitarisme dalam Ilmu Politik: Kerangka Umum

Dalam teori ketatanegaraan modern, bentuk negara sering dibedakan secara mendasar menjadi negara kesatuan (unitary state/unitarisme) dan negara serikat (federasi) (Ali, 2021; Irham, 2017). Dalam konteks ini, unitarisme dipahami sebagai bentuk negara yang "menyatukan" wilayahnya di bawah satu otoritas negara, berbeda dari federasi yang menekankan pembagian kewenangan tertentu antarnentitas bagian (Ali, 2021).

Dalam konteks Indonesia, bentuk negara kesatuan ditegaskan dalam UUD 1945 (Bab I Pasal 1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah "Negara Kesatuan" berbentuk republik (Irham, 2017), sehingga diskursus unitarisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka NKRI sebagai pilihan konstitusional (Fauzan et al., 2024; Irham, 2017).

Selain klasifikasi "kesatuan vs federasi," perspektif kontemporer juga menekankan bahwa negara kesatuan bekerja dengan logika integrasi teritorial dan politik di bawah otoritas yang kuat, sehingga negara dapat mengelola seluruh wilayahnya secara efektif. Namun, terdapat potensi problem ketika kebijakan pusat tidak selalu menguntungkan seluruh daerah—terutama bila terdapat keragaman etnis, bahasa, atau agama (Latif & Mukhlis, 2023). Dengan demikian, bahkan pada tataran teori umum, unitarisme memiliki dimensi normatif (persatuan dan efektivitas pemerintahan) sekaligus dimensi problematik (risiko ketidakpekaan pusat terhadap keragaman wilayah) (Ali, 2021; Latif & Mukhlis, 2023).

________________________________________

III. Unitarisme menurut Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyāsah dan Siyāsah Syar'iyyah

3.1 Posisi Bentuk Negara dalam Politik Islam: Tidak Tunggal dan Tidak Baku

Dalam kajian politik Islam, diskursus hubungan agama–negara dan bentuk institusi politik dinyatakan poly-interpretable (kaya tafsir) karena para pemikir Muslim dari masa klasik hingga kontemporer tidak sepakat mengenai bentuk hubungan yang "paling tepat" antara agama dan negara (Supriyanto, 2020). Sejalan dengan itu, kajian tentang perkembangan politik-hukum Islam di Indonesia juga menyatakan bahwa "tidak ada definite order" (ketentuan baku) mengenai bentuk sistem negara atau institusi kenegaraan dalam ketentuan hukum Islam (Nasrullah et al., 2024). Artinya, dalam horizon ilmu politik Islam, unitarisme bukanlah satu-satunya bentuk yang "wajib" secara tekstual, melainkan salah satu kemungkinan bentuk kelembagaan yang dapat dipilih melalui pertimbangan sosial-politik dan kemaslahatan (Nasrullah et al., 2024; Supriyanto, 2020).

Kerangka ini konsisten dengan argumen bahwa Al-Qur'an tidak memuat perintah eksplisit untuk mendirikan negara dan bahkan istilah daulah (negara) tidak disinggung secara eksplisit; namun, unsur-unsur dasar kehidupan bernegara dapat ditemukan dan dibaca melalui prinsip-prinsip normatif Islam (Sagara et al., 2024). Karena itu, politik Islam (melalui fiqh siyāsah) cenderung dipahami sebagai pengaturan urusan sosial-politik dengan landasan nilai-nilai syariah (bukan semata label institusional tertentu), dan tujuan akhirnya terkait kemaslahatan serta penjagaan prinsip-prinsip dasar kehidupan—yang dalam literatur dirumuskan sebagai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sagara et al., 2024).

3.2 Konstitusi Madinah sebagai Preseden: Persatuan Politik tanpa Menutup Pluralitas

Konstitusi Madinah yang ditetapkan Nabi Muhammad setelah hijrah dipahami sebagai dokumen yang tidak hanya mengatur kehidupan internal Muslim, tetapi juga mempersatukan Muslim dengan Yahudi dan sekutu-sekutunya, sekaligus mentransformasi komunitas stateless society menjadi state society (Ali, 2021). Studi mengenai Konstitusi Madinah menegaskan bahwa substansinya memuat prinsip-prinsip kenegaraan yang secara global mencakup unsur pembentukan negara, model/bentuk negara, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan yang berlaku (Ali, 2021). Pada titik inilah literatur politik Islam modern sering membaca Madinah sebagai prototipe praktik politik Islam yang menampilkan prinsip pengaturan bersama dalam komunitas plural (Ali, 2021; Supriyanto, 2020).

Relevansinya dengan unitarisme ialah: kajian tersebut menyatakan bahwa pembahasan "bentuk negara" (staatsvorm) dapat dibedakan menjadi federatif dan kesatuan, dan Konstitusi Madinah secara implisit memberi gambaran mengenai bentuk negara dan relasi kekuasaan–wilayah sebagaimana dikenal dalam kepustakaan ilmu negara dan ilmu politik (Ali, 2021). Dengan demikian, ilmu politik Islam menyediakan bahan preseden historis bahwa persatuan politik dapat dibangun tanpa meniadakan keragaman sosial, namun bentuk institusionalnya tetap menjadi ruang ijtihad dan pembacaan ilmiah (Ali, 2021; Supriyanto, 2020).

3.3 Fiqh Siyāsah dan Siyāsah Syar'iyyah sebagai Perangkat Konseptual

Dalam literatur keilmuan Islam, politik dibahas melalui disiplin fiqh siyāsah (fikih politik) dan juga istilah siyāsah syar'iyyah (politik syar'i) (Iqbal, 2019; Zainuddin et al., 2019). Kajian pemetaan diskursus politik dalam khazanah Islam menegaskan bahwa diskursus politik berkembang setidaknya dalam dua genre utama—fikih dan filsafat—yang sama-sama menekankan signifikansi etika sebagai fondasi politik (Iqbal, 2019).

Selain itu, pembahasan politik yang berbasis syariah diposisikan untuk mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan, tidak hanya untuk urusan dunia tetapi juga berorientasi pada keselamatan akhirat, dengan menekankan musyawarah dan hukum yang jelas (Iqbal, 2019). Dalam kerangka ini, bentuk negara (termasuk unitarisme) dievaluasi bukan hanya dari efisiensi administratif, melainkan dari kesesuaiannya dengan prinsip etika dan kemaslahatan yang dituju politik syar'i (Iqbal, 2019; Sagara et al., 2024).

________________________________________

IV. Unitarisme sebagai "Sentralisasi Kekuasaan" dalam Sebagian Tafsir Islamisme: Contoh Hizbut Tahrir

Walaupun ilmu politik Islam secara luas mengakui pluralitas tafsir tentang bentuk negara (Nasrullah et al., 2024; Supriyanto, 2020), sebagian gerakan Islamis memiliki konsepsi yang lebih spesifik. Misalnya, kajian mengenai doktrin politik-ekonomi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan bahwa bagi HTI, pemerintahan Islam dipahami sebagai sistem kesatuan yang berpusat pada satu khalifah (Irkhami, 2018). Dalam kerangka tersebut, supremasi syariah dipandang harus tampak di ruang publik dan dijamin secara legal (Irkhami, 2018). Konsepsi ini menunjukkan satu model "unitarisme" yang sangat kuat dalam arti pemusatan otoritas pada satu puncak kepemimpinan (khalifah) (Irkhami, 2018).

Namun, perlu dicatat adanya ketegangan konseptual dalam literatur: studi lain yang mengkritisi Islamisme menegaskan bahwa "religionized politics"—kampanye tatanan politik yang diyakini berasal dari kehendak Tuhan dan bukan dari kedaulatan rakyat—dipandang problematik, dan dinyatakan bertentangan dengan pandangan bahwa Islam tidak mengenal satu struktur politik tertentu; Islam menyiratkan nilai-nilai politik, tetapi tidak mensyaratkan satu tata pemerintahan khusus (Muktafi et al., 2022). Karena itu, dalam sintesis ilmu politik Islam, "unitarisme" dapat muncul sebagai hasil tafsir ideologis tertentu—misalnya model khilafah HTI yang tersentralisasi (Irkhami, 2018)—namun tidak secara otomatis merepresentasikan satu-satunya posisi normatif Islam tentang negara (Muktafi et al., 2022; Nasrullah et al., 2024; Supriyanto, 2020).

________________________________________

V. Unitarisme, NKRI, dan Politik Islam Indonesia: Sintesis dalam Pengalaman Kebangsaan

5.1 Unitarisme NKRI sebagai Horizon Konstitusional yang "Diperkuat" oleh Akomodasi Hukum Islam

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi politik-hukum menegaskan bahwa integrasi unsur hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak identik dengan agenda mengganti NKRI menjadi negara agama, melainkan dapat berfungsi memperkuat komitmen kebangsaan. Kajian tentang "melting pot" sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat integratif dan mandiri: substansi hukum Islam dapat diserap dalam produk perundang-undangan dan mengikat warga negara, sementara pada saat lain ia juga mengatur internal umat Islam (Nuzul, 2014).

Dalam kerangka ini, hukum Islam disebut telah menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama setelah amandemen UUD 1945, karena sistem hukum Indonesia tidak hanya berlandaskan rechtsstaat/rule of law tetapi juga memasukkan unsur-unsur hukum agama (Nuzul, 2014). Klaim "penguatan" NKRI melalui integrasi unsur hukum agama ini menempatkan unitarisme Indonesia sebagai wadah yang dapat menampung ekspresi nilai agama melalui mekanisme hukum nasional (Halim, 2013; Nuzul, 2014).

Sejalan dengan itu, teori politik hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa transformasi/akomodasi hukum Islam ke hukum nasional tidak berkorelasi dengan perjuangan menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara; sebaliknya, legislasi bernuansa hukum Islam dapat berkontribusi positif memperkuat daya rekat umat Islam terhadap komitmen negara-bangsa karena harus melewati pengujian agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Halim, 2013). Dengan demikian, dalam pengalaman Indonesia, unitarisme NKRI bukan hanya struktur ketatanegaraan, tetapi juga konteks normatif yang membingkai bagaimana nilai Islam dapat diakomodasi secara konstitusional tanpa harus mengubah bentuk negara (Halim, 2013; Nuzul, 2014).

5.2 Pengakuan Negara terhadap Hukum Islam sebagai Penguatan Persatuan dalam Negara Kesatuan

Studi mengenai legislasi zakat menegaskan bahwa pada fase tertentu terjadi pengakuan yuridis negara terhadap hukum Islam, dan negara mengakui masyarakat multikultural dengan mengadopsi "living religious law" sepanjang penerapannya tidak mengancam persatuan bangsa; pengakuan ini disebut memperkuat komitmen bersama dalam kerangka NKRI (Emzaed et al., 2020). Argumen ini memperlihatkan cara kerja politik-hukum dalam negara kesatuan: persatuan nasional dipelihara bukan dengan meniadakan keragaman, melainkan dengan mengelola pengakuan hukum agar tidak mengganggu integritas negara (Emzaed et al., 2020; Latif & Mukhlis, 2023).

Lebih jauh, kajian tentang dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa implementasi hukum Islam kerap diletakkan pada aspek kebutuhan dan kondisi sosial-politik untuk menjaga eksistensi NKRI dengan fondasi Pancasila yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan kembali menegaskan bahwa hukum Islam tidak menetapkan bentuk negara secara pasti (Nasrullah et al., 2024). Ini memperkuat kesimpulan bahwa, dalam ilmu politik Islam versi konteks Indonesia, unitarisme NKRI dapat dipandang sebagai framework yang sah selama memungkinkan realisasi nilai-nilai Islam melalui mekanisme demokratis-konstitusional dan tetap menjaga persatuan nasional (Halim, 2013; Nasrullah et al., 2024; Nuzul, 2014).

5.3 Figur Politik Muslim dan Agenda Negara Kesatuan: Mosi Integral Natsir

Dalam sejarah Indonesia, transformasi Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi NKRI dipandang sebagai momen penting yang "diorkestrasi" oleh Mohammad Natsir melalui "Integral Motion/Mosi Integral," dengan strategi lobi politik dan diplomasi untuk menyatukan kembali kepemimpinan dan wilayah di bawah NKRI (Fauzan et al., 2024). Kajian lain tentang komunikasi politik Natsir menegaskan bahwa ia merumuskan konsep penyatuan Indonesia sebagai respons terhadap ancaman disintegrasi dan melakukan lobi politik yang panjang sampai mosi tersebut diterima parlemen (Tobroni, 2017).

Literatur ini relevan karena menunjukkan bahwa dukungan terhadap negara kesatuan juga dapat muncul dari aktor politik Muslim melalui jalur konstitusional dan strategi integrasi nasional, bukan semata melalui agenda formalisasi negara agama (Fauzan et al., 2024; Halim, 2013; Tobroni, 2017).

________________________________________

VI. Implikasi Normatif: Kapan Unitarisme Selaras dengan Politik Islam?

Berdasarkan sintesis literatur, "unitarisme menurut ilmu politik Islam" lebih tepat dipahami sebagai opsi bentuk negara yang dinilai melalui ukuran-ukuran nilai dan tujuan politik syar'i (kemaslahatan, keadilan, musyawarah, dan integrasi sosial), bukan sebagai dogma tunggal yang dipaksakan oleh teks (Iqbal, 2019; Nasrullah et al., 2024; Sagara et al., 2024).

Dari sisi kelebihan, negara kesatuan dapat memudahkan integrasi dan solidaritas nasional serta menunjukkan kekuatan pemerintahan dalam mengelola wilayah (Latif & Mukhlis, 2023). Dari sisi risiko, literatur juga menegaskan adanya kelemahan: kebijakan pemerintah pusat tidak selalu menguntungkan wilayah-wilayah yang berbeda, terutama dalam masyarakat yang plural (Latif & Mukhlis, 2023). Karena itu, ukuran kompatibilitas unitarisme dengan politik Islam menuntut agar pemusatan otoritas tidak melahirkan ketidakadilan antarkelompok, dan proses politik tetap berorientasi pada nilai-nilai etika serta kemaslahatan publik (Iqbal, 2019; Latif & Mukhlis, 2023; Sagara et al., 2024).

Di Indonesia, kompatibilitas tersebut sering dibingkai melalui tesis bahwa akomodasi nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional justru memperkuat komitmen pada NKRI dan Pancasila (bukan menggantinya), karena berjalan melalui mekanisme konstitusional dan pengujian kesesuaian dengan dasar negara (Halim, 2013; Nuzul, 2014), serta melalui pengakuan negara terhadap praktik keagamaan sepanjang tidak mengancam persatuan (Emzaed et al., 2020). Dengan demikian, "unitarisme" dalam lensa politik Islam—setidaknya sebagaimana terbaca dalam literatur yang disediakan—beroperasi sebagai kerangka persatuan yang dapat diisi nilai Islam melalui cara-cara konstitusional, sekaligus harus dikritisi agar tidak menjadi sentralisasi yang mengabaikan keadilan bagi wilayah dan kelompok yang beragam (Ali, 2021; Halim, 2013; Latif & Mukhlis, 2023).

________________________________________

VII. Kesimpulan

Secara konseptual, unitarisme adalah bentuk negara yang dibedakan dari federasi, yang menekankan integrasi wilayah dan otoritas pemerintahan dalam satu kesatuan (Ali, 2021; Latif & Mukhlis, 2023), dan dalam konteks Indonesia ditegaskan sebagai pilihan konstitusional NKRI (Irham, 2017).

Menurut ilmu politik Islam (fiqh siyāsah/siyāsah syar'iyyah), bentuk negara tidak ditetapkan secara tunggal dan baku; Islam menyediakan nilai dan tujuan normatif, sementara bentuk institusional—termasuk unitarisme—bersifat ijtihadi dan kontekstual (Nasrullah et al., 2024; Sagara et al., 2024; Supriyanto, 2020). Sebagian gerakan Islamis, misalnya HTI, secara ideologis memaknai pemerintahan Islam sebagai sistem kesatuan yang terpusat pada satu khalifah (Irkhami, 2018), tetapi literatur kritis juga menolak klaim bahwa Islam mewajibkan satu struktur politik tertentu dan menekankan perbedaan antara nilai Islam dan ideologi politik Islamisme (Muktafi et al., 2022).

Dalam pengalaman Indonesia, sejumlah studi politik-hukum menegaskan bahwa akomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat komitmen pada NKRI dan persatuan bangsa, selama kompatibel dengan Pancasila dan UUD 1945 (Emzaed et al., 2020; Halim, 2013; Nuzul, 2014), sehingga unitarisme dapat dipahami sebagai "wadah persatuan" yang diisi nilai-nilai Islam melalui mekanisme konstitusional (Fauzan et al., 2024; Halim, 2013; Tobroni, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ali, Y. F. (2021). The implementation of the Medina Constitution in modern state administration: A theoretical viewpoint. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10747

Emzaed, A. M., Kamsi, K., & Lubis, A. A. A. M. R. (2020). The politics of recognition: The legislation of Zakat Law in a transition of new order and reform era. Ulumuna, 24(2), 320–347. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.404

Fauzan, P. I., Fata, A. K., & Ananda, R. A. (2024). The Natsir Integral Motion in geopolitical perspective. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 25(1), 20–45. https://doi.org/10.18860/ua.v25i1.26371

Halim, A. (2013). Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938

Iqbal, I. (2019). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 2(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1876

Irham, M. A. (2017). Pengamanan pilar bangsa dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalam, 6(1), 125. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.398

Irkhami, N. (2018). Political Islam and the global economy. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459

Latif, M., & Mukhlis, M. M. (2023). Fiqh of civilization in building a legal state: The relevance of Muhammad Arkoun's thought. Al-Ahkam, 33(2), 207–230. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643

Muktafi, M., Haidary, A. H. A., & Zamzami, M. (2022). Rereading Sayyid Quṭb's Islamism and political concept of al-Ḥākimiyyah: A critical analysis. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 24(1), 271–310. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no1.8

Nasrullah, N., Andriawan, W., & Musawar, M. (2024). The character of legal products in Indonesia: A study of changes to the Marriage Law from a political-law perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 602. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17302

Nuzul, A. (2014). The melting pot of legal systems in Indonesia (reading the legal politics of Indonesian Islamic law). Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088

Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Siyasah syariyah dan fiqih siyasah. Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 380–386. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185

Supriyanto, S. (2020). Religion and state in the perspective of Islamic thought. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 1–13. https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1469

Tobroni, R. (2017). Komunikasi politik Mohammad Natsir. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1), 39–60. https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208

Zainuddin, Z., Yustiloviani, Y., Raus, A., & Mauliddin, M. (2019). An ambiguity of Constitutional Law Major at the Faculty of Sharia of Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. Mazahib, 229–252. https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1595