02176 - Negosiasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual, Historis, dan Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep negosiasi dalam perspektif ilmu politik Islam secara komprehensif, mencakup dimensi konseptual, historis, dan kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, kajian ini menelaah negosiasi sebagai proses tawar-menawar antarpihak untuk mencapai kesepakatan bersama, sekaligus menempatkannya dalam kerangka normatif fiqh siyasah dan etika politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa negosiasi dalam ilmu politik Islam bersifat multidimensi: ia beroperasi sebagai mekanisme politik dalam arena kebijakan dan resolusi konflik, diarahkan oleh etika yang menjadi basis politik Islam, serta memiliki preseden historis dalam praktik kepemimpinan Nabi Muhammad, termasuk dalam Perjanjian Hudaibiyah. Dalam konteks kontemporer, negosiasi tampil sebagai instrumen daya tawar identitas, agenda Islamis, maupun transaksi koalisi elektoral. Namun demikian, terdapat perdebatan internal yang signifikan: sebagian wacana memandang politik sebagai wilayah ijtihad yang membuka ruang kompromi, sementara sebagian lain menegaskan non-negotiability pada agenda yang dipahami sebagai kewajiban normatif, seperti penerapan syariah dan penegakan khilafah. Kajian ini menyimpulkan bahwa negosiasi menurut ilmu politik Islam tidak bersifat tunggal, melainkan bergerak di antara logika ijtihad-politik dan logika kewajiban normatif.

Kata kunci: negosiasi, ilmu politik Islam, fiqh siyasah, ijtihad, resolusi konflik, etika politik

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of negotiation from the perspective of Islamic political science, encompassing conceptual, historical, and contemporary dimensions. Employing a library research approach, the study analyzes negotiation as a process of bargaining between parties to reach a mutual agreement, while situating it within the normative framework of fiqh siyasah and Islamic political ethics. The findings reveal that negotiation in Islamic political science is multidimensional in nature: it operates as a political mechanism in the arena of policy and conflict resolution, is guided by ethics that form the foundation of Islamic politics, and has historical precedents in the leadership practice of the Prophet Muhammad, including in the Treaty of Hudaibiyah. In contemporary contexts, negotiation emerges as an instrument of identity bargaining power, Islamist agendas, and electoral coalition transactions. Nevertheless, significant internal debates exist: some discourses view politics as a domain of ijtihad that opens space for compromise, while others assert the non-negotiability of agendas understood as normative obligations, such as the implementation of sharia and the establishment of the caliphate. This study concludes that negotiation according to Islamic political science is not monolithic, but rather moves between the logic of political-ijtihad and the logic of normative obligation.

Keywords: negotiation, Islamic political science, fiqh siyasah, ijtihad, conflict resolution, political ethics

________________________________________

1. Pendahuluan

Negosiasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu politik yang melampaui batas disiplin dan konteks kultural. Dalam kehidupan politik modern yang ditandai oleh pluralisme aktor, kepentingan yang beragam, dan kompleksitas pengambilan keputusan kolektif, negosiasi hadir sebagai mekanisme vital yang memungkinkan terbentuknya kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki posisi dan orientasi berbeda. Namun demikian, pemahaman tentang negosiasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif dan etis yang melingkupinya.

Dalam konteks ilmu politik Islam, negosiasi memperoleh dimensi yang lebih kaya dan kompleks. Di satu sisi, tradisi fiqh siyasah dan filsafat politik Islam menekankan etika sebagai basis dan karakter politik, sehingga setiap praktik politik—termasuk negosiasi—tidak dapat dipahami semata sebagai teknik kekuasaan, melainkan juga sebagai tindakan moral yang dievaluasi melalui norma dan kebajikan. Di sisi lain, sebagian wacana politik Islam juga mengenal batas-batas negosiasi, yakni wilayah-wilayah tertentu yang dianggap tidak dapat ditawar karena merupakan kewajiban normatif yang bersumber dari syariah.

Ketegangan antara ruang ijtihad yang membuka kemungkinan kompromi dan batas-batas normatif yang menutup tawar-menawar inilah yang menjadikan kajian negosiasi dalam perspektif ilmu politik Islam relevan dan menarik untuk ditelaah secara mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep negosiasi dalam perspektif ilmu politik Islam, mulai dari pengertian dasarnya, posisinya dalam kerangka fiqh siyasah dan etika politik, bukti historis dan analitis, hingga manifestasinya dalam konteks politik Islam kontemporer beserta perdebatan yang menyertainya.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berupa artikel jurnal yang relevan dengan topik negosiasi dalam perspektif ilmu politik Islam. Sumber-sumber yang digunakan mencakup kajian-kajian di bidang ilmu politik, hukum Islam, komunikasi politik, resolusi konflik, dan ekonomi syariah yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber tersebut untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan koheren tentang konsep negosiasi dalam perspektif ilmu politik Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Negosiasi sebagai Konsep Dasar

Dalam literatur yang tersedia, negosiasi dipahami sebagai proses tawar-menawar atau berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih (Adibah & Jatiningsih, 2021). Definisi ini juga dinyatakan sebagai komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan ketika para pihak dapat memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda (Adibah & Jatiningsih, 2021). Sejalan dengan itu, negosiasi juga dijelaskan sebagai proses diskusi strategis untuk menyelesaikan masalah (Widiasari & Mahadewi, 2022), dan dalam konteks penyelesaian sengketa dipahami sebagai proses tawar-menawar yang lazimnya dilakukan melalui dialog atau berunding—sering kali dengan perwakilan—hingga para pihak mencapai kesepakatan (Pritasari & Kusumasari, 2019).

Dengan demikian, secara konseptual-negatif (bukan normatif-keagamaan), negosiasi dapat diringkas sebagai: (i) interaksi komunikatif, (ii) mengandaikan adanya perbedaan atau keragaman kepentingan, dan (iii) berorientasi pada kesepakatan (Adibah & Jatiningsih, 2021; Pritasari & Kusumasari, 2019). Namun, bagaimana negosiasi "dinilai"—misalnya etis atau tidak, sah atau tidak, maslahat atau tidak—bergantung pada kerangka normatif dan politik yang melingkupinya, termasuk kerangka politik Islam atau fiqh siyasah (Hasibuan, 2023; Nurhasanah & Lambung, 2018).

3.2 Negosiasi dalam Ilmu Politik: Kerangka Umum Proses Politik

Dalam kajian proses kebijakan publik, tawar-menawar (bargaining) dipaparkan dapat hadir dalam beberapa bentuk, termasuk negosiasi (negotiation), saling memberi dan menerima (take and give), dan kompromi (compromise) (Nurhasanah & Lambung, 2018). Dalam studi formulasi kebijakan relokasi tambak udang di Yogyakarta, misalnya, diungkap bahwa interaksi aktor resmi (negara) dan non-resmi (non-negara) dapat bersifat bargaining dalam bentuk negosiasi, meskipun tidak selalu berakhir pada satu kesepakatan (Nurhasanah & Lambung, 2018). Dengan kata lain, dalam perspektif ilmu politik, negosiasi adalah salah satu mekanisme penting yang menjelaskan bagaimana kebijakan atau keputusan kolektif "dibentuk" melalui interaksi aktor yang memiliki posisi, kewenangan, dan strategi masing-masing (Nurhasanah & Lambung, 2018; Yunimar, 2019).

Dalam arena politik kelembagaan, negosiasi juga tampil dalam relasi eksekutif–legislatif. Studi hubungan DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa pembahasan APBD "diwarnai" fenomena interaksi yang mencakup tawar-menawar dan adanya misi khusus bernegosiasi—termasuk non-agenda—dalam rangka memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak (Yunimar, 2019). Pada level partai politik, penelitian mengenai PKS juga mencatat bahwa fungsi partai politik dapat mencakup komunikasi politik, negosiasi politik, lobi politik, dan mediasi politik (Makin, 2016). Bahkan, dalam logika bargaining power, kemampuan memberi "ancaman dan janji yang kredibel" diposisikan sebagai faktor yang membentuk daya tawar dalam proses mencapai kesepakatan (Makin, 2016).

Sintesis dari temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa negosiasi dalam ilmu politik umumnya dipahami sebagai (a) instrumen interaksi kekuasaan dan kepentingan, (b) mekanisme membentuk keputusan atau kebijakan, dan (c) praktik komunikasi politik yang dapat dipengaruhi oleh strategi aktor dan struktur institusional tempat negosiasi berlangsung (Makin, 2016; Nurhasanah & Lambung, 2018; Yunimar, 2019).

3.3 Kerangka Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah, Siyasah Syar'iyyah, dan Etika Politik

3.3.1 Fiqh Siyasah dan Siyasah Syar'iyyah sebagai Medan Kajian

Dalam sumber yang disediakan, fiqh siyasah diposisikan sebagai aspek hukum Islam yang membahas pengaturan atau pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara. Secara konseptual, siyasah syariah dijelaskan sebagai disiplin yang mempelajari pengaturan kehidupan masyarakat dan urusan nasional melalui undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang ditetapkan penguasa negara dan selaras dengan semangat serta landasan hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perspektif metodologis lain menegaskan bahwa kajian fiqh siyasah bersifat kompleks dan dinamis, dan dalam pengembangannya perlu dilengkapi ilmu-ilmu pendukung—misalnya sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, dan ekonomi—(Hasibuan, 2023), sekaligus mengakomodasi metode ijtihad dalam tradisi fiqh (Hasibuan, 2023).

Dalam pemetaan diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam, ditemukan bahwa teori politik dalam studi Islam—khususnya hingga abad pertengahan—dibahas dalam dua genre, yakni fiqh dan filsafat, namun keduanya menekankan signifikansi etika sebagai karakter dan basis politik (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan demikian, kerangka "ilmu politik Islam" dalam rujukan yang tersedia dapat dibaca sebagai upaya memahami politik—termasuk negosiasi—bukan hanya sebagai teknik kekuasaan, tetapi juga sebagai aktivitas yang memerlukan horizon etika dan norma syariah atau fiqh (Hasibuan, 2023; Kusmanto & Warjio, 2019).

3.3.2 Politik sebagai Wilayah Ijtihad dan Konsekuensinya bagi Negosiasi

Sumber yang tersedia juga memuat pandangan bahwa dalam banyak persoalan, syariah dapat bersifat "bisu" (silent) terhadap isu tertentu, termasuk politik, sehingga politik dipahami sebagai wilayah ijtihad kemanusiaan dan eksperimen trial and error atau trial and right dalam ruang dan waktu. Kerangka ini penting secara analitis karena membuka ruang bahwa sebagian praktik politik—termasuk bentuk-bentuk kompromi dan negosiasi—dapat dipahami sebagai bagian dari upaya manusia merumuskan tata kelola publik, selama tidak bertentangan dengan landasan normatif yang diyakini (Hasibuan, 2023).

Dari sini, negosiasi dalam "ilmu politik Islam" dapat diposisikan sebagai praktik yang mungkin diperlukan dalam wilayah ijtihad politik—karena tidak seluruh persoalan politik ditentukan secara tekstual—tetapi tetap dinilai dan diarahkan oleh etika dan kerangka normatif Islam yang hidup dalam diskursus fiqh dan filsafat politik (Hasibuan, 2023; Kusmanto & Warjio, 2019).

3.4 Negosiasi dalam Tradisi Politik Islam dan Resolusi Konflik: Bukti Historis dan Analitis

Sumber sejarah-peradaban Islam yang tersedia menegaskan bahwa praktik penyelesaian sengketa non-litigasi (ADR) mencakup mediasi, negosiasi, dan arbitrase, serta bahwa praktik tersebut telah digunakan dalam sejarah Islam klasik (Adibah & Jatiningsih, 2021). Secara spesifik, negosiasi disebut dipraktikkan pada peristiwa awal Perjanjian Hudaibiyah, ketika kaum Quraisy dan kaum Muslimin mengutus perwakilan untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi sebagai solusi atas sengketa (Adibah & Jatiningsih, 2021). Di sini, negosiasi tampil sebagai mekanisme politik dan sosial untuk meredakan konflik dan membangun kesepakatan (Adibah & Jatiningsih, 2021).

Dalam kerangka resolusi konflik, kajian lain menegaskan bahwa konflik—terutama dalam wilayah low politics—cenderung memungkinkan pola penyelesaian non-zero-sum game yang membuka ruang tawar-menawar dan kemudian menghasilkan formula kompromi sebagai resolusi. Argumen ini relevan untuk "ilmu politik Islam" karena tulisan tersebut menekankan pentingnya menggali struktur nilai Islam yang apresiatif terhadap kedamaian dan penyelesaian konflik, serta memandang bahwa sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad memberi pelajaran mengenai cara menyelesaikan konflik pada berbagai level. Dengan demikian, negosiasi dapat dipahami sebagai salah satu instrumen resolusi konflik yang kompatibel dengan horizon nilai damai atau kompromi—setidaknya pada jenis konflik tertentu—sebagaimana dianalisis dalam rujukan tersebut (Adibah & Jatiningsih, 2021).

3.5 Negosiasi dalam Politik Islam Kontemporer: Kekuasaan, Identitas, dan Agenda Syariah

3.5.1 Negosiasi sebagai Daya Tawar dan Instrumen Politik Identitas

Kajian identitas Aceh menunjukkan bahwa isu syariah dapat menjadi daya tawar dalam relasi politik Aceh–pemerintah pusat; bahkan dicatat bahwa ketika Aceh bersedia bergabung dengan Indonesia, syariah menjadi bahan utama dalam negosiasi. Dalam narasi identitas, relasi Aceh dengan Indonesia juga dipahami sebagai hasil tawar-menawar antara identitas lokal dan penerimaan terhadap narasi nasional. Klaim-klaim ini menunjukkan bahwa dalam realitas politik kontemporer, simbol atau agenda syariah dapat berfungsi sebagai "modal" dalam negosiasi politik—bukan semata doktrin normatif—dan efeknya dapat terkait dengan legitimasi serta rekonsiliasi politik (Butsainah et al., 2022).

Dalam ulasan mengenai konservatisme Islam di Indonesia, ditegaskan adanya motivasi ideologis para aktivis Islamis dan agensinya dalam proses tawar-menawar dan negosiasi dengan aktor-aktor politik nasional dan daerah untuk memastikan agenda Islamis—misalnya penerapan peraturan daerah bernuansa syariah—berjalan (Butsainah et al., 2022). Secara analitis, ini memperlihatkan negosiasi sebagai teknik politik untuk memajukan agenda normatif tertentu dalam sistem politik yang plural dan kompetitif (Butsainah et al., 2022; Nurhasanah & Lambung, 2018).

3.5.2 Negosiasi sebagai Praktik Komunikasi Politik dalam Perdamaian

Studi komunikasi politik GAM–RI pada perundingan Helsinki menyatakan negosiasi dibangun melalui enam tahap, yaitu: persiapan; kontak pertama; konfrontasi; konsiliasi; solusi; dan pascanegosiasi (Maulana, 2018). Studi yang sama juga mengungkap bahwa kedua pihak melakukan tawar-menawar terminologi—antara otonomi khusus dan self-government—prosesnya alot dan nyaris mencapai kebuntuan (deadlock) (Maulana, 2018). Di sini, negosiasi dipahami sekaligus sebagai proses komunikasi politik yang kompleks dan bertahap, serta sebagai mekanisme untuk memproduksi kesepakatan damai (Maulana, 2018).

3.5.3 Negosiasi sebagai Transaksi Politik dalam Kompetisi Elektoral dan Koalisi

Dalam studi tentang politisasi agama model PKS pada Pilpres 2009, disebutkan adanya safari politik PKS untuk menarik perhatian SBY atau Partai Demokrat, dan bahwa tawar-menawar atau transaksi ulang terjadi; bahkan disebut PKS meminta kompensasi politik berupa jatah kabinet tertentu. Ini menegaskan negosiasi sebagai praktik transaksional yang melekat dalam politik elektoral dan pembentukan pemerintahan koalisi (Makin, 2016).

Dalam kajian koalisi partai pada pilkada, konsep bargaining proposition dijelaskan sebagai situasi di mana proses tawar-menawar dalam tubuh koalisi relatif lebih mudah dan memudahkan proses negosiasi karena jumlah partai lebih sedikit, dan pemaparan serupa juga muncul dalam analisis koalisi pada Pilpres 2019 yang menekankan bahwa koalisi dengan jumlah partai paling sedikit diharapkan memudahkan negosiasi internal (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Walaupun kajian-kajian ini tidak spesifik "Islam", keduanya relevan untuk memahami negosiasi sebagai mekanisme umum pembentukan koalisi yang juga dapat melibatkan partai beraliran Islam (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

3.6 Prinsip Normatif dan Etika Negosiasi dalam Perspektif Politik Islam

3.6.1 Etika sebagai Basis Politik dan Implikasinya pada Negosiasi

Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam menegaskan bahwa baik genre fiqh maupun filsafat politik Islam menempatkan etika sebagai karakter dan dasar politik (Kusmanto & Warjio, 2019). Karena negosiasi adalah instrumen praktik politik—bagian dari proses kebijakan, resolusi konflik, atau transaksi kekuasaan—penekanan etika tersebut secara implisit menuntut agar negosiasi tidak dipahami semata sebagai "teknik menang", melainkan sebagai tindakan politik yang dinilai melalui norma dan kebajikan (Kusmanto & Warjio, 2019).

Dalam refleksi filsafat sosial-politik Ibnu Sina, politik dipahami sebagai cara membangun relasi sosial melalui komunikasi untuk menciptakan negara yang adil dan makmur, serta dinyatakan bahwa perumusan hukum yang adil adalah proses tawar-menawar dan memerlukan kesadaran serta partisipasi warga negara (Sutisna & Akbar, 2018). Kerangka ini memperkuat bahwa negosiasi—ketika diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan publik—dapat diposisikan sebagai bagian dari praktik politik yang sahih secara etis (Kusmanto & Warjio, 2019; Sutisna & Akbar, 2018).

3.6.2 Iktikad Baik dan Kesetaraan Posisi dalam Negosiasi

Dalam konteks muamalah (jual-beli), sebuah kajian menyatakan bahwa umumnya sebelum perjanjian para pihak mengawali dengan proses negosiasi, dan dengan negosiasi para pihak menemukan bentuk kesepakatan yang diinginkan; sekaligus ditekankan pentingnya asas iktikad baik dan posisi yang sejajar untuk mencapai keadilan dan keseimbangan (Vermonte, 2014). Walaupun fokusnya transaksi ekonomi, argumen tersebut relevan bagi negosiasi politik Islam sejauh ia menuntut kejujuran atau iktikad baik dan menghindari ketimpangan yang mencederai keadilan (Kusmanto & Warjio, 2019; Vermonte, 2014).

Selaras dengan itu, kajian strategi lobi dan negosiasi dalam legislasi menegaskan definisi negosiasi sebagai proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dan menyatakan bahwa negosiasi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki wewenang atau kuasa yang merata sehingga keputusan tidak dapat dipaksakan. Ini menyediakan kriteria normatif-prosedural bahwa negosiasi idealnya mengandaikan pengakuan timbal balik dan tidak semata paksaan sepihak (Nurhasanah & Lambung, 2018).

3.6.3 Orientasi Win-Win dan Preferensi pada Bargaining yang Tidak Destruktif

Dalam kajian strategi pengembangan produk bank syariah, diangkat gagasan bahwa ketika nilai-nilai etika—yang dirujuk dari Naqvi dan dipaparkan Syafaruddin Alwi—diintegrasikan ke dalam perilaku bisnis melalui negosiasi, strategi, dan taktik, hasil akhirnya secara konsekuen mengarah pada win-win, dan bargaining lebih cenderung bersifat soft (hubungan baik) daripada hard (keuntungan sendiri). Meskipun konteksnya ekonomi, klaim ini relevan bagi negosiasi politik Islam sebagai argumen normatif bahwa negosiasi yang baik tidak berorientasi merusak pihak lain, melainkan membangun kesepakatan yang dapat diterima bersama.

3.7 Batas dan Perdebatan: Ketika "Tidak Ada Tawar-Menawar" Dinyatakan sebagai Prinsip

Sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan bahwa dalam sebagian wacana politik Islam, terdapat klaim normatif bahwa beberapa agenda dianggap tidak boleh ditawar. Dalam studi tentang Qanun Syariah di Aceh, dikutip pandangan bahwa dalam penerapan syariat Islam "tidak ada tawar-menawar" karena syariat diyakini sempurna dan universal (Yunimar & Prawira, 2023). Dalam pendidikan politik Islam yang mengusung khilafah, ditegaskan bahwa pendirian khilafah adalah kewajiban yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar dan tanpa kompromi (Hariyanto & Sumarno, 2021), dan argumen serupa juga muncul dalam kajian tentang MHTI atau HTI yang menegaskan kewajiban menegakkan khilafah sebagai keharusan tanpa tawar-menawar dan tanpa kompromi (Pribadi, 2021). Dalam tipologi respons Muslim terhadap HAM, kelompok konservatif dipaparkan meyakini ajaran Islam sebagai teks klasik yang berlaku sepanjang zaman dan "tidak ada tawar-menawar" (Sutanto, 2017).

Perbedaan ini penting dicatat sebagai nuansa internal: sebagian rujukan menekankan ruang ijtihad politik sehingga negosiasi mungkin diperlukan, sementara rujukan lain menegaskan non-negotiability pada agenda tertentu yang dipahami sebagai kewajiban normatif (Sutanto, 2017; Yunimar & Prawira, 2023). Dengan demikian, "negosiasi menurut ilmu politik Islam" dalam bahan yang tersedia tidak bersifat tunggal: ia bergerak di antara (i) logika ijtihad-politik yang membuka ruang kompromi, dan (ii) logika kewajiban normatif tertentu yang menutup ruang tawar-menawar (Sutanto, 2017; Yunimar & Prawira, 2023).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, negosiasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai konstruk yang bersifat multidimensi dan tidak tunggal. Pertama, negosiasi merupakan proses komunikasi langsung dan strategis berupa tawar-menawar antarpihak untuk mencapai kesepakatan (Adibah & Jatiningsih, 2021; Pritasari & Kusumasari, 2019; Widiasari & Mahadewi, 2022). Kedua, ia merupakan mekanisme politik yang bekerja dalam arena kebijakan dan konflik—sebagai bentuk bargaining dalam formulasi kebijakan, atau sebagai jalan menuju kompromi dalam konflik non-zero-sum (Nurhasanah & Lambung, 2018). Ketiga, negosiasi merupakan praktik yang dinilai dan diarahkan oleh etika politik Islam, karena diskursus politik Islam—baik fiqh maupun filsafat—menekankan etika sebagai basis politik; negosiasi pun dipahami sebagai bagian dari proses membentuk keadilan dalam perumusan hukum (Kusmanto & Warjio, 2019; Sutisna & Akbar, 2018). Keempat, negosiasi merupakan instrumen daya tawar dalam politik kontemporer, termasuk dalam negosiasi identitas (Aceh–Indonesia), negosiasi agenda Islamis dengan aktor politik, serta transaksi politik elektoral dan koalisi (Butsainah et al., 2022; Mukhlisin & Suhendri, 2018). Kelima, negosiasi bersifat diperdebatkan batasnya, karena sebagian wacana menolak tawar-menawar untuk agenda yang dipahami sebagai kewajiban normatif—syariah dan khilafah—(Sutanto, 2017; Yunimar & Prawira, 2023), sementara sebagian lain memandang politik sebagai wilayah ijtihad manusia yang membuka ruang pilihan dan adaptasi (Hasibuan, 2023).

Rumusan ini tetap berada dalam batas bukti dari sumber yang disediakan: negosiasi dipahami sebagai tawar-menawar menuju kesepakatan (Adibah & Jatiningsih, 2021; Pritasari & Kusumasari, 2019), beroperasi sebagai mekanisme politik (Nurhasanah & Lambung, 2018; Yunimar, 2019), dan dalam kerangka politik Islam ia berkelindan dengan etika, ijtihad, serta perdebatan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dinegosiasikan (Kusmanto & Warjio, 2019; Sutanto, 2017; Yunimar & Prawira, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adibah, N., & Jatiningsih, O. (2021). Penguatan bargaining power kader perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 10(3), 743–757. https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p743-757

Butsainah, B., Saadah, I. I., Nur, N. L., Azzahra, S., Putri, S. R., & Fajrussalam, H. (2022). Pendidikan politik Islam kepada kaula muda sebagai upaya untuk membentuk kesadaran terhadap agama Islam. Ar-Rasyid Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(2). https://doi.org/10.30596/arrasyid.v2i2.10352

Hariyanto, B., & Sumarno, E. (2021). Penerapan azas iktikad baik dalam proses jual beli ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 39–52. https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.403

Hasibuan, S. (2023). Perdebatan penerapan syariat Islam sebagai gerakan politisasi dakwah: Studi kasus Qanun Syariah di Aceh. Hijaz Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2(2), 45–50. https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.821

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia–Malaysia. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 183. https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2415

Makin, A. (2016). Identitas Keacehan dalam isu-isu syariatisasi, kristenisasi, aliran sesat dan hegemoni Barat. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 113. https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.1-22

Maulana, R. (2018). Komunikasi politik GAM-RI pada perundingan Helsinki. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 2(3), 369. https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.1096

Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Strategi pengembangan produk bank syariah di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 60–70. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.51

Nurhasanah, N., & Lambung, N. A. (2018). Analisis hubungan DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya pada penyusunan dan penetapan peraturan tentang APBD. Pencerah Publik, 5(1), 1–9. https://doi.org/10.33084/pencerah.v5i1.1003

Pribadi, Y. (2021). Kebangkitan konservatisme Islam: Politik identitas dan potret demokrasi di Indonesia. Studia Islamika, 28(2), 457–471. https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.22204

Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi aktor dalam mempengaruhi formulasi kebijakan lingkungan: Studi kasus kebijakan relokasi tambak udang di Yogyakarta. Jurnal Borneo Administrator, 15(2), 179–198. https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427

Sutanto, M. H. (2017). Kegagalan partai politik Islam: Kegagalan agenda setting? Dialog, 34(2), 12–25. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.155

Sutisna, A., & Akbar, I. (2018). Dampak elektoral kasus dugaan penistaan agama terhadap preferensi politik warga Banten pada Pilgub 2017. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 161. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.732

Vermonte, P. J. (2014). Political engineering for women in Indonesian governance. Jurnal Perempuan, 19(4), 257–264. https://doi.org/10.34309/jp.v19i4.61

Widiasari, N. K. A., & Mahadewi, K. J. (2022). Kedudukan advokat sebagai negosiator sengketa non-litigasi. Jurnal Warta Desa (JWD), 4(2), 125–129. https://doi.org/10.29303/jwd.v4i2.191

Yunimar, Y. (2019). Perbandingan ekonomi adat Minangkabau dengan ekonomi Islam. Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 3(1), 35. https://doi.org/10.31958/imara.v3i1.1473

Yunimar, Y., & Prawira, A. (2023). Rekonsiliasi ekonomi adat Minangkabau dengan ekonomi syariah dalam menyelamatkan moralitas perempuan Minang. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 9(1). https://doi.org/10.31869/me.v9i1.4267