02088 - Diskresi Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah): Kewenangan, Kemaslahatan, Dan Akuntabilitas Pejabat Publik

Abstract

Discretion — the authority of officials to make decisions based on their own judgment within legal boundaries — is a central concept in public administration and Islamic political thought. This article examines the concept of discretion through the lens of Islamic political science (fiqh siyasah), tracing its theoretical foundations, normative orientations, and institutional limits. Using a normative-juridical approach with library research method, this study synthesizes relevant literature on siyāsah syar'iyyah, maslahah, wilāyat al-maẓālim, and contemporary Indonesian governance. The findings reveal that discretion in Islamic political thought is conceptualized as a space of freedom for rulers/officials to act on their own judgment — as a form of policy ijtihād — when norms do not specify all public matters. Such discretion must be oriented toward maslahah (public benefit) and justice, bounded by shariah norms, and embedded within accountability mechanisms, particularly the wilāyat al-maẓālim institution. When detached from these normative anchors, discretion degenerates into abuse of power, corruption, and trading in influence. This study concludes that legitimate discretion in Islamic political science requires the simultaneous fulfillment of four conditions: ijtihad-based foundation, maslahah-orientation, shariah-bounded limits, and institutional accountability.

Keywords: discretion, fiqh siyasah, siyāsah syar'iyyah, maslahah, wilāyat al-maẓālim, accountability

________________________________________

Abstrak

Diskresi — kewenangan pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam batas hukum — merupakan konsep sentral dalam administrasi publik dan pemikiran politik Islam. Artikel ini mengkaji konsep diskresi melalui lensa ilmu politik Islam (fiqh siyasah) dengan menelusuri fondasi teoretis, orientasi normatif, dan batas-batas institusionalnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan metode kajian pustaka, studi ini mensintesiskan literatur relevan mengenai siyāsah syar'iyyah, maslahah, wilāyat al-maẓālim, dan tata kelola pemerintahan Indonesia kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa diskresi dalam pemikiran politik Islam dikonseptualisasikan sebagai ruang kebebasan penguasa/pejabat untuk bertindak atas pertimbangan sendiri — sebagai bentuk ijtihad kebijakan — ketika norma tidak merinci seluruh persoalan publik. Diskresi demikian harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, dibatasi oleh norma syariah, serta diletakkan dalam kerangka akuntabilitas, khususnya melalui institusi wilāyat al-maẓālim. Ketika terlepas dari jangkar normatif tersebut, diskresi berubah menjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan praktik trading in influence. Studi ini menyimpulkan bahwa diskresi yang sah dalam ilmu politik Islam mensyaratkan pemenuhan empat kondisi secara bersamaan: landasan ijtihad, orientasi kemaslahatan, pembatasan oleh syariah, dan akuntabilitas institusional.

Kata Kunci: diskresi, fiqh siyasah, siyāsah syar'iyyah, maslahah, wilāyat al-maẓālim, akuntabilitas

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Diskresi merupakan salah satu konsep fundamental dalam administrasi publik dan hukum tata negara yang keberadaannya sekaligus mengandung potensi manfaat maupun risiko penyimpangan. Di satu sisi, diskresi dibutuhkan agar pejabat publik dapat merespons situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma hukum yang berlaku. Di sisi lain, ruang kebebasan yang melekat pada diskresi berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan berbagai bentuk deviasi etik-hukum lainnya.

Dalam konteks keilmuan Islam, pertanyaan mengenai batas dan legitimasi kewenangan penguasa telah menjadi salah satu tema sentral dalam fiqh siyasah sejak era klasik. Para ulama politik Islam seperti Al-Mawardi telah merumuskan panduan bernegara yang memuat ijtihad hukum dalam konteks politik, sementara kaidah-kaidah seperti tasharruf al-imām 'alā ra'iyyatihi manūṭun bi al-maṣlaḥah meletakkan maslahah sebagai tolok ukur utama keabsahan kebijakan penguasa.

Namun demikian, kajian yang secara khusus dan sistematis membahas konsep diskresi dalam bingkai fiqh siyasah — dengan memperhatikan dimensi teoretis, normatif, institusional, maupun patologisnya — masih relatif terbatas. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengajukan pertanyaan: bagaimana diskresi pejabat publik dapat dipahami, dibatasi, dan dikendalikan menurut perspektif ilmu politik Islam?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini disusun secara sistematis dengan mengkaji: (1) pengertian diskresi dalam kerangka fiqh siyasah; (2) alasan dibutuhkannya diskresi menurut fiqh siyasah; (3) orientasi normatif diskresi; (4) batas-batas diskresi; (5) mekanisme pengendalian diskresi; (6) patologi diskresi; serta (7) diskresi dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah.

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode kajian pustaka (library research). Sumber data primer diperoleh dari literatur fiqh siyasah, hukum administrasi, dan kajian ilmu politik Islam yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mensintesiskan berbagai perspektif teoretis untuk membangun rumusan konseptual yang komprehensif mengenai diskresi dalam ilmu politik Islam.

________________________________________

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Diskresi dalam Kerangka Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah)

Dalam literatur hukum-administrasi, diskresi sering dijelaskan melalui asas freies ermessen, yakni "kewenangan bebas" pejabat pemerintahan untuk bertindak dan/atau mengambil keputusan atas inisiatif sendiri dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, sekaligus untuk "mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas" agar cita-cita negara hukum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Fad, 2020). Unsur kebebasan bertindak ini tidak dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa batas, karena freies ermessen justru dilekatkan dengan tujuan mencegah tindakan sewenang-wenang serta menuntut adanya batas-batas dalam penggunaannya (Fad, 2020). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan pembatasan kewenangan juga ditempatkan sebagai tujuan konstitusi, yakni membatasi dan mengawasi kekuasaan politik serta memberi batasan bagi para penguasa agar hak warga negara terlindungi (Berutu, 2019).

Dalam ilmu politik Islam (fiqh siyasah), konsep yang paling dekat untuk membaca diskresi pejabat adalah siyāsah syar'iyyah: pengurusan urusan-urusan umum negara dengan cara yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menolak kemudaratan, tanpa melampaui batas-batas syara' (Setiawan & Risnandar, 2019). Sejalan dengan itu, penguasa dalam pemerintahan Islam dipandang memiliki wewenang mengatur kepentingan umum untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat dan kaidah umum, bahkan ketika kebijakan tersebut "tidak sejalan dengan ijtihad ulama" (Ikhwan, 2017). Karena itu, diskresi dalam perspektif politik Islam dapat dirumuskan secara konseptual sebagai: ruang kebebasan penguasa/pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri demi kemaslahatan umum, namun tetap terikat oleh norma syariah dan kaidah umum (serta, dalam negara modern, terikat oleh tatanan hukum positif dan tujuan pembatasan kekuasaan) (Berutu, 2019; Fad, 2020; Ikhwan, 2017).

3.2 Mengapa Diskresi Dibutuhkan Menurut Fiqh Siyasah: Ruang Ijtihad dalam Urusan Publik

Sejumlah rujukan dalam fiqh siyasah menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan "skema khusus" mengenai bentuk pemerintahan atau organisasi politik negara, sehingga wilayah siyasah membuka ruang ijtihad dalam pengaturan urusan publik (Aswin, 2022; Dekananda & Syahputra, 2024). Literatur tentang dinamika konstitusi Islam juga menyebutkan bahwa ketidakjelasan dalil tentang hubungan agama dan negara dalam sumber-sumber Islam, serta ketiadaan aturan spesifik ketatanegaraan dalam sumber ajaran Islam, berkontribusi pada keragaman bentuk negara dan praktik ketatanegaraan dalam sejarah Islam (F. Setiawan, 1970). Dalam kerangka demikian, otoritas manusia tampak pada level interpretasi final, aplikasi, dan "penyusunan" hukum yang menjadi kewenangan manusia; karena itu, "banyak wilayah-wilayah otoritas hukum yang dipercayakan pada manusia" (Aswin, 2022).

Kerangka ijtihad-politik ini tampak, misalnya, dalam pembacaan atas Al-Mawardi: pada masa syariah menjadi rujukan utama, tidak ada lembaga yang membuat hukum di luar panduan Al-Qur'an dan Sunnah; konsekuensinya, Al-Mawardi melakukan ijtihad hukum dalam konteks politik dan menuangkannya sebagai panduan bernegara (Rianda, 2020). Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, pemerintah/khalifah disebut memiliki kewenangan mengeluarkan ketetapan hukum pada hal-hal yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap berada dalam horizon nilai-nilai syariat (dengan catatan teoretik bahwa hak membuat aturan pada level tertinggi dinisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya) (Djusfi, 2015). Dengan demikian, diskresi dapat dipahami sebagai mekanisme praktis untuk memungkinkan pemerintahan tetap berjalan ketika norma tidak merinci seluruh persoalan, sekaligus sebagai kanal ijtihad kebijakan (policy ijtihād) yang harus diarahkan kepada kemaslahatan (Aswin, 2022; Djusfi, 2015; Rianda, 2020; T. Setiawan & Risnandar, 2019).

3.3 Orientasi Normatif Diskresi: Kemaslahatan, Keadilan, dan Tata Nilai Syariah

Dalam kritik politik Islam kontemporer, kaidah yang sering dipakai untuk menilai kebijakan pemimpin adalah "tasharruf al-imām 'alā ra'iyyatihi manūṭun bi al-maṣlaḥah": setiap kebijakan atau keputusan pemimpin harus sarat nilai kemaslahatan bersama (Norsanti, 2021). Studi tentang perbandingan sistem pemilihan kepala daerah dalam perspektif fikih siyasah juga menegaskan bahwa dalam Islam, formulasi memilih pemimpin dan sistem pelaksanaannya bertumpu pada prinsip maslahah; maslahah diposisikan sebagai tujuan syariah dan inti utama syariah (Gunawan, 2020). Kajian tentang politik Islam para kiai di Indonesia pun menunjukkan orientasi maslahah mursalah (mendahulukan kebaikan bersama) sebagai dasar strategi dan legitimasi peran politik mereka dalam mengawal demokrasi dan peradaban kemanusiaan (Aryanda & Aribowo, 2024).

Pada saat yang sama, sejumlah studi menekankan bahwa Islam menyediakan landasan etik bagi kehidupan bernegara — misalnya musyawarah, keadilan, dan persamaan — yang harus berbasis kemaslahatan umat (Dekananda & Syahputra, 2024). Dalam pembacaan good governance, penguasa dipandang terikat oleh nilai dan hukum syariat; penguasa tidak dapat "seenaknya" membuat hukum sendiri secara otoriter atau anti-kritik (Aswin, 2022). Kerangka ini memberi konsekuensi bahwa diskresi, meskipun memberi ruang pertimbangan sendiri, tidak boleh lepas dari tujuan-tujuan normatif: kemaslahatan, keadilan, serta pembatasan kesewenang-wenangan (Aswin, 2022; Berutu, 2019; Dekananda & Syahputra, 2024; Norsanti, 2021; T. Setiawan & Risnandar, 2019).

3.4 Batas-Batas Diskresi Menurut Politik Islam: "Tidak Melampaui Batas Syara'" dan "Anti-Sewenang-Wenang"

Batas pertama diskresi dalam politik Islam dinyatakan eksplisit pada definisi siyāsah syar'iyyah yang mensyaratkan pengurusan urusan umum dilakukan tanpa melampaui batas-batas syara' (T. Setiawan & Risnandar, 2019). Batas ini diperkuat oleh pandangan bahwa penguasa terikat oleh ketentuan, nilai, dan hukum-hukum syariat; ia tidak dapat bertindak sekehendak hati (Aswin, 2022). Bahkan ketika penguasa diberi ruang untuk "menciptakan hukum berdasarkan tuntutan keadaan," penekanan tetap diletakkan pada fakta bahwa interpretasi final dan aplikasi berada pada manusia, sehingga wilayah otoritas hukum yang luas sekalipun membutuhkan rambu-rambu nilai dan prosedur (Aswin, 2022).

Batas kedua adalah pembatasan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam bahasa hukum-administrasi yang dipakai untuk menjelaskan diskresi, freies ermessen memang memberi kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, tetapi sekaligus diarahkan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, menuntut adanya batas-batas yang melekat pada diskresi, dan menempatkan legalitas kebijakan dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagai isu penting (Fad, 2020). Selaras dengan itu, perspektif ketatanegaraan menegaskan konstitusi bertujuan membatasi kewenangan pemerintahan dan mengawasi kekuasaan politik, karena penyalahgunaan wewenang atau melampaui batas kewenangan merupakan tantangan yang berulang dalam praktik (Berutu, 2019). Dalam sintesis politik Islam–negara modern, diskresi yang sah karenanya harus sekaligus syar'i (tidak melampaui batas syara'), maslahah-oriented, dan non-arbitrary (tidak sewenang-wenang serta dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum) (Berutu, 2019; Fad, 2020; Norsanti, 2021; T. Setiawan & Risnandar, 2019).

3.5 Mekanisme Pengendalian Diskresi: Peradilan dan Wilāyat al-Maẓālim sebagai Kontrol atas Penguasa

Fiqh siyasah tidak hanya berbicara tentang ruang kebijakan, tetapi juga tentang mekanisme kontrol. Studi tentang wilāyat al-maẓālim menegaskan bahwa lembaga ini berwenang menyelesaikan perkara pelanggaran hukum oleh penguasa terhadap rakyat, meneliti sikap dan tingkah laku pejabat (dan keluarganya), mencegah pelanggaran/ketidakjujuran, serta dapat memecat dan mengganti pejabat yang tidak adil dan tidak jujur (Asmarianti & Yunarti, 2022). Bahkan disebut bahwa qāḍī al-maẓālim memiliki kewenangan memberikan sanksi seperti memberhentikan pejabat pemerintah, pegawai negeri, hingga khalifah sendiri (Asmarianti & Yunarti, 2022). Artinya, diskresi penguasa dalam kerangka politik Islam tidak dibiarkan tanpa pengawasan; terdapat instrumen yang secara konseptual diarahkan untuk menindak "crimes by government" (kejahatan oleh penguasa), termasuk pelanggaran hak (Asmarianti & Yunarti, 2022).

Dalam pembahasan kontemporer di Indonesia, konsep wilāyat al-maẓālim kerap diposisikan sebagai analogi normatif bagi mekanisme koreksi atas tindakan negara yang dinilai sewenang-wenang atau abuse of power. Misalnya, kajian tentang sulthah qadha'iyyah menyebut adanya beberapa lembaga peradilan dalam Islam (wilayatul qada, hisbah, dan mazalim) dan mengaitkan fungsi wilayatul mazalim dengan penanganan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa (Wisri & Asra, 2015). Kajian lain menyimpulkan bahwa pengaduan konstitusional warga negara terhadap pelanggaran hak oleh otoritas publik secara konseptual dapat ditangani melalui kewenangan qaḍā' maẓālim dalam siyasah qadha'iyyah (Norhasanah, 2019). Dengan demikian, diskresi yang dibenarkan oleh siyāsah syar'iyyah meniscayakan arsitektur akuntabilitas — baik melalui peradilan maupun lembaga kontrol — untuk memastikan diskresi tetap berada dalam batas syara' dan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Asmarianti & Yunarti, 2022; Norhasanah, 2019).

3.6 Patologi Diskresi: Ketika Kewenangan Luas Berubah Menjadi Korupsi, Trading in Influence, dan KKN

Sejumlah studi menempatkan diskresi sebagai titik rawan ketika tidak dibatasi. Kajian tentang trading in influence menyatakan bahwa praktik jual-beli pengaruh dapat diindikasikan bermula dari fenomena kewenangan luas pejabat publik yang disertai diskresi "tanpa batas" namun nir-akuntabilitas, sehingga membuka peluang luas bagi praktik tersebut (Suwarno, 2006). Dalam perspektif hukum pidana Islam, trading in influence digolongkan sebagai khiyānah/ghulūl (pengkhianatan) dan risywah (suap), sementara penentuan hukumannya diletakkan pada kebijakan hakim atau penguasa melalui ta'zīr (Suwarno, 2006). Ini menunjukkan dua hal sekaligus: (i) penyalahgunaan diskresi/otoritas dalam bentuk "pengaruh yang diperdagangkan" diposisikan sebagai deviasi moral-hukum, dan (ii) terdapat ruang diskresi yudisial/penguasa dalam penjatuhan sanksi ta'zīr yang tetap berada dalam koridor kewenangan (Suwarno, 2006).

Pada level definisional dan etik, korupsi dipahami sebagai "misuse of public powers, office and authority for private gain," yang mencakup penyuapan, pemerasan, pengaruh (influence peddling), nepotisme, dan bentuk lain (Halim, 2014). Dalam pembacaan Islam yang menekankan good governance, korupsi diposisikan bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas/amanah, dan tanggung jawab (Rohman, 2020). Kajian KKN dalam perspektif hukum Islam juga menekankan larangan bagi pejabat publik menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, kewajiban menolak pemberian yang mempengaruhi keputusan, serta kebutuhan kemauan politik (political will) yang kuat untuk memberantas korupsi (Kusuma et al., 2022). Karena itu, patologi diskresi dalam politik Islam terutama muncul ketika diskresi kehilangan orientasi maslahah dan batas syar'i, serta ketika akuntabilitas melemah — situasi yang oleh studi trading in influence dikaitkan langsung dengan merebaknya jual-beli pengaruh (Kusuma et al., 2022; Rohman, 2020; Suwarno, 2006).

3.7 Diskresi dalam Konteks Desentralisasi/Otonomi: Peluang Kemaslahatan Sekaligus Peluang Penyimpangan

Dalam konteks kebijakan publik di tingkat lokal, diskresi sering tampil sebagai "fleksibilitas" untuk merespons kebutuhan masyarakat. Studi tentang otonomi daerah dalam tinjauan siyasah syar'iyyah menyatakan Islam memberi ruang ijtihad dalam wilayah siyasah sepanjang demi kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umum; namun pada saat yang sama, otonomi/fleksibilitas juga membuka peluang bagi pelaku KKN akibat keleluasaan daerah dalam bekerja (Dekananda & Syahputra, 2024). Kajian lain tentang otonomi daerah dan korupsi menyatakan bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan rumah tangga daerah menjadikan peluang korupsi oleh pejabat daerah semakin besar, bahkan dipahami sebagai pergeseran korupsi dari pusat ke daerah (Berutu, 2019b). Maka, dari sudut pandang politik Islam, diskresi kebijakan lokal dapat bernilai positif bila diarahkan pada maslahah dan didasarkan pada prinsip musyawarah-keadilan, tetapi berisiko tinggi menjadi penyimpangan bila melebar tanpa rambu syar'i, prosedur akuntabilitas, dan kontrol yang efektif (Asmarianti & Yunarti, 2022; Berutu, 2019b; Dekananda & Syahputra, 2024; Norsanti, 2021).

________________________________________

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, diskresi menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah) dapat dirumuskan sebagai:

1. Kewenangan penguasa/pejabat untuk bertindak atau mengambil keputusan atas pertimbangan sendiri — sebagai bentuk ijtihad kebijakan — ketika norma tidak merinci seluruh persoalan publik (Dekananda & Syahputra, 2024; Djusfi, 2015).

2. Berorientasi kemaslahatan dan keadilan, sebagaimana kaidah kebijakan pemimpin yang harus tertaut pada maslahah (Aryanda & Aribowo, 2024; Norsanti, 2021; T. Setiawan & Risnandar, 2019).

3. Dibatasi oleh syariat (tidak melampaui batas syara'), kaidah umum, dan anti-sewenang-wenang, sehingga diskresi tidak berubah menjadi abuse of power (Aswin, 2022; Berutu, 2019a; Fad, 2020; T. Setiawan & Risnandar, 2019).

4. Diletakkan dalam kerangka akuntabilitas dan kontrol, yang dalam tradisi Islam antara lain direpresentasikan oleh mekanisme peradilan dan wilāyat al-maẓālim untuk menindak ketidakadilan serta penyalahgunaan wewenang oleh penguasa (Asmarianti & Yunarti, 2022; Norhasanah, 2019).

5. Dipandang menyimpang bila dipakai untuk kepentingan privat, karena terkait langsung dengan bentuk-bentuk korupsi seperti suap, nepotisme, dan trading in influence yang dilarang serta dapat dikenai sanksi (termasuk ta'zīr) (Rohman, 2020; Suwarno, 2006).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Aryanda, D. F., & Aribowo, A. (2024). Pelarangan Front Pembela Islam: Suatu studi competitive authoritarianism. Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 10(1), 42–61. https://doi.org/10.20473/jpi.v10i1.58420

Asmarianti, A., & Yunarti, S. (2022). Analisis sulthah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(1), 27. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5785

Aswin, M. (2022). Tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(2), 115–142. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.42

Berutu, A. G. (2019a). Faktor penghambat dalam penegakan qanun jinayat di Aceh. https://doi.org/10.31219/osf.io/xg2r9

Berutu, A. G. (2019b). Faktor penghambat dalam penegakan qanun jinayat di Aceh (Studi kasus penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam). https://doi.org/10.31219/osf.io/7tcfv

Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(3), 253–260. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902

Djusfi, A. R. (2015). Kajian hukum normatif terhadap sanksi administrasi negara dalam qanun Kota Banda Aceh. Jurnal Public Policy. https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.701

Fad, M. F. (2020). Trading in influence dalam perspektif fikih korupsi. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 1. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6855

Gunawan, S. (2020). Sejarah transformasi syariat Islam ke dalam hukum nasional. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 6(1), 55–67. https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2502

Halim, M. (2014). Konsep kewenangan sebagai landasan formulasi hukuman tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 51. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.81

Ikhwan, I. (2017). Peranan wilāyat al-maẓālim dan relevansinya dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 258–278. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.258-278

Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarok, N. (2022). Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan serentak 2024. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2(2), 1–33. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200

Norhasanah, N. (2019). Dispensasi kawin di bawah umur (Analisis putusan MK No. 74/PUU-XII/2014 uji materiil Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan). El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1092

Norsanti, N. (2021). Otonomi daerah dan korupsi. Journal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.37304/jispar.v4i1.381

Rianda, H. G. (2020). Recruitment of first level court judges in a state administration perspective in Indonesia. Constitutionale, 1(1), 27–38. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2014

Rohman, A. (2020). Politik birokrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasca pilkades. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 3(2), 127–138. https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1571

Setiawan, F. (1970). Kebijakan pendidikan Muhammadiyah terhadap ordonansi guru. Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 47. https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.47-70

Setiawan, T., & Risnandar, A. (2019). Negara modern, dan utopia negara khilafah(?). Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2(2), 6–12. https://doi.org/10.47076/jkpis.v2i2.14

Suwarno, S. (2006). Birokrasi dan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah (catatan keprihatinan seorang Muslim). Millah: Journal of Religious Studies, 5(2), 217–230. https://doi.org/10.20885/millah.vol5.iss2.art5

Wisri, W., & Asra, M. (2015). Relasi agama dan negara untuk pembangunan Indonesia dalam konteks good governance. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.88