02243 - Trias Politika dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual, Historis, dan Institusional

Abstract

This article examines the concept of Trias Politika (separation of powers) from the perspective of Islamic political science, drawing on literature in Islamic constitutional law (fiqh siyāsah) and comparative constitutional studies. Through a conceptual and literature review approach, this study analyzes the normative foundations of Trias Politika as formulated by Montesquieu, its compatibility with Islamic political thought, historical precedents in early Islamic governance, and contemporary applications in Muslim-majority states. The findings reveal that Islamic political thought does not present a singular stance on Trias Politika; rather, it constitutes a field of ijtihād and theoretical debate. An accommodative stream argues that the tripartite division of power is permissible and justifiable under fiqh siyāsah as an instrument for achieving maṣlaḥah (public welfare) and preventing the abuse of power. A critical stream, however, rejects Trias Politika as a Western construct with no roots in Islamic history. The case of the Islamic Republic of Iran illustrates a contemporary model in which Trias Politika is formally adopted within a republican framework, yet remains subordinated to the authority of Wilāyatul Faqīh. This study concludes that Islamic politics can accommodate a tripartite division of power insofar as it functions as an instrument (wasilah) for amanah, justice, and the prevention of tyranny, while acknowledging that institutional design in the Islamic tradition is ultimately assessed by its capacity to realize the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: Trias Politika, fiqh siyāsah, separation of powers, Islamic political thought, Wilāyatul Faqīh

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) dari perspektif ilmu politik Islam, dengan mengacu pada literatur hukum ketatanegaraan Islam (fiqh siyāsah) dan studi konstitusi komparatif. Melalui pendekatan kajian konseptual dan tinjauan pustaka, studi ini menganalisis landasan normatif Trias Politika sebagaimana dirumuskan oleh Montesquieu, kompatibilitasnya dengan pemikiran politik Islam, preseden historis dalam pemerintahan Islam awal, serta penerapannya dalam negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim pada masa kontemporer. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam tidak menyajikan sikap tunggal terhadap Trias Politika; sebaliknya, ia merupakan medan ijtihād dan perdebatan teoretik. Arus akomodatif berpendapat bahwa pembagian kekuasaan secara tripartit diperbolehkan dan dapat dibenarkan dalam kerangka fiqh siyāsah sebagai instrumen untuk mencapai maṣlaḥah (kemaslahatan) dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Arus kritis, sebaliknya, menolak Trias Politika sebagai konstruk Barat yang tidak berakar pada sejarah Islam. Kasus Republik Islam Iran mengilustrasikan model kontemporer yang secara formal mengadopsi Trias Politika dalam kerangka republik, namun tetap berada di bawah otoritas Wilāyatul Faqīh. Studi ini menyimpulkan bahwa politik Islam dapat mengakomodasi pembagian kekuasaan secara tripartit sepanjang ia berfungsi sebagai instrumen (wasilah) bagi amanah, keadilan, dan pencegahan kelaliman, seraya mengakui bahwa desain kelembagaan dalam tradisi Islam pada akhirnya dinilai dari kemampuannya merealisasikan tujuan-tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah).

Kata kunci: Trias Politika, fiqh siyāsah, pemisahan kekuasaan, pemikiran politik Islam, Wilāyatul Faqīh

________________________________________

A. Pendahuluan

Doktrin Trias Politika yang dipopulerkan oleh Montesquieu merupakan salah satu fondasi utama dalam arsitektur negara modern. Gagasan tentang pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—telah menjadi rujukan dominan dalam pembentukan konstitusi berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, pertanyaan mendasar yang kerap muncul dalam diskursus ketatanegaraan Islam adalah sejauh mana doktrin yang lahir dari tradisi pemikiran Barat ini dapat diterima, diintegrasikan, atau bahkan ditolak dalam kerangka ilmu politik Islam.

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan akademis. Ia menyentuh isu legitimasi kelembagaan, sumber otoritas politik, dan tujuan normatif dari tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam. Fiqh siyāsah sebagai cabang hukum Islam yang mengatur urusan ketatanegaraan dan politik menawarkan kerangka yang kaya untuk mengevaluasi berbagai model pembagian kekuasaan, bukan dari sudut pandang asal-usul geografis atau peradaban suatu konsep, melainkan dari kapasitasnya dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis bagaimana Trias Politika dipahami, diperdebatkan, dan diterapkan dalam perspektif ilmu politik Islam. Kajian ini meliputi analisis atas landasan konseptual Trias Politika, posisi fiqh siyāsah terhadap pembagian kekuasaan, preseden historis dalam pemerintahan Islam awal, diferensiasi institusional dalam tradisi Islam, dua arus utama argumen (akomodatif dan kritis), serta studi kasus kontemporer Republik Islam Iran.

________________________________________

B. Metode Kajian

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif-analitis. Sumber data berasal dari literatur ilmiah berupa artikel jurnal yang membahas Trias Politika, fiqh siyāsah, sejarah ketatanegaraan Islam, dan studi konstitusi komparatif. Analisis dilakukan melalui identifikasi tema, pemetaan argumen, dan sintesis konseptual terhadap berbagai posisi pemikiran yang berkembang dalam wacana ilmu politik Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Trias Politika (Montesquieu): Definisi dan Tujuan Normatif

Dalam teori pemisahan kekuasaan yang populer melalui Montesquieu, kekuasaan negara dipilah ke dalam tiga cabang utama: legislatif (pembentuk undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang/kebijakan), dan yudikatif (peradilan terhadap pelanggaran undang-undang) (Falahiyah & Fauzi, 2022; Rahmat & Baharilla, 2023). Montesquieu mengaitkan pelaksanaan ketiga cabang tersebut dengan asas separation des pouvoirs (pemisahan kekuasaan), yaitu gagasan bahwa pemusatan fungsi-fungsi kekuasaan dalam satu tangan berisiko melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (Nawawi, 1998; Rahmat & Baharilla, 2023). Karena itu, prinsip normatif Trias Politika ditegaskan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan—kekuasaan "sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama" (Nawawi, 1998), sekaligus membutuhkan relasi saling-mengimbangi (checks and balances) agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan (Falahiyah & Fauzi, 2022; Nawawi, 1998).

Namun, literatur ketatanegaraan kontemporer juga menekankan bahwa Trias Politika sering kali tidak dijalankan secara konsisten/"murni" dalam praktik; negara-negara kerap memodifikasi pemisahan kekuasaan menjadi bentuk pembagian atau power-sharing sesuai kebutuhan institusionalnya (Falahiyah & Fauzi, 2022). Dengan demikian, Trias Politika (sebagai doktrin modern Barat) lebih tepat dipahami sebagai perangkat normatif-institusional untuk membatasi kekuasaan, yang penerapannya bersifat historis dan kontekstual (Falahiyah & Fauzi, 2022; Nawawi, 1998).

2. Kerangka Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyāsah sebagai Orientasi Pembentukan Sistem Kekuasaan

Dalam perspektif fiqh siyāsah (hukum politik Islam), politik dan ketatanegaraan dipahami sebagai upaya membentuk sistem pemerintahan (daulah) yang berlandaskan hukum Islam secara "lengkap dan sistematis" untuk mencapai tujuan-tujuan hukum (maqāṣid), yakni kemaslahatan dan keteraturan kehidupan bernegara (Rizhan, 2017). Dalam kerangka ini, desain lembaga negara dinilai bukan semata dari asal-usul konseptualnya (Barat atau bukan), melainkan dari kapasitasnya merealisasikan nilai dan tujuan syariat, misalnya kemaslahatan/welfare (Abdullah & Safriadi, 2022; Rizhan, 2017). Sejalan dengan orientasi tersebut, ada argumen bahwa tradisi ketatanegaraan—baik Indonesia maupun negara yang disebut "Islam"—diharapkan menjalankan pembagian kekuasaan secara semestinya demi kemaslahatan rakyat dan welfare (Abdullah & Safriadi, 2022), sekaligus menjaga agar hubungan antarlembaga tidak berubah menjadi komoditas politik yang menyimpang dari prinsip-prinsip agama (Abdullah & Safriadi, 2022).

Kerangka pemerintahan Islam yang menekankan prinsip-prinsip normatif juga tampak dalam rumusan "prinsip penyelenggaraan negara/pemerintahan dalam perspektif Islam" yang meliputi, antara lain, kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, dan peradilan bebas (Ponirin & Silaban, 2019). Rumusan ini secara eksplisit mengaitkan keterlibatan unsur Trias Politika dalam tata kelola pemerintahan dengan agenda mewujudkan keadilan-kesejahteraan, yakni bahwa penyelesaian masalah publik idealnya melibatkan pihak-pihak terkait termasuk unsur trias politika dan pemangku kepentingan lain (Ponirin & Silaban, 2019). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam yang tercermin pada fiqh siyāsah, pertanyaan kuncinya bukan hanya "apakah Trias Politika berasal dari Barat," tetapi "apakah pembagian fungsi kekuasaan mendukung amanah, keadilan, musyawarah, dan peradilan yang bebas" (Ponirin & Silaban, 2019; Rizhan, 2017).

3. Praktik Awal Pemerintahan Islam: Penyatuan Fungsi dan Kemungkinan Pemisahan

Sebagian literatur menegaskan bahwa pada masa Nabi Muhammad, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif terkonsentrasi langsung pada Nabi (Agustian et al., 2023). Namun, sumber yang sama menekankan bahwa kondisi tersebut tidak otomatis menjadi larangan normatif untuk memisahkan ketiga fungsi itu pada konteks yang berbeda; dinyatakan secara eksplisit bahwa "tidak ada larangan untuk memisahkan ketiga kekuasaan tersebut karena kondisi yang berbeda" dan "tidak ada masalah dengan trias politika sebab memang tidak ada larangan" (Agustian et al., 2023). Pernyataan ini penting secara metodologis: ia mengubah Trias Politika dari doktrin "baku" menjadi persoalan ijtihād kelembagaan yang dapat dinilai dengan pertimbangan kemaslahatan dan konteks (Abdullah & Safriadi, 2022; Agustian et al., 2023).

Dalam pembacaan lain yang meninjau dinamika pembagian kekuasaan, kepala pemerintahan awal dalam negara Islam juga dipetakan dalam kategori fungsi eksekutif; misalnya, disebutkan bahwa khalifah (sebagai eksekutif) pertama adalah Abu Bakar (Rizhan, 2017). Walaupun keterangan ini tidak merinci struktur legislatif-yudikatif pada periode tersebut, ia menunjukkan adanya cara membaca sejarah politik Islam dengan lensa fungsional (eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan) (Rizhan, 2017), yang kemudian memungkinkan dialog konseptual dengan pembagian kekuasaan modern (Agustian et al., 2023; Rizhan, 2017).

4. Diferensiasi Institusional dalam Tradisi Islam: Hisbah dan Analogi Tripartit

4.1. Wilāyatul Ḥisbah: Pengawasan-Penegakan dan Posisinya dalam Cabang Kekuasaan

Kajian tentang Wilāyatul Ḥisbah (WH) menegaskan bahwa dalam perspektif historis, WH memiliki otoritas "mencegah" kemungkaran/ketidakadilan, melakukan penegakan dan pengawasan, dan bahkan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar syariat (Nawawi, 1998). Lebih jauh, WH disebut sebagai "salah satu dari yudikatif" dalam sistem pemerintahan Islam sekaligus sebagai institusi resmi negara Islam (Nawawi, 1998). Tetapi, ketika diletakkan pada konteks Aceh, definisi qanun syariat Islam yang memposisikan WH sebagai badan pemantau pelaksanaan qanun membuat lembaga ini dipandang "masuk ke dalam wilayah eksekutif" (Nawawi, 1998). Dua posisi ini menunjukkan nuansa penting: dalam praktik institusional Islam, sebuah lembaga dapat bergerak di antara fungsi pengawasan-penindakan (yang dapat dibaca yudisial) dan fungsi administratif-eksekutif, sehingga pemetaan Trias Politika tidak selalu lurus (Falahiyah & Fauzi, 2022; Nawawi, 1998).

Pada titik ini, rujukan yang sama mengaitkan pembacaan cabang eksekutif–legislatif–yudikatif dengan istilah Trias Politika dan menegaskan tujuan normatifnya: mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan tidak menyerahkan kekuasaan pada orang yang sama (Nawawi, 1998). Artinya, sekalipun WH tidak identik dengan salah satu cabang kekuasaan secara "murni," diskursus Islam tetap dapat memanfaatkan prinsip Trias Politika sebagai perangkat pembatasan kekuasaan (anti-abuse) (Falahiyah & Fauzi, 2022; Nawawi, 1998).

4.2. Contoh Historis Nusantara: Wali–Ulama–Syaikh Akbar sebagai Struktur Tiga Unsur

Kajian arkeologis-historis tentang Situs Pengging (epitap Ki Ageng Kebokenongo) menyebut keberadaan unsur lembaga pemerintahan seperti wali, ulama, dan syaikh akbar (Rahmat & Baharilla, 2023). Penulis kajian tersebut mengajukan kemungkinan analogi fungsional: wali (pelaksana kekuasaan pemerintahan wilayah) dapat dipandang mirip eksekutif; ulama dapat dipandang mirip legislatif; dan syaikh akbar dapat dipandang mirip yudikatif (Rahmat & Baharilla, 2023). Walaupun analisis ini bersifat "mungkin" dan berada dalam konteks historis lokal, ia memperkuat satu tesis umum: pembagian otoritas dalam tiga unsur bukan gagasan yang mustahil ditemukan dalam pengalaman politik yang berinteraksi dengan tradisi Islam (Rahmat & Baharilla, 2023; Rizhan, 2017).

Dalam konteks yang sama, definisi Trias Politika Montesquieu juga dijelaskan: yudikatif sebagai peradilan atas pelanggaran undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang (Rahmat & Baharilla, 2023). Dengan demikian, studi ini menyediakan jembatan konseptual yang menghubungkan struktur historis pemerintahan bernuansa Islam dengan kerangka tripartit modern—meskipun tetap harus dibaca sebagai analogi, bukan identitas institusional yang sepenuhnya sama (Falahiyah & Fauzi, 2022; Rahmat & Baharilla, 2023).

5. Apakah Trias Politika "Sesuai" dengan Politik Islam? Dua Arus Besar Argumen

5.1. Arus Akomodatif (Kebolehan/Justifikasi): Tidak Ada Larangan dan Dapat Dibenarkan oleh Fiqh Siyāsah

Sejumlah sumber menyatakan kompatibilitas Trias Politika dengan perspektif Islam melalui dua jalur. Pertama, jalur normatif-tekstual minimal: pada masa Nabi, kekuasaan menyatu, tetapi tidak ada larangan untuk memisahkan fungsi legislatif–eksekutif–yudikatif pada kondisi berbeda; kesimpulannya "tidak ada masalah" dengan Trias Politika (Agustian et al., 2023). Kedua, jalur fiqh siyāsah: penerapan pembagian kekuasaan yang dituangkan dalam konstitusi (misalnya UUD 1945) dinilai "dibenarkan" oleh fiqh siyāsah, antara lain karena "konsep yang sama" juga diterapkan dalam politik Islam, meskipun Indonesia bukan negara yang sejak awal berdasar hukum Islam melainkan mengandung nilai-nilai Islam (Rizhan, 2017). Klaim ini memperlihatkan bahwa fiqh siyāsah dapat dipakai untuk menilai mekanisme pembagian kekuasaan modern sebagai instrumen menuju tujuan syariat (kemaslahatan) (Abdullah & Safriadi, 2022; Rizhan, 2017).

Selain itu, argumen akomodatif juga muncul dalam diskusi tentang konsep memorandum dan relasi parlemen-eksekutif: disebutkan bahwa implementasi power sharing serta Trias Politika dalam tata negara Islam dipahami berkaitan dengan welfare atau kemaslahatan rakyat banyak, dan Trias Politika semestinya dijalankan oleh lembaga tinggi negara demi menyesuaikan kondisi kekinian (Abdullah & Safriadi, 2022). Dalam bingkai ini, Trias Politika diperlakukan sebagai perangkat tata kelola untuk memastikan kemaslahatan dan mencegah konflik antarlembaga (Abdullah & Safriadi, 2022), sejalan dengan prinsip pemerintahan perspektif Islam yang mencantumkan "peradilan bebas" dan "keadilan" sebagai bagian dari prinsip penyelenggaraan negara (Ponirin & Silaban, 2019).

5.2. Arus Kritis (Penolakan atau Keberatan Konseptual): Trias Politika Dianggap Produk Barat dan Tidak Berakar pada Sejarah Islam

Di sisi lain, ada arus pemikiran yang mempersoalkan Trias Politika sebagai konsep yang berasal dari perkembangan politik Barat dan menyatakan bahwa jika merujuk pada ajaran dan akar sejarah Islam, "tidak ditemukan gagasan mengenai Trias Politika" (Ansyah & Qibtiyah, 2021). Dalam pembacaan ini, Trias Politika dipahami sebagai produk pertumbuhan politik Barat yang ditolak (dalam konteks pemikiran Mawdudi) (Ansyah & Qibtiyah, 2021). Artinya, keberatan tidak selalu diarahkan pada fungsi pembatasan kekuasaan (anti-tirani), tetapi pada klaim genealogis bahwa institusi Islam tidak perlu mengadopsi model Barat dan bahwa basis legitimasi hukum-politik seharusnya dibangun dari sumber internal tradisi Islam (Ansyah & Qibtiyah, 2021; Rizhan, 2017).

Namun, perlu dicatat adanya kompleksitas: literatur lain yang membaca pemikiran modern politik Islam juga memuat proposisi bahwa kekuasaan negara dilakukan oleh tiga badan (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang disebut Trias Politika (Apdolah, 2022). Ini menunjukkan adanya ketegangan internal dalam wacana pemikiran politik Islam modern: sebagian menganggap pembagian tripartit sebagai bagian dari desain politik Islam modern, sementara yang lain mengkritiknya sebagai adopsi Barat yang tidak memiliki akar historis Islam (Ansyah & Qibtiyah, 2021; Apdolah, 2022). Dengan demikian, "Trias Politika menurut ilmu politik Islam" tidak tunggal; ia merupakan medan ijtihad dan perdebatan teoretik (Ansyah & Qibtiyah, 2021; Apdolah, 2022).

6. Sintesis Fungsional: Trias Politika sebagai Pembagian Fungsi untuk Menghindari Dominasi dan Politisasi Hukum

Dalam kerangka yang lebih fungsional, beberapa kajian menekankan bahwa Trias Politika (dan teori pemisahan/pembagian kekuasaan) pada praktiknya berkelindan dengan pembentukan hukum: lembaga legislatif bersama eksekutif ditempatkan sebagai pembentuk hukum, sehingga "aroma politik" melekat dalam pembentukan hukum (Sutarto, 2020). Konsekuensinya, desain kelembagaan (termasuk pemisahan/pembagian kekuasaan) bukan hanya soal struktur, tetapi juga mekanisme akuntabilitas agar proses legislasi dan implementasi hukum tidak dikuasai kepentingan politik semata (Falahiyah & Fauzi, 2022; Sutarto, 2020). Perspektif ini konsisten dengan kritik bahwa teori pemisahan kekuasaan jarang diterapkan secara konsisten dan cenderung dimodifikasi, sehingga kebutuhan checks and balances tetap menjadi pusat perhatian (Falahiyah & Fauzi, 2022; Nawawi, 1998).

Dalam bahasa "prinsip penyelenggaraan pemerintahan perspektif Islam," kebutuhan tersebut dapat dibingkai sebagai tuntutan amanah, keadilan, dan peradilan bebas (Ponirin & Silaban, 2019). Karena itu, sintesis yang paling hati-hati dari sumber-sumber yang tersedia adalah: politik Islam dapat menerima pembagian kekuasaan secara tripartit sejauh ia berfungsi sebagai instrumen (wasilah) untuk amanah dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi pada saat yang sama terdapat tradisi pemikiran yang menolak legitimasi Trias Politika bila diposisikan sebagai konsep yang harus diimpor dari Barat atau dianggap tidak memiliki akar dalam sejarah Islam (Agustian et al., 2023; Ansyah & Qibtiyah, 2021; Ponirin & Silaban, 2019).

7. Studi Kasus Kontemporer: Republik Islam Iran—Trias Politika di bawah Wilāyatul Faqīh

Kajian tentang Republik Islam Iran menunjukkan model yang secara eksplisit menggabungkan struktur republik dengan pembagian kekuasaan yang disebut Trias Politika, tetapi berada dalam kerangka Wilāyatul Faqīh. Disebutkan bahwa pilihan bentuk negara republik membuat prinsip Trias Politika dapat diterapkan, namun seluruh perangkat demokrasi berada "di bawah perlindungan wilayatul faqih" (Siallagan, 2015). Kajian sejarah politik Iran juga menyatakan bahwa pascavolusi (disebut terjadi pada tahun 1979), sistem pemerintahan berubah dan menempatkan Waliyat al-Faqih sebagai struktur yang dominan; pada saat yang sama, "konsep trias politika digunakan dalam pembagian kekuasaan" dan terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Sumarno, 2020). Tetapi, presiden (sebagai kepala pemerintahan) tetap berada di bawah otoritas ulama (Mullah) dan dapat diberhentikan, menandakan bahwa pemisahan kekuasaan berjalan dalam limit tertentu (Siallagan, 2015; Sumarno, 2020).

Kajian lain tentang struktur Republik Islam Iran menekankan bahwa Imam Khomeini menggabungkan struktur pemerintahan religius dengan institusi demokrasi, namun kebebasan demokratis dibatasi dalam batas hukum Islam; mekanisme checks and balances harus berjalan meskipun lembaga-lembaga tersebut berada di bawah kewenangan wali faqih (Firmansyah et al., 2023). Bahkan ditegaskan bahwa tanpa pengawasan Wilayatul Faqih, pemerintah dapat menjadi lalim, dan kebijakan/pemilihan tertentu bisa dinilai "tidak berlaku" bila tanpa arahan faqih (Firmansyah et al., 2023). Dengan demikian, Iran memperlihatkan varian penting "Trias Politika menurut politik Islam" (khususnya Syiah): pembagian cabang kekuasaan tetap ada, tetapi ada pusat otoritas religius-politik yang memayungi dan dapat menentukan validitas keputusan (Firmansyah et al., 2023; Siallagan, 2015).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, Trias Politika menurut ilmu politik Islam dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, secara konseptual, Trias Politika dipahami sebagai pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan; ia dikaitkan dengan separation of powers dan checks and balances (Nawawi, 1998; Rahmat & Baharilla, 2023).

Kedua, dalam fiqh siyāsah, desain kelembagaan dinilai dari kemampuannya membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum Islam dan mencapai tujuan hukum (kemaslahatan) (Abdullah & Safriadi, 2022; Rizhan, 2017). Sejumlah sumber menegaskan tidak ada larangan memisahkan kekuasaan, dan penerapannya dapat dibenarkan dalam kerangka fiqh siyāsah (Agustian et al., 2023; Rizhan, 2017).

Ketiga, secara historis dan institusional, tradisi Islam mengenal diferensiasi fungsi melalui lembaga seperti Wilāyatul Ḥisbah (yang dapat dipahami beririsan yudikatif/eksekutif tergantung konteks), serta contoh historis lokal yang dianalogikan tripartit (wali–ulama–syaikh akbar) (Nawawi, 1998; Rahmat & Baharilla, 2023).

Keempat, secara teoretik, terdapat perdebatan: sebagian pemikiran menolak Trias Politika sebagai produk Barat dan menyatakan tidak berakar pada sejarah Islam, sementara literatur lain justru menyebut pembagian tripartit sebagai bagian dari desain politik Islam modern (Ansyah & Qibtiyah, 2021; Apdolah, 2022).

Kelima, dalam praktik kontemporer, model seperti Republik Islam Iran menunjukkan penerapan Trias Politika dalam format republik, tetapi dalam payung Wilāyatul Faqīh yang dapat membatasi atau menentukan validitas keputusan lembaga-lembaga negara (Firmansyah et al., 2023; Siallagan, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 11(1), 55–70. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477

Agustian, T., Setiawati, D., & Alexander, O. (2023). Problematika Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Hutanasyah Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 67–81. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.514

Ansyah, A. B., & Qibtiyah, M. (2021). Peran Pemerintah Kota Palembang dalam Mengembangkan Ziarah sebagai Wisata Religi. Jurnal Trias Politika, 5(1), 93–104. https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.3221

Apdolah, H. A. A. (2022). Implikasi Politik Syiah Wilayah Faqih. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 2(1), 151–154. https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16916

Falahiyah, K. N., & Fauzi, A. M. (2022). Fenomenologi Vote Buying dalam Pelaksanaan Pemilu di Kalangan Santri Ponpes Nasrudin Desa Sumurber. Jurnal Trias Politika, 6(2), 264–282. https://doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4597

Firmansyah, J., Apriansyah, A., & Leriska, N. T. (2023). Komunikasi Politik dan Citra Partai (Studi pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Sumbawa). Jurnal Trias Politika, 7(1), 61–75. https://doi.org/10.33373/jtp.v7i1.5050

Nawawi, A. C. (1998). Makna Epitap Kuburan Ki Ageng Kebokenongo di Situs Pengging dalam Manfaat Ilmu Pemerintahan. Berkala Arkeologi, 18(1), 53–64. https://doi.org/10.30883/jba.v18i1.776

Ponirin, P., & Silaban, A. P. (2019). Pemikiran Politik Tan Malaka tentang Konsep Negara Indonesia. Puteri Hijau Jurnal Pendidikan Sejarah, 4(1), 58. https://doi.org/10.24114/ph.v4i1.13895

Rahmat, R., & Baharilla, I. (2023). Penerapan Trias Politika di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyāsah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 440–458. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152

Rizhan, A. (2017). Studi Komparatif (Comparative Constitutional Law) antara Negara Demokrasi dan Negara Islam Ditinjau dari Perspektif Politik dan Keadilan. Jurnal Trias Politika, 1(2). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1068

Siallagan, H. (2015). Problematics on Separation of Powers Theory Implementation. Jurnal Dinamika Hukum, 15(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.415

Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905–1979. Sangkép Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3(2), 145–158. https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1931

Sutarto, D. (2020). Religious Peace Building; dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Sosiologi Agama. Jurnal Trias Politika, 4(2), 173–185. https://doi.org/10.33373/jtp.v4i2.2758