AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Transaksi dalam ekonomi Islam diharamkan jika mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), atau maisir (perjudian/spekulasi), serta jika objeknya haram atau akadnya memuat unsur zalim, tadlis, atau ikrah. Namun, batasan ini tidak berhenti pada tiga kategori primer saja. Literatur fikih muamalat dan fatwa DSN-MUI memperluas pemahaman terhadap praktik-praktik terlarang, termasuk unsur-unsur seperti gharar yang terkait dengan objek, tadlis, risywah (suap), ikrah (penindasan), serta praktik yang terkait dengan pasar modal dan transaksi valuta asing. Berbagai sumber akademik dan fatwa memetakan larangan ini ke dalam bentuk-bentuk transaksi yang spesifik, mulai dari pola pembiayaan hingga instrumen keuangan modern. Dalam artikel ini, penulis merangkum bentuk-bentuk transaksi yang dilarang beserta rujukan terkini dari literatur ekonomi Islam yang relevan, lalu mengilustrasikan nuansanya dengan beberapa contoh kontemporer (misalnya paylater dalam e-commerce, transaksi valuta asing al-Sharf, dan transaksi derivatif). Setiap klaim dilengkapi rujukan yang relevan secara eksplisit sesuai isi referensi. Semua kutipan menggunakan format IEEE nomor referensi.
Kata kunci: transaksi terlarang; ekonomi Islam; riba; gharar; maisir; fatwa DSN-MUI
Abstract
Transactions in Islamic economics are prohibited if they contain elements of riba (interest), gharar (excessive uncertainty), or maisir (gambling/speculation), or if their object is haram or the contract contains elements of injustice (zulm), tadlis, or ikrah. However, these limits are not confined to the three primary categories. The literature on fiqh muamalat and the fatwas of DSN-MUI broaden the understanding of prohibited practices, including elements such as gharar related to the object of a contract, tadlis, risywah (bribery), ikrah (oppression), and practices related to capital markets and foreign exchange transactions. Various academic sources and fatwas map these prohibitions onto specific forms of transactions, ranging from financing patterns to modern financial instruments. In this article, the author summarizes the prohibited forms of transactions along with recent references from the relevant Islamic economics literature, and then illustrates their nuances through several contemporary examples (e.g., paylater in e-commerce, al-Sharf foreign exchange transactions, and derivative transactions). Every claim is supported by references that are explicitly relevant to the content of the sources. All citations use the IEEE numbered-reference format.
Keywords: prohibited transactions; Islamic economics; riba; gharar; maisir; DSN-MUI fatwa
1. Catatan Metodologis
Setiap klaim mengenai larangan transaksi didasarkan pada isi referensi yang relevan. Jika suatu klaim tidak secara eksplisit didukung oleh isi referensi, klaim tersebut tidak diikuti dengan sitasi terkait.
Banyak literatur menghubungkan larangan-larangan utama (riba, gharar, maisir) dengan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait berbagai produk (murabahah, murabahah istisna', musharakah, takaful, al-Sharf, dan sebagainya). Oleh karena itu, dalam pembahasan ini klaim-klaim ditautkan ke rujukan DSN-MUI/fatwa serta kajian fikih muamalah kontemporer yang membahas bentuk-bentuk transaksi terlarang dalam konteks modern (e-commerce, pasar modal syariah, valuta asing, derivatif) sebagaimana tertera pada daftar pustaka.
2. Hasil dan Pembahasan
2.1 Riba (Bunga atau Tambahan yang Tidak Sah)
Konteks pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai alternatif: riba juga menjadi titik tolak bagi desain kontrak pembiayaan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menekankan bagi hasil (bagi risiko) alih-alih bunga, sebagaimana dibahas dalam literatur bank syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI (Ayulia, 2024; Berutu, 2022; Hakim, 2011).
Contoh kontemporer: transaksi e-commerce yang menggunakan paylater berpotensi mengandung unsur riba jika dikenakan biaya bunga atau penalti yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Studi tentang PayLater dalam ekosistem e-commerce menunjukkan pentingnya menghindari unsur riba dalam praktik modern (termasuk contoh di Shopee PayLater) dalam kerangka ekonomi Islam (Fathoni, 2013; Mujahidin & Susilo, 2023; Susanto et al., 2023).
Referensi pendukung tambahan menegaskan bahwa riba merupakan rintangan utama bagi praktik keuangan konvensional dan menjadi fokus utama dalam kerangka syariah, termasuk analisis terhadap berbagai instrumen pembiayaan dan pasar modal syariah (misalnya saham syariah, sukuk) yang harus bebas dari riba (Mujahidin & Susilo, 2023; Nasrifah, 2019; Suhartono & Nurwahida, 2021).
1. Riba diharamkan secara tegas dalam prinsip syariah dan termasuk unsur yang dihindari dalam perbankan syariah (Fathoni, 2013; Suhartono & Nurwahida, 2021; Suretno, 2020).
2. Instrumen syariah seperti murabahah/dhukung bagi hasil dirancang untuk menghindari riba melalui mekanisme bagi hasil dan kejelasan objek/biaya (tanpa bunga) (Ayulia, 2024; Hakim, 2011).
2.2 Gharar (Ketidakjelasan/Ketidakpastian yang Berlebihan)
Definisi dan dua sumber utama: gharar meliputi ketidakjelasan dalam objek, kualitas, kuantitas, waktu serah terima, atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Secara umum, gharar dilarang karena membawa unsur ketidakadilan dan kebatilan dalam muamalah. Triyanta menekankan bahwa gharar adalah ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian dan diterjemahkan dalam berbagai bentuk kontrak, termasuk penyaringan (screening) syariah (Jakarta Islamic Index) yang menekankan bahwa perusahaan tidak boleh memiliki kegiatan dengan riba/gharar/maisir (Budiwati, 2018; Triyanta, 2010).
Aplikasi kontemporer: konteks modern melibatkan isu-isu seperti ketidakjelasan akad (gharar dalam akad) dan objek (gharar dalam objek) pada transaksi keuangan modern. Analisis ilmiah pada konteks pasar modal syariah juga menyoroti bahwa screening syariah menuntut penghindaran gharar untuk menjaga integritas pasar (Budiwati, 2018; Mujahidin & Susilo, 2023).
Contoh praktis: gharar dalam foreign exchange (al-Sharf) dan derivatif sering dibahas dalam literatur fikih muamalah. Transaksi forward, swap, dan option dianggap mengandung gharar jika tidak disertai kejelasan hak dan serah terima yang jelas; spot dianggap sah bila memenuhi syariah dan tidak mengandung gharar berlebihan (Fitri, 2023; Shohih & Setyowati, 2021; Suhartono & Nurwahida, 2021; Sulhan, 2011). Pada praktik e-commerce dan platform digital juga diangkat konflik gharar terkait keganjilan klausa dan risiko berlebih pada konsumen (misalnya fitur Serbu Seru di marketplace) yang mengilustrasikan pentingnya kejelasan akad dan penghindaran gharar (Mujahidin & Susilo, 2023).
Nuansa: beberapa otoritas dan publikasi menekankan bahwa gharar bukan hanya unsur teknis, tetapi juga unsur etik yang terkait dengan kekuatan informasi (jahalah) dan keadilan antarpihak yang terlibat. Dengan demikian, konsep gharar berakar pada perlindungan hak pihak yang lemah dalam transaksi (Fitri, 2023; Shohih & Setyowati, 2021; Triyanta, 2010).
2.3 Maisir (Perjudian/Spekulasi)
Definisi dan konteks: maisir merujuk pada perjudian atau aktivitas yang mengandalkan peluang tanpa kerja nyata dan merugikan pihak lain. Secara umum, maisir dilarang karena terkait dengan pengambilan harta secara tidak adil melalui spekulasi. Banyak literatur menegaskan bahwa praktik spekulatif, termasuk perdagangan derivatif yang tidak bertujuan hedging, dapat menimbulkan unsur maisir dan gharar (Fathoni, 2013; Fitri, 2023; Mujahidin & Susilo, 2023; Ramadhan, 2022).
Derivatif dan hedging: literatur tentang transaksi derivatif dalam keuangan Islam (misalnya oleh Shabri, Syaikh) menunjukkan bahwa derivatif diperbolehkan jika fungsi utamanya adalah hedging, bukan spekulasi. Namun, praktik derivatif secara umum menimbulkan diskusi tentang keorisinalan syariah karena unsur spekulasi (maisir) dapat hadir jika digunakan untuk tujuan spekulatif, sehingga fatwa/landasan syariah menghasilkan batasan tegas: hedging sah, spekulasi tidak (Muhtadi et al., 2023; Ramadhan, 2022; Shabri, 2022).
E-commerce/paylater: sistem pembiayaan atau pembayaran yang mengandung unsur spekulatif (maisir) dalam konteks e-commerce paylater menjadi perhatian ulama modern. Literatur menunjukkan bahwa unsur maisir dapat muncul jika produk tersebut mendorong spekulasi atau penundaan pembayaran yang tidak sesuai syariah (denda/penalty berbasis bunga) dalam praktiknya (Fathoni, 2013; Mujahidin & Susilo, 2023).
Nuansa: maisir sebagai fenomena tidak hanya terkait dengan aktivitas perjudian secara tradisional, tetapi juga meliputi spekulasi berlebih dalam instrumen keuangan. Literatur menunjukkan bahwa maisir harus dihindari dalam semua transaksi muamalah syariah, dengan penekanan pada kejelasan hak, kepastian, dan manfaat nyata (maslahah) bagi kedua belah pihak (Budiwati, 2018; Fathoni, 2013; Mujahidin & Susilo, 2023).
1. Maisir dilarang karena mengandung unsur judi/spekulasi yang berbahaya bagi keadilan ekonomi; fatwa DSN-MUI dan kajian fikih menekankan larangan ini dalam konteks transaksi keuangan (misalnya e-commerce, derivatif) (Fathoni, 2013; Fitri, 2023; Mujahidin & Susilo, 2023).
2. Derivatif syariah dibatasi secara ketat untuk menghindari unsur maisir; hedging sebagai tujuan utama diakui dalam beberapa yurisdiksi, tetapi praktik spekulatif tetap dibatasi (Muhtadi et al., 2023; Ramadhan, 2022; Shabri, 2022).
3. PDP (pasar modal syariah) menolak praktik-praktik yang berujung pada spekulasi, misalnya short selling, insider trading, dan margin trading, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar syariah (Budiwati, 2018; Mujahidin & Susilo, 2023).
2.4 Objek Haram (Barang/Jasa yang Dilarang)
Pokok larangan: transaksi yang objeknya haram secara zat maupun cara (zat haram secara syariah) dilarang. Selain itu, akad yang membangun transaksi atas barang haram (seperti alkohol, narkotika, dan sebagainya) jelas dilarang. Hal ini disorot dalam literatur fikih ekonomi Islam dan fatwa DSN-MUI yang membatasi objek transaksi (haram li zatihi atau haram ghairihi) dalam perbankan syariah dan pasar modal syariah (Suretno, 2020; Susanto et al., 2023; Syaripudin et al., 2023).
Hidupnya dakwah ke arah larangan: literatur menekankan bahwa objek haram termasuk barang/produk yang secara umum dilarang. Misalnya, dalam diskursus sukuk/pasar syariah, perbankan syariah tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan barang haram, sebagaimana arah fatwa-fatwa DSN-MUI dan standar-standar syariah (Berutu, 2022; Mujahidin & Susilo, 2023; Suhartono & Nurwahida, 2021).
Contoh modern: aset kripto/cryptocurrency (dan produk terkait) memicu perdebatan di komunitas ulama. Beberapa studi menekankan bahwa cryptocurrency hanya bisa diperdagangkan sebagai komoditas syariah jika memenuhi syariah (tidak riba/gharar/maisir), sedangkan jika dipakai sebagai mata uang tanpa regulasi, bisa diharamkan. Penelitian-penelitian literatur menunjukkan bahwa status hukum mata uang kripto masih dalam diskursus DSN-MUI dan konsensus ulama berbeda-beda (Helmi, 2018; Siregar et al., 2024; Susanto et al., 2023).
Nuansa: objek haram dapat juga terkait dengan praktik-praktik yang di dalamnya ada unsur haram, misalnya layanan/hubungan yang terkait dengan jual beli haram. Dasar fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa syariah menghindari objek haram atau unsur haram secara langsung maupun tidak langsung dalam semua kontrak muamalah (Suhartono & Nurwahida, 2021; Suretno, 2020; Syaripudin et al., 2023).
1. Transaksi tidak sah jika objeknya haram secara zatnya (haram li zatihi) atau haram karena cara (haram ghairihi) (Suretno, 2020; Susanto et al., 2023; Syaripudin et al., 2023).
2. Objek haram juga memengaruhi praktik pasar modal syariah dan investasi yang disyaratkan untuk menghindari hal-hal haram (Berutu, 2022; Mujahidin & Susilo, 2023; Suhartono & Nurwahida, 2021).
2.5 Ikrah, Tadlis, Risywah, dan Bentuk Penyalahgunaan Kontrak Lainnya
Ikrah (paksaan/ketidakbebasan berkontrak): kontrak syariah tidak sah jika salah satu pihak dipaksa sehingga kemerdekaan berkehendaknya hilang. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian syariah dapat menjadikan kontrak batal, sebagaimana analisis normatif hukum Islam terhadap ikrah (penyalahgunaan keadaan). Hal ini juga terkait dengan prinsip keadilan dan kerelaan (ridha) dalam muamalah (Fidhayanti, 2019; Rachmad & Susanty, 2021).
Tadlis (penipuan/kebohongan) dan risywah (suap): secara umum, muamalah syariah melarang tadlis dan risywah. Literatur modern menekankan bahwa kontrak harus bebas dari risywah, tadlis, dan manipulasi informasi agar tidak menimbulkan kebatilan atau gharar dalam praktik keuangan modern (Kholis, 2018; Ramadhan, 2022).
Contoh kontemporer: transaksi-transaksi e-commerce dan keuangan digital menuntut transparansi akad. Praktik yang tidak jelas (gharar) diungkapkan sebagai bagian dari analisis literatur modern terhadap e-commerce (Serbu Seru di marketplace; PayLater) yang menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakjelasan hak dan risiko di pihak konsumen (Mujahidin & Susilo, 2023).
Nuansa: berbagai studi menegaskan bahwa ikrah, tadlis, dan risywah merupakan bagian dari kategori "transaksi yang tidak sah" jika terjadi dalam transaksi muamalah. Yurisprudensi DSN-MUI dan fikih muamalah menegaskan perlunya menghindari praktik-praktik ini dalam produk keuangan syariah (Budiwati, 2018; Fidhayanti, 2019; Kurniawaty et al., 2024).
1. Ikrah/misbruik van omstandigheden (pemaksaan) membuat kontrak batal demi hukum; prinsip ridha dan keadilan menjadi dasar penilaian sahnya akad (Budiwati, 2018; Fidhayanti, 2019).
2. Tadlis dan risywah adalah unsur yang mengganggu kesahihan kontrak; praktik semacam itu dikecam sebagai batil dalam kerangka syariah (Kholis, 2018; Ramadhan, 2022).
3. Praktik modern seperti e-commerce/paylater menyoroti pentingnya menghindari gharar/risywah/maisir melalui akurasi akad dan kejelasan hak antarpihak terkait (Mujahidin & Susilo, 2023; Susanto et al., 2023).
2.6 Praktik Khusus dan Nuansa Kontemporer dalam Transaksi Keuangan Syariah
E-commerce dan PayLater: penelitian-penelitian kontemporer menilai bahwa praktik fortuitous (security) di e-commerce/paylater dapat menimbulkan unsur maisir/gharar jika syarat-syaratnya tidak jelas. Literatur mengusulkan kerangka syariah yang lebih tegas untuk mengatur parameter kontrak dan hak pelanggan, serta tidak memandir bunga atau penalti yang menimbulkan riba (Fathoni, 2013; Mujahidin & Susilo, 2023; Susanto et al., 2023).
1. Kebijakan DSN-MUI dan fatwa-fatwa terkait mempertegas larangan terhadap forward/swap/option di valas karena unsur maisir/gharar; spot dan transaksi yang sesuai syariah boleh dilakukan (Shohih & Setyowati, 2021; Suhartono & Nurwahida, 2021; Sulhan, 2011).
2. E-commerce/paylater menghadirkan kebutuhan untuk menghindari gharar/maisir melalui akad yang jelas, tanpa riba; literatur mempromosikan tata kelola syariah yang lebih ketat untuk layanan digital modern (Fathoni, 2013; Mujahidin & Susilo, 2023; Susanto et al., 2023).
3. Pasar modal syariah meneguhkan larangan atas praktik yang mengandung riba/gharar/maisir, dan menekankan peran DPS/DSN-MUI sebagai pengawas kepatuhan syariah (Budiwati, 2018; Mujahidin & Susilo, 2023).
2.7 Penjelasan Alur Pemikiran
• Riba: fungsi utama riba adalah penambahan terhadap pokok pinjaman yang tidak disepakati sebagai bagian dari ijab kabul yang adil. Fatwa-fatwa DSN-MUI memaknai riba sebagai hal yang haram dalam semua bentuk. Ini menjadi dasar untuk menolak praktik bunga pada transaksi keuangan Islam (Fathoni, 2013; Suhartono & Nurwahida, 2021; Suretno, 2020).
• Gharar: ketidakjelasan mekanisme akad/objek yang berpotensi merugikan salah satu pihak; kejelasan hak dan kewajiban adalah syarat utama. Banyak literatur menekankan pentingnya menghindari gharar dalam semua produk keuangan modern, termasuk pasar modal syariah dan al-Sharf (Budiwati, 2018; Mujahidin & Susilo, 2023; Sulhan, 2011; Triyanta, 2010).
• Maisir: spekulasi yang menitikberatkan pada untung-untungan tanpa kerja nyata; hadapannya untuk menahan praktik derivatif sebagai alat lindung nilai (hedging) dan untuk menolak praktik spekulatif dalam pasar modal syariah. Literatur menekankan bahwa penggunaan derivatif adalah sah jika berfungsi sebagai lindung nilai dan tidak menjadi alat spekulasi (Fitri, 2023; Mujahidin & Susilo, 2023; Ramadhan, 2022; Shabri, 2022).
• Objek haram: objek yang haram secara zat atau karena cara (zahir) perjalanannya; literatur menekankan larangan langsung terhadap objek haram dalam syariah (misalnya barang haram) serta pembatasan pada produk keuangan yang berpotensi terkait objek haram (Suhartono & Nurwahida, 2021; Suretno, 2020; Syaripudin et al., 2023).
• Ikrah/Tadlis/Risywah: kekhawatiran terhadap pemaksaan (coercion), penipuan, dan suap; literatur memaparkan bahwa kontrak yang menimbulkan ikrah/tadlis/risywah tidak sah, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam melindungi pihak yang lemah (Fidhayanti, 2019; Kholis, 2018; Ramadhan, 2022).
• Bay' al-ma'dum/Najsy: penjualan terhadap barang yang belum dimiliki (short selling) dan praktik pasar modal yang melibatkan manipulasi; literatur menyebutkan bahwa akad bay' al-ma'dum telah diharamkan dalam konteks syariah oleh beberapa fatwa. Praktik-praktik seperti ini dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syariah (Budiwati, 2018).
3. Penutup: Nuansa Kritis dan Konsolidasi Referensi
Nuansa perbedaan pendapat juga tercatat. Beberapa ulama/peneliti menekankan bahwa instrumen modern dapat direkayasa agar sesuai syariah melalui mekanisme hedging, tabarru', atau akad gabungan (murabahah + musharakah) sehingga dapat dioperasikan secara islami, asalkan tidak menimbulkan gharar/maisir/riba. Sementara itu, ulama/peneliti lain lebih berhati-hati terhadap instrumen derivatif tertentu yang secara inheren memuat unsur-unsur tersebut. Pembahasan ini terefleksikan dalam literatur studi derivatif dan hedging syariah, yang menunjukkan adanya konsensus umum mengenai prinsip-prinsip dasar (MAGHRIB: riba, gharar, maisir, haram) meskipun terdapat perbedaan implementasi pada platform dan instrumen modern (Budiwati, 2018; Fitri, 2023; Ramadhan, 2022; Shabri, 2022).
Ringkasnya, bentangan literatur menyatakan bahwa larangan perbankan Islam dan muamalah Islam secara umum meliputi riba (bunga), gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian), maisir (perjudian/spekulasi), haram (zat objek), serta zalim, tadlis, risywah, dan batil. Larangan-larangan ini diterjemahkan ke dalam praktik keuangan kontemporer melalui fatwa DSN-MUI, fatwa-fatwa terkait asuransi syariah, perbankan syariah, dan pasar modal syariah, yang menuntut kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah dalam semua instrumen dan transaksi modern (Berutu, 2022; Budiwati, 2018; Fidhayanti, 2019; Fitri, 2023; Hakim, 2011; Mujahidin & Susilo, 2023; Najib, 2017; Ramadhan, 2022; Suhartono & Nurwahida, 2021; Sulhan, 2011; Suretno, 2020; Syaripudin et al., 2023).
4. Arah Penelitian dan Praktik ke Depan
Keterpaparan ekosistem digital dan globalisasi pasar keuangan Islam menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara kaffah (meliputi riba, gharar, maisir, dan hal-hal haram). Fatwa-fatwa DSN-MUI, pedoman pelaksanaan syariah bank, pasar modal syariah, dan takaful menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berimplikasi operasional (akad-akad mutakhir, hedging syariah, tabarru', musharakah, murabahah, dan sebagainya) (Ayulia, 2024; Berutu, 2022; Hakim, 2011; Mujahidin & Susilo, 2023; Sabrie & Thalib, 2015; Sulhan, 2011; Suretno, 2020).
Perkembangan literatur menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai penggunaan instrumen derivatif dan teknologi finansial modern. Namun, inti yang disepakati adalah bahwa setiap produk wajib dirancang untuk menghindari riba, gharar, maisir, dan hal-hal haram, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Budiwati, 2018; Fitri, 2023; Ramadhan, 2022).
Daftar Pustaka
Ayulia, R. (2024). Investasi Dalam Presfektif Islam. Journal of Scientific Interdisciplinary, 1(2), 27–37. https://doi.org/10.62504/jsi850
Berutu, A. G. (2022). PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA Konsep dan Produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw
Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(2), 152–159. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095
Fathoni, N. (2013). KONSEP JUAL BELI DALAM FATWA DSN-MUI. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 51–82. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773
Fidhayanti, D. (2019). PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI LARANGAN DALAM PERJANJIAN SYARIAH. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 9(2), 165. https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5076
Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. Jurnal Jatiswara, 38(2), 223–232. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526
Hakim, M. A. (2011). AT-TA'MIN AT-TA'AWUNI: ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2), 231. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i2.231-279
Helmi, R. (2018). MANHAJ PENETAPAN FATWA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 18(2), 301. https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518
Kholis, N. (2018). POTRET PERKEMBANGAN DAN PRAKTIK KEUANGAN ISLAM DI DUNIA. Millah Journal of Religious Studies, 1–30. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1
Kurniawaty, K., Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto, W. (2024). Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam. Maras Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 333–339. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179
Muhtadi, M., Rodoni, A., & Amelia, E. (2023). Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia. Jurnal Niara, 16(1), 46–55. https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13932
Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). TRANSAKSI E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 3(1), 78–89. https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78
Najib, M. A. (2017). PENGUATAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 15–28. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351
Nasrifah, M. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 5(2), 165–179. https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120
Rachmad, D., & Susanty, A. P. (2021). Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama). Jurnal Hukum Respublica, 21(2). https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8322
Ramadhan, T. (2022). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH. Sahaja, 1(1), 45–56. https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12
Sabrie, H. Y., & Thalib, P. (2015). PRINSIP GENERAL TAKAFUL SYSTEM DALAM AKAD ASURANSI SYARIAH DEMI MENCAPAI KEMASLAHATAN. Perspektif, 20(3), 155. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i3.169
Shabri, H. (2022). Eksplorasi Transaksi Derivatif Dalam Keuangan Islam. Al-Bank Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 129–138. https://doi.org/10.31958/ab.v2i2.6628
Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. Dialogia Iuridica, 12(2), 69–82. https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323
Siregar, E. S., Manurung, W., Gunawan, R., Dzulkhairil, M., Siagian, R., Ardiansyah, M., Lubis, R. H., & Sitorus, A. (2024). Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 90–101. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.413
Suhartono, S., & Nurwahida, N. (2021). Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 5(1), 34. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674
Sulhan, M. (2011). TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF) DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Iqtishoduna, 3(2). https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.257
Suretno, S. (2020). Kepatuhan Syariah pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826
Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR PASAR MODAL SYARIAH. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 167–185. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1759
Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARI'AH. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 284–294. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.359
Triyanta, A. (2010). GHARAR; KONSEP DAN PENGHINDARANNYA PADA REGULASI TERKAIT SCREENING CRITERIA DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 614–632. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6
Novitania Nikmatul Indriany Dwi Putri_260503110090. izin bertanya, Dalam artikel dijelaskan bahwa transaksi dalam ekonomi Islam harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Menurut Anda, bagaimana cara menentukan apakah layanan PayLater pada e-commerce sudah sesuai dengan prinsip syariah, terutama jika terdapat biaya administrasi, denda keterlambatan, atau perbedaan harga pembayaran secara tunai dan cicilan?
BalasHapusroyhan bagus fatoni atmaja_260503110144 Kalau kita membeli barang secara online, tetapi barang yang datang tidak sesuai dengan gambar, apakah transaksi tersebut termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam?
BalasHapussafa salsabila azhar_250503110033_pbs a izin bertanya, Sebutkan bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam beserta alasan pelarangannya.
BalasHapusfatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Bagaimana cara pengawasan pasar keuangan syariah dalam mendeteksi bentuk transaksi spekulatif modern seperti short selling? Terima kasih.
zahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak,
Jika derivatif hanya boleh dipakai untuk lindung nilai (hedging) dan dilarang untuk spekulasi, bagaimana cara membedakan keduanya dalam praktik? Sebab produknya sama, sedangkan yang membedakan hanya tujuan pemakainya, dan tujuan itu sulit dibuktikan dari luar. Menurut bapak, indikator atau mekanisme pengawasan apa yang bisa dipakai agar hedging syariah tidak diam-diam berubah menjadi maisir? Terima kasih bapak.
Augie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimana membedakan unsur gharar (ketidakpastian) yang ditoleransi (jais) dan yang dilarang (fahish) dalam transaksi modern?
BalasHapusAhmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Jika definisi riba adalah penambahan terhadap pokok pinjaman yang tidak disepakati secara adil, dan praktik wadiah yad dhamanah yang hakikatnya qardh dengan bonus serta wakalah bi al-istithmar dengan jaminan modal plus bagi hasil memenuhi definisi itu, lalu definisi gharar adalah ketidakjelasan objek, dan praktik murabahah bil wakalah tanpa serah terima barang memenuhi definisi itu, bukankah bank syariah di Indonesia saat ini sedang mempraktikkan riba dan gharar yang mereka sendiri haramkan di Bab 2.7, dan hal ini terbukti dengan konvergensi bagi hasil ke bunga (Anwer, 2020) serta MSI hanya 46,22%?
BalasHapusAnta Kuna lutfi Sholiha_250503110004, assalamualaikum, Permisi pak izin bertanya, bagaimana batas kritis yang membedakan antara skema lindung nilai (hedging) berbasis syariah (Tahawwut) yang sah dengan praktik transaksi derivatif (seperti forward, swap, dan option) yang tergolong spekulatif (maisir) dan mengandung ketidakpastian berlebih (gharar), serta bagaimana mekanisme mitigasi kepatuhan syariah (sharia compliance) pada produk keuangan modern seperti e-commerce paylater dan cryptocurrency berdasarkan fatwa DSN-MUI?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Islam melarang transaksi yang mengandung maysir, gharar, dan riba. Jika sebuah produk investasi menjanjikan imbal hasil tinggi dengan unsur untung-untungan dan objek yang tidak jelas, unsur larangan apa yang terkandung? Bagaimana menilai kebolehannya? Terima kasih.
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163
BalasHapusIzin Bertanya Bapak. Artikel menjelaskan bahwa transaksi derivatif dapat digunakan untuk lindung nilai (hedging), tetapi dapat mengandung maisir apabila digunakan untuk spekulasi. Karena keduanya bisa menggunakan instrumen yang serupa, indikator apa yang dapat digunakan untuk menilai tujuan suatu transaksi benar-benar sebagai lindung nilai dan bukan sekadar spekulasi yang dikemas dengan istilah syariah?
salsyah sandella indira gandhi_260503110010
BalasHapusizin bertanya bapak, Mengapa riba, gharar, dan maysir dilarang dalam transaksi ekonomi Islam, dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?
Syifaul Awwalina Hidayah_250503110064
BalasHapusIzin bertanya bapak, bagaimana lembaga keuangan syariah memastikan layanan digital seperti PayLater tetap sesuai prinsip syariah sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen?
TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa saja bentuk transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam seperti riba, gharar, dan maysir, dan bagaimana contoh penerapannya dalam produk keuangan modern agar dapat dihindari?
BalasHapusSiti Filzah Nur Sabrina_260503110096.
BalasHapusmohon maaf, izin bertanya pak.
Kalau penjual dan pembeli sama-sama setuju dan tidak merasa dirugikan, kenapa transaksi yang mengandung riba tetap dilarang dalam Islam?
[250503110052-Difah Rimadhani] Assalamualaikum Pak, materi menyebutkan crypto boleh sebagai komoditas syariah jika bebas MAGHRIB tapi haram jika sebagai mata uang tanpa regulasi, dan PayLater haram jika ada bunga/penalti. Jika crypto dipakai untuk bayar PayLater Shopee yang ada denda keterlambatan, double haramnya di mana? Apakah ada fatwa DSN-MUI khusus untuk crypto? Terima kasih.
BalasHapusNadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bapak. Dalam artikel dijelaskan bahwa transaksi yang mengandung tadlis (penipuan) atau ikrah (paksaan) bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam ekonomi Islam. Dalam praktik e-commerce, konsumen terkadang menyetujui suatu transaksi tanpa memahami seluruh syarat dan ketentuannya, misalnya karena informasi penting disembunyikan atau ketentuan dibuat sulit dipahami. Menurut Bapak, apakah persetujuan konsumen saja sudah cukup untuk menjadikan akad tersebut sah secara syariah, atau penjual dan penyedia layanan juga wajib memastikan bahwa konsumen benar-benar memahami konsekuensi transaksinya? Bagaimana batas tanggung jawab masing-masing pihak dalam situasi tersebut? Terima kasih.
WILDANI AFIFAH_25050310017_PBS A
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya bapak. Jika suatu transaksi atau akad secara hukum terlihat sah, tetapi ternyata salah satu pihak merasa dirugikan, apakah transaksi tersebut tetap dianggap sesuai syariah?
anya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanya pak,Jika sebuah produk keuangan telah memenuhi seluruh ketentuan akad dan memperoleh persetujuan syariah, tetapi secara ekonomi menghasilkan dampak yang menyerupai produk konvensional, apakah produk tersebut sudah mencerminkan tujuan ekonomi Islam? Bagaimana membedakan kepatuhan terhadap bentuk akad dari kepatuhan terhadap substansi dan tujuan syariah tanpa menjadikan kesamaan hasil ekonomi sebagai satu-satunya ukuran?
Adwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana batasan hukum syariah dalam membedakan antara aktivitas perdagangan berjangka (futures trading) yang sah dengan praktik maysir (perjudian) atau gharar (ketidakpastian berlebihan)?
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, di tengah perkembangan transaksi digital seperti e-commerce dan PayLater, bagaimana peran DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa produk keuangan yang digunakan masyarakat benar-benar terhindar dari riba, gharar, dan maisir?
nurul intan putriana dewi(260503110058)izin bertanya ,paylater bisa mengandung gharar kalau syarat dan ketentuannya tidak jelas.contohnya apa saja yg biasanya tidak jelas dan membuat konsumen rugi?
BalasHapusVelani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, dalam perkembangan transaksi digital yang semakin beragam, bagaimana cara menentukan apakah suatu model transaksi baru mengandung unsur yang dilarang dalam ekonomi Islam ketika bentuk transaksinya belum pernah ada sebelumnya?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana cara membedakan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir dengan transaksi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam?
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, Risywah atau suap dilarang karena dapat merusak keadilan dan membuat seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Namun, dalam praktik bisnis, terkadang terdapat pemberian uang atau hadiah kepada pihak tertentu dengan alasan mempercepat pelayanan atau mempermudah proses perizinan. Bagaimana membedakan hadiah yang diperbolehkan dengan suap yang dilarang dalam Islam, terutama jika pemberian tersebut dianggap sebagai kebiasaan dalam lingkungan bisnis?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusIzin bertanya, saya M. Iqbal Aqilah (260503110126).
Dalam artikel dijelaskan bahwa transaksi dalam ekonomi Islam dilarang apabila mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Namun, dalam praktik modern, beberapa transaksi seperti paylater dan derivatif keuangan memiliki mekanisme yang berbeda-beda, sehingga perlu dilihat bagaimana akad dan pelaksanaannya.
Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan transaksi modern yang benar-benar mengandung unsur riba, gharar, atau maisir dengan transaksi yang masih diperbolehkan dalam Islam, terutama ketika suatu produk keuangan mengaku sudah sesuai prinsip syariah tetapi praktiknya berpotensi merugikan nasabah?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syahrina rafa maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Menurut saya, tantangan dalam transaksi modern adalah adanya produk keuangan yang terlihat sesuai dengan prinsip syariah dari nama atau istilah yang digunakan, tetapi prosesnya belum tentu mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya, konsumen hanya melihat tulisan “syariah” tanpa mengetahui isi akad dan pembagian risikonya. Bagaimana masyarakat bisa menilai suatu transaksi secara lebih kritis, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab memberikan penjelasan jika praktiknya ternyata tidak sesuai dengan prinsip syariah?
Nama: Albaid Laudzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan:
Apa saja unsur yang menyebabkan suatu transaksi terlarang dalam ekonomi Islam (riba, gharar, maisir, objek haram, serta ikrah, tadlis, dan risywah)? Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada transaksi kontemporer seperti PayLater di e-commerce, transaksi valuta asing (al-Sharf: spot versus forward, swap, dan option), serta derivatif, dengan mengaitkan batasan antara hedging yang diperbolehkan dan spekulasi yang dilarang menurut fatwa DSN-MUI.
nama m. fahril abidin
BalasHapusnim : 260503110133
izin bertanya bapak, Jika transaksi keuangan modern seperti PayLater dan derivatif dapat dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah, bagaimana cara memastikan bahwa penyesuaian akad tersebut benar-benar menghindari riba, gharar, dan maisir, bukan sekadar mengubah bentuk transaksi agar terlihat halal tanpa menghilangkan unsur yang dilarang?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusMengenai larangan jual beli fiktif (Bay' al-Inah) atau re-stitching akad yang bertujuan merekayasa bunga (hila), bagaimana batas tegas yang ditetapkan oleh dewan pengawas syariah agar produk pembiayaan di perbankan/lembaga keuangan syariah terhindar dari skema jual beli yang dilarang tersebut?
izin bertanya bapak, Bagaimana batasan tegas antara spekulasi yang diperbolehkan dalam bisnis modern dengan judi (maysir) yang dilarang dalam Islam? —
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008.
BalasHapusApa saja jenis transaksi yang dilarang (seperti maysir, gharar, riba, tadlis) beserta implikasinya dalam praktik keuangan?
Intan Aprilia NurFadilla (260503110111)
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana cara memastikan bahwa penyesuaian akad pada instrumen keuangan modern (seperti PayLater atau derivatif) benar-benar murni terhindar dari riba, gharar, dan maisir, dan bukan sekadar rekayasa bahasa atau manipulasi nama akad agar terlihat "syariah" secara bentuk, padahal secara ekonomi substansinya tetap menyerupai produk konvensional?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM: 260503110025
Dalam fikih muamalah, hukum asal transaksi adalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil yang melarang. Analisislah kerangka teoretis larangan transaksi dalam ekonomi Islam, yaitu larangan yang bersumber dari faktor zat (haram li dzatihi), faktor akad (haram li ghairihi), dan faktor cara bertransaksi. Mengapa pembedaan ini penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusizin bertanya, jika seseorang meminjam uang karena kebutuhan mendesak, sementara satu-satunya pilihan yang tersedia adalah pinjaman berbunga, bagaimana Islam memandang kondisi tersebut? Apakah ada keringanan dalam keadaan darurat?”
"Bagaimana batasan antara transaksi spekulatif yang dilarang (maysir) dengan aktivitas manajemen risiko yang sah dalam pasar keuangan modern?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Bagaimana batasan yang jelas antara spekulasi yang sehat di pasar keuangan modern dengan transaksi maysir (judi) dan gharar yang dilarang dalam Islam?
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya.
BalasHapusTerkait pembahasan bentuk transaksi yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam (seperti gharar, maisir, dan riba), batasan larangan ini dirancang untuk menciptakan keadilan pasar. Namun, dalam inovasi instrumen keuangan modern yang semakin kompleks, di manakah garis batas tipis antara rekayasa finansial kreatif yang sah secara hukum positif dan praktik spekulatif terselubung yang diharamkan?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya pak, terkait materi Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam:
Dalam transaksi digital kontemporer seperti fitur PayLater di platform e-commerce, bagaimana fikih muamalah membedakan antara biaya administrasi (ijarah fee) yang diperbolehkan dengan denda keterlambatan/bunga yang tergolong Riba An-Nasi'ah, serta syarat apa yang wajib dipenuhi agar skema PayLater tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusDalam materi dijelaskan bahwa derivatif dapat digunakan untuk hedging atau lindung nilai, tetapi bisa mengandung maisir jika digunakan untuk spekulasi. Lalu, bagaimana cara menentukan bahwa suatu transaksi benar-benar bertujuan melindungi risiko dan bukan sekadar mencari keuntungan dari perubahan harga?
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusMohon izin bertanya Bapak, pada artikel bagian 2.5 dijelaskan bahwa tadlis atau penipuan merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam praktik jual beli online, terkadang penjual memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Jika pembeli baru mengetahui adanya penipuan setelah transaksi selesai, bagaimana Islam memandang hak pembeli untuk membatalkan transaksi atau meminta pengembalian uang, terutama jika penjual menolak bertanggung jawab?
Terima kasih Bapak.
Muhammad Syafiq Syauqi_250503110019
BalasHapusArtikel menempatkan riba, gharar, dan maisir sebagai tiga larangan utama, lalu memperluasnya ke tadlis, risywah, ikrah, dan objek haram. Menurutmu, apakah kerangka ini cukup untuk menilai produk keuangan modern, atau perlu kategori baru?
ZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Apa yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah jika tanpa sengaja menerima pendapatan dari aktivitas yang bersentuhan dengan objek haram?
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Bagaimana cara membedakan secara objektif antara lindung nilai yang sah dengan spekulasi dalam instrumen derivatif, mengingat keduanya menggunakan mekanisme dan produk yang serupa?
BalasHapusBagaimana batasan kontemporer untuk membedakan antara spekulasi yang sehat (analisis pasar) dengan judi (maisir) dan ketidakpastian ekstrem (gharar) dalam instrumen keuangan modern? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapusSallyka Zahra_250503110066
BalasHapusIzin bertanya Bapak, Mengapa suatu transaksi yang terlihat menguntungkan dan disepakati oleh kedua belah pihak tetap dapat dilarang dalam ekonomi Islam?
Arin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya Bapak. Pada bagian 2.7 dijelaskan bahwa bay’ al-ma’dum, yaitu menjual barang yang belum dimiliki, dilarang dalam syariah. Namun dalam praktik e-commerce, dropship dan pre-order sangat umum, di mana penjual menawarkan barang yang belum ada di tangannya. Sementara itu, akad salam dan istishna’ justru diperbolehkan meskipun barangnya belum ada saat akad. Menurut Bapak, apa yang membedakan dropship dan pre-order di e-commerce dari bay’ al-ma’dum yang dilarang? Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar keduanya sah secara syariah? Terima kasih, Bapak.
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Materi menyebut e-commerce atau paylater dapat mengandung unsur maisir dan gharar jika akadnya tidak jelas, serta berpotensi memuat denda berbasis bunga yang menimbulkan riba. Bagaimana skema paylater bisa dirancang agar akadnya jelas dan bebas dari unsur riba, dan apakah konsumen sudah cukup memahami risiko dari produk tersebut?
BalasHapusNaila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Dalam praktik e-commerce, penjual sering menggunakan strategi seperti menaikkan harga terlebih dahulu sebelum memberikan label diskon besar atau menawarkan promosi dengan syarat tertentu yang kurang terlihat oleh konsumen. Menurut perspektif ekonomi Islam, kapan strategi pemasaran seperti ini dapat dikategorikan sebagai tadlis atau penipuan, dan bagaimana batasannya dengan promosi yang masih diperbolehkan dalam perdagangan?
BalasHapus“Bagaimana prinsip larangan objek haram, ikrah, tadlis, dan risywah dapat diterapkan dalam transaksi keuangan digital modern untuk menjamin keabsahan akad, melindungi konsumen, dan menjaga keadilan tanpa menghambat inovasi teknologi keuangan syariah?”
BalasHapusSITI KHUAMEROH -250503110063
Apa perbedaan riba, gharar, maysir, dan tadlis, serta contoh masing-masing yang masih sering terjadi di masyarakat? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusAlifia yusnita salsabilah_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Dalam kasus kelangkaan barang pokok akibat rantai pasok global, apa parameter fiqih yang tegas untuk membedakan antara tindakan penimbunan haram (ikhtikar) dengan strategi manajemen inventori bisnis yang legal (penyimpanan stok logistik)?
Arya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana cara membedakan transaksi yang sekadar berisiko tinggi dengan transaksi yang benar-benar mengandung gharar, maysir, atau riba sehingga harus dilarang dalam ekonomi Islam?
BalasHapusJazilatur Rohmah_250503110022Bagaimana cara membedakan transaksi yang diperbolehkan dengan transaksi yang mengandung riba, gharar, atau maysir?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa saja bentuk transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam (riba, gharar, maisir, dan lainnya), dan apa dalil pelarangannya?
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak Apa perbedaan antara riba, gharar, dan maysir, dan bagaimana contoh ketiganya dalam transaksi keuangan modern seperti asuransi konvensional, trading spekulatif, atau judi online? Mengapa Islam melarang transaksi tersebut dari sisi dampak ekonomi dan sosial?
BalasHapus250503110041_Nuzul Fitriana
BalasHapusIzin bertanya Pak, artikel menyebut derivatif boleh dipakai kalau tujuannya hedging, tapi tidak boleh kalau untuk spekulasi. Dalam praktiknya, bagaimana cara membedakan keduanya, apakah dari tujuan pelakunya atau dari jenis transaksinya?
250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa transaksi derivatif dapat digunakan untuk lindung nilai (hedging), tetapi juga berisiko mengandung unsur gharar dan maisir jika digunakan untuk spekulasi. Bagaimana cara membedakan transaksi derivatif yang benar-benar bertujuan melindungi risiko dengan transaksi yang hanya bertujuan mencari keuntungan dari spekulasi, terutama jika keduanya sama-sama dilakukan untuk memperoleh keuntungan?
250503110034_afifah nukmah
BalasHapus“Di era digital saat ini, layanan PayLater semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Bagaimana cara membedakan PayLater yang sesuai dengan prinsip syariah dan PayLater yang mengandung unsur riba, gharar, atau maisir?”
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam diskursus fikih muamalah klasik, bentuk-bentuk transaksi yang dilarang—seperti gharar (ketidakpastian ekstrem), maysir (spekulasi/perjudian), dan riba—didefinisikan secara ketat untuk melindungi keadilan dan transparansi pasar. Namun, dalam industri keuangan modern, batasan ini sering kali diaburkan oleh rekayasa finansial (financial engineering) melalui instrumen derivatif canggih, sekuritisasi aset, atau kontrak bersyarat yang dilegalkan oleh fatwa kontemporer demi mengejar daya saing dengan pasar finansial global. Sejauh mana pelonggaran dan legalisasi instrumen modern ini benar-benar mematuhi substansi larangan syariat, alih-alih menjadi bentuk "halalisasi" transaksi spekulatif yang secara sosiologis dan ekonomis berdampak sama merusaknya dengan transaksi terlarang konvensional?
Ahmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusBagaimana cara membedakan biaya administrasi yang diperbolehkan dengan biaya tambahan yang mengandung riba dalam layanan Shopee PayLater?”
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak.Apakah penggunaan teknologi digital dapat menghilangkan unsur gharar dalam transaksi, atau justru dapat menimbulkan risiko baru?
BalasHapusAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana membedakan riba, gharar, maysir, dan tadlis pada praktik keuangan modern seperti aset kripto, pinjaman daring, atau trading berjangka?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Bagaimana cara menilai kehalalan transaksi digital seperti paylater dan investasi kripto jika nama akadnya sesuai syariah, tetapi praktiknya berpotensi mengandung riba atau gharar?( Khulafatul Anshor_250503110021)
BalasHapusBagaimana cara membedakan gharar, maysir, dan riba pada transaksi modern seperti trading online dan asuransi?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Assalamu'alaikum wr. wb. Saya Adelia Putri Salsabila dengan nim 250503110047 izin bertanya bagian 1 disebutkan bahwa setiap klaim didasarkan pada isi referensi, tetapi beberapa rujukan tampak tidak sesuai topiknya. Misalnya, klaim tentang derivatif, hedging, dan blockchain disandarkan pada Fitri (2023) yang membahas smart contract syariah, dan klaim tentang riba serta bagi hasil disandarkan pada Hakim (2011) yang membahas asuransi takaful. Selain itu, bagian 2.3 menyebut "short selling" dan "insider trading" sebagai praktik spekulasi, sedangkan bagian 2.7 mengelompokkan short selling sebagai bay' al-ma'dum. Padahal keduanya berbeda alasan larangannya, yaitu menjual barang yang belum dimiliki versus penyalahgunaan informasi (tadlis/zulm). Apakah pengelompokan itu disengaja? Dan apakah klaim bahwa forward, swap, dan option otomatis dilarang karena gharar sudah cukup kuat jika tidak disandarkan pada fatwa DSN-MUI yang sebenarnya? Terima kasih.
BalasHapusLintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya, dalam artikel dijelaskan bahwa transaksi dalam ekonomi Islam dilarang apabila mengandung unsur riba, gharar, maisir, objek haram, serta tadlis, risywah, dan ikrah, yang kini banyak ditemui dalam bentuk kontemporer seperti PayLater, short selling, maupun transaksi derivatif. Pertanyaan saya, bagaimana cara lembaga pengawas syariah dan masyarakat secara kritis menilai apakah suatu inovasi produk keuangan digital benar-benar murni terhindar dari unsur-unsur tersebut, ataukah akadnya hanya sekadar "rekayasa bahasa" (hila) agar tampak sesuai syariah secara bentuk, padahal substansi dan risikonya tetap menyerupai transaksi konvensional? Terima kasih.
BalasHapusApa saja unsur-unsur dasar (seperti maysir, gharar, riba) yang menyebabkan suatu bentuk transaksi dilarang dalam sistem ekonomi Islam? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusTisyah Novea Awaliyah 098
BalasHapusJelaskan larangan maysir, gharar, riba, dan tadlis beserta contohnya.
Bagaimana membedakan gharar yang dimaafkan dari gharar yang membatalkan akad?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana kriteria fikih muamalah dalam membedakan secara objektif antara biaya layanan teknologi (service fee/ujrah) pada instrumen pembayaran digital seperti paylater dengan praktik riba fadhl, agar penetapan denda atau biaya tambahan tidak melanggar prinsip syariah?
250503110073_Shabrina Aulia Aufa Bagaimana cara membedakan transaksi yang mengandung gharar dengan transaksi yang memang memiliki risiko bisnis secara wajar?
BalasHapusNahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Bagaimana perbankan syariah memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada perusahaan benar-benar tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang mengandung unsur haram?
Nafisah munawwaroh_093
BalasHapusDalam praktik ekonomi digital saat ini, bagaimana cara membedakan transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir dengan transaksi yang memang memiliki risiko bisnis secara wajar?
Najwa Afifah Mahmuzah_260503110150
BalasHapusSebagian ulama membolehkan rekayasa instrumen modern lewat akad gabungan agar sesuai syariah, sebagian lain menolaknya sebagai hilah. Di titik mana inovasi berubah menjadi akal-akalan? Tentukan kriteria Anda.
Afifah Bunga Arya_250503110057
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, Bagaimana masyarakat dapat membedakan transaksi yang benar-benar mengandung riba, gharar, atau maysir dengan transaksi modern yang memiliki mekanisme lebih kompleks?
Bayu Prasetyo_260503110106
BalasHapusBagaimana cara membedakan biaya administrasi yang diperbolehkan dengan biaya tambahan yang mengandung riba dalam layanan Shopee PayLater?”
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Larangan transaksi dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada riba, gharar, dan maisir. Ia meluas ke objek haram, ikrah, tadlis, dan risywah, dan kini diuji oleh produk modern seperti PayLater, transaksi valas (al-Sharf), derivatif, dan aset kripto. Para ulama sepakat soal prinsip dasarnya, tetapi berbeda pendapat dalam menerapkannya pada instrumen baru, misalnya derivatif yang boleh untuk hedging namun terlarang jika spekulatif.
Pertanyaan: Jika batas antara hedging yang sah dan spekulasi (maisir) pada derivatif, atau antara biaya layanan dan riba pada PayLater, ternyata sangat tipis dan bergantung pada niat serta praktik di lapangan, maka apakah fatwa DSN-MUI yang bersifat normatif sudah cukup untuk mencegah produk keuangan modern berlabel syariah yang substansinya tetap mengandung riba, gharar, atau maisir? Mekanisme pengawasan dan kriteria operasional apa yang perlu diterapkan agar kepatuhan syariah tidak berhenti pada kesesuaian akad di atas kertas, tetapi benar-benar menjamin keadilan bagi pihak yang lemah seperti konsumen?
Jika kita mencermati catatan metodologis di bab 1 dan daftar pustaka artikel ini, terdapat beberapa tumpangan klaim yang terlihat kurang sinkron. Sebagai contoh, analisis mengenai efisiensi operasional blockchain dan hedging disandarkan pada literatur yang fokus membahas smart contract (Fitri, 2023), serta klaim bagi hasil komersial disandarkan pada literatur jaminan sosial asuransi takaful (Hakim, 2011). Apakah pencampuran basis rujukan lintas sektor ini tidak berisiko mengaburkan orisinalitas parameter transaksi terlarang yang spesifik pada masing-masing produk keuangan modern tersebut?
BalasHapusFebby Indah Rahmawati (250503110027)
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya Dalam materi dijelaskan bahwa transaksi derivatif dapat diperbolehkan apabila digunakan untuk tujuan lindung nilai (hedging), tetapi dilarang jika digunakan untuk spekulasi karena dapat mengandung unsur maisir dan gharar. Menurut penulis, bagaimana cara bank syariah membedakan transaksi derivatif yang benar-benar bertujuan untuk melindungi risiko dengan transaksi yang hanya bertujuan mencari keuntungan melalui spekulasi, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?
BalasHapusMalikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Jika suatu produk keuangan secara formal sudah menggunakan akad syariah, tetapi dalam praktiknya justru menyerupai transaksi konvensional yang mengandung bunga, apakah produk tersebut tetap dapat dikatakan sesuai syariah hanya karena menggunakan istilah dan akad Islam? Bagaimana cara memastikan bahwa penerapan akad syariah tidak hanya menjadi formalitas?
BalasHapusAshdaq Rijal Bahri (260503110119) Izin bertanya. Jika instrumen keuangan modern seperti paylater dan derivatif dapat direkayasa agar sesuai syariah melalui modifikasi akad, bagaimana memastikan bahwa penyesuaian tersebut benar-benar menghapus substansi spekulatif (maysir/gharar) dan bukan sekadar 'legalisasi bahasa' (hilah) agar tampak halal secara formal?
BalasHapusDini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusIzin bertanya, Dalam pasar modal syariah, DPS dan DSN-MUI memiliki peran dalam mengawasi kepatuhan syariah. Jika suatu perusahaan awalnya memenuhi kriteria syariah, tetapi kemudian menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam, bagaimana seharusnya pengawasan dan perlindungan terhadap investor dilakukan?
Saya lathifatuz zulfa an najiyah nim 260503110070 izon bertanya Adakah celah (hilah) yang dipakai lembaga keuangan syariah untuk menyiasati larangan, sehingga akadnya sah secara formal tetapi mirip praktik konvensional? Bagaimana membedakannya dari akad yang benar-benar sesuai syariah?
BalasHapusOlivia Dinie Carolina_360503110075, mohon izin untuk bertanya bapak, Artikel menyatakan derivatif boleh kalau untuk hedging, tidak boleh kalau untuk spekulasi tapi dalam praktiknya hedging dan spekulasi pakai kontrak yang sama persis, cuma beda niat pelakunya. Kalau bank syariah tidak bisa membedakan niat nasabah dan kontraknya identik, bukankah pembedaan "hedging halal, spekulasi haram" itu hanya label di atas kertas, sementara risikonya tetap sama?
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusIzin bertanya kepada penulis: Dalam artikel dijelaskan bahwa transaksi derivatif dapat diperbolehkan apabila digunakan untuk tujuan lindung nilai (hedging), tetapi dilarang apabila mengandung unsur spekulasi yang termasuk maisir. Namun, dalam praktiknya, batas antara hedging dan spekulasi terkadang sulit dibedakan karena keduanya sama-sama melibatkan risiko perubahan harga. Bagaimana penulis menentukan tolok ukur yang objektif untuk membedakan kedua aktivitas tersebut agar suatu transaksi tidak hanya mengatasnamakan hedging, padahal sebenarnya bertujuan memperoleh keuntungan dari spekulasi? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan bahwa praktik tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama: Suci Oktavia Al Irsyady
NIM: 250503110037
Rafika Ulfah_260503110136, izin bertanya pak mengenai perbedaan antara riba, gharar, dan maisir sebagai tiga larangan utama dalam transaksi ekonomi Islam, kemudian analisislah bagaimana ketiganya dapat muncul dalam praktik kontemporer, misalnya pada paylater di e-commerce dan transaksi derivatif. Mengapa derivatif dapat dibolehkan jika berfungsi sebagai lindung nilai (hedging), tetapi tidak jika bersifat spekulatif?
BalasHapusMuhammad Anggi Abdillah_260503110073
BalasHapusMengapa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan peneliti terkait rekayasa instrumen modern (seperti hedging atau akad gabungan), dan di mana titik temu atau konsensus di antara perbedaan tersebut?
Novia Indriani _260503110179.
BalasHapusSekarang lagi marak banget tren belanja online yang pakai sistem Flash Sale atau misteri box (mystery box), di mana kita membayar sejumlah uang yang murah demi mendapatkan barang acuan yang belum jelas isinya apa, bisa jadi dapat handphone mahal atau cuma dapat barang zonk yang gak berguna. Di sisi lain, ada juga sistem beli tiket konser yang harganya dinaikkan berkali-kali lipat oleh calo memanfaatkan kepanikan pembeli (ikhtikar). Melihat fenomena belanja modern yang sudah jadi kebiasaan harian ini, bagaimana hukum Islam mengidentifikasi transaksi-transaksi tersebut? Mana yang masuk kategori gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), atau tadlis (penipuan), dan bagaimana cara kita sebagai konsumen muslim menghindarinya?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusApakah penerapan konsep tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan bagi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah? Bagaimana Islam memandang hal tersebut?
Shila Azra Abdillah_260503110059
BalasHapusBagaimana akad yang jelas dan bebas riba dapat mencegah munculnya gharar dan maisir pada layanan paylater?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123, izin bertanya pak🙏
BalasHapusApakah asuransi konvensional, derivatif, dan perdagangan berjangka dapat dikategorikan gharar atau maisir? Dengan kriteria apa batas gharar yang ditoleransi (yasir) ditarik?
FASHA SHANDA 260503110162
BalasHapusPraktik transaksi apa saja yang masih banyak terjadi di masyarakat tapi sebenarnya dilarang dalam sistem ekonomi Islam?
Iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 bahwa derivatif boleh dipakai bila tujuannya hedging dan terlarang bila dipakai untuk spekulasi, sementara forward, swap, dan option di valas dinyatakan terlarang karena mengandung gharar dan maisir. Teks juga menyebut bahwa instrumen modern bisa “direkayasa” agar sesuai syariah lewat hedging, tabarru’, atau akad gabungan. Padahal instrumen yang sama, dengan struktur kontrak yang sama, bisa dipakai untuk lindung nilai oleh satu pihak dan untuk spekulasi oleh pihak lain. Jika status halal atau haramnya bergantung pada niat penggunanya, sementara bank tidak bisa memverifikasi niat itu, apakah larangan maisir dan gharar masih bisa ditegakkan secara objektif, dan apakah rekayasa akad gabungan benar-benar menghilangkan unsur terlarang atau hanya mengubah bentuk hukumnya?
BalasHapusBernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusDalam aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab, harga sering naik otomatis saat hujan, jam sibuk, atau saat permintaan tinggi (surge pricing). Jika algoritma menaikkan harga justru ketika penumpang berada dalam kondisi terdesak misalnya harus segera ke rumah sakit atau terjebak hujan apakah praktik tersebut masih dapat dipandang sebagai transaksi yang adil, atau sudah mengandung unsur ikrah (memanfaatkan kondisi tidak punya pilihan) dan tadlis (informasi harga yang tidak transparan)? Bagaimana seharusnya platform menyusun akad dan transparansi harga agar tetap sesuai prinsip ekonomi Islam?
Ihda Hana Qolbiyah_206503110151
BalasHapusPak, izin bertanya. Di materi disebutkan kalau tadlis dan ikrah bikin akad nggak sah, dan salah satu contohnya di e-commerce itu harga atau syarat yang nggak transparan. Nah, kalau di aplikasi seperti ojek online, harganya naik otomatis pas hujan atau jam sibuk, dan penumpang sebenarnya nggak punya banyak pilihan. Menurut Bapak, apakah penumpang yang tetap pesan itu bisa dianggap rela, atau malah sudah masuk ikrah karena kondisinya terpaksa? Terus kalau kenaikan harganya sudah tertulis di aplikasi, apakah tadlis-nya otomatis hilang, Pak? Terima kasih, Pak.
Haeva Lila Nurma Sada_260503110178
BalasHapusdalam materi disebutkan bahwa derivatif seperti forward, swap, dan option dianggap mengandung gharar dan maisir, tetapi tetap boleh jika tujuannya hedging, bukan spekulasi. Padahal secara teknis instrumennya sama, hanya niat penggunanya yang berbeda. Bagaimana hukum Islam atau regulator bisa membedakan hedging dari spekulasi dalam praktik? Dan untuk kasus paylater, di mana batas antara biaya layanan yang sah dan bunga terselubung (riba) ketika ada denda keterlambatan?
Moch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Bagaimana cara membedakan transaksi yang mengandung gharar dengan transaksi yang memiliki risiko bisnis yang masih diperbolehkan dalam Islam?
BalasHapusdesiputriauliarohmah-176 izin bertanya bapak, bahwa jurnal ini menyebut derivatif syariah boleh jika tujuannya hedging dan haram jika spekulatif, padahal secara akad bentuknya sama. Bagaimana kita membedakan niat hedging dari spekulasi secara objektif, dan apakah PayLater yang hanya mengenakan ‘biaya layanan’ tanpa bunga sudah pasti bebas dari riba?
BalasHapusNajwa Safira_260503110083
BalasHapusApa saja bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, dan bagaimana membedakan riba, gharar, dan maysir?
Melinda putri dwi ulyani_260503110094
BalasHapusBedakan gharar yang diperbolehkan dan gharar yang dilarang dengan contoh.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bagaimana konsep dan karakteristik bentuk transaksi yang dilarang dalam sistem ekonomi islam, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kelebihan, kelemahan, dan penerapannya?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Apa yang dimaksud dengan riba, dan bagaimana kedudukannya dalam prinsip syariah dan perbankan syariah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusElsa Lathifatul Husna_260503110185
BalasHapusArtikel menyebut kontrak batal jika ada paksaan (ikrah) atau penyalahgunaan keadaan. Tetapi banyak orang yang terdesak butuh uang mengambil pinjaman online atau paylater dengan syarat yang berat. Mereka mengisi “setuju” dengan sadar, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Apakah persetujuan seperti itu masih bisa disebut rela (ridha), atau sudah termasuk penyalahgunaan keadaan?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah mengidentifikasi dan memitigasi unsur Gharar serta Riba yang terselubung dalam produk keuangan turunan (derivatives) modern?
Suci Ramadhani_260503110072
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya,
Di era digital, banyak transaksi menggunakan layanan PayLater yang menawarkan kemudahan pembayaran. Namun, beberapa layanan tersebut berpotensi mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Jika suatu layanan PayLater sudah menggunakan akad syariah, tetapi dalam praktiknya masih terdapat biaya atau ketentuan yang merugikan konsumen, apakah layanan tersebut tetap dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah? Bagaimana cara memastikan bahwa penerapan akad syariah tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktiknya?
Terima kasih, Bapak.
nayla ijabah_260503110028
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Menurut Anda, apakah akad gabungan atau hedging syariah benar-benar menghilangkan unsur gharar dan maisir, atau hanya mengubah bentuknya?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Dalam sistem ekonomi Islam terdapat beberapa bentuk transaksi yang dilarang karena mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti riba, gharar, dan maysir. Bagaimana cara membedakan ketiga bentuk transaksi tersebut dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, terutama pada transaksi jual beli online yang saat ini semakin berkembang? Apakah transaksi yang terlihat menguntungkan kedua belah pihak tetap dapat dianggap tidak sah apabila di dalamnya terdapat unsur yang dilarang oleh syariat Islam?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007Mengapa praktik spekulasi murni (gharar berlebihan dan maysir) dilarang keras dalam sistem transaksi keuangan Islam?
BalasHapusKanaya Aulia Faizura_260503110134, izin bertanya 🙏🏻, Jika sebuah transaksi e-commerce
BalasHapusmengandung denda bunga + deskripsi produk tidak jelas + sistem lelang
spekulatif, larangan syariah mana saja yang dilanggar sekaligus? Urutkan dari yang paling fatal menurut hierarki teks!
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)
BalasHapusBagaimana cara membedakan transaksi yang mengandung gharar, maysir, dan riba dalam praktik ekonomi digital saat ini?
Zahra Revalina Labibah_260503110149
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, terima kasih atas artikelnya. Izin bertanya, apa saja transaksi yang dilarang dalam Islam? Terima kasih, Bapak.
Yulicha putri_260503110124_
BalasHapusBapak izin bertanya,Bagaimana hukum lotere, taruhan, dan spekulasi dalam pasar modal serta valas?
Amelia Fauziah Anwar_260503110055
BalasHapusAssalamu’alaikum Pak, izin bertanya. Artikel membahas aset kripto yang statusnya masih diperdebatkan di kalangan ulama. Apa yang membuat kripto dianggap bermasalah menurut syariah, dan apa syarat agar bisa diperdagangkan sebagai komoditas? Terima kasih, Pak.
Nadiyah Zulfa - 260503110014
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Mengingat Fatwa DSN-MUI secara ketat melarang unsur maisir dan gharar dalam transaksi derivatif modern, bagaimana model mitigasi risiko yang paling efektif bagi bank sentral dalam menerapkan instrumen lindung nilai (hedging) syariah agar tidak tergelincir ke dalam praktik spekulasi?
ziyana walida_260503110023
BalasHapusizin bertanya bapak, apa saja contoh transaksi yang mengandung riba, gharar, dan masyir dalam praktik modern?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusDalam perkembangan ekonomi digital, banyak transaksi modern seperti PayLater, cryptocurrency, dan derivatif keuangan yang tidak secara langsung terlihat mengandung riba, gharar, atau maisir, tetapi memiliki unsur ketidakpastian, spekulasi, dan potensi ketidakadilan di dalam mekanismenya. Menurut Anda, bagaimana cara menentukan batas antara inovasi keuangan modern yang masih dapat diterima dalam ekonomi Islam dengan transaksi yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip syariah? Apakah cukup hanya dengan memastikan akadnya sesuai fatwa DSN-MUI, atau harus juga menilai dampak nyata transaksi tersebut terhadap keadilan dan kemaslahatan masyarakat?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Dari berbagai transaksi terlarang (riba, gharar, maysir), mana yang paling sering terjadi di
masyarakat saat ini?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusBentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam: Mengapa transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir dilarang dalam ekonomi Islam?
Ilyas Nawwar Zahir_260503110135
BalasHapusIzin bertanya pak, Mengapa gharar, maisir, dan riba dilarang, dan apa contoh sehari-hari yang sering tidak disadari?
Syifaul Muayanah_260503110045
BalasHapusBagaimana hukum aset kripto / cryptocurrency dalam transaksi syariah, apakah termasuk objek haram?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusLauna Zahrotur Rumman_260503110130
Hapusassalamualaikum bapak izin bertanya,
Mengapa transaksi forward, swap, dan option pada valuta asing (al-Sharf) dianggap mengandung gharar, sedangkan transaksi spot dibolehkan?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusManakah di antara pilihan berikut yang secara tegas dikategorikan sebagai bentuk transaksi yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam?
Dalam transaksi e-commerce, konsumen terkadang hanya melihat gambar dan deskripsi produk tanpa mengetahui kondisi barang sebenarnya. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan?
BalasHapusAssalamualaikum pak, perkenalkan nama saya Bayu Prasetyo_260503110106, izin bertanya mengenai topik Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam: bagaimana cara membedakan unsur gharar yang membatalkan akad dengan ketidakpastian bisnis yang wajar dalam transaksi keuangan modern?
BalasHapusMedina Zahra Neysa Edfaza_260503110056
BalasHapusLarangan riba, gharar, dan maysir sering dipahami secara berbeda antarmazhab dan antarlembaga fatwa. Gunakan contoh produk keuangan modern, seperti derivatif atau asuransi, untuk menganalisis di mana batas antara gharar yang dimaafkan dan yang dilarang.
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusSebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam !
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusSebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam.
Bisakah bank sentral menjalankan kebijakan moneter tanpa instrumen bunga? Bagaimana instrumen syariah mengendalikan inflasi dan likuiditas?
BalasHapusMaura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusJelaskan konsep riba, gharar, maysir, tadlis, dan ikhtikar beserta contohnya dalam transaksi keuangan, serta bagaimana perbankan syariah memastikan produknya terbebas dari transaksi tersebut.
jihan rihadatulaisy_260503110035
BalasHapusBagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap fenomena paylater, trading saham, cryptocurrency, dan pinjaman online? Apakah semuanya termasuk transaksi yang dilarang?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
19. [Kode: 00811] Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk transaksi yang dilarang (seperti maysir, gharar, dan riba) dalam sistem ekonomi Islam!
Muhammad Syauqi Mubarrok (079) PBS C
BalasHapusApa pengertian gharar, dan apa perbedaan gharar berat (katsir) dengan gharar ringan (yasir) yang ditoleransi?
Nabiilah Arum Nur Shobrina_260503110063
BalasHapusBagaimana rasio atau indikator Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam sebaiknya dibaca bersama indikator keuangan lainnya agar penilaian terhadap kondisi bank syariah tidak keliru? Apa keterbatasan indikator tersebut jika digunakan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan?
FAULAHTUL FAJRI 260503110065
BalasHapusBagaimana implikasi yuridis dan ekonomi dari pelarangan transaksi yang mengandung unsur gharar, maysir, dan ihtikar terhadap inovasi instrumen keuangan modern, khususnya di pasar modal syariah dan sektor fintech?
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140. Izin bertanya, Pak. Pada bagian 2.3 disebutkan margin trading ditolak di pasar modal syariah. Apa yang membedakan margin trading yang dilarang dari pembiayaan pembelian saham yang tetap sah secara syariah, misalnya dengan akad murabahah atau musyarakah?
BalasHapusandini solehatus sa'ida_260503110092
BalasHapusizin bertanya bapak,,Bagaimana batasan hukum syariah dalam membedakan antara aktivitas perdagangan berjangka (futures trading) yang sah dengan praktik maysir (perjudian) atau gharar (ketidakpastian berlebihan)?
Muhammad Zuhril Ulum_260503110041
BalasHapusDi tengah perkembangan transaksi digital, investasi online, dan perdagangan elektronik, bagaimana masyarakat dapat membedakan transaksi yang benar-benar sesuai syariah dengan transaksi yang hanya menggunakan label syariah?
Ahmad Habil Marai_260503110104
BalasHapusApa saja bentuk transaksi terlarang (riba, gharar, maysir, dll.) dan contohnya dalam praktik modern?
Farid Fadlurahman_260503110062
BalasHapusBagaimana cara memastikan bahwa inovasi produk keuangan dan teknologi finansial di masa depan tetap sejalan dengan tujuan utama untuk menghindari riba, gharar, maisir, serta menjamin keadilan bagi semua pihak?
Nawal Citra Ardina_260503110067
BalasHapusPada ekosistem perdagangan digital ( e-commerce ), fitur seperti PayLater dan skema promosi berhadiah langsung (seperti Serbu Seru di marketplace ) sering kali dikritisi karena berpotensi mengandung unsur riba melalui denda keterlambatan berbasis bunga, gharar akibat klausul kontrak yang tidak transparan, serta maisir karena mekanisme undian atau kupon pembayaran. Bagaimana parameter rekayasa akad syariah (seperti qardh , wakalah bil ujrah , atau murabahah ) serta penerapan denda ta'zir yang disalurkan untuk dana sosial dapat diterapkan pada layanan PayLater digital agar tetap kompetitif secara komersial sekaligus menjaga prinsip kerelaan ( ridha ) dan terhindar dari skema keadaan ( ikrah / misbruik van omstandigheden )?
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusDalam transaksi valuta asing (al-Sharf) dan instrumen lindung nilai (hedging) syariah seperti al-Tahawwut al-Basith, bagaimana batasan hukum antara janji mengikat (muwa'adah) untuk pertukaran mata uang di masa depan dengan kontrak forward konvensional agar terhindar dari unsur gharar dan riba nasi'ah?
ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusMengapa transaksi najasy (penawaran palsu) dan ihtikar (penimbunan) dilarang, dan apa dampaknya bagi pasar?
nama : zahrotulmahya
BalasHapusNim : 260503110060
Jelaskan perbedaan antara haram li zatihi dan haram ghairihi. Mengapa keduanya sama-sama membuat transaksi menjadi tidak sah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapustsania fitri anwar h 260503110048 Islam melarang transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Dalam perkembangan ekonomi digital, banyak transaksi yang menggunakan sistem algoritma, aset digital, dan mekanisme spekulasi. Bagaimana menentukan batas antara inovasi transaksi yang diperbolehkan dengan transaksi yang secara substansi mengandung unsur terlarang?
BalasHapusNAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
BalasHapusSaat ini banyak layanan paylater menawarkan kemudahan berbelanja dengan pembayaran belakangan. Jika terdapat biaya tambahan akibat keterlambatan pembayaran, bagaimana cara membedakan biaya administrasi yang diperbolehkan dengan tambahan yang termasuk riba?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
Riba, gharar, maysir, tadlis, dan ikhtikar sering disebut sebagai transaksi terlarang. Bagaimana menerapkan larangan gharar pada produk modern seperti asuransi, derivatif, dan transaksi digital yang unsur ketidakpastiannya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya? Di mana batas antara gharar yang ditoleransi (yasir) dan gharar yang membatalkan akad, serta siapa yang berwenang menentukan batas tersebut?
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusApa tolok ukur syariah untuk memastikan 'biaya administrasi' atau denda pada layanan PayLater tidak termasuk praktik riba terselubung?
ADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusApakah larangan riba, gharar, dan maysir cukup menjadi pagar bagi inovasi keuangan modern seperti derivatif dan kripto, atau sifatnya hanya reaktif?
Mahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusBagian 1 menyatakan bahwa klaim yang tidak didukung referensi tidak disertai sitasi. Namun beberapa klaim bersitasi tampak lebih umum daripada yang dapat dibuktikan satu referensi, misalnya “Fatwa-fatwa DSN-MUI memaknai riba sebagai hal yang haram dalam semua bentuk.” Bagaimana pembaca dapat memastikan bahwa setiap sitasi benar-benar mendukung klaimnya?
Muhammad Farkhan Danil Ramadhan_260503110034
BalasHapusSiapa yang bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian akibat ketidakjelasan informasi atau ketentuan dalam transaksi digital?
Nama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Apa perbedaan riba fadhl, riba nasi’ah, dan riba qardh?
MUTIARA LAILATUL PUTRI 260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Apakah praktik keuangan modern, seperti fintech dan kripto, berpotensi mengandung riba, gharar, dan maysir?
Annisa Humairo_260503110044
BalasHapusIzin bertanya pak,
Jika suatu transaksi secara formal sudah memenuhi rukun dan syarat akad syariah, tetapi dalam praktiknya justru merugikan salah satu pihak, apakah transaksi tersebut tetap dapat dianggap halal?
DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159. Dalam jurnal dijelaskan bahwa transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir dilarang dalam Islam karena bisa merugikan salah satu pihak. Tapi sekarang banyak orang menggunakan layanan paylater karena dianggap praktis, meskipun terkadang ada bunga, denda keterlambatan, atau biaya tambahan yang kurang dipahami pengguna. Kalau seseorang sudah menyetujui semua ketentuan tersebut, apakah transaksinya bisa dianggap adil hanya karena kedua pihak sama-sama setuju? Atau tetap tidak dibenarkan dalam Islam meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan?
BalasHapusNafila nasywa izzati (260503110099)
BalasHapusBagaimana kesadaran nilai-nilai Pancasila dapat membentengi masyarakat dari maraknya praktik investasi ilegal, judi online, dan pinjaman online berkedok riba yang marak terjadi saat ini?
dika novazun saputra
BalasHapusNim 260503110086
Jelaskan bagaimana riba menjadi titik tolak desain kontrak pembiayaan syariah, dan mengapa mudharabah serta musyarakah menekankan bagi hasil (bagi risiko) dan bukan bunga.
Nama: M. Kaysma Alhafish
BalasHapusNim: 260503110027
izin bertanya bapak, Di mana batas gharar yang ditoleransi, jika hampir semua transaksi modern mengandung ketidakpastian?
terimakasih🙏🏻🙏🏻
Muhammad Cinta Fauzan akbar_260503110148
BalasHapusBagaimana cara mengidentifikasi unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi ekonomi modern yang semakin kompleks?
Zaidatun Ni'mah (260503110081)
BalasHapuspertanyaan: Pada bagian 2.1 artikel menyebut PayLater berpotensi mengandung riba jika dikenai biaya bunga atau penalti yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Namun, fatwa DSN-MUI membolehkan denda keterlambatan (ta'zir) selama dananya disalurkan untuk dana sosial dan bukan menjadi pendapatan lembaga. Menurut Bapak, apa yang membedakan denda keterlambatan yang sah dengan denda yang tergolong riba? Bagaimana lembaga keuangan memastikan denda itu tidak menjadi bunga terselubung?
ahmad nur alfi zuhri 260503110180
BalasHapus“Bagaimana cara membedakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, dengan transaksi jual beli yang diperbolehkan tetapi memiliki risiko kerugian?”
Sasvia Aurentina W.R (260503110087)
BalasHapus[00811] Apa saja bentuk transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam (seperti riba, gharar, maysir), dan apa alasan pelarangannya?
salsyah sandella (260503110010)
BalasHapusMengapa sistem ekonomi Islam mewajibkan adanya keadilan ('adalah), transparansi ('an taradhin / suka sama suka), dan kesesuaian dengan sektor riil dalam setiap akad muamalah?
terimakasih bapak
Izin bertanya bapak,
BalasHapusApa perbedaan transaksi yang mengandung maysir, gharar, dan riba, dan bagaimana contoh ketiganya dalam kehidupan sehari-hari?
Kamilatul Badriyah_260503110036
M. Wafiyul Himam (250503110049)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak, dalam perkembangan transaksi digital saat ini, bagaimana cara mengidentifikasi praktik gharar, maysir, dan riba yang terkadang tidak terlihat secara langsung oleh pengguna? Terima kasih.
Izin bertanya bapak,
BalasHapusApa perbedaan transaksi yang mengandung maysir, gharar, dan riba, dan bagaimana contoh ketiganya dalam kehidupan sehari-hari?
Kamilatul Badriyah_260503110036
Ahmad Habil Marai_260503110104
BalasHapusApa saja bentuk transaksi terlarang (riba, gharar, maysir, dll.) dan contohnya dalam praktik modern?
Elfanda Hafidza Azzahra Hasan (260503110186)
BalasHapusDalam praktiknya, terkadang terdapat produk keuangan yang secara formal menggunakan prinsip syariah, tetapi mekanisme keuntungannya terlihat hampir sama dengan produk konvensional. Bagaimana cara membedakan inovasi keuangan syariah yang benar-benar sesuai prinsip Islam dengan produk konvensional yang hanya berganti nama akad?
Zaskia Khoirun Nisa'_260503110033
BalasHapusKapan derivatif sah sebagai hedging dan kapan menjadi maisir? Bagaimana membedakannya jika instrumennya sama?
Kismi Marsya azzahro_260503110040
BalasHapusApa resiko yang akan di tangung di saat melakukan screening syariah terhadap perusahaan
Abdullah Yazid Al Hakiki_166
BalasHapusBagaimana cara menentukan batas antara transaksi keuangan modern yang masih diperbolehkan dalam Islam, seperti PayLater, valuta asing, dan derivatif untuk tujuan hedging, dengan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir, terutama ketika suatu produk memiliki manfaat ekonomi tetapi juga berpotensi merugikan salah satu pihak?
Muhamad Khoirul Izam (260503110054)
BalasHapusizin bertanya bapak : Riba, gharar, maisir, dan najasy sering dibahas terpisah. Bagaimana menilai transaksi modern yang tampak mengandung unsur-unsur tersebut sekaligus, seperti derivatif, asuransi, atau kripto? Apa kriteria untuk menentukan kapan gharar dapat ditoleransi (gharar yasir)?
Mohammad Syamsuddin_260503110046
BalasHapusMengapa batasan larangan dalam ekonomi Islam disebut tidak berhenti pada tiga kategori primer?