02181 - Non-Intervensi dalam Ilmu Politik Islam: Makna, Dasar Normatif, dan Ketegangan Praktiknya

Non-Intervention in Islamic Political Science: Meaning, Normative Foundations, and Practical Tensions

Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip non-intervensi dalam kerangka ilmu politik Islam kontemporer, dengan menelaah makna normatifnya, dasar-dasar legitimasinya, serta ketegangan yang muncul dalam praktik. Prinsip non-intervensi—yang melarang negara mencampuri urusan dalam negeri negara lain secara koersif—merupakan salah satu fondasi tatanan internasional modern yang juga diadopsi oleh institusi-institusi antarnegara Islam, khususnya melalui Piagam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kajian ini menunjukkan bahwa dalam politik Islam kontemporer, non-intervensi tidak beroperasi sebagai larangan statis, melainkan sebagai arena kontestasi normatif antara penghormatan kedaulatan negara dan agenda moral-politik lintas batas, terutama solidaritas ummah dan pembelaan terhadap kelompok tertindas (mustad'afiin). Melalui analisis terhadap sejumlah kasus—termasuk keterlibatan OKI di Thailand Selatan, doktrin kebijakan luar negeri Iran pascaRevolusi Islam, pendekatan quiet diplomacy Indonesia dalam krisis Rohingya, serta norma ASEAN Way—artikel ini mengidentifikasi pola umum di mana negara-negara mayoritas Muslim cenderung memilih strategi keterlibatan non-koersif guna menjaga kompatibilitas dengan norma non-intervensi sekaligus merespons tuntutan solidaritas keislaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa non-intervensi dalam ilmu politik Islam merupakan prinsip yang "berbatas": ia tetap menjadi norma default relasi antarnegara Islam, namun terbuka pada perdebatan mengenai pengecualian berbasis persetujuan, pembelaan kemanusiaan, dan tanggung jawab kolektif umat.

Kata kunci: non-intervensi; kedaulatan; politik Islam; OKI; ASEAN; solidaritas ummah

________________________________________

Abstract

This article examines the principle of non-intervention within the framework of contemporary Islamic political science, analyzing its normative meaning, legitimating foundations, and the tensions that arise in practice. The principle of non-intervention—which prohibits states from coercively interfering in the domestic affairs of other states—constitutes one of the fundamental pillars of the modern international order and has been adopted by inter-state Islamic institutions, most explicitly through the Charter of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). This study demonstrates that in contemporary Islamic politics, non-intervention does not operate as a static prohibition but rather as an arena of normative contestation between the respect for state sovereignty and cross-border moral-political agendas, particularly ummah solidarity and the defense of the oppressed (mustad'afiin). Through analysis of several cases—including the OIC's involvement in Southern Thailand, post-revolutionary Iran's foreign policy doctrine, Indonesia's quiet diplomacy approach in the Rohingya crisis, and the ASEAN Way norms—this article identifies a common pattern in which Muslim-majority states tend to adopt non-coercive engagement strategies to maintain compatibility with non-intervention norms while responding to demands for Islamic solidarity. The article concludes that non-intervention in Islamic political science is a "bounded" principle: it remains the default norm of inter-Islamic state relations, yet remains open to debate regarding exceptions based on consent, humanitarian defense, and collective responsibility of the ummah.

Keywords: non-intervention; sovereignty; Islamic politics; OIC; ASEAN; ummah solidarity

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian hubungan internasional dan ilmu politik, non-intervensi merupakan salah satu prinsip paling fundamental sekaligus paling diperdebatkan. Sebagai turunan langsung dari gagasan kedaulatan Westphalia, prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan asing. Namun, ketika prinsip ini dihadapkan pada dinamika politik Islam kontemporer—yang di dalamnya terdapat dorongan kuat untuk mewujudkan solidaritas antarsesama Muslim dan membela kelompok yang tertindas—ia tidak lagi tampil sebagai larangan yang sederhana dan mutlak.

Pertanyaan yang menjadi fokus artikel ini adalah: bagaimana prinsip non-intervensi dipahami, diartikulasikan, dan dipraktikkan dalam konteks ilmu politik Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, artikel mengidentifikasi tiga dimensi analitis utama: (1) pengertian dan cakupan prinsip non-intervensi dalam literatur politik internasional; (2) artikulasi normatif prinsip ini dalam institusi dan dokumen politik Islam antarnegara; serta (3) ketegangan praktis yang muncul ketika norma non-intervensi berbenturan dengan agenda solidaritas ummah dan pembelaan kemanusiaan.

Relevansi kajian ini tidak terbatas pada ranah akademis semata. Dalam realitas geopolitik kontemporer, negara-negara mayoritas Muslim—baik secara kolektif melalui OKI maupun secara bilateral—kerap dihadapkan pada dilema antara menghormati kedaulatan negara lain dan merespons krisis yang menimpa komunitas Muslim di berbagai belahan dunia. Memahami bagaimana non-intervensi dimaknai dan dinegosiasikan dalam konteks ini menjadi kunci untuk memahami perilaku kebijakan luar negeri negara-negara Islam kontemporer.

________________________________________

2. Pengertian Prinsip Non-Intervensi dan Apa yang Dilarang

Dalam kajian politik internasional, termasuk ketika dibaca dari perspektif politik Islam kontemporer, non-intervensi dipahami sebagai prinsip bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain, terutama melalui tindakan yang bersifat coercive (memaksa) sehingga menghilangkan kebebasan negara sasaran untuk menentukan pilihan politiknya sendiri (Grajewski, 2023; Neethling, 2017). Prinsip ini berkelindan langsung dengan gagasan kedaulatan: kapasitas suatu negara untuk mengambil keputusan dan mengatur wilayahnya "tanpa campur tangan asing" (Grajewski, 2023), sehingga non-intervensi diposisikan sebagai aturan relasi antarnegara yang melindungi kedaulatan tersebut (Grajewski, 2023; Issak, 2021).

Dalam literatur hukum dan politik internasional, larangan intervensi tidak hanya dibayangkan sebagai invasi militer, melainkan dapat mencakup intervensi langsung maupun tidak langsung ke ranah politik domestik (Husain & Sahide, 2023; Neethling, 2017). Dalam konteks praktik diplomatik, bentuk yang dianggap melanggar prinsip non-intervensi dapat mencakup dukungan terhadap upaya pemisahan wilayah, dorongan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, atau keterlibatan dalam aktivitas politik domestik—misalnya terhadap organisasi, partai, atau aktor politik tertentu—yang dipahami sebagai tidak menghormati kedaulatan negara penerima (Issak, 2021).

Penekanan pada unsur paksaan (coercion) juga penting dalam kerangka ini. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Nicaragua dipahami menilai bahwa intervensi ilegal terjadi ketika campur tangan koersif membuat suatu negara kehilangan kebebasan memilih sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kebijakan luar negerinya (Issak, 2021; Neethling, 2017).

________________________________________

3. Non-Intervensi sebagai "Tata Krama" Politik Antarnegara: Kedaulatan, Ketertiban, dan Perdamaian

Secara normatif, non-intervensi sering dipresentasikan sebagai nilai inti yang menopang keteraturan dan hubungan damai antarnegara karena ia membatasi gangguan pihak ketiga terhadap urusan internal maupun eksternal negara lain (Grajewski, 2023; Neethling, 2017). Karena itu, ketika tindakan koersif—termasuk tekanan politik atau ekonomi tertentu—dipandang mengancam kedaulatan, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai pelanggaran non-intervensi meskipun tidak selalu memenuhi ambang "penggunaan kekuatan bersenjata" (Grajewski, 2023; Husain & Sahide, 2023).

Dengan kata lain, pembedaan antara "kekuatan" dan "intervensi" tidak meniadakan fakta bahwa koersi non-militer tetap dapat diperdebatkan sebagai pelanggaran non-intervensi bila dampaknya menekan kebebasan keputusan domestik negara target (Grajewski, 2023; Husain & Sahide, 2023).

Pada titik ini, prinsip non-intervensi menjadi relevan bagi ilmu politik Islam bukan karena ia eksklusif milik Islam, melainkan karena aktor-aktor politik Islam kontemporer—baik negara mayoritas Muslim maupun organisasi antarnegara Islam—juga beroperasi dalam sistem internasional yang menjadikan kedaulatan dan non-intervensi sebagai rujukan utama, sekaligus harus menegosiasikannya dengan agenda solidaritas keumatan dan pembelaan terhadap kelompok tertindas (Chaziza, 2018; Suzuki, 2021).

________________________________________

4. Artikulasi Prinsip Non-Intervensi dalam Politik Islam Kontemporer

4.1. Piagam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI): Non-Intervensi sebagai Norma Antarnegara Islam

Salah satu artikulasi paling eksplisit dari non-intervensi dalam ranah politik Islam kontemporer tampak pada Piagam OKI. Dalam uraian tentang piagam tersebut, OKI menegaskan komitmen untuk menghormati penentuan nasib sendiri dan non-interference dalam urusan domestik serta menghormati kedaulatan, sekaligus kewajiban negara anggota untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara lain serta tidak mencampuri urusan internal pihak lain (Chaziza, 2018).

Di saat yang sama, piagam itu juga memuat komitmen untuk memajukan good governance, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan rule of law pada level nasional maupun internasional (Chaziza, 2018). Kombinasi ini penting secara analitis: ia menunjukkan bahwa dalam politik Islam institusional, non-intervensi bukan sekadar "prinsip pasif," tetapi bagian dari paket norma yang juga memuat aspirasi tata kelola dan HAM (Chaziza, 2018).

4.2. Ketegangan Praktik: "Membela Umat" vs. Tuduhan Mencampuri Urusan Dalam Negeri (Kasus Thailand Selatan)

Ketegangan antara misi solidaritas Islam dan norma non-intervensi dapat terlihat pada analisis mengenai keterlibatan OKI dalam konflik Thailand Selatan. Di satu sisi, OKI memposisikan keterlibatannya sebagai upaya melindungi hak minoritas Muslim sesuai norma internasional dan atas nama ummah global (Chaziza, 2018). Namun di sisi lain, otoritas Thailand memandang tindakan itu sebagai intervensi ke urusan domestik, bahkan dianggap memberi ruang bagi kelompok separatis untuk menjalankan aktivitas politik (Chaziza, 2018).

Kasus ini menunjukkan pola yang penting bagi ilmu politik Islam: bahkan ketika organisasi antarnegara Islam membawa legitimasi solidaritas keumatan, tindakan tersebut tetap dapat dipersepsikan dan dipolitisasi sebagai pelanggaran non-intervensi oleh negara berdaulat yang menjadi lokasi isu (Chaziza, 2018; Grajewski, 2023).

4.3. Iran Pascaevolusi: Persimpangan "Supra-Nasionalisme Islam" dan Kedaulatan Westphalia

Karya tentang kebijakan luar negeri Iran pascarevolusi menegaskan adanya ketegangan konseptual antara doktrin "supra-nasionalisme Islam"—yang menekankan kesatuan ummah dan menolak batas-batas nasional secara ideologis—dengan tatanan negara-bangsa Westphalia yang berbasis kedaulatan teritorial (Suzuki, 2021). Analisis tersebut bahkan menempatkan narasi supra-nasionalisme ini sebagai berhadapan langsung dengan Pasal 2(7) Piagam PBB tentang larangan intervensi dalam yurisdiksi domestik dan prinsip Westphalia (Suzuki, 2021).

Pada saat yang sama, disebutkan bahwa Pasal 16 Konstitusi Iran membingkai doktrin kebijakan luar negeri pada basis "kriteria Islam," komitmen persaudaraan kepada semua Muslim, dan dukungan kepada mustad'afiin (yang tertindas) (Suzuki, 2021). Secara politik, konfigurasi ini menggambarkan dilema yang sering muncul dalam politik Islam: dorongan normatif lintas batas melalui solidaritas ummah dan pembelaan terhadap kelompok tertindas dapat berketegangan dengan norma kedaulatan dan non-intervensi yang menjadi fondasi tatanan internasional kontemporer (Chaziza, 2018; Suzuki, 2021).

4.4. "Pembelaan terhadap yang Tertindas" sebagai Sumber Pengecualian yang Berpotensi Menggerus Non-Intervensi

Dalam pembahasan yang membandingkan hukum internasional Islam dan hukum internasional kontemporer, terdapat penegasan bahwa pembelaan terhadap kelompok tertindas dapat dipahami sebagai salah satu kasus "pembelaan yang sah"—termasuk untuk non-Muslim—ketika mereka mengalami penindasan militer. Dalam kerangka itu, pemerintahan Islam dipandang memiliki hak untuk membela mereka (Huong & Khoo, 2019).

Namun, sumber yang sama juga mengakui bahwa prinsip non-interference dalam urusan internal negara adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional berbasis penghormatan atas kedaulatan teritorial (Huong & Khoo, 2019), selaras dengan penekanan literatur lain bahwa non-intervensi melindungi kebebasan negara dalam menentukan sistem politik dan kebijakan luar negerinya (Issak, 2021; Neethling, 2017).

Implikasi sintesisnya adalah bahwa di dalam politik Islam kontemporer terdapat dua tarikan normatif: pertama, menjaga non-intervensi demi kedaulatan dan ketertiban; dan kedua, legitimasi pembelaan terhadap kelompok tertindas. Dua tarikan ini dapat menghasilkan perdebatan kapan "tindakan solidaritas" berubah menjadi "intervensi" (Huong & Khoo, 2019; Suzuki, 2021).

________________________________________

5. Negara Mayoritas Muslim dan Norma Non-Intervensi dalam Regionalisme: Indonesia–ASEAN sebagai Ilustrasi

5.1. ASEAN Way: Non-Intervensi sebagai Norma Kelembagaan yang Kuat

Dalam konteks Asia Tenggara, konsep "ASEAN Way" secara eksplisit mencakup prinsip non-intervention dalam urusan domestik (Dorsey, 2016). Literatur mengenai ASEAN juga menegaskan bahwa pemahaman non-intervensi dapat dipraktikkan secara ketat, misalnya berupa kehati-hatian untuk tidak mengomentari isu internal negara anggota lain (Taha, n.d.), dan bahwa resistensi terhadap "campur tangan" tetap kuat pada banyak isu politik domestik (Dorsey, 2016; Eneyo et al., 2022).

Dalam kasus pelanggaran HAM, misalnya krisis Rohingya, disebutkan bahwa upaya ASEAN kerap terganggu oleh penerapan prinsip non-intervention yang rigid, sekaligus memunculkan gagasan bahwa bantuan kemanusiaan atau humanitarian intervention diperdebatkan sebagai alternatif penyelesaian (Taha, n.d.).

5.2. "Quiet Diplomacy" dan Bantuan Kemanusiaan: Kompromi antara Solidaritas Islam dan Non-Intervensi

Analisis mengenai kebijakan Indonesia terhadap krisis Rohingya menekankan bahwa Indonesia memilih pendekatan quiet diplomacy yang fokus pada penyaluran bantuan serta kerja sama dengan Myanmar, alih-alih langkah konfrontatif berbasis Responsibility to Protect (R2P) (Sarto et al., 2019). Karya tersebut menunjukkan adanya tekanan domestik di Indonesia yang menuntut solidaritas Islam, tetapi pemerintah juga berhadapan dengan komitmen pada prinsip non-interference ASEAN. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dipilih cenderung menghindari mekanisme R2P dan lebih menekankan jalur bantuan kemanusiaan serta diplomasi (Dorsey, 2016; Sarto et al., 2019).

Dalam bahasa ilmu politik, ini mengilustrasikan bahwa non-intervensi dalam konteks negara mayoritas Muslim tidak selalu berarti apatis terhadap penderitaan kelompok Muslim di luar negeri, tetapi sering mendorong bentuk keterlibatan yang "non-koersif" agar tetap kompatibel dengan norma kedaulatan dan non-intervensi regional (Sarto et al., 2019; Taha, n.d.).

Sejalan dengan itu, kajian tentang fiqh siyasah dauliyah dan soft power Indonesia mencatat bahwa dalam politik luar negeri "bebas dan aktif"—terkait pula dengan sejarah non-blok—Indonesia mengimplementasikan prinsip non-intervention dalam politik domestik negara lain (Alló, 2010). Rujukan ini menempatkan non-intervensi sebagai prinsip yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga dapat dipahami sebagai sumber legitimasi diplomasi dan identitas kebijakan luar negeri negara mayoritas Muslim (Alló, 2010; Dorsey, 2016).

________________________________________

6. Batasan, Pengecualian, dan Wilayah Abu-Abu Non-Intervensi yang Relevan bagi Politik Islam

6.1. Intervensi atas Undangan (Consent) dan Problem Legitimasi

Literatur hukum internasional menegaskan bahwa prinsip non-intervensi melarang intervensi pihak ketiga, tetapi konseptualisasinya juga membuka pembacaan bahwa bantuan militer "atas permintaan pemerintah" dapat dipandang berbeda dari intervensi yang melanggar kedaulatan, terutama bila dimaknai sebagai ekspresi otoritas berdaulat pemerintah tersebut (Neethling, 2017).

Pada saat yang sama, kajian tentang intervensi militer atas persetujuan pemerintah saat perang saudara menunjukkan bahwa sekalipun consent sering dipandang tidak langsung menantang larangan penggunaan kekuatan antarnegara, legalitasnya bergantung pada validitas persetujuan dan kompatibilitas tujuan intervensi dengan prinsip non-intervention, kemerdekaan politik, dan penentuan nasib sendiri (Ferro & Verlinden, 2018).

Dalam perspektif politik Islam kontemporer—misalnya ketika negara atau aktor mengklaim membantu "pemerintah sah" atau "kelompok tertindas"—dua rujukan ini berguna untuk menunjukkan bahwa "tidak mencampuri" bukan norma absolut: ada ruang pembenaran melalui undangan atau permintaan, tetapi ruang itu tetap diperdebatkan dan dibatasi oleh prinsip non-intervensi itu sendiri (Ferro & Verlinden, 2018; Neethling, 2017).

6.2. Koersi Ekonomi dan Diplomatik

Kasus blokade Qatar dianalisis dengan menekankan bahwa tindakan yang mengancam kedaulatan dapat dibaca sebagai pelanggaran prinsip non-interference, bahkan ketika perdebatan tentang apakah koersi ekonomi atau politik setara dengan "kekuatan" masih berlangsung (Grajewski, 2023). Literatur lain mengenai "changing dimensions of intervention" menegaskan bahwa intervensi ekonomi (economic coercion) menjadi isu yang diperdebatkan dan sulit dibedakan dari sanksi yang sah, serta mengingatkan bahwa tidak semua tindakan ekonomi otomatis melanggar non-intervensi (Husain & Sahide, 2023).

Bagi analisis politik Islam, poin ini relevan karena banyak sengketa geopolitik yang melibatkan negara mayoritas Muslim—atau menyasar mereka—bergerak pada ranah tekanan ekonomi dan diplomatik, sehingga perdebatan non-intervensi tidak dapat direduksi menjadi dikotomi "perang atau damai," tetapi mencakup spektrum koersi non-militer (Grajewski, 2023; Husain & Sahide, 2023).

6.3. Intervensi Kemanusiaan, R2P, dan Kecurigaan terhadap Penyalahgunaan

Perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan menunjukkan konflik tajam antara klaim perlindungan HAM dan prinsip kedaulatan serta non-intervensi. Satu kajian menyatakan bahwa sebagian pihak menolak intervensi kemanusiaan karena dianggap melanggar prinsip kedaulatan dan non-use of force, sedangkan pendukungnya menilai norma kedaulatan dan non-intervensi tidak memadai menghadapi pelanggaran HAM berat (Fidler & Ganguly, 2010).

Kajian tentang internalisasi R2P juga menegaskan bahwa "kedaulatan" menjadi tema sentral, termasuk dimensi eksternalnya yang mengukuhkan prinsip Westphalia non-intervention sebagai bentuk tanggung jawab antarnegara. Namun terdapat pula sikap skeptis yang menolak R2P karena kekhawatiran politisasi atau penyalahgunaan sebagai dalih intervensi unilateral (Disantara, 2021).

Sintesisnya adalah bahwa dalam politik Islam kontemporer—terutama pada isu-isu minoritas Muslim dan krisis kemanusiaan—ketegangan antara non-intervensi dan dorongan "melindungi" cenderung diperebutkan melalui bahasa legitimasi antara kedaulatan dan kemanusiaan, serta dibatasi oleh kecurigaan bahwa norma kemanusiaan dapat dijadikan kedok kepentingan strategis (Disantara, 2021; Fidler & Ganguly, 2010).

________________________________________

7. Sintesis: Non-Intervensi sebagai Prinsip Politik Islam yang "Berbatas"

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur di atas, non-intervensi menurut ilmu politik Islam—dalam pengertian politik Islam kontemporer yang beroperasi dalam tatanan negara-bangsa modern—dapat dirumuskan dalam beberapa proposisi berikut.

Pertama, norma default relasi antarnegara Islam adalah penghormatan kedaulatan dan non-interference, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Piagam OKI dan juga dalam norma regional ASEAN (Chaziza, 2018; Dorsey, 2016).

Kedua, non-intervensi terutama melarang campur tangan koersif yang meniadakan kebebasan negara untuk menentukan urusan domestiknya sendiri, dan pelanggaran dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung (Issak, 2021; Neethling, 2017).

Ketiga, politik Islam kontemporer memuat sumber ketegangan internal: solidaritas ummah dan pembelaan terhadap mustad'afiin atau kelompok tertindas dapat mendorong tindakan yang oleh pihak lain dipersepsikan sebagai intervensi (Chaziza, 2018; Huong & Khoo, 2019; Suzuki, 2021).

Keempat, karena itu, praktik kebijakan sering bergerak pada strategi "keterlibatan non-koersif"—misalnya diplomasi sunyi dan bantuan kemanusiaan—untuk menjaga kompatibilitas dengan non-intervensi sambil tetap merespons tuntutan solidaritas (Sarto et al., 2019; Taha, n.d.).

Kelima, pada wilayah pengecualian—misalnya bantuan atas undangan atau consent—non-intervensi tidak "hilang," tetapi menjadi kerangka pembatas yang menuntut debat tentang validitas persetujuan, tujuan intervensi, dan kaitannya dengan penentuan nasib sendiri (Ferro & Verlinden, 2018; Neethling, 2017).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam sebagaimana tercermin pada institusi Islam antarnegara dan praktik negara mayoritas Muslim yang dianalisis oleh berbagai sumber dalam artikel ini, non-intervensi bukan sekadar larangan normatif yang statis, melainkan arena kontestasi antara kedaulatan negara dan agenda moral-politik lintas batas berupa solidaritas dan perlindungan, yang sering diselesaikan melalui preferensi pada diplomasi dan bantuan non-koersif ketimbang pemaksaan langsung (Chaziza, 2018; Sarto et al., 2019; Suzuki, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alló, A. G. (2010). Counter-intervention, Invitation, Both or Neither: An Appraisal of the 2006 Ethiopian Intervention in Somalia. Mizan Law Review, 3(2). https://doi.org/10.4314/mlr.v3i2.54010

Chaziza, M. (2018). China's Peace‐Maker Role in Afghanistan: Mediation and Conflict Management. Middle East Policy, 25(3), 143–154. https://doi.org/10.1111/mepo.12368

Disantara, F. P. (2021). The Implementation of Diplomatic Legal Principles: German Embassy Staff Visiting Islamic Defenders Front (FPI) Headquarters Case. International Journal of Law Reconstruction, 5(1), 1. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.13636

Dorsey, J. M. (2016). China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2735622

Eneyo, V. B., Talib, J., Attah, F. M., & Offiong, E. E. (2022). Iran's Nuclear Policy: Nature, Ambition, and Strategy. Journal of Liberty and International Affairs, 8(2), 202–222. https://doi.org/10.47305/jlia2282202e

Ferro, L., & Verlinden, N. (2018). Neutrality During Armed Conflicts: A Coherent Approach to Third-State Support for Warring Parties. Chinese Journal of International Law, 17(1), 15–43. https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy011

Fidler, & Ganguly. (2010). India and Eastphalia. Indiana Journal of Global Legal Studies, 17(1), 147. https://doi.org/10.2979/gls.2010.17.1.147

Grajewski, N. B. (2023). Iran and the SCO: The Quest For Legitimacy and Regime Preservation. Middle East Policy, 30(2), 38–61. https://doi.org/10.1111/mepo.12684

Huong, Y. S., & Khoo, Y. H. (2019). Human Rights, State Sovereignty, and the Death Penalty: Indonesia's Diplomacy Approach on Bali Nine. Journal International Studies, 15. https://doi.org/10.32890/jis.15.2019.8024

Husain, A. S., & Sahide, A. (2023). China's Middle East Foreign Policy: A Soft Power Approach and Human Right Issues. Technium Social Sciences Journal, 39, 475–493. https://doi.org/10.47577/tssj.v39i1.8105

Issak, S. A. (2021). Conflicting Perspectives on Humanitarian Intervention: In Light of the Darfur Crisis. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 3(11), 98–105. https://doi.org/10.32996/jhsss.2021.3.11.8

Neethling, T. (2017). China's Evolving Role and Approach to International Peacekeeping: The Cases of Mali and South Sudan. Australasian Review of African Studies, 38(2), 11–33. https://doi.org/10.22160/22035184/aras-2017-38-2/11-33

Sarto, R. A. D., Malmvig, H., & Lecha, E. S. i. (2019). Interregnum: The Regional Order in the Middle East and North Africa after 2011. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3367815

Suzuki, S. (2021). Interfering via ASEAN? In the Case of Disaster Management. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(3), 400–417. https://doi.org/10.1177/18681034211016865

Taha, L. (n.d.). The Iranian Involvement in the Yemeni War (c2022). https://doi.org/10.26756/th.2022.477