02124 - Ideologi dalam Ilmu Politik Islam: Konsep, Orientasi Normatif, dan Risiko Ideologisasi Agama

A Conceptual Study on Ideology in Islamic Political Science

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ideologi dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis dan analitis. Melalui pendekatan kajian literatur, artikel ini menelusuri pengertian ideologi secara etimologis dan konseptual, kemudian mengaitkannya dengan tradisi keilmuan politik Islam, khususnya dalam kerangka fiqh siyāsah. Kajian ini menunjukkan bahwa ideologi dalam ilmu politik Islam tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki tiga fungsi yang saling bersitegang: sebagai orientasi nilai untuk membangun tatanan yang maslahat, sebagai kerangka perjuangan politik menuju proyek institusional kenegaraan, dan sebagai instrumen legitimasi dominasi ketika agama direduksi menjadi alat kekuasaan. Kajian ini juga menegaskan adanya pembedaan konseptual yang kritis antara Islam sebagai keimanan dan Islamisme sebagai ideologi politik, serta mencatat peringatan para pemikir Islam kontemporer terhadap bahaya ideologisasi agama yang berpotensi melahirkan otoritarianisme dan monopoli kebenaran. Sintesis definitif yang dihasilkan merumuskan ideologi dalam ilmu politik Islam sebagai sistem gagasan, nilai, norma, dan keyakinan yang berakar pada penafsiran ajaran Islam, yang menjadi dasar orientasi, legitimasi, dan perilaku politik suatu kelompok dalam mengatur kepentingan publik (siyāsah), namun sekaligus mengandung risiko dominasi bila agama direduksi menjadi alat ideologi-kekuasaan.

Kata kunci: ideologi, ilmu politik Islam, fiqh siyāsah, Islamisme, ideologisasi agama

________________________________________

Abstract

This article systematically and analytically examines the concept of ideology from the perspective of Islamic political science. Through a literature review approach, the article traces the etymological and conceptual understanding of ideology, subsequently linking it to the tradition of Islamic political scholarship, particularly within the framework of fiqh siyāsah. The study reveals that ideology in Islamic political science is not monolithic but encompasses three mutually contested functions: as a value orientation for building a just and beneficial order (maslahah), as a political struggle framework directed toward an institutional state-building project, and as an instrument of legitimation and domination when religion is reduced to a tool of power. The study also affirms a critical conceptual distinction between Islam as faith and Islamism as a political ideology, while noting warnings from contemporary Islamic thinkers against the dangers of the ideologization of religion, which may give rise to authoritarianism and a monopoly on truth. The resulting definitional synthesis formulates ideology in Islamic political science as a system of ideas, values, norms, and beliefs rooted in the interpretation of Islamic teachings, which forms the basis of a group's political orientation, legitimation, and behavior in managing public interests (siyāsah), yet simultaneously carries the risk of domination when religion is reduced to an instrument of ideological power.

Keywords: ideology, Islamic political science, fiqh siyāsah, Islamism, ideologization of religion

________________________________________

A. Pendahuluan

Konsep ideologi merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik yang senantiasa mengundang perdebatan akademik, baik dalam ranah ilmu politik umum maupun dalam konteks ilmu politik Islam. Pada tataran umum, ideologi dipahami sebagai sistem gagasan yang bukan hanya berada pada tataran pemikiran, melainkan terkait erat dengan arah tindakan kolektif. Sementara itu, dalam diskursus politik Islam, konsep ideologi memperoleh dimensi yang lebih kompleks karena bersinggungan dengan sumber-sumber normatif ajaran Islam, tradisi keilmuan fiqh siyāsah, serta ketegangan antara Islam sebagai keimanan dan Islam sebagai proyek ideologi politik.

Pertanyaan mengenai bagaimana ideologi dipahami dalam ilmu politik Islam menjadi penting untuk dijawab secara akademis, mengingat konsep ini sering dipergunakan secara longgar dan tidak jarang menimbulkan kerancuan konseptual. Sebagian kalangan menggunakan istilah "ideologi politik Islam" untuk merujuk pada orientasi nilai yang bersumber dari ajaran Islam dalam kehidupan bernegara, sementara sebagian yang lain menggunakannya untuk merujuk pada gerakan-gerakan yang secara eksplisit memperjuangkan pendirian negara Islam. Pada saat yang sama, sejumlah pemikir Islam kontemporer justru mengkritik keras konsep "Islam sebagai ideologi politik" karena dianggap berpotensi mendistorsi esensi Islam itu sendiri.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian konseptual yang sistematis mengenai ideologi dalam perspektif ilmu politik Islam, mencakup: (1) pengertian ideologi dalam ilmu politik; (2) ideologi dalam ilmu politik Islam beserta ranah, sumber, dan orientasi normatifnya; (3) dimensi etika dan keutamaan dalam ideologi politik Islam; (4) pembedaan konseptual antara Islam sebagai keimanan dan Islamisme sebagai ideologi politik; (5) ragam orientasi ideologi politik Islam; serta (6) relasi antara ideologi politik Islam dan sekularisme. Artikel ini diakhiri dengan sintesis definitif yang merumuskan makna ideologi dalam ilmu politik Islam secara akademis.

________________________________________

B. Pengertian Ideologi dalam Ilmu Politik sebagai Landasan Kajian

Dalam literatur ilmu politik, ideologi kerap dipahami sebagai sistem gagasan yang bukan hanya berada pada tataran pemikiran, melainkan terkait dengan arah tindakan kolektif. Secara etimologis, ideologi dipahami sebagai "ilmu tentang gagasan-gagasan/ide-ide" (Alhaddad, 2019; Fauzan, 2017). Pada level konseptual, ideologi juga dijelaskan sebagai sesuatu yang merujuk pada apa yang orang pikir dan percaya tentang masyarakat dan kekuasaan—termasuk hak dan tujuan kelompok—yang keseluruhannya membentuk dan menentukan jenis tindakan mereka (Alhaddad, 2019). Sejalan dengan itu, ideologi dipahami sebagai sistem gagasan yang berkaitan dengan tindakan, sebagaimana ditekankan dalam definisi ideologi yang menghubungkan gagasan dengan praksis sosial-politik (Alhaddad, 2019; Sahidin, 2022).

Dalam kerangka yang lebih khusus, ideologi politik dipaparkan sebagai himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok, yang atas dasar itu ia menentukan sikap terhadap persoalan politik sekaligus menentukan tingkah lakunya (Nadlir, 2015). Dengan demikian, rumusan "sistem gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar pandangan politik suatu kelompok" selaras dengan pemahaman ideologi politik sebagai basis orientasi, sikap, dan perilaku politik (Alhaddad, 2019; Nadlir, 2015). Di sisi lain, ideologi juga dapat diposisikan sebagai "pedoman atau cara bertindak" dalam pelaksanaan kekuasaan, yakni ide yang menjadi pegangan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan kehidupan politik (Sahidin, 2022; Thaib, 2019).

________________________________________

C. Ideologi dalam Ilmu Politik Islam: Ranah, Sumber, dan Orientasi Normatif

Dalam studi politik Islam, pembicaraan tentang ideologi tidak dapat dilepaskan dari cara Islam diposisikan dalam relasinya dengan negara dan kekuasaan. Salah satu penegasan penting adalah bahwa ideologi politik Islam merujuk pada pandangan, gagasan, dan gerakan yang beraspirasi membawa Islam menjadi pedoman dalam urusan negara dan masyarakat (Alhaddad, 2019). Artinya, ideologi politik Islam beroperasi sebagai kerangka orientasi yang menjembatani ajaran, tafsir, dan agenda sosial-politik—bukan sekadar dogma privat—sehingga memengaruhi pilihan institusi, legitimasi, serta bentuk tindakan politik (Alhaddad, 2019; Syahab, 2018).

Pada level disiplin keilmuan, tradisi keilmuan Islam mengenal fiqh siyāsah (fikih politik) sebagai salah satu wilayah kajian politik dalam khazanah ilmu-ilmu Islam (Azman, 2018; Parhanudin, 2022). Dalam pemaknaan yang ditampilkan dalam kajian hukum Islam, politik dipahami sebagai "pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat" berupa pedoman, keyakinan, aktivitas, dan informasi (Parhanudin, 2022). Dalam horizon normatif Islam, politik (siyāsah) ditandai—antara lain—oleh orientasi pada kemaslahatan individu dan umat (Parhanudin, 2022). Karena itu, ketika ideologi politik Islam diletakkan dalam bingkai fiqh siyāsah, ia tidak semata-mata menjadi "identitas" atau "simbol", melainkan seharusnya berkelindan dengan tujuan kemaslahatan dan tata kelola yang etis sesuai kerangka siyasah (Azman, 2018; Parhanudin, 2022).

Dalam pemetaan diskursus, politik dalam khazanah Islam klasik hingga pertengahan dibahas setidaknya melalui dua genre besar: fikih dan filsafat. Sekalipun berbeda pendekatan dan basis argumentasinya, keduanya sama-sama menekankan signifikansi etika dalam politik, yakni etika menjadi karakter dan basis penopang politik (Parhanudin, 2022). Bahkan, dalam perspektif para fuqahā' dan mutakallimūn, sistem politik yang berlandaskan syariah tidak hanya ditujukan bagi stabilitas dan kesejahteraan duniawi, melainkan juga terkait keselamatan ukhrawi (Parhanudin, 2022). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, ideologi politik lazimnya mengandung dimensi normatif—nilai, etika, tujuan kemaslahatan—yang memberi arah pada praktik dan institusi (Azman, 2018; Parhanudin, 2022).

________________________________________

D. Dimensi Etika dan Keutamaan: Mengapa Ideologi Politik Islam Cenderung Normatif

Kecenderungan normatif tersebut juga tampak dalam tradisi filsafat politik Islam. Dalam pembacaan atas Ibn Rusyd, ilmu politik diposisikan sebagai cabang ilmu praktis, dan di dalamnya terdapat pembahasan mengenai upaya manusia mencapai kesempurnaan atau keutamaan yang dekat dengan wilayah etika (akhlak) (Syahab, 2018). Penekanan bahwa politik berhubungan dengan pembentukan keutamaan manusia memperlihatkan bahwa, dalam arus pemikiran tertentu, ideologi politik sebagai sistem nilai dan orientasi bukan hanya alat mobilisasi, tetapi juga bingkai evaluatif tentang "kehidupan baik" dan tata kelola yang patut (Parhanudin, 2022; Syahab, 2018).

Di sisi lain, literatur politik Islam juga mencatat problem ketika Islam diperlakukan terutama sebagai sumber ideologis untuk menjustifikasi kemapanan kekuasaan (status quo), bukan sebagai sumber inspirasi kultural dan kerangka paradigmatik pemikiran politik (Syahab, 2018). Peringatan ini penting karena menunjukkan adanya ketegangan internal: ideologi dapat berfungsi sebagai kerangka nilai-etik untuk menata kemaslahatan, tetapi juga berisiko direduksi menjadi perangkat legitimasi kekuasaan (Alhaddad, 2019; Syahab, 2018).

________________________________________

E. Pembedaan Konseptual yang Kritis: Ideologi Politik Islam, Islamisme, dan Politisasi Agama

Sejumlah rujukan dalam kajian kontemporer menekankan pembedaan antara Islam sebagai agama/keimanan dan proyek Islam sebagai ideologi politik. Dalam kajian tentang pesantren dan fundamentalisme, ditegaskan bahwa Islam sebagai keyakinan agama (religious belief) perlu dibedakan dari fundamentalisme sebagai ideologi politik yang menggunakan agama sebagai justifikasi dogmatis dengan target akhir politik-kekuasaan (Alfi & Romadhoni, 2022). Pembedaan serupa juga ditekankan melalui kritik terhadap "Islamisme": Islam dipahami sebagai keyakinan, sementara Islamisme dipahami sebagai penerapan ideologis atas agama pada ranah politik, yakni "politik keagamaan" yang maknanya berbeda dari Islam sebagai iman (Yunianti, 2021). Dalam rumusan lain, "religionized politics" dipahami sebagai bentuk politisasi yang menampilkan sistem politik tertentu sebagai kehendak Tuhan, dan kecenderungan ini justru dikritik karena mencampuradukkan agama sebagai sistem budaya/peradaban dengan agama sebagai ideologi politik (Alfi & Romadhoni, 2022; Yunianti, 2021).

Kritik epistemik terhadap ideologisasi juga muncul kuat pada Abdolkarim Soroush. Dalam pembacaan atas Soroush, klaim kebenaran keagamaan dapat melahirkan otoritarianisme ketika terjadi ideologisasi pemahaman agama ke dalam ranah politik dan kekuasaan (Ikhwan, 2022). Soroush secara eksplisit digambarkan menolak pemahaman "Islam sebagai ideologi politik" karena penggunaan ideologi keagamaan dalam pemerintahan cenderung mengarah pada totalitarianisme serta dapat menghambat pertumbuhan pengetahuan agama (Ikhwan, 2022). Penolakan terhadap penggunaan Islam sebagai ideologi politik juga diulas sebagai upaya mengurangi "beban berat" yang diletakkan pada agama ketika ia dijadikan kendaraan ideologis kekuasaan (Huda, 2021; Ikhwan, 2022).

Garis kritik yang searah juga tampak pada pemikiran Fethullah Gülen: ia menolak "Islam politik" yang menjadikan agama sebagai ideologi politik, serta mengkritik kelompok-kelompok yang melakukan partisanship ideologis-politik lalu "mengenakannya" sebagai baju Islam (Mustapa & Syi'aruddin, 2020). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, konsep ideologi perlu dikelola secara hati-hati: ia bisa menjadi sistem nilai dan orientasi politik, tetapi juga dapat berubah menjadi mekanisme eksklusivisme, monopoli kebenaran, dan dominasi jika ideologisasi agama mengunci pluralitas tafsir dan menundukkan agama pada kepentingan kuasa (Ikhwan, 2022; Mustapa & Syi'aruddin, 2020).

________________________________________

F. Ragam Orientasi Ideologi Politik Islam: Dari Holisme Din wa Dawlah hingga Kritik atas Instrumentalisasi

Dalam realitas gerakan, sebagian kelompok melihat Islam sebagai agama yang holistik dan mencakup bidang politik. Dalam konteks fundamentalisme, keyakinan bahwa Islam harus mencakup politik dirasionalisasi melalui ungkapan al-Islām dīn wa dawlah (Islam sebagai agama dan negara) (MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR, 2019). Di sisi lain, kajian tipologi ulama kontemporer memetakan kecenderungan Political Islamist yang berorientasi pada pendirian negara Islam (dawlah Islamiyah) dan menolak ideologi politik modern seperti nasionalisme, sekularisme-westernisme, sosialisme-komunisme, dan demokrasi (Musyaffa, 2022). Pada saat yang sama, ada kritik internal bahwa mengubah Islam dari ajaran universal menjadi ideologi-politik dapat menjadikan Islam alat kepentingan kelompok; ideologi dipahami sebagai perangkat dominasi dan penyeragaman, sehingga Islam yang universal berisiko menyempit ketika dibingkai oleh platform ideologi-politik tertentu (Ikhwan, 2022; Musyaffa, 2022).

Nuansa ini memperlihatkan bahwa "ideologi" dalam ilmu politik Islam bukan kategori tunggal yang selalu dipuji atau selalu dicela. Ia dapat tampil sebagai: (i) orientasi nilai untuk membangun tatanan yang maslahat (Azman, 2018; Parhanudin, 2022); (ii) kerangka perjuangan politik yang mengarah pada proyek institusional kenegaraan (Alhaddad, 2019; Musyaffa, 2022); atau (iii) instrumen legitimasi, dominasi, dan penyeragaman bila agama direduksi menjadi alat kuasa (Musyaffa, 2022; Syahab, 2018).

________________________________________

G. Ideologi, Sekularisme, dan "Desakralisasi Politik": Kontras Epistemik

Perbincangan ideologi politik Islam juga sering muncul sebagai respons terhadap sekularisme. Dalam kajian tentang Islamisasi ilmu (al-Attas), sekularisme dijelaskan memiliki konsepsi antara lain berupa desacralization of politics, yakni penyingkiran unsur agama dan spiritual dari politik (Riyanto, 2020). Diuraikan pula bahwa sekularisme mendorong penghapusan unsur agama dari perpolitikan dan menyingkirkan peran agama dari institusi politik (Riyanto, 2020). Pada horizon yang sejalan, sekularisme juga dikaitkan dengan ide "desakralisasi politik" yang menegaskan bahwa politik tidak bersifat sakral (Chalik, 2015; Riyanto, 2020).

Dalam konteks respons terhadap kondisi tersebut, Islamisasi ilmu diposisikan sebagai upaya membebaskan manusia dari ideologi dan perspektif sekularisme serta memasukkan elemen-elemen kunci Islam—termasuk keyakinan (aqidah), aturan (syariat), dan akhlak—ke dalam disiplin pengetahuan (Riyanto, 2020). Meskipun diskursus ini berada pada ranah ilmu pengetahuan, ia relevan bagi politik Islam karena menegaskan adanya pertarungan kerangka nilai (ideologis) dalam memaknai politik, moralitas publik, dan legitimasi pengetahuan (Chalik, 2015; Riyanto, 2020).

________________________________________

H. Sintesis Definitif: Ideologi menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan yang telah diuraikan, ideologi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara akademis sebagai berikut.

Pertama, sebagai struktur nilai dan keyakinan yang memandu sikap dan tindakan politik: ideologi politik adalah himpunan nilai, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang menjadi dasar penentuan sikap serta tingkah laku politik individu atau kelompok (Alhaddad, 2019; Nadlir, 2015; Sahidin, 2022).

Kedua, dalam bentuk "ideologi politik Islam": ia merupakan pandangan, gagasan, dan gerakan yang beraspirasi membawa Islam dalam urusan negara dan masyarakat (Alhaddad, 2019), tetapi dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai kerangka etika-kemaslahatan (siyāsah) (Azman, 2018; Parhanudin, 2022) maupun sebagai instrumen legitimasi kekuasaan (status quo) jika direduksi menjadi "kedok" politik (Syahab, 2018).

Ketiga, berorientasi normatif-etik melalui tradisi fiqh siyāsah dan filsafat politik: diskursus politik Islam menempatkan etika sebagai basis penting politik; politik dikaitkan dengan kemaslahatan dan tata kelola yang benar, dan dalam tradisi tertentu dipahami sebagai ilmu praktis yang terkait etika atau keutamaan (Parhanudin, 2022; Syahab, 2018).

Keempat, mengandung risiko ideologisasi agama: ketika pemahaman agama dimutlakkan dan diideologisasi ke ranah kuasa, ia berisiko melahirkan otoritarianisme/totalitarianisme, monopoli kebenaran, serta politisasi agama (Huda, 2021; Ikhwan, 2022). Karena itu, sebagian pemikir menegaskan pembedaan antara Islam sebagai iman dan Islamisme/fundamentalisme sebagai ideologi politik (Alfi & Romadhoni, 2022; Mustapa & Syi'aruddin, 2020; Yunianti, 2021).

Dengan rumusan tersebut, definisi ringkas yang paling dekat dengan substansi kajian ini adalah: Ideologi dalam ilmu politik Islam ialah sistem gagasan, nilai, norma, dan keyakinan—sering berakar pada penafsiran atas ajaran Islam—yang menjadi dasar orientasi, legitimasi, dan perilaku politik suatu kelompok dalam mengatur kepentingan publik (siyāsah), namun sekaligus memiliki risiko dominasi bila agama direduksi menjadi alat ideologi-kekuasaan (Alhaddad, 2019; Ikhwan, 2022; Nadlir, 2015; Parhanudin, 2022).

________________________________________

I. Penutup

Kajian ini memperlihatkan bahwa konsep ideologi dalam ilmu politik Islam bersifat multidimensional dan sarat ketegangan. Ia tidak dapat direduksi semata-mata sebagai sistem keyakinan yang memandu tindakan politik, melainkan juga mengandung dimensi normatif-etis yang berakar pada tradisi fiqh siyāsah dan filsafat politik Islam. Pada saat yang sama, ideologi dalam konteks ini menyimpan potensi distorsi yang serius ketika agama diideologisasi menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Pemahaman yang matang terhadap konsep ideologi dalam ilmu politik Islam menghendaki kemampuan membedakan antara Islam sebagai sumber nilai normatif bagi kehidupan politik di satu sisi, dan instrumentalisasi Islam sebagai ideologi kekuasaan di sisi lain. Pembedaan konseptual ini bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi bagaimana komunitas Muslim mengelola relasi antara agama, negara, dan kekuasaan dalam konteks kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan politis dalam studi Islam. Qolamuna Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662

Alhaddad, M. R. (2019). Manajemen lembaga pendidikan Islam dan politik. Raudhah Proud to Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 4(2), 55–68. https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.48

Azman, A. (2018). Penerapan syariat Islam. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 279. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7243

Chalik, A. (2015). Fundamentalisme dan masa depan ideologi politik Islam. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 54. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.54-80

Fauzan, F. (2017). Pemikiran politik Ibnu Rusyd. Kalam, 9(2), 347. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336

Huda, S. (2021). Ulama pewaris para nabi: Kajian awal tipologi ulama kontemporer. Al-Hikmah, 7(2), 155. https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.10674

Ikhwan, M. K. S. (2022). Memahami hubungan hukum, pendidikan, dan politik pada peradaban Bani Abbasyiah. JSI Jurnal Sejarah Islam, 1(02), 113–124. https://doi.org/10.24090/jsij.v1i2.6777

MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7

Mustapa, H., & Syi'aruddin, M. A. (2020). Creative understanding dalam progressivisme pemikiran Islam politik Syafruddin Prawiranegara (1911–1989): Sebuah pendekatan komunikasi. Politea Jurnal Politik Islam, 3(1), 133–172. https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1721

Musyaffa, M. R. (2022). Politik Islam dunia dan Islamofobia dalam perspektif neorealisme. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(2), 412–420. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i2.42

Nadlir, N. (2015). Antara sejarah sosial dan sejarah penguasa: Kritik terhadap historiografi pendidikan Islam di Indonesia. Tadris Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 1. https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.635

Parhanudin, Muh. A. (2022). Meta concept of horizon ilmu and its application on Islamic political thought department of UIN Mataram. Politea Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732

Riyanto, A. (2020). Mengapa partai Islam belum pernah menang?: Path dependence repetisi kekalahan partai Islam Indonesia dalam pemilu legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 186. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a1

Sahidin, A. (2022). Islamisasi ilmu pengetahuan al-Attas menjawab problematika sekularisme terhadap ilmu pengetahuan. Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman, 6(2), 113–126. https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v6i2.354

Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir. Tajdid Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55

Thaib, E. J. (2019). Komunikasi politik ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, ilmu politik dan komunikasi Islam. Farabi, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1030

Yunianti, S. (2021). Resume hukum tatanegara. https://doi.org/10.31219/osf.io/z39as