02106 - Framing dalam Ilmu Politik Islam: Cara Isu Politik Disajikan untuk Mempengaruhi Persepsi dan Opini Publik

Abstract

This article examines the concept of framing within the perspective of Islamic political science, focusing on how political issues are presented to shape public perception and opinion. Using a literature review approach, this study synthesizes various studies on political communication, media framing, and the dynamics of Islamic political symbols in the Indonesian public sphere. The findings show that framing operates as a key mechanism in political communication through the selection and salience of aspects of reality, working in tandem with agenda setting and priming. Within the context of Islamic political science, framing has distinctive characteristics: it employs religious symbols, identity labels, the authority of Islamic scholars as opinion leaders, and even the sacralization of Qur'anic texts to amplify the credibility of frames and accelerate collective action. However, in the post-truth era, framing is also vulnerable to becoming a tool for opinion manipulation that prioritizes emotion over fact, thus threatening the formation of deliberative public opinion. By connecting framing to the concepts of ijma' and shura, Islamic political science opens the basis for evaluating framing not merely as a persuasion technique, but as a communicative practice that must be assessed for its compatibility with a dialogical and rational public sphere.

Keywords: framing, Islamic political science, public opinion, political communication, agenda setting, post-truth

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep framing dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan fokus pada cara isu politik disajikan untuk membentuk persepsi dan opini publik. Menggunakan pendekatan kajian kepustakaan, studi ini mensintesis berbagai penelitian tentang komunikasi politik, pembingkaian media, dan dinamika simbol politik Islam di ruang publik Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa framing beroperasi sebagai mekanisme kunci dalam komunikasi politik melalui seleksi dan penonjolan aspek realitas, bekerja bersama agenda setting dan priming. Dalam konteks ilmu politik Islam, framing memiliki kekhasan: memanfaatkan simbol keagamaan, label identitas, otoritas ulama sebagai opinion leader, bahkan sakralisasi teks Al-Qur'an untuk meningkatkan kredibilitas bingkai dan mempercepat tindakan kolektif. Namun, di era post-truth, framing juga rentan menjadi perangkat manipulasi opini yang mengutamakan emosi di atas fakta, sehingga mengancam pembentukan opini publik yang deliberatif. Dengan mengaitkan framing pada gagasan ijmak dan syura, ilmu politik Islam membuka dasar untuk menilai framing bukan sekadar teknik persuasi, tetapi sebagai praktik komunikasi yang perlu diuji kompatibilitasnya dengan ruang publik yang dialogis dan rasional.

Kata kunci: framing, ilmu politik Islam, opini publik, komunikasi politik, agenda setting, post-truth

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian komunikasi politik, pembentukan opini publik dipandang sebagai tujuan yang sangat penting, karena komunikasi politik para elit maupun aktor politik tidak berjalan maksimal tanpa terbentuknya opini publik yang menunjang popularitas maupun penerimaan atas kandidat/agenda politik tertentu. Dalam konteks ini, media massa diposisikan berkuasa atas pengetahuan publik melalui pembingkaian (framing) teks dan gambar, sehingga menjadi rujukan utama publik dalam menilai jalannya pemerintahan dan kontestasi politik (Wibiyanto & Hastiningsih, 2019). Studi tentang pengelolaan isu pemilu juga menegaskan bahwa konteks media yang melingkupi pemberitaan dapat memengaruhi opini publik karena isu yang dimunculkan mampu membangkitkan persepsi khalayak. Karena itu, framing dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme kunci dalam relasi antara komunikasi politik, persepsi, dan opini publik—termasuk ketika isu-isu politik dikemas dalam ruang publik yang banyak bersinggungan dengan simbol, bahasa, dan otoritas keagamaan (Wibiyanto & Hastiningsih, 2019).

Di sisi lain, sejumlah studi menekankan bahwa opini publik "dibentuk" melalui proses diskursif dan konsumsi media, sehingga tidak otomatis identik dengan fakta dan karenanya belum tentu benar (Putri & Zarmansyah, 2021). Penegasan bahwa opini publik diawali diskusi sosial dan dapat dipengaruhi oleh teknik-teknik penayangan media menunjukkan bahwa cara isu "disajikan" (bukan hanya substansinya) memiliki konsekuensi politis yang nyata (Putri & Zarmansyah, 2021; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019). Dengan demikian, framing relevan dipelajari sebagai strategi penyajian isu untuk memengaruhi persepsi dan opini, baik di media massa maupun media digital (Wibiyanto & Hastiningsih, 2019).

________________________________________

2. Definisi Framing (Pembingkaian) dan Logika Kerjanya

Dalam literatur yang digunakan oleh studi-studi komunikasi politik di Indonesia, framing sering dijelaskan—mengacu pada Entman—sebagai praktik seleksi aspek realitas dan penonjolan (salience) aspek tertentu dalam teks komunikasi, sehingga aspek itu tampil lebih dominan dalam pemahaman khalayak (Permadi, 2012). Definisi lain yang digunakan dalam kajian agenda setting menyebut framing sebagai metode yang bekerja melalui seleksi, penekanan, pengeluaran (exclusion), dan elaborasi, yang mengorganisasikan "ide utama" dalam isi berita sehingga memberi petunjuk bagaimana sebuah isu semestinya dipahami (Muhtar, 2021). Dengan rumusan ini, framing bukan sekadar "menceritakan" peristiwa, melainkan membangun struktur makna tertentu yang memandu interpretasi publik (Muhtar, 2021).

Berbagai penelitian framing pada pemberitaan politik menegaskan bahwa framing merupakan bagian dari konstruksi realitas media: media tidak sekadar memindahkan realitas objektif ke khalayak, tetapi menyeleksi fakta, menggunakan simbol-simbol politik, dan mengatur penempatan isu sehingga memengaruhi persepsi pembaca terhadap citra aktor maupun makna isu (Suyudi & Putra, 2020; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019). Dalam kajian framing pada wacana politik digital, framing juga dipahami sebagai aktivitas strategis (strategic frame) yang terjadi melalui kompetisi makna antara aktor politik, media, dan khalayak; hasilnya adalah konstruksi bingkai yang berupaya memengaruhi opini/persepsi publik (Suyudi & Putra, 2020). Karena itu, framing dapat dipahami sebagai mekanisme pengaruh yang bekerja pada level pemaknaan (meaning-making), bukan semata pada level penyampaian informasi (Suyudi & Putra, 2020).

________________________________________

3. Model Analisis Framing yang Umum Dipakai dalam Riset Komunikasi Politik

3.1 Model Entman: dari Definisi Masalah hingga Rekomendasi Penyelesaian

Sejumlah penelitian yang mengkaji framing di media—termasuk media daring dan media sosial—menggunakan perangkat Entman untuk membaca bagaimana teks komunikasi menonjolkan aspek realitas tertentu, sekaligus bagaimana teks membentuk definisi masalah, atribusi sebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian (Permadi, 2012). Penerapan model Entman dalam studi konstruksi figur politik juga menekankan bahwa framing media atas figur politik sangat menentukan tingkat penerimaan publik, karena bingkai yang muncul dipahami sebagai hasil proses strategis yang menghubungkan kepentingan aktor, media, dan respons khalayak. Dengan demikian, Entman menyediakan kerangka untuk melihat arah normatif yang disisipkan media/aktor melalui penyajian isu—misalnya: siapa dianggap "korban", siapa "penyebab", dan solusi apa yang tampak "wajar" (Permadi, 2012).

3.2 Model Pan & Kosicki: Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris

Model Pan & Kosicki digunakan luas dalam riset framing media cetak/daring untuk membedah struktur teks berita melalui empat perangkat: sintaksis (susunan fakta/kalimat, headline, lead, kutipan), skrip (cara mengisahkan peristiwa), tematik (kohesi antarkalimat dan tema besar), dan retoris (pilihan kata, idiom, grafis/gambar). Studi tentang subjektivitas kekuasaan dalam pemberitaan media online menunjukkan bahwa melalui empat elemen ini dapat ditemukan kecenderungan bingkai positif/negatif pada isu yang sama di media berbeda, yang mengindikasikan unsur subjektivitas dalam konstruksi berita. Dalam riset pilkada, model ini juga dipakai untuk menunjukkan bahwa framing adalah cara media menyeleksi isu dan menulis berita, serta bahwa pemberitaan media adalah tindakan mengonstruksi realitas.

3.3 Perspektif Edelman: Kategorisasi Bahasa Politik dan Opini Publik

Di luar dua model di atas, framing juga dibahas melalui pemikiran Murray Edelman yang menekankan bahwa realitas dipahami dalam bahasa politik tertentu dan dihadirkan untuk memengaruhi pemahaman publik atas realitas. Perspektif ini relevan untuk konteks "politik Islam" karena bahasa politik dapat mengikat kategori moral/identitas—misalnya: "Islam", "anti-Islam", "radikal", "moderat"—lalu kategori itu menjadi perangkat pengarah opini publik. Bahkan, kajian framing yang diterapkan pada tradisi periwayatan hadis bi al-ma'nā menunjukkan framing berhubungan dengan proses kategorisasi dan konstruksi: peristiwa yang sama dapat diekspresikan dalam redaksi berbeda, sehingga menghasilkan perbedaan penekanan makna. Klaim ini memperluas pemahaman bahwa framing bukan hanya fenomena media modern, tetapi juga dapat dipahami sebagai mekanisme kategorisasi makna dalam transmisi informasi.

________________________________________

4. Framing, Agenda Setting, dan Priming: Rantai Pengaruh terhadap Persepsi

Teori agenda setting menegaskan bahwa media membentuk apa yang dianggap penting untuk dipikirkan publik (what to think about), bukan menentukan secara langsung apa yang harus dipikirkan (what to think) (Muhtar, 2021). Dalam konteks ini, framing kerap dipahami sebagai metode operasional yang membantu agenda setting bekerja melalui seleksi dan penonjolan aspek isu (Muhtar, 2021). Kajian media dan politik dalam Pemilu 2019 secara eksplisit menempatkan framing sebagai tahap kedua dari agenda setting: pada tahap ini khalayak tidak lagi diarahkan untuk memikirkan isu apa yang penting, melainkan bagaimana memikirkan isu tersebut (Suyudi & Putra, 2020; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019). Ini memperlihatkan bahwa framing mengubah struktur pertimbangan publik, bukan hanya menambah informasi (Suyudi & Putra, 2020; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019).

Selain itu, konsep priming digunakan untuk menjelaskan bagaimana paparan media membuat publik menggunakan kriteria tertentu dalam menilai isu/kandidat, karena publik tidak selalu mengelaborasi seluruh pengetahuan yang dimiliki ketika membuat keputusan politik. Penelitian tentang pembentukan opini di media sosial juga merumuskan pola berantai agenda setting–framing–priming dalam pembentukan citra dan pengarah pandangan publik atas isu yang sedang berkembang (Permadi, 2012). Dengan demikian, dalam perspektif komunikasi politik, agenda setting memunculkan isu, framing mengarahkan interpretasi, dan priming mengarahkan kriteria penilaian—yang semuanya berdampak pada persepsi dan opini publik (Muhtar, 2021; Suyudi & Putra, 2020).

________________________________________

5. Dampak Framing: dari Persepsi menuju Opini Publik dan Citra Politik

Banyak studi menegaskan bahwa apa yang diberitakan media dapat membentuk persepsi dan opini publik, terutama karena media menggunakan teknik penyajian pesan untuk membuat pesan tersampaikan dan mengubah pemikiran masyarakat (Putri & Zarmansyah, 2021; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019). Dalam konteks komunikasi politik, pesan politik memang dirancang untuk memengaruhi persepsi dan opini publik agar menciptakan citra tertentu (positif/negatif) terhadap aktor politik (Suyudi & Putra, 2020; Yodiansyah, 2017). Karena itu, media massa dapat menjalankan tiga aktivitas sekaligus dalam pembentukan opini: menggunakan simbol-simbol politik, melakukan framing, dan melakukan agenda setting—yang keseluruhannya berkontribusi pada konstruksi citra politik (Suyudi & Putra, 2020; Wibiyanto & Hastiningsih, 2019).

Sejumlah kajian pencitraan politik menekankan keterkaitan langsung antara citra, persepsi, dan opini publik: citra merupakan kesan yang terekam—sering melalui media—yang kemudian memengaruhi bagaimana publik beropini dan berperilaku (Yodiansyah, 2017). Bahkan, penelitian tentang iklan politik dan hubungan masyarakat menunjukkan bahwa kontradiksi antara pesan iklan dan opini publik sering muncul karena cara pesan "dikemas" (packaging), sementara opini publik sendiri dipengaruhi proses personal, sosial, politik, serta konteks sosial-ekonomi sehari-hari (Habibi & Pratama, 2022). Dengan kata lain, framing bekerja efektif ketika ia selaras dengan konteks penerima (frame of reference) dan ketika kemasan pesan mampu menautkan isu dengan pengalaman/identitas audiens (Habibi & Pratama, 2022).

________________________________________

6. Framing dalam Ilmu Politik Islam: Kekhasan Simbol, Otoritas, dan Identitas

Istilah "ilmu politik Islam" dalam praktik kajian di Indonesia kerap hadir sebagai irisan antara studi politik, komunikasi politik, dan dinamika simbol/otoritas keagamaan di ruang publik (Suyudi & Putra, 2020). Dalam irisan tersebut, framing dapat dipahami sebagai cara isu politik disajikan melalui bahasa politik yang memanfaatkan simbol, identitas, dan legitimasi keagamaan untuk memengaruhi persepsi dan opini publik (Suyudi & Putra, 2020).

6.1 Politisasi Identitas dan "Labeling" sebagai Framing

Riset tentang politik pelabelan di antara kelompok Islam menegaskan bahwa label politik digunakan sebagai instrumen dan strategi membangun citra dan persepsi dalam kontestasi politik; label merefleksikan pembingkaian tertentu, berfungsi sebagai pembeda antarkelompok, dan dapat dipakai untuk mobilisasi dukungan atau menggerus dukungan lawan dalam politik elektoral. Dalam studi lain, istilah "kadrun" dipahami sebagai teknik pelabelan yang bekerja sebagai propaganda politik berbasis identitas keagamaan pihak tertentu yang beroposisi terhadap pemerintah; penggunaan label "kadrun vs cebong" dinyatakan memperlebar polarisasi politik di media sosial (Fauzuna, 2021). Kajian ini bahkan mengutip survei CIGI dan Ipsos tahun 2019 yang menunjukkan sebagian responden di Indonesia setuju media sosial dapat meningkatkan polarisasi politik (Fauzuna, 2021). Rangkaian temuan ini menunjukkan framing dalam politik Islam Indonesia tidak jarang bekerja melalui kategorisasi identitas (religious identity), yang kemudian mengarahkan afiliasi, sentimen, dan perilaku politik (Fauzuna, 2021).

6.2 Bahasa Politik Islam, Hoaks, dan Polarisasi di Era Post-Truth

Kajian "politik bahasa" dalam Pemilu 2019 menegaskan bahwa bahasa yang digunakan elit politik mengandung semantic derogation dan tidak mencerminkan kesantunan politik; penggunaan ujaran kebencian, hoaks, diksi negatif, serta poster/meme/tagar provokatif di media sosial berdampak pada pembelahan sosial dan komunikasi politik yang tidak sehat. Literatur tentang strategi komunikasi politik digital pasca-kebenaran (post-truth) menjelaskan bahwa komunikasi politik dapat bergeser menjadi investasi emosi dan afeksi sehingga opini lebih diutamakan daripada fakta; strategi yang diidentifikasi meliputi fake news, spin (interpretasi menguntungkan atas fakta), repetisi, personalisasi, dan pengabaian rasionalitas demi emosi. Dalam kerangka ini, studi post-truth juga menegaskan bahwa media sosial dapat membingungkan batas antara berita dan opini, sehingga memudahkan publik mengadopsi opini kelompok dan membangun argumen untuk mendukung afiliasi nilai tertentu. Konsekuensinya, framing dapat berubah dari alat pemahaman realitas menjadi perangkat manipulasi yang membelokkan fakta dan menciptakan "kebenaran baru" berbasis opini; akibatnya perilaku publik mengikuti framing yang direkayasa untuk kepentingan pembuatnya (Trianto, 2023). Ini memperlihatkan tantangan serius framing dalam ruang publik yang banyak menggunakan simbol dan bahasa keagamaan, karena potensi mobilisasi emosi dan polarisasi menjadi lebih tinggi (Trianto, 2023).

6.3 Otoritas Ulama/Opinion Leader sebagai Penguat Efek Framing

Dalam banyak konteks masyarakat Muslim, opinion leader keagamaan menjadi saluran penting pengaruh politik. Kajian komunikasi PKB menegaskan masyarakat sering mengikuti opini yang dikembangkan ulama sebagai opinion leader, termasuk dalam pemilu. Penelitian framing kebijakan Covid-19 di Malaysia menunjukkan pemerintah melibatkan mufti sebagai opinion leader dengan mengutip ajaran Islam tentang kepatuhan kepada pemimpin; pilihan mufti dinilai strategis karena ia menjadi rujukan informasi dan dapat menggiring opini yang dikehendaki. Di Indonesia, kajian tentang peran MUI Lampung menunjukkan tokoh MUI menjadi narasumber rujukan isu sosial, politik, dan keagamaan, sementara disrupsi informasi—termasuk hoaks provokatif—dapat menggiring pembaca pada opini negatif (Masykuri & Ramadlan, 2021). Dalam teori komunikasi politik yang juga diadopsi dalam kajian komunikasi publik, pengaruh opinion leader sejalan dengan model komunikasi dua tahap (two-step flow), yakni pesan mencapai publik melalui perantara pihak yang dipercaya (Hayat & Nurhakki, 2022). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, framing tidak hanya soal teks media, tetapi juga soal rantai otoritas—ulama, tokoh publik Muslim, lembaga keagamaan—yang memperkuat legitimasi bingkai dan mempercepat pembentukan opini (Hayat & Nurhakki, 2022).

6.4 Framing melalui Sakralisasi Teks (Al-Qur'an) dalam Mobilisasi Opini

Kajian "Al-Qur'an dalam bingkai komunikasi" pada fenomena Aksi Bela Islam 212 menegaskan bahwa kemunculan ayat—misalnya Al-Maidah 51 sebagai "ayat utama"—dilatari kepentingan komunikator untuk membangun opini masyarakat dan melakukan propaganda; nilai kesakralan ayat menjadi sumber kepercayaan sehingga informasi dari komunikator dipercaya, lalu kepercayaan itu mendorong tindakan sosial-politik yang menandai keberhasilan komunikasi tersebut (Kusuma, 2018). Kajian itu juga menegaskan bahwa ayat Al-Qur'an diikat dalam komunikasi politik dengan motif memengaruhi khalayak agar memiliki persepsi yang sama mengenai suatu peristiwa—misalnya penilaian bahwa tindakan Ahok dianggap kesalahan—sehingga Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar pesan untuk menyamakan persepsi publik (Kusuma, 2018). Ini menunjukkan satu kekhasan penting: framing dalam politik Islam dapat bekerja melalui sakralisasi sumber pesan, yang menaikkan kredibilitas bingkai sekaligus mempercepat konversi persepsi menjadi aksi kolektif (Kusuma, 2018; Masykuri & Ramadlan, 2021).

6.5 Media Bernuansa Islam dan Ideologi Redaksional sebagai Konteks Framing

Penelitian framing pemberitaan terorisme menegaskan media dapat menampilkan peristiwa sesuai ideologi dan karakteristik (visi-misi) masing-masing, termasuk pemilihan rujukan berita (Putri & Zarmansyah, 2021). Dalam konteks media Islam, studi framing Prabowo di Republika.co.id menegaskan pemilihan objek kajian dilatari sejarah pendirian Republika yang bernafaskan politik Islam; konstruksi citra politik di media dipahami terkait kepentingan media yang mengonstruksi berita (Palupi & Irawan, 2020). Sementara itu, studi framing kebijakan ketenagakerjaan di Kompas.com dan Malaysiakini menunjukkan potensi ketidakseimbangan pemberitaan ketika berita hanya merepresentasikan satu pihak; studi itu juga menegaskan bahwa penguasaan informasi oleh kelompok berkepentingan dapat berdampak pada penggiringan opini, karena persepsi masyarakat dapat bergeser setelah mengonsumsi berita. Nuansa penting yang perlu dicatat: penelitian tentang dua media berbeda latar (Kompas.com dan VOA-Islam.com) menyebut Kompas.com mengaku tidak melakukan penggiringan opini atau framing untuk membenci kelompok agama tertentu, meskipun studi yang sama tetap menegaskan media membingkai peristiwa sesuai ideologi dan karakter masing-masing (Putri & Zarmansyah, 2021). Artinya, terdapat ketegangan antara klaim netralitas redaksi dan temuan akademik tentang keterkaitan framing dengan ideologi/karakter media (Palupi & Irawan, 2020; Putri & Zarmansyah, 2021).

________________________________________

7. Dimensi Deliberatif dalam Politik Islam: Ijmak, Syura, dan Ruang Publik sebagai Konteks Framing

Untuk membaca "framing menurut ilmu politik Islam" secara lebih konseptual, penting mengaitkannya dengan bagaimana opini publik seharusnya terbentuk dalam tradisi pemikiran politik Islam. Studi tentang konsep ijmak menurut Fazlur Rahman menegaskan ijmak dipahami sebagai konsensus umat melalui hasil ijtihad yang dicapai melalui interaksi ide yang relevan dengan situasi-kondisi; prosesnya bermula dari perbedaan penafsiran, memunculkan pendapat umum (public opinion), lalu dapat dilegalkan melalui institusi formal (dewan/legislatif) (Nafiisatuzzahro' et al., 2021). Studi tersebut juga mengaitkan syura sebagai mekanisme kolektif menangani urusan komunitas melalui perhimpunan bersama dan partisipasi (Nafiisatuzzahro' et al., 2021). Dengan kacamata ini, opini publik dalam masyarakat Muslim bukan hanya "produk media", tetapi hasil interaksi pendapat yang idealnya partisipatif dan terbuka (Nafiisatuzzahro' et al., 2021).

Dalam studi ruang publik dan dakwah di media sosial, ruang publik dipahami sebagai ruang dialog dan debat kritis-rasional atas isu bersama tanpa ancaman, tekanan, atau dominasi pihak tertentu; melalui ruang publik diharapkan lahir pemahaman bersama (Launa & Rery, 2020). Model dakwah yang diusulkan menekankan penyediaan ruang dialog terbuka dan peran da'i sebagai fasilitator yang menyampaikan perspektif serta melakukan klarifikasi terhadap mispersepsi (Launa & Rery, 2020; Masykuri & Ramadlan, 2021). Karena framing dapat mengarahkan persepsi, maka dalam kerangka deliberatif ini framing semestinya dipahami juga sebagai objek kritik: bingkai yang dominatif atau manipulatif—misalnya hoaks provokatif yang menggiring opini negatif—berisiko merusak syarat ruang publik yang bebas tekanan dan berbasis pertukaran argumen (Masykuri & Ramadlan, 2021; Launa & Rery, 2020). Dengan demikian, pendekatan ilmu politik Islam membuka peluang menilai framing bukan hanya dari efektivitas persuasi, tetapi juga dari kompatibilitasnya dengan pembentukan opini publik yang partisipatif dan rasional—syura/ijmak sebagai interaksi pendapat (Launa & Rery, 2020; Nafiisatuzzahro' et al., 2021).

________________________________________

8. Operasionalisasi: Bagaimana Menganalisis Framing dalam Isu Politik Bernuansa Islam

Berangkat dari perangkat yang lazim dipakai dalam studi media-politik, analisis framing isu politik bernuansa Islam dapat dirancang melalui langkah-langkah berikut.

Pertama, identifikasi aktor dan saluran komunikasi. Tentukan apakah komunikator utama adalah elit politik, media, buzzer/influencer, atau tokoh agama yang berfungsi sebagai opinion leader (Hayat & Nurhakki, 2022; Thaib & Mozin, 2018). Dalam konteks media baru, kajian menegaskan siapa pun dapat terlibat menghasilkan/memproses pesan politik; media baru dapat menjadi pembentuk opini (public opinion maker) karena masifnya pemberitaan dan keterlibatan pengguna (Malik et al., 2017; Nisa, 2023).

Kedua, pemetaan agenda setting–framing–priming. Petakan isu apa yang dinaikkan (agenda setting), aspek apa yang ditonjolkan/diabaikan (framing), dan kriteria apa yang "diaktifkan" untuk penilaian publik (priming) (Muhtar, 2021; Suyudi & Putra, 2020). Dalam konteks isu digital, pola agenda setting–framing–priming juga dipakai untuk menjelaskan pembentukan citra dan pengarahan pandangan publik.

Ketiga, analisis struktur teks dan simbol. Gunakan Pan & Kosicki untuk menilai sintaksis, skrip, tematik, dan retoris (pilihan kata, idiom, grafis). Dalam isu bernuansa Islam, perhatian khusus diberikan pada penggunaan label identitas—misalnya "kadrun"—simbol keagamaan, serta pengutipan teks suci yang berfungsi sebagai legitimasi bingkai (Fauzuna, 2021; Kusuma, 2018).

Keempat, analisis kategorisasi dan bahasa politik. Gunakan perspektif Edelman untuk membaca bagaimana kategori bahasa politik membentuk realitas dan memengaruhi pemahaman publik. Dalam konteks Pemilu, studi bahasa politik Islam menunjukkan ujaran kebencian, hoaks, dan diksi negatif berkontribusi pada pembelahan sosial; ini menjadi indikator bahwa framing beroperasi melalui perangkat bahasa yang sarat bias.

Kelima, evaluasi konteks ideologi media dan klaim netralitas. Pertimbangkan bahwa media dapat membingkai peristiwa sesuai ideologi/karakter masing-masing, meskipun sebagian media dapat mengklaim tidak melakukan framing untuk membenci kelompok tertentu (Putri & Zarmansyah, 2021). Dalam konteks media Islam, latar sejarah dan ideologi media dinyatakan berkorelasi dengan konstruksi citra politik yang dibangun (Palupi & Irawan, 2020; Putri & Zarmansyah, 2021).

________________________________________

9. Kesimpulan

Framing dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai strategi penyajian isu politik—melalui seleksi dan penonjolan aspek realitas—untuk membentuk persepsi dan opini publik, yang kerap bekerja bersama agenda setting dan priming (Muhtar, 2021; Suyudi & Putra, 2020). Kekhasannya tampak ketika bingkai memanfaatkan simbol, label identitas, otoritas ulama/opinion leader, dan bahkan sakralisasi teks Al-Qur'an untuk meningkatkan kepercayaan dan mendorong tindakan kolektif (Fauzuna, 2021; Kusuma, 2018). Namun, literatur post-truth dan kajian hoaks memperlihatkan bahwa framing juga rentan menjadi perangkat manipulasi opini yang mengutamakan emosi di atas fakta, sehingga menantang pembentukan opini publik yang deliberatif (Trianto, 2023). Dengan mengaitkan framing pada gagasan ijmak (interaksi pendapat yang menjadi opini publik) dan syura (partisipasi kolektif), kajian politik Islam membuka dasar untuk menilai framing bukan hanya sebagai teknik persuasi, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang perlu diuji kompatibilitasnya dengan ruang publik dialogis dan rasional (Launa & Rery, 2020; Nafiisatuzzahro' et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Fauzuna, H. (2021). Strategi komunikasi LPP PKB dalam pemenangan Pemilu Legislatif 2019. Jurnal Komunikasi Nusantara, 3(2), 92–100. https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.84

Habibi, U., & Pratama, H. (2022). Peran akun Twitter public figure Indonesia dalam membentuk opini publik tentang citra positif atas kemenangan Taliban-Afganistan. Jurnal Da'wah Risalah Merintis Da'wah Melanjutkan, 4(2), 77–101. https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v4i2.110

Hayat, N., & Nurhakki, N. (2022). Religion identity and political polarization: How does labeling make it worst? Palita Journal of Social-Religion Research, 7(1), 51–66. https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2715

Kusuma, Y. P. (2018). Mengubah wajah parlemen Indonesia melalui strategi pencitraan positif para aktor politik: Kajian komunikasi politik. Nyimak Journal of Communication, 1(2). https://doi.org/10.31000/nyimak.v1i2.479

Launa, L., & Rery, S. (2020). Subjektivitas kekuasaan dalam pemberitaan media online. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 24(1), 17. https://doi.org/10.31445/jskm.2020.2047

Malik, R., Sultan, M. I., & Kahar, K. (2017). Konstruksi realitas Pemilukada di media online (analisis framing berita Tribun Timur Online tentang Pemilukada Kabupaten Takalar). Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(2), 271. https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5340

Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). Analisis manifestasi segregasi politik pelabelan dan polarisasi di antara kelompok Islam sepanjang 2014–2019. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 68–87. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.68-87

Muhtar, A. A. (2021). Ruang publik dan dakwah di media sosial. Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 21(01), 22–41. https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.22-41

Nafiisatuzzahro', S., A. W. N., Muwafiq, A. R., & Faza, A. (2021). Kajian Al-Qur'an dalam bingkai komunikasi. Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, 1(3), 180–190. https://doi.org/10.28926/sinda.v1i2.207

Nisa, K. (2023). Analisis wacana kritis model Break pada tuturan dark jokes di acara televisi "Lapor Pak" dan implikasinya pada mata kuliah analisis wacana perguruan tinggi. Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (Kibasp), 7(1), 267–282. https://doi.org/10.31539/kibasp.v7i1.7871

Palupi, M. F. T., & Irawan, R. E. (2020). Analisis framing pemberitaan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan sebagai dampak Covid-19 di Kompas.com dan Malaysiakini. Representamen, 6(02). https://doi.org/10.30996/representamen.v6i02.4262

Permadi, D. (2012). Media masa sebagai instrumen diplomasi Amerika Serikat dalam kasus invasi ke Irak dan Afganistan. Scriptura, 3(2). https://doi.org/10.9744/scriptura.3.2.140-151

Putri, R. N., & Zarmansyah, Z. (2021). Pemberitaan isu terorisme pada media di Indonesia: Media Kompas.com dan Voa-Islam.com dalam peristiwa serangan Paris November 2015. Commentate: Journal of Communication Management, 1(1), 49. https://doi.org/10.37535/103002120214

Suyudi, M., & Putra, W. H. (2020). Bahasa dan politik Islam: Gerak dan perilaku diskursif politisasi Islam pihak oposisi dalam Pemilu 2019 di Indonesia dalam konteks politik bahasa. Dialogia, 18(2), 417–442. https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2440

Thaib, E. J., & Mozin, A. R. (2018). [Judul tidak tercantum]. Al-Ulum, 18(1), 83–109. https://doi.org/10.30603/au.v18i1.327

Trianto, R. (2023). Buzzer sebagai komunikator politik. An-Nida: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 11(2), 74–97. https://doi.org/10.61088/annida.v11i2.562

Wibiyanto, A., & Hastiningsih, W. T. (2019). Pengelolaan isu Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia tahun 2019 pada media di Jawa Tengah. Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 4(2), 263–292. https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1832

Yodiansyah, H. (2017). Komunikasi politik media surat kabar dalam studi pesan realitas politik pada media cetak Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. Jurnal Kajian Komunikasi, 5(1), 11. https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.8889