02150 - Konstitusi dalam Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah): Konsep, Landasan Normatif, dan Dinamika Historis

Abstrak

This article examines the concept of constitution (dustūr) in Islamic political science (fiqh siyāsah), covering its conceptual foundation, normative basis, historical dynamics, and contemporary implications. Using a literature review approach, this study synthesizes various academic sources to construct a comprehensive understanding of the constitution in the Islamic political tradition. The findings show that in Islamic political science, constitution is understood as the basic law—written or unwritten—that regulates the foundations of state life and the relations of authority, normatively linked to siyāsah syar'iyyah and the orientation of maqāṣid al-sharī'ah. Historically, the concept varies from the Charter of Medina as an early written constitution to the caliphate period which in certain practices did not produce a written constitution, to the diverse forms of the constitution in modern Muslim-majority nation-states. This article concludes that the constitution in Islamic political science is a dynamic concept that is always related to historical context, institutional design, and the goal of maṣlaḥah in the management of public affairs.

Keywords: dustūr, Islamic political science, maqāṣid al-sharī'ah, siyāsah syar'iyyah, constitutionalism

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep konstitusi (dustūr) dalam ilmu politik Islam (fiqh siyāsah), mencakup fondasi konseptual, landasan normatif, dinamika historis, serta implikasinya secara kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, studi ini mensintesis berbagai sumber akademik untuk membangun pemahaman komprehensif tentang konstitusi dalam tradisi politik Islam. Temuan menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, konstitusi dipahami sebagai hukum dasar—tertulis maupun tidak tertulis—yang mengatur fondasi kehidupan bernegara dan relasi kewenangan, yang secara normatif dikaitkan dengan siyāsah syar'iyyah dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah. Secara historis, konsep ini bervariasi mulai dari Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis awal, masa kekhilafahan yang dalam praktik tertentu tidak menghasilkan konstitusi tertulis, hingga beragam bentuk konstitusi pada nation-state mayoritas Muslim modern. Artikel ini menyimpulkan bahwa konstitusi dalam ilmu politik Islam merupakan konsep dinamis yang selalu terkait dengan konteks sejarah, desain kelembagaan, dan tujuan kemaslahatan dalam pengelolaan urusan publik.

Kata kunci: dustūr, ilmu politik Islam, maqāṣid al-sharī'ah, siyāsah syar'iyyah, konstitusionalisme

________________________________________

I. Pendahuluan

Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur struktur, kewenangan, dan hak-hak dalam suatu negara. Sebagai instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara, konstitusi telah menjadi objek kajian lintas disiplin, termasuk dalam ilmu politik Islam atau yang dikenal dengan fiqh siyāsah. Dalam tradisi keilmuan Islam, diskursus mengenai konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konsep dustūr, siyāsah syar'iyyah, dan maqāṣid al-sharī'ah yang menjadi kerangka normatif utamanya.

Relevansi kajian ini semakin penting mengingat keragaman model konstitusional yang diadopsi oleh negara-negara mayoritas Muslim di era modern. Di satu sisi, terdapat negara yang secara formal menempatkan syariah sebagai sumber hukum utama; di sisi lain, terdapat pula negara yang memilih model sekular atau semi-sekular dengan tetap mengakui peran agama dalam kehidupan publik. Keragaman ini menunjukkan bahwa "konstitusi menurut ilmu politik Islam" bukanlah satu model tunggal, melainkan sebuah konsep yang terus berkembang seiring perubahan konteks sejarah dan politik.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan dan mensintesis konsep konstitusi dalam ilmu politik Islam secara sistematis, mulai dari pengertian konseptual, landasan normatif, dinamika historis, hingga implikasi kontemporer, dengan mengambil Indonesia sebagai ilustrasi kasus negara-bangsa modern yang plural.

________________________________________

II. Pengertian Konstitusi dalam Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah)

Dalam kajian ilmu politik Islam, istilah yang lazim dipakai untuk "konstitusi" adalah dustūr, yang secara etimologis dipahami sebagai asas/dasar, dan dalam konteks ketatanegaraan dimaknai sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara serta relasi/kerja sama antar-anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Pada level studi ketatanegaraan (constitutional law), konstitusi diposisikan sebagai hukum dasar (basic law) yang menjadi objek utama kajian hukum tata negara, yakni hukum yang mengatur organisasi negara serta relasi-relasi kewenangan secara vertikal dan horizontal (Zainuddin et al., 2019), sehingga konstitusi dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur penyelenggaraan negara dan susunan pemerintahan (Jamaluddin, 2020).

Dengan demikian, rumusan "konstitusi sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur struktur, kewenangan, dan hak-hak" sejalan dengan objek kajian hukum tata negara sebagai studi tentang hukum dasar/konstitusi dan pengaturan kelembagaan negara (Zainuddin et al., 2019), namun perlu diberi catatan penting dari tradisi dustūr bahwa cakupannya dapat meliputi norma tertulis maupun tidak tertulis (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Di dalam perspektif politik-hukum Islam kontemporer yang menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī'ah, konstitusi juga dipahami sebagai dokumen politik-hukum yang berkarakter "kontraktual": sebuah kontrak dan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah yang memuat prinsip-prinsip dasar negara, sekaligus memiliki makna historis dan filosofis yang strategis bagi suatu negara (Muhaimin et al., 2023). Dengan penekanan ini, konstitusi dalam ilmu politik Islam tidak sekadar daftar pasal, tetapi juga perangkat dasar yang menjadi fondasi normatif penyelenggaraan kekuasaan, tujuan bernegara, dan legitimasi pengaturan publik (Jamaluddin, 2020; Muhaimin et al., 2023).

________________________________________

III. Landasan Normatif: Siyāsah Syar'iyyah dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Kerangka konseptual yang sering dipakai untuk menghubungkan ajaran Islam dengan tata kelola negara adalah siyāsah syar'iyyah. Dalam satu rumusan, siyāsah dipahami sebagai proses pengaturan melalui aturan dan regulasi yang dikeluarkan penyelenggara negara untuk merespons problem tertentu demi memperoleh kemaslahatan (Muhaimin et al., 2023). Pada saat yang sama, siyāsah syar'iyyah dijelaskan sebagai kebijakan dalam mengatur urusan publik yang selaras dengan norma syariah, baik ketika membentuk regulasi maupun saat memutus perkara, dan dapat dibenarkan sepanjang diarahkan pada kemaslahatan umum serta tetap berada dalam kerangka teori hukum Islam (Alfitri, 2016).

Bahkan, landasan eksistensial siyāsah syar'iyyah ditegaskan sebagai keyakinan bahwa syariat diturunkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; karena itu kebijakan negara dapat mengambil metode yang tidak disebut eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah selama bermuara pada keadilan dan kemaslahatan (Alfitri, 2016; Zakiruddin et al., 2022).

Dalam kerangka ini, maqāṣid al-sharī'ah diposisikan sebagai fondasi pembentukan hukum Islam, termasuk dalam ranah politik hukum tata negara/konstitusional (Muhaimin et al., 2023). Karena tujuan syariat dikaitkan dengan realisasi manfaat dan pencegahan mudarat, maka penalaran maqāṣid dapat dipakai untuk menilai apakah desain institusi, distribusi kewenangan, dan mekanisme pengawasan kekuasaan di dalam konstitusi selaras dengan tujuan kemaslahatan publik (Muhaimin et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022). Dengan kata lain, "konstitusi menurut ilmu politik Islam" lazim dipahami sebagai perangkat hukum dasar (tertulis/tidak tertulis) yang disusun dan dijalankan melalui siyāsah syar'iyyah dengan orientasi utama pada maqāṣid (kemaslahatan) (Alfitri, 2016; Muhaimin et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022).

________________________________________

IV. Konstitusi sebagai Pembatas Kekuasaan dan Kerangka Kelembagaan

Dalam pembacaan yang menautkan Islam dengan gagasan konstitusionalisme, konstitusionalisme dipahami sebagai upaya membatasi kekuasaan politik melalui perangkat seperti konstitusi tertulis dan pemisahan kekuasaan (Sabil, 2024). Di dalam uraian mengenai praktik kenabian, aktivitas Nabi dilihat dari sisi pemerintahan meliputi fungsi pemberian fatwa/penyampaian ajaran, fungsi yudisial, dan fungsi kepemimpinan/pemerintahan (imāmah), yang menunjukkan bahwa dimensi normatif, peradilan, dan administrasi merupakan bagian dari tata kelola publik (Sabil, 2024). Karena itu, pembahasan konstitusi dalam ilmu politik Islam biasanya tidak berhenti pada "siapa berkuasa", melainkan juga mencakup bagaimana kekuasaan diatur, dijalankan, dan dibatasi melalui institusi serta norma dasar (Muhaimin et al., 2023; Sabil, 2024).

Pada level desain ketatanegaraan modern, maqāṣid dapat dipakai untuk memberi justifikasi normatif bagi mekanisme checks and balances, sebab penguatan relasi kelembagaan untuk saling mengawasi dapat dipahami sebagai strategi memastikan kemaslahatan kolektif—misalnya hifẓ al-ummah sebagai orientasi kepentingan bangsa/umat dalam tata kelola (Muhaimin et al., 2023). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, konstitusi idealnya mengatur: (i) struktur dan kewenangan lembaga negara (Jamaluddin, 2020; Zainuddin et al., 2019); (ii) prinsip pembatasan kekuasaan melalui pengaturan kelembagaan dan pengawasan (Muhaimin et al., 2023; Sabil, 2024); serta (iii) arah kebijakan publik yang selaras dengan kemaslahatan sebagai tujuan syariat (Muhaimin et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022).

________________________________________

V. Dinamika Historis: Dari Piagam Madinah, Masa Kekhilafahan, hingga Nation-State

A. Piagam Madinah sebagai Rujukan Konstitusi Tertulis Awal

Piagam Madinah sering diklasifikasikan sebagai konstitusi karena bentuknya tertulis dan isinya mengatur hal-hal fundamental dalam komunitas politik, dan disebut sebagai konstitusi yang dibangun pada awal hijrah ke Yathrib (Madinah) pada tahun 622 M (Ardiansyah & Basuki, 2023). Uraian tentang Piagam Madinah juga menegaskan muatan substansialnya: pola dalam piagam tersebut terdiri dari 47 pasal yang mengatur pembentukan umat/rakyat, hak asasi manusia, persatuan, kewajiban warga negara, perlindungan negara, pemimpin negara, dan politik perdamaian (Ardiansyah & Basuki, 2023).

Sejalan dengan pembacaan konstitusionalisme Islam, praktik kenabian dipandang terkait dengan gagasan konstitusi awal dalam Islam (Sabil, 2024), sehingga Piagam Madinah sering ditempatkan sebagai preseden penting untuk menjelaskan bagaimana norma dasar dapat diformulasikan secara tertulis guna mengelola masyarakat majemuk dan tata pemerintahan (Ardiansyah & Basuki, 2023; Sabil, 2024).

B. Masa Kekhilafahan dan Ketiadaan Konstitusi Tertulis dalam Praktik Tertentu

Namun, sumber lain menekankan bahwa pada periode kekhilafahan "tidak ditemukan konstitusi tertulis sebagai dasar bernegara", dengan klaim bahwa khalifah menjadi "konstitusi itu sendiri" karena kekuasaan yang sentralistik dan absolut (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Penjelasan ini menunjukkan adanya variasi historis dalam praktik: tradisi politik Islam tidak selalu mewujud dalam bentuk konstitusi tertulis yang membatasi kekuasaan, melainkan dapat beroperasi melalui struktur kekuasaan yang sangat terpusat (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Di sini terdapat ketegangan historis-analitis: di satu sisi Piagam Madinah dipresentasikan sebagai konstitusi tertulis awal (Ardiansyah & Basuki, 2023), di sisi lain praktik kekhilafahan tertentu disebut tidak melahirkan konstitusi tertulis (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Nuansa ini penting untuk menegaskan bahwa "konstitusi dalam ilmu politik Islam" bukan satu model tunggal, melainkan konsep yang mengalami kontinuitas dan perubahan lintas periode (Ardiansyah & Basuki, 2023; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

C. Era Nation-State: Keragaman Penempatan Islam dan Syariah

Dalam periode nation-state, variasi konstitusi negara-negara mayoritas Muslim ditunjukkan melalui perbedaan dalam: (i) penempatan Islam sebagai agama negara; (ii) kedudukan syariah sebagai sumber hukum, termasuk perdebatan apakah menjadi satu-satunya sumber; dan (iii) institusi yudikatif yang berwenang meninjau kesesuaian syariah (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Keragaman ini dijelaskan dipengaruhi oleh faktor seperti ketiadaan aturan spesifik tentang ketatanegaraan dalam sumber ajaran Islam serta pengaruh tradisi dan kolonialisme Barat (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Sejalan dengan itu, terdapat pula penjelasan bahwa tidak adanya perintah formal tertulis yang tegas dalam al-Qur'an dan Hadis tentang "negara Islam" mendorong pilihan politik yang lebih beragam, termasuk penerimaan model negara-bangsa yang tidak secara formal menegaskan negara Islam (Lubis, 2020; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

VI. Implikasi Konseptual: Apa yang "Diatur" oleh Konstitusi Menurut Ilmu Politik Islam?

Berdasarkan sintesis di atas, cakupan pengaturan konstitusi dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan menjadi beberapa unsur yang secara konsisten muncul dalam literatur rujukan.

Pertama, struktur dan kewenangan kelembagaan negara: konstitusi sebagai hukum dasar mengatur organisasi negara dan relasi kewenangan vertikal-horizontal (Zainuddin et al., 2019), serta kumpulan ketentuan tentang organisasi negara dan susunan pemerintahan (Jamaluddin, 2020).

Kedua, pembatasan dan pengawasan kekuasaan (konstitusionalisme): gagasan konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi tertulis dan pemisahan kekuasaan (Sabil, 2024), yang dalam kerangka maqāṣid dapat dimaknai sebagai instrumen menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam tata kelola (Muhaimin et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022).

Ketiga, orientasi kemaslahatan sebagai tujuan normatif: maqāṣid al-sharī'ah diposisikan sebagai fondasi yang memandu hukum Islam, termasuk politik hukum konstitusional, sehingga pembentukan dan pelaksanaan norma dasar dinilai dari kontribusinya pada kemaslahatan (Muhaimin et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022).

Keempat, dimensi "kontrak" dan legitimasi politik: konstitusi dipahami sebagai kontrak/kesepakatan rakyat dan pemerintah yang memuat prinsip negara dan menjadi fondasi strategis (historis-filosofis) bagi penyelenggaraan negara (Muhaimin et al., 2023).

Kelima, hak dan kebebasan dalam kerangka norma: beberapa sumber menekankan bahwa kebebasan individu dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi dalam kerangka syariah (Sabil, 2024); sementara itu, Piagam Madinah ditampilkan memuat pengaturan fundamental termasuk hak asasi manusia dan kewajiban warga (Ardiansyah & Basuki, 2023), sehingga wacana ketatanegaraan Islam memuat perdebatan tentang relasi hak-kewajiban dalam tata politik (Ardiansyah & Basuki, 2023; Sabil, 2024).

Rumusan ini memperluas definisi "hukum dasar tertulis" menjadi "hukum dasar yang dapat tertulis maupun tidak tertulis," tetapi tetap mempertahankan inti bahwa konstitusi mengatur struktur kekuasaan, kewenangan, serta prinsip-prinsip dasar yang berdampak pada hak dan kewajiban warga (Jamaluddin, 2020; Sodiqin & Radiamoda, 2021; Zainuddin et al., 2019).

________________________________________

VII. Konteks Indonesia sebagai Ilustrasi Kontemporer

Relasi Konstitusi, Islam, dan Lembaga Pengawal Konstitusi

Sebagai ilustrasi penerapan diskursus ini pada negara-bangsa modern yang plural, Indonesia dinyatakan tidak menjadikan syariah sebagai sumber legislasi dalam konstitusinya—UUD 1945 tidak menyebut Islam atau syariah sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan (Alfitri, 2016). Namun, pada saat yang sama, relasi negara-agama digambarkan bersifat "simbiotik": negara dan agama merupakan entitas berbeda tetapi saling memengaruhi, dan dinamika politik demokratis dikontrol melalui instrumen hukum termasuk kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (Alfitri, 2016; Safa'at, 2022).

Dalam sengketa yang melibatkan norma Islam, Mahkamah Konstitusi dipaparkan dapat memposisikan diri sebagai otoritas hukum yang menafsir dan membatasi penerapan norma Islam demi agenda negara, tetapi tetap menggunakan konsep dan kosakata hukum Islam sehingga putusannya dapat dijustifikasi sebagai praktik siyāsah syar'iyyah (Alfitri, 2016), yang sekaligus menegaskan peran pengadilan konstitusi dalam memastikan kepatuhan pada konstitusi (Phahlevy, 2023; Safa'at, 2022).

Pada level teori politik hukum Islam di Indonesia, transformasi nilai hukum agama ke dalam hukum nasional diposisikan sebagai "kewajiban berdasarkan konstitusi" (obligation by constitution) melalui mekanisme konstitusional-demokratis, dengan argumen bahwa secara struktural UUD 1945 menempatkan agama pada posisi tinggi (Halim, 2013). Sejalan dengan itu, prospek penerapan hukum Islam tanpa mengubah tatanan negara dipetakan melalui jalur seperti amandemen konstitusi, transformasi materi hukum, atau pemanfaatan otonomi daerah (Saifuddin, 2018), sehingga memperlihatkan bagaimana perdebatan "konstitusi dan Islam" bergerak pada spektrum formalis–substantif dalam kerangka nation-state (Lubis, 2020; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

VIII. Kesimpulan

Dalam ilmu politik Islam, konstitusi (dustūr) pada dasarnya adalah hukum dasar yang mengatur fondasi kehidupan bernegara dan relasi kewenangan; dalam tradisi Islam istilah ini dapat mencakup norma tertulis maupun tidak tertulis (Jamaluddin, 2020; Sodiqin & Radiamoda, 2021; Zainuddin et al., 2019). Secara normatif, pembacaan politik Islam modern sering menautkannya dengan siyāsah syar'iyyah dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah, sehingga konstitusi dipahami sebagai dokumen dasar yang mengatur struktur kekuasaan, pembatasan kewenangan, dan arah kebijakan publik demi kemaslahatan (Alfitri, 2016; Muhaimin et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022).

Secara historis, terdapat variasi praktik dari Piagam Madinah yang dipresentasikan sebagai konstitusi tertulis awal dengan muatan fundamental, termasuk 47 pasal (Ardiansyah & Basuki, 2023), hingga periode kekhilafahan tertentu yang disebut tidak memiliki konstitusi tertulis karena sentralisasi kekuasaan (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Variasi ini menegaskan bahwa "konstitusi menurut ilmu politik Islam" adalah konsep dinamis yang selalu terkait dengan konteks sejarah, desain kelembagaan, serta tujuan kemaslahatan dalam pengelolaan urusan publik (Muhaimin et al., 2023; Sabil, 2024; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfitri, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 296. https://doi.org/10.31078/jk1125

Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Pencegahan Radikalisme melalui Implementasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Piagam Madinah. Fahima, 2(2), 117–128. https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.103

Halim, A. (2013). Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938

Jamaluddin, M. (2020). The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making: Future Prospects. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 07(01), 19–42. https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a2

Lubis, A. A. A. M. R. (2020). Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought. Millah Journal of Religious Studies, 19(2), 167–198. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art1

Muhaimin, M., Munir, S., & Rofiqah, Z. (2023). Maqashid's Lens on Checks and Balances of Simultaneous Elections In Indonesia. Justicia Islamica, 20(2), 385–408. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7377

Phahlevy, R. R. (2023). Balancing Religious Traditions and Legal Neutrality: The Independence of Indonesia's Constitutional Court. Russian Law Journal, 11(5s). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i5s.928

Sabil, J. (2024). Fiqh and Siyasa Model of Integration: A Study of The Constitution of The Sultanate of Aceh Darussalam. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 13(1), 16–30. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.23379

Safa'at, M. A. (2022). The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations. Constitutional Review, 8(1), 113. https://doi.org/10.31078/consrev815

Saifuddin, S. (2018). Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Adalah, 14(2), 461. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516

Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241

Zainuddin, Z., Yustiloviani, Y., Raus, A., & Mauliddin, M. (2019). An Ambiguity of Constitutional Law Major at the Faculty of Sharia of Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. Mazahib, 229–252. https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1595

Zakiruddin, M. A., Kamsi, K., & Bahiej, A. (2022). Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 547. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310