02127 - Impunitas dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Normatif-Konseptual Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstract

This article examines the concept of impunity—freedom from punishment or accountability for unlawful acts—through the lens of Islamic political science (fiqh al-siyāsah). Using a normative-conceptual approach grounded in maqāṣid al-sharī'ah, this study argues that impunity fundamentally contradicts the core principles of Islamic governance, namely justice (al-'adālah), equality before the law (musāwah), deliberation (as-syūrā), and the protection of human rights and freedoms. The maqāṣid framework, which is oriented toward welfare and protection through five basic safeguards (al-kulliyyāt al-khams), provides a normative basis for rejecting impunity, as it undermines the protective function of law and public interest (maṣlaḥah). Furthermore, the epistemological distinction between sharī'ah and fiqh prevents the "sacralization" of state policies that could generate institutional impunity. In the Indonesian context, the anti-impunity agenda demands democratic, non-discriminatory legal-political design aligned with human rights principles, particularly in managing locally-nuanced sharia regulations. The recommended path forward includes the reconstruction of fiqh siyāsah on a dynamic-contextual basis rooted in maqāṣid, realistic and humanistic law enforcement, and the utilization of ta'zīr discretionary spaces to ensure that violations do not go unaccounted for.

Keywords: impunity, Islamic political science, maqāṣid al-sharī'ah, accountability, fiqh siyāsah, human rights

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep impunitas—kebebasan dari hukuman atau pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum—melalui lensa ilmu politik Islam (fiqh al-siyāsah). Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual yang berpijak pada maqāṣid al-sharī'ah, kajian ini berargumen bahwa impunitas secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Islam, yakni keadilan (al-'adālah), persamaan di depan hukum (musāwah), musyawarah (as-syūrā), serta perlindungan hak dan kebebasan. Kerangka maqāṣid yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan melalui lima perlindungan dasar (al-kulliyyāt al-khams) menyediakan landasan normatif untuk menolak impunitas, sebab impunitas melemahkan fungsi protektif hukum dan kemaslahatan publik. Selain itu, pembedaan epistemologis antara sharī'ah dan fiqh mencegah "sakralisasi" kebijakan negara yang berpotensi melahirkan impunitas institusional. Dalam konteks Indonesia, agenda anti-impunitas menuntut desain politik-hukum yang demokratis, non-diskriminatif, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pengelolaan regulasi bernuansa syariah di tingkat lokal. Jalan keluar yang direkomendasikan meliputi rekonstruksi fiqh siyāsah secara dinamis-kontekstual berbasis maqāṣid, penegakan hukum yang realistis dan humanistik, serta pemanfaatan ruang kebijakan ta'zīr untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Kata Kunci: impunitas, ilmu politik Islam, maqāṣid al-sharī'ah, akuntabilitas, fiqh siyāsah, hak asasi manusia

________________________________________

A. Pendahuluan

Impunitas—diartikan sebagai kebebasan dari hukuman atau pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum—merupakan salah satu tantangan paling mendasar dalam sistem tata kelola modern. Dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia era Reformasi, "penghapusan impunitas (kekebalan hukuman)" bahkan disebut sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam agenda perlindungan dan penegakan HAM (Harisudin & Choriri, 2021). Di ranah kekuasaan kehakiman, konsep serupa muncul melalui "judicial immunity," yang dipaparkan sebagai "bentuk impunity" yang melindungi hakim dari gugatan atas tindakan ketika menjalankan tugasnya (Mustofa, 2023).

Dua penjelasan ini menunjukkan bahwa impunitas adalah isu yang langsung bersentuhan dengan relasi kekuasaan–hukum–akuntabilitas, sehingga menjadi tema penting dalam analisis politik, termasuk politik Islam, yang membahas bagaimana otoritas dibatasi oleh norma, prosedur, dan tujuan hukum (Harisudin & Choriri, 2021; Mustofa, 2023).

Dalam ilmu politik Islam—yang sering dibahas melalui fiqh al-siyāsah atau fiqh siyasah—isu impunitas relevan karena politik Islam tidak hanya membahas "siapa memerintah," tetapi juga bagaimana kekuasaan dibingkai oleh prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, perlindungan hak, serta mekanisme pertanggungjawaban. Kerangka prinsipil ini diekspresikan sebagai prinsip-prinsip umum ketatanegaraan Islam, yaitu keadilan (al-'adālah), persamaan di depan hukum (musāwah), musyawarah/deliberasi (as-syūrā), serta penghormatan HAM dan kebebasan (Rois & Salahuddin, 2022). Karena impunitas berlawanan arah dengan akuntabilitas dan persamaan di depan hukum, ia dapat dianalisis sebagai bentuk kegagalan tata kelola (governance) dalam mewujudkan tujuan normatif syariah (Patra, 2017; Rois & Salahuddin, 2022).

Bertolak dari kerangka tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara normatif-konseptual bagaimana ilmu politik Islam merespons dan memosisikan diri terhadap fenomena impunitas. Kajian ini disusun dengan menelusuri landasan epistemologis, prinsip-prinsip normatif, kerangka maqāṣid al-sharī'ah, dimensi akuntabilitas, konteks Indonesia, serta jalan keluar yang ditawarkan dalam literatur ilmu politik Islam.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Landasan Epistemologis: Membedakan Syariah, Fiqh, dan Produk Negara agar "Kebal Kritik" Tidak Berubah Menjadi Impunitas

Salah satu akar problem impunitas dalam diskursus politik Islam adalah kekaburan kategoris antara syariah (ajaran/norma ilahi) dan fiqh (produk penalaran manusia). Pembedaan ini ditekankan dalam kajian karakteristik syariah dan fiqh: syariah dipahami sebagai aturan dari Tuhan yang bersifat tetap, sedangkan fiqh merupakan pemahaman yang dinamis dan adaptif terhadap konteks (Maula, 2022). Dalam studi tentang kontroversi syariah, pembedaan serupa juga dikemukakan: fiqh adalah interpretasi manusia atas syariah dan dalam perjalanan sejarah posisi fiqh kerap menjadi dominan dalam praktik (Rahman et al., 2022). Dalam pendekatan maqāṣid kontemporer ala Jasser Auda, fiqh dan sebagian tradisi profetik dipahami sebagai "human cognition of the revealed," yang menekankan dimensi kognitif-interpretatif manusia dalam produksi hukum (Muttaqin, 2021).

Implikasi politiknya penting: bila suatu kebijakan, qanun, atau praktik penegakan hukum negara diperlakukan seolah-olah "syariah yang final dan kebal kritik," maka ruang koreksi publik dan pertanggungjawaban politik dapat menyempit. Padahal, justru karena fiqh adalah hasil ijtihad, ia dapat beragam dan perlu ditimbang ulang terhadap tujuan hukum (maqāṣid) dan konteks sosial (Maula, 2022; Muttaqin, 2021). Karena itu, pembacaan politik Islam yang membedakan syariah–fiqh membantu mencegah "sakralisasi kebijakan" yang dapat berujung pada impunitas, misalnya ketika aparat atau institusi menghindari akuntabilitas dengan mengklaim legitimasi agama atas tindakan yang seharusnya dapat diuji (Maula, 2022; Muttaqin, 2021; Patra, 2017).

2. Prinsip Normatif Politik Islam yang Anti-Impunitas: Keadilan, Musāwah, Syūrā, dan HAM/Kebebasan

Kajian ketatanegaraan Islam berbasis maqāṣid al-sharī'ah menegaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan pola negara yang qath'ī (definitif), tetapi menawarkan prinsip-prinsip umum yang dapat menjadi fondasi tata kelola: keadilan (al-'adālah), persamaan di depan hukum (musāwah), musyawarah (as-syūrā), serta penegakan hak dan kebebasan (Rois & Salahuddin, 2022). Prinsip-prinsip ini secara konseptual menolak impunitas karena:

Pertama, keadilan mensyaratkan adanya sanksi/prosedur yang mengoreksi pelanggaran dan melindungi masyarakat (Kuncoro & Nizar, 2021; Rois & Salahuddin, 2022). Kedua, persamaan di depan hukum menolak pengecualian tak berdasar bagi kelompok berkuasa yang kebal dari penindakan (Rois & Salahuddin, 2022). Ketiga, syūrā (deliberasi) membuka ruang kontrol sosial-politik terhadap keputusan penguasa, sehingga mengurangi peluang tindakan sewenang-wenang tanpa konsekuensi (Rois & Salahuddin, 2022). Keempat, HAM dan kebebasan dipandang relevan dalam kontribusi maqāṣid bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, sehingga praktik politik-hukum semestinya tidak membiarkan pelanggaran hak berlalu tanpa pertanggungjawaban (Muttaqin, 2021; Patra, 2017).

Kerangka ini sejalan dengan pembacaan bahwa maqāṣid al-sharī'ah mentransformasikan teori syariah ke dalam nilai-nilai universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan (Kuncoro & Nizar, 2021). Lebih jauh, fiqh—sebagai pilar normatif yang merespons problem praktis—diposisikan sebagai kerangka normatif tindakan manusia yang mengarah pada realisasi maqāṣid, dan esensi maqāṣid dikaitkan dengan perlindungan serta penghormatan HAM (Patra, 2017). Jika maqāṣid dipahami sebagai orientasi perlindungan hak dan keadilan, maka impunitas merupakan negasi dari orientasi tersebut, sebab "kekebalan hukuman" menormalisasi pelanggaran dan melemahkan fungsi protektif hukum (Harisudin & Choriri, 2021; Patra, 2017).

3. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Analisis Impunitas: Kesejahteraan, Perlindungan, dan Kemaslahatan Publik

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa tujuan syariah adalah mempromosikan kesejahteraan dan melindungi kepentingan manusia melalui lima perlindungan dasar (sering disebut al-kulliyyāt al-khams): perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asman, 2021). Dalam kerangka serupa, maqāṣid dipahami sebagai metode pengembangan hukum dan dasar analisis yang penting untuk menghadapi perubahan sosial yang dinamis (Kuncoro & Nizar, 2021). Secara normatif, impunitas dapat dibaca sebagai kondisi yang merusak perlindungan-perlindungan tersebut karena pelanggaran—misalnya terhadap jiwa, harta, martabat—tidak memperoleh respons hukum yang memulihkan ketertiban dan melindungi publik (Kuncoro & Nizar, 2021; Patra, 2017).

Dalam kajian HAM dan jarīmah, hak dalam Islam dipilah menjadi hak individu, hak Allah (yang dipahami sebagai kepentingan publik), dan gabungan keduanya. Di sini, pemaafan korban dapat berimplikasi pada gugurnya qishāsh dalam konteks tertentu, namun pelanggaran terhadap hak publik tidak serta-merta dapat dihapuskan; pada tipe hak gabungan, korban dapat memaafkan tetapi pemaafan tidak menghapus dimensi kepentingan publik (Kamil, 2016). Struktur konseptual ini penting bagi diskusi impunitas: politik hukum Islam tidak identik dengan "memaafkan tanpa konsekuensi," karena perlindungan kepentingan publik menuntut adanya mekanisme yang tetap mencegah pengulangan dan menjaga kemaslahatan (Kamil, 2016). Dengan demikian, jika "impunitas" dimaknai sebagai kebebasan total dari pertanggungjawaban, ia sulit dipertahankan dalam kerangka maqāṣid dan kategorisasi hak yang mempertahankan dimensi publik (Asman, 2021; Kamil, 2016).

4. Akuntabilitas (Hisbah dalam Arti Luas) dan Pertanggungjawaban Pemimpin: Dimensi Horizontal–Vertikal

Dalam perspektif Islam tentang akuntabilitas, Islam dipahami sebagai sistem kehidupan yang mencakup urusan ritual dan juga mu'āmalah yang mengatur aspek sosial, termasuk politik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sistem sosial (Sulthon, 2020). Pada level negara, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pemimpin secara horizontal dan vertikal (Sulthon, 2020). Klaim ini penting secara politik: impunitas adalah kebalikan dari akuntabilitas karena ia memutus rantai pertanggungjawaban—baik kepada masyarakat (horizontal) maupun kepada nilai-nilai transenden yang menjadi dasar etika publik (vertikal) (Harisudin & Choriri, 2021; Sulthon, 2020).

Dalam studi tentang kontestasi kepemimpinan dan gerakan Islam konservatif di Indonesia, ditunjukkan pula bahwa dalam catatan sejarah peradaban Islam terdapat karakter kepemimpinan yang menjunjung egalitarianisme dan tidak bertentangan dengan sistem demokrasi karena tanggung jawab pemimpin adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh manusia (Junaidi & Rizka, 2023). Bila kepemimpinan didefinisikan oleh tanggung jawab tersebut, maka impunitas—yang membiarkan ketidakadilan tanpa koreksi—berada dalam tegangan langsung dengan etika kepemimpinan yang berorientasi keadilan dan kesejahteraan (Junaidi & Rizka, 2023; Sulthon, 2020).

5. Dimensi Politik-Hukum di Indonesia: Pluralitas, Positivisasi, dan Risiko Impunitas melalui Ketidakpastian/Ketimpangan Penegakan

Dalam konteks Indonesia, transformasi norma Islam ke dalam hukum nasional dipandang sulit karena Indonesia adalah masyarakat multikultural, multietnis, dan multiagama serta beragamnya pemahaman umat terhadap teks (Uthman, 2015). Karena itu, politik hukum syariah harus bernegosiasi dengan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang menuntut perlindungan HAM dan persamaan warga (Ohihon, 2014; Uthman, 2015). Kajian tentang politik hukum Islam (Indonesianisasi hukum Islam) juga menekankan bahwa formulasi hukum harus memperhatikan pluralitas, demokrasi, keadilan sosial, prinsip kemanusiaan, HAM, dan persamaan di depan hukum (Syamsuar et al., 2024). Kerangka ini secara tidak langsung memosisikan impunitas sebagai problem serius: bila hukum "bernuansa syariah" diterapkan secara diskriminatif atau tidak setara, maka sebagian pihak berisiko mengalami pelanggaran hak tanpa pemulihan efektif, sedangkan pihak lain memperoleh perlakuan istimewa—kondisi yang dekat dengan impunitas struktural (Ohihon, 2014; Syamsuar et al., 2024).

Kontroversi perda/produk hukum lokal bernuansa syariah juga dicatat: keberadaannya dapat memicu perdebatan karena sifat sektarian dan potensinya melanggar HAM, misalnya diskriminasi dan pembatasan kebebasan sipil (Hidayati et al., 2023). Secara paralel, perspektif lain menilai bahwa penerapan regulasi syariah di daerah dapat mengancam hak non-Muslim, misalnya kebebasan beribadah, pendirian sekolah, akses kepemimpinan, dan perkawinan beda iman, dan sebagian implementasi bahkan langsung melanggar hak—contohnya kewajiban jilbab—sehingga diperlukan reinterpretasi dan diseminasi "syariah progresif" agar selaras dengan tuntutan kontemporer termasuk HAM (Kasdi, 2019). Bila kebijakan-kebijakan semacam ini tidak memiliki mekanisme koreksi dan pertanggungjawaban yang jelas, maka keluhan korban pelanggaran hak dapat berakhir tanpa pemulihan—sebuah bentuk impunitas dalam tata kelola lokal (Hidayati et al., 2023; Kasdi, 2019).

Kasus Aceh memperlihatkan lapis problem tambahan. Dalam perbandingan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei, ditekankan bahwa Qanun Jinayah harus memprioritaskan keadilan dan perlindungan hak semua warga, khususnya non-Muslim; namun terdapat persoalan kepastian hukum karena mekanisme "kesukarelaan tunduk" non-Muslim belum diberi batasan prosedural yang jelas sehingga menimbulkan problem legal certainty ("Untitled," 2022). Dalam kajian lain tentang tantangan Shariah Penal Code dan pluralisme hukum di Aceh, hambatan pelaksanaan dihubungkan dengan faktor sistem dan masyarakat, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, problem legislasi, dan kebutuhan memastikan kepatuhan qanun pada syariah; juga dicatat adanya kekhawatiran bahwa syariah tidak semestinya dipakai untuk kepentingan politik (Kustiawan et al., 2023). Rangkaian persoalan prosedural, pemahaman publik, dan kepastian hukum tersebut adalah titik-titik yang dalam analisis governance dapat membuka ruang "kekebalan praktik"—praktik yang keliru tetapi tidak terkoreksi—sehingga mendekati gejala impunitas (Kustiawan et al., 2023; "Untitled," 2022).

6. Jalan Keluar yang Ditawarkan Ilmu Politik Islam: Rekonstruksi Fiqh Siyasah Berbasis Maqāṣid, Moderasi, dan Pembaruan Prosedur

6.1 Rekonstruksi Fiqh Siyasah agar Dinamis dan Kontekstual (Bukan Absolut)

Konstruksi "fiqh politik Indonesia" menegaskan perlunya pembaruan isu-isu fiqh siyasah klasik yang tidak relevan dengan konteks kekinian dan pluralitas Indonesia, dengan menjadikan maqāṣid sebagai pisau analisis (Yasin, 2016). Di sini, ditegaskan pula bahwa syariah bukan hanya ḥudūd/pidana, melainkan mencakup aspek keyakinan, moral, dan hal-hal yang bermuara pada kemaslahatan manusia (Rahman et al., 2022; Yasin, 2016). Dengan memandang politik sebagai wilayah yang tidak sepenuhnya diatur secara teknis-operasional oleh teks—sehingga terbuka ruang ijtihad—maka ruang pertanggungjawaban publik dan koreksi kebijakan semestinya tetap ada, dan inilah prasyarat konseptual untuk menutup impunitas (Rois & Salahuddin, 2022; Yasin, 2016).

Pendekatan maqāṣid kontemporer ala Jasser Auda menekankan rekonstruksi metodologi dengan enam fitur—misalnya keterbukaan dan multidimensionalitas—dan menempatkan maqāṣid sebagai metodologi yang relevan untuk isu-isu kontemporer termasuk HAM (Muttaqin, 2021). Dalam kajian penerapan sanksi pelanggaran administrasi perkawinan di Asia Tenggara, perspektif maqāṣid Auda dibaca sebagai "nama bagi hikmah di balik syariah," sekaligus menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks ketika seorang faqih memahami hukum, tidak semata tekstual (Zaprulkhan, 2018). Penekanan "kontekstual" dan "purposefulness" ini menyediakan basis normatif untuk menilai bahwa impunitas—sebagai ketiadaan konsekuensi bagi pelanggaran—berlawanan dengan hikmah hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan ketertiban (Muttaqin, 2021; Zaprulkhan, 2018).

6.2 Moderasi dan Prasyarat Sosial-Politik Penegakan (Menghindari Arbitrary Enforcement)

Dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang negara dan penegakan syariah, ditekankan bahwa perjuangan menegakkan syariah perlu berpegang pada karakter syariah yang etis, realistis, humanistik, komprehensif, serta perlunya prasyarat yang tepat; penegakan hukum harus "realistic" dan adaptif terhadap perkembangan sosial (Aisyah, 2018). Perspektif ini relevan untuk isu impunitas karena dua ekstrem sama-sama problematik: pertama, penegakan yang arbitrer dan tidak akuntabel (mendorong impunitas bagi aparat/kelompok dominan); atau kedua, ketiadaan penegakan (impunitas bagi pelanggar). Dengan prasyarat dan pendekatan realistis-humanistik, fokus bergeser ke desain institusi dan prosedur yang dapat diuji secara publik (Aisyah, 2018; Patra, 2017).

6.3 Peran Ta'zīr sebagai Ruang Kebijakan untuk Memastikan Akuntabilitas yang Dapat Diterima Publik

Dalam diskusi implementasi hukum pidana Islam di Indonesia, ta'zīr dipandang menawarkan ruang akomodasi karena sifat hukumannya yang dapat dimodifikasi dan potensial diterima masyarakat; bahkan dinyatakan bahwa karena Al-Qur'an dan hadis tidak determinatif tentang bentuk hukuman ta'zīr, pemilihan hukuman dapat diletakkan pada diskresi hakim atau penguasa untuk meminimalkan penolakan (Fauzi, 2017). Dalam kerangka anti-impunitas, poin kuncinya bukan "ringan atau berat," melainkan tersedianya mekanisme sanksi-prosedur yang workable sehingga pelanggaran tidak dibiarkan tanpa konsekuensi (impunitas), tetapi tetap berada dalam batas penerimaan sosial dan tujuan kemaslahatan (Asman, 2021; Fauzi, 2017; Kuncoro & Nizar, 2021).

7. Catatan Kritis: "Imunitas" Institusional vs. "Impunitas" Pelanggaran

Perlu dibedakan secara analitis antara imunitas yang dilembagakan untuk fungsi tertentu dan impunitas sebagai kebal dari pertanggungjawaban substantif. Studi tentang putusan progresif hakim mencatat adanya "judicial immunity" sebagai bentuk impunity yang melindungi hakim dari gugatan atas tindakan dalam menjalankan tugas (Mustofa, 2023). Informasi ini menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern terdapat ruang imunitas profesi; namun dari perspektif politik Islam yang menekankan akuntabilitas pemimpin dan keadilan, tantangan konseptualnya adalah memastikan bahwa perlindungan institusional tidak berubah menjadi pembenaran bagi "kebal evaluasi" yang menutup akses keadilan (Mustofa, 2023; Rois & Salahuddin, 2022; Sulthon, 2020). Karena itu, agenda "penghapusan impunitas" dalam penegakan HAM di Indonesia dapat dibaca sebagai upaya politik-hukum untuk menjaga agar kekuasaan—termasuk perangkat negara—tidak menjadi ruang tanpa koreksi (Harisudin & Choriri, 2021; Ohihon, 2014).

________________________________________

C. Penutup

Dalam perspektif ilmu politik Islam, impunitas (kekebalan hukuman) adalah persoalan tata kelola kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar ketatanegaraan Islam—keadilan, persamaan di depan hukum, musyawarah, dan penghormatan hak/kebebasan—sebagaimana dirumuskan sebagai prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah (Kuncoro & Nizar, 2021; Patra, 2017; Rois & Salahuddin, 2022). Kerangka maqāṣid yang berorientasi kesejahteraan dan perlindungan (lima perlindungan dasar) menyediakan dasar normatif untuk menolak impunitas karena impunitas melemahkan fungsi protektif hukum dan kemaslahatan publik (Asman, 2021; Kamil, 2016). Pada saat yang sama, pembacaan yang disiplin terhadap pembedaan syariah–fiqh mencegah "pembekuan" keputusan politik sebagai kebenaran final yang kebal koreksi, yang secara politik dapat menjadi ladang impunitas (Maula, 2022; Muttaqin, 2021).

Dalam konteks Indonesia yang plural, agenda anti-impunitas menuntut desain politik-hukum yang demokratis, non-diskriminatif, dan sejalan dengan HAM, termasuk dalam pengelolaan regulasi bernuansa syariah di tingkat lokal (Hidayati et al., 2023; Ohihon, 2014; Syamsuar et al., 2024; Uthman, 2015). Rekomendasi yang mengemuka dalam literatur yang disediakan adalah rekonstruksi fiqh siyasah agar dinamis-kontekstual berbasis maqāṣid, penegakan yang realistis dan humanistik, serta penggunaan ruang kebijakan seperti ta'zīr untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban namun tetap kompatibel dengan penerimaan sosial dan tujuan kemaslahatan (Aisyah, 2018; Fauzi, 2017; Muttaqin, 2021; Yasin, 2016).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, S. (2018). Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarīmah. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 1(2), 01–17. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.128

Asman, A. (2021). The red yarn of contemporary Islamic law reform: A critical study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's thought. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 21(1), 17. https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193

Fauzi, F. (2017). The interactions of madzhabs in Aceh: The tripolar typology. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 41(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.327

Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's maqasid al-shariah perspective. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 471. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159

Hidayati, T., Umar, M., Azhari, F., & Abas, M. A. (2023). The legal construction of licensing and supervision of sharia multilevel marketing in Indonesian trade law. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(2), 237–263. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17989

Junaidi, J., & Rizka, R. (2023). Muhammadiyah information jurisprudence: A guide freedom of expression in maqoshid sharia-based social media. Justisi, 9(2), 145–157. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293

Kamil, S. (2016). Syariah law and the rights of non-Muslims: The importance of reinterpreting traditional syariah and disseminating progressive syariah. Buletin Al-Turas, 22(1), 183–207. https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2933

Kasdi, A. (2019). Actualizations of maqashid al-shariah in modern life. Justicia Islamica, 16(2), 247–268. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666

Kuncoro, A. T., & Nizar, M. C. (2021). The epistemology of fiqh-science and its implementation in contemporary fiqh in Indonesia (p. 168). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.041

Kustiawan, M. T., Rasidin, Mhd., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic leadership contestation: Exploring the practices of conservative Islamic movements in Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 23(2), 196. https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.14938

Maula, B. S. (2022). The state legal policies on sharia application in changing pattern of Indonesia's Islamic movements. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 15. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5455

Mustofa, I. (2023). Text authorization in the development of sharia economic law in Indonesia: Study of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(2), 210–236. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18935

Muttaqin, Z. (2021). Formalization of Islamic law in Indonesia in the framework of social engineering theory by Roscoe Pound. El-Mashlahah, 11(2), 97–115. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2825

Ohihon, I. B. (2014). 'The president of Nigeria has no final say': Sharia law controversies and implications for Nigeria. Politics and Religion Journal, 8(2), 265–290. https://doi.org/10.54561/prj0802265o

Patra, R. (2017). Existence of local legal product nuanced of sharī'ah in Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 6(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i2.12384

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of sharia economy in the populist system. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Rois, I., & Salahuddin, Muh. (2022). Islamic microfinance institutions, Indonesian economic democracy, and development (A maqashid approach system perspective). Jurnal Iqtisaduna, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.26821

Sulthon, M. (2020). Methodology and scope of social fiqh (Thinking study KH. M. Sahal Mahfudh). Jurnal Dinamika Hukum, 19(3), 569. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2580

Syamsuar, S., Chapakia, A. O., Hamsa, A., & Amelia, A. (2024). Integration of maqashid syaria in Nurcholish Madjid's thinking about principles for effective good governance. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 9(1), 45. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701

Untitled. (2022). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1

Uthman, I. O. (2015). Muslim women and the Islamic state between political activism and the Islamic law: An analysis of the Julbab Almar'ah Al-Muslimah fi Al-Kitab wa Al-Sunnah of Shaykh Al-Albani. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 2(1), 117–145. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no1.6

Yasin, M. N. (2016). The pluralism of Islamic economic law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the development of sharia banking in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 10(1), 113. https://doi.org/10.15642/jiis.2016.10.1.113-138

Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid al-shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(2), 445. https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231