02083 - Deterensi Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual Dan Normatif

Abstrak

This article examines the concept of deterrence within the framework of Islamic political science, synthesizing various academic sources to construct a normative and conceptual definition. Deterrence, understood in strategic literature as a defensive strategy aimed at preventing adversarial attacks by threatening harmful retaliation, is analyzed through the lens of Islamic political thought, including the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), classical Islamic governance values, and contemporary policy discourse. The analysis reveals that deterrence can be normatively justified in Islamic political science insofar as it is oriented toward maṣlaḥah (public interest) and the prevention of mafsadah (harm), conducted within a framework of just and transparent governance. The article further identifies conceptual parallels between deterrence and Islamic penological theory, delineates ethical boundaries that distinguish deterrence from terrorism and illegitimate political violence, and notes that conflict prevention in Islamic political thought may also be pursued through diplomacy, cooperation, and political resolution. The choice of deterrence instruments remains a serious area of normative deliberation (ijtihad) in contemporary Islamic jurisprudence.

Keywords: deterrence, Islamic political science, maqāṣid al-syarī'ah, siyasah, conflict prevention, defense strategy

________________________________________

[Indonesia]

Artikel ini mengkaji konsep deterensi dalam kerangka ilmu politik Islam dengan mensintesis berbagai sumber akademik guna membangun definisi normatif dan konseptual. Deterensi, yang dalam literatur strategi dipahami sebagai strategi defensif untuk mencegah serangan musuh melalui ancaman balasan yang merugikan, dianalisis melalui sudut pandang pemikiran politik Islam, meliputi tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), nilai-nilai tata kelola pemerintahan Islam klasik, serta wacana kebijakan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa deterensi dapat dibenarkan secara normatif dalam ilmu politik Islam sepanjang diarahkan pada maṣlaḥah (kemaslahatan) dan pencegahan mafsadah (mudarat), serta dijalankan dalam kerangka nilai pemerintahan yang adil dan transparan. Artikel ini juga mengidentifikasi paralel konseptual antara deterensi dan teori pemidanaan Islam, menetapkan batas etis yang membedakan deterensi dari terorisme dan kekerasan politik tanpa legitimasi, serta mencatat bahwa pencegahan konflik dalam pemikiran politik Islam juga dapat ditempuh melalui diplomasi, kerja sama, dan penyelesaian politik. Pemilihan instrumen deterensi tetap menjadi wilayah perdebatan normatif (ijtihad) yang serius dalam fikih Islam kontemporer.

Kata kunci: deterensi, ilmu politik Islam, maqāṣid al-syarī'ah, siyasah, pencegahan konflik, strategi pertahanan

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Deterensi merupakan salah satu konsep fundamental dalam studi strategi dan hubungan internasional. Dalam perkembangannya, konsep ini tidak hanya dikaji dalam kerangka ilmu politik konvensional, tetapi juga memerlukan telaah dari perspektif normatif, termasuk perspektif ilmu politik Islam. Kajian normatif ini menjadi penting mengingat semakin relevannya kontribusi pemikiran Islam dalam diskursus keamanan global, baik pada tataran teori maupun kebijakan.

Secara etimologis dan konseptual, deterensi merujuk pada strategi pencegahan yang bertumpu pada kalkulasi kerugian yang akan diterima oleh pihak penyerang apabila tetap melancarkan agresi (Anggraini, 2020). Namun, dalam horizon ilmu politik Islam, pemahaman atas deterensi tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang mencakup tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), etika tata kelola pemerintahan, serta batas-batas keabsahan penggunaan kekuatan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan merekonstruksi makna deterensi dalam kerangka ilmu politik Islam melalui sintesis berbagai sumber akademik yang relevan.

________________________________________

2. KONSEP DETERENSI: DEFINISI DASAR

2.1 Pengertian dan Pembedaan Konseptual

Dalam literatur strategi dan ilmu hubungan internasional, deterensi (deterrence/penangkalan) dipahami sebagai strategi defensif yang bertujuan mencegah lawan melakukan tindakan tertentu—misalnya menyerang—dengan membuat lawan memperhitungkan bahwa tindakan tersebut akan memicu balasan yang merugikan (Anggraini, 2020). Salah satu pembedaan konseptual yang penting adalah antara deterrence dan defense: deterensi muncul ketika suatu negara menyadari kekuatan lawan berpotensi menjadi ancaman baru sehingga dilakukan pencegahan agar hal itu tidak terjadi; sedangkan defense diposisikan ketika ancaman dipandang telah nyata sehingga negara berusaha mencegah ancaman itu bertambah besar (Anggraini, 2020). Dengan demikian, deterensi bekerja terutama pada dimensi pencegahan melalui kalkulasi kerugian yang akan diterima penyerang bila tetap melakukan agresi (Anggraini, 2020).

2.2 Perkembangan Historis

Dalam uraian yang sama, deterrence dan defense disebut sama-sama cenderung berfokus pada kapabilitas militer. Deterensi dipaparkan sebagai strategi yang berkembang pascaPerang Dunia I serta digunakan pada masa Perang Dingin; konsep ini juga disebut relevan dalam konteks senjata nuklir maupun isu War on Terrorism (Anggraini, 2020). Bahkan, kemunculan teori deterensi pada masa Perang Dingin dijadikan kerangka yang menjelaskan fenomena pada masa tersebut (Anggraini, 2020). Kerangka ini juga memperlihatkan bahwa dalam strategi modern, deterensi dapat dibandingkan dan ditautkan dengan konsep lain seperti compellence, dan dari pembahasan deterensi–compellence dapat muncul konsep perilaku compliance (kepatuhan/pemenuhan) (Anggraini, 2020).

________________________________________

3. DETERENSI DALAM HORIZON ILMU POLITIK ISLAM: KERANGKA NORMATIF DAN TUJUAN POLITIK

3.1 Politik Islam sebagai Kerangka Acuan

Sumber yang dikaji tidak memuat satu definisi tunggal "deterensi" sebagai istilah baku dalam tradisi ilmu politik Islam; namun, beberapa rujukan memberi landasan konseptual untuk merekonstruksi maknanya dalam kerangka politik Islam. Dalam pendekatan politis terhadap kajian Islam, politik dipahami sebagai upaya menangani urusan kenegaraan dengan perangkat aturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan manusia (Sumawiharja, 2023). Pada saat yang sama, cakupan politik Islam dalam rujukan tersebut mencakup tema-tema seperti imamah/sistem pemerintahan, kekuasaan, hak asasi manusia, hingga hubungan internasional (Sumawiharja, 2023)—wilayah yang langsung bersinggungan dengan isu keamanan dan pencegahan agresi.

3.2 Landasan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dari perspektif tujuan hukum/etika Islam (maqāṣid), al-Syāṭibī memandang Allah sebagai pembuat syariat yang menetapkan hukum dengan tujuan kebaikan manusia di dunia dan akhirat, dan karena itu mujtahid perlu mengetahui maqāṣid al-syarī'ah selain memahami Al-Qur'an dan Hadis (Islamy, 2020). Jika tujuan-tujuan kemaslahatan dan pencegahan mudarat ini dijadikan bingkai, maka deterensi dalam ilmu politik Islam dapat diposisikan sebagai instrumen siyasah (kebijakan) untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar, selaras pula dengan kaidah etika yang menekankan bahwa pencegahan kerusakan didahulukan daripada pencapaian kemanfaatan (dzar'ul mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ) (Nail, 2019). Dengan kata lain, "deterensi" dapat disepadankan sebagai strategi pencegahan yang sah sejauh diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan menekan mafsadah (Nail, 2019; Sumawiharja, 2023).

3.3 Nilai Tata Kelola dalam Pemikiran Politik Islam Klasik

Rujukan mengenai pemikiran al-Māwardī memperkuat bahwa dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik terdapat penekanan pada nilai-nilai tata kelola pemerintahan seperti keadilan, manajemen persoalan (problem management), dan transparansi, yang dinyatakan masih relevan sebagai rujukan ketika membicarakan pemerintahan yang baik (good governance) pada era modern (Fajri, 2020). Dalam konteks deterensi, penekanan ini penting karena strategi pencegahan agresi/konflik dalam politik Islam sebagai tata kelola kekuasaan perlu dipertanggungjawabkan secara normatif pada nilai-nilai keadilan dan tata kelola (Fajri, 2020), serta diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat (Nail, 2019; Sumawiharja, 2023).

________________________________________

4. DETERENSI SEBAGAI LOGIKA PENCEGAHAN PREVENTIF: PARALEL DENGAN TEORI PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM

4.1 Fungsi Penjeraan dalam Diskursus Pidana Islam

Walaupun isu "serangan musuh" berada dalam ranah keamanan eksternal, rujukan yang tersedia menunjukkan bahwa logika deterensi juga hadir dalam diskursus pemidanaan. Dalam pembahasan jarīmah, disebut bahwa salah satu fungsi hukuman pidana adalah penjeraan (deterrence), yang proyeksinya ke depan berupa pencegahan agar kejahatan tidak terulang (Syafrudin, 2024). Artinya, deterensi dipahami sebagai mekanisme yang membuat pelaku/aktor mengurungkan tindakan karena efek jera dan pencegahan yang dituju oleh sanksi (Syafrudin, 2024).

4.2 Pencegahan Sebelum Tindakan: Before the Fact Inhibition

Masih dalam ranah teori pemidanaan, terdapat pengembangan dari deterrence theory yang mengharapkan efek pencegahan muncul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhibition), misalnya melalui ancaman atau contoh keteladanan; rujukan yang sama juga menyebut intimidation theory yang memandang pemidanaan sebagai sarana mengintimidasi mental (Malih, 2017). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa "mengancam balasan yang merugikan" sebagai mekanisme pencegahan bukan hanya logika strategi militer modern (Anggraini, 2020), melainkan juga logika pencegahan yang dikenali dalam diskursus penghukuman yang dibaca dalam konteks hukum Islam (Malih, 2017; Syafrudin, 2024). Karena politik Islam dipahami sebagai upaya institusional untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian (Sumawiharja, 2023), keterkaitan ini memberi justifikasi konseptual bahwa deterensi dapat dipahami sebagai siasat preventif dalam tata kelola politik Islam, dengan "balasan merugikan" dikonstruksi sebagai sanksi/konsekuensi yang menahan agresi.

________________________________________

5. DETERENSI DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN: DARI EFEK PENANGKALAN KE BATAS STRATEGI ALTERNATIF

5.1 Deterensi sebagai Efek Kapabilitas Pertahanan

Pada ranah pertahanan-keamanan, rujukan tentang strategi pertahanan maritim Indonesia menyebut bahwa pembangunan kekuatan pertahanan militer dapat dipandang sebagai upaya menciptakan deterrence effect (efek penangkalan/pencegahan), dan ditegaskan bahwa pembangunan kekuatan tersebut tidak hanya untuk menunjukkan eksistensi/klaim wilayah, melainkan untuk pembangunan kekuatan pertahanan (Zuhri, 2018). Klaim ini konsisten dengan penjelasan bahwa deterensi dan defense dalam kerangka strategi umumnya memang terhubung dengan kemampuan militer (Anggraini, 2020). Dengan demikian, pada level kebijakan negara, deterensi bekerja melalui penyiapan kapasitas pertahanan sehingga ancaman balasan menjadi kredibel dalam kalkulasi lawan (Anggraini, 2020; Zuhri, 2018).

5.2 Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Proaktif-Ofensif

Namun, rujukan lain memperlihatkan bahwa dalam praktik politik global pascaperistiwa 11 September 2001, Amerika Serikat disebut melakukan perubahan drastis dari strategi pembendungan (containment) dan penangkalan (deterrence) menjadi serangan dini (pre-emptive strike) dan intervensi defensif (Pandoman, 2020). Catatan ini penting secara analitis: ia menunjukkan bahwa deterensi adalah satu opsi strategi yang berorientasi pencegahan, sementara strategi lain dapat bergeser ke tindakan yang lebih proaktif-ofensif (Pandoman, 2020). Dalam kerangka ilmu politik Islam yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mudarat (Nail, 2019; Sumawiharja, 2023), serta nilai tata kelola yang adil dan transparan (Fajri, 2020), perbedaan opsi strategi ini menuntut justifikasi etis-politik yang ketat terhadap kapan pencegahan cukup dengan penangkalan dan kapan bergeser ke bentuk tindakan lain—meskipun rujukan yang tersedia tidak merumuskan kriteria normatif detailnya dalam fikih siyasah.

________________________________________

6. PREFERENSI PENCEGAHAN KONFLIK DAN JALUR POLITIK: DIPLOMASI ISLAM SEBAGAI PELENGKAP DETERENSI

Selain dimensi militer, rujukan tentang diplomasi Islam dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan bahwa diplomasi Islam dinilai memprioritaskan perdamaian dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah, serta berorientasi pada pencegahan dan resolusi konflik (Azman, 2018). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, pencegahan konflik tidak harus dimonopoli oleh ancaman balasan militer, tetapi dapat dilengkapi—atau bahkan diprioritaskan—melalui kerja sama dan mekanisme penyelesaian damai (Azman, 2018).

Arah ini sejalan dengan pengalaman resolusi konflik yang mengutip pernyataan Ali Alatas bahwa penyelesaian yang adil dan tahan lama seharusnya dicapai melalui cara-cara politik, bukan kekuatan senjata ("Untitled," 2016). Dua rujukan tersebut, ketika disandingkan, menguatkan sintesis bahwa "deterensi" dalam horizon politik Islam dapat ditempatkan dalam spektrum strategi pencegahan yang lebih luas: mulai dari penangkalan berbasis kekuatan pertahanan (Anggraini, 2020; Zuhri, 2018) hingga pencegahan konflik berbasis diplomasi, kerja sama, dan penyelesaian politik (Azman, 2018; "Untitled," 2016).

________________________________________

7. BATAS ETIKA POLITIK ISLAM: DETERENSI BUKAN TERORISME DAN KEKERASAN TANPA LEGITIMASI KEMANUSIAAN

7.1 Islam dan Penolakan Kekerasan Politik yang Tidak Sah

Agar konsep deterensi tidak jatuh menjadi teror atau kekerasan yang kehilangan batas, rujukan tentang radikalisme menekankan bahwa Islam dipaparkan sebagai agama kedamaian, dan dinyatakan bahwa Islam tidak membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, maupun paham politik (Mardenis, 2011). Dalam konteks kekerasan politik kontemporer, rujukan tentang penanggulangan terorisme mengutip pandangan Azyumardi Azra bahwa terorisme sebagai kekerasan politik bertentangan dengan etos kemanusiaan universal dalam Islam (Setiawan et al., 2020). Dua rujukan ini membangun garis pembeda konseptual: deterensi sebagai ancaman balasan untuk mencegah agresi mesti dibingkai sebagai strategi defensif yang diarahkan pada pencegahan mudarat (Anggraini, 2020; Sumawiharja, 2023), bukan sebagai produksi ketakutan politik yang menyerupai terorisme (Setiawan et al., 2020).

7.2 Pendekatan Bina Damai dan Strategi Pencegahan Non-Kekerasan

Dalam ranah kebijakan penanggulangan terorisme, rujukan tentang "bina damai" menyatakan bahwa penanganan efektif tidak hanya bergantung pada pemberantasan, tetapi juga strategi pencegahan; pendekatan damai yang menekankan dialog dibanding aksi militer bersenjata dipandang dapat mengurangi perlawanan dan balas dendam (Itmam, 2022). Rujukan lain juga menyebut bahwa kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan dua strategi deradikalisasi terorisme: pencegahan (preventif/deteksi dini) dan penindakan (penangkapan/penyidikan setelah teror terjadi) (David et al., 2020). Kedua rujukan ini memperlihatkan bahwa sekalipun negara memiliki perangkat koersif, orientasi pencegahan dan pendekatan non-kekerasan tertentu tetap dipandang signifikan dalam menekan eskalasi konflik (David et al., 2020; Itmam, 2022)—sehingga dalam sintesis politik Islam, deterensi sebaiknya tidak dipahami semata sebagai ancaman balasan militer, tetapi juga sebagai desain pencegahan yang kompatibel dengan resolusi damai dan pencegahan kekerasan politik yang bertentangan dengan etos kemanusiaan (Azman, 2018; David et al., 2020).

________________________________________

8. NUANSA PERDEBATAN: DETERENSI DAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM FIKIH KONTEMPORER

Walaupun rujukan inti deterensi banyak bergerak pada level konsep strategi (Anggraini, 2020; Zuhri, 2018) dan norma politik Islam (Fajri, 2020; Sumawiharja, 2023), sumber tambahan memperlihatkan perdebatan tentang sarana deterensi. Studi fikih tentang jual-beli senjata pemusnah massal menyatakan bahwa terdapat pandangan sebagian pemikir yang menganggap pengadaan senjata pemusnah massal untuk tujuan pertahanan dan deterensi dapat dipandang permisibel; namun, studi tersebut menyimpulkan bahwa pandangan permisibilitas itu tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dan fondasi jihad dalam Islam, dan menyatakan jual-beli/pengadaan senjata semacam itu terlarang (Khamdan, 2016). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa dalam politik Islam, sekalipun logika "pencegahan melalui ancaman balasan" dapat diakui sebagai mekanisme—misalnya paralel dengan penjeraan dalam pemidanaan (Malih, 2017; Syafrudin, 2024)—pemilihan instrumen deterensi tetap menjadi wilayah ijtihad dan perdebatan normatif yang serius (Khamdan, 2016).

________________________________________

9. SINTESIS DAN PEMBAHASAN: DEFINISI OPERASIONAL DETERENSI DALAM ILMU POLITIK ISLAM

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, deterensi menurut horizon ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui enam dimensi berikut:

Pertama, deterensi merupakan strategi pencegahan defensif untuk menghalangi agresi/serangan melalui kalkulasi kerugian akibat balasan sebagai logika dasar deterensi (Anggraini, 2020; Zuhri, 2018).

Kedua, deterensi dibenarkan secara tujuan bila diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat dalam tata kelola politik—yakni politik sebagai instrumen maslahat dan pencegahan kerugian (Nail, 2019; Sumawiharja, 2023)—serta dijalankan dalam kerangka nilai pemerintahan yang adil dan transparan (Fajri, 2020).

Ketiga, deterensi memiliki paralel konseptual dalam diskursus hukum Islam tentang pemidanaan sebagai penjeraan dan pencegahan agar pelanggaran tidak berulang, termasuk pencegahan sebelum tindakan melalui ancaman/sanksi (Malih, 2017; Syafrudin, 2024).

Keempat, deterensi perlu dibatasi secara etis, karena Islam dipaparkan menolak kekerasan untuk menyebarkan paham politik/agama dan memandang terorisme sebagai kekerasan politik yang bertentangan dengan etos kemanusiaan universal (Mardenis, 2011; Setiawan et al., 2020); karenanya deterensi tidak boleh bergeser menjadi teror.

Kelima, deterensi tidak berdiri sendiri: dalam politik Islam, pencegahan konflik juga dapat—dan dalam beberapa rujukan cenderung diprioritaskan untuk—ditempuh melalui kerja sama, diplomasi, dan penyelesaian politik, bukan kekuatan senjata semata (Azman, 2018; "Untitled," 2016), seraya tetap mengakui adanya spektrum kebijakan pencegahan–penindakan dalam keamanan (David et al., 2020; Itmam, 2022).

Keenam, instrumen deterensi diperdebatkan: misalnya, wacana "deterensi" dengan senjata pemusnah massal dipersoalkan dalam fikih kontemporer dan dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip jihad dalam analisis tertentu (Khamdan, 2016).

________________________________________

10. PENUTUP

Kajian ini telah menunjukkan bahwa deterensi, sebagai konsep yang berasal dari literatur strategi dan hubungan internasional, memiliki relevansi dan ruang rekonstruksi dalam kerangka ilmu politik Islam. Melalui sintesis berbagai sumber akademik, deterensi dapat diposisikan sebagai strategi pencegahan defensif yang sah dalam politik Islam sepanjang diarahkan pada kemaslahatan, dijalankan dalam batas-batas nilai keadilan dan transparansi tata kelola, serta tidak bergeser menjadi instrumen kekerasan yang kehilangan legitimasi kemanusiaan.

Lebih jauh, kajian ini memperlihatkan bahwa ilmu politik Islam tidak memandang deterensi militer sebagai satu-satunya instrumen pencegahan konflik. Diplomasi, kerja sama internasional, dan penyelesaian politik merupakan dimensi pelengkap—bahkan dalam beberapa konteks lebih diutamakan—dalam kerangka pencegahan yang komprehensif. Adapun perdebatan tentang instrumen deterensi, khususnya senjata pemusnah massal, menunjukkan bahwa wacana ini masih memerlukan ijtihad dan pengembangan normatif yang lebih sistematis dalam fikih siyasah kontemporer.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, M. (2020). Politik luar negeri Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah (Studi kasus nuklir Iran). Global Insight Journal, 5(1). https://doi.org/10.52447/gij.v5i1.2204

Azman, A. (2018). Penerapan syariat Islam. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 279. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7243

David, M., Bestari, Y., & Adi, P. N. (2020). Implementasi pendidikan politik dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Civitas: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic, 6(1), 8–17. https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1665

Fajri, M. B. (2020). Strategi pertahanan maritim Indonesia di tengah dinamika perang hibrida kawasan Laut China Selatan. Jurnal Penelitian Politik, 17(1), 59. https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.846

Islamy, A. (2020). Paradigma sosial profetik dalam kode etik politik di Indonesia. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 5(2), 155–179. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1558

Itmam, M. S. (2022). Kehalalan vaksinasi perspektif politik hukum. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(1), 1–14. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6301

Khamdan, M. (2016). Pengembangan bina damai dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835

Malih, S. (2017). Penanaman rasa tabu korupsi pada anak sekolah dasar. Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 3(2). https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v3i2.3272

Mardenis, M. (2011). Perkembangan konstelasi politik internasional dan implikasinya terhadap politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.88

Nail, M. H. (2019). Kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum. Jurnal Yuridis, 5(2), 245. https://doi.org/10.35586/.v5i2.770

Pandoman, A. (2020). Analisis quietus politik terhadap upaya pemerintah menangani wabah Covid-19 pasca deklarasi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.379

Setiawan, A., Asyikin, N., Firmansyah, R., Sukananda, S., Anggreini, R. R., Harmi, R., & Putra, A. R. P. (2020). Politik hukum Indonesia: Teori dan praktik. https://doi.org/10.31237/osf.io/2jtsd

Sumawiharja, F. A. (2023). Perkembangan penologi Islam dan hukum jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1169–1176. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2823

Syafrudin, I. (2024). Sosialisasi partisipasi politik masyarakat Desa Cisaat untuk Pemilihan Umum 2024. Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 33–42. https://doi.org/10.52593/svs.04.1.05

Untitled. (2016). Keuangan Islam dan peran kesejahteraan. Millah, XII(2). https://doi.org/10.20885/millah.volxii.iss2

Zuhri, S. (2018). Implementasi program deradikalisasi terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Sebuah perspektif political spectrum. Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary, 3(2), 109–122. https://doi.org/10.22515/shahih.v3i2.1468