02178 - Neoliberalisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Kritis atas Pasar Bebas, Privatisasi, dan Pengurangan Peran Negara

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep neoliberalisme sebagai ideologi ekonomi-politik dari perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-analitis berbasis tinjauan literatur, kajian ini menelaah tiga pilar utama neoliberalisme—pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan peran negara—serta mengevaluasinya melalui kerangka normatif Islam yang meliputi maqāṣid al-sharī'ah, keadilan distributif, dan larangan eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa neoliberalisme, sebagai rezim global yang menyebar melalui lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, menghadirkan konsekuensi struktural berupa ketimpangan ekonomi, marginalisasi peran sosial negara, dan disharmoni relasi negara-pasar, khususnya di negara-negara berkembang. Dari sudut pandang politik Islam, ketiga pilar neoliberalisme dinilai bermasalah ketika mengabaikan mandat negara dalam merealisasikan keadilan sosial, membiarkan pasar beroperasi tanpa koreksi moral-institusional, dan memprivatisasi kepemilikan umum sehingga memperlebar kesenjangan. Kajian ini juga mengidentifikasi dimensi politik-kultural neoliberalisme yang mendorong depolitisasi dan komodifikasi agama dalam ruang publik Muslim. Meski demikian, respons aktor dan gerakan Islam terhadap neoliberalisme tidak tunggal—sebagian mengambil sikap kritis-transformatif, sebagian lain akomodatif-adaptif.

Kata Kunci: Neoliberalisme, Ilmu Politik Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Pasar Bebas, Keadilan Distributif

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of neoliberalism as an economic-political ideology from the perspective of Islamic political science. Employing a qualitative-analytical approach based on literature review, the study explores three main pillars of neoliberalism—free market, privatization, and reduction of state role—and evaluates them through Islamic normative frameworks encompassing maqāṣid al-sharī'ah, distributive justice, and the prohibition of exploitation. The findings indicate that neoliberalism, as a global regime disseminated through international institutions such as the IMF, World Bank, and WTO, produces structural consequences including economic inequality, marginalization of the state's social role, and disharmony in state-market relations, particularly in developing countries. From the perspective of Islamic politics, the three pillars of neoliberalism are deemed problematic when they neglect the state's mandate to realize social justice, allow markets to operate without moral-institutional correction, and privatize public assets in ways that widen inequality. This study also identifies the political-cultural dimensions of neoliberalism that promote depoliticization and commodification of religion in Muslim public spheres. Nevertheless, the responses of Islamic actors and movements toward neoliberalism are not monolithic—some adopt a critical-transformative stance, while others take an accommodative-adaptive approach.

Keywords: Neoliberalism, Islamic Political Science, Maqāṣid al-Sharī'ah, Free Market, Distributive Justice

________________________________________

1. Pendahuluan

Neoliberalisme telah menjadi salah satu ideologi ekonomi-politik paling dominan sejak paruh kedua abad ke-20, memengaruhi kebijakan pembangunan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Sebagai ideologi yang mengutamakan pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan peran negara, neoliberalisme tidak hanya beroperasi sebagai doktrin ekonomi semata, melainkan juga sebagai rezim global yang membentuk ulang relasi antara negara, pasar, dan masyarakat.

Dalam konteks ilmu politik Islam, neoliberalisme menghadirkan tantangan normatif yang mendasar. Tradisi intelektual Islam memiliki kerangka tersendiri dalam memandang relasi antara negara dan pasar, tanggung jawab sosial, serta keadilan distributif—kerangka yang dalam banyak hal berhadapan secara kritis dengan asumsi-asumsi dasar neoliberalisme. Di sisi lain, respons gerakan dan aktor Islam terhadap neoliberalisme tidaklah seragam; sebagian menolak secara ideologis, sebagian lain berakomodasi bahkan mengintegrasikannya.

Artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis pemahaman neoliberalisme dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis: mulai dari definisi dan ciri pokoknya, posisinya sebagai rezim global, dampak-dampak yang dikaitkan dengannya, hingga kritik dan respons yang dimunculkan dari tradisi pemikiran politik Islam.

________________________________________

2. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) berbasis tinjauan literatur (literature review). Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas neoliberalisme, ekonomi politik Islam, maqāṣid al-sharī'ah, serta gerakan Islam kontemporer. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola argumentasi, titik-titik persinggungan, dan nuansa perbedaan di antara berbagai sumber yang dikaji.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Neoliberalisme: Definisi dan Ciri Pokok dalam Ilmu Politik

Di dalam literatur yang disediakan, neoliberalisme dipahami sebagai doktrin atau teori praktik ekonomi-politik yang menilai kesejahteraan manusia paling efektif dimajukan dengan "membebaskan" kebebasan kewirausahaan individu di dalam kerangka institusional yang ditandai oleh hak milik privat yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas, sementara negara berperan menciptakan dan menjamin kerangka institusional tersebut (Khamami, 2017; Soenjoto, 2018). Karena itu, neoliberalisme sering dijelaskan melalui perangkat kebijakan yang menonjolkan liberalisasi—terutama perdagangan dan/atau keuangan—privatisasi, dan deregulasi, serta pembatasan intervensi negara agar mekanisme pasar bekerja dengan campur tangan minimum (Firdausi & Walid, 2021; Thaib, 2013). Sejalan dengan itu, perspektif law and economy yang dikutip dalam sumber juga merumuskan inti neoliberalisme sebagai keyakinan bahwa negara tidak boleh mengintervensi pasar; intervensi negara—termasuk lewat hukum—dipandang melahirkan distorsi, sehingga privatisasi dan deregulasi menjadi orientasi kebijakan (Firdausi & Walid, 2021).

Pada saat yang sama, beberapa sumber menekankan bahwa neoliberalisme tidak selalu berarti "negara hilang," melainkan negara direkonfigurasi menjadi fasilitator bagi pasar—yakni negara menjaga kondisi institusional agar kebebasan pasar dapat berlangsung (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Soenjoto, 2018). Dalam kerangka neoliberal state yang dirujuk ke Harvey dalam salah satu artikel, peran negara dipahami sebagai menciptakan dan memelihara kerangka yang tepat bagi pelaksanaan kebebasan pasar (Ilhamdi & Nugraha, 2023), selaras dengan definisi yang menyatakan negara menjamin kerangka institusional neoliberalisme (Khamami, 2017; Soenjoto, 2018). Bahkan sebuah ulasan historis mengenai liberalisme menegaskan bahwa liberalisme pasar membutuhkan negara yang kuat untuk menjaga kebebasan pasar dan individu, termasuk melalui perangkat legal-yuridis untuk mencegah manipulasi kebebasan pasar (Linda, 2022); hal ini memperkuat tesis bahwa neoliberalisme menata ulang relasi negara-pasar, bukan sekadar menghapus negara (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Linda, 2022).

3.2 Neoliberalisme sebagai Rezim Global: Institusi Internasional, Structural Adjustment, dan Perubahan Relasi Negara-Pasar

Dalam sumber yang dikaji, neoliberalisme diposisikan bukan sekadar gagasan domestik, melainkan juga rezim global yang menyebar melalui arsitektur globalisasi ekonomi dan lembaga-lembaga internasional. Beberapa tulisan menautkan penyebaran neoliberalisme dengan peran IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai "pilar" globalisasi ekonomi sejak era 1980-an, yang bergerak di bawah satu ideologi yang disebut Washington Consensus, serta mengaitkan neoliberalisme dengan kebijakan penyesuaian struktural (structural adjustment) yang menjadi syarat pinjaman. Studi kritik atas konsep pembangunan "neoliberal" menegaskan bahwa sejak 1990-an, IMF/Bank Dunia beberapa kali "memaksa" penerapan paket kebijakan seperti liberalisasi modal/perdagangan, privatisasi, dan program penyesuaian struktural di negara penerima pinjaman. Laporan kepada Komisi HAM PBB yang dikutip di sana menyimpulkan bahwa negara-negara di bawah SAP telah "menyerahkan" sebagian kedaulatannya kepada IMF/Bank Dunia; negara tidak lagi menjadi penyangga (buffer) terhadap ekonomi dunia, melainkan memainkan peran terpadu dalam memfasilitasi globalisasi. Narasi "pemaksaan adopsi" kebijakan penyesuaian struktural oleh lembaga donor juga ditegaskan dalam kajian konsep neoliberalisme yang menyebut IMF sebagai instrumen untuk "memaksa" negara berkembang mengadopsi kebijakan penyesuaian struktural berbasis Konsensus Washington sebagai syarat pinjaman.

Dalam konteks Indonesia, salah satu kajian menyebut globalisasi ekonomi "mengundang" penetrasi kerangka hukum pro modal asing dan bahkan menyatakan bahwa sejak 1999 sampai 2012 terdapat setidaknya 39 undang-undang yang berorientasi sangat liberal—disebut "UU berbau neoliberal." Sumber lain yang menilai implementasi pengelolaan kepemilikan umum/negara di Indonesia dari perspektif Madzhab Hamfara menyatakan kebijakan neoliberal Indonesia "semakin tidak terkendali" dengan masuknya IMF pada akhir 1997 yang "memaksa" Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal (Asytuti, 2016), sejalan dengan gambaran lebih umum tentang penyesuaian struktural dan paksaan kebijakan dalam kritik SAP.

3.3 Dampak Ekonomi-Politik yang Dikaitkan dengan Neoliberalisme: Ketimpangan, Reduksi Peran Negara, dan Disharmoni Negara-Pasar

Sejumlah sumber mengaitkan neoliberalisme dengan persoalan ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Studi kritis atas neoliberalisme menggunakan filsafat Muhammad Bāqir al-Ṣadr menyebut masalah mendasar neoliberalisme adalah terciptanya ketimpangan ekonomi tinggi pada level negara dan kesenjangan sosial pada level masyarakat (Soenjoto, 2018). Artikel lain yang mengkritik kebijakan neo-klasik/neoliberal dalam pembangunan ekonomi menyatakan bahwa liberalisasi dan deregulasi sebagai inti kebijakan tersebut telah membawa negara berkembang ke "jurang kemiskinan," dengan contoh Indonesia: pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin disebut mencapai 27,77 juta, Maluku-Papua disebut memiliki persentase kemiskinan tertinggi 24,14%, dan rasio Gini Indonesia pada 2011 disebut 0,41 sebagai indikasi ketimpangan yang "cukup tinggi" (Rahman, 2017). Sementara itu, artikel formulasi welfare state berbasis maqāṣid al-sharī'ah menegaskan bahwa kapitalisme dan neoliberalisme tidak memberi ruang bagi negara untuk menjalankan kebijakan keadilan sosial; neoliberalisme "semakin tidak memberi ruang" bagi negara, dan subsidi serta jaminan layanan publik dasar dianggap sebagai inefisiensi (Anisa et al., 2021). Dengan demikian, dalam sumber yang ada, persoalan ketimpangan dipahami terkait erat dengan konfigurasi kebijakan yang mereduksi ruang kebijakan sosial negara (Anisa et al., 2021; Rahman, 2017).

Di tingkat relasi negara-pasar, sebuah artikel tentang "disharmoni negara dan pasar" menyatakan bahwa rezim neoliberal menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara negara dan pasar, terutama di negara berkembang, dengan pembedaan mode: di negara maju berlaku pola state make market, sedangkan di negara pascakolonial/berkembang berlaku pola market make state, yang melahirkan disharmoni baik dalam politik domestik maupun perjuangan negara di ekonomi-politik internasional (Salim et al., 2024). Kritik lain atas agenda good governance dan globalisasi ekonomi juga menggambarkan neoliberalisme sebagai arus yang memberi "tempat terhormat" bagi pasar sembari memarginalkan negara; akibatnya kebijakan domestik menyandar pada keunggulan pasar dan terus meminggirkan peran negara. Pada saat yang sama, beberapa sumber menunjukkan bahwa neoliberalisme sering "melembaga" dalam bahasa tata kelola: konsep good governance dipahami melibatkan tiga pemangku kepentingan—pemerintah, swasta, dan masyarakat—dan logikanya dinilai berkaitan dengan dorongan neoliberalisme untuk memajukan pasar bebas serta menempatkan swasta di posisi sentral (Winarno, 2012).

3.4 Kerangka Ilmu Politik Islam untuk Menilai Neoliberalisme: Politik Ekonomi Islam, Maqāṣid, dan Etika Keadilan

Di dalam sumber yang tersedia, ilmu politik Islam muncul terutama melalui lensa politik ekonomi Islam dan orientasi normatif syariah. Artikel tentang political Islam and the global economy menjelaskan bahwa studi ekonomi politik menelaah bagaimana faktor politik memengaruhi kondisi sosio-ekonomi, dan menegaskan kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi suatu negara berjalan seiring dengan sistem politiknya serta ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politiknya (Basri, 2023). Dalam kerangka semacam ini, penilaian politik Islam terhadap neoliberalisme menjadi penilaian atas konfigurasi kekuasaan, kebijakan, dan institusi ekonomi—dengan tolok ukur nilai Islam seperti keadilan dan akses setara terhadap sumber daya (Anisa et al., 2021; Basri, 2023).

Beberapa sumber merumuskan norma kunci Islam sebagai keadilan, pencegahan eksploitasi, dan tanggung jawab sosial. Ibrahim mengutip Gus Dur bahwa dalam menghadapi tatanan pasar neoliberal, fondasi utama mestilah menegakkan keadilan dan mencegah eksploitasi; Islam mengizinkan pencarian laba tetapi tidak membenarkan transaksi eksploitatif, dan "tidak dibenarkan adanya perkembangan pasar tanpa campur tangan pemerintah, minimal untuk mencegah terjadinya eksploitasi" (Hazami & Azca, 2024). Sejalan dengan itu, studi yang membaca pandangan Esposito menyimpulkan Islam adalah "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme: Islam membatasi hak privat melalui tanggung jawab sosial, menghindari eksploitasi untuk akumulasi modal, dan membolehkan negara mengintervensi ekonomi/pasar/bisnis demi harmoni, kontinuitas, dan kemakmuran bersama. Dalam perspektif fiqh muamalah, satu artikel menegaskan bahwa ekonomi bukan bidang bebas nilai sebagaimana diposisikan dalam paham ekonomi neoliberal; dalam Islam, ekonomi harus berpijak pada tauhid dan kejujuran, dan negara memiliki hak mengatur ekonomi agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sumber kekayaan (Fithriyah, 2020). Dengan demikian, pada level kerangka normatif, sumber-sumber ini menyodorkan premis: bila neoliberalisme memaksimalkan pasar dan membatasi peran sosial negara (Anisa et al., 2021), maka politik Islam menilai konfigurasi itu dari sisi keadilan distributif, perlindungan terhadap yang lemah, dan mandat negara mencegah eksploitasi (Hazami & Azca, 2024; Fithriyah, 2020).

3.5 Kritik Politik Islam terhadap Tiga Pilar Neoliberalisme

3.5.1 Pasar Bebas: Diakui sebagai Mekanisme, tetapi Harus Ditundukkan pada Keadilan dan Pengawasan (Hisbah)

Sumber yang mengkritik kebijakan neo-klasik/neoliberal menegaskan bahwa neoliberalisme menempatkan mekanisme pasar dan pengurangan peran negara sebagai orientasi pembangunan; kebebasan ekonomi dipandang akan menciptakan efisiensi tinggi dan pada jangka panjang mencapai pertumbuhan/pembangunan (Rahman, 2017). Namun, sumber yang sama menyatakan bahwa dalam perspektif Islam, liberalisasi diakui dengan tanggung jawab sosial, sedangkan deregulasi dipahami sebagai sikap antipemerintah; Islam menuntut pemerintah bertanggung jawab memenuhi tujuan syariah (maqāṣid) (Rahman, 2017). Argumen serupa hadir dalam pembahasan ikhtiyār atau kebebasan: Islam menempatkan tanggung jawab realisasi maqāṣid al-sharī'ah melalui peran negara, bukan semata kekuatan pasar, karena pasar tidak otomatis mendorong usaha produktif, mengekang eksploitasi, atau menolong yang lemah (Ibrahim, 2017).

Pada tataran institusional, literatur tentang hisbah menyimpulkan bahwa lembaga hisbah berperan penting dalam mekanisme pasar Islami untuk menjaga pelaku pasar bertindak wajar dan adil serta menjaga harga tetap seimbang ketika kondisi "tidak normal" (Muheramtohadi, 2018). Dalam pembacaan Nejatullah Siddiqi, mekanisme pasar dan penetapan harga dalam Islam perlu diatur untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan; pemerintah memiliki urgensi mengawasi dan mengatur agar kompetisi berjalan sempurna dan informasi harga valid, dan intervensi harga dapat dibenarkan dalam kondisi darurat ketika pasar tidak berjalan secara adil (Pamungkas, 2018). Karena itu, dalam ilmu politik Islam—tepatnya dalam politik ekonomi Islam—pasar bukan ditolak secara total, tetapi dibingkai sebagai arena yang harus ditata oleh norma dan institusi, di antaranya melalui mandat negara/hisbah, berlawanan dengan asumsi pasar yang dibiarkan berkembang bebas tanpa koreksi (Firdausi & Walid, 2021; Pamungkas, 2018).

3.5.2 Privatisasi: Problematis ketika Menyasar Kepemilikan Umum/Negara dan Memperlebar Kesenjangan

Beberapa sumber mengaitkan neoliberalisme dengan agenda privatisasi. Dalam kajian Esposito, privatisasi dipahami sebagai agenda utama kapitalisme liberal yang memperkuat peran swasta dan membatasi peran negara dalam bisnis. Dalam kritik pembangunan neoliberal, privatisasi juga hadir sebagai bagian paket kebijakan yang dipromosikan IMF/Bank Dunia.

Dari sudut politik ekonomi Islam, artikel tentang Milkiyah 'Ammah (kepemilikan umum) dan Milkiyah Daulah (kepemilikan negara) menyatakan bahwa praktik di Indonesia tidak sesuai dengan Sistem Ekonomi Islam Madzhab Hamfara karena pengelolaan kepemilikan publik/negara "lebih banyak diserahkan" kepada lembaga privat bahkan asing; akibatnya kesenjangan pendapatan yang memicu kemiskinan terus terjadi (Asytuti, 2016). Artikel tersebut juga menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam versi Hamfara, negara memiliki kewenangan penuh mengelola dan mengembangkan kekayaan milik umum/negara untuk menyejahterakan rakyat, dan menyarankan penguatan politik ekonomi Islam melalui Baitul Mal (Asytuti, 2016). Dengan demikian, privatisasi—terutama atas aset yang dikategorikan sebagai kepemilikan umum/negara—dinilai berpotensi bertentangan dengan mandat kesejahteraan dalam politik ekonomi Islam, karena memindahkan pengelolaan dari negara sebagai penanggung amanah publik ke aktor privat/asing (Asytuti, 2016).

3.5.3 Pengurangan Peran Negara: Bertentangan dengan Mandat Negara Penjaga Maqāṣid dan Keadilan Sosial

Neoliberalisme dalam sumber diringkas sebagai ide yang meminimalkan intervensi negara; negara tidak boleh mengintervensi pasar dan privatisasi/deregulasi menjadi orientasi kebijakan (Firdausi & Walid, 2021; Thaib, 2013). Dalam pengalaman negara berkembang, privatisasi dapat mengakibatkan monopoli pasar oleh swasta dan peran negara semakin terpinggirkan (Firdausi & Walid, 2021).

Sebaliknya, dalam literatur politik ekonomi Islam, peran negara ditampilkan sebagai hal yang krusial. Pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali dalam satu kajian historis menegaskan bahwa pemerintah memiliki andil besar dalam perkembangan ekonomi umat; pemenuhan kebutuhan ekonomi terkait pula dengan peran negara dalam moral dan agama, karena agama menuntut saling memperhatikan dan tolong-menolong (Khamami, 2018). Dalam strategi pembangunan berbasis al-maqāṣid, restrukturisasi sosial-ekonomi "tidak mungkin" tanpa peran aktif dan positif pemerintah; peran ini bukan totalitarian seperti sosialisme, melainkan komplementer tanpa pengawasan berlebihan dan tanpa pelanggaran kebebasan individu (Maharati, 2020). Argumen sejalan juga muncul dalam kritik terhadap kebijakan neo-klasik/neoliberal: restrukturisasi tidak mungkin diwujudkan kecuali negara berperan aktif, dan peran negara dalam ekonomi Islam tidak sama dengan "intervensi" yang tetap berkomitmen pada kapitalisme laissez-faire ataupun kolektivitas yang mencekik kebebasan individu (Rahman, 2017).

Dengan demikian, dari kacamata politik Islam, pengurangan peran negara bukan sekadar pilihan teknokratis, tetapi menyentuh problem mandat: negara diposisikan sebagai aktor yang harus memastikan realisasi maqāṣid, pencegahan eksploitasi, dan akses ekonomi yang adil (Hazami & Azca, 2024; Ibrahim, 2017). Hal ini beririsan dengan kritik welfare state berbasis maqāṣid yang menilai neoliberalisme tidak menyediakan ruang bagi kebijakan keadilan sosial dan memandang subsidi serta jaminan layanan dasar sebagai inefisiensi (Anisa et al., 2021).

3.6 Dimensi Politik-Kultural Neoliberalisme yang Relevan bagi Ilmu Politik Islam: Depolitisasi dan Komodifikasi Agama

Sumber-sumber yang tersedia tidak hanya membahas neoliberalisme sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai kondisi sosial-politik yang membentuk ruang publik dan praksis keagamaan. Studi tentang depolitisasi "hijrah" di media sosial menyatakan bahwa dominasi neoliberal melalui privatisasi dan deregulasi mendorong depolitisasi: isu publik digeser menjadi urusan individu, dan dakwah pun "harus tunduk pada kaidah-kaidah pasar." Dalam bingkai serupa, kajian mediatisasi dakwah menyebut komodifikasi Islam dapat mengabdi pada logika pasar neoliberalisme; ranah publik Muslim terbentuk sekaligus menjadi pasar identitas Muslim, dan muatan dakwah rentan berubah menjadi alat propaganda maupun komoditas pasar (Murtiyani et al., 2016). Editorial lain dalam kumpulan artikel media Islam juga menegaskan bagaimana krisis ekonomi neoliberal di dunia berkorelasi dengan menyebarnya sentimen politik tertentu, dan kembali menyoroti komodifikasi Islam yang mengabdi pada logika neoliberalisme (Harahap, 2023). Studi televisi Indonesia menambahkan bahwa komodifikasi representasi Islam di televisi berjalin dengan formasi kelas pemimpin dalam sistem neoliberal: rezim negara tetap mengendalikan urusan politik-administratif, tetapi kelas pemodal mengambil posisi pemimpin yang menggerakkan imajinasi, orientasi, dan praksis rakyat (Lundeto, 2023).

Dalam ranah filantropi, studi "melampaui binaritas" menyatakan bahwa filantropi Islam modern secara "tak terhindarkan" mencoba mengadopsi nilai neoliberal melalui manajerialisme dan tata kelola formal—kemandirian, efisiensi, transparansi—sementara filantropi tradisional lebih interpersonal dan berlandaskan "etika ketuhanan" (Habibah et al., 2021). Hal ini penting bagi ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa neoliberalisme dapat masuk bukan hanya lewat kebijakan ekonomi negara, melainkan lewat norma tata kelola organisasi Islam dan cara amal dipraktikkan (Habibah et al., 2021).

3.7 Variasi Sikap Aktor dan Gerakan Islam terhadap Neoliberalisme

Sumber-sumber yang dikaji memperlihatkan bahwa respons Islam terhadap neoliberalisme tidak tunggal. Artikel tentang Gulen Movement menegaskan bahwa gerakan ini mengintegrasikan Islam dan neoliberalisme; berbeda dari Islam revivalis yang menolak ekonomi neoliberal, Gulen menerima neoliberalisme dan mengadopsi prinsip-prinsip neoliberal lebih lanjut, misalnya HAM, multikulturalisme, dan kosmopolitanisme, sehingga dikategorikan sebagai "progressive Islam," walau tetap menunjukkan sikap kritis terhadap ekonomi kapitalis. Kajian lain tentang paradigma dakwah Gulen menegaskan bahwa Gulen tidak menentang ekonomi pasar maupun ekonomi neoliberal; Islam dianggap "paling cocok" dengan model ini, Gulen mengikuti pasar bebas dan memanfaatkan kebijakan privatisasi serta ekonomi neoliberal sejak kudeta 1980 (Sadari et al., 2019). Dengan kata lain, sebagian gerakan Islam dapat mengambil posisi akomodatif—menggunakan pasar global sebagai arena dakwah dan ekspansi organisasi—alih-alih menolaknya (Sadari et al., 2019).

Namun, sumber lain memperlihatkan tradisi kritik Islam yang menajam pada ketimpangan dan kegagalan neoliberalisme. Analisis al-Ṣadr menekankan rentetan kegagalan neoliberalisme terutama pada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan mengajukan sistem ekonomi Islam sebagai jawaban atas problem sistem berbasis kapitalisme/materialisme (Soenjoto, 2018). Kritik "pos-Islamisme" dalam ilmu ekonomi Islam bahkan menyebut adanya persoalan hegemoni pasar dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya di Indonesia, sebagai dampak krisis epistemologi, yang dibaca sebagai "wajah baru" rintisan ekonomi Islam pos-Islamisme (Khamami, 2017). Di ranah politik Islam yang lebih ideologis, kajian tentang HTI menyatakan bahwa kritiknya berporos pada keadilan distribusi dan akses setara terhadap sumber daya ekonomi; elemen politik ekonomi khilafah ditekankan pada distribusi ketimbang produksi (Basri, 2023).

Nuansa ini penting: menurut ilmu politik Islam, neoliberalisme dapat dipahami sekaligus sebagai (i) struktur global yang memaksa/mendisiplinkan negara berkembang lewat institusi internasional, (ii) tatanan normatif kebijakan yang mengurangi ruang kebijakan sosial negara (Anisa et al., 2021), dan (iii) medan yang juga dapat dinegosiasikan oleh sebagian aktor Islam untuk tujuan tertentu (Sadari et al., 2019).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber yang tersedia, neoliberalisme menurut ilmu politik Islam dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, sebagai ideologi ekonomi-politik, neoliberalisme menempatkan pasar—kebebasan wirausaha, hak milik privat, pasar/perdagangan bebas—sebagai mekanisme utama, dengan negara terutama berfungsi menjamin kerangka institusional pasar, serta mendorong liberalisasi, privatisasi, deregulasi, dan pembatasan intervensi negara (Firdausi & Walid, 2021; Khamami, 2017; Soenjoto, 2018; Thaib, 2013).

Kedua, sebagai rezim global, neoliberalisme menyebar melalui globalisasi ekonomi dan lembaga internasional—IMF, Bank Dunia, dan WTO—termasuk lewat kebijakan penyesuaian struktural dan syarat pinjaman yang menata ulang kedaulatan dan peran negara menjadi fasilitator globalisasi (Asytuti, 2016).

Ketiga, sebagai objek kritik politik Islam, neoliberalisme dinilai problematis ketika (a) memarginalkan mandat negara untuk keadilan sosial dan maqāṣid, (b) mengafirmasi pasar tanpa koreksi moral-institusional sehingga membuka ruang eksploitasi, dan (c) memprivatisasi kepemilikan umum/negara sehingga memperlebar kesenjangan (Anisa et al., 2021; Asytuti, 2016; Hazami & Azca, 2024; Ibrahim, 2017). Dalam kerangka ini, Islam menegaskan bahwa ekonomi tidak bebas nilai—berpijak pada tauhid dan kejujuran—mengakui pasar tetapi menuntut pengawasan melalui hisbah dan intervensi pemerintah pada kondisi ketidakadilan, serta menempatkan negara sebagai aktor yang sah untuk menjamin akses adil pada sumber daya dan mencegah eksploitasi (Fithriyah, 2020; Muheramtohadi, 2018; Pamungkas, 2018).

Keempat, pada level praksis politik-kultural, neoliberalisme juga dipahami membentuk depolitisasi—menggeser isu kolektif menjadi individual—dan mendorong komodifikasi agama dalam media/dakwah serta tata kelola filantropi modern, sehingga menjadi medan kajian politik Islam yang melampaui ekonomi dalam arti sempit (Habibah et al., 2021; Lundeto, 2023; Murtiyani et al., 2016).

Dengan demikian, definisi ringkas neoliberalisme sebagai "ideologi ekonomi-politik yang mengutamakan pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan peran negara" selaras dengan rumusan dalam sumber (Firdausi & Walid, 2021; Thaib, 2013); sementara menurut ilmu politik Islam, penilaian atas ketiga ciri tersebut terutama diarahkan pada konsekuensinya terhadap keadilan sosial, mandat negara menjaga maqāṣid, larangan eksploitasi, dan tata kelola kepemilikan umum (Anisa et al., 2021; Asytuti, 2016; Hazami & Azca, 2024; Ibrahim, 2017), serta pada dampaknya dalam ruang publik dan praksis keagamaan (Murtiyani et al., 2016; Habibah et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anisa, A., Anifa, F., Fadhila, N., Prawira, I. F. A., & Nasim, A. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. Jurnal Akuntansi, 1(1), 74–84. https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.3094

Asytuti, R. (2016). Urgensi Modal Sosial dalam Liberalisasi Perekonomian bagi Usaha Kecil Menengah di Indonesia. Jurnal Hukum Islam. https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.555

Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfective A Study of Modern Economic Phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027

Firdausi, F., & Walid, K. A. (2021). Analisis Kritis Filsafat Muhammad Bāqir al-Ṣadr terhadap Sistem Ekonomi Neoliberal. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 7(2), 135–158. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.179

Fithriyah, S. (2020). Ikhtiyār dalam Pemikiran Ekonomi Islam: Perspektif Teologi. Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 4(1), 163. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3966

Habibah, Y. N., Pratama, J. A., & Alam, T. G. (2021). Sekuritisasi Pandemi COVID-19 dan Tatanan Neoliberal: Menuju Deliberalisasi Ekonomi Global? Jurnal Hubungan Internasional, 14(1), 1. https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19670

Harahap, H. I. (2023). Neoliberalisme: Sebuah Konsep Pemerintahan Publik Swasta. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 2(2), 57–61. https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.13664

Hazami, A. F., & Azca, M. N. (2024). Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia, 49(2), 161–174. https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1365

Ibrahim, A. (2017). Muslim World and the Globalisation Challenge: [En]Countering Dehumanization or Humanised Integration. Dirosat: Journal of Islamic Studies, 1(2), 141. https://doi.org/10.28944/dirosat.v1i2.19

Ilhamdi, I., & Nugraha, D. P. (2023). Analisis Tinjauan Bibliometrik pada Literatur Sistem Moneter Islam. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 114–146. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3754

Khamami, A. R. (2017). Dakwah Ekonomi Gulen Movement: Integrasi Islam dan Neoliberalisme. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 12(2). https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.311-346

Khamami, A. R. (2018). Paradigma Dakwah Islam Fethullah Gulen di Abad Kontemporer. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(2), 358–383. https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.358-383

Linda, S. A. (2022). Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 1. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.321

Lundeto, A. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang. Journal of Scientech Research and Development, 5(2), 15–29. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.154

Maharati, C. (2020). Adoption and Adaptation of the Past and Present Leadership Style of Prophet Muhammad SAW in Islamic Economics Through the World Economic System. Jebdeer: Journal of Entrepreneurship Business Development and Economic Educations Research, 2(2), 29–40. https://doi.org/10.32616/jbr.v2i2.238

Muheramtohadi, S. (2018). Ekonomi Kerakyatan versus Ekonomi Liberal dalam Pandangan Fiqh Muamalah. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 6(1), 68. https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3698

Murtiyani, S., Sasono, H., Triono, D. C., & Zahra, H. (2016). Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Negara di Indonesia (Pendekatan Madzhab Hamfara). Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(1), 83. https://doi.org/10.22373/share.v5i1.913

Pamungkas, A. S. (2018). Mediatisasi Dakwah, Moralitas Publik dan Komodifikasi Islam di Era Neoliberalisme. Ma'arif, 13(1), 55–75. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i1.12

Rahman, A. (2017). Pos-Islamisme "Ilmu" Ekonomi Islam di Era Urban dan Multikulturalisme. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 1(2), 165. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i2.46

Sadari, S., Nurhidayat, N., & Rafiqah, R. (2019). Optimalisasi Ekonomi Syariah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Mewujudkan Good Governance. Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 4(1), 19. https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.19-54

Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D. (2024). Neoliberalisme dan Dampaknya bagi Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi. Jurnal Pendidikan, 24(2), 97–115. https://doi.org/10.52850/jpn.v24i2.12484

Soenjoto, A. R. (2018). Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam: Studi Kritis terhadap Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik. Islamic Economics Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2896

Thaib, B. (2013). Neoliberalisasi Pendidikan Islami di Aceh: Analisis Kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran, 14(1). https://doi.org/10.22373/jid.v14i1.486

Winarno, B. (2012). Agenda Good Governance dan Globalisasi Ekonomi: Suatu Tinjauan Kritis. Jurnal Hubungan Internasional, 1(2). https://doi.org/10.18196/hi.2012.0011.95-106