02191 - Partai Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep partai politik melalui perspektif ilmu politik Islam secara konseptual dan normatif. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelusuri definisi partai politik dalam ilmu politik modern dan menghubungkannya dengan terminologi serta kerangka normatif dalam tradisi pemikiran Islam, khususnya melalui konsep al-hizb, imamah, wakalah, maslahah, dan amanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa definisi partai sebagai organisasi yang bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan melalui pemilu memiliki korespondensi kuat dengan dimensi elektoral partai dalam demokrasi modern, namun dalam perspektif ilmu politik Islam rumusan tersebut perlu dilengkapi oleh dimensi etika amanah dan orientasi maslahat. Kajian ini juga menemukan bahwa hukum pendirian partai dalam Islam bersifat ijtihadi, dan legitimasi partai—termasuk partai Islam—sangat bergantung pada tujuan dan dampak praksisnya bagi kemaslahatan umat. Fragmentasi, pragmatisme, dan orientasi kekuasaan semata menjadi ancaman utama yang diidentifikasi dalam praktik partai Islam di Indonesia, khususnya pada era Reformasi.

Kata kunci: partai politik, ilmu politik Islam, al-hizb, demokrasi elektoral, maslahah, amanah

________________________________________

Abstract (English)

This article examines the concept of political parties through the lens of Islamic political science, employing a conceptual and normative approach. By utilizing a literature review method, the article traces the definition of political parties in modern political science and connects it with the terminology and normative frameworks within Islamic intellectual tradition, particularly through the concepts of al-hizb, imamah, wakalah, maslahah, and amanah. The findings indicate that the definition of a political party as an organization aimed at gaining or maintaining power through elections strongly corresponds with the electoral dimension of parties in modern democracy; however, from the perspective of Islamic political science, this formulation must be complemented by the ethical dimensions of amanah and orientation toward maslahah. The study also finds that the legal status of establishing political parties in Islam is a matter of ijtihad, and the legitimacy of parties—including Islamic parties—is highly dependent on their objectives and practical impact on the welfare of the ummah. Fragmentation, pragmatism, and the pursuit of power as an end in itself are identified as the primary threats in the practice of Islamic parties in Indonesia, particularly during the Reform Era.

Keywords: political party, Islamic political science, al-hizb, electoral democracy, maslahah, amanah

________________________________________

1. Pendahuluan

Partai politik merupakan salah satu institusi sentral dalam sistem demokrasi modern. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pemilu dan lembaga perwakilan sebagai pilar utama tata kelola demokratis. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim, kajian tentang partai politik tidak hanya relevan dari sudut pandang ilmu politik konvensional, tetapi juga dari perspektif ilmu politik Islam yang mempertimbangkan landasan normatif syariah dalam menilai institusi dan praktik politik.

Rumusan sederhana yang sering digunakan untuk mendefinisikan partai politik adalah "organisasi yang bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan melalui pemilu." Rumusan ini bersifat minimalis dan operasional, namun perlu dikaji lebih dalam apakah ia memadai untuk menjelaskan fungsi dan legitimasi partai dalam kerangka pemikiran Islam. Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak artikel ini.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi definisi partai politik dalam ilmu politik modern yang relevan bagi kajian politik Islam; (2) menelusuri terminologi dan landasan konseptual Islam yang berkaitan dengan partai politik; (3) mengkaji hubungan antara pemilu, representasi, dan kedaulatan umat dalam perspektif Islam; (4) mengelaborasi norma etika politik Islam yang membatasi orientasi office-seeking; (5) mengulas perdebatan hukum pendirian partai dalam perspektif Islam; serta (6) merumuskan sintesis definisi partai politik menurut ilmu politik Islam.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (library research) dengan pendekatan konseptual-normatif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah dalam bidang ilmu politik, hukum Islam, dan kajian Islam Indonesia yang telah dipublikasikan dalam rentang waktu 2003 hingga 2023. Analisis dilakukan melalui sintesis kritis terhadap berbagai definisi, konsep, dan argumen normatif yang relevan untuk membangun kerangka pemahaman partai politik dari perspektif ilmu politik Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Partai Politik: Definisi Ilmu Politik yang Relevan bagi Kajian Politik Islam

Dalam ilmu politik modern, partai politik lazim dipahami sebagai kelompok atau organisasi politik yang hadir dalam pemilu dan mampu menempatkan kandidatnya ke jabatan publik melalui pemilu (Muksin, 2018). Rumusan ini menekankan dimensi elektoral (pemilu) dan tujuan praktis partai untuk mengisi jabatan publik, sehingga selaras dengan pengertian partai sebagai instrumen untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan (Muksin, 2018; Riyanto, 2020).

Sejalan dengan itu, definisi lain yang banyak dipakai dalam literatur ilmu politik Indonesia memandang partai sebagai kelompok terorganisir yang berorientasi nilai atau cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara konstitusional (Ginanjar et al., 2021). Dalam kerangka demokrasi modern, partai politik—bersama pemilu dan lembaga perwakilan—dipandang sebagai tiga institusi yang sulit dipisahkan karena partai akan berupaya memperoleh dukungan rakyat dalam pemilu untuk memengaruhi atau mendominasi lembaga perwakilan (Candraningrum, 2014; Ginanjar et al., 2021).

Di samping itu, sejumlah konseptualisasi klasik menegaskan bahwa partai adalah organisasi yang mencoba memenangkan jabatan publik dalam kompetisi pemilihan (Riyanto, 2020). Dengan demikian, secara minimalis dan operasional, pernyataan bahwa partai adalah "organisasi yang bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan melalui pemilu" memiliki korespondensi kuat dengan definisi yang menekankan: (i) partai sebagai organisasi; (ii) tujuan kekuasaan atau jabatan publik; dan (iii) mekanisme pemilu sebagai arena kompetisi (Ginanjar et al., 2021; Muksin, 2018; Riyanto, 2020).

3.2 Terminologi dan Landasan Konseptual dalam Ilmu Politik Islam: Hizb dan Orientasi Kekuasaan

Dalam diskursus Islam, istilah yang sering dipakai untuk mendekati konsep "partai" adalah al-hizb (Agustino et al., 2023). Namun, untuk merumuskan kedudukan partai politik dalam perspektif Islam, literatur menekankan perlunya terlebih dahulu menelusuri apakah terdapat rujukan normatif (Al-Qur'an/Hadis) yang secara eksplisit menyebut dan mengatur "partai politik" sebagai institusi modern. Pada titik ini, kajian menegaskan bahwa penalaran yang dipakai sering bergerak melalui pembacaan terminologis terhadap hizb serta refleksi historis-politik Islam klasik dan modern (Agustino et al., 2023).

Susanto menempatkan dinamika kelompok-kelompok politik Islam klasik—misalnya Khawarij, Mu'tazilah, Syi'ah—sebagai refleksi awal "kelompok/partai" yang berkompetisi dalam isu kepemimpinan dan artikulasi kepentingan politiknya (Agustino et al., 2023). Artinya, "partai" dalam pengertian modern bukanlah satu-satunya cara pengelompokan politik dalam sejarah Islam, tetapi fenomena faksional atau kelompok yang berorientasi kepemimpinan dan kekuasaan merupakan bagian dari refleksi sejarah politik Islam yang digunakan untuk memahami problematik institusionalisasi partai dewasa ini (Agustino et al., 2023; Basuki, 2020).

Pada level teori politik Islam, beberapa pemikir klasik—sebagaimana dirangkum dalam kajian mengenai Nurcholish Madjid—mengaitkan politik Islam dengan konsep imamah, yakni kekuasaan politik yang dilembagakan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia (Busthomi & Satriawan, 2020). Formulasi ini penting karena menunjukkan bahwa pembahasan "kekuasaan" dalam politik Islam tidak dipisahkan dari tujuan-tujuan normatif menjaga agama dan mengatur urusan dunia, yang kemudian menjadi konteks etis bagi perdebatan tentang apakah dan bagaimana partai politik modern dibenarkan dalam Islam (Agustino et al., 2023; Busthomi & Satriawan, 2020).

3.3 Pemilu, Representasi, dan Kedaulatan Umat: Titik Temu Politik Islam dan Demokrasi Elektoral

Sejumlah rujukan dalam kajian hukum atau politik Islam menegaskan bahwa dalam sistem politik Islam terdapat gagasan pemilihan (al-intikhabat) tidak hanya untuk memilih pemimpin (khalifah), tetapi juga untuk memilih anggota majelis umat. Konsekuensinya, relasi representasi dipahami melalui kerangka akad wakalah (perwakilan) (Gunawan et al., 2020). Dengan kata lain, pemilu dapat dipahami sebagai mekanisme yang mewujudkan mandat representatif masyarakat kepada wakil yang menjalankan fungsi ra'yu dan pengawasan terhadap penguasa dalam majelis umat (Gunawan et al., 2020).

Pada saat yang sama, literatur yang membahas siyasah syar'iyyah menegaskan bahwa perdebatan sistem pemilu—misalnya proporsional tertutup versus terbuka—berada pada ranah ijtihadi, dan Islam tidak menetapkan secara baku satu sistem pemilu tertentu. Yang ditekankan adalah kualitas dan kelayakan kandidat menurut parameter normatif, misalnya iman, takwa, siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah (Parmudi et al., 2018). Dua klaim ini memperkuat argumentasi bahwa pemilu sebagai mekanisme seleksi politik dapat "diislamkan" bukan melalui bentuk tunggal yang wajib, melainkan melalui prinsip-prinsip normatif yang membimbing proses seleksi dan perilaku politik (Gunawan et al., 2020; Parmudi et al., 2018).

Komplemen bagi kerangka tersebut ialah gagasan bahwa dalam politik Islam terdapat penekanan pada posisi umat sebagai pemilik kekuasaan—dalam arti umat menentukan pilihan terhadap jalannya kekuasaan dan persetujuannya menjadi syarat kelangsungan kepemimpinan (Pamungkas et al., 2020). Klaim ini relevan untuk membaca partai politik dalam demokrasi elektoral sebagai sarana artikulasi kehendak umat dan kontestasi mandat publik, sekaligus sebagai ruang ujian etika kekuasaan (amanah) (Gunawan et al., 2020; Pamungkas et al., 2020).

3.4 Norma Etika Politik Islam yang Membatasi Office-Seeking: Maslahah, Amanah, dan Anti-Nepotisme

Literatur yang secara eksplisit membahas kepemimpinan dalam perspektif syariah menekankan bahwa memegang jabatan publik bukanlah semata "hak individu", melainkan kewajiban negara untuk menempatkan orang yang paling tepat. Praktik nepotisme yang mendasarkan pengangkatan pada kekerabatan, pertemanan, atau faksi tanpa relevansi kelayakan dipandang tidak dibenarkan (Novianto et al., 2018). Standar etis yang digunakan antara lain al-quwwah (kemampuan/kecakapan) dan al-amanah (kepercayaan/ketundukan etis pada syariah dengan orientasi pengabdian, bukan kepentingan diri) (Novianto et al., 2018). Dalam konteks demokrasi elektoral, studi ini juga memandang kampanye sebagai sarana penyampaian visi-misi atau program agar publik memperoleh informasi tentang kandidat (Novianto et al., 2018). Kerangka ini menempatkan aktivitas elektoral—yang menjadi arena utama partai politik—sebagai aktivitas yang harus dibimbing oleh kompetensi dan amanah, bukan semata kalkulasi kekuasaan (Novianto et al., 2018; Parmudi et al., 2018).

Pada level pendidikan politik dan etika civil society, Santoso mengkritik kecenderungan partai yang secara teoretik berfungsi menampung aspirasi pendukung, tetapi dalam praktik dapat mengeksploitasi emosi ideologis atau primordial untuk kepentingan elite dengan orientasi utama "meraih kekuasaan" (Wulandari et al., 2023). Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah penguatan pendidikan politik berbasis etika Islam (civic values) untuk mencegah pembusukan etika publik dan inkonsistensi elite saat berhadapan dengan kekuasaan (Wulandari et al., 2023). Kritik normatif semacam ini penting agar definisi partai sebagai "organisasi pencari kekuasaan lewat pemilu" tidak berhenti pada deskripsi, tetapi juga dievaluasi dengan ukuran maslahah dan etika amanah yang dituntut oleh politik Islam (Novianto et al., 2018; Wulandari et al., 2023).

3.5 Perdebatan Hukum Pendirian Partai dalam Perspektif Islam: Ijtihad dan Variasi Pandangan

Kajian tentang hukum mendirikan partai politik dalam perspektif Islam menegaskan bahwa kesimpulan hukum banyak ditentukan oleh perbedaan pandangan ulama dan dinamika ijtihad, terutama ketika "partai politik" dipahami sebagai institusi modern yang tidak identik dengan format kelembagaan politik klasik (Agustino et al., 2023). Dalam refleksi modern, Susanto menunjukkan adanya kritik Hasan al-Banna terhadap pembentukan banyak partai (multipartai) di Mesir yang dinilai tidak memiliki alasan selain mengejar kekuasaan dan uang. Sementara itu, al-Banna cenderung menerima kemungkinan partai tunggal namun menolak proliferasi multipartai (Agustino et al., 2023). Klaim ini memperlihatkan bahwa "partai" dapat dipersoalkan bukan hanya dari sisi kebolehan formal, tetapi dari sisi tujuan dan dampak praksisnya: apakah menjadi sarana kemaslahatan atau justru fragmentasi dan instabilitas (Agustino et al., 2023; Herdiansah, 2017).

Di Indonesia, dinamika pascareformasi juga dibaca sebagai kebangkitan saluran politik Islam melalui partai-partai yang memiliki social origin Islam, sebagian menegaskan diri sebagai partai Islam melalui simbol atau asas (Zada, 2016). Akan tetapi, kajian dinamika Islam politik pada awal Reformasi menilai sebagian elite Muslim mendorong perjuangan formalistik yang berorientasi menaikkan partai ke kekuasaan tanpa agenda berkualitas, serta menunjukkan inkonsistensi dalam memperjuangkan masyarakat Muslim karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok (Bustamam-Ahmad, 2018). Dengan demikian, perdebatan hukum atau legitimasi partai dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari evaluasi agenda dan orientasi kemaslahatan yang dibawa partai dalam praktik demokrasi (Agustino et al., 2023; Bustamam-Ahmad, 2018).

3.6 "Partai Islam" sebagai Varian Partai Politik: Definisi dan Problem Integrasi

Dalam literatur yang membahas konflik dan integrasi Islam politik, partai politik Islam diinterpretasikan sebagai institusi partai yang didirikan oleh elite Islam, memiliki induk organisasi Islam atau basis massa Islam, dapat berasaskan Islam maupun Pancasila dan UUD 1945, serta mengusung orientasi "memberikan maslahat" bagi tegaknya ajaran Islam (Suryadi, 2005). Definisi ini memperlihatkan bahwa identitas "Islam" pada partai tidak semata urusan label, melainkan terkait basis sosial, genealogi organisasi, dan klaim orientasi normatif (maslahat) (Suryadi, 2005; Sweinstani, 2019).

Pada saat yang sama, karya yang membahas pragmatisme partai Islam menegaskan bahwa partai Islam berada dalam tekanan ganda: dituntut melahirkan tindakan atau kebijakan sesuai moralitas spiritual Islam, tetapi sebagai organisasi elektoral juga dituntut profesional dan fleksibel untuk meraih tujuan politik dalam sistem demokrasi, sehingga adaptasi kerap mendorong pragmatisme (Sweinstani, 2019). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan inheren antara ideal normatif politik Islam dan logika kompetisi pemilu yang memaksa partai mengejar kemenangan (Ginanjar et al., 2021; Sweinstani, 2019).

Problem integrasi internal dan fragmentasi juga menjadi tema yang kuat. Artikel tentang pasang surut dan fragmentasi politik Islam menilai bahwa fragmentasi meningkat di era Reformasi dan tampak dipicu kepentingan elite lebih daripada perselisihan ideologi, sementara kompetisi pemilu dimanfaatkan untuk membangun koalisi kekuasaan ketimbang membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Herdiansah, 2017). Sejalan dengan itu, studi tentang fragmentasi dan konflik antarpartai Islam pada era Reformasi menunjukkan bahwa konflik internal menggerus kekuatan keseluruhan partai-partai Islam dalam pemilu-pemilu pasca-1998 (Basuki, 2020). Dua temuan ini mempertegas bahwa partai—termasuk yang mengusung Islam—sering bergeser dari orientasi kemaslahatan menuju power struggle, sehingga relevan dengan kritik etika-politik Islam terhadap reduksi politik menjadi perebutan kekuasaan semata (Herdiansah, 2017; Wulandari et al., 2023).

________________________________________

4. Sintesis: Definisi Partai Politik menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, partai politik menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.

Pertama, partai politik merupakan organisasi atau kelompok politik (al-hizb) yang menjadi wadah artikulasi kepentingan dan mobilisasi dukungan dalam sistem politik kontemporer. Meskipun bentuk "partai modern" dibaca melalui ijtihad karena tidak identik dengan format politik klasik, keberadaannya dapat dilegitimasi melalui penalaran fiqh siyasah (Agustino et al., 2023; Gunawan et al., 2020).

Kedua, partai politik merupakan aktor elektoral yang hadir dalam pemilu dan berupaya menempatkan kandidatnya dalam jabatan publik—sehingga berorientasi untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme pemilu—sejalan dengan definisi partai dalam ilmu politik modern (Muksin, 2018; Riyanto, 2020).

Ketiga, partai politik merupakan instrumen mandat umat dan representasi (wakalah) yang secara normatif harus diarahkan pada kemaslahatan, dengan menuntut kualitas kepemimpinan berbasis kemampuan (al-quwwah) dan amanah (al-amanah), serta menolak nepotisme dan orientasi kepentingan diri atau kelompok semata (Gunawan et al., 2020; Novianto et al., 2018).

Keempat, partai politik merupakan institusi yang legitim atau tercela bergantung pada tujuan dan dampaknya, karena literatur menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama—misalnya kritik terhadap multipartai yang sekadar mengejar kekuasaan atau uang—dan adanya kritik bahwa praktik politik dapat terjebak pada sikap formalistik, fragmentasi, serta kepentingan elite (Agustino et al., 2023; Bustamam-Ahmad, 2018; Herdiansah, 2017).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rumusan partai politik sebagai "organisasi yang bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan melalui pemilu" dapat diterima sebagai deskripsi inti fungsi elektoral partai (Ginanjar et al., 2021; Muksin, 2018). Namun, dalam perspektif ilmu politik Islam, rumusan tersebut perlu dilengkapi oleh dimensi etika amanah dan orientasi maslahat agar konsisten dengan tuntutan normatif kepemimpinan dan tata kelola dalam syariah (Novianto et al., 2018; Wulandari et al., 2023).

Kajian ini juga menegaskan bahwa legitimasi partai—termasuk partai yang mengklaim identitas Islam—tidak ditentukan semata oleh bentuk formalnya, melainkan oleh kualitas tujuan, orientasi kemaslahatan, dan integritas etis para pengurusnya. Fragmentasi, pragmatisme berlebihan, dan orientasi kekuasaan yang mengabaikan maslahah merupakan ancaman nyata yang berulang kali diidentifikasi dalam sejarah politik Islam di Indonesia.

Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara lebih mendalam bagaimana norma-norma etika Islam dapat dioperasionalisasikan dalam sistem kepartaian Indonesia yang bersifat pluralistis, serta bagaimana pendidikan politik berbasis nilai Islam dapat memperkuat integritas institusi partai di tengah tekanan demokrasi elektoral.

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustino, L., Mona, S., & Silas, J. (2023). Institusionalisasi dan ketahanan partai dalam demokrasi elektoral Indonesia. Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 4(1), 105–130. https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.129

Basuki, U. (2020). Parpol, pemilu dan demokrasi: Dinamika partai politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif demokrasi. Kosmik Hukum, 20(2), 81. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321

Bustamam-Ahmad, K. (2018). Dinamika Islam politik di Indonesia pada era Reformasi (1998–2001). Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 41(1), 69–106. https://doi.org/10.14421/ajis.2003.411.69-106

Busthomi, M., & Satriawan, M. I. (2020). Dinamika pengaruh organisasi masyarakat dalam pengisian anggota Komisi Pemilihan Umum di daerah. Journal of Political Issues, 2(1), 21–33. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.31

Candraningrum, D. (2014). Religion, 2014 general election and status of women as other. Jurnal Perempuan, 19(3), 233–240. https://doi.org/10.34309/jp.v19i3.75

Ginanjar, A., Herdiansah, A. G., & Sumadinata, W. S. (2021). Ulama dalam politik pemilu pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(3), 853–861. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.414

Gunawan, G., Bainus, A., & Paskarina, C. (2020). Strategi koalisi partai politik lokal dan partai politik nasional dalam pemenangan pasangan calon kepala daerah. Politea: Jurnal Politik Islam, 3(1), 51–68. https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1826

Herdiansah, A. G. (2017). Pragmatisme partai Islam di Indonesia: Pendekatan tindakan sosial. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 1(2), 152. https://doi.org/10.24198/jsg.v1i2.13504

Muksin, A. (2018). Partai politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 777–788. https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.476

Novianto, A., Kurniawan, L., & Wibawa, S. (2018). Dinamika gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis perspektif partai pelopor dan partai kiri luas. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 31. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.731

Pamungkas, N. L., Widiyantoro, A., & Wicaksono, M. A. (2020). Relasi politik dan isu agama: Dinamika politik PKS dan Aksi Bela Islam pada Pemilu Serentak 2019. Jurnal Sosial Politik, 6(1), 70. https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11155

Parmudi, M., Warsito, T., & Jatmika, S. (2018). Dinamika perempuan berpolitik: Strategi pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di era Reformasi. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 13(2), 143. https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2826

Riyanto, A. (2020). Mengapa partai Islam belum pernah menang?: Path dependence repetisi kekalahan partai Islam Indonesia dalam pemilu legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 186. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a1

Suryadi, K. (2005). Primordial sebagai basis identifikasi kepartaian: Kasus Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum 1999 dan 2004. Mediator: Jurnal Komunikasi, 6(2), 247–254. https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1193

Sweinstani, M. K. D. (2019). Partai Islam, tafsir agama, dan representasi perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 179. https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.170-185

Wulandari, L., Rahmawati, R., & Rosdiana, H. (2023). Hambatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies, 4(2), 168–186. https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6039

Zada, K. (2016). Gelombang revolusi dan transisi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 2(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2242