02198 - Plebisit dalam Perspektif Ilmu Politik Islam Kontemporer: Legitimasi, Kedaulatan, dan Penentuan Nasib Sendiri

Plebiscite in the Perspective of Contemporary Islamic Political Science: Legitimacy, Sovereignty, and Self-Determination

Abstract

This article examines the concept of plebiscite through the lens of contemporary Islamic political science by integrating conceptual-definitional analysis, comparative constitutional studies, and empirical case studies. Plebiscites are generally understood as top-down direct popular votes initiated by ruling authorities to obtain public legitimacy for major policies or territorial status determinations. Within the framework of Islamic political thought, plebiscites intersect with the doctrine of divine sovereignty (al-hakimiyyah), wherein human beings serve as executors of divine will in the political sphere. Empirically, states such as the Islamic Republic of Iran have institutionalized referendum mechanisms within their constitutional frameworks, yet subject their validity to compliance with Islamic legal principles (shari'ah). Case studies from the Kurdistan Region of Iraq (2017), Kashmir, and Mindanao further illustrate how plebiscites function as instruments of political legitimacy, self-determination, and — under non-democratic conditions — as tools of regime consolidation. The article concludes that plebiscites in the Islamic political context are not merely vote-aggregation techniques but are consultative mechanisms whose scope and constraints are determined by the Islamic character of the constitutional system and the credibility of implementation.

Keywords: plebiscite, referendum, Islamic political science, sovereignty, self-determination, legitimacy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep plebisit melalui lensa ilmu politik Islam kontemporer dengan mengintegrasikan analisis konseptual-definitif, kajian konstitusional komparatif, dan studi kasus empiris. Plebisit umumnya dipahami sebagai pemungutan suara langsung rakyat yang diprakarsai dari atas oleh penguasa untuk memperoleh legitimasi publik atas kebijakan besar atau penentuan status wilayah. Dalam kerangka pemikiran politik Islam, plebisit bersinggungan dengan doktrin kedaulatan Tuhan (al-hakimiyyah), di mana manusia berperan sebagai pelaksana kehendak Ilahi dalam ranah politik. Secara empiris, negara seperti Republik Islam Iran telah menginstitusionalisasi mekanisme referendum dalam konstitusinya, namun mensyaratkan validitasnya pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Studi kasus dari Kurdistan Irak (2017), Kashmir, dan Mindanao lebih jauh memperlihatkan bagaimana plebisit berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik, penentuan nasib sendiri, dan — dalam kondisi nondemokratis — sebagai alat konsolidasi rezim. Artikel ini menyimpulkan bahwa plebisit dalam konteks politik Islam bukan sekadar teknik agregasi suara, melainkan mekanisme konsultasi yang ruang lingkup dan batasannya ditentukan oleh karakter keislaman sistem konstitusional serta kredibilitas implementasi hasilnya.

Kata kunci: plebisit, referendum, ilmu politik Islam, kedaulatan, penentuan nasib sendiri, legitimasi

________________________________________

1. Pendahuluan

Plebisit sebagai pemungutan suara "besar" — yakni yang menyangkut status wilayah atau kebijakan fundamental — merupakan salah satu instrumen demokrasi langsung yang paling kontroversial dalam ilmu politik modern. Dalam literatur ilmu politik, plebisit umumnya dipahami sebagai bentuk pemungutan suara langsung rakyat mengenai isu politik-konstitusional atau kebijakan yang sangat besar, terutama ketika pemungutan suara itu diprakarsai "dari atas" oleh penguasa atau eksekutif — bukan dipicu warga — dan kerap dipakai untuk memperoleh legitimasi publik atas agenda penguasa (Qvortrup et al., 2018; "Untitled," 2024; Ward, 2024). Sejalan dengan itu, plebisit juga sering dipakai untuk perkara status wilayah dan kedaulatan, misalnya self-determination, yakni menjadikan pilihan rakyat sebagai dasar klaim legitimasi politik atas suatu status teritorial (Bagaeva, 2023; Daly, 2020; Noori, 2024). Dalam kajian yang membahas plebisit atau referendum sebagai mekanisme damai penentuan nasib sendiri, referendum atau plebisit ditempatkan sebagai sarana peaceful means untuk mengekspresikan self-determination dan untuk membentuk serta menegaskan entitas politik, termasuk negara (Bagaeva, 2023; Daly, 2020).

Dalam kerangka "ilmu politik Islam" yang dibatasi oleh sumber yang tersedia, pembahasan plebisit dapat diletakkan pada dua poros analitis. Pertama, teori kedaulatan dan legitimasi dalam pemikiran politik Islam kontemporer — misalnya penegasan kedaulatan Tuhan (divine sovereignty) dan peran manusia sebagai pelaksana (Emery, 2023). Kedua, rekayasa konstitusional-politik di negara yang mendaku "Islamic", misalnya Republik Islam Iran, yang mengakui referendum dalam konstitusi tetapi mensyaratkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Štulajter, 2018). Dengan demikian, plebisit dalam perspektif politik Islam kontemporer berdasarkan sumber yang tersedia bukan sekadar teknik agregasi suara, melainkan praktik yang bernegosiasi dengan doktrin kedaulatan, batas-batas shari'ah, dan strategi legitimasi rezim (Emery, 2023; Štulajter, 2018).

________________________________________

2. Definisi Konseptual: Membedakan "Referendum" dan "Plebisit" dalam Ilmu Politik

2.1 Plebisit sebagai Referendum Top-Down yang Diprakarsai Penguasa

Sejumlah rujukan membedakan plebisit dari referendum dengan menekankan inisiator dan fungsi legitimasi. Dalam kajian gerakan serikat pekerja atas instrumen demokrasi langsung, plebiscites didefinisikan sebagai pemungutan suara yang "dipanggil" secara ad hoc oleh penguasa untuk berbagai motif, misalnya mengatasi kebuntuan (Ward, 2024). Kersting juga mengklasifikasikan plebiscites sebagai referendum opsional yang diprakarsai institusi politik — presiden atau parlemen — sehingga warga memberi suara langsung atas isu konstitusional atau legislatif atau kebijakan tertentu (Qvortrup et al., 2018). Dalam pembahasan demokrasi langsung Swiss, Linder dan Mueller menekankan perbedaan "mendasar" antara demokrasi langsung yang membatasi diskresi elite seperti Swiss versus plebisit yang memberi penguasa diskresi untuk mengadakan pemungutan suara ketika yakin didukung mayoritas — contohnya plebisit di Prancis ("Untitled," 2024). Penadés dan Velasco secara eksplisit mendefinisikan plebisit sebagai referendum yang diinisiasi eksekutif (Penadés & Velasco, 2023).

2.2 Plebisit Advisory versus Referendum Binding: Pembedaan Berbasis Akibat Hukum

Sebagian literatur menekankan pembedaan berdasarkan daya ikat. Johnson menyatakan bahwa dalam teori hukum, referendum dibedakan dari plebisit karena referendum bersifat legally binding, sedangkan plebisit tidak mengikat secara hukum atau lebih bersifat advisory (Bianchi, 2014). Amah mengulang pembedaan yang sama: referendum mengubah hukum, sedangkan plebisit bersifat konsultatif dan pemerintah bebas menerima atau menolak hasilnya (Matanock & García-Sánchez, 2017). Dalam praktik, perbedaan ini penting karena sebuah suara rakyat dapat "plebisit" secara hukum tetapi "mengikat" secara politik karena tekanan legitimasi dan realitas politik — sebuah nuansa yang juga diakui Johnson ketika menekankan bahwa pemerintah tetap merespons realitas politik (Bianchi, 2014).

2.3 Referendum Demokratis versus Plebisit Nondemokratis: Isu Fairness dan Kebebasan

Rose dan Weßels membedakan referendum kompetitif demokratis yang hasilnya tidak pasti dari plebisit nondemokratis ketika pemerintah "menentukan hasil" lewat pemungutan suara yang tidak bebas dan tidak adil (Ali, 2020). Kerangka ini sejalan dengan literatur yang menilai bahwa plebisit dapat menjadi sekadar aklamasi simbolik bila prosesnya tidak menjamin kebebasan dan kompetisi (Lekiashvili, 2023; Qvortrup et al., 2018). Paredes menambahkan bahwa plebisit yang dipanggil pemerintah tanpa input warga dapat memunculkan ketidakpercayaan karena potensi manipulasi, sehingga dimensi fairness dan agenda-setting menjadi kunci analisis (Wernitznig, 2022).

________________________________________

3. Fungsi Politik Plebisit: Legitimasi, Statecraft, dan Kontrol Konflik serta Risikonya

3.1 Plebisit sebagai Perangkat Legitimasi dan Statecraft (De/Politisasi Isu)

Ward menunjukkan bagaimana pemerintah dapat memakai pemungutan suara untuk "mengeluarkan isu dari politik" (depoliticisation), tetapi justru memobilisasi demokrasi untuk tujuan itu; kasus 1973 Northern Ireland border poll dipresentasikan sebagai strategi depolitisasi, tetapi terbaca sebagai upaya meyakinkan komunitas unionis tentang status wilayah (Hewitt, 2007). Dalam kajian referendum yang disponsori pemerintah di Eropa, Sottilotta juga menekankan penggunaan strategis referendum oleh pemerintah untuk tujuan tertentu, dan bahwa kalkulasi risiko politik sering menjadi pertimbangan inti (Yusuf & Chowdhury, 2019). Dalam kerangka Erne dan Bläser, plebisit yang dipanggil dari atas dapat muncul sebagai respons krisis atau kebuntuan, namun sekaligus membuka peluang pemanfaatan partisan (Ward, 2024). Linder dan Mueller memperjelas logika ini: plebisit memberi penguasa alat untuk menambah dukungan dan legitimasi bagi kebijakan atau mandatnya, tetapi jika gagal, elite bisa menghindari plebisit di masa depan ("Untitled," 2024).

3.2 Plebisit dan Otoritarianisme: Sinyal Kekuatan, Kesintasan Rezim, dan "99% Yes"

Qvortrup dkk. menunjukkan paradoks bahwa rezim otokratis pun mengadakan referendum meski hasilnya "sudah pasti," dan mereka menganalisis referendum di negara otokratis atau non-bebas sejak Napoleon (1800) serta menemukan pola "99% yes-vote" yang cenderung muncul dalam konteks otokrasi tertentu (Galeriana & Ragandang, 2018). Penadés dan Velasco mengajukan mekanisme kausal bahwa plebisit yang sukses mengirim sinyal yang menyulitkan koordinasi aksi kolektif, mendorong pemalsuan preferensi, meningkatkan status diktator dalam rezim, dan diikuti penurunan mobilisasi serta risiko kudeta internal; mereka menyimpulkan diktatur yang memakai plebisit memiliki expected lifespan lebih panjang (Penadés & Velasco, 2023). Secara konseptual, ini konsisten dengan pembedaan normatif Rose dan Weßels tentang plebisit nondemokratis ketika pemerintah mampu "menentukan hasil" melalui proses yang tidak bebas atau adil (Ali, 2020).

3.3 Plebisit, Polarisasi, dan Pembelahan Elite: Contoh Plebisit Perdamaian

Dalam konteks resolusi konflik, Matanock dan García-Sánchez menunjukkan bahwa referendum atau plebisit yang dimaksudkan untuk mengatasi pembelahan elite dalam proses perdamaian justru dapat memperkuat pembelahan tersebut; bukti dari plebisit Kolombia 2016 dipakai untuk menyatakan bahwa mekanisme ini dapat menyediakan panggung bagi elite yang ingin menggagalkan proses (Hendriks, 2020). Studi tentang strategi populis di Polandia menegaskan bagaimana referendum yang dijadwalkan bersamaan dengan pemilu dapat "mengubah kontestasi menjadi plebisit," memperdalam polarisasi, dan menjadi instrumen kampanye partisan alih-alih konsultasi substantif (Rose & Weßels, 2021). Dengan demikian, pada level teori demokrasi-plebisiter, plebisit dapat sekaligus menjadi perangkat legitimasi dan perangkat mobilisasi polarisatif — tergantung desain prosedural dan konteks konflik (Hendriks, 2020; Rose & Weßels, 2021; Wernitznig, 2022).

3.4 Plebisit sebagai Commitment Device: Kredibilitas Implementasi Hasil

Justwan dkk. menguji klaim bahwa referendum dapat menjadi commitment device dalam negosiasi internasional: melalui konteks plebisit nasional Belize terkait pengajuan sengketa teritorial ke Mahkamah Internasional, mereka menemukan bahwa individu "menghukum" pemerintah yang mengabaikan hasil mayoritas, terlepas dari preferensi substantif dan preferensi partai (Rubinelli, 2026). Temuan ini menguatkan argumen bahwa plebisit dapat meningkatkan kredibilitas komitmen — namun hanya bila hasilnya dihormati dan prosesnya dipersepsi legitimate (Bianchi, 2014; Rubinelli, 2026).

________________________________________

4. Ilmu Politik Islam Berdasarkan Sumber: Kedaulatan Tuhan, Opini Publik, dan Legitimasi Bersyarat

4.1 Kedaulatan Tuhan dan Posisi Suara Rakyat dalam Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Dalam pembacaan terhadap al-Maududi dan pembahasan komparatif dengan Sayyid Qutb, Nafi'A dan Gumiandari merangkum tiga prinsip dasar visi negara Islam al-Maududi, termasuk gagasan bahwa kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan, sementara manusia berperan menjalankan atau mengeksekusi kehendak atau ketentuan itu dalam ranah politik (Emery, 2023). Bila kedaulatan dipahami demikian, maka secara konseptual plebisit tidak otomatis identik dengan doktrin "popular sovereignty" tanpa batas; ia lebih mudah ditempatkan sebagai mekanisme untuk mengekspresikan public opinion dalam batas-batas norma Islam dan proyek negara Islam (Emery, 2023; Musiał-Karg & Bértoa, 2025).

4.2 Konstitusionalisme "Islamic": Referendum atau Plebisit Diakui, tetapi Disubordinasikan pada Kriteria Islam

Hashjin menegaskan bahwa dalam konteks Republik Islam Iran, referendum dipahami sebagai bentuk demokrasi langsung melalui pemungutan suara publik atas isu politik dan hukum, dan hanya beberapa jenis referendum diakui dalam konstitusi Iran (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Yang paling relevan bagi kerangka "politik Islam" adalah tesis Hashjin bahwa validitas referendum bergantung pada tidak adanya pertentangan antara subjek referendum dan prinsip-prinsip hukum Islam, sesuai karakter teokratik sistem Iran (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Noori, dalam pembacaan atas konstitusi Iran 1979 dan revisinya, juga menekankan ketegangan antara stabilitas dan adaptabilitas, serta menyebut referendum atau plebisit sebagai salah satu cara untuk melibatkan publik dalam proses amandemen — namun ia mengkritik bahwa mekanisme input publik atau ahli yang praktis justru tidak tersedia, dan revisi konstitusional, misalnya melalui Pasal 177, sangat "dikontrol" (Štulajter, 2018). Di sini tampak sebuah sintesis: plebisit atau referendum di ruang "politik Islam" modern dapat diinstitusionalisasikan, tetapi scope dan constraint-nya ditentukan oleh "Islamic nature of the system" dan arsitektur kontrol konstitusional (Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Štulajter, 2018).

________________________________________

5. Studi Kasus Kunci: Plebisit atau Referendum dalam Republik Islam Iran sebagai Model Islamic Constitutional Politics

5.1 Dasar Konstitusional Referendum dan Syarat Prosedural

Hashjin mengutip Pasal 59 Konstitusi Republik Islam Iran yang menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi-politik-sosial-budaya yang sangat penting, otoritas legislatif dapat mengadakan referendum dan meminta suara publik langsung, tetapi permintaan itu harus disetujui dua pertiga anggota Majelis (Islamic Consultative Assembly) (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Hashjin juga menekankan bahwa pejabat tinggi negara dapat mengusulkan referendum dan bahwa penyelenggaraannya diposisikan untuk situasi yang "luar biasa dan sangat penting" (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Pada level aturan pemilih, Hashjin mencatat bahwa dalam Undang-Undang Referendum Iran, pemilih harus berkewarganegaraan Iran, berusia minimal 16 tahun, dan berakal sehat; ia juga merinci kondisi-kondisi suara batal, misalnya kotak suara tidak disegel, suara lebih banyak dari kartu suara, pemilih di bawah umur, dan fraud (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Rincian ini menunjukkan bahwa dalam praktik "politik Islam" Iran, referendum diinstitusionalisasi dengan prasyarat prosedural tertentu, namun tetap berada dalam kerangka legitimasi-teokratik (Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Štulajter, 2018).

5.2 Validitas Substantif: Tidak Boleh Bertentangan dengan Hukum Islam

Hashjin secara eksplisit menyatakan bahwa karena karakter teokratis sistem Iran, validitas referendum bergantung pada ketiadaan kontradiksi antara subjek referendum dan prinsip-prinsip hukum Islam (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Klaim ini dapat dibaca sebagai bentuk substantive constraint atas plebisit: plebisit adalah mekanisme agregasi suara, tetapi batas "apa yang boleh dipilih" ditentukan oleh kompatibilitas dengan norma Islam yang diinstitusionalisasikan (Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Štulajter, 2018). Dengan demikian, dalam lensa ilmu politik Islam kontemporer-empiris, plebisit bukan sekadar "kedaulatan rakyat murni," melainkan "konsultasi rakyat" yang sah sejauh tidak menyalahi kriteria syariah yang ditetapkan rezim konstitusional (Emery, 2023; Musiał-Karg & Bértoa, 2025).

5.3 Plebisit sebagai Legitimasi Rezim: Angka Dukungan "Yes" yang Sangat Tinggi

Hashjin memberikan angka resmi dari pemerintah sementara Iran bahwa dalam referendum penetapan Republik Islam, 2.282.120 orang memilih "ya" dan 140.066 memilih "tidak," yang ia interpretasikan sebagai 98,2% "Yes" dan 1,8% "No" (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Hashjin juga menyatakan bahwa setelah persetujuan sistem Republik Islam, Majelis Ahli menyusun draf konstitusi yang kemudian diajukan ke suara publik pada Desember 1979 (Musiał-Karg & Bértoa, 2025). Pada level teori plebisit, pola "dukungan sangat tinggi" seperti ini perlu dibaca dengan hati-hati: literatur tentang plebisit di konteks non-bebas menunjukkan bahwa hasil plebisit bisa menjadi sinyal kekuatan rezim dan menghambat koordinasi oposisi sebagaimana mekanisme Penadés dan Velasco, atau terkait karakter plebisit otokratis dengan "99% yes-vote" sebagaimana Qvortrup dkk. (Galeriana & Ragandang, 2018; Penadés & Velasco, 2023). Namun, sumber yang disediakan tidak memungkinkan penilaian empiris langsung apakah kasus Iran tertentu memenuhi kriteria "unfree/unfair"; yang dapat ditegaskan dari sumber adalah bahwa Iran mengaitkan validitas referendum dengan kriteria hukum Islam (Musiał-Karg & Bértoa, 2025) dan bahwa plebisit dapat berfungsi sebagai perangkat legitimasi politik rezim (Galeriana & Ragandang, 2018; Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Penadés & Velasco, 2023).

5.4 Dilema Stabilitas–Adaptabilitas dan Kontrol Perubahan Konstitusi

Noori memperkenalkan istilah "Open Constitution" dan menekankan perlunya menyeimbangkan stabilitas konstitusi dengan kebutuhan perubahan; ia menyebut referendum atau plebisit sebagai cara melibatkan publik dalam proses amandemen (Štulajter, 2018). Namun, Noori juga menunjukkan bahwa Konstitusi Iran 1979 awalnya "diam" soal amandemen hingga penambahan Pasal 177 pada revisi 1989 yang menetapkan proses revisi yang "heavily controlled," dan ia menilai ketiadaan mekanisme input publik atau ahli berisiko bagi stabilitas politik serta dapat mendorong perubahan revolusioner (Štulajter, 2018). Ia bahkan menambahkan indikasi kontemporer berupa "lack of participation by more than 60% of eligible voters" pada putaran pertama pemilu presiden Iran 2024 sebagai sinyal risiko jika keputusan yang tepat waktu tidak diambil (Štulajter, 2018). Sintesis yang dapat ditarik: dalam politik konstitusional "Islamic," plebisit dapat diakui sebagai instrumen legitimasi dan partisipasi, tetapi bila akses partisipasi dan kanal adaptasi dibatasi, plebisit saja tidak otomatis menyelesaikan problem legitimasi dan stabilitas (Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Štulajter, 2018).

________________________________________

6. Plebisit untuk Status Wilayah dan Penentuan Nasib Sendiri: Relevansi bagi Masyarakat Muslim dan Isu-Isu Politik Islam Kontemporer

6.1 Plebisit sebagai Sarana Damai Self-Determination (Kerangka Umum)

Kajian tentang referendum atau plebisit dalam konteks pembentukan negara menegaskan statusnya sebagai sarana damai untuk mengekspresikan self-determination dan menegaskan entitas politik (Bagaeva, 2023; Daly, 2020). Secara lebih normatif-hukum internasional, Landi menyimpulkan bahwa tidak ada praktik dan opinio juris yang cukup untuk menyatakan referendum sebagai syarat cukup bagi sesi dalam hukum internasional; namun terdapat elemen yang mendukung pandangan bahwa referendum makin menjadi alat perlu, sepanjang memenuhi standar prosedural tertentu (Zaheer, 2021). Behr menambahkan bahwa plebisit yang berhasil dan diikuti konsensus atau izin negara induk serta pengakuan internasional membantu melegitimasi pergeseran batas internasional melalui pembentukan negara baru (Noori, 2024). Dengan demikian, untuk isu status wilayah yang sering melibatkan komunitas Muslim, plebisit bisa menjadi instrumen klaim legitimasi — tetapi efektivitas legal-internasionalnya bergantung pada prosedur dan respons aktor lain (Noori, 2024; Zaheer, 2021).

6.2 Kurdistan Irak 2017: Plebisit, Dukungan Tinggi, dan Respons Regional

Jalal dan Ahram mencatat referendum 25 September 2017 di Kurdistan Irak dengan pertanyaan "Do you want the Kurdistan Region and the Kurdistani areas outside the Region to become an independent state?" dan melaporkan bahwa "over 90 percent" pemilih menjawab mendukung kemerdekaan (Arndt, 2018). Štulajter juga membahas plebisit Kurdistan Irak September 2017 dan menyatakan bahwa "almost 90 percent" Kurdi menginginkan Kurdistan Irak merdeka (Landi, 2020). Perbedaan redaksional antara "over 90" dan "almost 90" menunjukkan adanya variasi pelaporan di sumber yang tersedia, tetapi keduanya sepakat bahwa dukungan yang dicatat sangat tinggi (Arndt, 2018; Landi, 2020). Jalal dan Ahram juga menyoroti dimensi "politik Islam" pada level aktor: sebagian Salafi Kurdi (Madkhali-oriented) mendukung referendum, menempatkan identitas Sunni-sektarian dalam pelayanan nasionalisme Kurdi (Arndt, 2018). Dari sudut statecraft regional, Ali (2024) menunjukkan bahwa Pasal 140 Konstitusi Permanen Irak memasukkan proses tiga tahap, yaitu normalisasi, sensus, dan plebisit, terkait wilayah disput seperti Kirkuk, dan ia mencatat penolakan Turki terhadap penyelenggaraan sensus atau plebisit atas status Kirkuk (Bosilkovski, 2017). Sintesisnya: plebisit status wilayah di lingkungan masyarakat mayoritas Muslim dapat menjadi sarana artikulasi aspirasi politik, bahkan melibatkan aktor Islamis atau Salafi, tetapi juga memicu resistensi negara tetangga dan persaingan geopolitik (Arndt, 2018; Bosilkovski, 2017).

6.3 Kashmir: Plebisit sebagai Desain Resolusi Sengketa UN-Supervised dan Tantangan Politik

Dalam pembahasan klaim legal Jammu dan Kashmir, Rehman dan Nabi menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB memuat rancangan penunjukan Plebiscite Administrator oleh Sekjen PBB untuk mengawasi plebisit yang "free and equitable," setelah prasyarat tertentu terpenuhi, termasuk pengaturan disposisi kekuatan bersenjata untuk menjamin kebebasan plebisit (Ali, 2020; Emerson, 2016). Emerson menegaskan bahwa dekolonisasi Kashmir terkait dengan doktrin self-determination dan plebisit; ia berargumen bahwa perubahan demografis dapat merusak "spirit" hak penentuan nasib sendiri untuk plebisit di masa depan dan menyoroti isu ketidakpatuhan terhadap resolusi UNSC mengenai plebisit (Stewart, 1921). Wernitznig, melalui historiografi Sarah Wambaugh sebagai pakar plebisit pasca-Perang Dunia I, menyebut keterlibatan Wambaugh dalam "Indian plebiscite in Jammu and Kashmir of 1949" (Qvortrup, 2021). Dengan demikian, dalam isu Kashmir yang sering dibicarakan dalam politik dunia Islam, plebisit diposisikan sebagai mekanisme legitimasi internasional yang dirancang, tetapi implementasinya menghadapi hambatan politik dan demografis menurut sumber yang tersedia (Emerson, 2016; Qvortrup, 2021).

6.4 Mindanao: Referendum Otonomi dan Boikot Aktor Muslim

Galeriana dan Ragandang mencatat adanya referendum (1989) di Mindanao dan Sulu tentang rencana otonomi regional, serta menyatakan bahwa MNLF menyerukan boikot referendum tersebut (Johnson, 1992). Mereka juga menyebut referendum otonomi 1977 yang diboikot MNLF dan menghasilkan penolakan otonomi oleh 98 persen pemilih menurut uraian mereka (Johnson, 1992). Kasus ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam komunitas Muslim yang memperjuangkan self-determination atau otonomi, plebisit atau referendum dapat diperdebatkan legitimasi dan desain opsinya — misalnya opsi yang tersedia tidak dianggap merepresentasikan aspirasi — sehingga memunculkan boikot (Johnson, 1992), yang sejalan dengan kekhawatiran bahwa format plebisit biner dapat memperkeras konflik atau memicu delegitimasi oleh pihak terkait (Bobick, 2017; Hendriks, 2020).

________________________________________

7. Evaluasi Normatif-Kritis Berbasis Ilmu Politik untuk Politik Islam: Kapan Plebisit Menjadi Konsultasi Sah, Kapan Menjadi Aklamasi atau Manipulasi?

7.1 Kriteria Prosedural: Fairness, Kebebasan, dan Persaingan Agenda-Setting

Rose dan Weßels menggarisbawahi bahwa perbedaan kunci antara referendum demokratis dan plebisit nondemokratis adalah apakah hasilnya ditentukan melalui pemilu yang tidak bebas dan tidak adil (Ali, 2020). Paredes menekankan risiko distrust ketika plebisit dipanggil pemerintah tanpa input warga karena potensi manipulasi, sehingga kompetisi agenda-setting dan fairness proses menjadi dimensi evaluasi (Wernitznig, 2022). Güler menambahkan indikator yang lebih operasional: ia menyebut plebisit sering dilihat sebagai "propaganda opportunity," dan bahkan menyatakan bahwa bila argumen propaganda "severely restricted" maka lebih tepat menyebutnya plebisit ketimbang referendum (Lekiashvili, 2023). Dalam konteks negara "Islamic," Hashjin menunjukkan adanya batas substantif syariah — tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum Islam — sebagai syarat validitas (Musiał-Karg & Bértoa, 2025); ini menambah satu lapis evaluasi: selain fairness prosedural, ada pula substantive Islamic constraint yang membingkai ruang pilihan rakyat (Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Štulajter, 2018).

7.2 Plebisit sebagai Strategi Legitimasi Rezim versus Partisipasi Publik yang Bermakna

Penadés dan Velasco menempatkan plebisit sebagai alat yang memperpanjang kesintasan diktator melalui sinyal dan kendali koordinasi oposisi (Penadés & Velasco, 2023), sedangkan Qvortrup dkk. menunjukkan bahwa otokrasi mengadakan referendum meski hasilnya "foregone conclusion," termasuk fenomena "99% yes-vote" (Galeriana & Ragandang, 2018). Di sisi lain, Justwan dkk. menunjukkan bahwa publik dapat menghukum pemerintah yang mengabaikan hasil plebisit, sehingga plebisit dapat berfungsi sebagai commitment device bila implementasi hasilnya kredibel (Rubinelli, 2026). Dalam politik Islam Iran, Hashjin memperlihatkan bagaimana referendum dipakai untuk menetapkan sistem Republik Islam dengan dukungan "Yes" yang sangat besar serta diletakkan dalam kerangka validitas syariah (Musiał-Karg & Bértoa, 2025); Noori memperingatkan bahwa rigiditas konstitusi dan minimnya mekanisme input publik dapat berujung ketidakstabilan dan perubahan revolusioner (Štulajter, 2018). Sintesisnya: plebisit dapat memproduksi legitimasi formal, tetapi kualitas partisipasi dan kredibilitas implementasi tetap menentukan apakah ia memperkuat stabilitas atau justru menumpuk krisis legitimasi (Penadés & Velasco, 2023; Rubinelli, 2026; Štulajter, 2018).

7.3 Desain Isu dan Polarisasi: Risiko terhadap Perdamaian dan Kohesi

Matanock dan García-Sánchez memperingatkan bahwa plebisit dapat memperbesar pembelahan elite dan melemahkan proses perdamaian, sebagaimana tercermin dalam plebisit Kolombia 2016 (Hendriks, 2020). Musiał-Karg dan Bértoa menunjukkan bagaimana referendum migrasi di Polandia (2023) dipakai sebagai strategi populis, memperdalam polarisasi, dan dengan penjadwalan bersamaan pemilu menjadikannya "plebisit" yang memadukan sumber daya negara dan kampanye (Rose & Weßels, 2021). Emerson berargumen bahwa banyak konflik bersifat biner sehingga pemungutan suara biner mayoritarian dapat "divisive" dan tidak tepat untuk resolusi konflik; ia menganjurkan prosedur pemungutan suara yang lebih inklusif, misalnya preferensial, dan menyatakan prinsip ini seharusnya juga berlaku untuk referendum, "especially plebiscites on sovereignty" (Bobick, 2017). Rangkaian argumen ini relevan untuk konteks status wilayah di dunia Muslim, yaitu Kurdistan, Kashmir, dan Mindanao, karena isu kedaulatan sering memecah masyarakat dan elite; desain plebisit yang biner dapat memperuncing konflik bila tidak dilengkapi mekanisme kompromi dan inklusi (Bobick, 2017; Hendriks, 2020; Johnson, 1992).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan sumber yang tersedia, plebisit menurut ilmu politik Islam kontemporer-empiris dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, secara konseptual, plebisit adalah pemungutan suara langsung yang lazimnya diprakarsai penguasa, baik eksekutif maupun institusi politik, untuk memperoleh mandat atau legitimasi atas kebijakan besar atau status wilayah, dan dapat dibedakan dari referendum melalui: (a) inisiator top-down; (b) fungsi legitimasi rezim; dan/atau (c) daya ikat hukum yang sering lebih bersifat advisory (Matanock & García-Sánchez, 2017; Penadés & Velasco, 2023; "Untitled," 2024; Ward, 2024).

Kedua, dalam kerangka politik Islam, plebisit berinteraksi dengan doktrin kedaulatan: pada satu sisi ada gagasan kedaulatan Tuhan, di mana manusia sebagai pelaksana, dalam pemikiran politik Islam kontemporer, misalnya al-Maududi (Emery, 2023); pada sisi lain, negara "Islamic" seperti Iran mengakui referendum sebagai mekanisme demokrasi langsung tetapi menegaskan validitasnya bersyarat — tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam (Musiał-Karg & Bértoa, 2025; Štulajter, 2018).

Ketiga, dalam praktik politik, plebisit dapat berfungsi sebagai perangkat statecraft, yaitu de/politisasi isu, konsolidasi mandat, atau mengatasi kebuntuan, tetapi juga dapat menjadi instrumen otoritarian berupa sinyal kekuatan, pemalsuan preferensi, dan peningkatan kesintasan rezim, serta instrumen polarisasi populis — sehingga evaluasi harus menimbang fairness, kebebasan, kredibilitas implementasi, dan desain isu, terutama untuk kedaulatan atau status wilayah (Ali, 2020; Bobick, 2017; Penadés & Velasco, 2023; Rubinelli, 2026; Wernitznig, 2022).

________________________________________

Daftar Referensi

Ali, A. M. (2024). Turkey's Policy toward Iraq since the First Gulf War a Power Balancing Approach. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS), 286–293. https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v7i2p124

Ali, S. A. (2020). Demographic Changes: A Challenge to the Decolonization of Kashmir. People International Journal of Social Sciences, 6(1), 434–448. https://doi.org/10.20319/pijss.2020.61.434448

Arndt, M. (2018). Realist‐Constructivism and the India–Pakistan Conflict: A New Theoretical Approach for an Old Rivalry. Asian Politics & Policy, 10(1), 100–114. https://doi.org/10.1111/aspp.12365

Bagaeva, I. (2023). Clustering Professional Communication. Caucasus Journal of Social Sciences, 16(1), 17–28. https://doi.org/10.62343/cjss.2023.224

Bianchi, R. R. (2014). Urban Backlash against Democracy: Battling the Tyranny of the Majority or the Rise of Rural Power? Égypte/Monde Arabe, 11, 67–82. https://doi.org/10.4000/ema.3274

Bobick, M. (2017). Sovereignty and the Vicissitudes of Recognition: Peoplehood and Performance in a De Facto State. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, 40(1), 158–170. https://doi.org/10.1111/plar.12204

Bosilkovski, R. (2017). The Shift of Legitimacy in Social Crises: Max Weber's Historical Analysis versus the Concept of Universal History. Социолошка Ревија/The Sociological Review, 1(17), 73–92. https://doi.org/10.47054/sr171073b

Daly, E. (2020). Constitutionalism and Crisis Narratives in Post-Brexit Politics. Political Studies, 68(4), 895–915. https://doi.org/10.1177/0032321720904936

Emerson, P. (2016). International Peace-Making — Creating Post-Conflict Structures of Government. Open Journal of Political Science, 06(02), 114–122. https://doi.org/10.4236/ojps.2016.62011

Emery, J. (2023). Settlement Types, Territorial Discourse and the Symbolic Production of the 'Post-Industrial Town.' Environment and Planning C: Politics and Space, 42(6), 1007–1025. https://doi.org/10.1177/23996544231221051

Galeriana, I. C., & Ragandang, P. I. (2018). Philippines: In Search for Self-Determination. The Political History and Armed Struggle of the Moro National Liberation Front in Mindanao. Conflict Studies Quarterly, (24), 12–25. https://doi.org/10.24193/csq.24.2

Hendriks, F. (2020). Unravelling the New Plebiscitary Democracy: Towards a Research Agenda. Government and Opposition, 56(4), 615–639. https://doi.org/10.1017/gov.2020.4

Hewitt, V. (2007). Never Ending Stories: Recent Trends in the Historiography of Jammu and Kashmir. History Compass, 5(2), 288–301. https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2006.00372.x

Johnson, D. A. (1992). Referenda Past and Present: Through the Lens of History. Canada Watch, 1(3). https://doi.org/10.25071/80fpq713

Landi, G. (2020). Secession and Referendum. https://doi.org/10.36253/978-88-6453-981-2

Lekiashvili, T. (2023). The Issue of Georgia's Borders in the Main and Additional Agreements of Brest-Litovsk. Caucasus Journal of Social Sciences, 11(1), 58–63. https://doi.org/10.62343/cjss.2018.173

Matanock, A. M., & García-Sánchez, M. (2017). The Colombian Paradox: Peace Processes, Elite Divisions & Popular Plebiscites. Daedalus, 146(4), 152–166. https://doi.org/10.1162/daed_a_00466

Musiał-Karg, M., & Bértoa, F. C. (2025). Mobilizing Fear in the 2023 Polish General Elections: Immigration Anxiety as a Populist Strategy for Re-election. PS: Political Science & Politics, 59(2), 294–302. https://doi.org/10.1017/s1049096525101698

Noori, S. M. (2024). Open Constitution: The Dilemma of Constitutional Stability and Adaptability — Iran's 1906 and 1979 Constitutions: A Case Study. Review of Middle East Studies, 58(1–2), 16–26. https://doi.org/10.1017/rms.2025.5

Penadés, A., & Velasco, S. (2023). The Effect of Referendums on Autocratic Survival: Running Alone and Not Finishing Second. Government and Opposition, 59(2), 405–424. https://doi.org/10.1017/gov.2023.31

Qvortrup, M. (2021). The Perils of Referendums: A Review. Irish Studies in International Affairs, 32(2), 166. https://doi.org/10.3318/isia.2021.32b.16

Qvortrup, M., O'Leary, B., & Wintrobe, R. (2018). Explaining the Paradox of Plebiscites. Government and Opposition, 55(2), 202–219. https://doi.org/10.1017/gov.2018.16

Rose, R., & Weßels, B. (2021). Do Populist Values or Civic Values Drive Support for Referendums in Europe? European Journal of Political Research, 60(2), 359–375. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12399

Rubinelli, L. (2026). "Barricades Across the Road to Democracy": The Referendum and the Crisis of Parliamentarism in Europe, 1890–1930. Political Theory, 54(4), 550–576. https://doi.org/10.1177/00905917261448201

Stewart, H. L. (1921). Some Ambiguities in "Democracy." American Journal of Sociology, 26(5), 545–557. https://doi.org/10.1086/213204

Untitled. (2024). ZJLP, 22(36). https://doi.org/10.21271/zjlp.22.36.10

Ward, J. (2024). 'Taking the Border out of Politics'?: The 1973 Northern Ireland Border Poll and the Political Character of (De)politicisation. The British Journal of Politics and International Relations, 27(3), 817–838. https://doi.org/10.1177/13691481241303272

Wernitznig, D. (2022). Contested Territories in the Short Twentieth Century: Sarah Wambaugh (1882–1955), Plebiscites, and Gender. Nationalities Papers, 50(5), 983–1002. https://doi.org/10.1017/nps.2021.108

Yusuf, H. O., & Chowdhury. (2019). The U.N. Committee of 24's Dogmatic Philosophy of Recognition: Toward a Sui Generis Approach to Decolonization. Indiana Journal of Global Legal Studies, 26(2), 437. https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.26.2.0437

Zaheer, N. (2021). War of Narrative on Kashmir: Changing Dynamics of India-Pakistan Traditional Rivalry. Journal of Development and Social Sciences, 2(III). https://doi.org/10.47205/jdss.2021(2-iii)44

Štulajter, M. (2018). Status of Kurds in Iraq in Terms of Constitutional Law and National Identity. Journal of Modern Science, 38(3), 267–280. https://doi.org/10.13166/jms/95058