00792 - Zakat Surat Berharga: Kajian Komprehensif dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Indonesia

Abstract

This article comprehensively examines the issue of zakat on securities (surat berharga) from multiple dimensions: definition and types of securities, the Islamic legal foundation of zakat on wealth, scholarly opinions on zakat for securities, calculation mechanisms, and applicable regulations in Indonesia. Securities—including stocks, bonds, sukuk, and sharia mutual funds—are objects of zakat that must be paid when they meet the conditions of zakat (nisab, haul, complete ownership, and halal status). This has been affirmed in Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, which explicitly mentions "money and other securities" as objects of mal zakat. There are differences of opinion among scholars regarding zakat on conventional bonds, while scholars unanimously agree that zakat is obligatory on sharia bonds (sukuk). The nisab for securities zakat is equivalent to 85 grams of gold or 600 grams of silver, with a zakat rate of 2.5% and a one-year haul. Regulations on securities zakat in Indonesia still need to be refined, particularly regarding uniform calculation standards, integration with the taxation system, and regulation of new financial instruments such as digital assets. The prospects for securities zakat in Indonesia are very promising in line with the rapid development of the Islamic capital market.

Keywords: zakat, securities, stocks, sukuk, Islamic law, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif persoalan zakat surat berharga dari berbagai dimensi: definisi dan jenis surat berharga, landasan hukum Islam tentang zakat harta, pandangan ulama tentang zakat surat berharga, mekanisme perhitungan zakat, serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Surat berharga—mencakup saham, obligasi, sukuk, dan reksa dana syariah—merupakan objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat zakat (nisab, haul, kepemilikan sempurna, dan halal). Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara eksplisit menyebutkan "uang dan surat berharga lainnya" sebagai objek zakat mal. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat obligasi konvensional, sementara para ulama sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan atas obligasi syariah (sukuk). Nisab zakat surat berharga setara dengan 85 gram emas atau 600 gram perak, dengan tarif zakat 2,5% dan haul satu tahun. Regulasi zakat surat berharga di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama dalam hal standar perhitungan yang seragam, integrasi dengan sistem perpajakan, dan pengaturan instrumen keuangan baru seperti aset digital. Prospek zakat surat berharga di Indonesia sangat menjanjikan seiring perkembangan pasar modal syariah yang pesat.

Kata kunci: zakat, surat berharga, saham, sukuk, hukum Islam, Indonesia

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi modern telah melahirkan berbagai instrumen keuangan baru yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah surat berharga (securities). Surat berharga mencakup berbagai instrumen finansial seperti saham, obligasi, sukuk, reksa dana, dan berbagai efek lainnya yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang (Utsmani, 2017). Dalam konteks hukum Islam, kemunculan instrumen-instrumen ini menuntut adanya ijtihad kontemporer untuk menetapkan status hukumnya, termasuk kewajiban zakat yang melekat padanya.

Investasi pada financial asset yang dilakukan di pasar uang maupun pasar modal—misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), saham, obligasi, dan lainnya—merupakan fenomena yang sangat marak dalam kehidupan ekonomi modern (Utsmani, 2017). Sebagai umat Islam, keikutsertaan dalam aktivitas investasi ini tidak dapat dilepaskan dari kewajiban syariat, termasuk kewajiban mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi telah melakukan ijtihad terkait pengembangan hukum Islam berkenaan dengan macam-macam harta dan aset yang wajib dizakati, termasuk saham dan obligasi (Mustofa, 2014).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif persoalan zakat surat berharga dari berbagai dimensi: definisi dan jenis surat berharga, landasan hukum Islam tentang zakat harta, pandangan ulama tentang zakat surat berharga, mekanisme perhitungan zakat, serta regulasi yang berlaku di Indonesia.

2. Pengertian dan Jenis Surat Berharga

2.1 Definisi Surat Berharga

Surat berharga (securities) adalah instrumen keuangan yang merepresentasikan klaim atas sejumlah aset pihak penerbitnya (Furohman et al., 2023). Bentuknya bisa berupa surat penyertaan kepemilikan perusahaan atau surat utang (Furohman et al., 2023). Dalam terminologi pasar modal Indonesia, efek atau surat berharga didefinisikan sebagai surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (Berutu, 2022).

Dalam literatur Islam, istilah sakk (jamak: sukuk) dikenal sebagai surat berharga. Dalam Kitab Mu'jam Al-Mustholahaat Al-Iqtishodiyah Wal-Islamiyah, sakk diartikan sebagai surat berharga (title deed) (Fasa, 2016). Sementara itu, dalam konteks wakaf uang, para ulama juga menegaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Labetubun & Angga, 2022; Lubis et al., 2022; Syarjaya, 2020).

2.2 Jenis-Jenis Surat Berharga

Secara umum, surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia meliputi berikut ini.

a. Saham (Stocks)

Saham adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut (Raharjo & Mugiyati, 2022). Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan di pasar modal yang paling populer (Nurhasanah et al., 2024). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi saham menggunakan akad Bai' Al-Musawamah dan mengacu pada musyarakah atau syirkah (Furohman et al., 2023).

b. Obligasi (Bonds)

Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada pemegang obligasi (bond holder) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya (Djafri et al., 2023). Obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal (Djafri et al., 2023). Dalam Islam, dikenal dua macam obligasi: obligasi konvensional dan obligasi syariah (Djafri et al., 2023).

c. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk secara terminologi merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo (Fasa, 2016). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Fasa, 2016; Misissaifi & Erlindawati, 2019).

d. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi (Hanim & Dewi, 2020). Reksa dana syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah (Hanim & Dewi, 2020).

e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Isti'anah & Dofiri, 2021). Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Isti'anah & Dofiri, 2021; Misissaifi & Erlindawati, 2019).

3. Landasan Hukum Zakat dalam Islam

3.1 Dasar Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi (Songgirin & Pradana, 2020). Zakat secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menyucikan hartanya (Ridwan et al., 2023). Dalam terminologi fikih, zakat adalah pengambilan harta tertentu dari harta tertentu, dengan sifat tertentu, untuk diberikan kepada kelompok tertentu (CKhasanah & Putri, 2022). Kewajiban zakat didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat qath'i (pasti), baik dari Al-Qur'an maupun hadis (Ag, 2017).

Zakat mal secara garis besar mencakup berbagai jenis harta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (2), menyebutkan bahwa zakat mal meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz (Mustofa, 2014). Dengan demikian, surat berharga secara eksplisit disebutkan sebagai objek zakat mal dalam regulasi Indonesia.

3.2 Syarat-Syarat Wajib Zakat

Para ulama menetapkan beberapa syarat wajib zakat, di antaranya sebagai berikut.

• Islam: Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam (Hanim & Dewi, 2020).

• Merdeka: Pada masa awal Islam, zakat tidak diwajibkan bagi seorang budak (Hanim & Dewi, 2020).

• Balig dan berakal (Hanim & Dewi, 2020).

• Kepemilikan sempurna (milk tam): Harta harus dimiliki secara penuh oleh pemiliknya (Irfan et al., 2020).

• Mencapai nisab: Harta harus mencapai batas minimum tertentu (Bafadhal, 2021).

• Haul: Harta harus dimiliki selama satu tahun penuh (haul) (Bafadhal, 2021).

• Melebihi kebutuhan pokok: Harta yang dizakati harus melebihi kebutuhan dasar pemiliknya (Irfan et al., 2020).

3.3 Perkembangan Objek Zakat Kontemporer

Dalam fikih klasik, para ulama menyebutkan lima jenis harta yang wajib dizakati: hewan ternak, pertanian, harta perniagaan, emas dan perak, serta rikaz (Mustofa, 2014). Namun, seiring perkembangan zaman dan aktivitas ekonomi, ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Ali al-Salus, dan Muhyiddin al-Ashfar melakukan ijtihad untuk pengembangan hukum Islam terkait macam-macam harta dan aset yang wajib dizakati (Mustofa, 2014). Yusuf Qaradawi, berdasarkan hasil ijtihadnya dengan mempertimbangkan realitas aktivitas ekonomi modern, merekomendasikan sembilan jenis harta yang wajib dizakati, termasuk saham dan obligasi (Mustofa, 2014).

Perkembangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Metodologi ijtihad yang digunakan mencakup istihsan, istislah, sadd al-zara'i, 'urf, dan maqashid al-syariah (Akbar et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, fatwa-fatwa MUI tentang zakat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum zakat, termasuk fatwa tentang zakat saham dan obligasi (Mufid & Muhammad, 2023).

4. Zakat Saham: Hukum dan Mekanisme Perhitungan

4.1 Status Hukum Saham dalam Islam

Dalam sumber-sumber hukum Islam—Al-Qur'an, hadis, fikih, ijma' ulama, dan pendapat ulama—ditegaskan bahwa jual beli saham hukumnya halal (Furohman et al., 2023). Para juris yang membolehkan aktivitas saham merujuk pada konsep syirkah dalam kajian fikih muamalah (Huda & Suseno, 2023). Syirkah yang diidentikkan dengan saham adalah syirkah sukuti yang melibatkan banyak pihak (Huda & Suseno, 2023).

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal telah menentukan kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam (Batubara, 1970). Investasi saham diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur judi, gharar (ketidakpastian), maysir (pengambilan risiko berlebihan), serta praktik terlarang lainnya (Nurhasanah et al., 2024).

4.2 Pandangan Ulama tentang Zakat Saham

Ulama kontemporer sepakat bahwa saham yang dimiliki oleh seorang Muslim wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat zakat. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Ketiga Tahun 2009 di Padang Panjang menghasilkan fatwa tentang zakat saham (Mufid & Muhammad, 2023). Dalam esensinya, fatwa tersebut menyatakan bahwa aset perusahaan yang memenuhi syarat zakat harus membayar zakat (Mufid & Muhammad, 2023).

Dalam konteks zakat saham, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, saham diperlakukan sebagai harta perniagaan (urudh al-tijarah), sehingga zakatnya dihitung berdasarkan nilai pasar saham pada akhir haul dengan tarif 2,5% (Kamaluddin et al., 2022). Kedua, saham diperlakukan sebagai penyertaan modal dalam perusahaan, sehingga zakat dihitung berdasarkan aset produktif perusahaan yang proporsional dengan kepemilikan saham (Irfan et al., 2020).

4.3 Mekanisme Perhitungan Zakat Saham

Berdasarkan kajian fikih dan standar akuntansi zakat, terdapat beberapa metode perhitungan zakat saham sebagai berikut.

Metode Aset Bersih (Net Assets Method):

Metode ini mengakumulasi aset yang wajib dizakati, meliputi: kas, piutang bersih, aset yang diperdagangkan (persediaan/surat berharga/properti), pembiayaan, dan lain-lain. Kemudian dikurangi dengan: utang lancar, modal investasi tidak terbatas, partisipasi minoritas, partisipasi pemerintah, partisipasi lembaga sosial, wakaf, dan lembaga nirlaba (Bafadhal, 2021).

Metode Dana Investasi Bersih (Net Invested Funds Method):

Metode ini mengakumulasi: modal yang disetor (modal tambahan), cadangan, cadangan yang tidak dikurangi aset, laba ditahan, laba bersih, dan utang jangka panjang. Kemudian dikurangi dengan: aset tetap, investasi yang tidak diperdagangkan, dan kerugian (Bafadhal, 2021).

Standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) menawarkan dua formula dalam menentukan dasar perhitungan zakat lembaga keuangan Islam, yaitu metode aset bersih dan metode dana investasi bersih, dengan tarif zakat 2,5% atau 2,5775% (Andriani & Purwanti, 2024).

Nisab zakat saham setara dengan nisab zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas atau 600 gram perak, sementara persentase wajib zakat adalah dua setengah persen (2,5% atau 1/40) dan haul diwajibkan pada akhir tahun (Bafadhal, 2021).

5. Zakat Obligasi: Hukum dan Mekanisme Perhitungan

5.1 Status Hukum Obligasi dalam Islam

Obligasi konvensional mengandung unsur riba karena adanya penetapan bunga tetap yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi (Utsmani, 2017). Praktik obligasi konvensional adalah riba yang diharamkan secara jelas oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih serta konsensus (ijma') ulama baik salaf maupun khalaf (Utsmani, 2017).

Namun demikian, obligasi syariah (sukuk) merupakan alternatif yang diperbolehkan. Perbedaan mendasar antara obligasi syariah dan obligasi konvensional terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi (Utsmani, 2017). Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (Utsmani, 2017). Transaksinya bukan akad utang piutang tetapi penyertaan, dan obligasi syariah dapat berbasis bagi hasil berdasarkan mudharabah/muqaradhah/qiradh atau musyarakah, serta berbasis margin/fee berdasarkan murabahah, salam, atau istishna' (Utsmani, 2017).

5.2 Pandangan Ulama tentang Zakat Obligasi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat obligasi. Pendapat Pertama: Obligasi konvensional tidak dikenakan zakat karena mengandung unsur riba. Argumen ini didasarkan pada prinsip bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan, sementara zakat adalah sesuatu yang diwajibkan; keduanya berada dalam dua sisi yang berbeda (Maharani, 2021). Pendapat Kedua: Zakat tetap wajib dikeluarkan atas obligasi beserta bunganya. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat karena obligasi konvensional tetap mengharuskan dikeluarkan zakat atas nilai nominal obligasi itu sendiri sebesar 2,5% (Djafri et al., 2023). Adapun untuk obligasi syariah, para ulama sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan, baik dari obligasi itu sendiri maupun dari keuntungannya, dengan tarif 2,5% (Djafri et al., 2023).

5.3 Mekanisme Perhitungan Zakat Obligasi

Berdasarkan kajian fikih, mekanisme perhitungan zakat obligasi adalah sebagai berikut (Djafri et al., 2023).

• Zakat dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi yang dimiliki.

• Keuntungan (bunga/imbal hasil) juga diperhitungkan dalam dasar zakat.

• Jika harta yang dihitung mencapai nisab, maka zakat dihitung atas dasar nisbah 2,5% dengan perhitungan tahun Hijriah.

• Zakat wajib atas pemilik obligasi (pemberi utang/kreditur), bukan atas pihak yang mengeluarkan surat berharga tersebut (debitur), dikiaskan kepada perhitungan zakat utang menurut pendapat yang kuat (Djafri et al., 2023).

Sebagai contoh konkret, zakat obligasi di PT Bank Mandiri dihitung berdasarkan nilai nominalnya: 1.000 obligasi dikali Rp25.000,00 sama dengan Rp25.000.000,00, kemudian dikalikan tarif zakat (2,5%) sehingga menghasilkan zakat sebesar Rp625.000,00 (Djafri et al., 2023).

6. Zakat Sukuk (Obligasi Syariah)

6.1 Perkembangan Sukuk di Indonesia

Sukuk telah dikenal sejak penanggalan Hijriah abad ke-1 dan bukan hal baru dalam sejarah Islam (Khoiriaturrahmah et al., 2022). Di Indonesia, perkembangan sukuk sangat menggembirakan. Pada tanggal 7 Mei 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara (Isti'anah & Dofiri, 2021; Misissaifi & Erlindawati, 2019). Pengaturan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset SBSN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, khususnya Pasal 10, 11, dan 12 (Misissaifi & Erlindawati, 2019).

DSN-MUI telah mengeluarkan empat fatwa terkait dengan penerbitan Sukuk Negara, yaitu: (1) Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN; (2) Fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN; (3) Fatwa DSN-MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008; dan (4) fatwa terkait lainnya (Misissaifi & Erlindawati, 2019).

6.2 Zakat atas Sukuk

Sukuk sebagai instrumen investasi syariah yang halal wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat zakat. Karena sukuk pada dasarnya merepresentasikan kepemilikan atas aset riil atau manfaat aset, maka zakat sukuk dihitung berdasarkan nilai pasar sukuk pada akhir haul ditambah imbal hasil yang diterima, dengan tarif 2,5% apabila telah mencapai nisab (Djafri et al., 2023).

Dalam konteks SBSN, instrumen ini merupakan instrumen investasi yang sangat aman dan sesuai syariah yang dikeluarkan negara khusus untuk individu rakyat Indonesia (Misissaifi & Erlindawati, 2019). Dari hasil penerbitan Sukuk Negara, berbagai proyek infrastruktur telah terealisasi, seperti jalur kereta api, jalan dan jembatan, revitalisasi asrama haji, dan universitas (Misissaifi & Erlindawati, 2019).

7. Zakat Reksa Dana Syariah

7.1 Hukum Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah (Hanim & Dewi, 2020). Manajer investasi sebagai pengelola dana investasi dari nasabah/investor harus benar-benar memperhatikan sifat halal dari manfaat yang diberikan kepada investor (Hanim & Dewi, 2020).

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah memberikan inovasi baru berupa pembayaran zakat reksa dana syariah bekerja sama dengan PT Nusantara Sejahtera Investama (Hanim & Dewi, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa zakat reksa dana syariah di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS telah memenuhi syarat-syarat hukum dan syarat-syarat wajib zakat (Hanim & Dewi, 2020).

7.2 Syarat Halal Reksa Dana Syariah

Agar reksa dana syariah dapat dikenakan zakat, harus dipastikan bahwa instrumen tersebut memenuhi syarat halal. Salah satu bentuk tanggung jawab kepemilikan harta adalah halal; halal merupakan salah satu syarat dan kategori harta yang harus dizakati (Hanim & Dewi, 2020). Manajer investasi sebagai pengelola produk reksa dana syariah harus memberikan jaminan halal sehingga tidak ada kekhawatiran akan percampuran aset halal dan non-halal, serta harus memiliki sistem operasional yang baik dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah (Hanim & Dewi, 2020).

7.3 Mekanisme Perhitungan Zakat Reksa Dana Syariah

Zakat reksa dana syariah dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih (NAB) unit penyertaan yang dimiliki pada akhir haul, dengan tarif 2,5% apabila telah mencapai nisab setara 85 gram emas. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa belum ada regulasi yang mengatur secara rinci tentang zakat reksa dana syariah di Indonesia (Hanim & Dewi, 2020).

8. Zakat Perusahaan (Zakat Badan Hukum) atas Surat Berharga

8.1 Perusahaan sebagai Subjek Zakat

Salah satu perkembangan penting dalam fikih zakat kontemporer adalah pembahasan tentang kewajiban zakat bagi badan hukum atau perusahaan. Mayoritas ulama kontemporer mewajibkan badan hukum untuk membayar zakat (Bafadhal, 2021). Perusahaan dianalogikan dengan syirkah atas dasar syakhshiyyah i'tibariyyah (entitas spiritual) atau syakhshiyyah hukmiyyah, yang disebut sebagai al-dhimmah, yaitu sifat yang melekat pada manusia sebagai ahl al-form (hak untuk menerima) dan syakhshiyyah al-ada (hak untuk memenuhi tanggung jawab) (Irfan & Muhyarsyah, 2020).

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Ketiga Tahun 2009 di Padang Panjang menghasilkan fatwa tentang zakat perusahaan (Bafadhal, 2021). Fatwa tersebut menyatakan bahwa aset yang dimiliki oleh badan hukum wajib dizakati apabila telah memenuhi ketentuan umum dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam (fikih) (Bafadhal, 2021).

8.2 Komponen Surat Berharga dalam Zakat Perusahaan

Dalam perhitungan zakat perusahaan, surat berharga merupakan salah satu komponen aset yang diperhitungkan. Komponen aset produktif yang diperhitungkan dalam zakat perusahaan meliputi: kas, instrumen keuangan non-kas, persediaan barang jadi, aset tetap perusahaan, piutang dagang bersih, manajemen properti, dan aset jangka panjang (Irfan et al., 2020). Surat berharga yang diperdagangkan (traded securities) termasuk dalam kategori aset yang wajib dizakati (Bafadhal, 2021).

Standar minimum kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas, sementara persentase wajib zakat adalah 2,5% (1/40) dan haul diwajibkan pada akhir tahun (Bafadhal, 2021). Distribusi zakat atas aset badan hukum merupakan tanggung jawab pemilik badan hukum/pemegang saham Muslim sesuai dengan persentase kekayaan yang tertanam dalam badan hukum tersebut (Bafadhal, 2021).

8.3 Metode Akuntansi Zakat Perusahaan

Berbagai metode penilaian zakat perusahaan telah dikemukakan oleh para ahli, termasuk Yusuf al-Qaradhawi, Didin Hafidhuddin, TE Gambling dan RA Karim, BAZIS DKI, Takaful Malaysia, Atiyah, dan AAOIFI, yang memiliki teknik penilaian berbeda berdasarkan perhitungan dari laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Tidak adanya standar yang seragam menyebabkan perbedaan dalam metode perhitungan zakat antarperusahaan (Irfan & Muhyarsyah, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2017, lima Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang membayar zakat perusahaan menggunakan perhitungan 2,5% dari laba, baik laba bersih maupun laba sebelum zakat dan pajak (Andriani & Purwanti, 2024).

9. Regulasi Zakat Surat Berharga di Indonesia

9.1 Landasan Hukum Positif

Indonesia memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif terkait zakat, termasuk zakat surat berharga. Beberapa regulasi utama yang relevan adalah sebagai berikut.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Pasal 4 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa zakat mal meliputi "uang dan surat berharga lainnya" (Mustofa, 2014).

• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN: Menjadi landasan hukum bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara (Isti'anah & Dofiri, 2021; Yasin, 2015).

• Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014: Mengatur tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah (Afrimaigus & Renata, 2022).

• Fatwa DSN-MUI: Berbagai fatwa DSN-MUI mengatur tentang instrumen pasar modal syariah, termasuk saham, sukuk, dan reksa dana syariah (Andriansyah, 2023; Batubara, 1970).

9.2 Fatwa MUI tentang Zakat Surat Berharga

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam mendorong proses legislasi hukum Islam ke dalam hukum negara, termasuk norma-norma zakat (Mufid & Muhammad, 2023). Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI telah menghasilkan fatwa tentang zakat saham dan zakat perusahaan (Alfitri, 2020; Mufid & Muhammad, 2023). Fatwa-fatwa ini kemudian menjadi bahan hukum dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik (Mufid & Muhammad, 2023).

Dalam konteks pasar modal syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mengatur kegiatan investasi syariah, termasuk Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal (Andriansyah, 2023; Batubara, 1970). Fatwa-fatwa ini menjadi dasar hukum bagi investasi syariah di pasar modal setelah daftar efek syariah diperkenalkan (Andriansyah, 2023).

9.3 Reformasi Hukum Zakat di Indonesia

Reformasi hukum zakat di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk zakat badan hukum, zakat atas uang dan surat berharga, kehutanan, perikanan, industri, pendapatan dan jasa, serta zakat untuk usaha produktif (Ag, 2017). Fatwa-fatwa organisasi massa Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum zakat di Indonesia (Ag, 2017).

Dalam era reformasi, terdapat kesepakatan umum antara reformasi hukum zakat yang terkandung dalam fatwa organisasi massa Islam di Indonesia (Ag, 2017). Secara sosiologis, setiap Muslim menerima otoritas hukum Islam dan mematuhi syariatnya, termasuk syariat zakat (Ag, 2017).

10. Nisab dan Haul Zakat Surat Berharga

10.1 Nisab

Nisab zakat surat berharga mengikuti nisab zakat perdagangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 600 gram perak (Bafadhal, 2021). Nilai nisab ini dihitung pada akhir tahun (haul). Apabila nilai total surat berharga yang dimiliki telah mencapai nisab tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Djafri et al., 2023).

Dalam konteks zakat saham, nisab dihitung berdasarkan nilai pasar saham pada akhir haul. Apabila nilai pasar saham ditambah dividen yang diterima telah mencapai nisab, maka zakat wajib dikeluarkan (Kamaluddin et al., 2022). Sementara untuk obligasi, nisab dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi ditambah bunga/imbal hasil yang diterima (Djafri et al., 2023).

10.2 Haul

Haul adalah syarat kepemilikan harta selama satu tahun penuh (tahun Hijriah) sebelum zakat wajib dikeluarkan (Bafadhal, 2021). Dalam konteks surat berharga, haul dihitung sejak tanggal kepemilikan surat berharga tersebut. Apabila surat berharga dijual sebelum haul, maka hasil penjualan tersebut digabungkan dengan harta lain yang dimiliki dan dihitung haul-nya bersama-sama.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah haul diperlukan untuk semua jenis surat berharga. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk saham yang diperlakukan sebagai harta perniagaan, haul diperlukan. Sementara untuk imbal hasil/dividen yang diterima, ada yang berpendapat bahwa haul dihitung dari saat penerimaan (Hidayat & Roni, 2024).

10.3 Tarif Zakat

Tarif zakat surat berharga adalah 2,5% dari nilai total surat berharga yang telah mencapai nisab dan haul (Bafadhal, 2021; Djafri et al., 2023). Tarif ini berlaku baik untuk saham, obligasi syariah, sukuk, maupun reksa dana syariah. Untuk obligasi konvensional, meskipun terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang kuat menyatakan bahwa zakat tetap wajib dikeluarkan atas nilai nominal obligasi dengan tarif 2,5% (Djafri et al., 2023).

11. Isu-Isu Kontemporer dalam Zakat Surat Berharga

11.1 Zakat Aset Digital dan Kripto

Perkembangan teknologi telah melahirkan aset digital baru, termasuk cryptocurrency, yang menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban zakatnya. Terdapat pandangan yang beragam di kalangan ulama syariah kontemporer tentang kebolehan syariah atas cryptocurrency dan aset kripto (Muneeza et al., 2022). Beberapa lembaga fatwa telah mengeluarkan keputusan tentang zakat cryptocurrency, seperti Komite Fatwa Perlis (Malaysia) yang secara resmi mengumumkan bahwa zakat dapat dikenakan pada bitcoin apabila memenuhi syarat haul dan nisab (Muneeza et al., 2022).

Aset digital yang menggunakan emas, perak, atau mata uang sebagai jaminan dikategorikan sebagai tabungan dan dikenakan zakat mata uang. Sementara aset digital yang semata-mata berbasis teknologi tanpa jaminan dikategorikan sebagai barang dagangan karena tujuan utama kepemilikannya adalah untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan, sehingga dikenakan zakat urudh al-tijarah (zakat perdagangan) (Ali & Fokri, 2023).

11.2 Zakat Reksa Dana Konvensional vs. Syariah

Terdapat perbedaan perlakuan zakat antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Reksa dana syariah yang telah mendapatkan persetujuan DSN-MUI dan dikelola sesuai prinsip syariah wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat (Hanim & Dewi, 2020). Sementara untuk reksa dana konvensional, perlu dilakukan screening terlebih dahulu untuk memastikan bahwa portofolio investasinya tidak mengandung unsur yang diharamkan.

11.3 Zakat Saham Perusahaan Non-Syariah

Untuk saham perusahaan yang tidak terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tetap wajib dikeluarkan atas nilai saham tersebut, sementara sebagian lain berpendapat bahwa saham perusahaan yang bergerak dalam bidang yang diharamkan tidak boleh dimiliki sama sekali, sehingga tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Dalam konteks Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 telah menetapkan kriteria efek syariah yang dapat diperdagangkan di pasar modal syariah (Batubara, 1970). Investor Muslim dianjurkan untuk berinvestasi pada saham-saham yang telah memenuhi kriteria syariah tersebut.

11.4 Zakat SBSN (Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah instrumen wakaf uang dalam bentuk SBSN (Anggraini et al., 2024). Sebagai salah satu inovasi wakaf produktif, CWLS dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi banyak sektor strategis dan memiliki efek multiplier terhadap perekonomian (Anggraini et al., 2024). Dalam konteks zakat, perlu dibedakan antara kewajiban zakat atas SBSN yang dimiliki sebagai investasi biasa dengan SBSN yang diwakafkan, karena harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik penuh wakif sehingga tidak dikenakan zakat.

12. Mekanisme Pembayaran dan Pengelolaan Zakat Surat Berharga

12.1 Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Febriandika & Rohmah, 2024). BAZNAS merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah Presiden dan memiliki kewenangan untuk mengelola zakat, baik pengumpulan, pendistribusian, maupun pengembangan aset zakat (Mubin & Siddiq, 2022). BAZNAS telah memberikan inovasi dalam pembayaran zakat reksa dana syariah bekerja sama dengan mitra distribusi (Hanim & Dewi, 2020).

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan akuntabel berdasarkan ilmu manajemen (Noor, 2023). Potensi zakat di Indonesia apabila dioptimalkan sangat besar dan dapat didistribusikan sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan rakyat golongan tidak mampu (Songgirin & Pradana, 2020).

12.2 Prosedur Pembayaran Zakat Surat Berharga

Prosedur pembayaran zakat surat berharga secara umum adalah sebagai berikut.

• Identifikasi aset: Muzakki mengidentifikasi seluruh surat berharga yang dimiliki, termasuk saham, obligasi syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.

• Penilaian aset: Nilai surat berharga dihitung berdasarkan nilai pasar pada akhir haul.

• Perhitungan nisab: Nilai total surat berharga dibandingkan dengan nisab (setara 85 gram emas).

• Perhitungan zakat: Apabila telah mencapai nisab dan haul, zakat dihitung sebesar 2,5% dari nilai total surat berharga.

• Pembayaran zakat: Zakat dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ yang terpercaya.

12.3 Distribusi Zakat

Distribusi zakat surat berharga mengikuti ketentuan umum distribusi zakat, yaitu kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 (Marliyah et al., 2025). Dalam perkembangannya, distribusi zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, termasuk melalui skema investasi usaha (Nasution et al., 2024; Songgirin & Pradana, 2020). MUI telah mengeluarkan fatwa tentang distribusi aset zakat dalam bentuk aset yang dikelola dan fatwa tentang penggunaan zakat untuk usaha produktif (Nasution et al., 2024).

13. Perbandingan dengan Negara-Negara Muslim Lainnya

13.1 Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan keuangan Islam, termasuk dalam hal zakat surat berharga. Dewan Syariah Nasional Malaysia (SAC) telah menetapkan berbagai standar untuk instrumen keuangan syariah (Huda & Suseno, 2023). Standar AAOIFI bersifat sukarela untuk diterapkan sebagai pedoman internal bagi lembaga keuangan Islam di Malaysia (Andriani & Purwanti, 2024).

Dalam hal zakat, State Islamic Religious Councils (SIRCs) di Malaysia memiliki kewenangan untuk menetapkan zakat baru atas harta dan penghasilan (Omar et al., 2021). Setiap zakat mal baru harus ditetapkan dan diajukan ke badan legislatif negara bagian, dan setelah disahkan, dapat diimplementasikan di tingkat negara bagian oleh SIRCs (Omar et al., 2021).

13.2 Bahrain

Bahrain menerapkan standar AAOIFI dalam akuntansi zakat lembaga keuangan Islam. Standar AAOIFI menawarkan dua formula dalam menentukan dasar perhitungan zakat: metode aset bersih dan metode dana investasi bersih, dengan tarif zakat 2,5% atau 2,5775% (Andriani & Purwanti, 2024).

13.3 Nigeria

Di Nigeria, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi sistem zakat yang komprehensif, termasuk fragmentasi implementasi sistem zakat, lemahnya tata kelola, tidak adanya fatwa yang diterima secara umum dari ulama Muslim, tidak adanya standar akuntansi zakat, dan rendahnya kepatuhan (Saad & Farouk, 2018). Penggunaan standar akuntansi zakat, pengumuman, manual, dan template untuk tujuan perhitungan zakat sangat membantu banyak negara mayoritas Muslim dalam mencapai kepatuhan zakat sukarela yang lebih besar (Saad & Farouk, 2018).

14. Tantangan dan Prospek Zakat Surat Berharga

14.1 Tantangan

Beberapa tantangan utama dalam implementasi zakat surat berharga di Indonesia antara lain sebagai berikut.

• Kurangnya standar yang seragam: Tidak adanya standar dalam menentukan metode perhitungan zakat untuk entitas di Indonesia menyebabkan lembaga keuangan syariah memutuskan sendiri perhitungan zakat entitas yang mereka terapkan (Andriani & Purwanti, 2024).

• Rendahnya literasi zakat: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati, termasuk surat berharga, menjadi hambatan utama (Usman, 2021).

• Kompleksitas instrumen keuangan: Perkembangan instrumen keuangan yang semakin kompleks, termasuk aset digital dan cryptocurrency, menuntut ijtihad yang terus-menerus dari para ulama ("Untitled," 2022).

• Regulasi yang belum lengkap: Regulasi tentang zakat surat berharga di Indonesia belum diatur secara rinci dan masih menimbulkan pertanyaan hukum (Hanim & Dewi, 2020).

• Integrasi dengan sistem perpajakan: Diperlukan regulasi yang saling mendukung antara regulasi perpajakan dan zakat perusahaan, sehingga jumlah pajak yang terutang dapat dikurangi dari zakat perusahaan yang telah dibayarkan (Andriani & Purwanti, 2024).

14.2 Prospek

Meskipun terdapat berbagai tantangan, prospek zakat surat berharga di Indonesia sangat menjanjikan. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia yang pesat, ditandai dengan peningkatan indeks dalam daftar JII (Jakarta Islamic Index) (Linda et al., 2023), membuka peluang besar bagi pengumpulan zakat dari instrumen surat berharga syariah.

Teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), dapat membantu dalam memberikan informasi dasar tentang zakat, harta yang dapat dizakati, dan metode perhitungan total zakat ("Untitled," 2022). AI dapat menampilkan daftar harta yang dapat dizakati dan memperbarui informasi apabila ada jenis aset atau bisnis baru ("Untitled," 2022).

Selain itu, inovasi instrumen keuangan syariah seperti CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara terintegrasi (Anggraini et al., 2024). Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, zakat surat berharga dapat menjadi salah satu sumber dana sosial yang signifikan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

15. Kesimpulan

Zakat surat berharga merupakan salah satu isu fikih kontemporer yang sangat relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting berikut.

Pertama, surat berharga—termasuk saham, obligasi syariah, sukuk, dan reksa dana syariah—merupakan objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat zakat (nisab, haul, kepemilikan sempurna, dan halal). Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara eksplisit menyebutkan "uang dan surat berharga lainnya" sebagai objek zakat mal (Mustofa, 2014).

Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat obligasi konvensional. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa zakat tetap wajib dikeluarkan atas nilai nominal obligasi konvensional dengan tarif 2,5%, meskipun obligasi konvensional mengandung unsur riba (Djafri et al., 2023). Sementara untuk obligasi syariah (sukuk), para ulama sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan atas nilai obligasi beserta imbal hasilnya (Djafri et al., 2023).

Ketiga, nisab zakat surat berharga setara dengan 85 gram emas atau 600 gram perak, dengan tarif zakat 2,5% dan haul satu tahun (Bafadhal, 2021). Metode perhitungan zakat dapat menggunakan metode aset bersih atau metode dana investasi bersih sesuai standar AAOIFI (Andriani & Purwanti, 2024; Bafadhal, 2021).

Keempat, regulasi zakat surat berharga di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama dalam hal standar perhitungan zakat yang seragam, integrasi dengan sistem perpajakan, dan pengaturan zakat instrumen keuangan baru seperti aset digital (Ag, 2017; Andriani & Purwanti, 2024).

Kelima, prospek zakat surat berharga di Indonesia sangat menjanjikan seiring dengan perkembangan pasar modal syariah yang pesat. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, zakat surat berharga dapat menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia (Nasution et al., 2024; Songgirin & Pradana, 2020).

Pengembangan fikih zakat surat berharga harus terus dilakukan melalui ijtihad yang berlandaskan maqashid al-syariah, dengan mempertimbangkan realitas ekonomi modern dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer (Akbar et al., 2023). Kolaborasi antara ulama, akademisi, praktisi keuangan, dan regulator sangat diperlukan untuk menghasilkan standar zakat surat berharga yang komprehensif, adil, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Daftar Pustaka

Afrimaigus, & Renata, N. (2022). Application of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency. Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance, 1(2), 60–67. https://doi.org/10.57053/itqan.v1i2.9

Ag, E. S. M. A. E. S. M. (2017). The Zakat Reform and Management of Zakat in Indonesia. International Journal of Political Science Law and International Relations, 7(6), 9–30. https://doi.org/10.24247/ijpslirdec20172

Akbar, A., Khoiri, N., & Asmuni, A. (2023). Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 25(2), 168–176. https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18461

Alfitri, A. (2020). Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power. Ulumuna, 24(2), 367–397. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.412

Ali, E. M. T. B. E., & Fokri, W. N. I. B. W. M. (2023). Zakat – A Digital Aset. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20059

Andriani, A., & Purwanti, L. (2024). Accounting Treatment for Corporate Zakat in Indonesia. International Journal of Applied Economics Accounting and Management (Ijaeam), 2(3), 151–168. https://doi.org/10.59890/ijaeam.v2i3.1734

Andriansyah, Y. (2023). Analysis of Fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the Stock Market. Millah Journal of Religious Studies, 525–552. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9

Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., Nusantara, W. Z. S., & Rizaldi, M. (2024). Determinants of Trust in Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Stakeholder Institutions: Evidence from A Survey of Indonesian Muslims. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 1013–1024. https://doi.org/10.54082/jupin.479

Bafadhal, H. (2021). Zakat on Legal Entities: Towards Concept Perfection and its Regulations in Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 21(1), 13–32. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.734

Batubara, A. U. (1970). Pemikiran Fuqaha dan Fatwa Ulama tentang Investasi di Pasar Modal Syariah. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 1–19. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1423

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

CKhasanah, M., & Putri, O. M. P. (2022). Empowering the Community's Economy through Productive Zakat (A Comparative Study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's Thoughts). Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 55–66. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2507

Djafri, M. T., Wijaya, H., & Rijal, S. (2023). Zakat Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 459–473. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1156

Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan implementasi. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 80. https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476

Febriandika, N. R., & Rohmah, F. A. (2024). The Standard for Allocating Zakat Social Funds as An Operational Expense of Nonprofit Organizations in Indonesia, Sudan and Algeria. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 31–42. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.788

Furohman, A., Safitri, S. N., Anam, H., & Lathifaturahmah. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, 2(2), 111–124. https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438

Hanim, S. F., & Dewi, G. (2020). Juridical Review of Zakat Sharia Mutual Funds in Indonesia (Study at the National Amil Zakat Agency-BAZNAS). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.022

Hidayat, M., & Roni, M. (2024). The Provisions of Professional Zakat; Between Zakat on Agricultural Products and Zakat on Gold. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 19–34. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.5729

Huda, E. N., & Suseno, P. (2023). Comparative Analysis of Sharia Stock Screening Methods in Indonesia, Malaysia, and the United States. Maliki Islamic Economics Journal, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.18860/miec.v3i1.19808

Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A Fiqh Reconstruction in Company Zakat Accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208

Irfan, I., Muhyarsyah, M., Marpaung, A. P., & Liswanty, I. (2020). Reconstruction from the aspects of Islamic law in corporate zakat accounting. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 24(2), 139–147. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art7

Isti'anah, I., & Dofiri, D. (2021). Encourage national economic growth melalui penerapan kebijakan Sukuk Negara (SBSN). Investi Jurnal Investasi Islam, 2(2), 245–260. https://doi.org/10.32806/ivi.v2i2.96

Kamaluddin, S. H., Harahap, U. R., & Nasution, M. (2022). Indicators of business zakat amongst small business: Concept and contemporary needs. Jurnal Al-Ahkam, 13(1), 133–148. https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4441

Khoiriaturrahmah, M., Wardanah, I. D., & Batubara, M. (2022). Konsep Sukuk dan Aplikasinya di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 480–489. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149

Labetubun, M. A. H., & Angga, L. O. (2022). The Implications of Islamic Law Related to the Implementation of Cash Waqf/Money. Jurnal Akta, 9(2), 205. https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21148

Linda, S. A., Setiawan, I., & Nurjaman, M. I. (2023). Legal Consequences of Implementing Ijarah Contracts in Sukuk Issuance. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 7(1), 14–33. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.192

Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 139–165. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127

Maharani, W. A. (2021). Hukum permodalan dalam Islam dengan menerapkan ekonomi pasar syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/xc3hz

Marliyah, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. M. B. (2025). Distributing Zakatu Kasbil 'Amal as an Alternative to Student Funding, Evidence in Indonesia's Universities. F1000research, 13, 185. https://doi.org/10.12688/f1000research.144610.2

Misissaifi, M., & Erlindawati, E. (2019). Investasi syariah melalui Surat Berharga Syariah Negara. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), 3(2), 226–237. https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.186

Mubin, M. U., & Siddiq, A. (2022). Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 193–208. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6915

Mufid, Moh., & Muhammad, A. A. (2023). Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 201–230. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_01

Muneeza, A., Bin‐Nashwan, S. A., Moshin, M. I. A., Mohamed, I., & Al-Saadi, A. (2022). Zakat payment from cryptocurrencies and crypto assets. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(3), 482–497. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2021-0487

Mustofa, I. (2014). Zakat lembaga keuangan syariah sebagai badan hukum. Millah Journal of Religious Studies, 13(2), 163–190. https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art8

Nasution, J., Nasution, M. I., & Murtadla, A. A. (2024). Modernizing Zakat in Indonesia, from Masdar Farid Mas'udi, Safwan Idris, and Didin Hafidhuddin. Suhuf, 36(1), 55–65. https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4412

Noor, A. (2023). Hukum lembaga keuangan syari'ah non bank di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/f6gvx

Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya, 2(1), 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

Omar, P. M. F. F. A., Gazali, H. M., Samsulbahri, M. N., Razak, N. I. A., & Ishak, N. (2021). Establishing zakat on oil and gas in Malaysia: A new insight. Isra International Journal of Islamic Finance, 13(3), 318–332. https://doi.org/10.1108/ijif-04-2020-0089

Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 402. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302

Ridwan, A., Athoillah, M. A., Jubaedah, D., & Maricar, H. M. (2023). Amil Zakat Operational Fund In Indonesia. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 7(1), 65–72. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.10915

Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2018). A comprehensive review of barriers to a functional Zakat system in Nigeria. International Journal of Ethics and Systems, 35(1), 24–42. https://doi.org/10.1108/ijoes-06-2018-0090

Songgirin, A., & Pradana, R. (2020). Zakat for business investment as social security. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 11(2), 129–150. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8036

Syarjaya, H. E. S. (2020). Wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik, 11(1). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3325

Untitled. (2022). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1

Usman, M. (2021). Zakat within the frame of the Unitary State Republic of Indonesia: Adaptability of Sharia values and cultures. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 6(1). https://doi.org/10.22515/islimus.v6i1.4028

Utsmani, N. F. H. M. M. (2017). Rekonstruksi obligasi: Investasi dalam perspektif syariah. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.483

Yasin, M. N. (2015). Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart. Ulumuna, 19(1), 181–204. https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257