02213 - Rezim: Sistem Aturan dan Kekuasaan dalam Kajian Politik dan Ketatanegaraan

Abstract

This article examines the concept of regime (rezim) in political and constitutional studies, encompassing both its systemic dimensions as a configuration of power and its use as a reference to specific governments in particular historical periods. Through a literature review approach, this study identifies six key dimensions of the concept: (1) the conceptual definition of regime as a systemic configuration of how power is exercised; (2) regime as a marker of specific governments and periodization of power; (3) the relationship between regime, legitimacy, and democratic mechanisms; (4) a typology of regimes spanning authoritarian and democratic forms along with transitional dynamics; (5) regime as a power relation shaping law, bureaucracy, and the judiciary; and (6) the juridical use of the term regime in Indonesia as a domain of constitutional regulatory authority. The findings indicate that the concept of regime is multidimensional and plays a central role in analyzing continuity and discontinuity of power, institutional independence, and the consolidation of democracy in Indonesia.

Keywords: regime, power, democracy, authoritarianism, democratic transition, constitutionalism

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep rezim (regime) dalam studi politik dan ketatanegaraan, yang mencakup dimensi sistemik sebagai konfigurasi kekuasaan sekaligus penggunaannya sebagai rujukan pemerintahan tertentu dalam periode historis. Melalui pendekatan kajian pustaka, studi ini mengidentifikasi enam dimensi utama konsep rezim: (1) definisi konseptual rezim sebagai konfigurasi sistemik penyelenggaraan kekuasaan; (2) rezim sebagai penanda pemerintahan tertentu dan periodisasi kekuasaan; (3) hubungan antara rezim, legitimasi, dan mekanisme demokrasi; (4) tipologi rezim otoriter dan demokratis beserta dinamika transisi; (5) rezim sebagai relasi kekuasaan yang membentuk hukum, birokrasi, dan peradilan; serta (6) penggunaan yuridis istilah rezim di Indonesia sebagai domain pengaturan kewenangan konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa konsep rezim bersifat multidimensi dan memegang peran sentral dalam menganalisis kontinuitas dan diskontinuitas kekuasaan, independensi institusi, serta konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: rezim, kekuasaan, demokrasi, otoritarianisme, transisi demokrasi, konstitusionalisme

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep rezim (regime) merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara. Dalam diskursus akademis maupun publik, istilah ini digunakan secara luas—mulai dari merujuk pada sistem aturan yang menstrukturkan penyelenggaraan negara, hingga menandai pemerintahan tertentu dalam suatu kurun waktu. Di Indonesia, pemaknaan rezim memiliki resonansi historis yang kuat, khususnya dalam konteks transisi dari rezim otoriter Orde Baru menuju era Reformasi.

Meskipun demikian, penggunaan istilah rezim kerap tidak konsisten: sebagian literatur memakainya dalam pengertian sistemik-struktural, sebagian lain dalam pengertian historis-periodik, dan sebagian lagi dalam pengertian yuridis-konstitusional. Keragaman penggunaan ini menunjukkan perlunya suatu artikulasi konseptual yang komprehensif dan sistematis.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai dimensi konsep rezim sebagaimana digunakan dalam literatur ilmu politik dan hukum tata negara Indonesia, dengan mengandalkan kajian pustaka terhadap sumber-sumber akademis bereputasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana rezim beroperasi, memperoleh legitimasi, dan bertransformasi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas konsep rezim dalam perspektif hukum tata negara, ilmu politik, dan administrasi publik di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi utama penggunaan konsep rezim dalam literatur yang dikaji, kemudian menyintesiskan temuan tersebut ke dalam suatu kerangka konseptual yang koheren.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Konseptual Rezim

Dalam kajian politik dan ketatanegaraan, rezim dapat dipahami sebagai konfigurasi sistemik mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan—yakni melalui aturan-aturan (hukum formal maupun konvensi/non-hukum) yang menstrukturkan penyelenggaraan negara serta aktor-aktor dan institusi yang mengendalikan proses pembuatan keputusan publik dan pemerintahan (Guntara, 2020; Sulaeman, 2017; Sulistiono & Boediningsih, 2023). Dimensi "sistem aturan" ini sejalan dengan pengertian konstitusi dalam arti luas sebagai keseluruhan aturan (hukum dan non-hukum) yang menggambarkan sistem pemerintahan suatu negara (Guntara, 2020), serta dengan penekanan bahwa kekuasaan negara dijalankan melalui mekanisme normatif (konstitusi) agar tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (Nusyamsi, 2015; Sulistiono & Boediningsih, 2023).

3.2 Rezim sebagai Pemerintahan Tertentu (Periodisasi Kekuasaan)

Selain sebagai konsep sistemik, rezim juga lazim dipakai untuk merujuk pada pemerintahan tertentu dalam suatu periode—misalnya "rezim Orde Baru" atau "rezim Reformasi"—dan ciri-ciri cara kekuasaan dijalankan pada periode tersebut (Aridhayandi, 2018; Nusyamsi, 2015; Rajab et al., 2023). Dalam literatur Indonesia, perbincangan "rezim" sering dikaitkan dengan jatuh-bangunnya rezim otoriter dan munculnya fase transisi menuju demokrasi (Nusyamsi, 2015; Romadlon, 2016).

Sejumlah sumber menandai keruntuhan rezim Orde Baru dan dinamika transisi secara tidak identik dalam penanggalan: ada yang menyebut rezim lama tumbang "tepat pertengahan 1998" (Masrun et al., 2022), sementara sumber lain menyebut dimulainya "orde reformasi" pada 1999 (Nusyamsi, 2015). Perbedaan penandaan ini menunjukkan bahwa "rezim" dapat dipakai untuk menandai momen politik (kejatuhan kekuasaan) maupun periode pemerintahan (fase institusional pasca-kejatuhan) (Masrun et al., 2022; Nusyamsi, 2015).

3.3 Rezim, Legitimasi, dan Mekanisme Demokrasi

Dalam konsepsi demokrasi, legitimasi rezim berkaitan dengan prinsip "government of the people, by the people, for the people": pemerintahan yang sah/legitim memperoleh pengakuan dan dukungan rakyat, menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan mengarahkan penggunaan kekuasaan bagi kepentingan rakyat (Puspitasari, 2016; Rajab et al., 2023; Sulistiono & Boediningsih, 2023). Karena itu, pemilihan umum sering diposisikan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh legitimasi (AD, 2024; Sulaeman, 2017; Sulistiono & Boediningsih, 2023).

Dalam konteks transisi, pemilihan umum juga dapat dipahami sebagai pelantikan rezim demokratik baru sekaligus instrumen untuk mencegah kembalinya rezim status quo/otoriter (Fitriani et al., 2022; Romadlon, 2016). Dengan demikian, "rezim" tidak hanya menunjuk siapa yang memerintah, tetapi juga bagaimana legitimasi dan kontrol terhadap kekuasaan dibangun melalui prosedur dan institusi demokrasi (Puspitasari, 2016; Romadlon, 2016; Sulaeman, 2017).

3.4 Tipologi Rezim: Otoriter dan Demokratis serta Dinamika Transisi

Literatur yang membahas demokratisasi—di antaranya merujuk pada pemikiran Huntington—mengaitkan "tumbangnya rezim otoriter" dengan bentuk-bentuk seperti sistem satu partai, rezim militer, dan kediktatoran perorangan, sembari mengingatkan kemungkinan kembalinya kekuatan lama ketika pemerintahan sipil tidak kondusif (Hairi, 2019; Romadlon, 2016). Pada tataran definisional yang lebih spesifik, rezim otoritarian personal dipahami sebagai rezim di mana penentuan kebijakan dan keputusan politik dipusatkan pada individu pemimpin, sering disertai pengurangan atau penyingkiran peran oposisi dan partai (Hairi, 2019).

Konsep transisi sendiri dipahami sebagai masa "antara dua rezim politik"—dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi—yang tidak otomatis menjamin konsolidasi demokrasi setelah kejatuhan rezim otoriter (Hikmah, 2021; Na'imah & Mardhiah, 2017). Karena itu, "rezim" dalam studi politik kerap dipakai untuk membaca kontinuitas dan diskontinuitas aktor/elite serta aturan main dalam peralihan kekuasaan (Hikmah, 2021; Sulaeman, 2017).

3.5 Rezim sebagai Relasi Kekuasaan yang Membentuk Hukum, Birokrasi, dan Peradilan

Istilah "rezim" juga digunakan untuk menekankan bahwa praktik pemerintahan berjalan di bawah komando politik-hukum rezim yang berkuasa, sehingga pelaksanaan kebijakan—misalnya hubungan pusat-daerah dan desentralisasi—dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti preferensi rezim (Namlis, 2015; Nusyamsi, 2015). Dalam konteks birokrasi, rezim yang berkuasa dapat memanfaatkan birokrasi sebagai instrumen kontrol sentralistik atas berbagai sendi kehidupan. Kritik terhadap birokrasi masa Orde Baru dalam salah satu sumber dikaitkan dengan usaha rezim mengendalikan kehidupan secara sentralistik serta mendorong birokrasi melayani kepentingan kekuasaan rezim, alih-alih pelayanan publik (Aridhayandi, 2018; Chatun, 2022).

Dalam konteks peradilan, studi sosio-yuridis menunjukkan bahwa pengadilan dapat dikendalikan eksekutif, namun juga "menegosiasikan" fungsinya untuk mendukung pemerintah. Pengadilan bahkan dapat memberi legitimasi dan menjadi alat efektif mempertahankan kekuasaan—menunjukkan bahwa "setiap rezim kekuasaan" memiliki kepentingan atas pengadilan (Isharyanto, 2019). Karena itu, analisis rezim sering melibatkan pertanyaan tentang independensi institusi—terutama peradilan—dan apakah sistem kekuasaan cenderung mengarah pada pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme/limited government) atau pada dominasi eksekutif (Guntara, 2020; Isharyanto, 2019; Toloh, 2022).

3.6 Makna "Rezim" dalam Penggunaan Yuridis Indonesia: Rezim sebagai Domain Pengaturan

Di Indonesia, "rezim" juga dipakai sebagai istilah yuridis untuk menandai domain pengaturan/klasifikasi kewenangan konstitusional. Contohnya adalah perdebatan apakah pemilihan kepala daerah (Pilkada) termasuk "rezim pemerintahan daerah" atau "rezim pemilihan umum" (Loin & Neonbeni, 2023; Savitri et al., 2024; Seran, 2019). Salah satu sumber menegaskan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menjadi rujukan untuk menggolongkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah, bukan rezim pemilu, walaupun mengandung unsur-unsur pemilu (Savitri et al., 2024; Seran, 2019).

Pergeseran dan perdebatan "rezim" dalam konteks ini berimplikasi pada desain kelembagaan dan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan, termasuk peran Mahkamah Konstitusi dan pengaturan dalam undang-undang terkait (Puspitasari, 2016; Savitri et al., 2024).

________________________________________

4. Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep rezim dalam studi politik dan ketatanegaraan Indonesia bersifat multidimensi. Pertama, rezim dipahami sebagai konfigurasi sistemik penyelenggaraan kekuasaan yang mencakup aturan formal maupun konvensi. Kedua, rezim digunakan sebagai penanda periodisasi kekuasaan, khususnya dalam membaca transisi dari Orde Baru ke era Reformasi. Ketiga, legitimasi rezim dalam demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Keempat, tipologi rezim otoriter dan demokratis serta dinamika transisi di antaranya menjadi pisau analisis utama dalam studi demokratisasi. Kelima, rezim sebagai relasi kekuasaan membentuk cara hukum, birokrasi, dan peradilan beroperasi. Keenam, dalam penggunaan yuridis di Indonesia, rezim berfungsi sebagai penanda domain pengaturan kewenangan konstitusional.

Keragaman dimensi ini menegaskan bahwa "rezim" bukan sekadar label untuk siapa yang berkuasa, melainkan suatu kerangka analitik yang memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana kekuasaan distrukturkan, dilegitimasi, dijalankan, dan dikontrol dalam suatu negara. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi lebih jauh dinamika rezim dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pasca-Reformasi.

________________________________________

Daftar Pustaka

AD, A. Muh. R. (2024). Konstitusionalitas penundaan pemilihan umum di Indonesia. Al-Mizan, 20(1), 97–116. https://doi.org/10.30603/am.v20i1.4740

Aridhayandi, M. R. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 883. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807

Chatun, S. (2022). Netralitas birokrasi: Menjernihkan pola hubungan pemerintah dan birokrasi. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(10), 3851–3858. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617

Fitriani, F., Marzuki, M., & Wahyuni. (2022). Tinjauan fikih siyasah terhadap wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur tahun 2020. Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 91–114. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.50

Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 12(1), 11–24. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813

Hairi, M. I. A. (2019). Sistem pemerintahan soft-authoritarian Singapura di tengah arus demokrasi. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 1(2). https://doi.org/10.36982/jpg.v1i2.699

Hikmah, N. (2021). Hubungan antara demokrasi dengan pembangunan ekonomi. Journal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.359

Isharyanto, I. (2019). Kinerja pengadilan dalam lingkaran kekuasaan otoritarian. Undang Jurnal Hukum, 1(2), 267–294. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.267-294

Loin, A. W., & Neonbeni, R. V. (2023). Sistem pemilihan kepala daerah dan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 2(2), 152–164. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.470

Masrun, I., Dewa, M. J., & Tatawu, G. (2022). Analisis hukum maladministrasi pembentukan desa definitif pada pemerintahan Kabupaten Konawe. Halu Oleo Legal Research, 3(3), 252. https://doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23004

Namlis, A. (2015). Reformasi birokrasi suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Humanus, 14(1), 49. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5401

Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2017). Perda berbasis syari'ah dan hubungan negara-agama dalam perspektif Pancasila. Mazahib, 168–181. https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623

Nusyamsi, F. (2015). Pengawasan peraturan daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(3), 523–540. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a6

Puspitasari, S. H. (2016). Menegakkan demokrasi dan konstitusionalitas pemilihan umum kepala daerah. Jurnal Konstitusi, 8(3), 373. https://doi.org/10.31078/jk836

Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan memutus sengketa Pilkada. JPPADAP, 3(1), 36–51. https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i1.4731

Romadlon, S. G. (2016). Implikasi pergeseran sistem politik terhadap hukum dan birokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13(4), 868. https://doi.org/10.31078/jk1349

Savitri, W., Andiani, A. D., & Mukhammad, A. F. (2024). Pemaknaan rezim pemilu pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Jurnal Jendela Hukum, 11(1), 44–57. https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.3497

Seran, G. G. (2019). Konstitusionalitas dan desain pemilukada langsung serentak nasional. Jurnal Konstitusi, 16(3), 655. https://doi.org/10.31078/jk16310

Sulaeman, A. (2017). Demokrasi, partai politik, dan pemilihan kepala daerah. Cosmogov, 1(1), 12. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857

Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep kedaulatan rakyat dalam implementasi presidential threshold pada sistem pemilihan umum secara langsung di Indonesia. Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 333. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488

Toloh, P. W. Y. (2022). Dilema amendemen konstitusi: Urgensi amendemen dan mempertahankan konstitusi demokratis. TOUREV, 58–79. https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44711