02184 - Ombudsman dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ombudsman sebagai lembaga independen penerima dan penyelidik pengaduan publik terhadap pemerintah dalam perspektif ilmu politik Islam, khususnya fiqh siyasah dusturiyyah. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif, kajian ini memetakan kompatibilitas fungsi ombudsman dengan prinsip-prinsip tata kelola Islam, meliputi maslahah, amanah, keadilan, hak asasi manusia (HAM), dan pengawasan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa ombudsman dapat diposisikan sebagai instrumen siyasah yang dibentuk melalui kebijakan kelembagaan (ijtihadi-institusional) guna merealisasikan kemaslahatan publik, memperkuat akuntabilitas administrasi, dan mencegah kerusakan dalam penyelenggaraan negara. Dalam arsitektur pengawasan kekuasaan, ombudsman berfungsi sebagai pelengkap kontrol legislatif–yudikatif dan kontrol masyarakat sipil. Kajian ini juga menegaskan bahwa independensi ombudsman merupakan syarat fungsional agar pengaduan publik dapat ditangani secara kredibel dan akuntabel sesuai prinsip good governance dalam tradisi Islam.

Kata kunci: ombudsman, fiqh siyasah dusturiyyah, maslahah, good governance, pengawasan sosial

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the ombudsman as an independent institution that receives and investigates public complaints against the government from the perspective of Islamic political science, particularly fiqh siyasah dusturiyyah. Using a conceptual-normative approach, this study maps the compatibility of the ombudsman's functions with the principles of Islamic governance, including maslahah, amanah, justice, human rights, and social supervision. The findings indicate that the ombudsman can be positioned as an instrument of siyasah established through institutional policy (ijtihadi-institutional) to realize public welfare, strengthen administrative accountability, and prevent corruption in state administration. Within the architecture of power control, the ombudsman functions as a complement to legislative–judicial control and civil society control. This study also affirms that the independence of the ombudsman is a functional prerequisite for public complaints to be handled credibly and accountably in accordance with the principles of good governance in the Islamic tradition.

Keywords: ombudsman, fiqh siyasah dusturiyyah, maslahah, good governance, social supervision

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam sistem tata kelola modern, keberadaan lembaga pengawas independen merupakan salah satu pilar penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah ombudsman—sebuah lembaga atau pejabat independen yang menampung dan menyelidiki pengaduan masyarakat terhadap pemerintah. Di Indonesia, kelembagaan ini diwujudkan melalui pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, yang kemudian berkembang menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas publik.

Dalam konteks kajian ketatanegaraan Islam, pertanyaan mengenai bagaimana lembaga seperti ombudsman dapat dipahami dan dilegitimasi secara normatif melalui kerangka fiqh siyasah menjadi relevan untuk dijawab. Kajian ini berupaya memetakan kompatibilitas konseptual antara fungsi dan prinsip ombudsman dengan nilai-nilai tata kelola dalam tradisi politik Islam, khususnya melalui pendekatan fiqh siyasah dusturiyyah. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada diskursus hukum tata negara Islam kontemporer, tetapi juga menawarkan perspektif normatif-integratif bagi pengembangan kelembagaan pengawasan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

________________________________________

2. Definisi Ombudsman dan Konteks Kelembagaannya

Dalam pengertian kelembagaan modern, ombudsman dapat dipahami sebagai lembaga atau pejabat independen yang menerima, menampung, dan menindaklanjuti—termasuk menyelidiki—pengaduan masyarakat terhadap tindakan atau layanan pemerintah. Fungsi ini, dalam praktik ketatanegaraan, ditempatkan sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum dan akuntabilitas administrasi publik. Pemaknaan ini sejalan dengan paparan tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diposisikan untuk endorse law enforcement ketika penegakan hukum did not run smoothly, serta dirancang agar tidak tumpang tindih dengan institusi hukum yang telah ada (Syaifuddin, 2018). Dalam literatur administrasi publik, mekanisme pengawasan etika/administrasi juga disebut sebagai salah satu instrumen pengendalian diskresi birokrasi, misalnya ethics ombudsman (Riora et al., 2020), yang menegaskan karakter ombudsman sebagai external control yang memperkuat pertanggungjawaban birokrasi.

Konteks Indonesia memperlihatkan bahwa gagasan ombudsman dapat diwujudkan melalui keputusan politik-administratif: Komisi Ombudsman Nasional didirikan pada 20 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, dengan penunjukan pejabat ketuanya, dan dimaksudkan untuk memperkuat penegakan hukum tanpa tumpang tindih kelembagaan (Syaifuddin, 2018). Sementara itu, contoh praktik ombudsman di luar Indonesia—khususnya di Belanda—memperlihatkan orientasi layanan pengaduan yang menekankan aksesibilitas dan strategi penyelesaian laporan, termasuk penggunaan pendekatan informal yang berorientasi solusi dalam penanganan pengaduan masyarakat (Karnaini, 2021). Walaupun rujukan Belanda ini tidak bersumber dari fikih siyasah, ia membantu memetakan spektrum fungsi ombudsman sebagai complaint-handling institution yang berorientasi penyelesaian (Karnaini, 2021), yang kemudian dapat dibaca melalui kerangka normatif politik Islam—maslahah, amanah, keadilan, dan pengawasan sosial—sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

________________________________________

3. Kerangka Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah dan Tujuan Pengaturan Publik

Dalam kajian ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah dipahami sebagai cabang fikih yang membahas politik pemerintahan, sedangkan aspek yang lebih spesifik tentang konstitusi dan tata kelembagaan dibahas dalam fiqh siyasah dusturiyyah. Fokus kajian fiqh siyasah dusturiyyah mencakup persoalan konstitusi (dustur), legislasi, lembaga musyawarah, konsep negara hukum, hubungan pemimpin–rakyat, serta lembaga-lembaga negara (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Dengan kerangka ini, ombudsman dapat dikaji bukan sebagai "lembaga ibadah", melainkan sebagai instrumen tata kelola (governance) dan pengawasan kekuasaan dalam domain pengaturan publik.

Secara konseptual, definisi siyasah dalam rujukan yang tersedia menekankan orientasi kemaslahatan. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyyah, siyasah dijelaskan memiliki makna "mengatur, mengelola, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik," dengan penekanan bahwa siyasah mengarahkan pengaturan pada kemaslahatan (maslahah) (Rumadi, 2012). Sejalan dengan itu, pemaknaan siyasah dalam diskursus Nahdlatul Ulama (NU)—yang dikutip dari Ibn 'Aqil—dirumuskan sebagai tindakan atau sikap yang membawa masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan (Muslimin, 2020). Bahkan dalam rekontekstualisasi fiqh siyasah, dikemukakan kutipan yang dinisbahkan kepada Ibn Taymiyah: politik adalah kebijakan yang membuat manusia dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, sekalipun tidak terdapat penetapan langsung dari Nabi dan tidak berbasis wahyu dalam perinciannya (Maghfirah, 2022). Ketiga penjelasan ini memberi dasar bahwa pembentukan lembaga pengawasan baru—seperti ombudsman—dapat dipahami sebagai wilayah ijtihadi-institusional untuk memastikan kemaslahatan publik, selama ia mengarah pada pencegahan kerusakan dan pemulihan keadilan (Maghfirah, 2022; Rumadi, 2012).

Dengan demikian, ombudsman menurut ilmu politik Islam paling tepat diposisikan sebagai instrumen siyasah/administrasi publik yang dibentuk untuk merealisasikan kemaslahatan, menjaga keadilan, dan mengoreksi penyimpangan administrasi melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan—bukan sebagai lembaga yang ditentukan formatnya secara tekstual, melainkan sebagai bentuk kebijakan kelembagaan yang kompatibel dengan tujuan siyasah (maslahah) (Maghfirah, 2022; Rumadi, 2012) dan ruang kajian dusturiyyah yang membahas lembaga-lembaga negara serta relasi penguasa–rakyat (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

4. Ombudsman sebagai Pengejawantahan Prinsip Good Governance dalam Tradisi Politik Islam

Rujukan tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa good governance (an-Nizam al-Siyasah) dipandang sebagai konsep Islam dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai al-Qur'an dan Hadis (Kamil et al., 2021). Dalam uraian tersebut, prinsip-prinsip good governance yang dikaitkan dengan praktik Umar bin Abdul Aziz mencakup antara lain: amanah (trust), musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, HAM, efektif–efisien, dan pengawasan sosial (Kamil et al., 2021). Selain itu, prinsip-prinsip ini dibandingkan dengan prinsip good governance versi UNDP dan LAN yang menekankan partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, responsivitas, efektivitas, profesionalisme, dan pengawasan (Kamil et al., 2021).

Dua poin menjadi relevan untuk memaknai ombudsman. Pertama, pengawasan sosial (social supervision) disebut secara eksplisit sebagai prinsip tata kelola yang baik dalam praktik kepemimpinan Islam, khususnya dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Kamil et al., 2021). Kedua, dalam kerangka modern, good governance juga menempatkan pengawasan dan responsivitas sebagai prinsip penting (Kamil et al., 2021), yang selaras dengan fungsi ombudsman sebagai penerima pengaduan dan pemicu koreksi administrasi (Karnaini, 2021; Syaifuddin, 2018).

Bila prinsip-prinsip itu dijadikan lensa, maka ombudsman dapat dipahami sebagai institusionalisasi pengawasan sosial dalam bentuk mekanisme formal, terstruktur, dan relatif independen yang membantu menjaga amanah serta memastikan penegakan keadilan dan hukum dalam layanan publik (Kamil et al., 2021). Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa Komisi Ombudsman Nasional dalam konteks Indonesia didirikan untuk mendukung penegakan hukum ketika mekanisme yang ada tidak berjalan lancar (Syaifuddin, 2018), yang secara substansi berkelindan dengan prinsip keadilan dan penegakan hukum serta pengawasan dalam good governance (Kamil et al., 2021).

Namun, penting untuk dicatat keterbatasan sumber: rujukan yang tersedia tidak menyatakan secara eksplisit bahwa "ombudsman" adalah padanan langsung dari satu institusi klasik tertentu dalam sejarah pemerintahan Islam. Karena itu, pemaknaan ombudsman menurut ilmu politik Islam dalam kajian ini merupakan pembacaan konseptual: ombudsman diposisikan sebagai wujud kontemporer dari prinsip-prinsip governance Islam—pengawasan sosial, amanah, keadilan, HAM, dan penegakan hukum (Kamil et al., 2021)—alih-alih klaim identifikasi historis institusional yang tidak didukung langsung oleh sumber.

________________________________________

5. Independensi, Kontrol Kekuasaan, dan Checks-and-Balances dalam Perspektif Siyasah

Dalam kerangka pemikiran politik Islam kontemporer, Nurcholish Madjid menekankan bahwa otoritas atau pemerintahan perlu dikontrol secara efektif oleh institusi-institusi politik tingkat suprastruktur—misalnya legislatif dan yudikatif—serta oleh kekuatan-kekuatan infrastruktur seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, organisasi massa, dan institusi lain (Rochmat, 2017). Pernyataan ini relevan untuk menempatkan ombudsman sebagai salah satu perangkat kontrol—bukan satu-satunya—dalam ekosistem pengawasan kekuasaan: ia dapat berfungsi sebagai kanal formal pengaduan warga dan alat koreksi administratif yang melengkapi peran lembaga negara dan kekuatan masyarakat sipil (Rochmat, 2017; Syaifuddin, 2018).

Selain itu, literatur negara hukum dalam konteks kebijakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menggarisbawahi pentingnya good governance dan menyebut bahwa International Commission of Jurists menambahkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) sebagai sesuatu yang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam negara demokrasi (Musyafaah, 2012). Walaupun pembahasan ini berfokus pada indikator negara hukum dan netralitas aparatur (Musyafaah, 2012), ia tetap membantu memperjelas prasyarat normatif: mekanisme koreksi terhadap tindakan pemerintah idealnya ditopang oleh semangat independensi dan imparsialitas. Dalam domain administrasi publik, daftar instrumen kontrol diskresi birokrasi juga mencakup ethics ombudsman di samping inspektorat dan dewan pengawas (Riora et al., 2020), yang menegaskan bahwa ombudsman dapat dipahami sebagai elemen penting dalam arsitektur pengawasan administrasi modern.

Dalam diskursus otoritas Islam, pembedaan antara "memangku otoritas" (being in authority) dan "memegang otoritas" (being an authority) menunjukkan bahwa jabatan formal memberi kewenangan memerintah, sedangkan otoritas keilmuan atau kompetensi memberi bobot legitimasi substantif (Fauzan, 2020). Untuk lembaga ombudsman, pembedaan ini memberi implikasi: ombudsman yang efektif bukan hanya membutuhkan dasar kewenangan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan kapasitas profesional dan kredibilitas agar pemeriksaan pengaduan tidak sekadar formalitas (Fauzan, 2020; Riora et al., 2020). Di sisi lain, studi tentang karakter otoritas agama menekankan bahwa otoritas bersifat dinamis dan memiliki tingkat-tingkat serta relasi yang berubah (Fauzan, 2020). Hal ini penting agar ombudsman tidak diposisikan sebagai "otoritas tunggal" yang memonopoli kebenaran, tetapi sebagai institusi prosedural yang bekerja dalam jejaring kontrol kekuasaan (Fauzan, 2020; Rochmat, 2017).

________________________________________

6. Orientasi HAM dan Maqasid al-Shari'ah: Mengapa Kanal Pengaduan Publik Penting dalam Politik Islam

Dari perspektif Islam dan HAM, disebutkan bahwa sejak awal Islam mengakui perlindungan HAM, yang kemudian dirumuskan ulama melalui konsep maqasid al-shari'ah (Syarif, 2017). Dalam kerangka good governance Umar bin Abdul Aziz, HAM juga disebut sebagai salah satu prinsip tata kelola (Kamil et al., 2021) dan bahkan dikaitkan dengan kategori maqasid—misalnya perlindungan jiwa (nafs) (Kamil et al., 2021). Ini menyediakan landasan normatif bahwa mekanisme pengaduan publik—seperti ombudsman—dapat dipahami sebagai perangkat institusional untuk membantu memastikan perlindungan hak warga ketika berhadapan dengan tindakan administrasi pemerintah (Kamil et al., 2021; Syaifuddin, 2018; Syarif, 2017).

Lebih jauh, pembahasan tentang karakter syariat menegaskan bahwa tidak ada monopoli penafsiran syariat dan tidak perlu ada lembaga "pengawas syariat" yang memonopoli tafsir secara otoriter (Alam et al., 2023). Walaupun konteksnya adalah karakter syariat dan otoritas hukum Islam (Alam et al., 2023), implikasi konseptualnya penting: pengawasan dalam tata kelola sebaiknya diorientasikan pada pencegahan otoritarianisme dan penguatan akuntabilitas, bukan pada pemusatan kontrol yang meniadakan partisipasi atau kritik. Dalam konteks Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional—menurut rujukan yang tersedia—dibentuk untuk memperkuat penegakan hukum dan mengatasi hambatan institusional tanpa tumpang tindih (Syaifuddin, 2018), yang dapat dibaca selaras dengan orientasi perlindungan hak dan akuntabilitas dalam tata kelola (Kamil et al., 2021; Syarif, 2017).

________________________________________

7. Sintesis: Ombudsman Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan uraian di atas, ombudsman menurut ilmu politik Islam—fiqh siyasah/dusturiyyah—dapat dirumuskan dalam empat poin berikut.

Pertama, status kelembagaan. Ombudsman adalah instrumen siyasah yang dibentuk melalui kebijakan kelembagaan (ijtihadi-institusional) untuk mencapai maslahah dan mencegah kerusakan dalam urusan publik, karena siyasah dipahami sebagai pengelolaan yang mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan (Maghfirah, 2022; Rumadi, 2012). Ia berada dalam ruang kajian fiqh siyasah dusturiyyah karena menyangkut desain lembaga negara, hubungan penguasa–rakyat, dan mekanisme akuntabilitas (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Kedua, fungsi utama. Ombudsman berfungsi sebagai lembaga atau pejabat independen yang menampung dan menyelidiki pengaduan masyarakat terhadap pemerintah, guna memperkuat penegakan hukum dan akuntabilitas administrasi. Dalam konteks Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional dibentuk untuk mendukung penegakan hukum ketika tidak berjalan lancar dan agar tidak tumpang tindih dengan institusi hukum yang ada (Syaifuddin, 2018). Praktik komparatif menunjukkan fokus pada penanganan pengaduan dan strategi penyelesaian, termasuk pendekatan informal yang berorientasi solusi (Karnaini, 2021).

Ketiga, justifikasi normatif dalam tata kelola Islam. Ombudsman dapat dipahami sebagai pelembagaan prinsip amanah, keadilan dan penegakan hukum, HAM, efektivitas, dan terutama pengawasan sosial yang disebut sebagai prinsip good governance dalam praktik kepemimpinan Islam (Kamil et al., 2021). Dengan demikian, ombudsman adalah bentuk modern dari mekanisme pengawasan sosial yang mendukung tercapainya keadilan dan keteraturan dalam pemerintahan (Kamil et al., 2021).

Keempat, posisi dalam arsitektur kontrol kekuasaan. Ombudsman idealnya bekerja sebagai salah satu perangkat kontrol yang melengkapi kontrol legislatif–yudikatif dan kontrol masyarakat sipil, sebagaimana gagasan bahwa otoritas harus dikontrol oleh institusi suprastruktur dan infrastruktur (Rochmat, 2017). Dalam literatur negara hukum, independensi dan imparsialitas peradilan dipandang sebagai prinsip yang makin mutlak (Musyafaah, 2012), dan dalam kontrol administrasi publik, ethics ombudsman disebut sebagai salah satu instrumen kontrol diskresi birokrasi (Riora et al., 2020). Karena itu, independensi ombudsman sebaiknya dibaca sebagai syarat fungsional agar pengaduan publik dapat ditangani secara kredibel dan akuntabel (Fauzan, 2020; Musyafaah, 2012; Riora et al., 2020).

________________________________________

8. Penutup

Kajian ini telah memetakan kompatibilitas konseptual antara institusi ombudsman dan prinsip-prinsip tata kelola dalam ilmu politik Islam melalui kerangka fiqh siyasah dusturiyyah. Sumber-sumber yang digunakan secara eksplisit: (i) menjelaskan konsep fiqh siyasah/dusturiyyah dan definisi siyasah berbasis maslahah (Maghfirah, 2022; Sodiqin & Radiamoda, 2021); (ii) merinci prinsip good governance dalam tradisi politik Islam, termasuk pengawasan sosial (Kamil et al., 2021); (iii) menerangkan kontrol otoritas dan perlunya mekanisme pengawasan dalam sistem politik (Musyafaah, 2012; Rochmat, 2017); serta (iv) memberi contoh konkret pembentukan Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia berikut tujuan kelembagaannya (Syaifuddin, 2018).

Namun, sumber-sumber ini tidak secara eksplisit mengidentifikasi "ombudsman" sebagai padanan historis langsung dari institusi tertentu pada era klasik Islam. Karena itu, kesimpulan dalam kajian ini merupakan sintesis konseptual: ombudsman dipahami kompatibel dengan prinsip-prinsip siyasah dan good governance Islam, terutama maslahah, amanah, keadilan, HAM, dan pengawasan sosial (Rochmat, 2017; Rumadi, 2012; Syarif, 2017). Kajian lanjutan yang lebih mendalam, terutama yang menggali perbandingan institusional antara ombudsman modern dengan lembaga-lembaga klasik dalam sejarah pemerintahan Islam seperti diwan al-mazalim, sangat dianjurkan untuk memperkaya diskursus ini.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alam, S., Al-Fatih, S., & Borsa, M. Ö. (2023). Islamism and the challenge of democratization in Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 15(2), 198–213. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23398

Fauzan, F. (2020). Progressive law paradigm in Islamic family law renewal in Indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 7(2), 187. https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617

Kamil, M. I., Syatar, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Caliphate: Is it theological inevitability or sociological experimentation? Jurnal Ushuluddin, 29(1), 60. https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.12383

Karnaini, Z. (2021). Concepts and application of good governance in the government of Omar bin Abdul Aziz. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108

Maghfirah, M. (2022). Sharī'ah application model in Muslim countries. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 20(1). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.4816

Muslimin, J. (2020). Model studi hukum keluarga Islam: Mencari pijakan, merespon tantangan zaman. Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 171–200. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14821

Musyafaah, N. L. (2012). Penerapan syari'at Islam di Mesir. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2(2), 208–236. https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.208-236

Riora, M., Kencana, U., & Budianto, K. (2020). Netralitas politik aparatur sipil negara dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Wajah Hukum, 4(2), 355. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.189

Rochmat, S. (2017). President Abdurrahman Wahid's efforts to consolidate the democratic transition from the Soeharto authoritarian regime. Insaniyat: Journal of Islam and Humanities, 1(2). https://doi.org/10.15408/insaniyat.v1i2.5473

Rumadi, R. (2012). Islam dan otoritas keagamaan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 25. https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183

Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika konstitusi Islam: Dari periode kekhilafahan hingga nation-state. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241

Syaifuddin, H. (2018). Islam dan negara: Otoritas dan kekuasaan dalam pemikiran Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 6(1), 85–101. https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6174

Syarif, N. (2017). Syariat Islam dalam perspektif negara hukum berdasar Pancasila. Pandecta: Research Law Journal, 11(2), 160–173. https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829