02220 - Sanksi Dalam Kerangka Norma Internasional: Konsep, Bentuk, Dan Fungsi

Sanctions in the Framework of International Norms: Concept, Forms, and Functions

Abstrak

Sanksi merupakan instrumen normatif yang memainkan peran sentral dalam penegakan hukum internasional, baik terhadap negara maupun individu. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep sanksi dalam kerangka norma internasional, mencakup bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan serta fungsinya sebagai alat kepatuhan, deterensi, dan pemulihan. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research) terhadap berbagai sumber hukum internasional dan literatur hukum nasional yang relevan, artikel ini menyimpulkan bahwa sanksi dapat berbentuk ekonomi, politik, dan diplomatik terhadap negara, serta pidana penjara, denda, dan perampasan terhadap individu melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meskipun instrumen sanksi tersedia secara normatif, efektivitasnya dalam praktik sangat bergantung pada kerja sama dan kemauan politik negara-negara, mengingat tidak adanya mekanisme penegakan terpusat dalam sistem internasional.

Kata kunci: sanksi internasional; norma internasional; pertanggungjawaban negara; hukum pidana internasional; deterensi

________________________________________

Abstract

Sanctions constitute a normative instrument that plays a central role in the enforcement of international law, applicable to both states and individuals. This article aims to examine the concept of sanctions within the framework of international norms, encompassing the various forms sanctions may take and their functions as instruments of compliance, deterrence, and reparation. Employing a library research methodology drawing on international legal sources and relevant national legal literature, this article concludes that sanctions may take the form of economic, political, and diplomatic measures against states, as well as imprisonment, fines, and forfeiture against individuals through the mechanism of the International Criminal Court (ICC). Although sanction instruments are normatively available, their practical effectiveness depends heavily on the cooperation and political will of states, given the absence of a centralized enforcement mechanism in the international system.

Keywords: international sanctions; international norms; state responsibility; international criminal law; deterrence

________________________________________

1. Pendahuluan

Sanksi merupakan salah satu elemen fundamental dalam setiap sistem hukum. Tanpa sanksi, norma hukum kehilangan daya ikatnya dan tidak dapat membedakan dirinya dari norma sosial atau moral biasa yang penegakannya bersifat sukarela. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan aparat negara yang terorganisasi menjamin bahwa sanksi dapat dipaksakan secara efektif. Namun, dalam konteks hukum internasional, persoalan menjadi jauh lebih kompleks mengingat sistem internasional bersifat horizontal dan tidak mengenal "pemerintahan pusat dunia" yang dapat memaksakan kepatuhan sebagaimana dalam sistem nasional.

Pertanyaan mengenai bagaimana sanksi bekerja dalam tatanan internasional, kepada siapa sanksi dapat dijatuhkan, dalam bentuk apa sanksi tersebut dapat diwujudkan, dan apa fungsi sesungguhnya yang diemban oleh sanksi internasional, menjadi semakin relevan seiring meningkatnya pelanggaran norma internasional yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Kasus invasi Rusia ke Ukraina, kejahatan genosida, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berskala besar, serta kejahatan perang yang ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memberikan konteks empiris yang kaya bagi kajian ini.

Artikel ini bertujuan memetakan konsep sanksi dalam kerangka norma internasional secara sistematis, mencakup: (1) konsep dasar sanksi dan landasannya dalam teori hukum; (2) sanksi sebagai respons atas pelanggaran norma internasional oleh negara maupun individu; (3) bentuk-bentuk konkret sanksi terhadap negara dan individu; serta (4) fungsi sanksi yang meliputi kepatuhan, deterensi, dan pemulihan.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Sumber-sumber yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan internasional (termasuk Statuta Roma), literatur hukum internasional, serta artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal-jurnal hukum bereputasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik sintesis konseptual untuk menghasilkan rumusan definisi dan pemahaman yang komprehensif mengenai sanksi dalam kerangka norma internasional.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Konsep Sanksi dalam Kerangka Norma Internasional

Secara konseptual, sanksi dipahami sebagai tindakan atau hukuman yang berfungsi memaksa kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran norma tidak dibiarkan tanpa konsekuensi (Maulana & Gultom, 2024; Robin et al., 2023). Dalam kerangka hukum, literatur juga menegaskan bahwa norma hukum memiliki ciri "memaksa" dan keberlakuannya dipertahankan melalui ancaman reaksi tertentu (sanksi) bagi pelanggarnya (Sugiharto, 2016; Wahid, 2023). Dengan demikian, sanksi merupakan instrumen normatif yang menghubungkan "larangan/kewajiban" dengan "akibat" ketika terjadi pelanggaran, baik dalam rezim hukum nasional maupun ketika norma yang dilanggar bersifat internasional (Maulana & Gultom, 2024; Wahid, 2023).

Dalam perspektif hukum administrasi, sanksi juga dapat dibedakan menurut orientasinya: (i) reparatoir, yakni reaksi atas pelanggaran norma yang bertujuan mengembalikan keadaan pada kondisi sesuai hukum (legal situatie), dan (ii) punitive, yakni sanksi yang semata-mata ditujukan untuk menghukum (straffen) (Zuraidah, 2022). Pembedaan ini relevan untuk memahami bahwa "sanksi" tidak selalu identik dengan pembalasan semata, melainkan dapat pula diarahkan pada pemulihan keadaan yang dilanggar (Zuraidah, 2022). Selain itu, dalam perkembangan pemidanaan modern, reaksi terhadap pelanggaran norma tidak hanya dibayangkan sebagai "pidana" (punishment), tetapi juga dapat berbentuk treatment/tindakan, misalnya tindakan yang bersifat mendidik seperti kerja sosial (Aisyah et al., 2023; Hidayatullah & Melisa, 2022). Kerangka ini membantu menjelaskan variasi bentuk sanksi yang dapat muncul dalam praktik internasional, misalnya sanksi ekonomi/politik, dan dalam hukum pidana internasional, misalnya penjara, denda, dan perampasan (Adelina & Zulkarnain, 2024; Rahmayanti, 2017).

3.2 Sanksi sebagai Respons atas Pelanggaran Norma Internasional: Negara dan Individu

Dalam hukum internasional, pelanggaran kewajiban internasional dapat menimbulkan pertanggungjawaban dan membuka ruang bagi pengenaan sanksi sebagai bentuk reaksi komunitas internasional atau pihak lain terhadap tindakan yang salah secara internasional (Chandra & Widiatedja, 2023; Rahmayanti, 2017). Literatur yang membahas invasi Rusia ke Ukraina menempatkan isu ini dalam kerangka state responsibility dan menyatakan bahwa telah ada tuntutan dan sanksi-sanksi dari berbagai pihak untuk mendorong pertanggungjawaban Rusia (Lauren et al., 2023; Rahmayanti, 2017). Dalam konteks tersebut, sanksi diposisikan sebagai "bentuk hukuman" bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional, termasuk melalui instrumen ekonomi, misalnya kebijakan ekonomi atau denda (Lauren et al., 2023; Rahmayanti, 2017). Kajian lain yang berangkat dari rezim HAM internasional juga menegaskan bahwa pelanggaran HAM yang melibatkan negara dapat memunculkan konsekuensi seperti tekanan diplomatik serta potensi sanksi ekonomi dan politik (Saputri, 2020), selaras dengan gagasan bahwa tindakan negara yang tidak sah secara internasional menuntut respons dan akuntabilitas (Chandra & Widiatedja, 2023).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang membahas arsitektur sanksi dalam sistem internasional menekankan bahwa sistem internasional bersifat horizontal dan praktik sanksi sering kali tampil sebagai "hukuman internasional" (international punishment) yang membantu memperjelas norma apa yang dianggap fundamental dalam tatanan internasional (Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Namun, karena sistem internasional tidak memiliki "pemerintahan pusat/polisional dunia" yang secara permanen memaksakan kepatuhan sebagaimana dalam sistem nasional, pelaksanaan sanksi dan keputusan lembaga internasional menghadapi hambatan struktural (Adelina & Zulkarnain, 2024). Di sisi lain, tetap diakui bahwa di bawah hukum internasional kontemporer tidak ada larangan umum terhadap penggunaan sanksi ekonomi, yang dipahami sebagai bentuk self-help untuk menegaskan hak atau kepentingan komunitas (Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Nuansa ini menjelaskan mengapa sanksi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan norma, tetapi sekaligus sering diperdebatkan legitimasi dan implikasinya dalam relasi antarnegara (Adelina & Zulkarnain, 2024; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022).

3.3 Bentuk Sanksi terhadap Negara: Ekonomi, Politik, dan Diplomatik

Literatur mengenai perang Rusia–Ukraina menegaskan bahwa sanksi terhadap negara pelanggar dapat mengambil bentuk kebijakan ekonomi dan/atau denda sebagai hukuman negara yang melakukan pelanggaran hukum (Lauren et al., 2023; Rahmayanti, 2017). Dalam kerangka yang lebih luas, pelanggaran HAM yang melibatkan negara dipahami dapat memicu tekanan diplomatik serta potensi sanksi ekonomi dan politik (Saputri, 2020), yang memperlihatkan bahwa sanksi negara tidak selalu berupa mekanisme peradilan pidana, melainkan juga langkah koersif dalam ranah kebijakan luar negeri dan hubungan internasional (Saputri, 2020). Sejalan dengan itu, studi tentang praktik sanksi menunjukkan bahwa negara atau organisasi tertentu, misalnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah mengadopsi langkah-langkah koersif sebagai respons atas pelanggaran norma fundamental, misalnya pelanggaran integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, termasuk dalam konteks tahun 2014 (Sudiq & Yustitianingtyas, 2022), sekaligus mencerminkan fungsi sanksi sebagai instrumen yang mengartikulasikan norma inti dalam international order (Sudiq & Yustitianingtyas, 2022).

Meskipun demikian, praktik sanksi—terutama unilateral coercive measures—juga kerap dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara lain di forum internasional (Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Hofer menunjukkan bahwa terdapat kontestasi terhadap sanksi non-PBB (non-UN sanctions) yang diekspresikan melalui kelompok negara tertentu di PBB, yang menandakan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi "menghukum" tetapi juga dapat menjadi medan perselisihan normatif mengenai nilai-nilai apa yang harus diprioritaskan dalam masyarakat internasional (Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Karena itu, secara konseptual sanksi terhadap negara dapat dipahami sebagai: (i) reaksi atas pelanggaran norma fundamental, (ii) instrumen koersif untuk mendorong perubahan perilaku atau pertanggungjawaban, dan (iii) sekaligus praktik yang dapat diperdebatkan dari sisi legitimasi serta kompatibilitasnya dengan nilai-nilai fundamental lain dalam hukum internasional (Rahmayanti, 2017; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022).

3.4 Sanksi terhadap Individu: Hukum Pidana Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional

Selain negara, individu juga dapat dikenai sanksi ketika melanggar norma internasional tertentu, terutama dalam rezim hukum pidana internasional. Dalam konteks kejahatan internasional, sumber yang membahas genosida menyatakan bahwa Statuta Roma menjadi dasar pembentukan International Criminal Court (ICC) untuk menangani genosida dan kejahatan lain yang tercantum di dalam Statuta Roma (Adelina & Zulkarnain, 2024). Secara eksplisit disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 77 Statuta Roma, pelaku genosida dapat dikenai pidana penjara hingga batas tertentu atau seumur hidup dalam kondisi tertentu, serta dapat pula dikenai denda dan penyitaan/perampasan (Adelina & Zulkarnain, 2024). Klaim yang sama mengenai rujukan Pasal 77 Statuta Roma juga muncul dalam kajian tentang Thomas Lubanga, yakni perekrutan anak sebagai tentara anak, yang menyatakan bahwa apabila terbukti melakukan kejahatan perang yang didakwakan, sanksi ICC mencakup penjara beberapa tahun atau seumur hidup, serta denda atau perampasan hasil, kekayaan, atau aset yang berasal dari kejahatan tanpa merugikan pihak ketiga (Chandra & Widiatedja, 2023). Dengan demikian, di level internasional, "sanksi" tidak hanya berarti embargo atau tekanan ekonomi antarnegara, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk pemidanaan individual melalui mekanisme peradilan pidana internasional (Adelina & Zulkarnain, 2024; Chandra & Widiatedja, 2023).

Namun, sumber tentang genosida juga menekankan kelemahan struktural hukum internasional: tidak adanya pemerintahan pusat dan aparat "polisional dunia" untuk memaksakan berlakunya sanksi serta keputusan pengadilan internasional, yang dapat menghambat pelaksanaan dan efektivitasnya (Adelina & Zulkarnain, 2024). Keterbatasan ini penting dicatat untuk membedakan antara: (i) ketersediaan norma sanksi dalam instrumen internasional, misalnya Statuta Roma, dan (ii) kapasitas penegakan yang dalam praktik sangat bergantung pada kerja sama dan kemauan politik negara (Adelina & Zulkarnain, 2024).

3.5 Fungsi Sanksi: Kepatuhan, Deterensi, dan Pemulihan

Fungsi dasar sanksi sebagai alat untuk memaksa kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan hukum ditegaskan dalam rujukan definisional (KBBI) yang digunakan dalam kajian perpajakan, yakni sanksi sebagai tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau ketentuan undang-undang (Maulana & Gultom, 2024). Pemahaman sanksi sebagai "alat pemaksa" dan "ancaman hukuman" juga dinyatakan dalam kajian kebijakan visa (keimigrasian), yang menekankan sanksi sebagai instrumen penegakan agar norma hukum diindahkan (Robin et al., 2023). Di tingkat sistem normatif, keberadaan sanksi dipahami sebagai unsur pembeda yang menjadikan norma hukum efektif karena dapat dipertahankan dengan paksaan oleh perangkat negara; karakter ini juga ditekankan dalam uraian mengenai norma hukum yang memaksa dan bersanksi tegas (Wahid, 2023).

Dalam kaitannya dengan efek pencegahan, kajian tentang denda di bidang bea cukai menegaskan bahwa denda dipakai sebagai alat untuk mencegah individu atau perusahaan melakukan pelanggaran di masa depan, dengan cara menghadirkan ancaman sanksi yang signifikan agar pelaku lebih berhati-hati mematuhi hukum atau norma (Faqih & Harisman, 2024). Literatur tentang kejahatan lingkungan/ekosida juga secara eksplisit mengaitkan teori deterensi dengan tujuan pencegahan perilaku yang tidak dikehendaki secara sosial melalui rasa takut terhadap hukuman, dan menekankan pentingnya risiko penangkapan dan hukuman untuk menghalangi kejahatan lingkungan (Lilipaly et al., 2023). Sementara itu, dalam ranah administrasi, pembedaan reparatoir–punitive menunjukkan bahwa sanksi tidak tunggal tujuannya: dapat berorientasi pemulihan keadaan (reparatoir) atau penghukuman semata (punitive) (Zuraidah, 2022), dan bahkan dalam wacana pemidanaan modern, reaksi terhadap pelanggaran norma dapat mencakup tindakan-tindakan yang lebih edukatif (treatment) seperti kerja sosial (Aisyah et al., 2023; Hidayatullah & Melisa, 2022).

________________________________________

4. Penutup

4.1 Simpulan

Berdasarkan sintesis pembahasan di atas, sanksi dalam konteks norma internasional dapat dirumuskan sebagai reaksi berupa tindakan hukuman atau koersif yang ditujukan untuk memaksa kepatuhan dan/atau memberikan konsekuensi atas pelanggaran norma internasional, yang dapat dijatuhkan kepada negara, misalnya sanksi ekonomi, politik, dan diplomatik, maupun kepada individu, misalnya pidana penjara, denda, dan perampasan melalui mekanisme ICC, dengan tujuan yang dapat bersifat punitive (menghukum), deterrent (mencegah), dan/atau reparatoir (memulihkan keadaan) (Chandra & Widiatedja, 2023; Faqih & Harisman, 2024; Lilipaly et al., 2023; Maulana & Gultom, 2024; Zuraidah, 2022).

Dua temuan penting perlu digaris bawahi. Pertama, ketersediaan norma sanksi secara instrumental dalam hukum internasional tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakannya, mengingat ketiadaan mekanisme polisional terpusat dalam sistem internasional. Kedua, praktik sanksi internasional—khususnya sanksi unilateral—tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi arena kontestasi normatif mengenai nilai-nilai fundamental yang ingin diprioritaskan oleh komunitas internasional.

4.2 Saran

Mengingat keterbatasan struktural dalam penegakan sanksi internasional, diperlukan penguatan mekanisme kerja sama multilateral yang lebih efektif, termasuk penguatan kapasitas institusional ICC dan kepatuhan negara terhadap putusannya. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas komparatif berbagai bentuk sanksi internasional dalam mendorong perubahan perilaku negara dan individu yang melanggar norma internasional.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adelina, R., & Zulkarnain, Z. (2024). Eksternalisasi penerapan hukuman mati terorisme dalam perspektif pidana Islam: Studi komparasi Indonesia dan Mesir. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(2), 288–306. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854

Aisyah, M. F., Khanif, A., & Arundhati, G. B. (2023). Tanggung jawab negara Turkiye terhadap kasus Jamal Khashoggi menurut hukum internasional. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(2), 139. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.42106

Chandra, K. R., & Widiatedja, I. G. N. P. (2023). Perang Rusia-Ukraina dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di Rusia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 12(2), 402. https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p12

Faqih, D., & Harisman, H. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan praktik perbudakan terhadap buruh. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(5), 1980–1987. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1091

Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena kejahatan perdagangan manusia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 391–398. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630

Lauren, C. C., Fuzain, N. A., & Lewiandy, L. (2023). Analisis pengenaan denda pengembalian produk di bea cukai dalam proses ekspor-impor Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(11), 1037–1046. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.768

Lilipaly, N. F., Tuhulele, P., & Daties, D. R. A. (2023). Pertanggungjawaban pelaku penyelundupan migran lintas negara ditinjau dari hukum internasional. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(7), 651. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i7.1850

Maulana, W., & Gultom, E. R. (2024). Mekanisme penyelesaian tindak pidana ilegal fishing di Indonesia. Ensiklopedia Education Review, 6(2), 58–64. https://doi.org/10.33559/eer.v6i1.2575

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732

Robin, J., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). Peranan Polisi Republik Indonesia dalam pemberantasan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(9), 5270–5284. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13673

Saputri, A. I. (2020). International legal perspective on the implementation of the death penalty case study of Mary Jane Fiesta Veloso. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 1(2), 163–196. https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48628

Sudiq, R. D., & Yustitianingtyas, L. (2022). Intervensi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 sebagai pelanggaran berat HAM. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 101–117. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278

Sugiharto, G. (2016). Relevansi kebijakan penetapan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 7(3). https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936

Wahid, A. (2023). Pemberlakuan hukum ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal USM Law Review, 6(1), 34–51. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130

Zuraidah, Z. (2022). Pidana kerja sosial sebagai pembaharuan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Journal Presumption of Law, 4(1). https://doi.org/10.31949/jpl.v4i1.2204