02115 - Guerrilla dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Fiqh Siyasah dan Siyasah Harbiyyah

Abstract

This article examines the concept of guerrilla warfare through the lens of Islamic political science, particularly within the frameworks of fiqh siyasah and siyasah harbiyyah. Using a literature review approach, this study analyzes how guerrilla tactics—understood as asymmetric warfare conducted by non-regular forces against larger conventional militaries—are evaluated within Islamic jurisprudence (fiqh) under the broader discourse of armed jihad (qitāl/ḥarb). The findings indicate that guerrilla warfare is not an independent theological concept in Islamic thought, but rather a tactical mode of warfare assessed through existing ethical-legal norms of Islamic war, particularly the prohibition against targeting innocent civilians and the rejection of indiscriminate means. Historical cases from Afghanistan and the Indonesian Archipelago (Nusantara) demonstrate that guerrilla tactics have frequently accompanied religio-political mobilization, especially in the context of defensive jihad against foreign occupation. This article also underscores the conceptual importance of distinguishing guerrilla warfare from terrorism, and highlights the ongoing internal debates within Muslim communities regarding the legitimacy of various forms of armed violence.

Keywords: guerrilla, asymmetric warfare, fiqh siyasah, jihad, siyasah harbiyyah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep gerilya (guerrilla) melalui lensa ilmu politik Islam, khususnya dalam kerangka fiqh siyasah dan siyasah harbiyyah. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, studi ini menganalisis bagaimana taktik gerilya—yang dipahami sebagai perang asimetris yang dijalankan oleh kekuatan non-reguler melawan militer konvensional yang lebih besar—dievaluasi dalam yurisprudensi Islam (fiqh) di bawah diskursus jihad bersenjata (qitāl/ḥarb). Temuan menunjukkan bahwa perang gerilya bukanlah konsep teologis yang berdiri sendiri dalam pemikiran Islam, melainkan merupakan cara/taktik berperang yang dinilai melalui norma etika-hukum perang Islam yang telah ada, khususnya larangan menargetkan warga sipil tak bersalah dan penolakan terhadap sarana yang bersifat membabi-buta. Kasus-kasus historis dari Afghanistan dan Nusantara menunjukkan bahwa taktik gerilya kerap menyertai mobilisasi religio-politik, terutama dalam konteks jihad defensif melawan pendudukan asing. Artikel ini juga menekankan pentingnya pembedaan konseptual antara perang gerilya dan terorisme, serta menyoroti perdebatan internal dalam komunitas Muslim mengenai legitimasi berbagai bentuk kekerasan bersenjata.

Kata kunci: gerilya, perang asimetris, fiqh siyasah, jihad, siyasah harbiyyah

________________________________________

A. Pendahuluan

Perang gerilya (guerrilla warfare) merupakan salah satu bentuk konflik bersenjata yang paling tua dan paling banyak dipraktikkan dalam sejarah manusia. Secara etimologis, istilah guerrilla berasal dari bahasa Spanyol yang berarti "perang kecil," dan merujuk pada taktik perlawanan bersenjata oleh kelompok non-reguler terhadap kekuatan yang lebih besar. Dalam wacana ilmu politik kontemporer, fenomena ini menarik perhatian tidak hanya dari perspektif strategi militer, tetapi juga dari perspektif hukum, etika, dan politik.

Dalam konteks dunia Muslim, perang gerilya sering kali hadir beriringan dengan wacana jihad, terutama dalam situasi perlawanan terhadap pendudukan atau intervensi asing. Oleh karena itu, kajian tentang gerilya tidak dapat dilepaskan dari kerangka ilmu politik Islam, khususnya fiqh siyasah (fikih politik) dan siyasah harbiyyah (politik peperangan). Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep gerilya dapat dipahami dan dievaluasi dalam kerangka tersebut, dengan menyandarkan analisis pada sumber-sumber akademik yang relevan.

________________________________________

B. Definisi Guerrilla dalam Kajian Konflik yang Relevan untuk Pembacaan Politik Islam

Dalam literatur kajian konflik modern, guerrilla warfare dipahami sebagai contoh perang asimetris yang berlangsung antara partisan bersenjata ringan dan tentara konvensional, yakni relasi kekuatan yang timpang sehingga pihak yang lebih lemah mengandalkan cara-cara tidak konvensional untuk melawan pihak yang lebih kuat (Affan, 2018; Kirkova & Taneski, 2021). Dalam konteks sejarah perang asimetris abad ke-19 dan ke-20, perang semacam ini kerap dijalankan oleh aktor non-negara (kelompok gerilya lokal) melawan negara (misalnya negara kolonial), dan salah satu taktik paling ikoniknya adalah hit-and-run (Affan, 2018).

Secara strategis, perang gerilya juga sering dijelaskan sebagai upaya menguras kemauan politik dan daya tahan pihak yang lebih kuat. Dalam formulasi yang dikutip Cassidy tentang pengalaman Afghanistan, "gerilyawan menang jika tidak kalah; tentara konvensional kalah jika tidak menang" (Shakoor, 2017).

________________________________________

C. Kerangka Ilmu Politik Islam: Jihad, Perang (Qitāl/Ḥarb), dan Siyasah Harbiyyah

Dalam studi politik Islam, pembahasan tentang perang berada dalam wilayah fikih dan fiqh siyasah. Allahdad menegaskan bahwa dalam disiplin Hadis dan Fikih, istilah jihad kerap dipahami dalam makna peperangan dan bahkan dipertukarkan dengan qitāl dan ḥarb (istilah Arab untuk perang/pertarungan) (Tosini, 2010). Allahdad juga menyatakan bahwa fikih tidak hanya membahas regulasi peperangan, tetapi juga mengulas urusan politik serta norma hubungan internasional "di bawah judul jihad" (Tosini, 2010). Karena itu, "gerilya" dalam perspektif ilmu politik Islam tidak dibaca sebagai konsep teologis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai taktik/mode berperang yang dinilai dalam kerangka jihad bersenjata dan siyasah harbiyyah (politik peperangan) (Guest, 2010; Tosini, 2010).

Pada level kategorisasi, Magoge membedakan jihad bersenjata ke dalam (i) perang defensif (jihad al-daf') dan (ii) "kampanye misioner termiliterisasi" (jihad al-talab), sambil menekankan bahwa justifikasi jihad bersenjata beragam karena interpretasi ulama berbeda-beda (Caforio, 2012). Sejalan dengan itu, Shukri menegaskan pembedaan konseptual "jihad besar" sebagai perjuangan batin dan "jihad kecil" sebagai perang defensif untuk melindungi umat. Jacobsen menambahkan bahwa sebelum negara-bangsa modern, para fuqaha mengembangkan teori hukum perang yang membedakan perang ofensif dan defensif.

Dalam tradisi fikih, Allahdad mencatat adanya pembagian jihad menjadi fard al-'ayn dan fard al-kifayah dalam mazhab-mazhab fikih utama (Tosini, 2010)—sebuah perangkat kategorisasi yang sering dipakai untuk membahas kapan kewajiban berperang melekat pada individu atau kolektif (tanpa menjadikan taktik tertentu, seperti gerilya, otomatis sah atau tidak sah) (Caforio, 2012; Tosini, 2010).

________________________________________

D. Guerrilla sebagai Praktik Perang Asimetris dalam Kasus-Kasus yang Sering Dibingkai sebagai Jihad Defensif

Sejumlah rujukan menunjukkan bahwa perang gerilya kerap muncul dalam konteks perlawanan terhadap pendudukan atau intervensi asing—konteks yang sering diposisikan sebagai defensif. Shukri menyatakan bahwa kebangkitan jihad transnasional mulai mengambil bentuk pada 1980-an ketika "Salafi jihadists" berhasil menyeru pejuang Muslim lintas negara untuk terlibat dalam perang melawan Uni Soviet di Afghanistan; Shukri menilai seruan itu memiliki credence karena dipahami sebagai perang defensif melawan "foreign superpower."

Davis menggambarkan periode 1979–1989 sebagai "classic guerrilla insurgency," yakni perang hit-and-run dan atrisi yang dijalankan mujahidin dengan dukungan populer luas dari populasi pedesaan yang religius (Roy, 2012). Dalam deskripsi Davis, bentuk-bentuk operasionalnya meliputi sabotase infrastruktur, penyergapan konvoi jalan, dan serangan terhadap basis rezim dan Soviet (Roy, 2012)—yakni pola yang koheren dengan pemahaman hit-and-run sebagai prinsip gerilya yang menonjol dalam perang asimetris (Affan, 2018).

Dalam laporan Cassidy tentang Afghanistan, aspek strategi dan lingkungan ditekankan: medan pegunungan dan musuh yang "unorthodox, tenacious, and elusive" membuat operasi Soviet sulit diproyeksikan secara menentukan, sementara mujahidin dapat menghindar saat pemboman lalu kembali, dan menyergap kolom-kolom Soviet pada rute pendekatan/retret (Shakoor, 2017). Cassidy juga menekankan tesis bahwa perang gerilya menegasikan banyak keunggulan teknologi dan menjadi ujian kehendak serta daya tahan nasional (Shakoor, 2017), sejalan dengan karakterisasi perang asimetris sebagai relasi timpang yang mendorong pihak lemah memilih taktik yang "paling rasional" dan efektif untuk mencapai tujuan politiknya (Kirkova & Taneski, 2021; Shakoor, 2017).

________________________________________

E. Contoh Nusantara: Gerilya sebagai Taktik Perlawanan yang Dihubungkan dengan Mobilisasi Islam

Dalam konteks Indonesia, Wafiyah menyebut bahwa dalam Perang Diponegoro, Diponegoro "menggunakan taktik gerilya" melawan Belanda (Davis, 2021). Wafiyah juga menggambarkan Perang Aceh sebagai konflik yang melibatkan mobilisasi luas dan "ideologi perang Sabil," serta menyatakan bahwa sistem tertentu justru memberi peluang bagi pejuang Aceh untuk menggalakkan perang gerilya dan melakukan serangan hingga ke kota (Davis, 2021).

Fahmi secara lebih spesifik menulis bahwa ulama "kebanyakan memimpin perang gerilya" melawan Belanda di Aceh, dan bahwa ulama memproklamasikan perang suci (perang sabil) untuk mendorong orang Aceh bangkit melawan "infidels of invaders." Pada kasus lain, Masri dkk. (Gayo dan Alas) menekankan bahwa semangat "war sabil" dipahami sebagai jihad melawan "unbelievers," dan bahwa pejuang menerapkan gerilya dengan serangan mendadak lalu segera mundur ke pegunungan ketika situasi memburuk (Banerjee, 2023).

Dengan demikian, dalam sejumlah contoh historis Nusantara pada sumber-sumber ini, gerilya tampil sebagai taktik militer yang berjalan bersama mobilisasi religio-politik (misalnya "perang sabil"), tanpa menjadikan "jihad" identik dengan satu teknik tempur tunggal (Banerjee, 2023; Davis, 2021).

________________________________________

F. Batas Etika-Hukum dalam Politik Islam: Membedakan Gerilya dari Terorisme dan Pembatasan Target

Sumber-sumber yang dikaji juga menekankan pentingnya membedakan perang gerilya dari terorisme, sekaligus menegaskan adanya batasan moral-hukum dalam perang menurut norma Islam. Cragin (2017) mendefinisikan "terrorists" sebagai mereka yang melakukan serangan terhadap populasi sipil untuk mencapai objektif politik, sedangkan "insurgents" cenderung terlibat dalam perang gerilya, dan perang gerilya "differs somewhat from a terrorist campaign" (Петряєв, 2023). Pembedaan ini penting karena Affan menyatakan bahwa dalam abad ke-21, operasi gerilya dengan prinsip hit-and-run pada sebagian konteks mengalami pergeseran menjadi "terror war" yang dihubungkan dengan pembajakan dan pengeboman (Affan, 2018), sehingga batas antara gerilya dan teror dapat menjadi kabur dalam praktik kontemporer (Affan, 2018; Bhatia & Knight, 2011).

Pada sisi norma Islam tentang perang, Magoge menyatakan bahwa meskipun ada kritik bahwa hukum Islam membolehkan serangan pada sipil, artikel tersebut justru berargumen bahwa norma perang Islam "do not condone targeting innocent civilians," dan menilai al-Qaeda/ISIS sebagai "radical fringe groups" yang tidak merepresentasikan prinsip Islam (Caforio, 2012). Magoge juga menyebut bahwa hukum Islam "discourages the use of indiscriminate weapons" yang dapat membahayakan individu/objek yang dilindungi (Caforio, 2012).

Dengan menempatkan "gerilya" sebagai salah satu bentuk perang asimetris—yang oleh Timur dkk. dipahami perlu dianalisis bukan hanya militer-politis, tetapi juga legal dan etis dalam kerangka Islam (Guest, 2010)—maka perdebatan politik Islam tentang legitimasi perang bersenjata akan sangat dipengaruhi oleh isu target (kombatan vs. sipil) dan sarana (indiscriminate vs. terukur), terutama ketika taktik-taktik tidak konvensional berpotensi bergeser menjadi teror terhadap warga (Affan, 2018; Caforio, 2012; Guest, 2010).

________________________________________

G. Dimensi Politik-Kekuasaan: Non-Negara, Negara, dan Manipulasi Wacana Jihad dalam Perang Gerilya

Dalam ilmu politik Islam, perhatian tidak hanya pada "cara berperang," tetapi juga pada relasi aktor, otoritas, dan kepentingan. Shakoor menyimpulkan bahwa konsep jihad telah "manipulated historically by non-state actors to gain political authority" dan belakangan juga oleh aktor negara untuk tujuan kebijakan luar negeri tertentu (Allahdad, 2019). Dalam artikel yang sama, Shakoor juga memberi contoh aktor religius-lokal yang menjalankan kampanye gerilya—Faqir yang "engaged the British in an intense guerrilla campaign" hingga 1947—serta mencatat bahwa militer Pakistan mempelajari perang gerilya pada 1950-an melalui keterlibatan dengan AS, termasuk pelatihan taktik gerilya (Allahdad, 2019).

Armajani menulis bahwa CIA AS dan ISI Pakistan melatih kader-kader Taliban dalam berbagai taktik militer dan gerilya yang digunakan melawan Soviet dan kemudian digunakan oleh sebagian dari mereka setelahnya (Armajani, 2021). Rangkaian poin ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus yang dibingkai sebagai "jihad" atau "perlawanan Islam," praktik gerilya juga terhubung pada jejaring dukungan, pelatihan, dan kepentingan negara—sebuah tema yang relevan bagi fiqh siyasah karena fikih sendiri, menurut Allahdad, memang turut membahas norma urusan politik dan relasi eksternal dalam bab jihad (Allahdad, 2019; Armajani, 2021; Tosini, 2010).

Dalam konteks pasca-2001, Petryaev menyatakan bahwa perang Afghanistan memasuki fase "Taliban guerrilla war against the US-led coalition forces" (Wani, 2021). Omarkhail juga menulis bahwa Taliban "employed guerrilla warfare tactics to undermine the Afghan state," dan menempatkannya dalam dinamika konflik Taliban versus Republik Afghanistan (Magoge, 2024). Namun, survei ICRC tentang Afghanistan (1999) mencatat adanya pembedaan moral di tingkat kombatan: sebagian pejuang Taliban menarik garis tegas antara jihad melawan Soviet dan "futile sectarian killing" setelahnya, dengan menyatakan "internal fighting" sebagai "curse" yang harus dihindari (Cragin, 2008). Catatan ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam komunitas yang memobilisasi simbol jihad, terdapat perdebatan internal tentang legitimasi jenis kekerasan tertentu (misalnya perang melawan pendudukan vs. kekerasan fraksional internal) (Allahdad, 2019; Cragin, 2008).

________________________________________

H. Sintesis dan Pembahasan

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, "gerilya" dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui beberapa proposisi berikut.

Pertama, gerilya adalah bentuk perang asimetris antara kekuatan tidak reguler/partisan bersenjata lebih ringan melawan tentara konvensional, lazimnya dengan taktik hit-and-run dan penyergapan untuk melawan ketimpangan kekuatan (Affan, 2018; Kirkova & Taneski, 2021).

Kedua, dalam politik Islam (fiqh siyasah), praktik perang dibahas di bawah kerangka jihad bersenjata yang dalam literatur fikih sering dipertukarkan dengan qitāl/ḥarb dan juga terkait pembahasan politik serta norma relasi internasional (Tosini, 2010).

Ketiga, konteks jihad defensif (misalnya perlawanan terhadap pendudukan asing) dalam sumber-sumber ini sering memperlihatkan penggunaan perang gerilya—contoh: mujahidin Afghanistan 1979–1989 sebagai perang atrisi hit-and-run—(Roy, 2012; Shakoor, 2017), dan seruan jihad dalam konteks ini dinilai memiliki credence sebagai perang defensif.

Keempat, penilaian legitimasi dalam politik Islam terikat pada norma etis-hukum perang, khususnya larangan menargetkan warga sipil tak bersalah dan kehati-hatian terhadap senjata yang bersifat membabi-buta, serta pembedaan konseptual antara gerilya (insurgency) dan terorisme (serangan pada sipil) (Caforio, 2012; Петряєв, 2023).

Kelima, dalam praktik kontemporer, batas gerilya–teror dapat kabur karena sebagian operasi yang dulu dipahami sebagai gerilya hit-and-run dapat bergeser menjadi perang teror (pembajakan/pengeboman), sehingga menimbulkan problem evaluasi etis-hukum dalam kerangka Islam (Affan, 2018; Guest, 2010).

________________________________________

I. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa gerilya (guerrilla warfare) dalam ilmu politik Islam adalah taktik perang asimetris yang lazim dipakai kelompok non-reguler untuk melawan kekuatan militer yang lebih besar—sering melalui hit-and-run, penyergapan, dan atrisi—yang dalam kerangka fiqh siyasah/siyasah harbiyyah dinilai sebagai bagian dari pembahasan jihad bersenjata (qitāl/ḥarb) dan harus dievaluasi dengan norma etika-hukum perang Islam, terutama pembedaan kombatan–sipil dan penolakan serangan yang bersifat indiscriminatif (Caforio, 2012; Guest, 2010; Kirkova & Taneski, 2021; Петряєв, 2023).

Kajian ini juga menegaskan bahwa gerilya bukanlah konsep teologis tersendiri dalam Islam, melainkan sebuah modalitas taktis yang legitimasinya sangat bergantung pada konteks (defensif atau ofensif), target (kombatan atau sipil), dan sarana yang digunakan (proporsional atau membabi-buta). Lebih jauh, dimensi politik-kekuasaan—termasuk manipulasi wacana jihad oleh aktor non-negara maupun negara—menunjukkan bahwa evaluasi fiqh siyasah terhadap perang gerilya tidak dapat dilakukan secara vakum, melainkan harus mempertimbangkan konteks historis, aktor yang terlibat, serta tujuan politik yang dikejar.

________________________________________

Daftar Pustaka

Affan, M. (2018). The threat of IS proxy warfare on Indonesian Millennial Muslims. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 8(2), 199. https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.199-223

Allahdad, A. (2019). Perception and interpretation problems of contemporary approaches of the concept of jihad. Talim Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 1(3), 7–30. https://doi.org/10.37344/talim.2020.5

Armajani, J. (2021). The Taliban (pp. 348–348). https://doi.org/10.1163/9789004435544_020

Banerjee, A. (2023). The resurgent Taliban: Implications for the geo-strategic scenario in South Asia. International Journal for Multidisciplinary Research, 5(3). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i03.3749

Bhatia, V. K., & Knight, W. A. (2011). Female suicide terrorism in South Asia: Comparing the Tamil Separatists and Kashmir Insurgents. South Asian Survey, 18(1), 7–26. https://doi.org/10.1177/0971523112469481

Caforio, G. (2012). The concreteness of asymmetric war: Fragments of experience. Connections the Quarterly Journal, 11(3), 21–39. https://doi.org/10.11610/connections.11.3.02

Cragin, R. K. (2008). Early history of Al-Qa'ida. The Historical Journal, 51(4), 1047–1067. https://doi.org/10.1017/s0018246x08007188

Davis, A. B. (2021). Afghanistan. https://doi.org/10.4337/9781800371309.00014

Guest, K. (2010). Dynamic interplay between religion and armed conflict in Afghanistan. International Review of the Red Cross, 92(880), 877–897. https://doi.org/10.1017/s1816383111000038

Kirkova, R., & Taneski, N. (2021). Transformation of war – use of conventional military forces against state actors. Годишен Зборник На Филозофскиот Факултет/The Annual of the Faculty of Philosophy in Skopje, 74, 467–477. https://doi.org/10.37510/godzbo2174467k

Magoge, J. S. (2024). War crimes in Afghanistan and the International Criminal Court. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4828859

Roy, K. (2012). Introduction: Warfare and the state in Afghanistan. International Area Studies Review, 15(3), 195–202. https://doi.org/10.1177/2233865912460388

Shakoor, A. (2017). The rise of jihad in the Pakhtun region: The role of culture. Global Political Review, 2(1), 108–119. https://doi.org/10.31703/gpr.2017(ii-i).12

Tosini, D. (2010). Al-Qaeda's strategic gamble: The sociology of suicide bombings in Iraq. The Canadian Journal of Sociology, 35(2), 271–308. https://doi.org/10.29173/cjs6325

Wani, Z. A. (2021). Afghanistan's Neo-Taliban puzzle. South Asia Research, 41(2), 220–237. https://doi.org/10.1177/02627280211000165

Петряєв, О. (2023). Ідеологічні наративи конфлікту між західним і мусульманським світом у 2001–2003 роках. Litopys Volyni, (28), 282–286. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.40