02200 - Polarisasi Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Political Polarization from the Perspective of Islamic Political Science

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji polarisasi politik melalui perspektif ilmu politik Islam, dengan menelaah dimensi konseptual, historis, kontemporer, dan normatifnya. Polarisasi politik dipahami sebagai kondisi keterbelahan tajam elite dan/atau masyarakat ke dua kubu yang saling berlawanan, yang sering kali dipicu oleh kompetisi kekuasaan dan diperparah oleh politisasi identitas serta instrumentalisasi simbol agama. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka terhadap literatur ilmu politik Islam dan studi kasus Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa tradisi pemikiran politik Islam tidak menyediakan satu desain institusional yang final, sehingga klaim tunggal atas legitimasi politik-keagamaan berpotensi menjadi sumber polarisasi. Kajian ini juga mengidentifikasi peran ruang digital dalam memperkuat pembelahan opini serta dampak polarisasi pada level organisasi keagamaan. Sebagai respons normatif, artikel ini merumuskan lima prinsip pengelolaan polarisasi dalam horizon ilmu politik Islam: (1) menempatkan al-Qur'an sebagai rujukan etis, bukan manual politik; (2) menegakkan musyawarah, keadilan, dan persamaan; (3) menghindari instrumentalisasi simbol agama; (4) memulihkan solidaritas sosial melalui dialog; serta (5) memposisikan Islam sebagai mediasi di dunia yang terpolarisasi.

Kata kunci: polarisasi politik, ilmu politik Islam, identitas keagamaan, Indonesia, demokrasi

________________________________________

Abstract

This article examines political polarization through the lens of Islamic political science, analyzing its conceptual, historical, contemporary, and normative dimensions. Political polarization is understood as a condition in which elites and/or society are sharply divided into opposing camps, typically triggered by power competition and exacerbated by identity politicization and the instrumentalization of religious symbols. Drawing on a literature review of Islamic political thought and Indonesian case studies, this article demonstrates that the Islamic political tradition does not prescribe a single final institutional design, rendering singular claims to political-religious legitimacy a potential source of polarization. The study also identifies the role of digital spaces in amplifying opinion cleavages and examines the impact of polarization on religious organizations. As a normative response, five principles for managing polarization within the horizon of Islamic political science are formulated: (1) positioning the Qur'an as an ethical guide rather than a political manual; (2) upholding deliberation, justice, and equality; (3) avoiding the instrumentalization of religious symbols; (4) restoring social solidarity through dialogue; and (5) positioning Islam as a mediating force in a polarized world.

Keywords: political polarization, Islamic political science, religious identity, Indonesia, democracy

________________________________________

A. Pendahuluan

Polarisasi politik merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi demokrasi kontemporer, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas seperti Indonesia. Kondisi ini tidak sekadar mencerminkan perbedaan pendapat yang wajar dalam sistem demokratis, melainkan menandai pembelahan sosial yang lebih dalam, di mana ruang kompromi menyempit dan interaksi antarkelompok semakin diwarnai oleh kecurigaan serta delegitimasi mutual.

Dalam konteks Indonesia, polarisasi politik mendapat perhatian akademis yang signifikan, terutama pasca pemilu presiden 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika garis pembelah tidak hanya bersifat preferensial-elektoral, tetapi juga mengadopsi dimensi identitas keagamaan yang kuat. Fenomena ini menempatkan kajian tentang polarisasi politik di persimpangan antara ilmu politik, sosiologi agama, dan etika publik.

Ilmu politik Islam, sebagai disiplin yang menempatkan politik dalam relasi erat dengan nilai, etika, dan perdebatan tentang hubungan agama–negara, menawarkan kerangka analitis yang relevan untuk memahami sekaligus merespons fenomena polarisasi ini. Artikel ini bertujuan mengkaji polarisasi politik secara sistematis melalui perspektif ilmu politik Islam, dengan menelaah definisi operasional, relevansi teoretis, akar historis, manifestasi kontemporer, peran ruang digital, dampak institusional, serta prinsip-prinsip normatif pengelolaannya.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Definisi Operasional: Polarisasi sebagai Keterbelahan ke "Dua Kutub"

Dalam literatur ilmu politik, polarisasi politik dipahami sebagai menjauhnya sikap/afeksi politik dari posisi tengah menuju ekstrem sehingga ruang kompromi menyempit, dan bila tidak dikelola dapat berujung pada eskalasi konflik, termasuk kekerasan politik (Geçer, 2023; Owen, 2016). Dalam kerangka binary oppositions, polarisasi juga dipahami sebagai divergensi sikap politik ke dua ekstrem ideologis sehingga alternatif "ketiga" makin sulit terakomodasi (Simandjuntak, 2023). Literatur psikologi-politik juga membedakan polarisasi elite (keterbelahan aktor/institusi politik formal) dan polarisasi massa (keterbelahan masyarakat luas) sebagai dua level yang saling terkait namun tidak identik (Geçer, 2023; Simandjuntak, 2023).

Di konteks Indonesia, sejumlah studi menggunakan istilah ini untuk merujuk pada kondisi masyarakat yang terbelah karena perbedaan preferensi politik, terutama ketika kompetisi elektoral memicu pembentukan blok "pro–kontra" yang menetap bahkan setelah pemilu selesai (Jati, 2022; Yustitia et al., 2019). Dengan demikian, deskripsi pengguna ("kondisi di mana masyarakat atau elite politik terbelah tajam ke kutub-kutub yang berlawanan") selaras dengan konseptualisasi polarisasi sebagai pembelahan sosial-politik yang membentuk dua kamp utama di tingkat elite maupun publik (Geçer, 2023; Jati, 2022; Simandjuntak, 2023).

2. Mengapa Polarisasi Relevan dalam Ilmu Politik Islam: Politik, Etika, dan Kontestasi Tafsir

Ilmu politik Islam menempatkan politik dalam relasi erat dengan nilai/etika dan perdebatan tentang hubungan agama–negara (Karimullah, 2022; Ridwan, 2018). Sejumlah karya menekankan bahwa, secara normatif, tidak ditemukan landasan tekstual yang "operasional" (rinci) dalam al-Qur'an maupun hadis mengenai bentuk dan mekanisme ketatanegaraan, sehingga perumusan relasi agama–negara dan desain institusi politik bersifat ijtihādiyyah (terbuka untuk perdebatan) (Kamil et al., 2021; Ridwan, 2018). Perspektif ini memperkuat penjelasan bahwa polarisasi dapat muncul bukan hanya dari kompetisi kekuasaan, tetapi juga dari keragaman paradigma dan tafsir politik yang kemudian "dipolitisasi" dalam praktik (Kamil et al., 2021; Karimullah, 2022).

Dalam sejumlah pembacaan pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia, al-Qur'an diposisikan terutama sebagai panduan etis, bukan "buku ilmu politik" yang menetapkan satu format negara; sementara institusi sosial-politik dipahami berubah mengikuti ruang-waktu (Kamil et al., 2021; Karimullah, 2022). Cara pandang ini penting untuk memaknai polarisasi: ketika aktor politik mengklaim satu tafsir kelembagaan sebagai satu-satunya yang sah, kompetisi dapat bergeser dari perbedaan kebijakan menjadi pertarungan identitas dan legitimasi moral-keagamaan (Assyaukanie, 2019; Syarif et al., 2020). Karena itu, perdebatan relasi agama–negara dalam Islam sering dipetakan ke beberapa paradigma (misalnya integralistik, sekularistik, dan simbiotik) yang menandai spektrum posisi—dan spektrum ini menyediakan "bahan bakar" konseptual bagi polarisasi bila diperlakukan secara eksklusif (Karimullah, 2022; Ridwan, 2018).

3. Akar Historis: Konflik Politik Awal dan Proses "Religiusisasi" Konflik

Kajian tentang hukum Islam dan negara Pancasila mencatat bahwa pada periode awal sejarah Islam, konflik politik—misalnya pertikaian antara faksi 'Utsmān ibn 'Affān dan 'Alī ibn Abī Thālib—dapat bermula sebagai kompetisi politik yang berbasis aliansi/garis kekerabatan, lalu menajam melalui polarisasi geografis, dan kemudian simbol-simbol agama ikut menguat setelah konflik berkembang (Muslimin, 2012). Catatan ini relevan bagi ilmu politik Islam karena menunjukkan mekanisme kunci polarisasi: konflik politik yang mula-mula bersifat "sekuler" (dalam arti berbasis koalisi dan persaingan kekuasaan) dapat mengalami sakralisasi simbolik, sehingga garis pembelah sosial menjadi lebih kaku dan emosional (Muslimin, 2012; Owen, 2016).

Dalam konteks Indonesia awal kemerdekaan, dinamika ideologis juga dapat terdorong menuju polarisasi ketika strategi politik lemah, ketegangan kedaulatan, dan persepsi pengabaian aspirasi Islam mendorong Islamisasi perjuangan ideologis serta polarisasi antara kelompok-kelompok bersenjata Republik dan Islam di Jawa Barat pada 1945–1947 (Formichi, 2012). Dua contoh ini (awal Islam dan Indonesia awal negara-bangsa) memperlihatkan bahwa polarisasi tidak hanya produk pemilu modern, tetapi juga dapat lahir dari kombinasi kompetisi kekuasaan, penguatan identitas kolektif, dan transformasi simbolik (Formichi, 2012; Muslimin, 2012).

4. Polarisasi Kontemporer: Pemilu, Personalisasi Politik, dan Politik Identitas-Keagamaan

Studi tentang polarisasi Indonesia 2014–2020 menegaskan bahwa pemilu berulang (pilpres dan pilkada) menjadi pemicu penting polarisasi karena perbedaan pilihan politik, dan bahwa personalisasi politik mendorong identitas menjadi penanda utama dalam evaluasi kandidat (Jati, 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang pemilu dan perilaku memilih menekankan bahwa pelajaran penting dari pemilu 2014–2019 adalah menguatnya polarisasi sosial, dengan sumber polarisasi yang bergeser dari sekadar kepemimpinan politik ke cleavage keagamaan sehingga publik memandang isu secara hitam-putih dan agama tersuntik ke berbagai situasi (Jati, 2021, 2022).

Dalam kasus Indonesia, berbagai studi menunjukkan polarisasi mengeras pada momen pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, dan pilpres 2019, di mana pemilih dipetakan ke dua kubu berlawanan (misalnya pro-Jokowi vs. pro-Prabowo, pro-Ahok vs. pro-Anies) dan dalam beberapa narasi dibaca sebagai ketegangan "Islam moderat vs. Islam radikal" (Karim, 2019; Taufik et al., 2023). Kajian tentang religion as a political tool menambahkan bahwa agama dipakai oleh aktor sekuler maupun Islamis untuk keuntungan elektoral, dan kampanye berbasis ujaran kebencian serta polarisasi dapat berjalin dengan kepentingan religius maupun non-religius (Assyaukanie, 2019; Syarif et al., 2020). Dari perspektif ilmu politik Islam, fenomena ini problematik ketika simbol dan otoritas keagamaan dipakai untuk delegitimasi lawan dan membangun garis ingroup–outgroup yang kaku (Assyaukanie, 2019; Syarif et al., 2020).

5. Peran Ruang Digital: Echo Chambers, Hoaks, dan Pembelahan Opini

Penelitian tentang polarisasi opini pascapilpres 2014 mencatat pembelahan publik ke kelompok pro dan kontra pemerintah yang bertahan setelah pemilu, lalu bermetamorfosis pada Pilkada DKI 2017; masing-masing kubu menunjukkan penilaian tinggi terhadap kubu lain dan diskusi konstruktif sulit terjadi karena interaksi cenderung terbatas pada "sphere" komunitas sendiri (Yustitia et al., 2019). Studi yang sama juga menunjukkan kecenderungan pengguna media sosial mengikuti akun yang sejalan dan menghindari akun berseberangan, yang menguatkan keyakinan kelompok melalui arus informasi homogen (Yustitia et al., 2019). Kajian konseptual polarisasi digital menekankan peran echo chambers dan prasangka yang dapat dikurangi lewat pendekatan psikologi perdamaian dan contact theory, sekaligus mengingatkan bahwa polarisasi yang tak terkelola dapat berujung pada kekerasan politik (Geçer, 2023; Owen, 2016).

Dalam kerangka post-truth, praktik propaganda, intimidasi, kebohongan, dan ujaran kebencian di ruang digital dipandang berkontribusi pada bangkitnya sentimen kelompok dan memperparah politisasi identitas, termasuk dalam dinamika "212 Movement" (Isman, 2023; Syarif et al., 2020). Dengan demikian, polarisasi kontemporer dapat dipahami sebagai gabungan proses elektoral dan proses komunikasi politik digital yang memperkuat pembelahan identitas (Syarif et al., 2020; Yustitia et al., 2019).

6. Dampak Polarisasi: dari Delegitimasi, Konflik Komunal, hingga Fragmentasi Organisasi Islam

Sejumlah penelitian mengaitkan polarisasi dengan risiko kekerasan. Literatur yang membahas polarisasi dan kekerasan menekankan bahwa polarisasi sosial—bersama marginalisasi dan instabilitas politik—dapat meningkatkan insiden kekerasan (Owen, 2016; Tekin & Şanlı, 2023). Dalam konteks dukungan politik berbasis afiliasi agama, studi tentang dukungan politik Islam dalam pemilu Indonesia menyatakan bahwa jika dukungan politik berbasis agama berlanjut, polarisasi berbasis agama berpotensi muncul kembali di setiap pemilu dan sangat mungkin memicu konflik komunal-keagamaan di masa depan (Jati et al., 2022; Salim, 2022).

Dampak polarisasi juga tampak pada level organisasi. Studi tentang Muhammadiyah pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa meskipun organisasi secara formal mengambil posisi "jalan tengah", keterlibatan sebagian anggota/elite dalam dukungan kandidat menghasilkan keterbelahan politik internal dan ketegangan di tingkat elite maupun akar rumput (Al-Hamdi, 2013; Nashir et al., 2019). Pada level komunitas tarekat, kajian di Sumatera Barat menunjukkan bahwa kepemimpinan karismatik (tuanku) dan relasi guru–murid kuat memengaruhi pilihan politik dan memunculkan keragaman tipologi perilaku politik yang dapat memicu polarisasi perilaku dalam komunitas (Azwar & Muliono, 2022). Studi lain tentang TQN di Jawa Timur menyimpulkan keterlibatan tarekat dalam politik praktis memicu polarisasi internal dan fragmentasi kelompok (Zamzami et al., 2022).

Dalam kasus organisasi Islam lokal, studi tentang Nahdlatul Wathan mencatat bahwa keterlibatan aktor internal dalam partai politik dan kompetisi pascaOrde Baru ikut mempolarisasi masyarakat serta memunculkan dua kubu manajemen (NW Pancor dan NW Anjani) (Muttaqin, 2021). Rangkaian temuan ini menegaskan bahwa polarisasi bukan hanya fenomena "di luar" organisasi keagamaan, tetapi juga dapat merembes ke dalamnya ketika kontestasi kekuasaan dan simbol identitas menguat (Nashir et al., 2019; Zamzami et al., 2022).

7. Prinsip Normatif Ilmu Politik Islam untuk Membaca dan Mengelola Polarisasi

a. Menempatkan al-Qur'an sebagai Rujukan Etis dan Menolak Klaim Tunggal Bentuk Negara

Sebagian pemikiran politik Islam kontemporer menegaskan bahwa ketiadaan teks yang secara eksplisit menetapkan satu bentuk negara/khilafah menjadikan format negara lebih tepat dipahami sebagai hasil pengalaman sosial-historis, bukan keniscayaan teologis (HM, 2014; Kamil et al., 2021). Pandangan bahwa al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman etis (bukan manual ilmu politik) dan institusi berubah lintas zaman mengarahkan penanganan polarisasi ke etika politik dan tata kelola, bukan pertarungan simbol "siapa paling Islami" (Karimullah, 2022; Seeth, 2021). Dalam konteks diskursus khilafah, kajian tentang kontestasi khilafah juga menunjukkan bentuk dan kriteria khilafah muncul dari sejarah dan beragam, sehingga klaim normatif tunggal berpotensi memperuncing konflik identitas (HM, 2014; Kamil et al., 2021).

b. Etika Politik Islam: Musyawarah, Keadilan, dan Persamaan sebagai Penyangga Anti-politisasi Eksklusif

Literatur politik Islam menekankan prinsip moral seperti musyawarah (shūrā), keadilan ('adālah), dan persamaan di hadapan hukum sebagai prinsip dasar yang dinyatakan al-Qur'an secara umum (Ridwan, 2018). Studi tentang hak politik non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim juga menekankan egalitarianisme sebagai unsur penting doktrin sosial-politik Islam serta keteladanan Nabi dan Khulafā' Rāsyidīn, seraya mencatat bahwa polarisasi dapat terbentuk ketika isu ideologis mendorong perlakuan diskriminatif terhadap warga non-Muslim (Assyaukanie, 2019; "Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019). Dalam perspektif ini, polarisasi yang membelah warga menjadi "kita vs. mereka" atas dasar identitas keagamaan bertentangan dengan orientasi etika-politik Islam yang menuntut perlakuan setara dalam ruang kewargaan ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019; Ridwan, 2018).

c. Menghindari Politisasi Perangkat Agama dan Komodifikasi Ritual sebagai Strategi De-eskalasi Polarisasi

Analisis atas diskursus publik Azyumardi Azra mencatat pembelaannya terhadap pemisahan agama dan politik, serta peringatannya bahwa penggunaan bahasa/ritual/simbolisme agama untuk politik kekuasaan merupakan reduksi berbahaya yang mengorientasikan perangkat agama pada perebutan kuasa (Seeth, 2021; Syarif et al., 2020). Temuan ini sejalan dengan kajian religion as a political tool yang menggambarkan bagaimana kampanye polarisasi berbasis agama dapat melayani kepentingan elektoral dan memperuncing cleavage tradisionalis–modernis (Assyaukanie, 2019; Jati, 2021). Dengan demikian, dari sudut etika politik Islam, pengelolaan polarisasi menuntut pembatasan instrumentalitas simbol agama dalam kompetisi kekuasaan (Assyaukanie, 2019; Seeth, 2021).

d. Memulihkan Solidaritas Sosial (ʿAṣabiyyah) dan Membuka Ruang Moderasi sebagai Jalan Keluar Polarisasi Identitas

Kajian yang memakai teori ʿaṣabiyyah Ibn Khaldun membaca politik identitas sebagai praktik yang dapat memecah kohesi, memicu intoleransi dan diskriminasi, serta mengikis persatuan; namun ia juga mengakui bahwa politik identitas yang moderat dapat berfungsi sebagai kanal representasi demokratis atas keragaman (Jati, 2022; Pramono et al., 2023). Kerangka ini memperluas ilmu politik Islam ke dimensi sosiologis: polarisasi menjadi patologis ketika solidaritas dipakai untuk eksklusi, bukan untuk kohesi sosial yang memungkinkan hidup bersama (Jati et al., 2022; Pramono et al., 2023).

Pada level praksis, studi dialog lintas iman menyatakan bahwa kurangnya dialog timbal balik menjadi pendorong polarisasi, dan gerakan dialog berbasis komunitas dapat menjadi sarana membangun kedekatan generasi muda sekaligus mereduksi prasangka (Geçer, 2023; Jati et al., 2022). Di lingkungan organisasi Islam, program literasi "Islam berkemajuan" pascapopulisme 212 secara eksplisit diposisikan untuk mengurangi dampak negatif infiltrasi populisme melalui polarisasi politik, dengan memanfaatkan kerangka teori gerakan sosial (opportunity structure, mobilizing structures, framing) (Isman, 2023; Syarif et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa rekomendasi "Islam politik" yang moderatif tidak hanya normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai strategi pendidikan dan pengorganisasian (Isman, 2023; Jati et al., 2022).

e. "Jalan Ketiga" sebagai Horizon: Islam sebagai Mediasi di Dunia yang Terpolarisasi

Kajian tentang pemikiran Alija Izetbegović menegaskan bahwa ia membaca dunia modern sebagai terpolarisasi secara emosional, ideologis, dan politis; sebagai respons, ia memposisikan Islam sebagai sintesis dan third way yang berperan sebagai mediating nation di dunia yang terbelah (Delagic & Ushama, 2022; Owen, 2016). Kerangka "jalan ketiga" ini relevan untuk ilmu politik Islam karena menggeser fokus dari logika zero-sum menuju logika mediasi, yang secara teoretis dapat menahan polarisasi agar tidak berkembang menjadi kekerasan antarkelompok (Delagic & Ushama, 2022; Owen, 2016).

________________________________________

C. Penutup

Dalam perspektif ilmu politik Islam, polarisasi politik dapat dipahami sebagai pembelahan tajam elite dan/atau masyarakat ke dua kubu yang saling berlawanan, sering kali dipicu oleh kompetisi kekuasaan yang kemudian diperkeras oleh politisasi identitas dan simbol agama (Geçer, 2023; Jati, 2022; Simandjuntak, 2023). Tradisi pemikiran politik Islam menekankan bahwa bentuk negara dan mekanisme politik tidak memiliki satu desain tekstual-operasional yang final, sehingga klaim tunggal atas legitimasi politik-keagamaan mudah menjadi sumber polarisasi ketika dipakai untuk eksklusi (HM, 2014; Kamil et al., 2021; Ridwan, 2018).

Karena itu, pengelolaan polarisasi dalam horizon ilmu politik Islam lebih tepat diarahkan pada etika politik (keadilan, musyawarah, persamaan), pembatasan instrumentalitas simbol agama, penguatan solidaritas sosial, serta strategi dialog dan literasi publik untuk mencegah pembelahan berkembang menjadi kekerasan atau fragmentasi sosial (Isman, 2023; Jati et al., 2022; Pramono et al., 2023; Ridwan, 2018; Seeth, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Hamdi, R. (2013). Islam and politics: Political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998–2010. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 3(2), 267–290. https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.267-290

Assyaukanie, L. (2019). Religion as a political tool: Secular and Islamist roles in Indonesian elections. Journal of Indonesian Islam, 13(2), 454–479. https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.2.454-479

Azwar, W., & Muliono, M. (2022). The multifaced politics: A study on polarization of political behavior of Tarekat community in West Sumatera, Indonesia. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 60(2), 315–346. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.315-346

Delagic, L., & Ushama, T. (2022). Alija Izetbegović's contributions to socio-political. Hamdard Islamicus, 45(4). https://doi.org/10.57144/hi.v45i4.501

Formichi, C. (2012). Religious resistance and secular politics: Laying the foundations of the Indonesian state (1945–1947) (hlm. 79–108). https://doi.org/10.1163/9789004260467_005

Geçer, E. (2023). Political psychology and polarisation: A conceptual approach. Medya ve Kültür, 3(2), 179–191. https://doi.org/10.60077/medkul.1340852

HM, S. H. S. (2014). Contesting caliphate: Opposition of Indonesian fundamentalist groups to ISIS caliphate. Journal of Indonesian Islam, 8(2), 185–208. https://doi.org/10.15642/jiis.2014.8.2.185-208

Isman, I. (2023). Islamic progressive literacy and post-populism 212: (Advancing the ideology of Muhammadiyah officials in Balikpapan). Bemas: Jurnal Bermasyarakat, 4(1), 70–76. https://doi.org/10.37373/bemas.v4i1.589

Jati, W. R. (2021). The unstable voting behaviour: Tracing of the voting behaviour in Indonesia post-Reformasi era. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 12(2), 161–173. https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2319

Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian society during 2014–2020: Causes and its impacts toward democracy. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(2), 152–167. https://doi.org/10.22146/jsp.66057

Jati, W. R., Halimatusa'diah, H., Syamsurijal, S., Aji, G. B., Nurkhoiron, M., & Tirtosudarmo, R. (2022). From intellectual to advocacy movement: Islamic moderation, the conservatives and the shift of interfaith dialogue campaign in Indonesia. Ulumuna, 26(2), 472–499. https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.572

Kamil, M. I., Syatar, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Caliphate; is it theological inevitability or sociological experimentation? Jurnal Ushuluddin, 29(1), 60–77. https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.12383

Karim, A. (2019). Mengelola polarisasi politik dalam sirkulasi kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi agenda riset. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 200–210. https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210

Karimullah, S. S. (2022). Religion and state in the Islamic political paradigm in Indonesia perspective of Prof. Kamsi. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 22(1), 53–74. https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12648

Muslims' thoughts of non-Muslims' political rights in majority Muslim areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7

Muslimin, J. (2012). Islamic law in the Pancasila state. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 12(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.976

Muttaqin, M. Z. (2021). The dynamics of power, violence, and conflict of Nahdlatul Wathan. Journal of Indonesian Islam, 15(2), 465–486. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.465-486

Nashir, H., Qodir, Z., Nurmandi, A., Jubba, H., & Hidayati, M. (2019). Muhammadiyah's moderation stance in the 2019 general election: Critical views from within. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 57(1), 1–24. https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.1-24

Owen, J. M. (2016). Springs and their offspring: The international consequences of domestic uprisings. European Journal of International Security, 1(1), 49–72. https://doi.org/10.1017/eis.2015.3

Pramono, M. F., Latief, M. A., & Putri, H. A. (2023). Crisis studies of the discourse of identity politics in Indonesia from the perspective of Asabiyah Ibn Khaldun. Potret Pemikiran, 27(2), 148–163. https://doi.org/10.30984/pp.v27i2.2651

Ridwan, R. (2018). Paradigma relasi agama dan negara dalam Islam. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1(2), 173–184. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2139

Salim, D. P. (2022). Islamic political supports and voting behaviors in majority and minority Muslim provinces in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 12(1), 85–110. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.85-110

Seeth, A. tho. (2021). "Electing a president is Islamic worship"—The print media discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404

Simandjuntak, D. (2023). Indonesia's upcoming 2024 presidential election: Political binarism and its impact on democracy (hlm. 69–83). https://doi.org/10.4000/books.irasec.7703

Syarif, Z., Mughni, S. A., & Hannan, A. (2020). Post-truth and Islamophobia narration in the contemporary Indonesian political constellation. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10(2), 199–225. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225

Taufik, T., Nadzri, M. M. N., & Hamil, J. (2023). Declining democracy: Autocratization in Indonesia during the Jokowi years. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(2), 333–351. https://doi.org/10.26618/ojip.v13i2.9277

Tekin, E., & Şanlı, A. S. (2023). Political violence: An evaluation of Turkey's 1970s and 1990s. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 15(29), 237–251. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1316668

Yustitia, S., Susilo, M. E., & Afifi, S. (2019). Opinion polarisation in Indonesia politics. https://doi.org/10.4108/eai.30-7-2019.2287626

Zamzami, M., Mahzumi, F., & A'la, A. (2022). Tarekat and politics in Indonesia: Contested authority between murshids in the Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah in East Java. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 12(2), 187–208. https://doi.org/10.15642/teosofi.2022.12.2.187-208