02171 - Mosi Tidak Percaya: Mekanisme Parlemen dalam Perspektif Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara Islam

Vote of No Confidence: Parliamentary Mechanism in the Perspective of Political Science and Islamic Constitutional Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep mosi tidak percaya sebagai mekanisme parlemen untuk menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan memaksanya mundur. Melalui pendekatan komparatif, artikel ini menelaah bagaimana mosi tidak percaya bekerja dalam sistem parlementer, keterbatasannya dalam sistem presidensial, relevansinya dalam konteks historis Indonesia, serta padanannya dalam perspektif ilmu politik Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa mosi tidak percaya merupakan instrumen politik yang efektif dalam sistem parlementer karena kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan bergantung pada dukungan mayoritas. Sebaliknya, dalam sistem presidensial seperti Indonesia pasca-amandemen, mekanisme ini tidak berlaku karena presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui impeachment. Dalam perspektif ilmu politik Islam, tidak ditemukan padanan langsung berupa mosi tidak percaya yang secara otomatis dan mengikat memaksa kepala pemerintahan mundur; yang ada ialah lembaga representatif seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd dan Majelis Umat yang fungsinya dibatasi oleh syariah serta tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan parlemen modern.

Kata Kunci: mosi tidak percaya, sistem parlementer, presidensialisme, ilmu politik Islam, ahl al-ḥall wa al-'aqd

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of a vote of no confidence as a parliamentary mechanism to express distrust toward the government and compel its resignation. Through a comparative approach, this article analyzes how the vote of no confidence operates within parliamentary systems, its limitations in presidential systems, its relevance in the historical context of Indonesia, and its counterpart in the perspective of Islamic political science. The study reveals that the vote of no confidence is an effective political instrument in parliamentary systems because the cabinet is accountable to parliament and depends on majority support. Conversely, in a presidential system such as post-amendment Indonesia, this mechanism does not apply since the president is not accountable to parliament, and the removal of the president can only be carried out through impeachment. From the perspective of Islamic political science, no direct equivalent of a vote of no confidence that automatically and bindingly compels a head of government to resign is found; what exists are representative institutions such as ahl al-ḥall wa al-'aqd and the People's Assembly (Majelis Umat), whose functions are constrained by sharia and do not possess binding authority equivalent to that of a modern parliament.

Keywords: vote of no confidence, parliamentary system, presidentialism, Islamic political science, ahl al-ḥall wa al-'aqd

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam khazanah ilmu politik dan hukum tata negara, mosi tidak percaya (vote of no confidence/censure) merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam sistem pemerintahan parlementer. Mekanisme ini memungkinkan parlemen untuk secara formal menyatakan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa tidak lagi mendapat kepercayaan mayoritas, sehingga kabinet dapat dipaksa untuk mundur. Keberadaan instrumen ini mencerminkan prinsip inti parlementarisme, yaitu bahwa pemerintah hanya dapat bertahan selama ia memperoleh dukungan mayoritas dari parlemen.

Kajian mengenai mosi tidak percaya menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada dinamika sistem pemerintahan yang beragam, baik dalam konteks perbandingan sistem parlementer versus presidensial maupun dalam perspektif normatif hukum tata negara Islam. Di Indonesia sendiri, pengalaman historis sistem parlementer pada dekade 1950-an memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mosi tidak percaya dapat menentukan stabilitas atau instabilitas pemerintahan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep mosi tidak percaya dari berbagai perspektif: (1) pengertian dan dasar teoritisnya dalam ilmu politik; (2) mekanisme prosedural dan akibat konstitusionalnya; (3) ilustrasi historis dalam konteks Indonesia; (4) keterbatasannya dalam sistem presidensial Indonesia kontemporer; serta (5) padanannya dalam perspektif ilmu politik Islam berdasarkan sumber-sumber yang tersedia.

________________________________________

2. Pengertian Mosi Tidak Percaya dalam Ilmu Politik (Parlementarisme)

Dalam teori sistem pemerintahan parlementer, pemerintah (kabinet) memperoleh dan mempertahankan legitimasi politiknya karena "kepercayaan" parlemen, sehingga kabinet dapat dipaksa berhenti apabila parlemen menyatakan mosi tidak percaya (vote of no confidence/censure) (Chaesar, 2020; Mawardi, 2008; Winengan, 2017). Literatur ketatanegaraan Indonesia yang membahas perbandingan presidensial–parlementer menekankan bahwa mosi tidak percaya merupakan sanksi politik yang dapat dijatuhkan parlemen kepada kabinet bukan semata karena pelanggaran hukum, melainkan karena alasan politik, yakni kinerja maupun kebijakan (Fauzi, 2021; Mawardi, 2008; Winengan, 2017).

Ciri institusional yang membuat mosi tidak percaya "bekerja" adalah bahwa kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan hanya dapat bertahan jika didukung mayoritas; konsekuensinya, parlemen dapat menjatuhkan kabinet sewaktu-waktu melalui mosi tidak percaya (Chaesar, 2020; Fathurrahman et al., 2018; Winengan, 2017). Karena itu, sistem parlementer sering dipandang "fleksibel" dalam menyelesaikan konflik eksekutif–legislatif, sebab konflik dapat diakhiri dengan pergantian kabinet. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial yang masa jabatan eksekutifnya bersifat "tetap" (Budiman, 2017; Winengan, 2017).

________________________________________

3. Mekanisme Parlemen Menyatakan Ketidakpercayaan dan Memaksa Pemerintah Mundur

3.1 Relasi Dasar: Kabinet Bertahan karena Dukungan Parlemen

Dalam sistem parlementer, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan kedudukan kabinet bergantung pada kepercayaan atau dukungan mayoritas (Fathurrahman et al., 2018; Sari, 2021; Winengan, 2017). Oleh karena itu, ketika mayoritas parlemen tidak lagi mendukung kabinet, parlemen dapat mengekspresikannya melalui mosi tidak percaya yang berakibat kabinet jatuh atau berhenti (Fauzi, 2021; Winengan, 2017; Wuisang & Abiyoso, 2022).

3.2 Tahap Prosedural: dari Kritik Politik Menuju Keputusan Politik

Sumber-sumber tentang fungsi pengawasan parlemen menjelaskan bahwa instrumen pengawasan seperti interpelasi dalam beberapa negara dapat menjadi "batu loncatan" menuju mosi tidak percaya ketika terjadi perselisihan kebijakan antara legislatif dan eksekutif (Mulyani, 2023). Namun, kajian tentang hak angket dan pengawasan juga menegaskan bahwa mosi tidak percaya tidak selalu harus berasal dari interpelasi, karena praktiknya bervariasi (Kuswanto, 2022). Dengan demikian, secara mekanistis mosi tidak percaya adalah puncak eskalasi pengawasan politik, mulai dari pertanyaan atau penyelidikan hingga keputusan bahwa pemerintah tidak lagi dipercaya (Kuswanto, 2022; Mulyani, 2023).

3.3 Akibat Konstitusional: Kabinet Mundur atau Rekonfigurasi Politik

Literatur sistem parlementer yang digunakan dalam studi ketatanegaraan Indonesia menggambarkan konsekuensi utama mosi tidak percaya, yaitu pemerintah (kabinet) dapat diganti (Fauzi, 2021; Winengan, 2017; Wuisang & Abiyoso, 2022). Dalam konteks praktik parlementer Indonesia masa awal kemerdekaan, dijelaskan pula bahwa ketika kabinet jatuh, kepala negara—misalnya Presiden dalam peran seremonial—menunjuk formatur untuk membentuk kabinet baru (Fauzi, 2021; Sari, 2021). Sejalan dengan teori parlementer yang dikutip dalam diskursus demokrasi dan perbandingan sistem, terdapat pula mekanisme penyeimbang: dalam konflik dengan parlemen, perdana menteri dapat menyarankan pembubaran parlemen dan pemilu baru untuk memulihkan dukungan representatif (Fathurrahman et al., 2018; Taufik, 2021).

3.4 Variasi Desain: Constructive Vote of No Confidence

Salah satu variasi yang dicatat dalam kajian transisi kekuasaan di Indonesia adalah model constructive vote of no confidence, yakni pemungutan suara tidak percaya yang mensyaratkan adanya nominasi alternatif kepala pemerintahan (Andryan, 2020). Variasi ini menunjukkan bahwa mosi tidak percaya tidak selalu hanya merupakan negasi terhadap kabinet; dalam beberapa desain institusional, mosi tidak percaya sekaligus memuat solusi pemerintah pengganti (Andryan, 2020).

________________________________________

4. Ilustrasi Historis Indonesia: Mosi Tidak Percaya dalam Demokrasi Parlementer 1950-an

Kajian tentang demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia menegaskan bahwa pada periode tersebut parlemen relatif mudah mengeluarkan mosi tidak percaya sehingga kabinet sering jatuh dan Presiden Soekarno—dalam konfigurasi parlementer—lebih berperan menunjuk formatur untuk kabinet-kabinet baru (Aritonang, 2012; Fauzi, 2021). Literatur lain yang membahas dampak parlementarisme juga menyatakan bahwa pada era parlementer Indonesia kabinet "jatuh bangun" akibat mosi tidak percaya (Achsoni, 2020; Budiman, 2017; Wuisang & Abiyoso, 2022).

Beberapa studi historis memberikan detail konkret mengenai dinamika mosi pada awal 1950-an. Dalam perdebatan parlemen terkait urusan pertahanan dan militer, muncul beberapa usul mosi, termasuk mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan (Manan, 2017). Studi lain tentang Peristiwa 17 Oktober 1952 mencatat bahwa dalam konteks ketegangan sipil–militer dan perdebatan kebijakan pertahanan, parlemen menerima usul mosi Manai Sophian melalui pemungutan suara yang diberitakan sebagai "diterima dengan suara 91 lawan 54" (Zaini & Maturidi, 2021). Sumber lain juga menguraikan pluralitas usul mosi dalam periode yang sama (Manan, 2017; Zaini & Maturidi, 2021). Rangkaian peristiwa ini menegaskan bagaimana mosi, termasuk mosi tidak percaya, menjadi instrumen politik parlementer dalam mengendalikan kabinet atau menteri pada masa itu (Manan, 2017; Zaini & Maturidi, 2021).

________________________________________

5. Batasan dalam Presidensialisme: Mengapa Mosi Tidak Percaya Tidak Menjatuhkan Presiden

Dalam sistem presidensial, literatur ketatanegaraan menekankan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga tidak dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya, dan masa jabatannya bersifat tetap atau fixed (Ismail & Hartana, 2024; Ridwan, 2022). Konsekuensi institusionalnya adalah bahwa presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan; presiden juga tidak dapat membubarkan DPR, dan sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan presiden dengan mekanisme mosi sebagaimana dalam sistem parlementer (Achsoni, 2020; Taufiqurrohman, 2020). Dalam konteks Indonesia pasca-amandemen, penegasan konstitusional bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR juga dibaca sebagai indikator penguatan presidensialisme (Achsoni, 2020; Taufiqurrohman, 2020).

Karena itu, sumber-sumber hukum tata negara Indonesia menjelaskan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam UUD pasca-perubahan bukan melalui mosi tidak percaya, melainkan melalui mekanisme impeachment dengan alasan pelanggaran hukum atau ketentuan konstitusional tertentu (Pakazeni & Nabilla, 2020; Ridwan, 2022). Literatur juga menegaskan bahwa presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik, melainkan hanya melalui prosedur impeachment sebagaimana diatur dalam konstitusi (Pakazeni & Nabilla, 2020; Ridwan, 2022). Dengan kata lain, dalam presidensialisme, "ketidakpercayaan politik" parlemen terhadap presiden tidak otomatis berubah menjadi perintah mundur; ia dibatasi oleh desain pertanggungjawaban hukum-konstitusional berupa impeachment (Pakazeni & Nabilla, 2020; Ridwan, 2022).

________________________________________

6. Mosi Tidak Percaya Menurut Ilmu Politik Islam: Padanan, Otoritas, dan Batasnya

6.1 Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd sebagai Institusi Representatif–Selektif

Sumber yang membahas pemilu dan sistem representasi dalam perspektif Islam menyatakan bahwa mekanisme seleksi dalam pemerintahan Islam dapat diidentifikasi melalui konsep ahl al-ḥall wa al-'aqd, termasuk melalui kepercayaan dan bai'at, serta bentuk pemilihan berkala atau seleksi dalam masyarakat (Hantoro, 2017). Dalam uraian yang sama, ahl al-ḥall wa al-'aqd dijelaskan sebagai "dewan" yang berfungsi dalam penentuan pemilihan atau pengangkatan khalifah dan menjadi badan konsultasi pemerintahan (Hantoro, 2017). Hal ini memberi dasar bahwa dalam sebagian konsepsi politik Islam, terdapat lembaga representatif tertentu yang dapat menjadi kanal legitimasi dan konsultasi, meskipun sumber yang tersedia tidak menyebut adanya mekanisme mosi tidak percaya dalam arti parlementer modern (Hantoro, 2017).

Kajian lain tentang pemikiran politik Islam dalam konteks Sunni juga menyatakan bahwa inisiasi atau pengangkatan khalifah mensyaratkan proses melalui ahlul halli wal aqdi (Mone, 2021). Namun, sumber yang sama menegaskan karakter Sunni yang cenderung status quo dan memandang legitimasi pemerintahan terkait dengan "kekuasaan," serta menilai rakyat dilarang memberontak terhadap pemimpin meskipun kepemimpinannya "kejam" (Mone, 2021). Konsekuensinya, jika mosi tidak percaya dipahami sebagai justifikasi untuk menjatuhkan penguasa hanya karena alasan politik, maka sumber ini menunjukkan adanya ketegangan normatif: delegitimasi atau penjatuhan penguasa melalui mobilisasi politik tidak selaras dengan penekanan Sunni yang melarang pemberontakan, setidaknya sebagaimana diringkas oleh studi tersebut (Mone, 2021).

6.2 Majelis Umat (Abdul Qadim Zallum): Kontrol Ada, tetapi Suara Mayoritas Tidak Mengikat Khalifah

Dalam studi tentang pemikiran Abdul Qadim Zallum, Majelis Umat dipaparkan sebagai lembaga yang merepresentasikan umat atau rakyat dalam kerangka negara Islam, namun dengan batasan tegas: hukum adalah milik Tuhan sehingga otoritas legislasi manusia dibatasi, dan keputusan mayoritas Majelis Umat tidak mengikat khalifah (Daheliah, 2022). Studi itu juga menyatakan bahwa kewenangan Majelis Umat "sangat dibatasi" oleh khalifah dan syariah (Daheliah, 2022). Jika mosi tidak percaya dimaknai sebagai keputusan mayoritas parlemen yang secara mengikat memaksa pemerintah mundur sebagaimana pada parlementarisme, maka model Majelis Umat dalam pemikiran Zallum—berdasarkan paparan sumber ini—tidak menyediakan padanan yang setara, karena "suara mayoritas" tidak otomatis menjadi keputusan mengikat bagi kepala pemerintahan (Daheliah, 2022).

Di sisi lain, studi yang sama juga menyebut persamaan fungsional tingkat tinggi, yaitu bahwa baik Majelis Umat maupun DPR dipahami sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah (Daheliah, 2022). Namun, perbedaan mencolok tetap terdapat pada derajat keterikatan kepala pemerintahan pada lembaga representatif tersebut (Daheliah, 2022), yang secara langsung memengaruhi apakah sebuah "pernyataan tidak percaya" dapat "memaksa mundur."

6.3 Memorandum terhadap Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam: Delegitimasi Harus Berbasis Bukti "Penyimpangan Agama"

Kajian tentang memorandum DPR pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bagaimana praktik politik parlementer—penggunaan memorandum sebagai peringatan atau alat tekanan—muncul dalam konteks Indonesia yang secara formal presidensial, sehingga tampak "bergeser" ke nuansa parlementer (Rishan, 2020). Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara Islam yang dipakai dalam studi tersebut, memorandum dinilai tidak sah karena syarat "peringatan" atau redressal terhadap pemimpin harus didahului bukti penyimpangan dari agama (Rishan, 2020). Implikasinya, dalam kerangka yang dipakai studi itu, sanksi politik yang menyerupai "ketidakpercayaan" tidak cukup hanya berbasis konflik kebijakan atau preferensi politik; ia mensyaratkan basis normatif berupa pembuktian penyimpangan agama (Rishan, 2020). Hal ini berbeda secara prinsip dari mosi tidak percaya dalam parlementarisme yang dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik (Fauzi, 2021; Mawardi, 2008; Winengan, 2017).

6.4 Maslahah dan Perbandingan dengan Ahlul Halli wal 'Aqdi: Otoritas Islam Tidak Identik dengan Desain Parlemen Modern

Kajian maslahah tentang bikameralisme Indonesia membandingkan fungsi DPD dengan konsep ahlul halli wal 'aqdi dan menyimpulkan bahwa keduanya "sangat berbeda," serta menekankan bahwa kewenangan ahl al-ḥall wa al-'aqd dalam tradisi Islam dipandang lebih jelas dibandingkan kewenangan DPD yang dinilai tidak komprehensif dalam praktik legislasi (Mufidah & Syarofi, 2024). Walaupun fokusnya pada persoalan legislasi, kajian ini memperkuat tesis bahwa lembaga dalam tata negara Islam tidak dapat langsung disamakan dengan parlemen modern, sehingga meminjam perangkat parlementer seperti mosi tidak percaya memerlukan kehati-hatian konseptual (Mufidah & Syarofi, 2024).

________________________________________

7. Pembahasan: Sintesis Komparatif

Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, mosi tidak percaya sebagai mekanisme parlementer modern adalah instrumen yang bekerja dalam desain pertanggungjawaban politik kabinet kepada parlemen, dan dapat menjatuhkan kabinet karena alasan politik (Fathurrahman et al., 2018; Mawardi, 2008; Wuisang & Abiyoso, 2022). Sementara itu, dalam spektrum pemikiran politik Islam yang muncul dalam sumber-sumber tersebut, terdapat lembaga representatif seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd dan Majelis Umat yang berperan dalam seleksi, pengangkatan, atau kontrol, tetapi derajat keterikatan penguasa pada keputusan mayoritas lembaga tidak digambarkan setara dengan parlemen dalam sistem parlementer. Bahkan, dalam pemikiran Zallum, suara mayoritas Majelis Umat tidak mengikat khalifah (Daheliah, 2022), dan dalam telaah memorandum pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, tindakan "peringatan" terhadap pemimpin mensyaratkan pembuktian penyimpangan agama (Rishan, 2020). Ditambah lagi, ringkasan pemikiran Sunni dalam salah satu studi menekankan larangan pemberontakan terhadap penguasa meskipun kejam, yang secara normatif membatasi gagasan penjatuhan penguasa berbasis ketidakpercayaan politik semata (Mone, 2021).

Dengan demikian, sumber yang tersedia tidak menetapkan adanya padanan langsung berupa mosi tidak percaya yang secara otomatis dan mengikat memaksa kepala pemerintahan mundur sebagaimana mekanisme parlementer modern. Yang tampak dalam sumber justru: (i) adanya lembaga representatif (ahl al-ḥall wa al-'aqd atau Majelis Umat) (Daheliah, 2022; Hantoro, 2017); (ii) pembatasan otoritasnya oleh syariah dan atau ketidakmengikatan keputusan mayoritas pada khalifah dalam sebagian pemikiran (Daheliah, 2022; Mufidah & Syarofi, 2024); (iii) syarat legitimatif untuk "menegur" atau "menjatuhkan" pemimpin yang ditekankan harus berbasis penyimpangan agama dalam perspektif tertentu (Rishan, 2020); serta (iv) penekanan status quo dan larangan pemberontakan dalam ringkasan pemikiran Sunni (Mone, 2021).

Akan tetapi, sumber-sumber ini juga menunjukkan adanya ruang konseptual tentang kontrol terhadap pemerintah dalam kerangka Islam, misalnya Majelis Umat sebagai kontrol terhadap khalifah, dan ahl al-ḥall wa al-'aqd dalam pengangkatan atau pemilihan (Daheliah, 2022; Hantoro, 2017). Ruang kontrol inilah yang sering menjadi titik awal pembahasan bagaimana mekanisme akuntabilitas politik Islam dapat dibandingkan dengan instrumen parlemen modern. Namun, detail "mekanisme mosi tidak percaya" yang setara dengan parlementarisme tidak dirumuskan secara eksplisit dalam referensi yang dikaji (Hantoro, 2017; Mufidah & Syarofi, 2024).

________________________________________

8. Penutup

Mosi tidak percaya merupakan instrumen esensial dalam sistem pemerintahan parlementer yang memungkinkan parlemen menjatuhkan kabinet semata-mata atas dasar pertimbangan politik. Mekanisme ini mencerminkan prinsip dasar parlementarisme bahwa pemerintah harus senantiasa mempertahankan kepercayaan mayoritas parlemen untuk dapat bertahan. Dalam konteks historis Indonesia, penggunaan mosi tidak percaya pada era parlementer 1950-an menjadi bukti nyata efektivitas sekaligus kerawanan instrumen ini bagi stabilitas pemerintahan.

Dalam sistem presidensial Indonesia kontemporer, mosi tidak percaya tidak memiliki tempat sebagai mekanisme penjatuhan presiden karena desain konstitusional mengharuskan pertanggungjawaban hukum melalui impeachment, bukan pertanggungjawaban politik kepada parlemen. Sementara itu, dalam perspektif ilmu politik Islam, lembaga-lembaga representatif yang ada seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd dan Majelis Umat memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah, tetapi dengan batasan-batasan yang menjadikannya tidak setara dengan mekanisme mosi tidak percaya parlementer modern. Perbedaan mendasar ini terletak pada derajat keterikatan penguasa terhadap keputusan lembaga representatif serta syarat-syarat legitimatif untuk dapat menjatuhkan atau menegur pemimpin.

Kajian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian konseptual dalam melakukan perbandingan lintas sistem politik dan lintas tradisi normatif, khususnya ketika mencoba menerapkan atau mengadaptasi instrumen dari satu sistem ke sistem yang lain.

________________________________________

Daftar Pustaka

Achsoni, R. (2020). Menggagas titik ekuilibrium sistem pemilihan dengan sistem pemerintahan. De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1(2), 116. https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.1934

Andryan, A. (2020). Harmonisasi pemerintah pusat dengan daerah sebagai efektifitas sistem pemerintahan. https://doi.org/10.31219/osf.io/nct84

Aritonang, D. M. (2012). Penerapan sistem presidensil di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 391. https://doi.org/10.22146/jmh.16226

Budiman, M. (2017). Kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensil. Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum, 20(1), 29–47. https://doi.org/10.33096/aijih.v19i1.5

Chaesar, R. (2020). Tugas hukum tata negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/k2a9r

Daheliah. (2022). Format-format pemerintahan. https://doi.org/10.31219/osf.io/pzadw

Fathurrahman, E., Sugiri, A., & Pribadi, Y. (2018). Jenderal AH. Nasution dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Tsaqofah, 16(2), 244. https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v16i2.3159

Fauzi, D. N. I. (2021). Demokrasi liberal. https://doi.org/10.31219/osf.io/g98qb

Hantoro, N. M. (2017). Urgensi pembentukan undang-undang hak angket DPR RI. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 8(2), 177–194. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1052

Ismail, I., & Hartana. (2024). Pelaksanaan pemilihan presiden yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10(2), 257–270. https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371

Kuswanto, K. (2022). Transisi kekuasaan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati: Sebuah cara pandang berbeda. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2). https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p127-142

Manan, F. (2017). Relasi eksekutif–legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(2). https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198

Mawardi, M. A. (2008). Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan RI. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(1), 60–80. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art3

Mone, A. (2021). Demokrasi dan sistem pemerintahan. https://doi.org/10.31219/osf.io/fg9vw

Mufidah, A., & Syarofi, A. (2024). Hubungan antara demokrasi partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia. The Republic: Journal of Constitutional Law, 2(1), 35–51. https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868

Mulyani, H. S. (2023). Implementation of ideal democracy in the general election system in 2024 in Indonesia. Jurnal Hukum Sehasen, 9(2). https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4901

Pakazeni, I., & Nabilla, C. (2020). Analisis sistem pemerintahan di Indonesia pada demokrasi di era SBY dan Jokowi. Thejournalish: Social and Government, 1(3), 100–109. https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.24

Ridwan, R. (2022). Kebijakan publik dalam pusaran partai politik. Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies, 3(1), 69–82. https://doi.org/10.33822/jpds.v3i1.6181

Rishan, I. (2020). Risiko koalisi gemuk dalam sistem presidensial di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1

Sari, P. D. (2021). Dinamika demokrasi yang pernah dianut di negara Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/3esbr

Taufik, M. (2021). Dinamika dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di Indonesia. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 127–141. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.10

Taufiqurrohman, M. M. (2020). Koalisi partai politik dan implikasinya terhadap sistem presidensial multipartai di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(1), 131. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p12

Winengan, W. (2017). Struktur kekuasaan eksekutif pada periodesasi sistem pemerintahan Indonesia: Tinjauan teori integrasi organisasi. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 1(1). https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i1.285

Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah pencarian presidensialisme yang efektif. Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 294–308. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812

Zaini, A. A., & Maturidi, M. (2021). Problematika demokrasi presidensil pasca perubahan Undang-Undang Dasar. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.35326/jsip.v2i1.1097