02081 - Denuklirisasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Normatif dan Strategis

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep denuklirisasi melalui lensa ilmu politik Islam dengan menghubungkan prinsip-prinsip normatif Islam—larangan pemusnahan, aksiologi kemaslahatan, dan orientasi perdamaian—dengan dinamika kebijakan denuklirisasi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan sintesis konseptual terhadap literatur hubungan internasional, studi keamanan, dan pemikiran politik Islam, artikel ini berargumen bahwa denuklirisasi dapat diposisikan sebagai agenda kebijakan yang konsisten dengan tujuan normatif Islam: pencegahan mafsadat skala besar, perlindungan jiwa, dan penerapan ilmu demi kemaslahatan. Kajian ini juga membahas instrumen strategis denuklirisasi—rezim NPT, diplomasi jaminan keamanan, dan zona bebas nuklir kawasan—serta ketegangan antara orientasi normatif dan realitas politik kekuasaan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa ilmu politik Islam tidak menawarkan teori tunggal tentang denuklirisasi, melainkan menyediakan landasan etis dan aksiologis yang dapat mengarahkan kebijakan anti-nuklir dalam kerangka perdamaian dan kemanusiaan.

Kata kunci: denuklirisasi, ilmu politik Islam, kemaslahatan, nonproliferasi nuklir, siyāsah, perdamaian internasional

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of denuclearization through the lens of Islamic political science by connecting Islamic normative principles—the prohibition of annihilation, the axiology of maslaha, and a peace-oriented worldview—with the dynamics of contemporary denuclearization policy. Employing a conceptual synthesis approach to literature in international relations, security studies, and Islamic political thought, this article argues that denuclearization can be positioned as a policy agenda consistent with Islamic normative objectives: the prevention of large-scale mafsada, the protection of human life, and the application of knowledge for public benefit. The study also addresses strategic instruments of denuclearization—the NPT regime, security-guarantee diplomacy, and regional nuclear-weapon-free zones—as well as tensions between normative orientations and the realities of power politics. The synthesis reveals that Islamic political science does not offer a singular theory of denuclearization, but rather provides an ethical and axiological foundation capable of guiding anti-nuclear policy within a framework of peace and humanity.

Keywords: denuclearization, Islamic political science, maslaha, nuclear non-proliferation, siyāsah, international peace

________________________________________

1. Pengertian Denuklirisasi dalam Kajian Politik Kontemporer

Dalam literatur hubungan internasional dan studi keamanan, denuklirisasi dipahami sebagai penghentian dan/atau penghapusan kemampuan persenjataan nuklir suatu negara atau kawasan melalui komitmen politik, pengaturan institusional, dan (sering kali) negosiasi keamanan. Dalam konteks Semenanjung Korea, misalnya, denuklirisasi muncul sebagai salah satu nilai utama dalam Deklarasi Panmunjom, yang diuraikan sebagai penghentian proyek pembangunan nuklir Korea Utara sebagai bagian dari agenda perdamaian (Kartini, 2018; Mudji et al., 2022). Dinamika ini juga memperlihatkan bahwa denuklirisasi kerap diposisikan bukan semata isu teknis persenjataan, melainkan bagian dari rekayasa tatanan perdamaian (peace regime) yang melibatkan aktor-aktor besar—misalnya Amerika Serikat dan Tiongkok (Kartini, 2018; Mudji et al., 2022).

Kerangka yang sama tampak pada rezim global nonproliferasi: Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dipaparkan sebagai perjanjian internasional yang mengikat bagi negara yang menandatangani/meratifikasi dan bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan damai energi nuklir, serta mendorong pelucutan senjata. Dengan demikian, denuklirisasi dalam politik global dapat dipahami sebagai bagian dari spektrum kebijakan yang beririsan dengan perlindungan keamanan regional, rezim nonproliferasi, dan agenda pelucutan senjata.

________________________________________

2. Titik Masuk Ilmu Politik Islam: Politik sebagai Tata Kelola Kemaslahatan dan Perdamaian

Dalam sumber-sumber yang tersedia, "politik Islam" ditampilkan terutama sebagai cara pandang yang tidak memisahkan agama dan politik, melainkan melihat keduanya saling terkait dalam membentuk tatanan publik. Khumaidi menegaskan bahwa dalam Islam terdapat pandangan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara/politik, serta syariat dipahami memiliki peran normatif dalam kehidupan publik. Dalam konteks Republik Islam Iran, Prabaswari juga mengutip pandangan bahwa mazhab Syiah memandang agama dan politik sebagai satu kesatuan—tidak ada pemisahan konseptual maupun praktis—dan menempatkan ulama (fuqaha/faqih) sebagai pemimpin agama sekaligus politik (Prabaswari, 2021). Kerangka ini sejalan dengan Mikail yang menekankan bahwa politik, dalam pandangan pemikir Islam, bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan instrumen untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih baik.

Dalam relasi eksternal (hubungan internasional), Kamsi menyatakan prinsip dasar hubungan internasional dalam perspektif Islam adalah perdamaian yang bersifat fundamental, dan perang diposisikan sebagai pengecualian dalam kondisi darurat; bahkan ketika perang terjadi, ia dipahami sebagai perang defensif dan tidak melanggar hak asasi manusia (Saldanha, 2017). Sejalan dengan itu, Minardi juga menekankan bahwa Islam memandang perang sebagai sesuatu yang sangat dihindari, serta menguraikan prinsip-prinsip yang membatasi legitimasi perang dan melarang praktik pemusnahan (Mu'aqaffi et al., 2019). Titik ini penting: jika politik—termasuk politik luar negeri—dipahami sebagai pengelolaan kemaslahatan dan perdamaian, maka denuklirisasi dapat ditempatkan sebagai agenda politik yang konsisten dengan orientasi normatif tersebut (Mu'aqaffi et al., 2019; Saldanha, 2017).

________________________________________

3. Landasan Normatif Islam bagi Denuklirisasi: Larangan Pemusnahan dan Aksiologi Kemaslahatan

3.1. Larangan Pemusnahan dan Senjata Pemusnah Massal (WMD)

Salah satu justifikasi normatif terkuat yang muncul dalam referensi adalah gagasan bahwa Islam melarang praktik pemusnahan dalam perang. Minardi menyatakan bahwa praktik pemusnahan sangat dilarang dalam Islam dan, karenanya, penggunaan persenjataan yang memusnahkan manusia juga dilarang; ia secara eksplisit mengaitkan larangan ini dengan senjata pemusnah massal seperti senjata kimia atau biologis—dalam kutipan yang tersedia, larangan WMD disampaikan sebagai implikasi larangan pemusnahan (Mu'aqaffi et al., 2019). Walau teks Minardi tidak merinci instrumen hukum fikih yang operasional, argumen yang disajikan menempatkan pelucutan/penolakan senjata pemusnah massal sebagai konsekuensi etika perang Islam (Mu'aqaffi et al., 2019; Saldanha, 2017).

Pada level pernyataan politik-keagamaan kontemporer, Prabaswari mengutip bahwa Ayatollah Khamenei menyatakan Republik Islam Iran tidak membenarkan penggunaan senjata nuklir karena ajaran Islam mengharamkan pengembangan senjata pemusnah massal, termasuk nuklir, dan menyebut bahwa senjata nuklir tidak pernah masuk dalam strategi pertahanan Iran (Prabaswari, 2021). Klaim semacam ini menunjukkan bagaimana normativitas Islam—dalam artikulasi elite keagamaan-politik—dapat dijadikan dasar legitimasi kebijakan anti-nuklir atau denuklirisasi, setidaknya pada tataran doktrinal dan deklaratif (Mu'aqaffi et al., 2019; Prabaswari, 2021).

3.2. Aksiologi Ilmu, Moralitas, dan Prinsip Maslahat (Maqāṣid/Kemaslahatan) dalam Menilai Nuklir

Sumber-sumber yang tersedia juga menekankan bahwa penilaian Islam atas sains/teknologi—termasuk nuklir—sangat terkait dengan moralitas dan kemanfaatan. Amin dan Ulfa memberikan contoh bahwa teknologi nuklir, bila tidak mempertimbangkan asas kemaslahatan, dapat menjadi bom/senjata mematikan; sebaliknya, bila mengindahkan asas maslahat, nuklir dapat bermanfaat luas. Indra mengulang gagasan serupa: nuklir berdampak negatif bila menjadi bom, tetapi dapat bernilai positif bila digunakan untuk kemanfaatan. Dalam horizon aksiologi Islam, Zainuddin menyatakan bahwa hikmah mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan demi kebaikan manusia, bukan demi kerusakan; ia juga menempatkan perkembangan senjata nuklir/termonuklir sebagai ancaman kehancuran. Dengan demikian, denuklirisasi dapat dipahami sebagai konsekuensi aksiologis: ketika nuklir diposisikan sebagai instrumen pemusnahan yang bertentangan dengan tujuan kebaikan manusia, maka penghapusan senjata nuklir menjadi sejalan dengan orientasi nilai tersebut.

Pada titik ini, "politik Islam" beroperasi sebagai politik etis: ia menilai teknologi bukan hanya dari aspek kemampuan material, melainkan dari arah tujuan sosialnya (maslahat atau mafsadat). Kerangka Amin–Ulfa dan Zainuddin memberikan landasan untuk menempatkan denuklirisasi sebagai kebijakan publik-internasional yang diarahkan untuk mencegah mafsadat skala besar dari persenjataan nuklir, serta paralel dengan larangan pemusnahan yang dikemukakan Minardi (Mu'aqaffi et al., 2019).

________________________________________

4. Denuklirisasi sebagai Agenda Siyāsah (Kebijakan Publik dan Luar Negeri) dalam Politik Islam

Karena Islam—dalam sumber yang tersedia—dipahami tidak memisahkan agama dan politik, maka posisi normatif tentang WMD/nuklir berpotensi diterjemahkan menjadi kebijakan negara. Mikail menegaskan bahwa dalam konteks sistem Republik Islam, konsekuensinya adalah ajaran Islam menjadi dasar hubungan ekonomi-politik, sosial, dan kebudayaan. Prabaswari juga menempatkan kepemimpinan ulama—dan kesatuan agama-politik dalam Syiah—sebagai faktor yang membentuk gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Prabaswari, 2021). Maka, denuklirisasi dalam kacamata politik Islam dapat diposisikan sebagai:

1. Kebijakan perlindungan jiwa dan kemanusiaan: konsisten dengan prinsip perdamaian dan pembatasan perang defensif dalam perspektif Islam (Saldanha, 2017), serta penolakan pemusnahan (Mu'aqaffi et al., 2019).

2. Kebijakan etika teknologi: konsisten dengan aksiologi bahwa ilmu harus diarahkan pada kebaikan dan maslahat; nuklir menjadi problem ketika menjadi instrumen destruktif.

3. Kebijakan legitimasi dan identitas: sebagaimana dikutip Prabaswari, elite Iran menegaskan dimensi normatif Islam (haram WMD) sekaligus menolak standar ganda Barat dalam isu nuklir (Prabaswari, 2021), yang menunjukkan bahwa kebijakan nuklir/anti-nuklir juga diproduksi dalam arena kontestasi legitimasi internasional.

Namun, sumber-sumber ini juga menunjukkan keterbatasan: tidak ada satu rumusan tunggal dalam referensi yang secara sistematis memformulasikan "teori denuklirisasi" dalam fikih siyasah. Yang tersedia adalah potongan argumentasi etika perang, aksiologi ilmu, dan artikulasi pemimpin/elite yang kemudian dapat disintesis menjadi orientasi normatif denuklirisasi (Mu'aqaffi et al., 2019; Prabaswari, 2021).

________________________________________

5. Instrumen Kebijakan Denuklirisasi: Sintesis Islam, Rezim Internasional, dan Diplomasi Keamanan

5.1. Rezim Hukum Internasional: NPT, Pengawasan, dan Pelucutan

Saldanha menjelaskan bahwa NPT memiliki tiga pilar: nonproliferasi, penggunaan damai, dan pelucutan senjata. Abdullah menegaskan bahwa NPT (sejak 1968) mengatur kepemilikan senjata nuklir sekaligus memberi kesempatan pemanfaatan energi nuklir damai, dan negara penandatangan terikat secara hukum serta program nuklir diawasi melalui IAEA. Hasibuan menambahkan narasi bahwa komunitas internasional menyepakati NPT untuk mencegah tersebarnya senjata nuklir, meningkatkan penggunaan damai, dan mempercepat pelucutan; ia juga menyebut pembentukan IAEA sebagai bagian dari dorongan pascadampak destruktif nuklir. Dalam sintesis politik Islam, keterlibatan pada rezim semacam NPT dapat dibaca sebagai bentuk siyāsah yang kompatibel dengan tujuan pencegahan mafsadat dan perlindungan kemanusiaan, sepanjang rezim tersebut benar-benar mengarahkan pada pembatasan dan pelucutan (Saldanha, 2017).

Akan tetapi, sumber-sumber juga menunjukkan adanya politik kecurigaan dan kontestasi. Abdullah menegaskan AS menuding Iran membuat senjata nuklir, sementara Iran menegaskan programnya damai. Hasibuan juga menyatakan AS berulang kali meminta inspeksi IAEA ke Iran karena kecurigaan, disertai embargo ekonomi. Ini menandakan bahwa proses menuju denuklirisasi—atau pembatasan program nuklir—tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh relasi kuasa, kecurigaan, dan tekanan dalam politik internasional.

5.2. Diplomasi, Jaminan Keamanan, dan "Rezim Perdamaian": Pelajaran dari Semenanjung Korea

Dalam kasus Korea, Mudji et al. menekankan bahwa Deklarasi Panmunjom memuat agenda genjatan senjata menuju perdamaian permanen, penghentian pembangunan nuklir (denuklirisasi), serta komitmen reunifikasi, dan denuklirisasi melibatkan agenda dialog dengan aktor internasional seperti AS dan Tiongkok (Kartini, 2018). Kartini juga menekankan bahwa prospek perdamaian dan penciptaan rezim perdamaian tetap membutuhkan keterlibatan sekutu masing-masing Korea—AS dan Tiongkok (Mudji et al., 2022). Mu'aqaffi et al. menyebut bahwa pertemuan Kim–Trump menghasilkan kesepakatan denuklirisasi, bahkan disertai jaminan kebutuhan ekonomi, tetapi implementasi terganggu karena perbedaan pemahaman tentang denuklirisasi. Monday dan Rosyida secara eksplisit menyebut bahwa denuklirisasi akan tercapai bila Korea Utara membuat kesepakatan dengan Amerika, dan Korea Utara tidak mungkin melakukan denuklirisasi tanpa jaminan keamanan yang diberikan oleh Tiongkok dan Amerika.

Sintesis dari empat sumber ini penting untuk "politik Islam" sebagai ilmu kebijakan: denuklirisasi, dalam praktiknya, membutuhkan jaminan keamanan (security guarantees) dan insentif politik-ekonomi untuk mengatasi kalkulasi ancaman dan kepentingan bertahan hidup rezim (Kartini, 2018). Hal ini kompatibel dengan orientasi perdamaian dalam perspektif Islam—perang sebagai pengecualian, perdamaian sebagai dasar—sebagaimana ditegaskan Kamsi (Saldanha, 2017), karena denuklirisasi dipahami sebagai bagian dari desain perdamaian, bukan sekadar pengurangan persenjataan.

5.3. Zona Bebas Nuklir dan Kerja Sama Regional

Sudirman membahas harmonisasi kebijakan kontraterorisme ASEAN dan menyinggung bentuk harmonisasi dalam kesepakatan SEANWFZ (zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara) serta kerja sama kesiapsiagaan menghadapi ancaman senjata kimia, biologi, dan nuklir. Walaupun artikel ini tidak membahas "politik Islam" secara khusus, ia memberi ilustrasi bahwa denuklirisasi pada level kawasan dapat ditempuh melalui rezim kawasan (nuclear-weapon-free zone) dan penguatan kerja sama keamanan. Dalam sintesis politik Islam, skema kawasan semacam itu dapat dibaca sebagai instrumen institusional untuk mencapai tujuan perdamaian dan pencegahan mafsadat, selaras dengan orientasi damai dalam hubungan internasional Islam (Saldanha, 2017).

________________________________________

6. Ketegangan, Dilema, dan Prasyarat Politik: Mengapa Denuklirisasi Sering Sulit

Sumber-sumber yang disediakan juga menegaskan logika politik yang membuat denuklirisasi sulit. Mudji et al. menyimpulkan bahwa Korea Utara memiliki motif mempertahankan keamanan dari ancaman AS dan negara lain, ingin diakui sebagai negara nuklir dengan posisi setara, serta menuntut pencabutan sanksi; ideologi Juche juga dipaparkan sebagai faktor yang mempersulit komitmen denuklirisasi (Kartini, 2018). Mu'aqaffi et al. menambahkan bahwa kegagalan implementasi pascaKTT Kim–Trump terjadi karena perbedaan pemahaman tentang denuklirisasi. Monday dan Rosyida menekankan pentingnya jaminan keamanan dari AS dan Tiongkok sebagai syarat realistik. Sintesis ini menunjukkan bahwa, bahkan bila ada norma moral atau komitmen politik, denuklirisasi tetap menghadapi problem dilema keamanan dan tawar-menawar status (Kartini, 2018).

Dalam kasus NPT, terdapat pula nuansa perbedaan data dalam sumber yang disediakan terkait Korea Utara: Mu'aqaffi et al. menyatakan Korea Utara mengundurkan diri dari NPT pada 2013, sedangkan Aldikawati menyatakan pengunduran diri terjadi pada 2003. Ketidakkonsistenan ini—dalam sumber yang tersedia—mengingatkan bahwa bahkan "fakta kebijakan" sering diperdebatkan dalam literatur sekunder, sehingga analisis denuklirisasi perlu kehati-hatian metodologis dan verifikasi silang. Dalam politik Islam yang menekankan etika dan tanggung jawab keilmuan, kehati-hatian epistemik semacam ini sejalan dengan dorongan untuk menautkan pengetahuan dengan nilai dan pertanggungjawaban.

________________________________________

7. Rumusan Sintesis: Denuklirisasi Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis referensi, denuklirisasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Tujuan normatif: kebijakan penghapusan/penghentian senjata nuklir karena ia berkorelasi dengan pemusnahan massal yang dilarang secara etis, serta bertentangan dengan orientasi perdamaian sebagai prinsip dasar hubungan internasional Islam (Mu'aqaffi et al., 2019; Saldanha, 2017), dan bertentangan dengan aksiologi ilmu yang mengharuskan penerapan pengetahuan demi kebaikan (hikmah/maslahat).

2. Legitimasi moral-keagamaan dalam kebijakan: dapat diekspresikan sebagai posisi politik-keagamaan—misalnya penegasan haramnya WMD, termasuk nuklir, sebagaimana dikutip Prabaswari—yang membentuk preferensi kebijakan pertahanan dan diplomasi (Prabaswari, 2021).

3. Strategi institusional-diplomatik: diupayakan melalui kombinasi rezim internasional (NPT, pengawasan IAEA, pilar pelucutan), negosiasi yang menyertakan jaminan keamanan dan insentif ekonomi (seperti pembelajaran kasus Korea) (Kartini, 2018), serta kerja sama regional (misalnya zona bebas nuklir).

4. Kesadaran atas realitas politik kekuasaan: denuklirisasi harus membaca motif keamanan, status, sanksi, dan politik identitas-ideologi yang membuat aktor menolak pelucutan (Kartini, 2018), tanpa kehilangan orientasi normatif pada perdamaian dan kemaslahatan (Saldanha, 2017).

Dengan batasan bahwa referensi yang disediakan tidak menawarkan satu "teori politik Islam" yang lengkap tentang denuklirisasi, sintesis di atas merupakan rekonstruksi konseptual yang ditarik dari: (i) prinsip perdamaian dan pembatasan perang; (ii) larangan pemusnahan/WMD; (iii) aksiologi maslahat dalam teknologi; dan (iv) praktik rezim internasional serta negosiasi kontemporer (Mu'aqaffi et al., 2019; Saldanha, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Kartini, I. (2018). Deklarasi Panmunjom dan prospek perdamaian Korea di era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 1. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.752

Mudji, D. A., Sebayang, T. R., & Noor, F. I. (2022). Motif perilaku Korea Utara mengingkari Deklarasi Panmunjom ditinjau dari Regional Security Complex Theory. Jurnal Polinter Kajian Politik dan Hubungan Internasional, 7(2), 15–25. https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5480

Mu'aqaffi, G., Ramdhani, H. Y., Ananda, R., Farras, A. N., Wahyudi, S., & Aryaguna, A. (2019). Bergayuh agar tak lumpuh: Proyeksi peran ASEAN dalam penyelesaian isu Semenanjung Korea. Indonesian Perspective, 3(2), 87. https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22346

Prabaswari, P. (2021). Pengaruh budaya strategis pada kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran. Jurnal Icmes, 5(2), 186–208. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i2.107

Saldanha, P. (2017). Keefektifan Konvensi NPT dalam menangani negara pengguna senjata nuklir. Journal of Islamic World and Politics, 1(1). https://doi.org/10.18196/jiwp.1107