02158 - Legitimasi dalam Ilmu Politik Islam: Konsep, Dimensi, dan Dinamika Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep legitimasi dalam perspektif ilmu politik Islam secara komprehensif dan multidimensi. Legitimasi dipahami sebagai pengakuan rakyat bahwa kekuasaan pemerintah adalah sah dan berhak dipatuhi—sebuah konsep yang dalam tradisi pemikiran politik Islam tidak bersifat tunggal, melainkan plural dan kontekstual. Melalui sintesis literatur, artikel ini mengidentifikasi empat dimensi legitimasi dalam ilmu politik Islam: (i) dimensi sosial berupa penerimaan umat sebagai kontrak sosial; (ii) dimensi moral-etis yang mencakup amanah, keadilan, dan integritas; (iii) dimensi prosedural-partisipatoris melalui mekanisme syūrā dan akuntabilitas; serta (iv) dimensi religius-simbolik yang melibatkan otoritas ulama dan simbol-simbol keagamaan. Artikel ini juga mengulas ketegangan konseptual antara sumber legitimasi ilahi dan legitimasi rakyat, adaptasi konsep ke dalam kerangka negara-bangsa modern, serta risiko instrumentalisasi agama sebagai alat pembenaran kekuasaan. Temuan menunjukkan bahwa legitimasi dalam ilmu politik Islam mensyaratkan prasyarat moral-etis, mekanisme musyawarah, dan akuntabilitas publik—bukan sekadar klaim teologis atau kepatuhan buta.

Kata kunci: legitimasi, ilmu politik Islam, syūrā, otoritas, kekuasaan

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of legitimacy from the perspective of Islamic political science in a multidimensional manner. Legitimacy is understood as public recognition that governmental authority is lawful and deserving of obedience—a concept that within the Islamic political thought tradition is not singular but rather plural and contextual. Through a synthesis of literature, this article identifies four dimensions of legitimacy in Islamic political science: (i) the social dimension of communal acceptance as a social contract; (ii) the moral-ethical dimension encompassing trustworthiness (amānah), justice, and integrity; (iii) the procedural-participatory dimension through the mechanism of shūrā and accountability; and (iv) the religious-symbolic dimension involving the authority of religious scholars (ulamā') and religious symbols. This article also examines the conceptual tension between divine and popular sources of legitimacy, the adaptation of the concept to the framework of the modern nation-state, and the risk of the instrumentalization of religion as a tool for justifying power. The findings suggest that legitimacy in Islamic political science requires moral-ethical prerequisites, deliberative mechanisms, and public accountability—rather than mere theological claims or blind obedience.

Keywords: legitimacy, Islamic political science, shūrā, authority, power

________________________________________

1. Pendahuluan

Legitimasi merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik yang menjadi prasyarat bagi keberlanjutan suatu sistem pemerintahan. Tanpa legitimasi, kekuasaan hanya akan bertumpu pada paksaan semata, yang pada akhirnya tidak mampu menjamin stabilitas politik jangka panjang. Dalam konteks ilmu politik Islam, legitimasi memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan pertimbangan teologis, etis, prosedural, dan simbolik secara bersamaan.

Artikel ini bertolak dari definisi dasar legitimasi sebagai "pengakuan rakyat bahwa kekuasaan pemerintah adalah sah dan berhak dipatuhi." Definisi tersebut menjadi titik masuk untuk mengeksplorasi bagaimana konsep legitimasi dipahami, diproduksi, dan dikontestasikan dalam tradisi pemikiran politik Islam—mulai dari perdebatan klasik tentang sumber kedaulatan hingga dinamika kontemporer dalam kerangka negara-bangsa modern. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, artikel ini berupaya memetakan secara sistematis dimensi-dimensi legitimasi dalam ilmu politik Islam beserta implikasinya bagi praktik politik di dunia Muslim, khususnya Indonesia.

________________________________________

2. Pengertian Legitimasi dalam Ilmu Politik dan Titik Masuk ke Ilmu Politik Islam

Dalam ilmu politik, legitimasi secara konseptual merujuk pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak penguasa atau pemerintah untuk memerintah dan menjalankan keputusan politik (Angretnowati & Karolus, 2022; Khalik, 2020). Sejumlah literatur yang dirujuk dalam kajian-kajian politik di Indonesia menegaskan bahwa legitimasi berkaitan erat dengan keabsahan—sah atau tidak sahnya suatu kekuasaan—dan kualitas ini mengubah "kekuasaan" menjadi "kewenangan/otoritas" yang ditaati bukan semata karena takut, melainkan karena dipandang sebagai kewajiban (Khalik, 2020; Umma, 2022). Karena itu, legitimasi menitikberatkan relasi antara pemimpin dan yang dipimpin: keabsahan kekuasaan sangat bergantung pada sikap penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan tersebut (Khalik, 2020; Umma, 2022).

Definisi legitimasi sebagai "pengakuan rakyat bahwa kekuasaan pemerintah adalah sah dan berhak dipatuhi" selaras dengan rumusan legitimasi sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat atas hak moral pemimpin untuk memerintah, sekaligus dasar kewajiban warga untuk mematuhi kebijakan (Angretnowati & Karolus, 2022; Khalik, 2020). Dalam konteks demokrasi modern, legitimasi juga dipahami sebagai prasyarat agar pemerintah memiliki hak membentuk kebijakan dan masyarakat berkewajiban melaksanakannya; karenanya, legitimasi menjadi konsep kunci untuk memahami stabilitas politik dan keberlangsungan rezim (Angretnowati & Karolus, 2022; Khalik, 2020).

________________________________________

3. Legitimasi dalam Ilmu Politik Islam: Ketegangan Sumber Legitimasi dan Basis Ketaatan

3.1 Legitimasi antara "Hak Allah" dan "Hak Manusia (Umat)"

Kajian siyāsah atau politik Islam yang dirujuk dalam sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya tarik-menarik konseptual mengenai sumber legitimasi kekuasaan: apakah bertumpu pada "hak Allah" atau "hak manusia/umat" (Bangsawan et al., 2024). Perdebatan ini terkait langsung dengan konsep kedaulatan—siapa sumber legitimasi tertinggi—yang dalam beberapa pembacaan melahirkan tipologi pemikir: sebagian pemikir tradisional cenderung memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang "abstrak" dan terlegitimasi dari sumber transenden, sementara pemikir rasional atau modern menekankan legitimasi rakyat sebagai sumber kekuasaan yang lebih "konkret" (Bangsawan et al., 2024). Ketegangan teoritik tersebut menempatkan legitimasi politik Islam sebagai bidang yang tidak tunggal, melainkan plural dan diperdebatkan dalam lintasan sejarah dan teori (Bangsawan et al., 2024; Salsabila, 2023).

3.2 Legitimasi Negara-Bangsa dan Pergeseran Makna Otoritas di Dunia Muslim

Sumber-sumber yang tersedia juga menempatkan diskursus legitimasi dalam dinamika modernitas politik: penetrasi negara-bangsa (nation-state) berdampak pada pergeseran makna otoritas dan legitimasi bagi pemegang kekuasaan di dunia Muslim (Salsabila, 2023). Dalam pemetaan fiqh al-siyāsī, terdapat posisi yang memandang bahwa legitimasi negara modern dapat bersumber dari masyarakat secara langsung atau perwakilannya—bukan dari legitimasi ulama semata—dan bahwa bentuk pemerintahan dapat mengadopsi tatanan demokrasi selama menjamin prinsip-prinsip kemasyarakatan yang adil (Murdan, 2019; Salsabila, 2023). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam sebagaimana tercermin pada rujukan-rujukan ini, legitimasi tidak berhenti pada klaim teologis, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan publik, desain institusional, dan akuntabilitas dalam negara modern (Bangsawan et al., 2024; Murdan, 2019).

________________________________________

4. Dimensi-Dimensi Legitimasi dalam Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, legitimasi dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai konsep multidimensi yang mencakup setidaknya empat dimensi: (i) dimensi sosial berupa penerimaan umat; (ii) dimensi moral-etis yang mencakup keadilan dan amanah; (iii) dimensi prosedural-partisipatoris melalui shūrā dan mekanisme representasi; serta (iv) dimensi religius-simbolik yang melibatkan otoritas ulama, bahasa agama, dan simbol-simbol sakral. Keempatnya tidak selalu hadir serentak; beberapa rezim atau setting menonjolkan dimensi tertentu, dan sebagian kajian juga memperingatkan risiko instrumentalitas agama sebagai sekadar alat pembenaran kekuasaan (Joebagio, 2012; Salamah & Rianto, 2018).

4.1 Dimensi Sosial: Penerimaan Umat sebagai "Kontrak Sosial" dan Basis Kepatuhan

Legitimasi dipahami sebagai tingkat penerimaan terhadap sistem kekuasaan, bahkan dapat dimaknai sebagai bentuk "kontrak sosial" kepentingan (Khalik, 2020). Karena legitimasi terkait erat dengan penerimaan masyarakat, keabsahan kekuasaan bergantung pada apakah masyarakat mengakui kewenangan pemimpin; jika diakui, kekuasaan itu memperoleh legitimasi (Angretnowati & Karolus, 2022; Khalik, 2020). Dalam analisis sistem politik, kebutuhan legitimasi tidak hanya melekat pada pemerintah, tetapi juga pada rezim dan komunitas politik secara lebih luas, sehingga legitimasi menjadi prasyarat keberlanjutan sistem (Khalik, 2020). Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa "pengakuan rakyat" menjadi pusat definisi legitimasi (Angretnowati & Karolus, 2022; Khalik, 2020).

4.2 Dimensi Moral-Etis: Keadilan, Amanah, dan Integritas sebagai Penguat Legitimasi

Literatur etika politik Islam yang dirujuk menempatkan moralitas pemimpin sebagai faktor yang memperkuat kepercayaan publik dan pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan (Triantini, 2019). Dalam pembacaan terhadap Al-Māwardī, pemimpin dipandang wajib memberi teladan kejujuran, integritas, dan ketakwaan; kualitas moral ini membangun kepercayaan dan rasa hormat yang berimplikasi pada penguatan legitimasi (Triantini, 2019). Perspektif etika politik juga menekankan bahwa pencarian "kebenaran legitimasi politik" tidak cukup ideologis semata, melainkan membutuhkan pembenaran normatif-kognitif yang terkait dengan moralitas dan keadilan (Panggabean & Harahap, 2024). Sejalan dengan itu, literatur mengenai etika politik juga membedakan legitimasi hukum, legitimasi demokratis, dan legitimasi moral—dengan penekanan bahwa kebijakan yang legal belum tentu bermoral (Roji, 2017; Usri, 2019). Dalam sintesis ilmu politik Islam, pemisahan ini relevan karena rujukan-rujukan yang tersedia menegaskan peran keadilan, kemaslahatan umum, serta tanggung jawab moral sebagai basis pembenaran kepatuhan (Kusuma et al., 2022; Triantini, 2019).

4.3 Dimensi Prosedural: Syūrā, Partisipasi, dan Akuntabilitas sebagai Basis Legitimasi

Sumber-sumber yang tersedia menghubungkan legitimasi dalam perspektif Islam dengan prinsip shūrā atau musyawarah dan partisipasi. Dalam pembacaan atas Al-Māwardī, prinsip shūrā dipandang relevan dengan mekanisme demokrasi partisipatif; pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dinilai meningkatkan legitimasi pemerintah dan memastikan representasi yang lebih adil (Triantini, 2019). Literatur lain yang membahas shūrā dan demokrasi menekankan bahwa shūrā merupakan "tulang punggung" sistem politik Islam, dan menyajikan gagasan kelembagaan seperti dewan atau delegasi yang dipilih serta akuntabilitas langsung kepada rakyat (Alkawy, 2019). Bahkan, kerangka etika politik Al-Māwardī dalam rujukan yang tersedia juga mengaitkan penyelenggaraan pemerintahan dengan semacam "kontrak sosial" antara kepala negara (eksekutif) dan kelompok ahl al-ḥall wa al-'aqd (legislatif) (Syaifuddin, 2018). Dengan demikian, legitimasi dalam ilmu politik Islam berdasarkan sumber-sumber ini bukan hanya status pasif, melainkan diproduksi dan dipelihara melalui proses representasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Alkawy, 2019; Syaifuddin, 2018; Triantini, 2019).

4.4 Dimensi Religius-Simbolik: Bahasa Agama, Ulama, dan Institusi Keagamaan sebagai "Modal Legitimasi"

Sejumlah sumber menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan sering diproduksi melalui simbol-simbol religius dan keterlibatan otoritas ulama. Dalam kajian tentang peran lembaga keulamaan, legitimasi dimainkan melalui fatwa dan wacana oleh institusi keagamaan semi-pemerintah seperti MUI, yang beroperasi secara dinamis dalam kontestasi politik (Yasin, 2012). Literatur yang membandingkan "kekuasaan menurun" dan "kekuasaan mendaki" menjelaskan bahwa legitimasi dapat dibayangkan turun dari Tuhan melalui struktur keagamaan, atau naik dari masyarakat menuju Tuhan; kedua gagasan ini dipakai untuk membaca bagaimana tokoh atau institusi agama dapat berperan sebagai penyalur legitimasi (Yasin, 2012). Dalam kajian relasi sufi-ulama dan negara, elite politik membutuhkan ulama sufi untuk legitimasi kekuasaan, dan kolonialisme dipotret berupaya mendelegitimasi ulama karena perannya dalam menopang otoritas kesultanan (Andini et al., 2024). Sementara itu, kajian historis tentang Ternate menampilkan bagaimana doktrin religius dan unsur magis-kultural digunakan untuk memperoleh persetujuan masyarakat dan memperkuat legitimasi sultan (Widad, 2023). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, legitimasi tidak hanya bersifat "prosedural" atau "moral," tetapi juga sering bergantung pada kerja simbolik dan perantara otoritas keagamaan (Widad, 2023; Yasin, 2012).

________________________________________

5. Legitimasi dan Ketaatan dalam Perspektif Islam: Bersyarat oleh Amanah, Keadilan, dan Kemaslahatan

Di dalam sumber yang tersedia, ketaatan kepada penguasa (ulil amr) dikaitkan dengan tanggung jawab amanah dan etika kekuasaan. Salah satu rujukan menegaskan bahwa isyarat perintah taat kepada penguasa didahului oleh perintah menunaikan amanah, karena besarnya tanggung jawab pemegang kekuasaan (Khalik, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi-ketaatan dalam kerangka Islam tidak dipresentasikan sebagai kepatuhan buta, melainkan terkait prasyarat moral-etik yang melekat pada jabatan (Khalik, 2020; Kusuma et al., 2022). Dalam pemikiran Gus Dur yang dikutip dalam rujukan yang tersedia, kepatuhan kepada pemerintah ditegaskan memiliki syarat: tindakan yang adil, pengutamaan kemaslahatan umum, dan pemenuhan batas minimal kebutuhan hidup; karena itu prinsip kekuasaan dalam Islam tidak semata menuntut ketundukan, tetapi menautkannya pada kualitas kebijakan (Kusuma et al., 2022). Dengan kerangka ini, definisi legitimasi sebagai "pengakuan rakyat bahwa kekuasaan sah dan berhak dipatuhi" dapat diperluas dalam ilmu politik Islam: pengakuan itu cenderung dipahami terkait penilaian atas amanah, keadilan, dan orientasi kemaslahatan (Khalik, 2020; Kusuma et al., 2022; Triantini, 2019).

________________________________________

6. Mekanisme Memperoleh dan Memelihara Legitimasi

6.1 "Merebut Simpati Rakyat" dan Pemeliharaan Bahasa Agama

Dalam perbandingan historis tentang pemerintahan Islam, rujukan yang tersedia menyatakan bahwa setelah masa Nabi—di mana otoritas kepala negara dan otoritas religius menyatu—para sahabat yang memegang tampuk kekuasaan perlu berusaha merebut simpati rakyat untuk memperoleh legitimasi kekuasaan (Salamah & Rianto, 2018). Sumber yang sama juga menekankan bahwa "bahasa agama" dipelihara secara turun-temurun untuk memaksimalkan fungsi penguasa sebagai pemegang otoritas keagamaan (Salamah & Rianto, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi, selain bergantung pada penerimaan publik, juga diproduksi melalui strategi simbolik-religius untuk menjaga kedekatan penguasa dengan keyakinan mayoritas (Salamah & Rianto, 2018; Yasin, 2012).

6.2 "Kinerja" Pemerintah dan Kapasitas Performatif sebagai Basis Legitimasi

Literatur yang menelaah legitimasi rezim menekankan pentingnya strategi pemerintah membangun dan mempertahankan legitimasi melalui politik simbol, termasuk kemampuan memainkan "kekuasaan simbolik" (Joebagio, 2012). Dalam konteks Indonesia kontemporer, sebuah studi menunjukkan bagaimana wacana menjaga pluralisme digunakan pemerintahan untuk memperoleh legitimasi atas kebijakan pelarangan organisasi yang dianggap berseberangan dengan ideologi negara, dan efektivitasnya diukur melalui kemampuan memainkan kekuasaan simbolik (Joebagio, 2012). Kerangka tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa legitimasi berkaitan dengan penerimaan masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh wacana, simbol, dan performa kebijakan yang dikonstruksi oleh negara (Angretnowati & Karolus, 2022; Joebagio, 2012).

________________________________________

7. Variasi dan Kontestasi Legitimasi dalam Praktik Politik Islam

7.1 Formalisasi Syariat sebagai Arena Legitimasi: Pelajaran dari Aceh

Beberapa rujukan menegaskan bahwa formalisasi syariat di Aceh dapat mengalami pergeseran fungsi menjadi alat legitimasi kekuasaan untuk mengamankan dukungan publik; masyarakat mengkritik pemerintah yang menjadikan syariat sekadar alat menarik simpati menuju kursi kekuasaan (Alkawy, 2020). Kajian lain memperlihatkan bagaimana birokratisasi syariat dan ketergantungan ekonomi dayah pada negara dapat memosisikan elite agama tradisional sebagai justifikator kebijakan pemerintah, sehingga kritik masyarakat melemah dan legitimasi agama menjadi instrumen dominasi negara (Sakhi et al., 2024). Pada sisi lain, terdapat rujukan yang menolak penyederhanaan bahwa qanun jinayah semata merupakan rekayasa penguasa untuk menundukkan rakyat; sumber tersebut menegaskan bahwa eksistensi hukum syariat juga mengikat penguasa pada aturan yang sama, sehingga tidak identik dengan hukum represif (Simamora et al., 2020). Ketiga rujukan ini secara sintesis menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, legitimasi berbasis syariat adalah wilayah kontestasi: bisa menjadi sumber penerimaan sosial, bisa pula diperdebatkan sebagai politisasi agama, dan juga dapat dipahami sebagai rezim regulasi yang mengikat semua subjek hukum termasuk penguasa (Alkawy, 2020; Sakhi et al., 2024; Simamora et al., 2020).

7.2 Ulama dan Institusi Keagamaan sebagai Produsen Legitimasi: MUI dan Fragmentasi Otoritas

Dalam studi tentang MUI, legitimasi dimainkan tokoh agama melalui institusi semi-pemerintah dengan dua alat utama: fatwa dan wacana; dinamika kontestasi juga dapat memunculkan polarisasi di masyarakat (Yasin, 2012). Rujukan lain menekankan bahwa bagi pemerintah yang ingin memperoleh legitimasi dari rakyat mayoritas Muslim, pemegang otoritas keagamaan dipandang memegang peran kunci dalam menarik simpati publik (Salamah & Rianto, 2018). Sintesis keduanya menunjukkan bahwa dalam masyarakat mayoritas Muslim, legitimasi politik sering melibatkan mediasi otoritas keagamaan, namun keterlibatan itu juga dapat memecah suara Islam dan memunculkan persaingan otoritas ulama (Salamah & Rianto, 2018; Yasin, 2012).

7.3 Islam sebagai Alat Legitimasi dan Problem Instrumentalitas Agama

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa agama dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik (Hasibuan, 2023). Dalam konteks Indonesia, penggunaan bahasa agama dapat dimanipulasi oleh penguasa untuk memperoleh dukungan legitimasi dan otoritas keagamaan yang dipandang sakral (Hasyim, 2017). Kajian tentang Orde Baru juga mencatat adanya kesan bahwa Islam dijadikan alat legitimasi rezim melalui politisasi agama dalam kehidupan politik yang tidak demokratis (Mubarak & Bakar, 2018). Karena itu, sebagian literatur otoritas keagamaan menandai persoalan krusial: bagaimana membendung upaya menjadikan agama sebagai tameng politik kekuasaan atau legitimasi tindakan otoriter (Oktaviyani, 2019). Keseluruhan rujukan ini memperlihatkan satu nuansa penting dalam ilmu politik Islam: legitimasi religius bisa menjadi sumber kepatuhan, namun juga dapat jatuh menjadi sekadar instrumen kekuasaan bila tidak dikawal etika dan akuntabilitas (Hasyim, 2017; Oktaviyani, 2019).

________________________________________

8. Merumuskan Legitimasi menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, legitimasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, legitimasi merupakan pengakuan atau penerimaan umat (rakyat) terhadap keabsahan kewenangan pemerintah untuk memerintah dan membuat keputusan yang mengikat, sehingga perintah dipatuhi sebagai kewajiban—bukan sekadar karena paksaan (Angretnowati & Karolus, 2022; Umma, 2022).

Kedua, pengakuan tersebut dipengaruhi oleh dimensi moral-etis—amanah, keadilan, dan integritas—yang membangun kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam etika politik Islam, misalnya dalam pembacaan Al-Māwardī, dan konsepsi bahwa kepatuhan terkait dengan kemaslahatan umum (Kusuma et al., 2022; Triantini, 2019).

Ketiga, legitimasi juga terkait dengan dimensi prosedural-partisipatoris—shūrā, representasi, dan kontrak sosial melalui ahl al-ḥall wa al-'aqd—yang mengaitkan kekuasaan dengan akuntabilitas publik, sehingga legitimasi tidak semata merupakan klaim transenden, melainkan juga ditopang proses kelembagaan (Alkawy, 2019; Syaifuddin, 2018; Triantini, 2019).

Keempat, dalam praktik, legitimasi sering diproduksi melalui otoritas dan simbol-simbol keagamaan—fatwa, wacana, bahasa agama, dan dukungan ulama—yang dapat memperkuat penerimaan publik, tetapi juga berisiko menjadi instrumen politisasi bila tidak dijaga etika dan orientasi keadilan (Hasyim, 2017; Oktaviyani, 2019; Salamah & Rianto, 2018; Yasin, 2012).

Kelima, terdapat perdebatan internal mengenai sumber legitimasi tertinggi—hak Allah versus hak umat—serta adaptasi konsep legitimasi ke dalam kerangka negara-bangsa modern, yang membuat teori legitimasi politik Islam bersifat plural dan kontekstual (Bangsawan et al., 2024; Murdan, 2019).

________________________________________

9. Penutup

Definisi ringkas legitimasi sebagai "pengakuan rakyat bahwa kekuasaan pemerintah sah dan berhak dipatuhi" adalah inti konseptual yang dalam ilmu politik Islam—berdasarkan rujukan yang tersedia—umumnya diperkaya oleh prasyarat etika berupa amanah dan keadilan, mekanisme musyawarah dan akuntabilitas, serta relasi kompleks antara otoritas agama, simbol, dan penerimaan publik (Khalik, 2020; Kusuma et al., 2022; Triantini, 2019; Yasin, 2012).

Kajian ini menegaskan bahwa legitimasi dalam ilmu politik Islam bukanlah konstruk yang monolitik. Ia merupakan konsep yang hidup dalam ketegangan antara dimensi teologis dan sosiologis, antara klaim ilahi dan kehendak rakyat, serta antara idealisme etis dan realitas pragmatis kekuasaan. Pemahaman yang utuh atas konsep ini menjadi penting tidak hanya bagi kajian teoritis, tetapi juga bagi praktik tata kelola pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim yang tengah bernavigasi di antara tradisi keislaman dan tuntutan modernitas demokratis.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alkawy, M. B. (2019). Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kontestasi Islam politik mutakhir. Politea: Jurnal Politik Islam, 2(2), 19–48. https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1477

Alkawy, M. B. (2020). Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kontestasi Islam politik mutakhir. Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 1(2), 102–117. https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1046

Andini, S. P., Andarini, C., Anwari, F. R., & Hikmawan, R. (2024). Taliban 2.0: Transisi pendekatan komunikasi politik Taliban dalam membangun citra demokrasi. Journal of Law Administration and Social Science, 4(4), 525–543. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.828

Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, gerakan Islam pasca-fundamentalis dan masa depan demokrasi di Indonesia: Kekuasaan simbolik dan upaya konsolidasi. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 369–393. https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393

Bangsawan, A., Masruchin, M., & Hendro, B. (2024). Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam, 4(1), 119. https://doi.org/10.55062//ijpi.2024.v4i1/444/5

Hasibuan, S. (2023). Perdebatan penerapan syariat Islam sebagai gerakan politisasi dakwah: Studi kasus Qanun Syariah di Aceh. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2(2), 45–50. https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.821

Hasyim, R. (2017). Dari mitos tujuh putri hingga legitimasi agama: Sumber kekuasaan Sultan Ternate. Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities, 1(2), 144. https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.27777

Joebagio, H. (2012). Elite tradisional dalam pergumulan sistem religio political power. Paramita: Historical Studies Journal, 22(2). https://doi.org/10.15294/paramita.v22i2.2118

Khalik, S. (2020). Cerminan legitimasi pemerintahan Islam di masa pandemi. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 20(1), 1. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15328

Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarok, N. (2022). Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan serentak 2024. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2(2), 1–33. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200

Mubarak, M. Z., & Bakar, M. Z. A. (2018). Politik Islam Mahathir Mohammad di Malaysia dan Soeharto di Indonesia. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 27. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1292

Murdan, M. N. (2019). Membangun hubungan antara umat dan kekuasaan. Pappasang, 1(1), 44–67. https://doi.org/10.46870/jiat.v1i1.59

Oktaviyani, V. E. (2019). Islam di Afrika Utara. Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 3(1), 1. https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.1733

Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam tentang dinasti politik: Studi kasus isu dinasti politik tahun 2023–2024. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(2), 1–15. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169

Roji, F. (2017). Kebijakan ruang publik perempuan di Saudi Arabia: Benarkah sebuah agenda politik double interest? International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 19(2). https://doi.org/10.21580/ihya.19.2.2162

Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati, K. (2024). Etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer: Perspektif Al-Māwardī. Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, dan Humaniora, 10(2), 95–106. https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052

Salamah, U., & Rianto, R. (2018). Perda syariah dalam otonomi daerah. Mizan: Journal of Islamic Law, 2(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147

Salsabila, D. I. (2023). Latar belakang berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan pada tahun 2021. Jurnal Pena Wimaya, 3(2). https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.10218

Simamora, A. R., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2020). Diskriminasi terhadap kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan. IJD-Demos, 1(1). https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.4

Syaifuddin, H. (2018). Islam dan negara: Otoritas dan kekuasaan dalam pemikiran Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 6(1), 85–101. https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6174

Triantini, Z. E. (2019). Meta konsep kekuasaan dan demokrasi dalam kajian teori politik. Politea: Jurnal Politik Islam, 2(2), 1–18. https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1478

Umma, S. (2022). Otokrasi Brunei Darussalam: Aktualisasi religiusitas Islam melalui legitimasi politik masa kini. Humanistika: Jurnal Keislaman, 8(1), 1–36. https://doi.org/10.55210/humanistika.v8i1.728

Usri. (2019). Pendidikan Islam dan demokrasi. Al-Mutsla, 1(2), 1–23. https://doi.org/10.46870/almutsla.v1i2.72

Widad, Z. (2023). Parameter demokrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah. At-Tanwir Law Review, 3(1), 88. https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2065

Yasin, A. (2012). Pemetaan pemikiran Islamic State, khilafah, dan nation state perspektif fiqh al-siyāsī. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2(2), 161–184. https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.161-184