02223 - Sentralisasi: Pemusatan Kewenangan Pemerintahan di Tangan Pemerintah Pusat dalam Perspektif Ilmu Politik dan Ilmu Politik Islam

Abstract

This article examines the concept of centralization—defined as the concentration of governmental authority in the hands of the central government—from the perspectives of political science, public administration, and Islamic political science (fiqh siyasah). Through a normative-conceptual literature review, this study synthesizes key themes: (1) centralization as an administrative and political concept in the unitary state framework; (2) centralization as a dimension of state capacity in the New Weberian State (NWS) paradigm; (3) centralization in Islamic political thought, particularly in the khilafah model, which concentrates political, fiscal, and legislative authority at the apex of the state structure; and (4) the normative status of centralization in siyasah syar'iyyah as an ijtihadi domain evaluated through the principles of maslahah, justice, and deliberation (musyawarah). Empirical discussions on Pattani and Aceh illustrate that centralization may function as an instrument of political integration, yet simultaneously risk generating resistance when perceived as eliminating local autonomy and identity. The study concludes that centralization in Islamic political science must be understood not merely as structural concentration of authority, but also through the normative lens of maslahah-based ijtihad and the delegation mechanism (inabah) as the operational form of the center–region relationship.

Keywords: centralization, fiqh siyasah, khilafah, decentralization, siyasah syar'iyyah, state authority, regional autonomy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep sentralisasi—yang didefinisikan sebagai pemusatan kewenangan pemerintahan di tangan pemerintah pusat—dari perspektif ilmu politik, administrasi negara, dan ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Melalui telaah kepustakaan normatif-konseptual, kajian ini mensintesiskan tema-tema pokok, yaitu: (1) sentralisasi sebagai konsep administratif dan politik dalam kerangka negara kesatuan; (2) sentralisasi sebagai dimensi kapasitas negara dalam paradigma New Weberian State (NWS); (3) sentralisasi dalam pemikiran politik Islam, khususnya model khilafah yang memusatkan otoritas politik, fiskal, dan legislatif pada puncak struktur negara; serta (4) status normatif sentralisasi dalam siyasah syar'iyyah sebagai ranah ijtihadi yang dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan musyawarah. Pembahasan empiris atas kasus Pattani dan Aceh menggambarkan bahwa sentralisasi dapat berfungsi sebagai instrumen integrasi politik, sekaligus berpotensi memicu resistensi ketika dipersepsi meniadakan otonomi dan identitas lokal. Kajian menyimpulkan bahwa sentralisasi dalam ilmu politik Islam tidak cukup dipahami sebatas konsentrasi struktural kewenangan, melainkan juga harus dibaca melalui lensa normatif ijtihad berbasis kemaslahatan dan mekanisme delegasi (inabah) sebagai bentuk operasional hubungan pusat–daerah.

Kata Kunci: sentralisasi, fiqh siyasah, khilafah, desentralisasi, siyasah syar'iyyah, kewenangan negara, otonomi daerah

________________________________________

1. Pendahuluan

Sentralisasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu politik dan administrasi negara yang kerap dibahas berdampingan dengan desentralisasi sebagai pasangan dialektisnya. Dalam konteks negara kesatuan, pengaturan relasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi isu yang tidak hanya berdimensi teknis-administratif, tetapi juga sarat muatan politik, hukum, dan bahkan teologis—terutama dalam diskursus ilmu politik Islam.

Persoalan sentralisasi menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada dinamika kontemporer: di satu sisi, terdapat tekanan untuk memperkuat kapasitas negara melalui koordinasi terpusat; di sisi lain, tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah terus mengemuka sebagai respons atas kebutuhan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Dalam perspektif ilmu politik Islam, ketegangan ini memperoleh lapisan analisis tambahan, yakni bagaimana prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat seharusnya menjadi bingkai normatif bagi desain tata kelola negara.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian konseptual yang komprehensif tentang sentralisasi dari dua perspektif utama: ilmu politik dan administrasi negara secara umum, serta ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang makna, justifikasi, serta implikasi normatif dan empiris dari konsep sentralisasi.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-konseptual. Sumber-sumber yang dianalisis mencakup literatur ilmu politik, hukum tata negara, administrasi publik, dan fiqh siyasah yang relevan dengan topik sentralisasi dan desentralisasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi definisi, justifikasi, model, dan implikasi sentralisasi dalam masing-masing perspektif, kemudian mensintesiskannya dalam kerangka yang koheren.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Sentralisasi dalam Ilmu Politik dan Administrasi Negara

Dalam konsepsi ketatanegaraan negara kesatuan, sentralisasi dipahami sebagai bentuk penyelenggaraan kedaulatan pemerintahan yang "terhimpun/ditumpuk" di satu pusat, sehingga segala urusan berada di tangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintahan dijalankan oleh satu pusat pemerintahan (single centralized government) (Zada, 2015). Kerangka ini sejalan dengan prinsip umum negara kesatuan yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas urusan negara, sementara pemerintah daerah berada dalam relasi subordinatif/terkendali terhadap pusat (Zada, 2015a, 2015b). Karena itu, pembahasan sentralisasi hampir selalu hadir berdampingan dengan antitesisnya, yaitu desentralisasi, yang dipahami sebagai pelimpahan/penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke level pemerintahan yang lebih rendah (Fauzi, 2016; Sarong et al., 2021; Zada, 2015b).

Literatur desentralisasi secara eksplisit menempatkan desentralisasi sebagai "kebalikan" dari sentralisasi, yakni ketika sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan (Fauzi, 2016). Dalam argumen tata kelola pemerintahan, desentralisasi sering dipaparkan sebagai respons atas keterbatasan penyelenggaraan pemerintahan yang sepenuhnya terpusat—misalnya karena rentang kendali pusat yang terlalu besar—sehingga pelimpahan kewenangan dipandang dapat mengurangi akumulasi beban kerja di institusi pusat (Sarong et al., 2021). Dengan demikian, definisi "sentralisasi" (pemusatan) secara operasional dapat diletakkan sebagai pengaturan dan pengambilan keputusan publik yang dominan berada pada pusat, sedangkan unit di daerah terutama menjalankan fungsi yang ditentukan/diizinkan oleh pusat dalam batas-batas yang diatur (Sarong et al., 2021; Zada, 2015b, 2015a).

3.2 Sentralisasi sebagai Prinsip Centrality of the State: Rasionalitas Manajerial dan Pengendalian Konflik

Dalam kajian administrasi dan politik negara modern, salah satu justifikasi normatif bagi sentralisasi muncul melalui gagasan "centrality of the state" (sentralitas negara) dalam kerangka New Weberian State (NWS) (Hanafie, 2017). Di sini, sentralitas negara ditegaskan untuk memastikan negara memiliki kemampuan manajerial dalam bidang politik dan organisasi untuk menghadapi persoalan domestik, internasional, dan global (Hanafie, 2017). Dalam rumusan ini, kekuatan sentralisasi diposisikan sebagai prasyarat agar negara memiliki kewenangan dan kekuasaan yang cukup untuk mengatur persoalan-persoalan konflik pada berbagai level (Hanafie, 2017). Karena itu, dalam logika NWS, sentralisasi dipahami bukan semata preferensi struktural, melainkan perangkat kapasitas negara untuk mengelola risiko dan konflik secara terkoordinasi (Hanafie, 2017).

Namun demikian, literatur lain menunjukkan bahwa sentralisasi administrasi dapat berimplikasi pada ketiadaan otonomi di wilayah tertentu jika seluruh kantor/urusan pemerintahan "diurus dan ditentukan oleh pusat," yang kemudian memunculkan ketegangan politik (Huda, 2001). Dengan demikian, secara empiris, klaim manfaat sentralisasi sebagai pengendalian konflik (Hanafie, 2017) perlu dibaca bersama potensi efek sampingnya, yakni resistensi ketika sentralisasi dipersepsi menutup ruang pengaturan diri (self-rule) (Huda, 2001). Perbedaan penekanan ini penting dalam ilmu politik Islam kontemporer, karena perdebatan bentuk negara dan pembagian kewenangan sering diperlakukan sebagai ruang ijtihad (Arifin et al., 2023; Maskuri, 2017).

3.3 Sentralisasi dalam Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah / Hukum Tata Negara Islam)

3.3.1 Khalifah sebagai Pusat Otoritas Tertinggi dan Logika "Delegasi" kepada Daerah

Dalam perspektif hukum tata negara Islam (fiqh siyasah dusturiyah), salah satu tesis yang ditegaskan adalah bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Khalifah sebagai penguasa tertinggi yang mengatur urusan pemerintahan (Redaksi, 2019). Pada level operasional, relasi pusat–daerah dibingkai melalui mekanisme pemberian wewenang dari pusat: Khalifah memberikan kewenangan kepada kepala wilayah/gubernur (al-Amir) berdasarkan akad perwakilan (inabah), dan kepala wilayah tersebut mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pusat/Khalifah (Redaksi, 2019). Dalam pengertian ini, "otonomi" kepala daerah bukan otonomi yang berdiri sendiri, melainkan kewenangan turunan (delegated authority) yang sumber legitimasi dan kontrolnya tetap berada di pusat (Redaksi, 2019).

Kerangka tersebut mengonstruksi sentralisasi dalam ilmu politik Islam sebagai pemusatan sumber kewenangan (source of authority) pada Khalifah/pemerintahan pusat, sementara daerah bekerja dalam mandat yang diberikan dan diawasi (Redaksi, 2019). Bahkan ketika disebut bahwa Amir memiliki otoritas politik mengelola wilayah dan memberlakukan aturan-aturan agama, otoritas itu dinyatakan berlangsung atas izin Khalifah (Redaksi, 2019). Dengan demikian, model pusat–daerah yang dikemukakan literatur fiqh siyasah dusturiyah secara konseptual konsisten dengan definisi sentralisasi sebagai pemusatan kewenangan pada pemerintah pusat disertai mekanisme pelimpahan terbatas (Redaksi, 2019; Zada, 2015b).

3.3.2 Khilafah sebagai Negara Kesatuan: Penunjukan Wali oleh Pusat dan Sentralisasi Fiskal

Literatur yang membahas pemerintahan Islam dalam bentuk khilafah bahkan menyatakan lebih tegas bahwa sistem tersebut tidak mengenal otonomi daerah karena bentuk negara Islam dipahami sebagai negara kesatuan (Suhli et al., 2022). Dalam model ini, gubernur (wali) dinyatakan dipilih/ditunjuk langsung oleh Khalifah, bukan dipilih warga atau DPRD—bahkan disebut "tidak ada DPRD" dalam khilafah (Suhli et al., 2022). Argumen ini memperjelas bahwa sentralisasi bukan hanya sebagai pola administratif, tetapi sebagai desain politik: pusat menentukan kepemimpinan wilayah untuk mengurangi dependensi pada kontestasi lokal (Suhli et al., 2022).

Dalam dimensi ekonomi-politik, sumber yang sama juga menyatakan bahwa kebijakan moneter dan distribusi fiskal dalam khilafah mengikuti prinsip sentralisasi: pemasukan dari seluruh wilayah ditarik oleh pusat dan kemudian didistribusikan ke tiap wilayah berdasarkan kebutuhan (Suhli et al., 2022). Klaim ini menegaskan bahwa sentralisasi dalam ilmu politik Islam—pada varian konsepsi khilafah yang dipaparkan—tidak berhenti pada struktur otoritas politik, melainkan meluas ke sentralisasi fiskal sebagai instrumen pengaturan dan pemerataan berdasarkan kebutuhan (Suhli et al., 2022). Secara konseptual, ini adalah bentuk yang sangat kuat dari "pemusatan kewenangan pemerintahan" karena pusat memegang kendali atas rekrutmen penguasa wilayah dan arsitektur distribusi ekonomi-politik (Suhli et al., 2022; Zada, 2015b).

3.3.3 Konsentrasi Kewenangan di Puncak: Khalifah Memegang Multi-Kewenangan Negara

Sumber lain yang mengontekstualisasikan khilafah terhadap negara modern juga menegaskan bahwa dalam sistem khilafah, Khalifah memegang tiga kewenangan kekuasaan sekaligus, termasuk kewenangan legislatif (melegislasi undang-undang), eksekutif (mengelola urusan dalam dan luar negeri, memimpin angkatan bersenjata, mengangkat/memberhentikan gubernur/wali), serta kewenangan terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim, dan penetapan APBN (Djusfi, 2015). Dalam kerangka ini, sentralisasi dipahami sebagai konsentrasi kewenangan pembuatan hukum, pelaksanaan pemerintahan, dan penataan aparatur pada puncak struktur politik (Djusfi, 2015). Klaim ini menguatkan pembacaan bahwa sentralisasi dalam ilmu politik Islam—pada model khilafah yang dibahas—bukan sekadar dominasi pusat atas daerah, tetapi juga penolakan (atau tidak digunakannya) doktrin pemisahan kekuasaan sebagaimana lazim di negara modern (Djusfi, 2015).

Pada titik ini terdapat nuansa penting: kajian tentang relevansi pemikiran klasik (misalnya Al-Mawardi) terhadap politik modern menyatakan bahwa "spirit" konsep politik Islam klasik terletak pada distribusi kekuasaan yang tidak sejalan dengan spirit pemisahan kekuasaan dalam konsep politik modern (Ahyar, 2018). Pernyataan ini tidak identik dengan klaim "Islam pasti sentralistis," tetapi menunjukkan bahwa sebagian konstruksi institusional politik Islam klasik yang didiskusikan dalam literatur tersebut memang tidak berangkat dari asumsi pemisahan kekuasaan modern, sehingga membuka ruang konseptual bagi konsentrasi otoritas tertentu pada pusat/puncak (Ahyar, 2018; Djusfi, 2015).

3.4 Status Normatif Sentralisasi dalam Siyasah Syar'iyyah: Ranah Ijtihadi yang Diukur oleh Kemaslahatan, Keadilan, dan Musyawarah

Literatur siyasah syar'iyyah menekankan bahwa wilayah siyasah/politik adalah ruang ijtihad selama ditujukan untuk kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umum (Arifin et al., 2023). Bahkan dinyatakan bahwa Islam tidak memberikan anjuran spesifik tentang bagaimana roda pemerintahan harus dijalankan secara teknis, tetapi menyediakan landasan normatif seperti musyawarah, keadilan, persamaan, dan tauhid yang harus berbasis kemaslahatan umat (Arifin et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian lain yang menempatkan perdebatan sistem pemilu dalam perspektif siyasah juga menyimpulkan bahwa Islam tidak menentukan secara baku sistem apa yang harus digunakan dan memposisikannya sebagai ranah ijtihadi yang dipengaruhi konteks sosiologis-historis (Tajudin et al., 2021).

Dalam diskursus relasi agama-negara, juga ditegaskan bahwa persoalan bentuk hubungan agama dan negara merupakan isu ijtihadiyah, dan yang terpenting bagi Islam adalah substansi penyelenggaraan negara—misalnya prinsip musyawarah, keadilan, demokrasi selama tidak bertentangan dengan syara' (Maskuri, 2017). Jika tiga jalur argumentasi ini digabungkan, maka sentralisasi dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai opsi desain tata kelola (ijtihadi) yang boleh dipilih atau dikoreksi berdasarkan penilaian maslahat/keadilan/musyawarah, bukan sebagai bentuk tunggal yang "pasti" dan selalu wajib secara teknis (Arifin et al., 2023; Maskuri, 2017).

Dengan kata lain, literatur yang menampilkan khilafah sebagai sistem yang tidak mengenal otonomi daerah (Suhli et al., 2022) dan literatur yang menekankan ruang ijtihad siyasah (Arifin et al., 2023; Maskuri, 2017) perlu dibaca sebagai dua lapisan berbeda: (a) deskripsi/argumentasi model tertentu tentang khilafah yang sangat terpusat (Djusfi, 2015; Suhli et al., 2022), dan (b) prinsip metodologis bahwa desain politik praktis dapat berubah sesuai maslahat (Arifin et al., 2023; Maskuri, 2017).

3.5 Pelajaran Empiris tentang Sentralisasi: Integrasi Administrasi dan Resistensi Politik (Kasus Pattani)

Kajian tentang Pattani (Thailand Selatan) memberi ilustrasi empiris bagaimana sentralisasi administrasi—dalam arti seluruh kantor pemerintahan "diurus dan ditentukan oleh pusat"—dinyatakan mengakibatkan tidak adanya otonomi bagi masyarakat Muslim Melayu di wilayahnya sendiri (Huda, 2001). Dalam sumber tersebut, sentralisasi dipaparkan sebagai bagian dari kebijakan integrasi politik ultra-nasionalis dan proses asimilasi melalui jalur politik, pendidikan, budaya, dan hukum (Huda, 2001). Pada saat yang sama, sumber itu juga menyatakan bahwa proyek asimilasi dan integrasi tersebut mendapat perlawanan, dengan tujuan perlawanan yang bergerak dari tuntutan otonomi hingga keinginan menjadi negara merdeka (Huda, 2001). Rangkaian ini menegaskan satu implikasi kunci: sentralisasi dapat diposisikan sebagai instrumen integrasi, tetapi juga dapat memicu resistensi bila dipahami sebagai penundukan identitas dan penghapusan ruang pengaturan diri (Hanafie, 2017; Huda, 2001).

Dalam bahasa ilmu politik Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan sebagai horizon ijtihad (Arifin et al., 2023; Maskuri, 2017), kasus Pattani menunjukkan pentingnya menilai sentralisasi bukan hanya dari aspek "kekuatan koordinasi pusat," melainkan dari dampaknya terhadap penerimaan sosial-politik dan rasa keadilan kelompok lokal (Arifin et al., 2023; Huda, 2001). Dengan demikian, sentralisasi yang bersifat administratif dan koersif dapat berbenturan dengan tujuan integrasi jika tidak mengakomodasi basis sosial-kultural yang relevan, sebagaimana resistensi Pattani digambarkan (Huda, 2001).

3.6 Konteks Indonesia sebagai Pembanding: Sentralisasi dalam Negara Kesatuan dan Pengecualian Asimetris (Aceh)

3.6.1 Prinsip Negara Kesatuan: Tanggung Jawab Pusat dan Pembatasan Urusan

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan, sumber menyatakan bahwa pada prinsipnya tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat (Muhtadi, 2019). Bahkan dalam kerangka otonomi, disebut bahwa hampir seluruh kewenangan pusat dapat diserahkan ke daerah kecuali bidang tertentu, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (Muhtadi, 2019). Pembingkaian ini juga konsisten dengan rumusan bahwa negara kesatuan menempatkan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Zada, 2015a, 2015b). Dalam kerangka ini, sentralisasi adalah "default setting" negara kesatuan, sedangkan desentralisasi/otonomi adalah pengaturan pembagian urusan yang tetap menyisakan wilayah otoritas pusat (Muhtadi, 2019; Zada, 2015a).

3.6.2 Aceh: Desentralisasi Asimetris sebagai Strategi Pusat–Daerah dalam Konflik

Kajian tentang Aceh menunjukkan bahwa relasi pusat–daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terkait politik kekuasaan dan manajemen konflik (Huda, 2016). Dalam pembacaan Zada, pemerintah pusat Indonesia dipaparkan memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum jinayah di Aceh sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik, dan sebagian konflik vertikal pusat–Aceh diselesaikan melalui pemberian otonomi khusus dalam pelaksanaan syariat Islam (termasuk kewenangan jinayah) (Huda, 2016). Dalam perspektif politik hukum, kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh dipahami sebagai hasil interaksi faktor-faktor seperti konfigurasi politik nasional yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap Islam, semangat kebangsaan pasca-tsunami, serta dukungan internasional bagi perdamaian Aceh, yang mendorong pengakuan pusat terhadap kewenangan Aceh dalam bidang syariat Islam (Salamah & Rianto, 2018).

Namun demikian, pengaturan kewenangan peradilan dan agama di Aceh juga dicatat sebagai sesuatu yang "tidak lazim" karena peradilan dan agama pada umumnya dipandang sebagai kewenangan pusat, sehingga pengaturan khusus Aceh dipahami sebagai pengecualian yang dibolehkan dan sah sepanjang disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah (Noor, 2022). Penjelasan ini memperlihatkan bagaimana sentralisasi (pusat memegang urusan tertentu) dan desentralisasi asimetris (pemberian pengecualian terbatas) dapat hidup berdampingan sebagai strategi integrasi politik dalam negara kesatuan (Huda, 2016; Muhtadi, 2019; Noor, 2022; Salamah & Rianto, 2018). Dalam bahasa ilmu politik Islam, pola ini relevan dengan gagasan bahwa pengaturan siyasah dapat menjadi ruang ijtihad untuk mencapai maslahat dan keadilan dalam batas kesepakatan politik-hukum yang sah (Arifin et al., 2023; Noor, 2022).

________________________________________

4. Sintesis: Sentralisasi Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, sentralisasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, pemusatan sumber kewenangan pada otoritas pusat (Khalifah/pemerintah pusat), sementara unit wilayah menjalankan tugas berdasarkan mandat yang diberikan pusat dan mempertanggungjawabkannya kepada pusat (Redaksi, 2019; Zada, 2015b).

Kedua, dalam varian konsepsi khilafah yang dipaparkan, sentralisasi dapat berbentuk penunjukan langsung kepala wilayah oleh pusat dan penolakan otonomi politik lokal yang berdiri sendiri (Djusfi, 2015; Suhli et al., 2022).

Ketiga, sentralisasi juga mencakup dimensi fiskal (pemusatan penarikan pendapatan dan distribusi dari pusat berdasarkan kebutuhan) dalam model khilafah yang dideskripsikan (Suhli et al., 2022).

Keempat, secara metodologis dalam siyasah syar'iyyah, desain sentralisasi (atau desentralisasi) adalah ranah ijtihadi yang harus dievaluasi melalui prinsip kemaslahatan, keadilan, dan musyawarah, karena Islam tidak menetapkan bentuk teknis pemerintahan secara baku (Arifin et al., 2023; Maskuri, 2017).

Kelima, secara empiris, sentralisasi dapat dipandang sebagai instrumen kapasitas negara untuk mengelola konflik (centrality of the state) (Hanafie, 2017), tetapi juga dapat memunculkan resistensi jika dipersepsi meniadakan otonomi dan identitas lokal, sebagaimana ilustrasi Pattani (Hanafie, 2017; Huda, 2001).

________________________________________

5. Penutup

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, kalimat "pemusatan kewenangan pemerintahan di tangan pemerintah pusat" tepat menjadi inti definisi sentralisasi (Zada, 2015b). Namun, dalam ilmu politik Islam, definisi itu perlu dilengkapi dua unsur: (i) mekanisme delegasi (inabah/penugasan kepada amir/wali) sebagai bentuk operasional hubungan pusat–daerah (Redaksi, 2019), dan (ii) kriteria normatif ijtihadi (maslahat–keadilan–musyawarah) untuk menilai apakah sentralisasi tertentu sesuai tujuan siyasah syar'iyyah (Arifin et al., 2023; Maskuri, 2017).

Dengan demikian, sentralisasi dalam ilmu politik Islam bukan konsep yang monolitik. Ia hadir sebagai deskripsi struktural (konsentrasi kewenangan pada pusat), sekaligus sebagai objek evaluasi normatif (apakah ia menghasilkan maslahat, keadilan, dan musyawarah). Pelajaran dari kasus empiris Pattani dan Aceh memperkuat kesimpulan bahwa pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi—dalam bingkai Islam maupun negara modern—tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-kultural, historis, dan keadilan substantif bagi masyarakat yang terdampak.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyar, M. (2018). Almawardi dan konsep khilafah islamiyyah: Relevansi sistem politik Islam klasik dan politik modern. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 1. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123

Arifin, M. Z., Anuar, H., Noradha, N., & Normazaini, N. (2023). Dinamika internal parti politik mempengaruhi kualiti demokrasi parti Islam. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 4(2), 98–120. https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.51

Djusfi, A. R. (2015). Kajian hukum normatif terhadap sanksi administrasi negara dalam Qanun Kota Banda Aceh. Jurnal Public Policy. https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.701

Fauzi, M. (2016). Legal policy of Indonesian government on regional autonomy era (Study on law autonomy in Aceh Province). Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 24(1), 15. https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.1006

Hanafie, H. (2017). Integrasi bangsa dan Neo Weberian State (NWS). JRP (Jurnal Review Politik), 7(2), 239–266. https://doi.org/10.15642/jrp.2017.7.2.239-266

Huda, N. (2001). Otonomi luas (perspektif yuridis dan politis). Millah: Jurnal Studi Agama, 1(1), 86–98. https://doi.org/10.20885/millah.vol1.iss1.art7

Huda, N. (2016). Otonomi luas (perspektif yuridis dan politis). Millah: Jurnal Studi Agama, 1(1), 86–98. https://doi.org/10.20885/millah.voli.iss1.art7

Maskuri, M. (2017). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dalam sistem politik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 2(1), 78–91. https://doi.org/10.35316/jpii.v2i1.64

Muhtadi, R. (2019). Perda syariah dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 10(1), 95. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6691

Noor, H. (2022). Implementasi pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (studi komparasi). Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 6(3), 706. https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1075

Redaksi, D. (2019). Elite dan kekuasaan. Jurnal Politik, 4(1), 1. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.215

Salamah, U., & Rianto, R. (2018). Perda syariah dalam otonomi daerah. Mizan: Journal of Islamic Law, 2(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147

Sarong, H., Abbas, S., & Mahdi, M. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(1), 37–77. https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220

Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi penerapan Perda Syariah terhadap pluralisme di Indonesia. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 383–398. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117

Tajudin, A. A. A., Noor, M. N. M., & Zawawi, H. Y. (2021). Dari federalisme terpusat ke federalisme multi-etnik: Pengaruh etnisiti dalam Persekutuan Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(11), 26–37. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i11.1139

Zada, K. (2015a). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588