02120 - Hard Power dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sebuah Tinjauan Konseptual

Abstract

This article examines the concept of hard power from the perspective of Islamic political science by integrating definitions from mainstream International Relations (IR) literature with normative frameworks derived from Islamic political thought. Drawing on Joseph S. Nye's foundational distinction between hard power and soft power, this study identifies hard power as the capacity to influence the behavior of other states through military force and economic coercion — including threats of their use. The article subsequently situates this concept within Islamic political horizons, encompassing the doctrines of security and jihad, the classification of inter-state relations in Ahkām ad-Dauliyah (dār as-salām, dār al-ḥarb, and dār as-ṣulḥ), and the moral-normative limits that govern the legitimate use of coercive power. The analysis reveals that, within Islamic political science, hard power is not understood merely as a coercive capacity, but as a capacity prepared primarily for deterrence and employed in a limited manner only under conditions of tyranny, oppression, or existential threat — framed by an orientation toward the universal community (Ummah) rather than narrow national interest. This finding underscores a fundamental distinction between the instrumental logic of modern IR theory and the moral-communal logic embedded in Islamic political thought.

Keywords: hard power, Islamic political science, Ahkām ad-Dauliyah, deterrence, coercive diplomacy

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep hard power dari perspektif ilmu politik Islam dengan mengintegrasikan definisi dari literatur Hubungan Internasional (HI) arus utama dan kerangka normatif pemikiran politik Islam. Berlandaskan pada perbedaan mendasar yang dirumuskan oleh Joseph S. Nye antara hard power dan soft power, kajian ini mengidentifikasi hard power sebagai kemampuan memengaruhi perilaku negara lain melalui kekuatan militer dan tekanan ekonomi, termasuk ancaman penggunaannya. Selanjutnya, artikel ini menempatkan konsep tersebut dalam horizon politik Islam, mencakup doktrin keamanan dan jihad, klasifikasi relasi antarnegara dalam Ahkām ad-Dauliyah (dār as-salām, dār al-ḥarb, dan dār as-ṣulḥ), serta batas-batas moral-normatif yang mengatur legitimasi penggunaan kekuatan koersif. Analisis menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, hard power tidak sekadar dipahami sebagai kapasitas memaksa, melainkan sebagai kapasitas yang disiapkan terutama untuk deterence dan digunakan secara terbatas hanya dalam kondisi tirani, penindasan, atau ancaman eksistensial — dengan orientasi pada komunitas universal (Ummah) daripada kepentingan nasional sempit. Temuan ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara logika instrumental teori HI modern dan logika moral-komunal yang tertanam dalam pemikiran politik Islam.

Kata kunci: hard power, ilmu politik Islam, Ahkām ad-Dauliyah, deterens, diplomasi koersif

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan kajian Hubungan Internasional (HI) dan ilmu politik kontemporer, konsep hard power telah menjadi salah satu variabel analitis yang paling sering dirujuk untuk menjelaskan dinamika pengaruh antarnegara. Konsep ini lazimnya dikaitkan dengan kemampuan suatu negara untuk memengaruhi negara lain melalui kekuatan militer atau tekanan ekonomi secara langsung. Meskipun demikian, pembacaan atas konsep tersebut tidak bersifat tunggal dan universal; ia sangat dipengaruhi oleh kerangka epistemologis dan tradisi intelektual yang mendasarinya.

Tradisi ilmu politik Islam, sebagai salah satu tradisi intelektual yang memiliki akar historis dan normatif yang kokoh, menawarkan perspektif yang berbeda — bahkan dalam beberapa aspek bertolak belakang — dengan kerangka HI arus utama dalam membaca konsep kekuatan koersif. Perbedaan ini tidak semata-mata bersifat definitional, tetapi menyentuh dimensi yang lebih dalam, yakni bagaimana legitimasi penggunaan kekuatan dipahami, untuk kepentingan komunitas mana ia dijalankan, dan dalam kondisi apa ia dibenarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian konseptual terhadap hard power dari perspektif ilmu politik Islam. Kajian ini mengintegrasikan definisi-definisi yang berkembang dalam literatur HI dengan kerangka normatif yang disediakan oleh pemikiran politik Islam, mencakup doktrin keamanan, konsep jihad, dan kategorisasi relasi antarnegara dalam Ahkām ad-Dauliyah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ilmu politik Islam yang berdialog secara kritis dengan teori-teori HI kontemporer.

________________________________________

2. Definisi Konseptual Hard Power dalam Kerangka Ilmu Politik dan Hubungan Internasional

Dalam literatur ilmu politik dan Hubungan Internasional (HI), power (kekuatan) sering dipahami sebagai sesuatu yang "terukur" dan "konkret", misalnya melalui sumber daya, wilayah, ukuran ekonomi, kekuatan militer, dan stabilitas politik (Febriani & Hamdi, 2024). Dalam kerangka Joseph S. Nye — yang secara eksplisit membedakan hard power dan soft power — hard power merujuk pada penggunaan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi untuk "memaksa" pihak lain mengubah posisinya (Febriani & Hamdi, 2024). Sejalan dengan itu, hard power juga dirumuskan sebagai penggunaan instrumen ekonomi dan militer melalui pola carrots and sticks untuk membuat pihak lain mengikuti kehendak negara pemaksa, termasuk ancaman intervensi militer, diplomasi koersif, maupun sanksi ekonomi (Rada, n.d.). Dalam formulasi yang lebih umum, hard power dicirikan oleh langkah yang lebih langsung dan memaksa, biasanya berupa ancaman atau penggunaan kekuatan bersenjata atau pemaksaan ekonomi (Alım, 2019), dan juga dapat dipahami sebagai pembatasan kebebasan agen sosial melalui pemenjaraan, cedera, atau penghancuran kehidupan (kekerasan) (Arı & Munassar, 2020).

Dari sudut pandang instrumen kebijakan luar negeri, konsep "diplomasi koersif" (coercive diplomacy) memperjelas mekanisme hard power: ia dipahami sebagai forceful persuasion, yakni upaya mengubah perilaku target "di bawah ancaman penggunaan kekuatan" (Javed, 2020). Dengan demikian, definisi ringkas yang konsisten dengan rujukan-rujukan di atas adalah: hard power = kemampuan memengaruhi perilaku negara lain melalui paksaan yang bersandar pada kekuatan militer dan/atau tekanan ekonomi, termasuk ancaman penggunaannya (Alım, 2019; Febriani & Hamdi, 2024; Javed, 2020; Rada, n.d.).

________________________________________

3. Meletakkan Hard Power ke dalam Horizon Ilmu Politik Islam: Keamanan, Jihad, dan Batas Legitimasi

Rujukan yang secara langsung mengaitkan konsep keamanan dan penggunaan kekuatan dengan prapaham Islam — dalam bahasa kajian yang dekat dengan politik Islam — menekankan bahwa Islam mewajibkan persiapan dan pembangunan kekuatan terutama untuk deterrence (pencegahan) dan bahwa tindakan kekuatan (retaliasi) diletakkan sebagai respons yang dibatasi kondisi, yakni ketika terjadi tirani, penindasan, atau ancaman pengusiran serta pemusnahan (Fatima & Khan, 2018). Dalam formulasi ini, pembangunan kemampuan koersif bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan bagian dari konsep keamanan yang menempatkan kekuatan sebagai sarana untuk mencegah agresi dan, bila diperlukan, membalas dalam kondisi-kondisi yang dianggap melampaui ambang kezaliman atau ancaman eksistensial (Fatima & Khan, 2018).

Dalam kerangka yang sama, perbedaan penting antara kosmologi politik modern dan politik Islam juga memengaruhi cara membaca hard power. Rujukan tersebut menekankan bahwa Islam menekankan umat manusia sebagai satu komunitas universal (Ummah), sedangkan teori-teori modern sering membagi dunia melalui identitas nasional dan menempatkan "kepentingan nasional" sebagai pusat kebijakan negara (Fatima & Khan, 2018). Perbedaan orientasi ini berimplikasi pada penilaian kapan kekuatan koersif (militer/ekonomi) dianggap sah dan untuk kepentingan siapa ia dijalankan, sekaligus menjelaskan mengapa perdebatan mengenai "perang yang adil" (just war) sering berakar pada perbedaan konotasi antara kerangka Islam dan kerangka politik modern (Fatima & Khan, 2018). Dengan kata lain, dalam horizon ilmu politik Islam sebagaimana ditunjukkan rujukan ini, hard power tidak hanya dibaca sebagai kapasitas memaksa, tetapi juga sebagai kapasitas yang dilegitimasi dan dibatasi oleh prasyarat moral-normatif tertentu, yaitu deterrence terlebih dahulu dan retaliasi dalam kondisi penindasan atau ancaman ekstrem (Fatima & Khan, 2018).

________________________________________

4. Kategori Hubungan Internasional dalam Siyāsah (Ahkām ad-Dauliyah) dan Relevansinya bagi Hard Power

Dalam kajian politik Islam yang dirujuk sebagai bagian dari studi as-siyāsah, disebutkan adanya pembahasan Ahkām ad-Dauliyah (hukum internasional/antarnegara) (Fox, 2023). Di dalam paparan tersebut, dunia internasional — dalam konsepsi yang dibahas — diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: (i) Dār as-salām, yakni negara yang ditegakkan atas dasar syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan; (ii) Dār al-ḥarb, yakni negara non-Islam yang "mengancam kekuasaan negara-negara Islam" dan bermusuhan; dan (iii) Dār as-ṣulḥ, yakni negara non-Islam yang menjalin persahabatan dengan negara-negara Islam dan eksistensinya bersifat melindungi (Fox, 2023).

Klasifikasi ini penting bagi pembacaan hard power dalam ilmu politik Islam karena ia menyediakan bahasa kategorikal untuk membedakan konteks relasi: relasi yang bersifat mengancam atau bermusuhan — di mana isu keamanan dan pencegahan agresi menjadi sentral — versus relasi damai atau bersahabat yang cenderung mengutamakan mekanisme non-konfrontatif (Fox, 2023). Walaupun rujukan ini tidak merinci instrumen kebijakan satu per satu, kategorisasi tersebut — ketika disandingkan dengan penekanan Islam atas kewajiban menyiapkan kekuatan untuk deterrence dan retaliasi terbatas (Fatima & Khan, 2018) — memberi landasan konseptual bahwa penggunaan hard power (militer/ekonomi) dalam politik Islam lebih mudah dipahami sebagai bagian dari pengelolaan ancaman keamanan, bukan sekadar perluasan pengaruh tanpa batas.

________________________________________

5. Instrumen Hard Power yang Koheren dengan Rujukan: Militer, Ekonomi, dan Diplomasi Koersif, serta Batasnya

Jika definisi hard power dalam literatur HI menekankan militer dan ekonomi sebagai contoh inti (Febriani & Hamdi, 2024), maka perangkat kebijakan yang biasanya menyertainya mencakup ancaman penggunaan kekuatan dan paksaan ekonomi. Secara eksplisit, perangkat itu mencakup:

Pertama, instrumen militer, yakni penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata sebagai bentuk pemaksaan langsung (Alım, 2019; Febriani & Hamdi, 2024; Javed, 2020).

Kedua, instrumen ekonomi, yang meliputi sanksi, embargo, dan ancaman sanksi sebagai alat koersif (Javed, 2020; Rada, n.d.).

Ketiga, diplomasi koersif, yaitu strategi "persuasi paksa" di bawah ancaman kekuatan yang dipahami sebagai alternatif yang "seduktif" dibanding perang karena mengejar hasil seperti kemenangan militer tanpa biaya perang penuh, namun tetap berbasis ancaman kekuatan (Javed, 2020).

Dalam perspektif politik Islam yang disediakan rujukan, pembicaraan tentang instrumen koersif ini harus dibaca bersama batas legitimasinya. Islam — dalam rumusan rujukan — mewajibkan pembangunan kekuatan untuk mencegah dan membolehkan retaliasi dalam kondisi tirani, penindasan, atau ancaman pemusnahan, sehingga hard power berada di bawah horizon "deterrence terlebih dahulu" dan "retaliasi terbatas oleh kondisi" (Fatima & Khan, 2018). Karena itu, sintesis minimal yang dapat ditarik dari rujukan yang ada adalah: hard power dalam politik Islam dapat dipahami sebagai kapasitas militer dan ekonomi yang disiapkan untuk mencegah ancaman dan digunakan secara terbatas ketika kondisi penindasan atau ancaman ekstrem terpenuhi, dalam tata relasi antarnegara yang juga dapat diklasifikasikan ke dalam kategori dār tertentu sebagaimana dibahas dalam Ahkām ad-Dauliyah (Fatima & Khan, 2018; Fox, 2023).

________________________________________

6. Perbandingan: Hard Power Modern (Nye) versus Penekanan Moral-Komunal dalam Politik Islam

Dari sisi ilmu politik dan HI arus utama, definisi hard power menonjolkan logika "membuat pihak lain melakukan sesuatu" melalui militer dan ekonomi (Febriani & Hamdi, 2024; Rada, n.d.), serta menandai hard power sebagai ukuran kemampuan koersif yang langsung dan memaksa (Alım, 2019; Arı & Munassar, 2020). Sementara itu, rujukan tentang keamanan Islam menambahkan dua penekanan yang membedakan pembacaannya dari definisi instrumental murni: (i) orientasi komunitas universal (Ummah) dibanding pembatasan identitas nasional (Fatima & Khan, 2018); dan (ii) pembatasan legitimasi penggunaan kekuatan melalui kerangka deterrence dan retaliasi bersyarat dalam kondisi tirani, penindasan, atau ancaman eksistensial (Fatima & Khan, 2018). Di sisi lain, rujukan tentang Ahkām ad-Dauliyah menunjukkan adanya pemetaan kategori relasi yang setidaknya dapat membantu menentukan konteks ancaman dan damai (Fox, 2023).

Dengan demikian, jika hard power didefinisikan sebagai "kemampuan memengaruhi negara lain melalui kekuatan militer atau tekanan ekonomi secara langsung" (Alım, 2019; Febriani & Hamdi, 2024; Javed, 2020), maka "menurut ilmu politik Islam" — sejauh didukung sumber yang tersedia — ia paling aman dipahami bukan hanya sebagai kapasitas koersif, tetapi sebagai kapasitas koersif yang dipersiapkan untuk deterrence dan digunakan secara terbatas dalam kondisi penindasan atau ancaman berat, dalam lanskap relasi antarnegara yang dibahas melalui kategori dār tertentu (Fatima & Khan, 2018; Fox, 2023).

________________________________________

7. Penutup

Kajian ini telah menunjukkan bahwa konsep hard power, sebagaimana dipahami dalam literatur HI arus utama, dapat didialogkan secara produktif dengan kerangka normatif ilmu politik Islam. Perbedaan mendasar antara keduanya tidak terletak pada pengakuan atas eksistensi kekuatan koersif, melainkan pada prinsip legitimasi, tujuan, dan batas penggunaannya.

Dalam kerangka HI modern, hard power dipahami secara instrumental sebagai kapasitas untuk memaksa negara lain melalui militer dan ekonomi, dengan negara sebagai unit utama dan kepentingan nasional sebagai orientasi dominan. Sebaliknya, dalam ilmu politik Islam, hard power dipahami sebagai kapasitas yang disiapkan terutama untuk fungsi pencegahan (deterrence), digunakan secara terbatas hanya dalam kondisi-kondisi yang telah melampaui ambang kezaliman dan ancaman eksistensial, serta diorientasikan bukan semata pada kepentingan nasional, melainkan pada keselamatan komunitas universal (Ummah) dalam kerangka relasi antarnegara yang dipetakan oleh Ahkām ad-Dauliyah.

Temuan konseptual ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan komparatif, khususnya mengenai bagaimana negara-negara dengan sistem politik yang berbasis nilai-nilai Islam mengoperasionalkan kapasitas koersif mereka dalam praktik kebijakan luar negeri kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alım, E. (2019). A comparative analysis of the Ukraine crisis through the prisms of offensive realism and liberal internationalism. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami Ve Politik Bilimler Dergisi, 4(1), 75–99. https://doi.org/10.24013/jomelips.559158

Arı, T., & Munassar, O. (2020). Two stages of Turkey's quest for a regional power status in the Middle East: An integrated role-status-seeking approach. Gazi Akademik Bakış, 14(27), 1–29. https://doi.org/10.19060/gav.838831

Fatima, N., & Khan, Z. A. (2018). Soft power and cultural diplomacy as counter-terrorism measure in contemporary international politics. Global Social Sciences Review, III(II), 1–20. https://doi.org/10.31703/gssr.2018(iii-ii).01

Febriani, R., & Hamdi, I. (2024). Soft power & hegemony: Gramsci, Nye, and Cox's perspectives. Jurnal Filsafat, 34(1), 86. https://doi.org/10.22146/jf.87478

Fox, A. C. (2023). On proxy war: A multipurpose tool for a multipolar world. Journal of Military Studies, 12(1), 1–17. https://doi.org/10.2478/jms-2023-0001

Javed, M. T. (2020). Modern theories and Islamic concept of jihad impacting Pakistan security dilemma. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(9), 76–89. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i9.471

Rada, C. (n.d.). Introvertált külpolitikától regionális puha hatalmi ambíciókig. A török külpolitika átalakulásának elemzése. https://doi.org/10.14267/phd.2017022