02096 - Elit Politik Dalam Kajian Politik Islam: Definisi, Basis Kekuasaan, Dan Dinamika Kelembagaan

Political Elite in Islamic Political Studies: Definition, Power Base, and Institutional Dynamics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep elit politik dalam perspektif ilmu politik Islam secara analitis-empiris. Melalui sintesis literatur tentang political Islam/Islamisme dan praktik politik aktor-aktor Muslim—khususnya di Indonesia—artikel ini merumuskan definisi operasional elit politik yang mencakup tiga kategori utama: elit partai Islam, elit organisasi sosial-keagamaan, dan elit keagamaan (ulama/kiai). Kajian ini menelaah basis kekuasaan elit yang bertumpu pada otoritas keagamaan sebagai modal simbolik, kapital ekonomi-sosial, serta struktur organisasi partai. Lebih lanjut, artikel ini mengidentifikasi mekanisme pengaruh elit terhadap keputusan politik melalui kontrol organisasi, kaderisasi, dan mobilisasi simbol agama. Temuan menunjukkan bahwa dinamika elit dalam politik Islam tidak bersifat monolitik, melainkan diwarnai faksionalisme, konflik internal, dan fragmentasi kelembagaan. Variasi orientasi elit—dari keterlibatan elektoral-partisan hingga pengaruh melalui jalur konstitusional—menunjukkan spektrum strategi yang luas dalam merespons realitas demokrasi elektoral. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan karakter elit dalam gerakan dan partai Islam kontemporer.

Kata kunci: elit politik, politik Islam, Islamisme, partai Islam, ulama, kaderisasi, faksionalisme

________________________________________

Abstract

This article analytically and empirically examines the concept of political elite from the perspective of Islamic political science. Through a synthesis of literature on political Islam/Islamism and the political practices of Muslim actors—particularly in Indonesia—this article formulates an operational definition of political elite encompassing three main categories: Islamic party elites, socio-religious organization elites, and religious elites (ulama/kiai). The study examines the power bases of elites grounded in religious authority as symbolic capital, economic-social capital, and party organizational structures. Furthermore, the article identifies mechanisms through which elites influence political decisions via organizational control, cadre formation, and the mobilization of religious symbols. Findings indicate that elite dynamics in Islamic politics are not monolithic but are characterized by factionalism, internal conflict, and institutional fragmentation. Variations in elite orientation—from electoral-partisan engagement to influence through constitutional channels—reveal a broad spectrum of strategies in responding to electoral democratic realities. This article contributes to a more comprehensive understanding of the role and character of elites in contemporary Islamic movements and parties.

Keywords: political elite, political Islam, Islamism, Islamic parties, ulama, cadre formation, factionalism

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 "Elit Politik" dan Relevansinya dalam Kajian Politik Islam

Dalam kajian politik Islam kontemporer—yakni studi tentang political Islam/Islamism dan praktik politik aktor-aktor Muslim—istilah elit politik secara operasional dapat dipahami sebagai kelompok kecil yang memiliki otoritas dan/atau pengaruh menentukan dalam pengambilan keputusan politik. Definisi ini sejalan dengan rumusan yang menempatkan political elite sebagai "kelompok orang yang memiliki otoritas politik dalam pengambilan keputusan" (Herdiansah, 2021), sekaligus "kelompok yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik" (Hamayotsu, 2011). Literatur tentang relasi elit–massa juga menegaskan bahwa elit dalam konteks politik adalah "kelompok kecil" yang berperan dalam "membuat dan mengimplementasikan keputusan politik" dalam suatu komunitas (Nastain et al., 2024).

Dalam konteks politik Islam, konsep elit politik menjadi penting karena dua alasan mendasar. Pertama, sebagian arus pemikiran dan gerakan Islam memandang agama sebagai sumber nilai dan rujukan reformasi sosial-politik (Muallim et al., 2024; Munhanif & Yasin, 2023). Kedua, praktik politik elektoral dan kebijakan publik di banyak wilayah Muslim memperlihatkan keterlibatan—langsung maupun tidak langsung—dari elit-elit keagamaan (ulama/kiai dan institusi sosial-keagamaan) dalam arena kontestasi dan penentuan arah politik (Gunawan, 2021; Mollah, 2011). Dengan demikian, "elit politik" dalam politik Islam tidak hanya berarti pejabat formal negara, tetapi dapat mencakup elit partai Islam, elit organisasi sosial-keagamaan, dan elit ulama yang memiliki modal simbolik untuk memengaruhi keputusan politik (Al-Hamdi, 2022; Mollah, 2011).

1.2 Kerangka "Ilmu Politik Islam" yang Digunakan: Politik Islam/Islamisme sebagai Lensa Analitis

Banyak studi yang membahas politik Islam menggunakan istilah Islamist parties sebagai partai yang menjadikan ajaran Islam sebagai "cetak biru" reformasi sosial, moral, politik, dan ekonomi (Muallim et al., 2024). Kajian lain menyebut kebangkitan ideologi Islam dalam politik sebagai political Islam/Islamism yang termanifestasi melalui partai-partai Islam yang mengikuti kontestasi politik; kelompok-kelompok ini mengadopsi Islam sebagai ideologi dan memperjuangkan suatu sistem politik-negara yang dicirikan oleh tidak adanya pemisahan agama dan negara (Munhanif & Yasin, 2023). Di Indonesia, misalnya, gerakan Tarbiyah—yang menjadi basis awal PK/PKS—dipaparkan memiliki perhatian bahwa "Islam dan politik tidak terpisahkan," dan karenanya mendorong formalisasi nilai Islam dalam sistem politik (Nastain, Abdullah, Qodir, & Jubba, 2024).

Namun, literatur juga menekankan bahwa politik Islam bukan fenomena tunggal yang homogen. Upaya mendefinisikan Islamisme/politik Islam menghadapi problem ketiadaan konsensus definisional (Nasiwan, 2021), dan politik Islam dipahami "beragam" karena nilai dan ideologi Islam sendiri tidak seragam (Tambunan & Larhzizer, 2020). Sejalan dengan itu, Hamayotsu menjelaskan adanya perdebatan terminologi dan menyatakan penggunaan "political Islam" secara bergantian dengan "Islamism" dalam pembacaan tertentu (Harirah, 2022). Nuansa ini penting: ketika membahas "elit politik menurut ilmu politik Islam," yang dimaksud bukan satu teori normatif tunggal, melainkan pembacaan ilmiah atas aktor, institusi, dan strategi elit yang beroperasi dalam spektrum politik Islam yang beragam (Harirah, 2022; Nasiwan, 2021).

________________________________________

2. DEFINISI SINTESIS: "ELIT POLITIK" DALAM POLITIK ISLAM

Berdasarkan literatur di atas, elit politik dalam politik Islam dapat disintesiskan ke dalam tiga kategori utama.

Pertama, kelompok kecil dengan otoritas keputusan politik dalam institusi formal—misalnya pimpinan partai/majelis syura, fraksi, kepala daerah, atau legislator—yang secara eksplisit didefinisikan sebagai pemegang otoritas keputusan (Herdiansah, 2021) dan/atau sebagai kelompok yang memengaruhi pengambilan keputusan (Hamayotsu, 2011; Nastain, Abdullah, Qodir, Jubba, et al., 2024).

Kedua, aktor elit yang menghubungkan aspirasi keislaman dengan arena kekuasaan, baik melalui partai Islam yang menjadikan ajaran Islam sebagai blueprint reformasi (Muallim et al., 2024; Munhanif & Yasin, 2023) maupun melalui strategi gerakan yang meyakini agama dan politik tidak terpisah (Nastain, Abdullah, Qodir, & Jubba, 2024).

Ketiga, elit keagamaan sebagai elit politik: ulama/kiai—dan padanan regional seperti Teungku dan Tuan Guru—yang selain menjadi elit religius juga memainkan peran elit politik karena otoritas keagamaannya memberi legitimasi dan daya pengaruh dalam praktik politik (Gunawan, 2021; Mollah, 2011).

Definisi tersebut bersifat analitis (deskriptif-empiris) dan tidak otomatis menyatakan bahwa seluruh elit "Islam" selalu menuntut formalisasi syariah; beberapa arus justru menunjukkan pola keterlibatan politik yang lebih beragam dan dinamis (Anky, 2021; Harris, 2015; Jubba et al., 2022).

________________________________________

3. BASIS KEKUASAAN ELIT POLITIK ISLAM

3.1 Otoritas Keagamaan sebagai Modal Politik (Ulama/Kiai/Pesantren)

Sejumlah studi menempatkan ulama/kiai sebagai elit yang memiliki modal simbolik dan religius yang berpengaruh dalam politik. Pada level lokal, posisi kiai dipahami memiliki "modalitas" berupa kekuatan sosial, kultural, dan religius yang melekat pada figur kiai sehingga memengaruhi posisinya sebagai elit; persepsi kesakralan kiai juga menjadi sumber modal dalam kontestasi (Nurjaman, 2023).

Relasi pesantren–partai juga dijelaskan sebagai pertukaran modal. Penelitian tentang pesantren di Jombang menunjukkan bahwa pertukaran modal antara pesantren dan partai didominasi pertukaran modal simbolik pesantren dengan modal sosial elit politik/partai; garis keturunan (blue bloodline) dan senioritas kiai/nyai berperan menentukan strategi reproduksi dan posisi tawar (Al-Hamdi, 2022). Dengan demikian, dalam politik Islam—khususnya Indonesia—elit keagamaan dapat menjadi "penentu" atau broker politik melalui modal simbolik yang dikonversi menjadi dukungan elektoral atau pengaruh kebijakan (Al-Hamdi, 2022; Nurjaman, 2023).

Kajian etnografis lintas wilayah juga menegaskan bahwa Teungku, Tuan Guru, dan Kiai bukan hanya elit religius tetapi juga elit politik; berbekal otoritas religius, mereka percaya diri memasuki politik praktis dan dapat menguatkan tradisi serta institusi religiusnya melalui keterlibatan tersebut (Mollah, 2011). Ini memperluas konsepsi elit politik Islam: elit tidak semata pejabat negara, melainkan juga figur otoritatif agama yang efektif memobilisasi preferensi politik (Al-Hamdi, 2022; Mollah, 2011).

3.2 Modal Ekonomi–Sosial dan Layanan Publik sebagai Sumber Dominasi Elit

Studi tentang politik Hadrami di Pekalongan menunjukkan bahwa komunitas ini dapat berperan sebagai ruling elite dalam pemilu lokal melalui kombinasi dominasi identitas religius, modal ekonomi, jaringan sosial, dan institusi layanan publik, yang kemudian ditransformasikan menjadi dukungan dalam demokrasi elektoral (Park, 2021). Temuan ini memperlihatkan bahwa dalam politik Islam, pengaruh elit dapat bertumpu pada kapital majemuk—ekonomi, sosial, religius—yang terlembagakan dalam komunitas dan organisasi (Al-Hamdi, 2022; Park, 2021).

3.3 Struktur Partai dan Mekanisme Internal sebagai Sumber Otoritas Elit

Dalam partai Islam, otoritas elit sering terwujud dalam desain organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan. Studi tentang PKS menekankan adanya praktik demokrasi internal dalam pemilihan anggota Majelis Syura dan pemilihan pimpinan, yang dinilai berbeda dari partai lain di mana seleksi elite lebih terpusat pada elit di Jakarta (Iswandi, 2020). Namun, literatur lain juga menegaskan bahwa secara umum "elit partai" memegang otoritas keputusan (Herdiansah, 2021), dan sistem rekrutmen dapat bersifat "tertutup" dengan dominasi elit dan kader senior (Wardana & Hidayat, 2019). Dengan kata lain, sekalipun ada variasi—misalnya prosedur internal PKS—relasi elit–struktur tetap menjadi kunci untuk memahami siapa yang mengendalikan keputusan strategis partai (Iswandi, 2020; Wardana & Hidayat, 2019).

________________________________________

4. MEKANISME ELIT MEMENGARUHI KEPUTUSAN POLITIK DALAM POLITIK ISLAM

4.1 Penentuan Arah dan Langkah Partai melalui "Elit Penentu" dan Patron Organisasi

Penelitian tentang PKB menggambarkan bagaimana kiai senior dapat diposisikan bukan sekadar objek mobilisasi massa, melainkan "penentu" langkah politik PKB; elite PKB mencari bimbingan kiai senior untuk mengarahkan keputusan politik (Haq, 2021). Literatur tentang PKB juga mengaitkan absennya kader PKB dalam kontestasi presiden/wakil presiden dengan keputusan strategis elit—misalnya konsolidasi internal, penguatan stabilitas finansial, dan memilih berada dalam lingkar kekuasaan (Haq, 2021). Ini menunjukkan satu pola penting: dalam politik Islam Indonesia, elit keagamaan dan elit partai dapat membentuk konfigurasi pengambilan keputusan yang saling terkait (Haq, 2021; Nurjaman, 2023).

4.2 Pembentukan dan Transformasi "Kader-Elit" melalui Pendidikan Politik dan Kaderisasi

Kajian tentang PKS menelusuri pergeseran pendidikan politik dari orientasi membentuk kader yang saleh dan loyal menuju pembentukan aktivis yang mampu mengakomodasi nilai Islam dalam kalkulasi politik, seiring perubahan komposisi elit (Weda & Amiruddin, 2022). Studi lain menilai soliditas PKS juga terkait indikator kepemimpinan prosedural dalam pengambilan keputusan, mekanisme resolusi konflik, sistem kandidasi, serta komitmen nilai/ideologi; PKS juga menguatkan komitmen ideologis melalui aktivitas rutin studi Islam di kalangan kader dan elit (Fuad et al., 2024). Dengan demikian, "elit politik" dalam politik Islam tidak sekadar aktor yang sudah berkuasa, tetapi juga produk institusional kaderisasi yang membentuk kompetensi dan orientasi pengambilan keputusan (Fuad et al., 2024; Iswandi, 2020; Weda & Amiruddin, 2022).

4.3 Rekrutmen Elit melalui Sistem Seleksi Tertutup dan Preferensi pada Kader Senior

Analisis rekrutmen kandidat legislatif perempuan di PKS dan PKB menegaskan kedua partai cenderung menggunakan sistem rekrutmen tertutup yang melibatkan elit dan kader; orientasi kemenangan suara mendorong preferensi pada petahana dan kader senior (Wardana & Hidayat, 2019). Temuan ini menguatkan argumen bahwa elit politik—sebagai pengambil keputusan strategis—mengendalikan akses terhadap posisi elektoral dan karier politik, sehingga memengaruhi komposisi representasi dan arah kebijakan (Herdiansah, 2021; Wardana & Hidayat, 2019).

________________________________________

5. DINAMIKA KHAS "ELIT POLITIK" DALAM POLITIK ISLAM: FAKSIONALISME, KONFLIK ELIT, DAN FRAGMENTASI

Salah satu pola berulang dalam studi partai Islam Indonesia adalah konflik elit yang memicu faksionalisme dan fragmentasi. Herdiansah menjelaskan kemunculan partai-partai Islam baru pasca-2019 terkait friksi aktor/elit yang bermasalah di partai asal; analisis path dependency dipakai untuk menunjukkan kesinambungan pola fragmentasi yang digerakkan konflik elit (Dönmez, 2010). Studi historis tentang PSII bahkan menyimpulkan kehancuran partai tersebut merupakan akibat konflik elit berkepanjangan yang tak terselesaikan, menyerap energi elit dan merusak fungsi organisasi seperti rekrutmen politik, pembentukan kader, dan sirkulasi elit internal (Al-Hamdi, 2022).

Di PKS, faksionalisme dipaparkan muncul dari perbedaan orientasi idealisme versus pragmatisme dalam manajemen partai; kemunculan Garbi dipahami sebagai hasil proses faksionalisme yang dipengaruhi nilai doktrinal kader—yang juga menahan dampak faksionalisme agar tidak segera destruktif (Subekti, 2017). Pada PAN, faksionalisme dijelaskan dipicu pilihan koalisi pasca Pilpres 2019 dan personalisasi elit; figur elit yang dominan dapat memengaruhi keputusan penting partai bahkan dari luar struktur formal (Masitah & Kartiko, 2024).

Dengan demikian, dalam politik Islam, elit politik bukan hanya "pengambil keputusan," tetapi juga aktor kompetitif yang berkonflik memperebutkan garis ideologi, akses sumber daya, dan arah koalisi—yang dapat menghasilkan fragmentasi kelembagaan (Dönmez, 2010; Masitah & Kartiko, 2024). Ini penting bagi definisi elit politik Islam: kelompok kecil berpengaruh itu sering kali tidak monolitik, melainkan terdiri dari faksi-faksi yang bersaing.

________________________________________

6. ELIT POLITIK ISLAM, SIMBOL AGAMA, DAN POLITIK IDENTITAS: MOBILISASI SERTA RISIKO INSTRUMENTALITAS

6.1 Mobilisasi Agama oleh Elit sebagai Strategi Elektoral

Studi kontestasi partai Islam versus nasionalis pada Pemilu 2019 menekankan strategi meraih publik melalui aktivitas seperti rekrutmen pemimpin agama, pemberdayaan institusi agama, dan pembentukan organisasi sayap politik; keterlibatan "agama" dipahami sebagai strategi mayoritas pemilih Muslim (Aktürk, 2015). Kajian Pilpres 2019 juga menunjukkan keterlibatan agama memunculkan pro-kontra di antara elit agama; agama diposisikan sebagai instrumen kepentingan politik dan diligitimasi oleh elit religius dalam politik praktis (Gunawan, 2021). Di ruang media sosial, studi tentang Muhammadiyah, NU, dan MCA menegaskan media sosial menjadi ruang kontestasi organisasi Islam dalam menyatakan posisi politik; mobilisasi berbasis identitas rentan digunakan elit politik sebagai kendaraan instrumental untuk mencapai tujuan mereka (Kramer, 2014).

Rangkaian temuan ini menguatkan satu proposisi empiris: dalam politik Islam Indonesia, elit politik—baik elit partai maupun elit keagamaan—dapat mengoperasikan simbol, narasi, dan legitimasi agama untuk membangun dukungan. Namun, penggunaan tersebut juga dapat bersifat instrumental dan memunculkan konflik intra-elit (Aktürk, 2015; Gunawan, 2021; Kramer, 2014).

6.2 Komodifikasi Agama dan Transformasi Elit Keagamaan menjadi Political Broker

Kajian tentang komodifikasi agama dalam politik lokal menegaskan bahwa aktor politik (elit politik) dapat menjadikan agama sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan (Haris et al., 2020). Sejalan dengan itu, penelitian tentang perubahan peran kiai dalam pilkada menggambarkan transformasi dari cultural broker menjadi political broker: kiai dapat menjadi determinan proses politik lokal dan mengoordinasikan dukungan kandidat; tetapi studi yang sama juga menyoroti distorsi peran ketika kiai terjerat politik uang elit untuk kemenangan elektoral (Haris et al., 2020b). Dua studi ini memperlihatkan ambivalensi elit politik Islam: otoritas religius dapat menjadi sumber pengaruh politik, tetapi sekaligus rentan ditarik ke logika transaksional kekuasaan (Haris et al., 2020a, 2020b).

6.3 Populisme, Oligarki, dan Penyesuaian Elit

Analisis tentang populisme menjelaskan populisme kerap menjadi kendaraan kepentingan elit mapan dan oligarkis dengan mengeksploitasi identitas primordial, relasi klientelistik, capaian, dan persona kandidat (Al-Hamdi, 2022c). Kajian Pilpres 2019 tentang "populisme Islam" juga menempatkan kontestasi sebagai panggung ekspresi populisme agama untuk menggaet pemilih (Aşık, 2017). Dalam spektrum yang lebih luas, studi tentang autokratisasi pada era Jokowi menyoroti keterlibatan elit lama dan praktik oligarkis/kartel sebagai faktor yang memengaruhi pelemahan demokrasi (Wekke & Mukhtar, 2019), sementara studi tentang sistem pemilu dan penurunan suara partai Islam menyebut penguatan posisi dalam sistem proporsional terbuka dapat mendorong munculnya oligarki elit (Amin & Ritonga, 2023).

Gabungan temuan ini tidak menyatakan bahwa seluruh elit politik Islam identik dengan oligarki atau populisme; tetapi ia menunjukkan bahwa dalam arena demokrasi elektoral, elit dapat menyesuaikan strategi—termasuk simbol Islam—dalam kompetisi yang juga diwarnai logika oligarki dan mobilisasi identitas (Al-Hamdi, 2022c; Amin & Ritonga, 2023).

________________________________________

7. VARIASI ORIENTASI ELIT DALAM POLITIK ISLAM INDONESIA: PARTAI, ORMAS, DAN STRATEGI "BERJARAK" DARI POLITIK PRAKTIS

Literatur juga menunjukkan variasi dalam bagaimana elit Islam menempatkan diri terhadap kekuasaan negara. Muhammadiyah, misalnya, digambarkan memiliki hubungan dinamis dengan partai/kekuasaan melalui pola peran institusional, personal, maupun netral; terdapat model "mendekat" dan "menjaga jarak," serta strategi distribusi kader ke berbagai partai selama sejalan dengan gerakan Muhammadiyah (Saleem, 2014). Studi lain menegaskan keterlibatan Muhammadiyah dalam pemilihan DPD menunjukkan kesadaran politik inheren organisasi sosial-keagamaan yang akan terartikulasikan ketika peluang tersedia, dengan strategi mobilisasi yang beragam tergantung modal sosial-kultural lokal (Zhang, 2016).

Pada NU, kajian pergeseran orientasi politik menarasikan fase ketika NU terlibat sebagai partai—dan mengalami anomali/krisis—lalu kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial-keagamaan (Priohutomo et al., 2019). Di sisi normatif-ideologis, kajian paradigma politik Muhammadiyah merumuskan "consciousness to liberate" sebagai paradigma politik dengan dimensi transendental, humanistik, dan modernitas; orientasi ini mencakup misi profetik yang tidak semata dakwah, tetapi juga pembebasan dari kebijakan yang tidak adil (Öztürk, 2021). Studi "constitutional jihad" Muhammadiyah juga menekankan pilihan rasional gerakan untuk mengkritik kebijakan negara melalui jalur konstitusional (Kholifah, 2020). Sementara itu, penelitian respons kader Muhammadiyah di Kalimantan Tengah menyatakan sebagian kader memandang demokrasi kompatibel dengan nilai Islam, meski ada kritik bahwa praktik demokrasi lebih prosedural daripada substantif (A'isyah & Lessy, 2022).

Keseluruhan studi ini penting bagi definisi elit politik Islam: elit Islam tidak selalu memusatkan strategi pada pendirian "negara Islam," melainkan dapat menempuh spektrum strategi—dari keterlibatan elektoral-partisan hingga pengaruh kebijakan melalui jalur organisasi masyarakat sipil dan litigasi konstitusional (A'isyah & Lessy, 2022; Saleem, 2014). Variasi ini juga sejalan dengan gagasan tentang post-Islamism yang digambarkan lebih pragmatis dan kompromistis terhadap realitas politik, serta menolak model negara teokratis sembari tetap memuliakan agama (Jubba et al., 2022).

________________________________________

8. SIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur politik Islam dan praktik Indonesia, elit politik menurut ilmu politik Islam dapat didefinisikan sebagai kelompok kecil aktor yang memiliki otoritas atau pengaruh menentukan dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks politik Islam, kelompok ini mencakup elit partai—yakni pimpinan dan pengambil keputusan strategis (Herdiansah, 2021; Iswandi, 2020)—elit organisasi sosial-keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU yang berpolitik melalui kanal dan peluang yang tersedia (Priohutomo et al., 2019; Saleem, 2014), serta elit keagamaan berupa ulama/kiai/Teungku/Tuan Guru yang mengonversi otoritas religius dan modal simbolik menjadi pengaruh politik (Al-Hamdi, 2022; Mollah, 2011).

Kelompok elit ini memengaruhi keputusan politik melalui kontrol atas struktur organisasi dan rekrutmen (Haq, 2021; Wardana & Hidayat, 2019), pengelolaan kaderisasi dan ideologi (Fuad et al., 2024; Weda & Amiruddin, 2022), serta mobilisasi simbol agama dan identitas—yang dapat bersifat strategis sekaligus berisiko instrumental (Aktürk, 2015; Gunawan, 2021; Haris et al., 2020b). Pada saat yang sama, dinamika elit juga dapat menghasilkan konflik internal dan fragmentasi kelembagaan, yang berimplikasi pada stabilitas serta efektivitas partai dan gerakan Islam (Dönmez, 2010; Masitah & Kartiko, 2024).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Aktürk, Ş. (2015). Religion and Nationalism: Contradictions of Islamic Origins and Secular Nation‐Building in Turkey, Algeria, and Pakistan. Social Science Quarterly, 96(3), 778–806. https://doi.org/10.1111/ssqu.12191

Al-Hamdi, R. (2022a). CONSCIOUSNESS TO LIBERATE: In Search of the Political Paradigm of Muhammadiyah. Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, 5(2), 165. https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.9537

Al-Hamdi, R. (2022b). Nationalist-Islamist Party in a Liberal Ecosystem: The Solidity and Campaign Strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) during the 2014 and 2019 Elections. Politika Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 290–304. https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.290-304

Al-Hamdi, R. (2022c). Political Consciousness of Muhammadiyah: Historical Trajectories and Future. Studia Islamika, 29(3), 451–484. https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15866

Amin, M., & Ritonga, A. D. (2023). Populist student organizations in Indonesia: an analysis of anti-establishment ideas. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1). https://doi.org/10.1057/s41599-023-01697-9

Anky, L. A. R. (2021). Coalition Choice and Elite Personalisation in Partai Amanat Nasional (National Mandate Party) Factionalism 2020. The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences, 1(1), 56–73. https://doi.org/10.15642/sarpass.2021.1.1.56-73

Aşık, O. (2017). Geç Osmanlı Toplumu İslami Düşüncesinde Milliyetçiliğe Çatışmalı Yaklaşımlar: Sebilür-reşad Dergisi (1908-1924) Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. https://doi.org/10.21550/sosbilder.309697

A'isyah, A., & Lessy, Z. (2022). Investigating the Method of Da'wah and the Role of Political-Economy of Jemaah Tarbiyah in Urban Malang Society. Wawasan Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 7(1), 27–42. https://doi.org/10.15575/jw.v7i1.14591

Dönmez, R. Ö. (2010). The Justice and Development Party Between Islam and Modernity. Religion Compass, 4(6), 365–375. https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2010.00222.x

Fuad, A. N., Syafaq, H., & Rofhani, R. (2024). The Identity of Political Islam in a Democratic Regime: The Ideology of the Prosperious Justice Party (PKS), Indonesia and the Justice and Development Party (AKP), Turkey. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 18(2), 167–194. https://doi.org/10.15642/islamica.2024.18.2.167-194

Gunawan, T. (2021). The Origin of Kinship Politics in 2020 Regional Elections in Sleman Regency. Jurnal Bina Praja, 13(2), 183–194. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.183-194

Hamayotsu, K. (2011). The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30(3), 133–159. https://doi.org/10.1177/186810341103000305

Haq, M. N. (2021). Patronizing the Mass: How Middle-Agents Deepened Populism and Post-Truth in Indonesia 2019 Presidential Election. Jurnal Politik, 7(1). https://doi.org/10.7454/jp.v7i1.285

Harirah, Z. (2022). Modality and New Arena: NU and Muhammadiyah in the Local Election Gunung Kidul Regency. Cosmogov, 7(1), 69. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i1.26725

Haris, M., Yuwanto, Y., Yuwono, T., & Sardini, N. H. (2020a). The dynamics and existence of Islamic party in 2019 General Election: Case Study of Prosperous Justice Party (PKS). Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10(2), 409–428. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.409-428

Haris, M., Yuwanto, Y., Yuwono, T., & Sardini, N. H. (2020b). The dynamics and existence of Islamic party in 2019 general election: case study of Prosperous Justice Party (PKS). Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10(2), 409–432. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.409-432

Harris, K. (2015). The Breakaway Boss: Semiperipheral Innovations and the Rise of Mahmoud Ahmadinezhad. Journal of World-Systems Research, 21(2), 417–447. https://doi.org/10.5195/jwsr.2015.13

Herdiansah, A. G. (2021). Intra-party Conflict and the Emergence of Islamic-Based Parties in the post-2019 Election in Indonesia. Journal of Governance, 6(2). https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12700

Iswandi, I. (2020). Religious Issues During Presidential Election of Indonesia in 2019. Jurnal Al-Dustur, 1(1). https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.523

Jubba, H., Qodir, Z., Abdullah, I., Qudsy, S. Z., Hidayati, M., Pabbajah, M., Adawiah, R., Iribaram, S., & Misran, M. (2022). The Contestation of Islamic and Nationalists Parties in 2019 Election. https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315552

Kholifah, S. (2020). Capital Exchange between Islamic Boarding Schools and Political Parties in the 2019 Election. Wawasan Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 5(1), 43–56. https://doi.org/10.15575/jw.v5i1.7562

Kramer, E. (2014). A Fall From Grace? "Beef‐gate" and the Case of Indonesia's Prosperous Justice Party. Asian Politics & Policy, 6(4), 555–576. https://doi.org/10.1111/aspp.12137

Masitah, D., & Kartiko, A. (2024). Transformation of Ahlus Sunnah wal Jamaah Values: Between Spiritual Sustainability and the Risk of Commodification. Tafkir Interdisciplinary Journal of Islamic Education, 5(4), 539–553. https://doi.org/10.31538/tijie.v5i4.1099

Mollah, Md. A. H. (2011). Growth and Development of Civil Service and Bureaucracy in Bangladesh: An Overview. South Asian Survey, 18(1), 137–156. https://doi.org/10.1177/0971523112469530

Muallim, M., Muammar, M., & Wekke, I. S. (2024). Islam and Politics: Rereading Political Practice from Muhammadiyah Political Experience in South Sulawesi. https://doi.org/10.14293/pr2199.000615.v1

Munhanif, A., & Yasin, Y. (2023). Religion and the Politics of Nationalist Thought: Comparative Analysis of Hindu Nationalism in India and Muslim Nationalism in Indonesia. Ilmu Ushuluddin, 9(1), 151–172. https://doi.org/10.15408/iu.v9i1.32065

Nasiwan, N. (2021). A shift of political education to the market's needs: A criticism for the development of a value-based political education of Partai Keadilan Sejahtera. Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, 18(2), 324–333. https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44173

Nastain, M., Abdullah, I., Qodir, Z., & Jubba, H. (2024). Structural Barrier in the Process of Regeneration of the PKB Islamic Political Party in Direct Presidential Elections 2004-2019. JWP (Jurnal Wacana Politik), 9(2), 187. https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.52183

Nastain, M., Abdullah, I., Qodir, Z., Jubba, H., & Cipto, B. (2024). Cultural Barrier in the Regeneration Process of Islamic Political Party in Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 12(2), 717–740. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1104

Nurjaman, A. (2023). The Decline of Islamic Parties and the Dynamics of Party System in Post-Suharto Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 27(2), 192. https://doi.org/10.22146/jsp.79698

Park, J. H. (2021). Stuck in Place? Normalization and the Changing Voter Profile of Indonesia's Islamist Prosperous Justice Party. Journal of East Asian Studies, 21(3), 449–475. https://doi.org/10.1017/jea.2021.21

Priohutomo, H. W., Kamarudin, K., & Hidayat, S. (2019). The Emergence of Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) and Factionalism in Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jurnal Politik, 5(1), 29. https://doi.org/10.7454/jp.v5i1.222

Saleem, R. M. A. (2014). Identifying Islamist Parties Using Gunther and Diamond's Typology. Sage Open, 4(3). https://doi.org/10.1177/2158244014544288

Subekti, V. S. (2017). Prolonged Elite Conflict and the Destruction of the Indonesian Islamic Union Party (PSII). Studia Islamika, 24(2), 295–335. https://doi.org/10.15408/sdi.v24i2.4580

Tambunan, E., & Larhzizer, F. (2020). Islamism, Christianism, Urbanism, and The Capitalization of Urban Space. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 20(2), 279–306. https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i2.2210

Wardana, A., & Hidayat, S. (2019). The Multiplicity of Muhammadiyah's Political Engagement in Indonesia's DPD Election. Studia Islamika, 26(1), 75–111. https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.6422

Weda, S., & Amiruddin, A. (2022). Performance of Islamic Political Parties in Indonesian Contemporary Political Practices. Randwick International of Social Science Journal, 3(1), 211–230. https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.397

Wekke, I. S., & Mukhtar, S. (2019). Students' Movement and Political Participation: Research on The Association of Islamic Student In Indonesia. https://doi.org/10.31227/osf.io/nqct3

Zhang, C. (2016). From Peak to Trough: Decline of the Algerian "Islamist Vote." Chinese Political Science Review, 1(4), 717–735. https://doi.org/10.1007/s41111-016-0018-y

Öztürk, A. E. (2021). Islam and Foreign Policy: Turkey's Ambivalent Religious Soft Power in the Authoritarian Turn. Religions, 12(1), 38. https://doi.org/10.3390/rel12010038