02165 - Media Politik: Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik Dan Proses Politik Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Abstract

This article examines the role of mass media in shaping public opinion and political processes from the perspective of Islamic political science. Using a literature review approach, this study synthesizes various studies on the relationship between media, public opinion, and politics in the Indonesian context. The findings show that media operates through mechanisms of agenda setting, framing, and reverse agenda setting that influence political preferences and public behavior. In the digital era, social media has transformed into a virtual sphere that mobilizes political participation, but simultaneously creates risks of polarization, disinformation, buzzers, and computational propaganda. In the context of Islamic political discourse, the contestation of Islamic narratives in the media includes the campaign strategies of political parties, transnational movements such as HTI, and counter-narratives by moderate Islamic organizations. Islamic political science provides a normative framework that recognizes freedom of expression but limits it by maqashid al-syariah and the rights of others, and emphasizes the obligation of tabayyun (verification) to maintain the quality of public deliberation. This article concludes that political media is a strategic arena that can strengthen or undermine democratic deliberation, depending on the ethics, institutions, and dominant political communication practices.

Keywords: political media, public opinion, Islamic political science, social media, agenda setting, framing, polarization, disinformation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran media massa dalam membentuk opini publik dan proses politik dari perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, studi ini mensintesis berbagai penelitian tentang relasi media, opini publik, dan politik dalam konteks Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa media bekerja melalui mekanisme agenda setting, framing, dan reverse agenda setting yang memengaruhi preferensi politik dan perilaku publik. Dalam era digital, media sosial bertransformasi menjadi virtual sphere yang memobilisasi partisipasi politik, namun sekaligus menciptakan risiko polarisasi, disinformasi, buzzer, dan propaganda komputasional. Dalam konteks diskursus Islam-politik, kontestasi narasi keislaman di media mencakup strategi kampanye partai politik, gerakan transnasional seperti HTI, dan kontra-narasi oleh ormas Islam moderat. Ilmu politik Islam memberikan kerangka normatif yang mengakui kebebasan berpendapat namun membatasinya dengan maqashid al-syariah dan hak orang lain, serta menekankan kewajiban tabayyun (verifikasi) untuk menjaga kualitas deliberasi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa media politik merupakan arena strategis yang dapat memperkuat atau justru merusak deliberasi demokratis, bergantung pada etika, institusi, dan praktik komunikasi politik yang dominan.

Kata kunci: media politik, opini publik, ilmu politik Islam, media sosial, agenda setting, framing, polarisasi, disinformasi

________________________________________

1. Pendahuluan: "Media Politik" dalam Bingkai Ilmu Politik Islam

Dalam kajian politik kontemporer, media (cetak, elektronik, dan daring) dipahami sebagai institusi yang memberi informasi, mendidik publik, memberi komentar, serta menyampaikan sekaligus membentuk opini publik, sehingga menjadi faktor sentral dalam pembentukan opini publik pada masyarakat demokratis (Fitri & Haekal, 2021; Jannah et al., 2024). Relasi media–politik juga bersifat struktural karena komunikasi politik—yakni transmisi pesan dan informasi di dalam sistem politik—membutuhkan saluran yang memungkinkan arus pesan berlangsung dari aktor politik ke publik dan juga sebaliknya (Fitri & Haekal, 2021; Syah & Setia, 2021). Karena itu, media tidak hanya "mencerminkan" dinamika politik, tetapi ikut membentuknya melalui konstruksi realitas dan produksi wacana publik yang berpengaruh pada perilaku dan sikap politik masyarakat (Fitri & Haekal, 2021; Jannah et al., 2024).

Dalam perspektif ilmu politik Islam, perhatian pada media politik menjadi penting karena perbincangan nilai-nilai Islam dalam tata kelola publik dan demokrasi modern juga berlangsung dalam arena media (termasuk rubrik opini dan komentar publik), yang menunjukkan adanya strategi diskursif untuk mengonstruksi pemahaman tentang hubungan Islam dan demokrasi (Alfiansyah & Fajriyah, 2023; Maulany & Jelantik, 2023). Selain itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi—yang menjadi prasyarat deliberasi publik—diakui sebagai bagian dari hak asasi menurut Deklarasi Kairo, namun dibatasi agar tidak melanggar maqashid al-syariah dan hak orang lain; ini memberi horizon normatif bagi etika komunikasi dan media dalam kerangka Islam (Arianto et al., 2023).

Dengan demikian, "media politik" menurut ilmu politik Islam dapat diposisikan sebagai: (i) arena pembentukan opini publik yang memengaruhi proses politik dan kebijakan (Fitri & Haekal, 2021; Jannah et al., 2024); (ii) ruang artikulasi nilai dan identitas keislaman dalam demokrasi (Arianto et al., 2023; Maulany & Jelantik, 2023); dan (iii) medan kontestasi wacana (termasuk dakwah, kontra-narasi, dan propaganda) yang dapat memperkuat atau justru merusak kehidupan politik (Alfiansyah & Fajriyah, 2023; Irwansyah et al., 2021).

________________________________________

2. Landasan Konseptual: Ruang Publik, Demokrasi, dan Nilai-Nilai Islam

2.1 Ruang Publik (Public Sphere) dan Transformasinya ke Ranah Digital

Berbagai studi menegaskan bahwa ruang publik adalah wilayah kehidupan sosial tempat opini publik terbentuk, aksesnya terbuka bagi warga, dan komunikasi di dalamnya dapat memengaruhi institusi politik (Rozi & Firman, 2018; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019). Seiring perkembangan teknologi komunikasi, ruang publik bergeser dari bentuk konvensional (mis. media massa dan ruang diskusi luring) ke ruang publik baru berbasis internet, media online, dan media sosial (Alfiansyah & Fajriyah, 2023b; B. Arianto, 2020). Dalam demokrasi digital, internet dan media sosial mempercepat pertukaran informasi politik, sosialisasi politik, kampanye, dan protes politik; partisipasi politik pun tidak selalu harus hadir fisik dalam debat terbuka atau demonstrasi jalanan karena komunikasi dua arah dapat berlangsung di ruang digital (Endi & Ranubaya, 2024; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019).

Dalam konteks ini, media sosial kerap dipahami sebagai virtual sphere, yakni ruang pertemuan baru di mana publik berinteraksi dan membangun opini publik; ruang ini dapat memobilisasi opini dan membentuk jejaring dukungan/penolakan terhadap isu politik (Haromain, 2023; Wahyuni, 2018). Namun, sumber yang sama juga menyoroti problem etika dan budaya demokrasi: interaksi politik generasi muda di ruang virtual dapat diwarnai cyberbullying, ujaran kebencian, hoaks, dan pembunuhan karakter (B. Arianto, 2020b; Wahyuni, 2018), yang menandai ambivalensi media sosial sebagai ruang partisipasi sekaligus ruang risiko bagi kualitas deliberasi publik (Endi & Ranubaya, 2024; Wahyuni, 2018).

2.2 Islam dan Demokrasi: Negosiasi Nilai dalam Arena Media

Perdebatan kompatibilitas Islam dan demokrasi muncul kuat dalam wacana publik internasional dan dimediasi oleh media (mis. rubrik opini dan komentar publik), yang memperlihatkan negosiasi nilai demokratis dan nilai Islam (Alfiansyah & Fajriyah, 2023a; Maulany & Jelantik, 2023). Sebagian pemikir menilai Islam menolak kebebasan dan pluralisme, namun observasi lain menunjukkan dukungan positif terhadap pemerintahan demokratis serta koherensi nilai—seperti prinsip persamaan (al-musawah), kebebasan (al-huriyah), pertanggungjawaban publik (al-mas'uliyah), dan musyawarah (syura)—yang dinegosiasikan dalam pandangan modern (Maulany & Jelantik, 2023). Temuan analisis wacana juga menunjukkan adanya kecenderungan keberpihakan penulis opini pada aktor Muslim progresif yang mendukung pemerintahan demokratis modern, sehingga media opini dapat berfungsi sebagai sarana konstruksi keyakinan sosial tentang relasi Islam–demokrasi (Alfiansyah & Fajriyah, 2023a; Maulany & Jelantik, 2023).

Dari sisi normatif Islam terkait kebebasan berpendapat, kajian tentang Deklarasi Kairo menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan menyatakan pendapat karena berakal, tetapi kebebasan itu harus dibatasi agar tidak melanggar maqashid al-syariah dan hak asasi orang lain; ini relevan bagi etika media, produksi informasi publik, dan tanggung jawab sosial pers (I. D. Arianto et al., 2023). Dalam kerangka tersebut, diskursus tentang informasi publik menekankan pentingnya fakta yang bebas dari tendensi kepentingan perusahaan media maupun penguasa, serta perlunya fungsi pers sebagai ruang publik yang tidak mengeksploitasi isu sensitif yang dapat menyulut konflik sosial (I. D. Arianto et al., 2023).

________________________________________

3. Mekanisme Media Membentuk Opini Publik dalam Proses Politik

3.1 Agenda Setting, Framing, Priming, dan Spiral of Silence

Studi-studi komunikasi politik menunjukkan bahwa media dapat memengaruhi persepsi publik melalui agenda setting, yaitu menonjolkan isu tertentu sehingga dianggap penting oleh publik (Hakam & Budiman, 2022; Rofi'ah et al., 2021). Dalam konteks pemilu, pengelolaan isu politik oleh media terkait dengan cara media membingkai berita (framing) dan menetapkan agenda media sebagai bahan pertimbangan publik; media dapat "menggiring" opini publik dengan menonjolkan isu yang dipandang penting (Hakam & Budiman, 2022; Syahriyani et al., 2021). Studi framing atas isu "Presiden Tiga Periode" menunjukkan bahwa media berbeda dapat melakukan pembingkaian berbeda: satu media berupaya mempertahankan objektivitas namun memberi porsi lebih pada narasumber kontra, sementara media lain menggiring pembaca pada penolakan; ini menegaskan media tidak pasif dan netral, melainkan memilih aspek tertentu untuk ditonjolkan dan aspek lain diminimalkan (Syahriyani et al., 2021).

Selain framing, studi tentang opini publik di media sosial juga memanfaatkan konsep spiral of silence, yang menjelaskan bagaimana opini mayor dapat membuat opini minor cenderung bungkam, sebagaimana terlihat pada kasus foto hoaks di Instagram yang memunculkan kecenderungan kelompok minor menahan komentar di ruang publik (Sholeh, 2023). Sementara itu, kajian lain mengenai opini publik di Twitter menegaskan proses pembentukan opini melalui tahapan yang melibatkan konflik isu, kepemimpinan politik, interpretasi personal/pertimbangan sosial, dan kesediaan mengungkapkan opini di ruang publik (Setia & Rahman, 2021), yang memberi kerangka untuk memahami mengapa media sosial menjadi arena intensif perang opini pada isu politik.

3.2 Reverse Agenda Setting: Opini Publik Digital Memengaruhi Media Tradisional

Perubahan penting era digital adalah menguatnya reverse agenda setting, ketika percakapan dan opini publik di media sosial dapat memengaruhi agenda media tradisional (Rosdiana & Suryaningtyas, 2024). Studi analisis topik di Twitter terkait pencalonan Ganjar Pranowo menegaskan bahwa media sosial menjadi ruang publik penting dalam diskusi politik, berdampak pada pembentukan opini dan narasi politik, serta dapat memengaruhi agenda media tradisional (Rosdiana & Suryaningtyas, 2024). Sejalan dengan itu, studi objektivitas media siber juga berargumen bahwa penentuan berita tidak lagi dimonopoli elit politik, melainkan ada kontribusi warga melalui informasi yang dibagikan di media sosial (Wahyudi & Loilatu, 2023), sehingga interaksi media sosial–media arus utama menjadi semakin menentukan dinamika agenda politik.

________________________________________

4. Peran Media Massa dalam Proses Politik: Fungsi, Partisipasi, dan Kebijakan

4.1 Media sebagai Infrastruktur Komunikasi Politik dan Partisipasi

Media dipandang sebagai pelaku penting dalam politik karena tanpa media, komunikasi politik sulit berjalan dua arah antara komunikator politik dan masyarakat (Syah & Setia, 2021; Zain et al., 2024). Media massa (koran, televisi, radio) dan media digital menjadi saluran distribusi pesan politik yang membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku masyarakat; dalam era digital, media disebut sebagai sarana efektif pembentukan opini publik dan turut memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam politik (Fitri & Haekal, 2021; Insani et al., 2024). Pergeseran kebiasaan mencari informasi dari televisi dan media cetak ke media digital juga dipahami sebagai peluang bagi aktor politik untuk beralih ke komunikasi politik digital, karena pesan lebih mudah tersampaikan serta dapat menghemat waktu dan biaya dibanding pola konvensional (Asih & Rosit, 2018).

Dalam demokrasi digital, media sosial juga dipakai untuk mobilisasi dukungan, partisipasi publik, dan pengorganisasian aksi; tagar (hashtag) dan trending topic menjadi instrumen untuk memperkuat isu agar menjadi opini publik dan bahkan bertransformasi menjadi aksi nyata ("Determinisme Teknologi Dan Industri Buzzer: Pembusukan Komunikasi Politik Di Media Sosial," 2023; Muhtar, 2021). Studi protes digital menunjukkan bahwa tagar di trending topic dapat memperkuat isu menjadi opini publik meskipun berasal dari daerah, menegaskan fungsi media sosial sebagai saluran aspirasi dalam demokrasi digital ("Determinisme Teknologi Dan Industri Buzzer: Pembusukan Komunikasi Politik Di Media Sosial," 2023). Dengan demikian, media berperan bukan hanya sebagai kanal informasi, tetapi juga sebagai infrastruktur partisipasi politik (diskusi, protes, dukungan) ("Determinisme Teknologi Dan Industri Buzzer: Pembusukan Komunikasi Politik Di Media Sosial," 2023; Endi & Ranubaya, 2024; Insani et al., 2024).

4.2 Media dan Kebijakan Publik: Opini Publik sebagai Input Politik

Berbagai studi menggarisbawahi bahwa opini publik—yang terbentuk melalui proses komunikasi politik dan liputan media—memiliki peran penting dalam proses kebijakan; liputan terus-menerus dapat memengaruhi perilaku publik dan menjadi input bagi pengambilan keputusan (Insani et al., 2024; Zain et al., 2024). Studi tentang opini negatif terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa opini negatif dipengaruhi kurangnya pengetahuan publik tentang isi UU dan kurangnya sosialisasi pemerintah; strategi yang disarankan untuk membentuk opini positif adalah melibatkan kelompok masyarakat, mahasiswa, tokoh publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer sebagai komunikator sosialisasi (Zain et al., 2024). Ini menunjukkan hubungan praktis antara media, sosialisasi kebijakan, dan pembentukan opini publik yang berdampak pada respons politik (mis. demonstrasi) sebagai bagian komunikasi politik (Zain et al., 2024).

Hubungan opini publik–kebijakan juga tampak pada studi tentang wacana publik di media massa dan media sosial terhadap kebijakan daerah. Studi di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa diskursus publik di media dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan elit pada isu tertentu, meskipun dampaknya dapat bervariasi lintas kasus kebijakan (Romadlan et al., 2021). Dengan demikian, media menjadi ruang tempat opini publik terakumulasi menjadi diskursus yang berpotensi memengaruhi kebijakan, namun tidak selalu secara linear dan seragam (Romadlan et al., 2021; Zain et al., 2024).

4.3 Studi Kasus Aceh: Opini Publik tentang Syariat dan Insentif Ekonomi Media

Penelitian tentang tanggapan netizen atas berita eksekusi hukum cambuk di akun Facebook media massa menunjukkan bahwa publik membangun tema-tema dominan (termasuk nuansa negatif seperti usulan hukuman ekstrem dan defamasi), yang merefleksikan opini publik yang berkembang tentang syariat di Aceh (Irwansyah et al., 2021). Studi tersebut menyatakan opini publik negatif berpotensi membentuk konsensus dan memengaruhi kebijakan publik terkait syariat, tetapi sekaligus berpotensi mendehumanisasi pelanggar dan melenceng dari tujuan kebijakan syariat (Irwansyah et al., 2021). Pada saat yang sama, penelitian itu juga menggarisbawahi adanya keuntungan ekonomi media dari praktik pemberitaan dan interaksi tersebut, sehingga memperlihatkan ketegangan antara fungsi sosial media dan motif ekonomi (Irwansyah et al., 2021).

________________________________________

5. Media Politik dan Kontestasi Wacana Islam di Indonesia: Partai, Gerakan, dan Kontra-Narasi

5.1 Partai Politik Islam, Media Sosial, dan Pembentukan Citra/Opini

Kajian sentimen terhadap partai Islam di media sosial menegaskan bahwa media sosial menjadi platform utama penyebaran pandangan politik dan opini secara luas; partai menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan, namun reaksi publik bervariasi dan dapat menghasilkan sentimen negatif (Akbar, 2016). Dalam konteks pemilu, media sosial juga disebut memengaruhi kampanye dan menjadi wadah publik menyampaikan keluhan, kesan, serta keresahan yang membentuk opini (Akbar, 2016). Studi komunikasi politik partai (dalam konteks partai baru) juga menyatakan bahwa tujuan komunikasi politik dapat berupa penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, dan pembentukan opini publik, serta media sosial kerap diutamakan untuk memperluas jangkauan pengenalan identitas partai (Prawira et al., 2021).

Lebih jauh, studi tentang komunikasi politik Partai Ummat di media sosial menegaskan bahwa partai memanfaatkan kecepatan dan aksesibilitas media sosial untuk membangun narasi tanpa melewati penyuntingan media tradisional, karena komunikasi politik di ruang siber dipahami sebagai kunci membentuk opini publik dan mengendalikan jalannya proses demokrasi (Putra & Hirzi, 2022). Namun studi yang sama juga menilai adanya produksi dan distribusi kebencian, ketakutan, dan distorsi untuk menggugah emosi khalayak dalam kritik kebijakan, sehingga menandai sisi problematik media politik berbasis populisme agama (Putra & Hirzi, 2022).

5.2 Gerakan Islam Transnasional/Radikalisme dan Strategi Media

Penelitian tentang kampanye khilafah HTI menegaskan bahwa HTI menggunakan beragam instrumen media—konferensi, media cetak (mis. Al-Islam, Al-Wa'ie, Media Ummat), dan media sosial—untuk mengampanyekan ideologi khilafah serta memengaruhi opini publik (Saragih & Suraya, 2022). Studi tersebut juga menyatakan pentingnya kontra-narasi oleh kelompok moderat dan Muslim yang peduli agar pesan HTI tidak meluas dan memengaruhi opini publik (Saragih & Suraya, 2022). Kajian lain tentang HTI dalam konteks globalisasi menyebut HTI sebagai organisasi transnasional yang (bahkan setelah pembubaran 2017) tetap menguatkan aktivitas melalui internet dan komunikasi global, serta menempatkan media sebagai instrumen pembentukan opini publik (Sitorus et al., 2024). Studi tersebut juga mengaitkan strategi dakwah-politik HTI dengan praktik post-truth yang menciptakan "kebenaran" sendiri untuk memengaruhi opini publik (Sitorus et al., 2024).

5.3 Peran Media Islam Arus Utama dan Ormas Moderat: Kontra-Diskursus

Kontra-diskursus terhadap wacana radikalisme di media online ditunjukkan melalui peran media resmi ormas besar (NU Online dan suaramuhammadiyah.id) dalam menandingi diskursus jihad sebagai perang/kekerasan dengan pemaknaan jihad yang kontekstual, seperti jihad melawan korupsi, narkoba, dan hoaks (Alfiansyah & Fajriyah, 2023b). Studi ini menegaskan bahwa media online ormas memiliki peran strategis dalam melawan diskursus radikalisme dan memanfaatkan ranah publik baru berbasis internet di tengah pergeseran ruang publik dari konvensional ke digital (Alfiansyah & Fajriyah, 2023b). Artinya, dalam perspektif ilmu politik Islam, media bukan hanya kanal kampanye ideologi (sebagaimana HTI), tetapi juga kanal counter-power untuk menjaga pemaknaan nilai Islam agar tidak direduksi menjadi legitimasi kekerasan (Alfiansyah & Fajriyah, 2023b; Saragih & Suraya, 2022).

________________________________________

6. Risiko Utama Media Politik: Post-Truth, Polarisasi, Buzzer, dan Propaganda

6.1 Polarisasi Politik–Keagamaan dan Identitas di Media Sosial

Studi kuantitatif-eksploratif tentang tweet politik-keagamaan pada Pilpres 2014 dan 2019 menemukan adanya hubungan signifikan antara banyaknya isu agama terkait politik dan perolehan suara calon presiden, serta menegaskan peran media sosial (khususnya Twitter) dalam membentuk opini publik terhadap calon presiden (Putri & Zarmansyah, 2021). Penelitian lain tentang polarisasi di Instagram pada Pemilu 2024 menekankan bahwa Instagram berperan membentuk opini politik dan menumbuhkan sudut pandang terpolarisasi melalui kurasi algoritmik, efek ruang gema, serta pengaruh influencer; konten visual juga memperkuat respons emosional yang mempertebal polarisasi (B. Arianto, 2020b). Dalam studi netnografi Twitter terkait Aksi Bela Islam, kebebasan berpendapat yang disertai anonimitas disebut menjadi sarana ujaran kebencian untuk merendahkan lawan politik, dan konflik politik elektoral membesar di ruang publik virtual melalui narasi dua kubu yang saling berhadapan (Handayani, 2017).

Dalam literatur mengenai post-truth dan Bhinneka Tunggal Ika, media sosial dinilai efektif menciptakan ketidakstabilan politik karena opini publik dapat terbentuk lebih berdasarkan daya tarik emosional ketimbang fakta objektif, terutama ketika opinion leaders menyebarkan informasi yang memicu kemarahan dan emosi publik (Alkhotob, 2019). Artikel tentang populisme Islam dan disinformasi politik elektoral juga menekankan bahwa media sosial memberi ruang bagi buzzer dan predator politik untuk memengaruhi opini publik dan menurunkan kualitas demokrasi (Fansuri, 2023). Dengan demikian, media politik berperan ganda: memperluas partisipasi dan ekspresi, tetapi juga memperbesar risiko polarisasi identitas dan disinformasi (Alkhotob, 2019; Endi & Ranubaya, 2024; Handayani, 2017).

6.2 Buzzer, Computational Propaganda, dan Manipulasi Opini

Kajian tentang buzzer menegaskan bahwa buzzer media sosial dipahami sebagai akun yang menyebarluaskan pesan/konten untuk memperkuatnya agar menjadi opini publik, namun istilah ini sering disalahpahami sehingga berkonotasi negatif karena dikaitkan dengan hoaks dan disinformasi (Fatah & Fatanti, 2019). Artikel lain tentang kontestasi buzzer politik menyatakan buzzer memperkuat pesan melalui trending topic yang dapat menjadi alat propaganda untuk memutarbalikkan fakta dan opini publik, sehingga kontestasi politik digital dipenuhi pertarungan tagar (Rahmadhani & Kusumasari, 2023). Studi analisis wacana kritis buzzer pada masa pandemi juga menekankan bahwa buzzer menyuplai opini politik ke publik lewat media sosial, dan aktor politik melirik buzzer karena berpotensi memengaruhi opini publik dengan membagikan opini kepada pengikutnya (Nofiard, 2022).

Dalam kerangka yang lebih terukur, studi "computational propaganda" pada aktivisme tagar Twitter (#BebaskanIBHRS dan #NegaraDamaiTanpaFPI) menunjukkan bahwa aktor propaganda komputasional (akun anonim, akun palsu, bot) dapat memobilisasi publik dan memengaruhi opini; studi ini menggunakan sampel 1000 tweet pada masing-masing tagar dan menunjukkan bahwa kerangka pesan (loaded language dan framing yang mengajak retweet) berkontribusi pada mobilisasi dan impresi yang lebih besar (Tahu, 2023). Temuan ini menguatkan argumen bahwa media sosial bukan sekadar ruang diskusi, melainkan juga medan operasi aktor-aktor yang memproduksi amplifikasi artifisial untuk memengaruhi opini publik (Nofiard, 2022; Tahu, 2023).

6.3 Media Konglomerasi, Hegemoni, dan Bias Kepemilikan

Sejumlah kajian menegaskan bahwa konglomerasi media dan kepemilikan terpusat berpotensi menggeser fungsi media dari kontrol sosial menjadi alat kepentingan pemilik untuk mencapai tujuan politik; opini publik tidak lagi menjadi fokus utama pemberitaan ketika intervensi kepentingan pemilik menguat (Habibi & Pratama, 2022; Wahyudi & Loilatu, 2023). Studi tentang media menjelang Pemilu 2024 menyoroti dilema netralitas media akibat intervensi politik dan patronase modal; media berkuasa atas pengetahuan publik melalui framing teks dan gambar sehingga menjadi rujukan utama publik membentuk opini tentang jalannya pemerintahan (Nurdyawati, 2022). Kajian mengenai peran media sebagai promosi dan kepentingan politik pemilik juga menyatakan framing berita dapat diubah sesuai kebutuhan pemilik; media dapat menaikkan pamor tokoh atau menjatuhkan lawan, memengaruhi sikap/perilaku, dan menjadi "senjata" perebutan citra (S. P. Maulany & Abdullah, 2019).

Studi ekonomi politik media atas isu boikot produk Prancis menunjukkan media dapat mempraktikkan hegemoni dengan menonjolkan aspek yang bersinggungan dengan sensitivitas umat Islam mayoritas, sekaligus berperan sebagai pengendali opini publik (Purnomo, 2021). Penelitian tentang Serambi Indonesia di Aceh juga memperlihatkan bagaimana media menjaga keseimbangan antara idealisme dan industri, termasuk keterikatan pada pelaksanaan syariat Islam dalam pembatasan iklan; ini menunjukkan konfigurasi institusional media yang tidak bisa dilepaskan dari konteks regulasi dan ekonomi-politik (Hermawan & Carnawi, 2024). Dengan demikian, ilmu politik Islam yang mengkaji relasi agama–negara–masyarakat perlu memasukkan struktur kepemilikan media dan insentif ekonomi sebagai variabel yang memengaruhi bagaimana isu-isu Islam diproduksi, didistribusikan, dan diterima publik (I. D. Arianto et al., 2023; Hermawan & Carnawi, 2024; Nurdyawati, 2022).

________________________________________

7. Etika dan Prinsip "Media Politik" dalam Perspektif Islam: Dari Kebebasan ke Tanggung Jawab

7.1 Kebebasan Berpendapat yang Dibatasi Maqashid dan Hak Orang Lain

Kajian filosofis atas Pasal 22 Deklarasi Kairo menekankan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui, tetapi harus dibatasi agar tidak melanggar maqashid al-syariah dan hak asasi orang lain (I. D. Arianto et al., 2023). Studi yang sama menegaskan pentingnya informasi publik yang merupakan fakta bebas dari tendensi kepentingan, serta tanggung jawab media agar memberi manfaat positif bagi publik dan tidak mengeksploitasi isu sensitif yang memicu konflik sosial (I. D. Arianto et al., 2023). Prinsip ini menjadi dasar normatif untuk menilai praktik media politik: media harus memfasilitasi ruang publik dan kontrol terhadap kekuasaan, namun tidak menghalalkan manipulasi, pembunuhan karakter, atau komodifikasi kebencian (I. D. Arianto et al., 2023; Nurdyawati, 2022).

7.2 Tabayyun/Verifikasi Informasi: Kritik Hoaks dengan Perangkat Tradisi Keilmuan Islam

Dalam konteks banjir informasi digital, studi dakwah dan literasi informasi menekankan perlunya sikap kritis dan penyaringan informasi, mengingat media dapat menjadi aktor penentu opini dan kerap terkait dengan kepentingan kekuasaan serta korporasi (Asra, 2018). Dalam konteks hoaks, penelitian yang mengaitkan metode kritik hadis dengan verifikasi berita menegaskan pentingnya memeriksa kredibilitas "narator" (dalam konteks media sosial: situs/akun/kanal), menilai ada tidaknya penambahan/penyisipan/pembalikan/pengurangan substansi, serta menguji kesesuaian dengan realitas; pendekatan ini diproyeksikan sebagai rujukan untuk memverifikasi informasi di media sosial (Sari et al., 2023). Studi lain mengenai konflik opini selama pandemi menyatakan opini publik dapat digiring elit politik dan diterima tanpa tabayyun oleh masyarakat awam, memperparah sengketa publik dan menciptakan perang opini di media sosial (Deha, 2021). Secara sintesis, tradisi verifikasi (tabayyun) dan kritik sumber menjadi prinsip etis-politik yang krusial untuk menjaga kualitas opini publik dan mencegah "politik pasca-fakta" (Deha, 2021; Sari et al., 2023; Sitorus et al., 2024).

7.3 Dakwah, Jurnalistik, dan Pembangunan Opini Publik yang "Adil"

Kajian tentang pers dan jurnalistik dakwah menyatakan pers/jurnalisme adalah alat pembentukan opini publik yang dapat dipakai untuk kepentingan apa saja, sehingga arah opini dipengaruhi ideologi pemilik media dan penulis; karena itu dakwah perlu kesiapan menggunakan media tulisan untuk membangun opini publik berbasis ajaran Islam, serta mendorong informasi yang terverifikasi dan berlandaskan worldview Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) (Indrawan, 2017). Studi ruang publik dan dakwah di media sosial menekankan model dakwah yang lebih setara antara da'i dan mad'u, dengan forum dialog/debat terbuka bagi semua pihak (Muslim dan non-Muslim) agar tercapai pemahaman bersama dan klarifikasi mispersepsi (B. Arianto, 2020a). Selain itu, dakwah moderat disebut dapat membentuk opini publik yang lebih toleran dan inklusif melalui promosi pesan moderasi lewat media massa dan media online (Amir & Adawiyah, 2022). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, media politik tidak hanya dibaca sebagai alat kontestasi kekuasaan, melainkan juga arena pembentukan public reason yang menautkan etika komunikasi, tanggung jawab sosial, dan tujuan harmoni sosial (Amir & Adawiyah, 2022; B. Arianto, 2020a; Indrawan, 2017).

________________________________________

8. Implikasi Praktis: Bagaimana Media Membentuk Opini Publik dan Mengubah Jalannya Politik

Berdasarkan sintesis studi-studi di atas, peran media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik serta proses politik dapat dirangkum sebagai berikut.

Pertama, membangun agenda isu publik melalui seleksi dan penonjolan isu (agenda setting) sehingga publik memberi perhatian pada isu tertentu (Hakam & Budiman, 2022; Rofi'ah et al., 2021), termasuk pada isu pemilu dan wacana sensitif seperti "Presiden Tiga Periode" (Syahriyani et al., 2021).

Kedua, mengkonstruksi realitas politik melalui framing yang berbeda antarmedia, sehingga memengaruhi cara publik memaknai isu dan memilih posisi pro/kontra (Syahriyani et al., 2021; Wahyudi & Loilatu, 2023).

Ketiga, mengubah relasi media–publik melalui reverse agenda setting, ketika percakapan digital turut memengaruhi agenda media tradisional (Rosdiana & Suryaningtyas, 2024; Wahyudi & Loilatu, 2023).

Keempat, memobilisasi partisipasi dan protes melalui jaringan media sosial, aktivisme tagar, dan trending topic yang memperkuat isu menjadi opini publik dan dapat bertransformasi menjadi aksi sosial ("Determinisme Teknologi Dan Industri Buzzer: Pembusukan Komunikasi Politik Di Media Sosial," 2023; Tahu, 2023).

Kelima, memengaruhi kebijakan publik melalui akumulasi opini menjadi diskursus publik yang dapat menekan atau memberi legitimasi pada kebijakan; dampaknya bervariasi lintas isu dan konteks (Romadlan et al., 2021; Zain et al., 2024), termasuk pada isu syariat (hukum cambuk) yang opininya berpotensi memengaruhi kebijakan namun juga berisiko mendehumanisasi (Irwansyah et al., 2021).

Keenam, menjadi medan kontestasi identitas dan polarisasi ketika isu agama/identitas diproduksi dan disebarkan secara intensif, memicu ruang gema, emosi, dan konflik wacana (B. Arianto, 2020b; Handayani, 2017; Putri & Zarmansyah, 2021).

Ketujuh, membuka ruang manipulasi melalui buzzer, bot, dan propaganda komputasional, serta melalui bias kepemilikan media dan kepentingan ekonomi-politik (Hermawan & Carnawi, 2024; Rahmadhani & Kusumasari, 2023).

Ringkasan ini menegaskan bahwa media politik adalah variabel determinan dalam demokrasi Indonesia: ia dapat memperkuat deliberasi dan partisipasi, namun juga dapat memperburuk polarisasi dan post-truth jika tidak dikendalikan oleh etika, literasi, dan tata kelola media yang akuntabel (Alkhotob, 2019; I. D. Arianto et al., 2023; Nurdyawati, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Dalam kerangka ilmu politik Islam, media politik dapat dipahami sebagai ruang publik tempat opini publik dibentuk dan diperebutkan, yang memengaruhi proses politik dari pemilu hingga kebijakan publik (B. Arianto, 2020a; Rozi & Firman, 2018; Zain et al., 2024). Media mengoperasikan mekanisme agenda setting dan framing yang membentuk preferensi politik, sekaligus mengalami transformasi era digital melalui reverse agenda setting ketika opini publik digital memengaruhi agenda media tradisional (Hakam & Budiman, 2022; Rosdiana & Suryaningtyas, 2024; Syahriyani et al., 2021). Di Indonesia, kontestasi wacana Islam di media meliputi strategi kampanye gerakan (mis. HTI) dan partai politik, serta kebutuhan kontra-narasi oleh ormas moderat untuk menahan radikalisme dan reduksi makna ajaran (Alfiansyah & Fajriyah, 2023b; Saragih & Suraya, 2022; Sitorus et al., 2024).

Namun, media politik juga mengandung risiko besar: polarisasi identitas, disinformasi, buzzer/propaganda komputasional, serta bias ekonomi-politik kepemilikan media yang dapat menggeser fungsi media dari kepentingan publik ke kepentingan kekuasaan (B. Arianto, 2020b; Fansuri, 2023; Purnomo, 2021; Tahu, 2023). Karena itu, perspektif Islam memberi perangkat normatif penting: kebebasan berpendapat yang dibatasi maqashid al-syariah dan hak orang lain, kewajiban etika informasi publik, serta kebutuhan verifikasi (tabayyun) dan literasi untuk menjaga kualitas deliberasi publik (I. D. Arianto et al., 2023; Deha, 2021; Sari et al., 2023). Dengan sintesis tersebut, "media politik" menurut ilmu politik Islam pada akhirnya adalah medan strategis: ia dapat menjadi sarana pembentukan opini publik yang adil dan inklusif, atau sebaliknya menjadi instrumen hegemoni dan polarisasi, tergantung pada etika, institusi, dan praktik komunikasi politik yang dominan (B. Arianto, 2020a; I. D. Arianto et al., 2023; Nurdyawati, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, I. (2016). Islam, Media, dan Politik: Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 98–111. https://doi.org/10.26618/ojip.v6i2.270

Alfiansyah, A., & Fajriyah, F. (2023a). Social Media as a Public Sphere, Menguatnya Gerakan Islam Konservatif dalam Dunia Pendidikan. Molang Journal Islamic Education, 1(01), 36–54. https://doi.org/10.32806/jm.v1i01.228

Alfiansyah, A., & Fajriyah, F. (2023b). Social Media as a Public Sphere: Menguatnya Gerakan Islam Konservatif dalam Dunia Pendidikan. Molang Journal Islamic Education, 1(01). https://doi.org/10.32806/qcjaeb32

Alkhotob, I. T. A. (2019). Pers dan Jurnalistik Da'wah dalam Membangun Opini Publik. Jurnal Da'wah Risalah Merintis Da'wah Melanjutkan, 3(01), 53–67. https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v3i01.60

Amir, S., & Adawiyah, S. E. (2022). Perencanaan Komunikasi Politik Ali Ibrahim dalam Pemilihan Kepala Daerah Tidore Kepulauan. Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2), 308–318. https://doi.org/10.33822/jep.v5i2.4248

Arianto, B. (2020a). Pemanfaatan Aplikasi Drone Emprit Academic dalam Menganalisis Opini Publik di Media Sosial. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(2), 177–191. https://doi.org/10.24076/jspg.v2i2.415

Arianto, B. (2020b). Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7287

Arianto, I. D., Ida, R., & Marijan, K. (2023). Pseudo Power Tiga Periode pada Jaringan Komunikasi Islam Tradisional dan Modern di Media Sosial Twitter. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(2), 177. https://doi.org/10.31315/jik.v21i2.9932

Asih, D. N., & Rosit, M. (2018). Opini Publik di Media Sosial: Analisis Isi Opini Kandidat Ahok-Djarot dan Anies-Sandi di Twitter. Coverage: Journal of Strategic Communication, 8(2), 45–56. https://doi.org/10.35814/coverage.v8i2.589

Asra, S. (2018). Warông Kupi sebagai Public Sphere dan Pengaruhnya terhadap Social Movement Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Source: Ilmu Komunikasi, 3(1). https://doi.org/10.35308/source.v3i1.624

Deha, D. (2021). Retorika Populisme dalam Kontestasi Politik di Indonesia. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(1), 1–13. https://doi.org/10.36451/jisip.v18i1.45

Determinisme Teknologi dan Industri Buzzer: Pembusukan Komunikasi Politik di Media Sosial. (2023). Jurnal Interaktif, 15(1), 48–61. https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2023.015.05

Endi, Y., & Ranubaya, F. A. (2024). Pengaruh Politik Minoritas di Indonesia dalam Pilpres 2024 (Relevansi Konsep Fairness John Rawls). Seri Filsafat Teologi, 33(32), 144–166. https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v33i32.230

Fansuri, H. (2023). Gerakan Hijrah dan Kontestasi Ruang Publik Indonesia. Maarif, 17(2), 11–30. https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.191

Fatah, Z., & Fatanti, M. N. (2019). Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 3(1), 306. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1459

Fitri, A., & Haekal, M. (2021). Hukum Cambuk & Opini Publik: Analisis Tematik Tanggapan Netizen terhadap Berita Pelanggaran Syariat Islam di Akun Facebook Media Massa. Jurnal Source: Ilmu Komunikasi, 7(1), 21. https://doi.org/10.35308/source.v7i1.3285

Habibi, U., & Pratama, H. (2022). Peran Akun Twitter Public Figure Indonesia dalam Membentuk Opini Publik tentang Citra Positif atas Kemenangan Taliban-Afganistan. Jurnal Da'wah Risalah Merintis Da'wah Melanjutkan, 4(2), 77–101. https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v4i2.110

Hakam, A. J., & Budiman, N. (2022). Analisis Framing terhadap Pemberitaan Isu Presiden Tiga Periode pada Portal Media Online Kompas.com dan Republika.co.id. Politik Islam, 1(2). https://doi.org/10.31958/pi.v1i2.8098

Handayani, D. (2017). Peran Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) Berbasis Santri sebagai Penyeimbang Komunikasi Keagamaan Lokal Kediri. Mediakita, 1(2), 141–155. https://doi.org/10.30762/mediakita.v1i2.363

Haromain, M. S. (2023). Peran Humas dan Manajemen Opini Publik di SMP-SMA Al Binaa Islamic Boarding School. Jurnal Penelitian Inovatif, 3(3), 545–552. https://doi.org/10.54082/jupin.209

Hermawan, I., & Carnawi, C. (2024). Konsep Membangun Branding Image untuk Meningkatkan Kepercayaan terhadap Lembaga Pendidikan Islam. Ascent: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management, 2(1), 12–26. https://doi.org/10.61553/ascent.v2i1.96

Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik terhadap Perilaku Masyarakat. Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 16(2), 171. https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14

Insani, R., Salya, S., & Persadha, P. D. (2024). Komunikasi Politik Partai Ummat di Media Sosial: Populisme Agama dan Dampaknya pada Demokrasi 2024. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 13(2), 232–244. https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.3003

Irwansyah, I., Ferdian, A. A., Rizqa, Z. E., & Hayat, M. A. (2021). Analisa Terbentuknya Negatif Opini Publik Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 16(1), 43–50. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.142

Jannah, A. M., Sholekhah, N. B., Amalin, K., & Prakosa, F. A. (2024). Analisis Sentimen Partai PKS dalam Media Sosial di Era Pemilu. Analogi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2), 15–24. https://doi.org/10.61902/analogi.v2i2.1015

Maulany, N. N., & Jelantik, S. K. (2023). Komunikasi Politik dalam Konteks Sejarah. Samvada: Jurnal Riset Komunikasi Media dan Public Relation, 2(2), 151–163. https://doi.org/10.53977/jsv.v2i2.1313

Maulany, S. P., & Abdullah, A. (2019). Pemberitaan Film A Man Called Ahok dan Film 212 di Media Online. ProTVF, 3(2), 155–170. https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i2.22940

Muhtar, A. A. (2021). Ruang Publik dan Dakwah di Media Sosial. Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 21(01), 22–41. https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.22-41

Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, 10(2), 31. https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548

Nurdyawati, T. T. (2022). Berpikir Sistem pada Masifnya Gerakan Feminisme. Jurnal ICMES, 6(1), 35–58. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.119

Prawira, I., Irawan, R. E., & Karen, K. (2021). Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina. JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(2), 95. https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35073

Purnomo, D. T. (2021). Euforia Kemenangan Taliban dalam Bingkai Media Islam Indonesia: Studi Wacana Kritis Teun A. Van Dijk. Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary, 6(2), 177–198. https://doi.org/10.22515/shahih.v6i2.4295

Putra, D. K., & Hirzi, A. T. (2022). Hubungan Pemberitaan di Media Online dengan Pembentukan Opini pada Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital, 36–41. https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i1.835

Putri, R. N., & Zarmansyah, Z. (2021). Pemberitaan Isu Terorisme pada Media di Indonesia: Media Kompas.com dan Voa-Islam.com dalam Peristiwa Serangan Paris November 2015. Commentate: Journal of Communication Management, 1(1), 49. https://doi.org/10.37535/103002120214

Rahmadhani, Z. A., & Kusumasari, B. (2023). Aktivisme Digital Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 7(2), 662–681. https://doi.org/10.25139/jsk.v7i2.5323

Rofi'ah, R., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Lubis, D. P. (2021). Pola Jaringan Komunikasi pada Partisipasi Politik Akar Rumput (Studi Netnografi Media Sosial Twitter pada Aksi Bela Islam). Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 25(1), 17. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3430

Romadlan, S., Wibisono, D. P., & Triwahyuningsih, Z. (2021). Kontradiskursus Makna Jihad sebagai Teror di Media Online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 25(2), 151. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.4355

Rosdiana, A. C., & Suryaningtyas, A. A. (2024). Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024. Jurnal Audiens, 5(1), 77–90. https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336

Rozi, F., & Firman, R. N. (2018). Ahok dan Habib Rizieq Shihab dalam Isu Foto Hoax: Opini PGI dan HKBP di Kota Medan. Mukadimah: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial, 2(1), 44–56. https://doi.org/10.30743/mkd.v2i1.670

Saragih, N., & Suraya. (2022). Opini Warganet mengenai Moderasi Beragama dalam Percakapan Twitter. El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 3(01), 109–125. https://doi.org/10.53678/elmadani.v3i01.720

Sari, D. W., Maksudin, M., Sibawaihi, S., & Putri, A. M. (2023). Persepsi Mahasiswa terhadap Politik Identitas Islam dalam Pemilihan Umum 2024. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 7(3), 980. https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.985-989

Setia, P., & Rahman, M. T. (2021). Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Fikrah, 9(2), 241. https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.11603

Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 12(1), 21–57. https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484

Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & Irwansyah, I. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 di Indonesia. JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial, 4(2), 383–394. https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675

Syah, M., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 1(4), 523–535. https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.14094

Syahriyani, A., Yuwono, U., & Wastono, A. T. (2021). Discursive Strategy of the Relationship Between Islam and Democracy on Room for Debate Rubric of nytimes.com. Buletin Al-Turas, 27(1), 17–36. https://doi.org/10.15408/bat.v27i1.18054

Tahu, M. K. E. K. (2023). Strategi Media Internasional China dalam Menyikapi Media Propaganda Barat mengenai Etnis Uighur di Xinjiang. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 214. https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2692

Wahyudi, W., & Loilatu, M. J. (2023). Analisis Perilaku Politik Generasi Milenial dan Z Indonesia dalam Virtual Sphere. Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan, 6(2), 110–125. https://doi.org/10.29408/sosedu.v6i2.22783

Wahyuni, N. Y. (2018). Pencitraan: Upaya Membangun Public Opinion bagi Lembaga Pendidikan Islam. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(1), 64–79. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.249

Wibiyanto, A., & Hastiningsih, W. T. (2019). Pengelolaan Isu Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 pada Media di Jawa Tengah. Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 4(2), 263–292. https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1832

Zain, P. D., Sutanto, T. E., & Liebenlito, M. (2024). Analisis Tweet Politik-Keagamaan pada Hasil Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2014 dan 2019: Sebuah Studi Eksploratif. Indonesian Journal of Computer Science, 13(1). https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i1.3751