02239 - Tirani Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual, Normatif, Dan Pemikiran Modern

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tirani dalam perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan kajian pustaka terhadap literatur fiqh siyāsah, nomokrasi Islam, etika kepemimpinan, dan pemikiran politik Muslim modern. Tirani—yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai istibdād atau zulm—dirumuskan sebagai pemerintahan yang sewenang-wenang, menindas rakyat, dan mengingkari prinsip keadilan (al-'adl). Kajian ini mengidentifikasi unsur-unsur tirani meliputi ketiadaan syūrā, pemusatan kekuasaan, kebijakan yang tidak berorientasi maslaḥah al-'āmmah, serta pelanggaran hak dan perlindungan hukum. Mekanisme pencegahan tirani dalam politik Islam mencakup nomokrasi (supremasi hukum), syūrā sebagai rem institusional, checks and balances, serta etika kepemimpinan yang menekankan amanah dan keadilan. Artikel ini juga menelaah pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Afghani, al-Kawākibī, Mohammad Natsir, Soroush, dan Khomeini untuk menunjukkan bahwa penolakan terhadap tirani merupakan konstanta dalam pemikiran politik Islam lintas mazhab dan era, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai legitimasi perlawanan terhadap penguasa zalim.

Kata kunci: tirani, istibdād, fiqh siyāsah, keadilan politik, nomokrasi Islam, syūrā

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of tyranny from the perspective of Islamic political science through a literature review of fiqh siyāsah, Islamic nomocracy, leadership ethics, and modern Muslim political thought. Tyranny—known in the Islamic tradition as istibdād or zulm—is defined as arbitrary governance exercised for the ruler's own interests, oppressive toward the people, and contrary to the principle of justice (al-'adl). This study identifies the elements of tyranny, including the absence of shūrā, concentration of power, policies that are not oriented toward maslaḥah al-'āmmah (public interest), and violations of rights and legal protection. Mechanisms for preventing tyranny in Islamic politics include nomocracy (rule of law), shūrā as an institutional brake, checks and balances, and leadership ethics emphasizing trustworthiness and justice. The article also examines the thought of figures such as al-Afghani, al-Kawākibī, Mohammad Natsir, Soroush, and Khomeini to demonstrate that the rejection of tyranny constitutes a constant in Islamic political thought across schools and eras, despite differing views on the legitimacy of resistance against unjust rulers.

Keywords: tyranny, istibdād, fiqh siyāsah, political justice, Islamic nomocracy, shūrā

________________________________________

1. Pendahuluan

Tirani merupakan salah satu konsep sentral dalam wacana ilmu politik yang telah diperbincangkan sejak zaman Yunani Kuno hingga era kontemporer. Dalam khazanah intelektual Islam, persoalan tirani tidak kalah penting; ia hadir dalam diskursus fiqh siyāsah, etika kepemimpinan, hingga gerakan pembaruan Islam modern. Meski demikian, kajian yang secara sistematis merumuskan konsep tirani dalam bingkai ilmu politik Islam—dengan mempertemukan dimensi normatif, konseptual, dan pemikiran modern—masih terbatas.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah literatur fiqh siyāsah, nomokrasi Islam, syūrā, etika kepemimpinan, dan pemikiran politik Muslim modern secara sintesis. Pertanyaan yang dijawab dalam artikel ini adalah: bagaimana tirani dirumuskan, diidentifikasi unsur-unsurnya, dan dicegah dalam perspektif ilmu politik Islam?

Melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber akademik yang relevan, artikel ini akan memaparkan: (1) pengertian tirani dalam ilmu politik Islam; (2) landasan normatif penolakan tirani; (3) unsur-unsur tirani; (4) tipologi politik tirani versus politik keadilan; (5) mekanisme pencegahan tirani; (6) perdebatan tentang legitimasi perlawanan terhadap penguasa zalim; serta (7) tirani dalam pemikiran politik Islam modern-kontemporer.

________________________________________

2. Pengertian "Tirani" dalam Ilmu Politik Islam

Dalam kajian ilmu politik—termasuk yang dibahas dalam literatur fiqh siyāsah—tirani secara konseptual merujuk pada bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang dan dijalankan untuk kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan umum. Dalam tradisi klasifikasi bentuk negara yang dikutip dalam kajian ketatanegaraan Islam, tirani dipahami sebagai pemerintahan oleh satu orang untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan rakyat (Zulkarnen, 2017). Pemaknaan ini selaras dengan pengertian tirani sebagai pemerintahan yang "sewenang-wenang", "otoriter", dan "absolut" (Hutabarat et al., 2022).

Dari sisi nilai dan etika politik Islam, tindakan sewenang-wenang (arbitrariness) diposisikan sebagai lawan dari keadilan (al-'adl). Dalam kajian konseptual tentang keadilan politik, adil dijelaskan sebagai kebalikan dari sikap sewenang-wenang; misalnya dirujuk melalui penjelasan etimologis bahwa adil merupakan antonim dari sikap sewenang-wenang (Ardiyanti, 2022), dan keadilan juga dimaknai sebagai melakukan sesuatu yang pantas serta "tidak sewenang-wenang" (Ardiyanti, 2022). Karena itu, tirani dalam horizon ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang menyimpang dari keadilan dan kemaslahatan, lalu memproduksi penindasan melalui kekuasaan yang tidak terkendali (Ardiyanti, 2022; Syafuri, 2020).

________________________________________

3. Landasan Normatif: Mengapa Tirani Ditolak dalam Politik Islam?

3.1 Penolakan terhadap Kediktatoran dan Kezaliman

Dalam diskursus hubungan Islam dan demokrasi, penolakan Islam terhadap kediktatoran dan tindakan sewenang-wenang ditegaskan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengecam penguasa yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya—contoh yang disebut adalah QS. 2:258 tentang Namrudz (Taufik & Abu, 2020). Lebih luas, secara historis kehadiran Islam dipahami sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan tirani penguasa jahiliyah, serta ikhtiar pembebasan manusia dari belenggu ketidakbebasan (Taufik & Abu, 2020). Dengan demikian, resistensi terhadap tirani bukan hanya tema etis, tetapi juga dibaca sebagai watak historis dari kehadiran Islam di ruang sosial-politik (Khoiron, 2017; Taufik & Abu, 2020).

3.2 Tirani sebagai Antitesis Kebebasan Politik dan Perkembangan Manusia

Kajian tentang 'Abd al-Raḥmān al-Kawākibī menegaskan bahwa Islam tidak mengizinkan pemerintahan despotik, dan bahkan Islam dipahami "melantarkan asas kepada kebebasan politik" dengan menghapus kepercayaan jahiliyah (Amir & Rahman, 2023). Lebih jauh, corak pemerintahan tirani dinilai bertolak belakang dengan semangat kemanusiaan dan menghalangi kebebasan serta perkembangan diri individu (Amir & Rahman, 2023). Di sini, tirani diposisikan sebagai kerusakan politik yang memukul dua sisi sekaligus: (i) kebebasan politik dan (ii) pengembangan martabat manusia (Amir & Rahman, 2023; Asy'ari, 2021).

________________________________________

4. Unsur-Unsur Tirani (Istibdād/Zulm) Menurut Kerangka Ilmu Politik Islam

Berangkat dari sintesis literatur yang menautkan fiqh siyāsah, negara hukum (nomokrasi), dan etika politik Islam, tirani dapat diidentifikasi melalui beberapa unsur berikut.

4.1 Ketiadaan Syūrā dan Ketiadaan Keadilan sebagai Akar Despotisme

Dalam pembacaan terhadap pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, sumber kemunduran dunia Islam didiagnosis antara lain sebagai tidak adanya keadilan dan syūrā serta ketidaksetiaan pemerintah pada konstitusi akibat pemerintahan yang despotik/sewenang-wenang (Irfan et al., 2024; Jaya, 2018). Afghani juga menekankan bahwa perjuangan Pan-Islamisme mencakup penentangan terhadap sistem pemerintahan despotik/sewenang-wenang dan menggantinya dengan sistem berbasis musyawarah sebagaimana diajarkan Islam (Irfan et al., 2024; Jaya, 2018). Dengan demikian, tirani dalam lensa politik Islam bukan sekadar "kerasnya" kekuasaan, tetapi juga ketiadaan prosedur konsultatif dan hilangnya orientasi keadilan (Ashidiq & Rohmah, 2023; Irfan et al., 2024; Jaya, 2018).

Sejalan dengan itu, syūrā dalam konteks siyasah syar'iyyah dipaparkan sebagai prinsip konstitusional yang wajib dijalankan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum/rakyat (Ashidiq & Rohmah, 2023). Dalam kerangka nomokrasi Islam, musyawarah bahkan diposisikan sebagai "rem" untuk mencegah kekuasaan absolut seorang penguasa/kepala negara (Hamimah, 2019). Maka, ketika musyawarah tidak berfungsi (atau dihilangkan), risiko yang muncul adalah pemusatan kuasa dan kebijakan yang sewenang-wenang—yang dalam banyak literatur diidentifikasi sebagai jalan menuju despotisme (Hamimah, 2019; Nikmah, 2017).

4.2 Pemusatan Kekuasaan dan Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power)

Dalam diskursus demokrasi dan tata negara, pencegahan terhadap pemusatan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dinilai penting karena keduanya merusak kepastian hukum dan mendorong kemerosotan sistem politik menuju despotisme (Nikmah, 2017). Logika ini koheren dengan argumentasi checks and balances yang dipahami sebagai mekanisme untuk control the abuses of government (Chandranegara, 2016). Karena itu, tirani dalam perspektif ilmu politik—yang kemudian diislamkan sebagai kebutuhan pembatasan kekuasaan—dapat dilihat sebagai kondisi ketika kontrol internal-eksternal kekuasaan melemah sehingga penyalahgunaan kewenangan menjadi sistemik (Chandranegara, 2016; Habibi, 2015).

Dalam konteks Indonesia, diskursus negara hukum menekankan bahwa supremacy of law bermakna tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang oleh siapa pun (Habibi, 2015), dan konsep negara hukum pada intinya menekankan jaminan agar pemerintahan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang (Natsif, 2019). Dari sudut pandang ini, tirani dapat dibaca sebagai situasi ketika negara (atau pejabat publik) bergerak melampaui koridor hukum, mengganti "pemerintahan oleh hukum" menjadi "pemerintahan oleh manusia" (Natsif, 2019; Nur, 2023).

4.3 Produksi Kebijakan yang Tidak Berorientasi Maslaḥah al-'Āmmah (Kepentingan Umum)

Dalam perspektif pelayanan publik dan keadilan sosial, kebijakan pemimpin ditegaskan harus mengikuti kaidah tasarruful imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bil-maṣlaḥah (kebijakan pemimpin atas rakyat bergantung pada kemaslahatan) (Khoiron, 2017). Politik (siyāsah) sendiri dipahami sebagai kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan (Muzakki, 2018). Maka, tirani dapat dipahami sebagai kebijakan dan praktik pemerintahan yang tidak lagi menaut pada kemaslahatan, melainkan pada kepentingan sempit penguasa/kelompok (Khoiron, 2017; Muzakki, 2018; Zulkarnen, 2017).

4.4 Pelanggaran Hak dan Perlindungan Hukum: Ciri Operasional Tirani

Dalam narasi HAM dan Islam, tindakan sewenang-wenang—misalnya penahanan atau pemenjaraan tanpa proses adil—dipandang sebagai sesuatu yang harus dilarang dan dicegah (Asy'ari, 2021). Dalam konsepsi negara hukum, perlindungan HAM merupakan substansi negara hukum dan berkaitan dengan upaya mencegah kekuasaan sewenang-wenang (Natsif, 2019). Karena itu, tirani dalam kerangka politik Islam dapat "terlihat" secara operasional melalui gejala-gejala pelanggaran hak yang berulang, khususnya ketika aparatur negara bertindak tanpa batas dan tanpa koreksi institusional (Asy'ari, 2021; Faisol, 2006; Natsif, 2019).

Literatur tentang good governance juga mengingatkan bahwa tindakan sewenang-wenang bisa terjadi tidak hanya pada eksekutif, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga negara lain (Faisol, 2006). Artinya, tirani dapat menjadi patologi sistem, bukan semata patologi individu, ketika mekanisme akuntabilitas dan kepastian hukum gagal bekerja (Chandranegara, 2016; Faisol, 2006).

________________________________________

5. Tipologi Penting: "Politik Keadilan" versus "Politik Tirani"

Salah satu perumusan tipologi yang relevan dalam khazanah fiqh siyasah adalah dikotomi "politik tirani" dan "politik keadilan" yang dinukil dari al-Hamawi: politik tirani berhadap-hadapan dengan politik keadilan yang bertujuan menegakkan kebenaran di tengah kezaliman serta menentang penindasan (Muzakki, 2018). Tipologi ini penting karena membantu menjelaskan bahwa dalam ilmu politik Islam, politik tidak dinilai netral, melainkan dinilai dari orientasi etisnya: apakah ia mengarah pada kemaslahatan/keadilan atau mengarah pada penindasan/kerusakan (Khoiron, 2017; Muzakki, 2018).

Dalam kerangka etika politik, pemimpin dituntut memprioritaskan kepentingan rakyat, membuat kebijakan yang mengarah pada keadilan dan kemanfaatan, serta tidak berlaku "anarkis" terhadap rakyat (Muzakki, 2018). Jika orientasi ini terbalik—yakni rakyat menjadi objek kekerasan kebijakan—maka praktik politik bergerak ke arah tirani (Amir & Rahman, 2023; Muzakki, 2018).

________________________________________

6. Mekanisme Pencegahan Tirani dalam Politik Islam

6.1 Nomokrasi (Supremasi Hukum) dan Pembatasan Tindakan Sewenang-Wenang

Nomokrasi Islam dipahami sebagai Islamic rule of law yang meletakkan hukum sebagai supremasi tertinggi (Nur, 2023). Prinsipnya adalah bahwa siapa pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang—baik pejabat maupun warga—dan semuanya wajib mematuhi hukum (Hamimah, 2019). Dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum juga diformulasikan sebagai pencegah kekuasaan yang sewenang-wenang (Habibi, 2015; Natsif, 2019). Karena itu, pencegahan tirani dalam politik Islam sangat terkait dengan pemerintahan oleh hukum, bukan oleh kehendak personal penguasa (Natsif, 2019; Nur, 2023).

6.2 Syūrā sebagai "Rem" Institusional dan Basis Keputusan Publik

Syūrā ditegaskan sebagai prinsip utama untuk menyelesaikan masalah sosial-politik dan pemerintahan demi mencegah keputusan yang merugikan rakyat (Ashidiq & Rohmah, 2023). Dalam nomokrasi Islam, musyawarah juga dipahami sebagai prinsip konstitusional yang mencegah kekuasaan absolut (Hamimah, 2019). Dalam konteks Indonesia, implementasi musyawarah melalui lembaga perwakilan seperti MPR dipahami sebagai pengawasan agar pemerintah tidak menindas rakyat, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang (Ashidiq & Rohmah, 2023). Dengan demikian, pencegahan tirani memerlukan prosedur deliberatif yang benar-benar berfungsi sebagai pengendali kekuasaan (Ashidiq & Rohmah, 2023; Hamimah, 2019).

6.3 Akuntabilitas, Pengawasan, dan Checks and Balances

Konsep checks and balances dipaparkan sebagai mekanisme untuk mengontrol penyalahgunaan pemerintahan (Chandranegara, 2016). Gagasan ini menemukan korespondensi dalam argumentasi bahwa lembaga perwakilan rakyat melakukan fungsi pengawasan agar pelaksana pemerintahan tidak keluar dari aturan dan regulasi (Habibi, 2015), serta dalam gagasan bahwa pengawasan diperlukan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan rakyat (Ashidiq & Rohmah, 2023). Tanpa pengawasan, struktur kekuasaan mudah bergeser menjadi despotik (Ashidiq & Rohmah, 2023; Chandranegara, 2016).

6.4 Etika Kepemimpinan: Amanah, Adil, dan Anti-Sewenang-Wenang

Literatur etika politik Umar bin Khattab menekankan bahwa kekuasaan cenderung mendorong sikap sewenang-wenang dan penyimpangan, sehingga keadilan menjadi inti tugas suci kekuasaan (Hai, 2017). Literatur etika politik fiqh juga menuntut pemimpin memegang amanah dan tidak bersikap anarkis terhadap rakyat (Muzakki, 2018). Dalam konsepsi pelayanan publik, birokrasi yang korup dan sewenang-wenang dipahami menanggung konsekuensi moral terhadap rakyat (Khoiron, 2017). Maka, pencegahan tirani tidak cukup dengan desain institusi; ia juga memerlukan etika politik yang menahan kecenderungan penyalahgunaan kuasa (Hai, 2017; Khoiron, 2017; Muzakki, 2018).

________________________________________

7. Legitimasi Kritik dan Perlawanan terhadap Penguasa Zalim: Ada Nuansa Perdebatan

Dalam literatur keadilan politik, dikemukakan bahwa mengkritik penguasa yang zalim bukan hanya baik, bahkan dapat dipahami sebagai kewajiban; karena itu keliru bila ada kelompok yang diam ketika melihat penguasa zalim dan sewenang-wenang (Ardiyanti, 2022). Literatur HAM dan Islam juga menyatakan Islam memberi hak untuk memprotes serta menolak perintah/hukum sewenang-wenang yang bertentangan dengan aturan Islam (Asy'ari, 2021). Dalam pemikiran Mohammad Natsir, hak rakyat untuk menentang kezaliman diakui, namun penentangan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang; ia harus mengikuti prosedur hukum yang diakui Islam dengan menjunjung keadilan, musyawarah, dan toleransi (Omar & Zakaria, 2015). Ini membentuk sintesis: perlawanan terhadap tirani dipandang sah, tetapi harus dibingkai oleh etika dan prosedur (Ardiyanti, 2022; Omar & Zakaria, 2015).

Namun, literatur relasi agama-negara mencatat adanya pandangan berbeda. Ibn Taymiyyah disebut menegaskan bahwa haram bagi umat Islam melakukan oposisi terhadap kepala negara meskipun bertindak sewenang-wenang, dan ia juga mengemukakan preferensi stabilitas kepemimpinan despotik dibanding ketiadaan pemimpin (Alfitri, 2003). Ini menunjukkan bahwa dalam khazanah politik Islam terdapat ketegangan antara (i) etika resistensi terhadap zalim dan (ii) pertimbangan stabilitas politik serta bahaya kekacauan (Alfitri, 2003; Ardiyanti, 2022; Omar & Zakaria, 2015). Karena itu, "tindakan terhadap tirani" dalam politik Islam tidak tunggal; ia diperdebatkan menurut teori kemaslahatan, prosedur, dan risiko sosial-politik (Alfitri, 2003; Omar & Zakaria, 2015).

________________________________________

8. Tirani dalam Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer

8.1 Al-Afghani dan Abduh: Tirani sebagai Sebab Kemunduran dan Alasan Memilih Pemerintahan Konstitusional

Al-Afghani mendiagnosis kemunduran dunia Islam terkait ketiadaan keadilan dan syūrā serta ketidaksetiaan pemerintah pada konstitusi akibat pemerintahan despotik (Irfan et al., 2024; Jaya, 2018). Ia juga berpandangan pemerintahan konstitusional atau republik lebih sesuai, sebab pemerintahan otoriter tidak jauh berbeda dengan tirani dan menafikan keaktifan warga negara (Irfan et al., 2024). Di sini, tirani dipahami bukan hanya sebagai penindasan internal, tetapi juga sebagai kondisi yang membuka pintu intervensi dan dominasi eksternal atas negara-negara yang memakai sistem absolut (Irfan et al., 2024).

8.2 Al-Kawākibī: Kritik Istibdād dan Tuntutan Politik Berbasis Musyawarah

Kajian tentang al-Kawākibī menekankan kritiknya terhadap kerangka tirani Utsmani dan keyakinannya bahwa umat Islam perlu mengadopsi cara politik berprinsip musyawarah untuk menjalankan kepentingan umum (Amir & Rahman, 2023). Tirani dilukiskan sebagai corak yang menghambat kebebasan dan perkembangan individu, sehingga pembongkaran kerangka tirani menjadi prasyarat pembebasan politik yang bermakna (Amir & Rahman, 2023).

8.3 Natsir: Demokrasi Teistik yang Anti-Istibdād dan Anti-Absolutisme

Dalam pemikiran Mohammad Natsir, negara Islam dipahami sebagai negara demokrasi dalam pengertian anti despotisme (istibdād), anti absolutisme, dan anti sewenang-wenang, namun sekaligus tidak identik dengan demokrasi Barat yang menempatkan kehendak rakyat semata sebagai sumber mutlak (Omar & Zakaria, 2015). Kerangka ini memperkuat argumen bahwa tirani ditolak, tetapi penolakannya diikat oleh prinsip ketuhanan dan etika hukum (Omar & Zakaria, 2015).

8.4 Soroush: Bahaya Ideologisasi Agama dan Demokrasi sebagai Teori Anti-Tirani

Dalam kajian tentang Abdulkarim Soroush, ditegaskan bahwa klaim kebenaran keagamaan yang diideologisasi ke ranah politik dapat melahirkan tirani atas nama agama melalui monopoli kekuasaan oleh satu tafsir keagamaan dan penyingkiran tafsir lain (Badarussyamsi, 2016). Dalam kerangka yang lebih ringkas, Soroush juga dinyatakan memandang demokrasi sebagai teori anti-tirani, dan ia melihat sekularisme politik sebagai alternatif untuk menyelesaikan problem antara agama dan politik—terutama agar pemerintahan dapat dikritik dan diperiksa (Bunardi, 2021). Dengan demikian, tirani pada konteks ini tidak hanya berbentuk "kekerasan negara", tetapi juga dapat muncul sebagai otoritarianisme religius melalui politisasi tafsir (Badarussyamsi, 2016; Bunardi, 2021).

8.5 Khomeini dan Wilāyat al-Faqīh: Kontrol Religius untuk Mencegah Kelaliman Pemerintahan

Dalam pembahasan struktur Republik Islam Iran, Wilāyat al-Faqīh dipaparkan sebagai mekanisme yang menurut Khomeini diperlukan agar pemerintah tidak menjadi "lalim"; bahkan dinyatakan bahwa tanpa pengawasan Wilāyat al-Faqīh pemerintah akan lalim (Zulkarnen, 2017). Kajian lain merangkum pandangan Khomeini bahwa pemerintahan Islam memiliki karakteristik "tidak bersifat tirani", yakni tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan legitimasi keagamaan (Prabaswari, 2021). Di sini ada model pencegahan tirani yang diletakkan pada pengawasan ulama/fuqaha, meskipun konsekuensi hubungan otoritas dan demokrasi dalam model ini menjadi isu yang juga dibahas dalam literatur tersebut (Prabaswari, 2021; Zulkarnen, 2017).

________________________________________

9. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur fiqh siyāsah, nomokrasi, syūrā, etika kepemimpinan, dan kritik pemikir modern, tirani menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam tiga proposisi utama.

Pertama, tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang, yakni kekuasaan dijalankan untuk kepentingan penguasa (bukan kemaslahatan umum) dan melampaui koridor hukum (Habibi, 2015; Hamimah, 2019; Zulkarnen, 2017). Kedua, tirani adalah pemerintahan yang menindas rakyat, ditandai oleh kebijakan yang tidak berorientasi kemaslahatan, hilangnya musyawarah, dan lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan publik (Amir & Rahman, 2023; Ashidiq & Rohmah, 2023; Khoiron, 2017). Ketiga, tirani adalah pemerintahan yang mengingkari keadilan, karena adil merupakan antonim dari sewenang-wenang, sehingga tirani berhadap-hadapan langsung dengan prinsip al-'adl dalam politik Islam (Ardiyanti, 2022; Hai, 2017).

Ketiga proposisi ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, tirani bukan sekadar fenomena empiris tentang "kepemimpinan yang buruk", melainkan sebuah kategori normatif yang secara sistemis bertentangan dengan tiga pilar utama: hukum (nomokrasi), musyawarah (syūrā), dan keadilan (al-'adl). Pencegahan tirani karenanya menuntut desain institusi yang kokoh sekaligus etika kepemimpinan yang kuat—dua dimensi yang dalam tradisi ilmu politik Islam dipandang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfitri, A. (2003). Relasi antara Agama dan Negara dalam Islam: Refleksi atas Ideal Agama dan Realitas Sejarah. Millah Journal of Religious Studies, 3(1), 142–153. https://doi.org/10.20885/millah.vol3.iss1.art9

Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2023). Abd al-Rahman al-Kawākibī dan Visi Politik Islam. Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society, 4(2), 128–143. https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i2.6277

Ardiyanti. (2022). Konsep Keadilan Politik Dalam Menegakkan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner, 7(2), 217–235. https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2542

Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 10(2), 457–470. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970

Asy'ari, A. (2021). Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 1. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590

Badarussyamsi, B. (2016). Pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 56. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81

Bunardi, A. (2021). Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 7(1), 87–110. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134

Chandranegara, I. S. (2016). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(3), 552. https://doi.org/10.31078/jk1334

Faisol, A. (2006). Agama dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Millah: Journal of Religious Studies, 5(2), 155–166. https://doi.org/10.20885/millah.vol5.iss2.art1

Habibi, N. (2015). Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 327–338. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1845

Hai, K. A. (2017). Kontekstualisasi Etika Politik Islam Umar Ibn Khattab Dalam Kehidupan Kontemporer. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 16(1), 52. https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.743

Hamimah, S. (2019). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Al-Quran Dan As-Sunah Dan Implementasinya Di Indonesia. Jurnal Akta Yudisia, 2(1). https://doi.org/10.35334/ay.v2i1.979

Hutabarat, D. T. H., Sari, A. A., Wella, A., Elfindra, A., Lubis, F. F., MHD, F. M., MPR, F. A., & Rahmadani, S. (2022). Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, Dan Warga Negara. Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i1.202

Irfan, M., Yunus, Abd. R., & Susmihara, S. (2024). Sejarah Pembaharu Islam di Mesir: Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ahkam, 3(1), 86–105. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2505

Jaya, A. C. (2018). Konsep Nation-State dalam Pemikiran Ideologi Politik Melayu Islam pada Abad Ke-19 M (Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787–1854)). Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 18(2), 134–146. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2788

Khoiron, K. (2017). Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1). https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1418

Muzakki, A. (2018). Etika Politik Rakyat dan Pemerintah Perspektif Fiqh. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 12(1), 127–144. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.144

Natsif, F. A. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 19(1), 148. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9975

Nikmah, L. (2017). Penafsiran Ṭāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 79–103. https://doi.org/10.21580/jish.21.2517

Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6(1), 119–142. https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142

Omar, M. N., & Zakaria, I. (2015). Pemikiran Politik dan Kenegaraan Mohammad Natsir. International Journal of Islamic Thought, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.24035/ijit.07.2015.001

Prabaswari, P. (2021). Pengaruh Budaya Strategis pada Kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran. Jurnal Icmes, 5(2), 186–208. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i2.107

Syafuri, B. (2020). Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, 9(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1571

Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam dan Demokrasi. Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss1.1

Zulkarnen, Z. (2017). Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 3(1), 1. https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194