02134 - Junta: Konsep, Praktik, dan Penilaian dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Abstract

This article examines the concept of junta — a government controlled by a group of military officers following a coup d'état — through the lens of Islamic political science. Drawing on comparative political literature spanning Turkey, Egypt, Myanmar, Mali, and Sudan, the article traces the definitional contours of junta governance, its empirical characteristics, and its normative evaluation within the framework of Islamic constitutional law. The study finds that while "junta" is not a classical normative term in Islamic political vocabulary, its practice can be assessed through Islamic principles such as shura (deliberation), constitutional compliance as a social contract, and the commitment to public justice. Across cases, junta regimes consistently exhibit patterns of institutional reconstruction, suppression of civil space, and ideological legitimation — including the instrumentalization of Islamic discourse — that stand in tension with the normative standards affirmed in Islamic constitutional thought. The article concludes that coup-born governments violating constitutional orders are generally incompatible with Islamic constitutional principles, regardless of the religious framing they may adopt.

Keywords: junta, coup d'état, Islamic political science, shura, constitutional law, civil-military relations

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep junta — pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok perwira militer setelah kudeta — melalui perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan literatur politik komparatif yang mencakup kasus Turki, Mesir, Myanmar, Mali, dan Sudan, artikel ini menelusuri batas-batas definisi pemerintahan junta, karakteristik empirisnya, serta penilaian normatifnya dalam kerangka hukum tata negara Islam. Kajian ini menemukan bahwa meskipun "junta" bukan istilah normatif klasik dalam khazanah politik Islam, praktiknya dapat dinilai melalui prinsip-prinsip Islam seperti syura (musyawarah), kepatuhan pada konstitusi sebagai kontrak sosial, dan komitmen terhadap keadilan publik. Dalam berbagai kasus, rezim junta secara konsisten menunjukkan pola rekonstruksi institusional, penekanan ruang sipil, dan legitimasi ideologis — termasuk instrumentalisasi wacana Islam — yang bertentangan dengan standar normatif yang ditegaskan dalam pemikiran hukum tata negara Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintahan yang lahir dari kudeta inkonstitusional pada umumnya tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam, terlepas dari bingkai keagamaan yang mungkin diadopsinya.

Kata Kunci: junta, kudeta, ilmu politik Islam, syura, hukum tata negara, relasi sipil-militer

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam dinamika politik global kontemporer, fenomena pengambilalihan kekuasaan oleh militer melalui kudeta (coup d'état) dan pembentukan pemerintahan junta tetap menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji, baik dari perspektif ilmu politik komparatif maupun dari perspektif normatif berbasis nilai-nilai Islam. Kajian-kajian terdahulu telah mendokumentasikan berbagai kasus kudeta dan pemerintahan junta di berbagai belahan dunia, mulai dari Turki, Mesir, Myanmar, Mali, hingga Sudan, dengan temuan yang beragam namun menunjukkan pola-pola yang dapat digeneralisasi.

Artikel ini bertujuan untuk menyusun pemahaman konseptual yang sistematis tentang junta dan kudeta, mengidentifikasi karakteristik empiris pemerintahan junta lintas kasus, serta mengevaluasi praktik tersebut melalui prinsip-prinsip ilmu politik Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu politik Islam yang tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga responsif terhadap realitas politik kontemporer.

________________________________________

2. Definisi Junta dan Hubungannya dengan Kudeta (Coup d'État)

Dalam kajian ilmu politik kontemporer, kudeta sering dipahami sebagai tindakan yang melibatkan militer untuk merebut atau mengganti rezim yang berkuasa. Dalam artikel tentang kudeta Afghanistan, Sadzali dan Madjidah mengutip Nordlinger yang mendefinisikan kudeta sebagai aktivitas militer untuk merebut kekuasaan atau aksi politik untuk mengganti rezim sebagai lawan politiknya; mereka juga mencatat pandangan Luttwak bahwa perebutan kekuasaan dapat disebut kudeta dan tidak selalu berbentuk mobilisasi massa atau semata kekuatan militer, sehingga konsep "kudeta" memang diperdebatkan dan tidak tunggal (Sukri, 2021). Artikel yang sama juga menegaskan adanya ambiguitas konseptual kudeta dalam hukum internasional (tidak ada definisi baku), yang berkonsekuensi pada munculnya beragam bentuk kudeta dalam praktik (Sukri, 2021).

Berangkat dari pengertian kudeta tersebut, junta dalam penggunaan ilmu politik merujuk pada kelompok perwira militer yang mengambil alih dan/atau menjalankan pemerintahan setelah kudeta, sering kali melalui struktur internal yang tidak selalu sejalan dengan rantai komando formal. Önen, ketika membahas budaya militer Turki, menyebut terbentuknya "secret juntaist establishments" (pembentukan jaringan junta secara rahasia) di kalangan perwira yang kemudian terkait dengan intervensi dan kudeta periodik (Hakim & Hilmi, 2022). Dalam kajian tentang Turki pula, Sus menggambarkan bahwa setelah kudeta 27 Mei 1960, "military junta" segera melegalkan diri menjadi institusi bernama National Union Committee (NUC) untuk dapat memerintah negara (Ibrahimy et al., 2022). Dalam konteks Mali 2012, Mann dkk. menjelaskan bahwa setelah kudeta, junta bahkan berupaya membalikkan institusi inti dengan menangguhkan konstitusi 1992 dan menyerukan konferensi nasional untuk menentukan arah baru (Önen, 2020a).

Rangkaian penjelasan lintas kasus ini memperlihatkan pola umum: kudeta adalah mekanisme perebutan kekuasaan; sedangkan junta adalah format aktor/penguasa militer kolektif yang muncul setelah perebutan kekuasaan itu (Önen, 2020a; Sukri, 2021).

________________________________________

3. Junta dalam Kerangka Ilmu Politik Islam: Bukan Istilah Normatif Klasik, tetapi Dapat Dinilai melalui Prinsip-Prinsip Syariah dan Konstitusionalisme

Literatur yang tersedia tidak menunjukkan bahwa istilah junta adalah terminologi normatif baku dalam khazanah klasik politik Islam; namun, prinsip-prinsip Islam yang relevan untuk menilai praktik kekuasaan modern dapat ditarik dari kajian tentang Islam dan demokrasi serta hukum tata negara Islam. Zoelva menekankan bahwa demokrasi secara tekstual tidak ditemukan sebagai istilah dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi secara implisit dan substantif, dasar-dasar demokrasi selaras dengan ajaran Islam — misalnya prinsip kesetaraan, musyawarah, kerja sama (ta'awun), dan perbaikan kebiasaan (taghyir) (Önen, 2020b). Dengan demikian, dalam "ilmu politik Islam" (dalam pengertian kajian politik yang menilai praktik kenegaraan melalui nilai dan kaidah Islam), rezim junta tidak dinilai dari labelnya, melainkan dari cara memperoleh kekuasaan dan cara menjalankannya terhadap prinsip-prinsip seperti syura/musyawarah, hak-hak warga, serta komitmen pada aturan publik yang disepakati (Önen, 2020b).

Sejalan dengan itu, Shomad dkk. menafsirkan pemikiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar bahwa syura (musyawarah) merupakan determinan relasi masyarakat–negara, dan Hamka juga menekankan pembedaan antara otoritas negara dan otoritas agama; dalam implikasinya, organisasi masyarakat Islam dapat mengambil posisi independen-kritis untuk mencegah rezim berkembang menjadi otoriter dan represif (Zoelva, 2022). Kerangka ini relevan untuk membaca junta: ketika otoritas politik ditentukan oleh dominasi kelompok militer pascakudeta, maka persoalan utamanya bukan hanya "siapa memerintah", tetapi apakah pemerintahan itu berjalan melalui mekanisme musyawarah, akuntabilitas, dan kontrol masyarakat sipil — yang dalam bacaan Hamka diposisikan sebagai penahan laju otoritarianisme (Zoelva, 2022).

________________________________________

4. Kudeta dan Junta sebagai Masalah Ketaatan pada Konstitusi dalam Hukum Tata Negara Islam

Sadzali dan Madjidah secara eksplisit mengajukan pintu masuk hukum tata negara Islam (Islamic Constitutional Law) untuk menilai kudeta: (i) kewajiban mematuhi konstitusi dan (ii) pertimbangan kemaslahatan pascakudeta (Sukri, 2021). Mereka memposisikan konstitusi modern sebagai perwujudan "kontrak sosial" dan menegaskan bahwa, dalam pandangan Islam, mematuhi dan melaksanakan konstitusi adalah kewajiban, karena Islam mengajarkan pemenuhan perjanjian, termasuk konstitusi negara (Sukri, 2021). Dengan kerangka ini, junta yang lahir dari perebutan kekuasaan yang melanggar konstitusi akan dinilai bermasalah secara normatif dalam perspektif hukum tata negara Islam — sebab tindakan perebutan kekuasaan yang bertentangan dengan konstitusi dipandang sebagai pelanggaran (Sukri, 2021).

Artikel yang sama mencontohkan bahwa pengambilalihan kekuasaan Taliban diklasifikasikan sebagai kudeta pemerintahan karena tidak dilakukan berdasarkan Konstitusi Afghanistan, dan dari sudut hukum tata negara Islam dinilai tidak sejalan pada titik kewajiban kepatuhan konstitusional tersebut (Sukri, 2021). Sementara itu, pada level praktik politik, contoh Mali 2012 menunjukkan junta menangguhkan konstitusi 1992 dan mencoba mengubah kerangka kelembagaan (Önen, 2020a) — sebuah pola yang, jika dibaca dengan kacamata Sadzali dan Madjidah, akan langsung bersinggungan dengan isu kepatuhan pada "kontrak sosial" (konstitusi) yang dalam Islam dikaitkan dengan kewajiban memenuhi perjanjian (Önen, 2020a; Sukri, 2021).

________________________________________

5. Ciri-Ciri Pemerintahan Junta Pascakudeta dalam Temuan Empiris Lintas Negara

5.1. Konsolidasi Cepat melalui Kontrol Aparat, Penangkapan Elite, dan Penguasaan Titik Strategis

Dalam studi tentang kegagalan kudeta Turki 2016, Sukri menekankan bahwa salah satu faktor kegagalan adalah ketidakmampuan kelompok kudeta menangkap aktor kunci pemerintah (misalnya Presiden Erdoğan dan Perdana Menteri Binali Yıldırım), yang memungkinkan mereka mengorganisasi penolakan publik; Sukri juga membandingkannya dengan kudeta 1980 yang ditandai penangkapan pemimpin politik serta penguasaan tempat-tempat strategis dan media negara (TİMUR et al., 2020). Pada level mobilisasi sosial, Timur dkk. menunjukkan bagaimana seruan Erdoğan melalui CNN Türk memicu mobilisasi massa melawan "armed junta," dan mereka menekankan bahwa publik juga mengetahui kudeta itu tidak didukung keseluruhan militer melainkan faksi kecil (Sus, 2009).

Rangkaian bukti ini memperlihatkan bahwa junta (atau calon junta) memerlukan kombinasi penguasaan elite, kontrol komunikasi, dan koherensi dukungan internal militer untuk berhasil; kegagalan pada titik-titik tersebut dapat menggagalkan konsolidasi kekuasaan (Sus, 2009; TİMUR et al., 2020).

5.2. Penangguhan dan Rekayasa Ulang Kerangka Konstitusional dan Institusional

Kasus Mali 2012 memperlihatkan bagaimana junta berupaya menangguhkan konstitusi dan mengubah institusi negara (Önen, 2020a). Dalam konteks Turki, Ozzano mencatat bahwa junta militer pascakudeta 1980 membentuk ulang struktur institusional melalui konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1982; ia juga melaporkan perubahan penilaian Polity IV dan Freedom House yang memburuk pascakudeta, menunjukkan dampak institusional pada kualitas demokrasi dan hak-hak politik/sipil (Cantelmo, 2017). Önen (dalam kajian sejarah relasi Turki–UE dan sekularisme) menambahkan bahwa setelah kudeta 1960 militer memperkuat status politiknya dengan privilese legal untuk mengawasi politik, dan setelah kudeta 1980 militer menyiapkan konstitusi baru untuk memperkuat otoritas sentral serta mengurangi banyak kebebasan politik yang sebelumnya lebih luas (Ozzano, 2013).

Dengan demikian, dalam praktik lintas kasus, pemerintahan junta sering tampil bukan sekadar pergantian elite, melainkan juga rekonstruksi aturan main (konstitusi, privilese legal, desain institusi) untuk mengamankan dominasi militer (Cantelmo, 2017; Önen, 2020a; Ozzano, 2013).

5.3. Produksi Legitimasi: "Penyelamatan Negara/Demokrasi", Guardianism, dan Instrumentalisasi Agama

Önen menunjukkan paradoks di Turki: setelah Atatürk wafat, militer mengklaim tugas "guardianship" untuk menjaga republik sekuler dan melakukan intervensi periodik terhadap pemerintahan terpilih, padahal Atatürk juga dikenal menekankan supremasi sipil dan sikap kritis terhadap intervensi militer (Hakim & Hilmi, 2022). Di level retorika kudeta, Önen mencatat pernyataan Kenan Evren pada kudeta 1980 yang membingkai tindakan "usurping the rule" sebagai kebutuhan untuk menjaga persatuan negara, prinsip Atatürk, hak dan kebebasan, stabilisasi demokrasi, serta pemulihan otoritas negara (Hakim & Hilmi, 2022). Ini mengilustrasikan pola legitimasi junta: mengklaim tindakan luar-konstitusi sebagai jalan memulihkan tatanan (Hakim & Hilmi, 2022).

Dalam dimensi agama, Önen menegaskan bahwa setelah 1980, militer memperkenalkan Turkish-Islamic Synthesis (mencampur nasionalisme Turki dengan Islam) untuk menandingi ancaman kiri, dan mempromosikannya melalui figur Evren yang bahkan tampil berpidato dengan Al-Qur'an dan mendorong pembelajaran agama untuk tujuan politik tertentu (Ozzano, 2013). Üstündağ juga menekankan ironi bahwa rezim militer 1980–1983, meski menekankan laisisme konstitusi, justru mengadopsi dan memaksakan Turkish-Islamic Synthesis untuk membentuk masyarakat Islam yang "lebih homogen dan kurang politis" dan menjadikan Islam sebagai ideologi peredam konflik ideologis/komunisme (Üstündağ, 2023). Kemerli, dari sudut "religious militarism," membahas bagaimana negara Turki menggunakan diskursus Islam (misalnya jihad dan kesyahidan) untuk melegitimasi praktik militeristik, termasuk melalui kurikulum pascakudeta 1980 dan pelatihan wajib militer (Bordás, 2015).

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa sebagian junta tidak hanya mengandalkan kekerasan koersif, tetapi juga framing ideologis — sekuler maupun religius — untuk membangun klaim legitimasi (Bordás, 2015; Hakim & Hilmi, 2022; Ozzano, 2013).

Konteks Sudan memberi ilustrasi tambahan bahwa rezim junta dapat mengklaim Islam sebagai sumber legislasi, namun praktik "Islamisasi hukum" dapat menjadi instrumen politik yang memunculkan ketidakadilan "atas nama Islam." Dalam ulasan buku Köndgen, Halim menegaskan bahwa dua era junta militer Sudan (Numayrī dan al-Bashīr) sama-sama mengklaim Islam sebagai sumber utama legislasi; namun adopsi syariah dipaparkan sebagai tidak murni proyek negara religius, melainkan sarat manipulasi politik, dan "injustices done in the name of Islam" menjadi sebab oposisi terhadap rezim (Yoyo, 2023). Ini penting bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan pembedaan antara klaim simbolik Islam oleh junta dan standar normatif Islam yang diasosiasikan masyarakat (misalnya Islam sebagai keadilan) (Yoyo, 2023).

________________________________________

6. Dampak Junta terhadap Demokrasi, Hak-Hak Sipil, dan Relasi Sipil–Militer: Pelajaran dari Mesir dan Myanmar

Di Mesir, Hakim dan Hilmi menggambarkan bahwa dinamika politik Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari kontrol militer; mereka juga menyatakan kudeta 2013 memunculkan banyak pelanggaran HAM, dengan 18 jurnalis ditahan, serta terjadinya penangkapan 22.000 aktivis dan 3.000 anggota Ikhwanul Muslimin (Civil-Military Relations, 2017). Erdoğan (dalam studi tentang Ikhwanul Muslimin) menyatakan bahwa Morsi sebagai presiden terpilih pertama digulingkan kudeta militer 2013 dan Mesir kembali pada otoritarianisme militer; ia juga menekankan peran deep state (militer, yudikatif, birokrasi) yang tidak memungkinkan perubahan rezim yang nyata (Citadel, The, 2013). Utami dan Anam secara serupa menjelaskan kudeta 3 Juli 2013 terhadap pemerintahan Morsi, penangkapan Morsi dan kabinetnya, serta menempatkan peristiwa itu dalam kerangka dominasi militer sebagai aktor sangat kuat dalam politik dan pemerintahan Mesir (Idagu et al., 2020).

Secara sintesis, tiga rujukan ini konsisten bahwa junta/militer pascakudeta menguatkan otoritarianisme dan menekan ruang politik sipil, meskipun narasi pembenarannya dapat berupa "respons atas kegagalan pemerintah" (Civil-Military Relations, 2017; Idagu et al., 2020).

Myanmar menunjukkan pola historis yang lebih panjang: Suaedy dan Hafiz menyatakan Myanmar dikenal dengan pemerintahan represif di bawah kekuasaan militer sejak kudeta 1962 hingga pemilu 2010, dan bahwa pemilu 1990 dimenangkan partai oposisi Aung San Suu Kyi tetapi junta menolak mengakuinya serta menangkap sejumlah pemimpin/aktivis termasuk Suu Kyi untuk membungkam gerakan demokrasi (Karaarslan, 2025). Wildan juga mencatat bahwa di bawah dominasi militer yang panjang, penindasan politik dan kerusuhan sosial terjadi; ia menyebut bahwa pada 1988 aparat keamanan pemerintah militer membunuh ratusan demonstran pro-demokrasi, dan bahwa pada pemilu bebas 1990 NLD memenangkan 80% kursi namun junta menolak menyerahkan kekuasaan (Altınörs, 2021). Yunus dkk. menegaskan kudeta 1962 (Ne Win) menandai awal pemerintahan militer langsung, termasuk penangkapan anggota pemerintah, penangguhan konstitusi, dan pembentukan Dewan Revolusi untuk memerintah (Erdoğan, 2020).

Dengan demikian, Myanmar memperkuat kesimpulan bahwa junta bukan sekadar "pemerintahan pascakudeta", tetapi dapat berkembang menjadi struktur dominasi politik jangka panjang yang memengaruhi konstitusi, represifitas, dan trajektori demokratisasi (Erdoğan, 2020; Karaarslan, 2025).

________________________________________

7. Simpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang digunakan, junta dapat dirumuskan — dalam bahasa ilmu politik yang kompatibel dengan penilaian politik Islam — sebagai pemerintahan de facto yang dijalankan oleh kolektif perwira militer pascakudeta, yang biasanya mengonsolidasikan kekuasaan melalui kontrol institusional, penataan ulang aturan konstitusional, serta produksi legitimasi ideologis (Cantelmo, 2017; Önen, 2020a; Ozzano, 2013; Sukri, 2021).

Dalam perspektif ilmu politik Islam, istilah junta sendiri bukan konsep normatif tekstual yang berdiri sendiri; namun praktik junta dapat dinilai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditegaskan dalam rujukan: (i) nilai syura (musyawarah) sebagai determinan relasi negara–masyarakat dan peran masyarakat sipil untuk mencegah otoritarianisme (Zoelva, 2022); (ii) kompatibilitas prinsip Islam seperti kesetaraan dan musyawarah dengan nilai demokrasi (Önen, 2020b); serta (iii) kewajiban mematuhi konstitusi sebagai "kontrak sosial" dan bentuk perjanjian yang harus dipenuhi, sehingga perebutan kekuasaan yang melanggar konstitusi dinilai sebagai pelanggaran dari perspektif hukum tata negara Islam (Sukri, 2021).

Dalam praktik, pengalaman Mesir, Myanmar, Mali, dan Turki memperlihatkan bahwa rezim junta kerap berkorelasi dengan penekanan ruang sipil, rekayasa institusi, dan pencarian legitimasi melalui narasi "penyelamatan" maupun instrumentalisasi agama — dan literatur Sudan memberi peringatan bahwa klaim "Islamisasi" oleh junta tidak identik dengan keadilan yang diasosiasikan dengan Islam (Erdoğan, 2020; Önen, 2020a; Ozzano, 2013; TİMUR et al., 2020; Yoyo, 2023).

Dengan batasan sumber yang digunakan, angka, kaidah fikih klasik, atau konsensus ulama spesifik tentang status keagamaan junta tidak disediakan secara langsung; yang dapat ditegaskan secara berbasis bukti dari rujukan adalah: dalam pendekatan hukum tata negara Islam modern, ketaatan pada konstitusi/perjanjian dan mekanisme musyawarah menjadi standar evaluasi utama, sehingga pemerintahan junta yang lahir dari kudeta inkonstitusional cenderung dinilai tidak selaras dengan standar tersebut (Önen, 2020b; Sukri, 2021; Zoelva, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Altınörs, G. (2021). Neoliberal Küreselleşme Çağında Uluslararası Örgütlerin Politik Sosyolojisi. Opus Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 1338–1354. https://doi.org/10.26466/opus.797023

Bordás, Habil. M. (2015). Problems of State Efficiency and Terrorism in North Africa. Journal of Us-China Public Administration, 12(3). https://doi.org/10.17265/1548-6591/2015.03.004

Cantelmo, M. C. (2017). The Fall of Kemalism and the New Face of Political Islam: 20 Crucial Years in Turkey's History (1980-2002). Athens Journal of History, 4(1), 37–54. https://doi.org/10.30958/ajhis.4-1-3

Citadel, The. (2013). https://doi.org/10.4135/9781452276335.n102

Civil-Military Relations. (2017). https://doi.org/10.4135/9781483391144.n52

Erdoğan, A. (2020). Egypt's Arab Fall: Understanding the Organization and Policies of the Muslim Brotherhood. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2154–2178. https://doi.org/10.15869/itobiad.681221

Hakim, L. A., & Hilmi, M. A. (2022). Contemporary Islamic Political Dynamics Arabic Republic of Egypt. Ajis Academic Journal of Islamic Studies, 7(1), 115–140. https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4292

Ibrahimy, A. A., Nawawi, N., & Juandi, W. (2022). Initiating Citizens Fiqh: Solutions for Minority Muslim in Non-Muslim Countries. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 16(2), 217–234. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.217-234

Idagu, A. E., Obiageli, N. L., & Luka, M. B. (2020). Nigeria and Conflict Resolution in Mali: A Focus on Specific Contributions. International Journal of Conflict Management, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.47941/ijcm.419

Karaarslan, C. (2025). Economic Consequences of Dictatorship and Autocracy – Turkey in a Counterfactual World. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6352737/v1

Ozzano, L. (2013). Religion, Political Actors, and Democratization: The Turkish Case. Politics and Religion, 7(3), 590–612. https://doi.org/10.1017/s1755048313000710

Sukri, M. A. (2021). Causes of the Failed of the Military Coup in Turkey in 2016. Politicon Jurnal Ilmu Politik, 3(2), 239–262. https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.11687

Sus, P. (2009). Turkey: Social Engineering Secular Project. Polish Political Science Yearbook, Volume 38(2009), 206–220. https://doi.org/10.15804/ppsy2009016

TİMUR, K., Dönmez, R. Ö., & Lloyd, F. A. T. (2020). The Nexus of Leadership, Political Empowerment and Social Mobilization: The Case of July 15 Coup Attempt in Turkey. Insight Turkey, 151–175. https://doi.org/10.25253/99.2020222.10

Üstündağ, G. M. (2023). 1980 Military Coup d'état and the Rise of Religious Politics in Türkiye: The Originators of 2000's Türkiye. Journal of Academic Social Resources, 8(53), 3455–3461. https://doi.org/10.29228/asrjournal.72345

Yoyo, Y. (2023). Critical Voices and the Burden of Free Expression among Arab Intellectuals. Islam Transformatif Journal of Islamic Studies, 7(1), 28. https://doi.org/10.30983/it.v7i1.6187

Zoelva, H. (2022). The Development of Islam and Democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812

Önen, H. G. (2020a). Atatürk and Military Culture: What Atatürk Says about War, Soldiering and Civil-Military Relations? Journal of Public Affairs, 22(3). https://doi.org/10.1002/pa.2491

Önen, H. G. (2020b). Sekülarizm ve Ordu Etkisinin AKP Döneminde Türkiye-AB İlişkilerine Etkisine Yönelik Tarihsel Bir Değerlendirme. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel sayısı), 6293–6317. https://doi.org/10.26466/opus.720695