02078 - Demokrasi Langsung dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Direct Democracy in the Perspective of Islamic Political Science

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep demokrasi langsung (direct democracy) dalam perspektif ilmu politik Islam melalui sintesis literatur komparatif. Demokrasi langsung dipahami sebagai bentuk demokrasi ketika keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga, bukan melalui lembaga perwakilan. Dalam ilmu politik Islam, pembahasan demokrasi—termasuk demokrasi langsung—tidak dapat dilepaskan dari horizon normatif Islam, khususnya konsep syūrā (musyawarah/konsultasi) sebagai prinsip tata kelola. Kajian ini menemukan bahwa terdapat titik temu antara nilai-nilai demokrasi langsung dan prinsip-prinsip Islam seperti al-musāwah, al-hurriyyah, keadilan, dan syūrā; namun terdapat pula perbedaan mendasar dalam hal sumber legitimasi dan batas mayoritas. Dalam perspektif Islam, kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan Tuhan, sehingga mayoritarianisme demokrasi langsung dibatasi oleh norma syariah dan orientasi kemaslahatan. Dalam konteks negara modern, implementasi prinsip "langsung" dalam politik Islam cenderung bergeser menjadi penguatan ruang partisipasi bermakna dalam legislasi dan kebijakan melalui kanal institusional yang selaras dengan syūrā.

Kata Kunci: Demokrasi Langsung, Ilmu Politik Islam, Syūrā, Kedaulatan, Partisipasi Politik

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of direct democracy within the perspective of Islamic political science through a synthesis of comparative literature. Direct democracy is understood as a form of democracy in which political decisions are made directly by citizens, rather than through representative institutions. In Islamic political science, the discussion of democracy—including direct democracy—cannot be separated from the normative horizon of Islam, particularly the concept of shūrā (deliberation/consultation) as a principle of governance. This study finds that there are points of convergence between the values of direct democracy and Islamic principles such as al-musāwah, al-hurriyyah, justice, and shūrā; however, there are also fundamental differences regarding the source of legitimacy and the limits of majority rule. From an Islamic perspective, popular sovereignty cannot be separated from divine sovereignty, so the majoritarianism of direct democracy is constrained by shari'ah norms and the orientation of maslahah (public interest). In the context of the modern state, the implementation of the "direct" principle in Islamic politics tends to shift toward strengthening meaningful participation in legislation and policy through institutional channels aligned with shūrā.

Keywords: Direct Democracy, Islamic Political Science, Shūrā, Sovereignty, Political Participation

________________________________________

1. Pengertian "Demokrasi Langsung" dalam Ilmu Politik

Dalam klasifikasi ilmu politik, demokrasi kerap dibedakan menurut tata cara pelaksanaannya menjadi demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (representative/indirect democracy) (Maksum et al., 2019). Demokrasi langsung dipahami sebagai bentuk demokrasi ketika keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga/masyarakat, bukan melalui perantara lembaga perwakilan (Muksin, 2018), dan praktiknya bertumpu pada pendapat/suara mayoritas dalam pengambilan keputusan (Suteki & Jalil, 2021).

Sejalan dengan itu, sebagian literatur Indonesia juga menyamakan atau mendekatkan demokrasi langsung dengan gagasan demokrasi partisipatif, yakni penekanan pada pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik (Rahmawati, 2018), bahkan ketika keputusan itu secara formal dibuat oleh para wakil yang memiliki otoritas (Maksum et al., 2019; Rahmawati, 2018).

Secara historis dalam literatur ilmu politik, demokrasi perwakilan dipandang sebagai perkembangan dari demokrasi langsung yang pernah dipraktikkan dalam konteks historis tertentu, misalnya Yunani (Maksum et al., 2019), dan demokrasi langsung dalam tradisi pemikiran politik klasik kerap dirujuk sebagai bentuk ketika keputusan politik dilakukan langsung oleh komunitas dengan prinsip mayoritas (Suteki & Jalil, 2021). Namun, literatur juga menegaskan bahwa istilah "demokrasi" sendiri memiliki ragam bentuk dan prosedur—misalnya direct, representative, participatory, deliberative—sehingga penggunaannya sangat kontekstual (Hadi, 2013).

________________________________________

2. Batas Praktikal Demokrasi Langsung dalam Negara Modern

Dalam diskursus demokrasi modern, terdapat argumen bahwa demokrasi langsung sulit berfungsi kecuali dalam komunitas politik yang sangat kecil; salah satu rujukan yang dikutip dalam kajian demokrasi menyatakan bahwa "only in the smallest of political societies can a direct democracy function" (Hadi, 2013). Sejalan dengan itu, terdapat pandangan bahwa demokrasi masa kini "tidak mungkin lagi dilaksanakan secara langsung" dan karenanya dijalankan secara formal melalui mekanisme perwakilan (Emzaed et al., 2023). Karena alasan-alasan semacam ini, demokrasi perwakilan kerap diposisikan sebagai alternatif yang dianggap realistis untuk mengorganisasi pemerintahan dalam masyarakat modern (Emzaed et al., 2023; Hadi, 2013).

Akan tetapi, kritik terhadap demokrasi perwakilan juga muncul, khususnya terkait masalah legitimasi dan keterputusan pengambilan keputusan dari tangan rakyat (Hadi, 2013), sehingga memunculkan dorongan untuk memperkuat dimensi partisipatif—misalnya melalui prinsip keterbukaan dan peluang publik memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan publik (Maksum et al., 2019), atau dengan menekankan partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan sebagai inti direct/participatory democracy dalam sebagian literatur (Rahmawati, 2018). Dengan demikian, secara konseptual "demokrasi langsung" dapat berfungsi sebagai ideal-tipe untuk menegaskan derajat partisipasi warga, meskipun implementasi penuh "tanpa perantara" menghadapi keterbatasan skala dan kompleksitas (Emzaed et al., 2023; Hadi, 2013).

________________________________________

3. Kerangka Ilmu Politik Islam: Mengapa Demokrasi (Termasuk Demokrasi Langsung) Menjadi Isu Teologis-Normatif

Dalam kajian hubungan Islam dan demokrasi, sering ditekankan bahwa secara tekstual, istilah "demokrasi" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi secara implisit/substansial nilai-nilai dasarnya dapat ditelusuri dalam ajaran Islam (Ivalerina, 2014). Karena itu, persoalan yang mengemuka dalam pemikiran politik Islam bukan semata "apakah" Islam kompatibel dengan demokrasi, melainkan bagaimana demokrasi dipahami dan ditempatkan dalam horizon normatif Islam (Akboğa et al., 2023). Bahkan, ada argumen bahwa dalam tradisi politik Barat, demokrasi terutama menjawab soal distribusi otoritas politik—oleh satu, beberapa, atau banyak orang—sedangkan dalam diskursus politik Islam demokrasi kerap tampil sebagai problem teologis, yakni terkait sumber legitimasi dan batas normatif keputusan politik (Zoelva, 2022).

Pada titik ini, ilmu politik Islam lazim mengajukan konsep syūrā (musyawarah/consultation) sebagai konsep kunci tata kelola politik, dan sebagian literatur kontemporer menyebut bahwa aturan politik dan pemikiran kenegaraan dalam tradisi rujukan Islam berputar pada konsep syūrā (Ahnaf, 2016). Dalam perspektif lain, demokrasi juga dapat diperlakukan sebagai metode atau alat tindakan politik (tool/method), yang dapat dipertimbangkan oleh kaum Muslim sejauh tidak diposisikan sebagai identik dengan Islam itu sendiri (Ahnaf, 2016; Zuhro, 2019). Dengan kerangka tersebut, pembahasan "demokrasi langsung" menurut ilmu politik Islam pada dasarnya menuntut dua langkah: (i) menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip normatif Islam; dan (ii) memetakan relasinya dengan syūrā sebagai mekanisme konsultatif-partisipatif (Aditya & Al-Fatih, 2017; KHUSNA, 2021).

________________________________________

4. Titik Temu Demokrasi Langsung dengan Prinsip-Prinsip Normatif Islam

Sejumlah kajian menyatakan bahwa Islam mendukung prinsip-prinsip yang sering diasosiasikan dengan demokrasi, misalnya al-musāwah (egalitarianisme), al-hurriyyah (kebebasan/kemerdekaan), keadilan, dan al-syūrā (musyawarah) (Aditya & Al-Fatih, 2017). Prinsip-prinsip ini dipandang dapat kompatibel dengan nilai demokrasi, dengan parameter umum bahwa demokrasi diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip esensial Islam (Aditya & Al-Fatih, 2017). Dalam kerangka normatif lain, terdapat penekanan tauhid sebagai prinsip yang menolak kemunculan kekuasaan mutlak dalam pengaturan sosial manusia; konsekuensinya, tata kelola yang melahirkan absolutisme dipandang bertentangan dengan jiwa tauhid (Noor, 2017). Argumen ini sering dijadikan landasan etis untuk menerima gagasan pembatasan kekuasaan dan mekanisme koreksi terhadap tirani—suatu orientasi yang juga menjadi salah satu justifikasi moral penerimaan prosedur demokratis (Anggoro et al., 2022; Ruhullah et al., 2024).

Pada level konseptual-ijtihadi, terdapat pula pandangan bahwa Islam tidak menentukan secara baku sistem politik-elektoral tertentu sebagai satu-satunya bentuk yang sah; sebagian kajian menempatkan pilihan atas desain dan variasi teknis pemilihan sebagai ranah ijtihadi yang dipengaruhi situasi sosiologis dan historis (Zulkarnen, 2017). Posisi semacam ini membuka ruang bagi adopsi mekanisme demokrasi—termasuk penekanan partisipasi langsung warga—sebagai instrumen politik yang dinilai paling mampu mendekati tujuan kemaslahatan, selama tetap dibingkai oleh etika dan tujuan normatif syariah (Ruhullah et al., 2024; Zulkarnen, 2017).

________________________________________

5. Perbedaan Mendasar: Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Tuhan, dan Batas Keputusan Mayoritas

Walaupun terdapat titik temu pada nilai-nilai seperti persamaan, kebebasan, dan keadilan (Aditya & Al-Fatih, 2017; KHUSNA, 2021), literatur komparatif menegaskan bahwa demokrasi dan syūrā berasal dari dunia historis yang berbeda dan memiliki fondasi konseptual yang tidak identik (KHUSNA, 2021). Salah satu pembeda yang paling sering ditekankan adalah sumber legitimasi/kedaulatan: dalam demokrasi, suara rakyat diposisikan sebagai basis legitimasi; sedangkan dalam syūrā, "suara Tuhan" (yakni norma ilahi) harus menjadi orientasi yang menuntun suara dan keputusan manusia (KHUSNA, 2021). Dalam kajian lain tentang demokrasi dalam Islam, ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat dalam demokrasi Islam tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan Tuhan (Junaenah, 2016).

Implikasi dari perbedaan fondasi tersebut adalah pembatasan terhadap majority rule. Dalam salah satu pemetaan wacana Islam-demokrasi di Indonesia, dikemukakan bahwa "semua definite matters dalam Islam" tidak dapat diserahkan kepada deliberasi politik berbasis suara mayoritas, misalnya mekanisme "a-half-plus-one vote" (Zuhro, 2019). Selaras dengan itu, kajian tentang moderasi Islam dan demokrasi juga menyatakan bahwa musyawarah dalam Islam berbeda dari demokrasi dalam aspek metode pengambilan keputusan: tidak semua pilihan mayoritas otomatis menjadi keputusan; substansinya diarahkan pada memilih "yang terbaik/yang paling maslahat", bukan semata yang terbanyak dipilih (Sayuti & Armansyah, 2018). Dengan demikian, "demokrasi langsung" dalam pengertian rakyat membuat keputusan langsung berbasis mayoritas (Muksin, 2018; Suteki & Jalil, 2021) akan dipandang kompatibel secara terbatas hanya pada wilayah kebijakan yang tidak menabrak batas normatif syariah dan ideal kemaslahatan yang ditekankan dalam musyawarah (Sayuti & Armansyah, 2018; Zuhro, 2019).

________________________________________

6. Demokrasi Langsung sebagai "Partisipasi Langsung" dan Konsep Syūrā sebagai Sistem Partisipatif (Shuracracy)

Dalam literatur yang mencoba mengintegrasikan demokrasi dan prinsip politik Islam, syūrā dipahami sebagai prinsip fundamental tata kelola yang menekankan konsultasi dan partisipasi (Aditya & Al-Fatih, 2017; KHUSNA, 2021). Bahkan, ada gagasan "shuracracy" sebagai bentuk demokrasi Islam: sebuah sistem pengambilan keputusan yang partisipatif di dalam nilai-nilai Islam, yang menuntut pemimpin berkonsultasi dengan pihak yang diperintah, mencari masukan, dan sedapat mungkin menggunakan pengambilan keputusan berbasis konsensus (Syahab, 2018). Kerangka ini juga menegaskan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya syūrā dan menempatkannya sebagai aspek esensial tata kelola (Syahab, 2018). Dalam sudut pandang ini, "demokrasi langsung" dipahami bukan semata sebagai ketiadaan lembaga perwakilan, melainkan sebagai derajat pelibatan langsung warga dalam urusan publik—yang substansinya dapat dijembatani oleh syūrā sebagai prinsip partisipasi dan konsultasi (Aditya & Al-Fatih, 2017; Syahab, 2018).

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa dalam praktik kenegaraan kontemporer, partisipasi politik Islam sering terinstitusionalisasi dalam format yang tidak sepenuhnya langsung. Misalnya, beberapa kajian tentang demokrasi Islam menyebut dukungan perangkat kelembagaan seperti dewan syūrā atau konsep ahl al-ḥall wa al-'aqd sebagai elemen yang menopang proses musyawarah dan pengambilan keputusan urusan publik (Aditya & Al-Fatih, 2017). Hal ini menandakan bahwa dalam ilmu politik Islam, ideal partisipasi yang mendekati "langsung" dapat diwujudkan dalam kombinasi mekanisme konsultatif dan representasional, bukan selalu melalui keputusan publik tanpa perantara sama sekali (Aditya & Al-Fatih, 2017; Maksum et al., 2019).

________________________________________

7. Operasionalisasi dalam Konteks Pembentukan Hukum dan Kebijakan: "Ruang Partisipasi" sebagai Padanan Fungsional

Jika demokrasi langsung dipahami sebagai keterlibatan rakyat yang lebih langsung dalam keputusan publik (Muksin, 2018), maka dalam konteks negara modern—yang sering mengandalkan perwakilan (Emzaed et al., 2023)—padanan fungsionalnya dalam kerangka politik Islam dapat berupa perluasan ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam legislasi dan kebijakan. Studi tentang legislasi zakat di Indonesia, misalnya, menilai bahwa untuk menghasilkan hukum yang responsif diperlukan ruang partisipasi bagi masyarakat sipil Islam dalam proses pembentukan hukum zakat (Edyar et al., 2022). Kajian historis-kritis lain tentang pengakuan zakat juga menyebut reformasi membuka ruang demokrasi yang luas dan mendorong lahirnya produk hukum yang "partisipatif-responsif," dengan peran penting masyarakat sipil Islam dalam institusionalisasi zakat dan dukungan politik terhadap pengajuan RUU (Purnama, 2022). Dalam konteks ini, yang ditekankan bukan "langsung" dalam arti semua warga memutuskan sendiri, melainkan "langsung" sebagai akses publik yang efektif untuk memengaruhi keputusan (Edyar et al., 2022; Purnama, 2022).

Contoh lain tampak dalam kajian partisipasi publik dalam penyusunan qanun berbasis syariah di Aceh, yang menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum, serta menggambarkan bahwa peran lembaga ulama (MPU) dalam penyusunan qanun bersifat memberi saran/rekomendasi dan tidak mengikat pengambil keputusan eksekutif dan legislatif (Emzaed et al., 2020). Gambaran ini memperlihatkan bagaimana prinsip konsultasi (syūrā) dan partisipasi dalam politik Islam dapat beroperasi melalui kanal institusional, yang secara substantif bertujuan menjaga keterlibatan publik dalam isu-isu yang menyangkut kemaslahatan dan perbedaan pandangan (Emzaed et al., 2020; Syahab, 2018).

________________________________________

8. Ragam Respons Pemikir dan Kelompok Muslim: dari Kompatibilitas hingga Penolakan

Literatur tentang Islam dan demokrasi di Indonesia memetakan adanya beragam pendekatan: ada yang menegaskan kompatibilitas Islam dan demokrasi, ada posisi ambigu yang sekaligus mengkritik dan mengadopsi unsur demokrasi, dan ada pula yang menilai demokrasi secara definisional bermusuhan dengan Islam (Zuhro, 2019). Di sisi lain, kajian kontemporer juga mencatat bahwa banyak sarjana Muslim modern tidak menolak demokrasi secara total, tetapi dapat menolak prinsip demokrasi ketika dipandang "mengungguli" (override) hukum syariah (Ruhullah et al., 2024); hal ini konsisten dengan pembeda konseptual antara demokrasi dan syūrā terkait sumber legitimasi dan batas normatif keputusan (Junaenah, 2016; KHUSNA, 2021).

Di tingkat gerakan, penelitian wacana kelompok Muslim radikal menunjukkan penolakan yang lebih keras: misalnya ada representasi demokrasi sebagai "agama" (religion) dan delegitimasi pemimpin demokratis melalui kategori-kategori religio-politik tertentu, serta narasi bahwa demokrasi adalah instrumen kapitalisme/kolonialisme (Nasda, 2023). Dalam kacamata ilmu politik Islam, fakta keragaman respons ini menguatkan bahwa pembahasan demokrasi—termasuk demokrasi langsung sebagai partisipasi langsung rakyat—selalu melibatkan pertarungan tafsir tentang batas syariah, kedaulatan, dan cara terbaik mencegah tirani sekaligus mewujudkan kemaslahatan (KHUSNA, 2021; Sayuti & Armansyah, 2018; Zuhro, 2019).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur di atas, demokrasi langsung menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam tiga dimensi utama.

Pertama, sebagai bentuk partisipasi: demokrasi langsung menekankan keterlibatan warga secara langsung dalam keputusan politik dan/atau pengaruh efektif terhadap keputusan publik (Muksin, 2018; Rahmawati, 2018). Dalam politik Islam, orientasi partisipatif ini menemukan padanan normatif dalam syūrā (musyawarah/konsultasi) sebagai prinsip tata kelola (Aditya & Al-Fatih, 2017; Syahab, 2018).

Kedua, sebagai mekanisme yang dibatasi norma ilahi dan kemaslahatan: berbeda dari gagasan kedaulatan rakyat yang berdiri sendiri, syūrā menempatkan keputusan manusia dalam horizon kedaulatan Tuhan/norma syariah (Junaenah, 2016; KHUSNA, 2021). Karena itu, mayoritarianisme demokrasi langsung tidak dipandang sah untuk wilayah "definite matters" Islam (Zuhro, 2019), dan musyawarah tidak selalu identik dengan "yang terbanyak dipilih," melainkan diarahkan pada keputusan terbaik/termaslahat (Sayuti & Armansyah, 2018).

Ketiga, sebagai praktik yang cenderung dimediasi institusi di negara modern: mengingat keterbatasan demokrasi langsung pada masyarakat kecil dan kecenderungan negara modern menggunakan perwakilan (Emzaed et al., 2023; Hadi, 2013), penerjemahan prinsip "langsung" dalam politik Islam kontemporer sering bergeser menjadi penguatan ruang partisipasi dalam legislasi dan kebijakan—misalnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembentukan hukum (Edyar et al., 2022; Purnama, 2022)—serta konsultasi ulama dan publik melalui kanal institusional (Emzaed et al., 2020).

Dengan demikian, demokrasi langsung dalam perspektif ilmu politik Islam bukan sekadar penghapusan perwakilan, melainkan penguatan partisipasi dan konsultasi publik yang selaras dengan prinsip syūrā, keadilan, persamaan, dan pembatasan kekuasaan, sekaligus tetap berada dalam batas normatif syariah dan orientasi kemaslahatan (Aditya & Al-Fatih, 2017; KHUSNA, 2021; Noor, 2017; Sayuti & Armansyah, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2017). State liability for violation of constitutional rights against indigenous people in freedom of religion and belief. Brawijaya Law Journal, 4(1), 29–58. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2017.004.01.02

Ahnaf, M. I. (2016). Tiga jalan Islam politik di Indonesia: Reformasi, refolusi dan revolusi. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 1(2), 127–140. https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.728

Akboğa, S., Şahin, O., & Arık, E. (2023). Polarisation over the meaning of democracy: The case of political parties in Turkey. Politics, 45(3), 333–354. https://doi.org/10.1177/02633957231191445

Anggoro, G. T., Suyanto, S., & Muchid. (2022). Makna pesan politik pada foto akun Instagram Anies Baswedan. Jurnal Komunikasi Nusantara, 4(1), 149–162. https://doi.org/10.33366/jkn.v4i1.100

Edyar, B., Hayati, I., & Kondang, M. (2022). Human rights and democracy in Islamic perspective. AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, 7(2), 237–260. https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5500

Emzaed, A. M., Kamsi, K., & Lubis, A. A. A. M. R. (2020). The politics of recognition: The legislation of zakat law in a transition of new order and reform era. Ulumuna, 24(2), 320–347. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.404

Emzaed, A. M., Pelu, I. E. A., & Tokhirov, S. (2023). Islamic law legislation in Indonesia: Anomalies of the relationship between political configuration and zakat legal product during the reform era. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 97–112. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7815

Hadi, S. (2013). Fungsi representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem otonomi. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(17). https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.249

Ivalerina, F. (2014). Demokrasi dan lingkungan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 1(1), 55–73. https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.165

Junaenah, I. (2016). Kontribusi tatanan Islam terhadap demokrasi permusyawaratan di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 163–170. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4446

KHUSNA, N. (2021). Demokrasi dan penerapannya. https://doi.org/10.31219/osf.io/97jbr

Maksum, A., Febrianto, P. T., & Wahyuni, E. N. (2019). Interpretation of democracy, pluralism and tolerance among the young activists of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 32(3), 275. https://doi.org/10.20473/mkp.v32i32019.275-289

Muksin, A. (2018). Partai politik dan sistim demokrasi di Indonesia. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 777–788. https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.476

Nasda, I. (2023). Comparison of the concepts of democratic and shura systems of government. Milrev: Metro Islamic Law Review, 2(1), 52. https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6862

Noor, F. (2017). Fenomena post democracy party di Indonesia: Kajian atas latar belakang, karakteristik dan dampaknya. Jurnal Penelitian Politik, 14(2), 109. https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.724

Purnama, F. Y. (2022). Paradigm shift: From ownership issues to political mediatization. Komunikator, 14(2), 159–168. https://doi.org/10.18196/jkm.16126

Rahmawati, R. (2018). Populisme di aras demokrasi Indonesia. JUSS: Jurnal Sosial Soedirman, 2(1). https://doi.org/10.20884/1.juss.2018.2.1.1225

Ruhullah, M. E., Ushama, T., & Norman, N. A. B. (2024). Integrating knowledge and democracy for practical reform to overcome political crisis in Bangladesh. Khazanah Sosial, 6(1), 132–151. https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34177

Sayuti, S., & Armansyah, Y. (2018). Reformulasi sistem pemilukada tidak langsung berbasis Pancasila dan kearifan lokal. Kontekstualita, 33(02). https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v33i02.325

Suteki, S., & Jalil, A. (2021). Dissolution of Islamic community organizations (ormas) in the context of a state of law and a democratic state. Walisongo Law Review (Walrev), 3(2), 223–242. https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.10848

Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55

Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 69. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782

Zulkarnen, Z. (2017). Budaya struktur pemerintahan Republik Islam Iran. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 3(1), 1. https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194