00787 - Zakat Pertanian: Konsep, Ketentuan, Potensi, dan Pengelolaan dalam Perspektif Islam dan Konteks Indonesia

Abstract

Agricultural zakat (zakat al-zuru') is one of the most strategic instruments in the Islamic economic system, particularly for agrarian countries such as Indonesia. This article comprehensively examines the legal foundations, fiqh provisions, potential, challenges, and management models of agricultural zakat in the Indonesian context. Based on a literature review of various empirical studies and Islamic fiqh references, this article finds that agricultural zakat in Indonesia has a potential of Rp 19.9 trillion per year, yet its realization remains far below this figure. Key challenges include low public literacy on agricultural zakat, weak institutional capacity at the local level, non-compliant payment practices, and technical difficulties in calculating nisab and zakat rates. Several management models have been developed to optimize agricultural zakat, including consumptive and productive distribution approaches, farmer empowerment programs based on Qardh al-Hasan, urban farming, and modern agriculture initiatives. This article recommends comprehensive strategies encompassing socialization and education, institutional strengthening at the village level, innovative productive zakat programs, digital technology utilization, and development of comprehensive evaluation systems to optimize agricultural zakat collection and distribution for the welfare of Indonesian farmers.

Keywords: Agricultural Zakat, Zakat Management, Farmer Empowerment, Productive Zakat, BAZNAS

Abstrak

Zakat pertanian (zakat al-zuru') merupakan salah satu instrumen paling strategis dalam sistem ekonomi Islam, terutama bagi negara-negara agraris seperti Indonesia. Artikel ini mengkaji secara komprehensif landasan hukum, ketentuan fikih, potensi, tantangan, serta model pengelolaan zakat pertanian dalam konteks Indonesia. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai penelitian empiris dan referensi fikih Islam, artikel ini menemukan bahwa zakat pertanian di Indonesia memiliki potensi sebesar Rp 19,9 triliun per tahun, namun realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi masyarakat tentang zakat pertanian, lemahnya kelembagaan di tingkat lokal, praktik pembayaran zakat yang tidak sesuai ketentuan, serta kesulitan teknis dalam perhitungan nisab dan kadar zakat. Beberapa model pengelolaan telah dikembangkan untuk mengoptimalkan zakat pertanian, di antaranya model distribusi konsumtif dan produktif, program pemberdayaan petani berbasis Qardh al-Hasan, urban farming, dan pertanian modern. Artikel ini merekomendasikan strategi komprehensif yang mencakup sosialisasi dan edukasi, penguatan kelembagaan di tingkat desa, program zakat produktif yang inovatif, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem evaluasi yang menyeluruh guna mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian bagi kesejahteraan petani Indonesia.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Petani, Zakat Produktif, BAZNAS

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat signifikan. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan (Wahyuningsih et al., 2020). Di antara berbagai jenis zakat yang dikenal dalam fikih Islam, zakat pertanian (zakat al-zuru') menempati posisi yang sangat strategis, terutama bagi negara-negara agraris seperti Indonesia. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan dikenal sebagai negara agraris, menjadikan pembahasan mengenai zakat yang diambil dari hasil pertanian dan perkebunan sangat signifikan (Astuti & Arnanda, 2021).

Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia 2021 yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Potensi tersebut terdiri dari zakat pertanian sebesar Rp 19,9 triliun, zakat peternakan sebesar Rp 19,51 triliun, zakat uang sebesar Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp 139,7 triliun, serta zakat perusahaan sebesar Rp 144,5 triliun (Akhmad & Setiawan, 2023; Luntajo & Hasan, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa zakat pertanian merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem zakat nasional, meskipun bukan yang terbesar secara nominal.

Namun demikian, realisasi pengumpulan zakat pertanian masih jauh dari potensinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya literasi masyarakat tentang zakat pertanian, kurangnya kesadaran petani untuk menunaikan kewajiban ini, hingga lemahnya kelembagaan pengelola zakat di tingkat lokal (Asmarani & Suryaningsih, 2022; Lestari et al., 2022). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek zakat pertanian, meliputi landasan hukum, ketentuan fikih, potensi, tantangan, serta model pengelolaan yang efektif dalam konteks Indonesia.

2. Landasan Hukum Zakat Pertanian

2.1 Dalil Al-Qur'an

Kewajiban zakat pertanian memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya: "Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetiknya" (Irawan et al., 2023; Rahman, 2022). Ayat ini secara eksplisit memerintahkan penunaian zakat pada saat panen, yang menjadi salah satu karakteristik unik zakat pertanian dibandingkan jenis zakat lainnya.

Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 254, Allah juga menegaskan kewajiban mengeluarkan sebagian dari hasil bumi. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa apa pun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda), wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisab pada waktu memetik hasilnya. Dalam zakat pertanian ini, tidak seorang pun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan (Astuti & Arnanda, 2021).

Kewajiban zakat atas hasil pertanian juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq. Ausuq adalah jamak dari wasaq, di mana 1 wasaq = 60 sha', dan 1 sha' = 2,176 kg, sehingga 5 wasaq adalah 5 × 60 × 2,176 = 652,8 kg (Rahman, 2022). Ketentuan ini menjadi acuan utama dalam penetapan nisab zakat pertanian hingga saat ini.

2.2 Landasan Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat (Wibawanthi et al., 2020). Dalam regulasi tersebut, zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat maal yang wajib dikelola secara profesional dan akuntabel.

Peraturan BAZNAS juga mengatur bahwa nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras, dengan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (Elvina et al., 2022). Sementara itu, zakat pertanian yang diairi oleh hujan atau sungai dikenakan kadar 10%, dan yang diairi oleh pengairan (irigasi buatan) dikenakan kadar 5% (Rahman, 2022). Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana beban zakat disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi pertanian.

3. Ketentuan Fikih Zakat Pertanian

3.1 Definisi dan Karakteristik

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan atas hasil bumi berupa tanaman dan buah-buahan yang telah mencapai nisab. Karakteristik utama yang membedakan zakat pertanian dari jenis zakat lainnya adalah tidak adanya syarat haul (berlalunya satu tahun). Zakat pertanian dikeluarkan pada saat panen, bukan setelah berlalu satu tahun kepemilikan (Lestari et al., 2022). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kajian fikih bahwa zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya, karena pada zakat hasil pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan disyaratkan hanya setelah panen, sebab ini merupakan zakat hasil bumi atau hasil pengolahan bumi (Lestari et al., 2022).

Kadar pengeluaran zakat pertanian antara 5% dan 10%, tergantung pada metode pengairan yang digunakan (Lestari et al., 2022). Jika lahan pertanian diairi secara alami (hujan atau sungai tanpa biaya tambahan), maka kadar zakatnya adalah 10%. Namun jika menggunakan sistem irigasi yang memerlukan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5% (Rahman, 2022). Prinsip ini mencerminkan pertimbangan terhadap biaya produksi yang ditanggung oleh petani.

3.2 Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian ditetapkan berdasarkan hadis Nabi Saw. sebesar 5 wasaq atau setara dengan 652,8 kg (Rahman, 2022). Dalam konteks Indonesia, nisab ini sering dikonversikan ke dalam satuan beras atau gabah. Sebagian ulama menyamakan zakat profesi dengan zakat pertanian, sehingga zakat dibayarkan ketika menerima penghasilan dengan nisab setara dengan 750 kg beras dan dikeluarkan zakat 5 atau 10 persen (Hamdan et al., 2018). Kemampuan membayar zakat yang mengacu pada zakat pertanian adalah bagi mereka yang memiliki penghasilan minimal setara dengan 522 kg hasil pertanian (Hamdan et al., 2018).

3.3 Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Berdasarkan kajian fikih, syarat-syarat wajib zakat pertanian meliputi: (1) Islam; (2) merdeka; (3) sempurna milik; dan (4) cukup nisab (Rahman, 2022). Syarat kepemilikan penuh (sempurna milik) berarti bahwa hasil pertanian tersebut benar-benar menjadi milik muzakki secara sah, bukan hasil pinjaman atau sewa yang belum diselesaikan. Sementara syarat nisab memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada mereka yang memiliki hasil panen yang cukup, sehingga tidak memberatkan petani kecil yang hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan subsisten.

3.4 Cakupan Komoditas

Para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan komoditas yang wajib dizakati. Sebagian ulama membatasi pada komoditas tertentu seperti gandum, kurma, dan anggur, sementara ulama lain berpendapat bahwa semua hasil pertanian yang dapat disimpan dan dimakan wajib dizakati. Dalam konteks Indonesia, zakat pertanian mencakup berbagai komoditas seperti padi, jagung, kedelai, dan berbagai hasil perkebunan termasuk kelapa sawit (Astuti & Arnanda, 2021). Zakat pertanian ini tidak hanya mencakup tanaman pangan, tetapi juga perkebunan, sebagaimana tercermin dalam kajian tentang zakat perkebunan kelapa sawit (Astuti & Arnanda, 2021).

4. Potensi Zakat Pertanian di Indonesia

4.1 Gambaran Umum Potensi

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi zakat pertanian yang sangat besar. Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia 2021, potensi zakat pertanian mencapai Rp 19,9 triliun (Akhmad & Setiawan, 2023; Luntajo & Hasan, 2023). Data lain menyebutkan bahwa potensi zakat pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp 19,79 triliun (Akmal et al., 2022; Febriyanti et al., 2024; Mulyono et al., 2022). Angka ini merupakan potensi yang signifikan, meskipun dalam struktur potensi zakat nasional, zakat pertanian berada di urutan keempat setelah zakat perusahaan, zakat penghasilan dan jasa, serta zakat uang.

Namun demikian, realisasi pengumpulan zakat pertanian masih sangat jauh dari potensinya. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai penelitian, total potensi zakat nasional adalah sebesar Rp 327 triliun, namun pengumpulan zakat yang baru tercatat hanya sebesar Rp 14 triliun (Achmad, 2022). Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pengelolaan zakat, termasuk zakat pertanian.

4.2 Distribusi Potensi Berdasarkan Wilayah

Potensi zakat pertanian tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah dengan sektor pertanian yang kuat, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, memiliki potensi zakat pertanian yang lebih besar. Di Kabupaten Bone, misalnya, masih banyak jenis zakat maal yang berpotensi besar seperti zakat pertanian/perkebunan yang belum teroptimalkan (Azizah et al., 2023). Di Kabupaten Sidrap, potensi zakat yang berkontribusi besar berasal dari sektor pertanian dan tanaman pangan (Winda et al., 2023).

Di tingkat desa, seperti Desa Cupak di Kabupaten Jombang, potensi alam dan hasil pertanian yang baik belum diimbangi dengan pengelolaan zakat yang optimal, sehingga desa tersebut masih masuk kategori desa tertinggal (Wahyuningsih et al., 2020). Kondisi ini menggambarkan paradoks yang sering terjadi di daerah agraris Indonesia: potensi pertanian yang besar tidak serta-merta berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat petani, sebagian karena zakat pertanian belum dikelola secara optimal.

4.3 Potensi Zakat Perkebunan

Selain pertanian tanaman pangan, Indonesia juga memiliki potensi besar dari sektor perkebunan. Zakat perkebunan kelapa sawit, misalnya, merupakan salah satu potensi yang belum sepenuhnya tergali. Penelitian di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat perkebunan kelapa sawit tergolong "kuat atau mengetahui" dengan persentase 66,80%, namun masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan praktik pembayaran zakat (Astuti & Arnanda, 2021). Rendahnya jumlah pengumpulan zakat dari potensi zakat yang seharusnya terkumpul, khususnya dari aspek zakat perkebunan kelapa sawit, menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi (Astuti & Arnanda, 2021).

5. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat Pertanian

5.1 Rendahnya Literasi dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat pertanian adalah rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat. Banyak petani yang tidak memahami ketentuan zakat pertanian secara detail, meskipun mereka mengetahui kewajiban berzakat secara umum (Asmarani & Suryaningsih, 2022). Penelitian di Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa faktor yang paling memengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat, tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya (Asmarani & Suryaningsih, 2022).

Di Nagari Aie Dingin, Sumatera Barat, ditemukan bahwa masih minim pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil pertanian. Hal ini dikarenakan masih ditemui masyarakat yang belum memahami cara membayar zakat pertanian yang efektif dan efisien (Lestari et al., 2022). Bahkan, banyak petani yang hanya membayar zakat pada bulan Ramadan karena hanya pada bulan tersebut ada lembaga yang mengelola zakat, sementara zakat pertanian seharusnya dibayarkan pada saat panen (Lestari et al., 2022).

Di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, praktik zakat pertanian hampir luput dari aktivitas keseharian para petani jagung. Ketika masa panen tiba, paling maksimal yang dibayarkan oleh para petani sebagai rasa syukur akan hasil panen jagung adalah sedekah, bukan zakat (Rahman, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak petani yang belum memahami perbedaan antara sedekah dan zakat, serta ketentuan-ketentuan spesifik yang berlaku untuk zakat pertanian.

5.2 Kurangnya Kelembagaan yang Efektif

Tantangan kedua adalah lemahnya kelembagaan pengelola zakat di tingkat lokal. Banyak BAZNAS di tingkat kabupaten/kota yang belum memiliki program khusus untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian. Di Kabupaten Bone, misalnya, penerimaan dana zakat lebih dominan pada zakat profesi khususnya ASN, sementara zakat pertanian/perkebunan yang berpotensi besar belum teroptimalkan (Azizah et al., 2023).

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan serius. Baik dari sisi penyelenggara program maupun dari sisi penerima bantuan (mustahik), keterbatasan SDM menyebabkan terkendalanya penyaluran zakat produktif (Akmal et al., 2022). Jumlah pendamping lapangan yang terbatas membuat pengawasan dan pembinaan terhadap mustahik tidak dapat dilakukan secara optimal (Akmal et al., 2022).

5.3 Praktik Pembayaran Zakat yang Tidak Sesuai Ketentuan

Banyak petani yang membayar zakat pertanian tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa praktik yang umum ditemukan antara lain: membayar zakat dalam bentuk sedekah biasa tanpa memperhatikan nisab dan kadar yang ditetapkan, membayar zakat hanya pada bulan Ramadan tanpa memperhatikan waktu panen, serta menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat yang resmi (Asmarani & Suryaningsih, 2022; Lestari et al., 2022).

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian tentang zakat pertanian di Desa Cupak, harus ada pendidikan untuk memberikan pengetahuan masyarakat terkait zakat pertanian, sehingga program tidak hanya untuk dana bergulir saja, namun ada ilmu tentang zakat yang belum dipahami masyarakat (Wahyuningsih et al., 2020).

5.4 Tantangan Teknis Perhitungan

Perhitungan zakat pertanian juga menghadapi tantangan teknis tersendiri. Petani sering kesulitan menentukan nisab yang tepat, terutama ketika hasil panen berupa komoditas yang tidak umum atau ketika harga komoditas berfluktuasi. Konversi nisab dari satuan wasaq ke satuan kilogram atau rupiah juga sering menimbulkan kebingungan (Rahman, 2022). Selain itu, penentuan kadar zakat (5% atau 10%) memerlukan pemahaman tentang sistem pengairan yang digunakan, yang tidak selalu mudah ditentukan dalam praktik pertanian modern yang sering menggunakan kombinasi berbagai sumber air.

6. Model Pengelolaan Zakat Pertanian

6.1 Pengelolaan Konsumtif dan Produktif

Dalam distribusi dana zakat pertanian, setidaknya ada dua model distribusi, yaitu konsumtif dan produktif (Wahyuningsih et al., 2020). Model konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat maal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah (Wahyuningsih et al., 2020). Sementara model produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara' (Rahayu et al., 2021; Wahyuningsih et al., 2020).

Zakat produktif dapat diartikan sebagai model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterima (Rahayu et al., 2021). Dalam konteks zakat pertanian, model produktif dapat berupa pemberian modal untuk pembelian bibit, pupuk, atau peralatan pertanian, sehingga petani mustahiq dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya dan pada akhirnya bertransformasi dari mustahiq menjadi muzakki.

6.2 Program Pemberdayaan Petani Berbasis Zakat

Beberapa lembaga zakat telah mengembangkan program pemberdayaan petani yang inovatif. BAZNAS Kabupaten Jombang, misalnya, memiliki Program Pemberdayaan Petani Produktif di Kecamatan Bandarkedungmulyo yang mengimplementasikan empat tahap proses (Umatin & Fikriyah, 2021). Program ini sejalan dengan teori evaluasi Model Stake (Countenance Model), yang menjelaskan bahwa tahapan evaluasi program meliputi Antecedence (informasi dasar), Transaction (proses pelaksanaan), dan Outcomes (capaian program) (Umatin & Fikriyah, 2021).

BAZNAS Kabupaten Tuban juga mengembangkan program bantuan modal usaha pipanisasi lahan pertanian yang berkolaborasi dengan BAZNAS Provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan hasil pertanian warga yang awalnya hanya bisa panen satu kali dalam setahun, dengan memanfaatkan sistem pipanisasi sehingga bisa panen dua kali dalam setahun (Irawan et al., 2023). Program semacam ini menunjukkan bagaimana dana zakat dapat digunakan secara produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian mustahiq.

Di Sumatera Utara, BAZNAS Provinsi melalui program Sumut Makmur memberikan modal bergulir (tanpa bunga) kepada masyarakat muslim yang memiliki usaha kecil termasuk pertanian dan peternakan (Manurung & Marliyah, 2022). Dana zakat yang diberikan kepada mustahiq berperan dalam membantu meningkatkan perekonomiannya jika diarahkan pada kegiatan produktif (Manurung & Marliyah, 2022).

6.3 Program Qardh al-Hasan untuk Petani

Salah satu model yang direkomendasikan untuk pemberdayaan petani berbasis zakat adalah program Qardh al-Hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang, tawaran konsep yang tepat diterapkan adalah program Qardh al-hasan petani dan program Qardh al-hasan UKM, di mana kedua program tersebut sesuai dengan hasil perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) (Wahyuningsih et al., 2020). Model ini memungkinkan petani untuk mendapatkan modal usaha tanpa beban bunga, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, model Qardh hasan yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kearifan lokal dalam penyaluran zakat produktif sebagai model pendayagunaan zakat/infaq produktif, diperkuat dengan bimbingan dan monitoring pembinaan serta pendampingan konseling terhadap mustahiq dalam mengelola zakat produktif, menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Akmal et al., 2022).

6.4 Urban Farming dan Pertanian Modern

Inovasi lain dalam pemberdayaan berbasis zakat di sektor pertanian adalah program urban farming. Rumah Zakat, misalnya, mengembangkan program urban farming di Kampung Sayuran Organik Ngemplak Sutan, Kota Surakarta. Mekanisme urban farming Rumah Zakat melalui tujuh tahapan, yaitu persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif, formulasi rencana, pelaksanaan program, evaluasi, dan terminasi (Dianmurti & Ghozali, 2017). Dampak kegiatan urban farming ini antara lain terbentuknya program Kampung Sayuran Organik melalui kebun gizi mandiri, pembentukan koperasi benih sayur, pembentukan kelompok wanita tani, dan pengelolaan bank sampah oleh warga kampung (Dianmurti & Ghozali, 2017).

Selain itu, Rumah Zakat Cabang Bekasi mengembangkan program Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS) Parkit Farm yang bergerak di bidang pertanian modern hidroponik, berfokus pada pemanfaatan lahan sempit pada pekarangan rumah dan upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Sukaesih et al., 2022). Program ini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah penyempitan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, sekaligus memberdayakan masyarakat perkotaan melalui pertanian modern.

6.5 Pendekatan Technical Assistance

Dalam pendistribusian dana zakat produktif untuk sektor pertanian, pendekatan technical assistance juga telah diterapkan. BAZNAS Kabupaten Kuningan, misalnya, mengimplementasikan program pendistribusian dana zakat produktif melalui pendekatan technical assistance yang memuat unsur sumber daya berupa legislation, administration, education, collaborator, dan consultant (Jamal, 2023). Salah satu program yang dikembangkan adalah Lumbung Pangan, di mana dana sebesar Rp 6.650.000 merupakan saldo mustahiq yang bisa diambil dalam bentuk input pertanian, dengan kewajiban membayar sejumlah dana yang diambil agar saldo input pertanian bersifat abadi dan bisa digunakan secara berkelanjutan (Jamal, 2023).

7. Peran Lembaga Zakat dalam Optimalisasi Zakat Pertanian

7.1 Peran BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki peran sentral dalam optimalisasi zakat pertanian. Secara manajerial, BAZNAS menjalankan fungsi pengelolaan zakat yang meliputi aktivitas pengumpulan/penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan/evaluasi (Bashori & Syafi'i, 2023). Dalam konteks zakat pertanian, BAZNAS perlu mengembangkan strategi khusus untuk menjangkau petani-petani yang tersebar di berbagai pelosok daerah.

Harta yang terkena zakat mencakup sembilan macam, termasuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan (Mardiyah, 2018). Oleh karena itu, BAZNAS perlu memiliki program kerja yang komprehensif untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari sektor pertanian. Hal ini mencakup sosialisasi kepada petani, pengembangan sistem perhitungan zakat yang mudah dipahami, serta mekanisme pengumpulan yang mudah dan terjangkau.

7.2 Peran LAZ dalam Pemberdayaan Petani

Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan petani melalui zakat. Berbagai LAZ telah mengembangkan program-program inovatif yang menyentuh sektor pertanian. Dompet Dhuafa, misalnya, melakukan investasi zakat melalui jejaringnya, yaitu Lembaga Pertanian Sehat (LPS), Masyarakat Mandiri (MM), dan Kampoeng Ternak (Kater) (Muthahhara, 2023). Mekanisme investasi zakat ini dimulai dengan Studi Kelayakan Wilayah, dan setelah dana zakat disalurkan kepada mitra, pihak Dompet Dhuafa tetap membimbing dan bertanggung jawab kepada seluruh mitra (Muthahhara, 2023).

LAZISMU Kabupaten Pekalongan juga memiliki program farmer rise yang merupakan salah satu program ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan petani (Effendi & Nariah, 2023). Program ini menunjukkan bagaimana LAZ dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengelolaan dana zakat yang produktif dan berkelanjutan.

7.3 Zakat Community Development (ZCD)

Program Zakat Community Development (ZCD) yang dikembangkan oleh BAZNAS merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, termasuk untuk sektor pertanian. ZCD adalah program dengan tujuan untuk membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan secara material dan spiritual (Wahyuningsih et al., 2020). Program ini mencakup berbagai aspek pemberdayaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keagamaan.

Dalam strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui ZCD, amil dituntut berkemampuan dalam penyusunan kerangka manajemen program secara sistematik, yang diawali dengan analisis masalah dan kebutuhan komunitas secara partisipatif sampai monitoring dan evaluasi program (Mursyidah, 2019). Di antara contoh kemitraan yang dikembangkan dalam ZCD adalah kemitraan yang berbasis pada perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya (Mursyidah, 2019).

8. Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Pertanian

8.1 Sosialisasi dan Edukasi

Strategi pertama dan paling mendasar adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang zakat pertanian kepada masyarakat. Rendahnya literasi zakat pertanian menjadi akar masalah dari rendahnya pengumpulan zakat di sektor ini (Asmarani & Suryaningsih, 2022; Pamuji, 2023). Sosialisasi perlu dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, melibatkan tokoh agama, penyuluh pertanian, dan aparat desa (Pohan, 2021).

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Nagari Aie Dingin menunjukkan bahwa dengan kegiatan penyuluhan yang tepat, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan zakat pertanian dapat meningkat (Lestari et al., 2022). Demikian pula, kegiatan penyuluhan zakat pertanian pada petani jagung di Desa Pongongaila menunjukkan bahwa pendekatan diskusi yang tidak terlalu formal, diselingi dengan pemberian doorprize bagi peserta yang aktif, dapat meningkatkan antusiasme petani dalam mempelajari ketentuan zakat pertanian (Rahman, 2022).

8.2 Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital merupakan strategi yang semakin relevan dalam optimalisasi pengumpulan zakat pertanian. Integrasi teknologi, khususnya platform digital dan blockchain, menawarkan sistem pembayaran zakat yang nyaman dan aman, memperluas partisipasi dan meningkatkan efisiensi (Luntajo & Hasan, 2023). Teknologi blockchain memastikan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat, mengurangi risiko penipuan dan korupsi (Luntajo & Hasan, 2023).

Sosialisasi aplikasi penghitung zakat juga dapat membantu petani dalam menghitung kewajiban zakat mereka secara lebih mudah dan akurat (Iqbal et al., 2023). Dengan aplikasi semacam ini, petani dapat menghitung sendiri berapa zakat yang harus mereka keluarkan berdasarkan hasil panen mereka, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayar zakat karena ketidaktahuan cara menghitungnya.

8.3 Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di Tingkat Desa

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa merupakan strategi yang efektif untuk menjangkau petani-petani yang tersebar di pelosok daerah. UPZ dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat pertanian langsung dari petani pada saat panen. Dengan keberadaan UPZ di tingkat desa, petani tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat, sehingga hambatan geografis dapat diatasi.

Pengaktifan Majelis Wakil Cabang NU tingkat distrik, serta pembentukan ranting-ranting dan UPZIS-UPZIS baru, dapat menjangkau muzakki dan munfiq di wilayah pedalaman sebagai upaya dalam optimalisasi kelembagaan (Hamzah & Umrah, 2019). Strategi ini menunjukkan pentingnya jaringan kelembagaan yang kuat hingga ke tingkat akar rumput dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian.

8.4 Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal

Strategi lain yang perlu dipertimbangkan adalah pendekatan berbasis kearifan lokal. Setiap daerah memiliki tradisi dan budaya yang berbeda dalam pengelolaan hasil pertanian, termasuk dalam praktik berbagi dan bersedekah. Pendekatan yang memahami dan menghormati kearifan lokal ini dapat lebih efektif dalam mendorong petani untuk menunaikan zakat pertanian mereka.

Analisis konteks lokal, pemetaan potensi daerah, merumuskan program spesifik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta menjalin koordinasi dan kolaborasi yang baik antarpemangku kepentingan dalam implementasinya merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan berbasis zakat (Hasan & Thomas, 2024). Dalam konteks zakat pertanian, hal ini berarti program harus dirancang sesuai dengan jenis komoditas pertanian yang dominan di setiap daerah, serta mempertimbangkan siklus panen dan kondisi sosial-ekonomi petani setempat.

9. Dampak Zakat Pertanian terhadap Kesejahteraan Mustahiq

9.1 Dampak Konsumtif

Dalam jangka pendek, zakat pertanian yang disalurkan secara konsumtif dapat membantu mustahiq memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penelitian di Desa Penujah menunjukkan bahwa dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan mustahiq sudah bisa dirasakan mustahiq, tetapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif (Asmarani & Suryaningsih, 2022). Meskipun dampak ini penting untuk mengatasi kemiskinan akut, namun tidak cukup untuk mengangkat mustahiq keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen.

9.2 Dampak Produktif

Dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dapat dicapai melalui penyaluran zakat pertanian secara produktif. Diharapkan nantinya pemberian tunai dari zakat pertanian bisa menjadi zakat produktif agar bisa dijadikan sebagai modal usaha oleh para mustahiq (Asmarani & Suryaningsih, 2022). Dengan modal usaha yang diperoleh dari zakat produktif, petani mustahiq dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka, sehingga pendapatan mereka meningkat dan pada akhirnya mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Penelitian tentang pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (Kurniawan et al., 2020). Temuan ini menegaskan pentingnya tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan dan pelatihan manajemen usaha kepada petani mustahiq.

9.3 Transformasi Mustahiq Menjadi Muzakki

Tujuan akhir dari pengelolaan zakat pertanian yang efektif adalah transformasi mustahiq menjadi muzakki. Hal ini merupakan indikator keberhasilan tertinggi dari program pemberdayaan berbasis zakat. Dengan kata lain, model Qardh hasan yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kearifan lokal dalam penyaluran zakat produktif, diperkuat dengan bimbingan dan monitoring pembinaan serta pendampingan konseling terhadap mustahiq dalam mengelola zakat produktif, menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Akmal et al., 2022).

10. Evaluasi dan Pengawasan Program Zakat Pertanian

10.1 Pentingnya Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat pertanian yang efektif. Pengelolaan zakat yang baik melibatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap program pengentasan kemiskinan (W. F. Astuti & Kurniawan, 2023). Dengan melakukan evaluasi dampak sosial, pihak yang mengelola zakat dapat mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan (W. F. Astuti & Kurniawan, 2023).

Dalam konteks program pemberdayaan petani, evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif mencakup aspek proses (apakah program berjalan sesuai rencana) dan aspek hasil (apakah program mencapai tujuan yang ditetapkan). Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar, misalnya, terdiri dari evaluasi per bidang, evaluasi per enam bulan, serta evaluasi yang dilakukan sekali dalam setahun (P & Cahyani, 2022). Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar perencanaan program untuk tahun berikutnya.

10.2 Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program zakat pertanian antara lain: (1) peningkatan pendapatan petani mustahiq; (2) peningkatan produktivitas pertanian; (3) transformasi mustahiq menjadi muzakki; (4) peningkatan kesadaran dan kepatuhan petani dalam membayar zakat; serta (5) peningkatan jumlah pengumpulan zakat pertanian dari tahun ke tahun.

Dalam mengukur efektivitas distribusi zakat produktif, terdapat empat aspek yang perlu dievaluasi, yaitu kegiatan sosialisasi program, ketepatan program, pemantauan dan evaluasi program, serta tujuan program (Firdausa & Usnan, 2023). Keempat aspek ini saling berkaitan dan harus dievaluasi secara holistik untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas program zakat pertanian.

10.3 Tantangan dalam Evaluasi

Salah satu tantangan dalam evaluasi program zakat pertanian adalah ketiadaan basis data yang komprehensif. Ketiadaan database zakat yang komprehensif mempersulit pelacakan dan evaluasi dampak program zakat, menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan perencanaan strategis (Luntajo & Hasan, 2023). Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk mendukung evaluasi yang efektif.

11. Integrasi Zakat Pertanian dengan Program Pembangunan Nasional

11.1 Kontribusi terhadap SDGs

Zakat pertanian dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama (tanpa kemiskinan), tujuan kedua (tanpa kelaparan), dan tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Pengelolaan zakat yang baik dapat mengurangi kemiskinan melalui dana ziswaf yang diarahkan kepada pemanfaatan yang produktif sehingga bisa menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan penghasilan (Effendi & Nariah, 2023).

11.2 Sinergi dengan Program Pemerintah

Zakat pertanian juga dapat bersinergi dengan berbagai program pemerintah di sektor pertanian, seperti program subsidi pupuk, bantuan benih, dan pengembangan infrastruktur pertanian. Dengan sinergi yang baik antara zakat dan program pemerintah, dampak pemberdayaan petani dapat dimaksimalkan. Zakat memiliki empat peran dalam pembangunan, yaitu: memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD (Mardiyah, 2018).

12. Kesimpulan dan Rekomendasi

Zakat pertanian merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Dengan potensi mencapai Rp 19,9 triliun per tahun (Akhmad & Setiawan, 2023; Luntajo & Hasan, 2023), zakat pertanian dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk pemberdayaan masyarakat petani jika dikelola dengan baik.

Namun demikian, berbagai tantangan masih menghadang optimalisasi zakat pertanian, mulai dari rendahnya literasi masyarakat (Asmarani & Suryaningsih, 2022), lemahnya kelembagaan pengelola zakat di tingkat lokal (Azizah et al., 2023), hingga praktik pembayaran zakat yang tidak sesuai ketentuan (Lestari et al., 2022). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain: Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang zakat pertanian kepada petani melalui berbagai saluran, termasuk tokoh agama, penyuluh pertanian, dan media digital (Pamuji, 2023; Pohan, 2021). Kedua, penguatan kelembagaan pengelola zakat di tingkat desa melalui pembentukan UPZ yang aktif dan profesional (Hamzah & Umrah, 2019). Ketiga, pengembangan program zakat produktif yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan petani, termasuk program Qardh al-hasan, urban farming, dan pertanian modern (Dianmurti & Ghozali, 2017; Sukaesih et al., 2022; Wahyuningsih et al., 2020). Keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan perhitungan dan pembayaran zakat pertanian (Iqbal et al., 2023; Luntajo & Hasan, 2023). Kelima, pengembangan sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dampak program zakat pertanian dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan (W. F. Astuti & Kurniawan, 2023; Firdausa & Usnan, 2023).

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, zakat pertanian dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Daftar Referensi

Achmad, N. (2022). Peradaban pengelolaan zakat di dunia dan sejarah zakat di Indonesia. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 9(2), 119–144. https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7271

Akhmad, A., & Setiawan, F. A. (2023). Strategi integrated marketing communication pada BAZNAS demi meningkatkan partisipasi generasi milenial Indonesia dalam berzakat. Jurnal Penelitian Inovatif, 3(2), 395–402. https://doi.org/10.54082/jupin.166

Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Sumber daya manusia dan problematika pengelolaan zakat secara produktif oleh Baitul Mal Aceh. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 9(3), 1534–1543. https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44983

Asmarani, D. A., & Suryaningsih, R. (2022). Pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian (Studi kasus masyarakat Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal). Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, 1(1), 104–130. https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.712

Astuti, D., & Arnanda, R. (2021). Analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(1), 84–98. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254

Astuti, W. F., & Kurniawan, N. (2023). Efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Jakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib, 2(2), 125–137. https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.209

Azizah, A. T. G. N., Alimuddin, A., & Kusumawati, A. (2023). Analisis kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone. Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 24–29. https://doi.org/10.26487/akrual.v16i1.22297

Bashori, D. C., & Syafi'i, M. (2023). Peran BAZNAS Jember dalam mengelola zakat profesi bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kabupaten Jember. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 138. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.7114

Dianmurti, R., & Ghozali, L. (2017). Peran urban farming Rumah Zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Sayuran Organik Ngemplak Sutan Kota Surakarta. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 7(2), 1510–1523. https://doi.org/10.15642/elqist.2017.7.2.1510-1523

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Elvina, V. A., Sobri, K. M., & Marpaung, Z. S. (2022). Analisis pelaksanaan program ATM beras di era pandemi COVID-19: Studi kasus di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Pesirah: Jurnal Administrasi Publik, 1(1). https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.12

Febriyanti, N., Wicaksana, R. S., Sahira, A. J., Susetyo, A. B., Nursyahidin, R., & Luthfiana, N. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan membayar zakat profesi menggunakan sistem pembayaran zakat digital. Jurnal Economina, 3(4), 522–535. https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1280

Firdausa, M. A., & Usnan, U. (2023). Analisis efektivitas penyaluran zakat produktif (Studi pada BAZNAS Kota Surakarta). Journal of Economics and Business Research (JUEBIR), 2(2), 133–141. https://doi.org/10.22515/juebir.v2i2.7847

Hamdan, U., Syathiri, A., Maulana, A., & D.G, E. O. (2018). Pungutan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Palembang. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 84–95. https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7652

Hamzah, H., & Umrah, St. (2019). Potensi LAZISNU dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Kota Sorong Papua Barat. Khazanah Theologia, 1(1), 64–73. https://doi.org/10.15575/kt.v1i1.8051

Hasan, F., & Thomas, F. (2024). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui inovasi program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Kotamobagu. Perada, 6(2). https://doi.org/10.35961/perada.v6i2.1265

Iqbal, T., Zonyfar, C., Fuadi, Fahmi, I., Rizal, S., & Ismail. (2023). Sosialisasi aplikasi penghitung zakat bagi masyarakat. Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 72–78. https://doi.org/10.56347/kjpkm.v2i1.103

Irawan, A., Putro, H. K., Sifa', Moh. A., & Wahyudhi, I. (2023). Pendistribusian zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). JPSDA: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 3(1), 74–88. https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1954

Jamal, H. (2023). Pendekatan technical assistance dalam pendistribusian dana zakat produktif. Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat, 8(1), 21. https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.21742

Kurniawan, Moh. Z., Ula, M. F., & Setyawan, A. (2020). Pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. Bisei: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 5(02), 31–40. https://doi.org/10.33752/bisei.v5i02.1120

Lestari, A. P., Zulfidayat, S., Susanti, S. L., Amri, U., Putri, E. S., & Syafriwal, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat sadar zakat hasil pertanian melalui program kegiatan KKN PPM Terpadu Tuah Sakato di Nagari Aie Dingin. Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 145. https://doi.org/10.30983/dedikasia.v2i2.5977

Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 3(1), 14. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577

Manurung, W. S. R., & Marliyah, M. (2022). Analysis of the effectiveness of the distribution of zakat funds through the prosperous North Sumatra program at the National BAZNAS of North Sumatra Province. Jurnal Akuntansi Manajemen dan Bisnis Digital, 1(2). https://doi.org/10.37676/jambd.v1i2.2255

Mardiyah, S. (2018). Manajemen strategi BAZNAS dalam pengelolaan dana filantropi Islam. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 4(1), 64–83. https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302

Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi digital fundraising dalam penghimpunan dana zakat: Studi kasus lembaga amil zakat Global Zakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 67. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346

Mursyidah, A. (2019). Analisis indikator kinerja Zakat Community Development dalam rangka pemberdayaan mustahik produktif. Islamic Economics Journal, 5(1), 119. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3670

Muthahhara, A. (2023). Manajemen Dompet Dhuafa. https://doi.org/10.31219/osf.io/knspv

P, M. F. S., & Cahyani, A. I. (2022). Strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 72–79. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739

Pamuji, P. (2023). Akselerasi literasi zakat produktif sebagai upaya pembangunan ekonomi masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Journal of Business and Economics Research (JBE), 4(1), 115–123. https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.3153

Pohan, M. E. S. (2021). Economic development and its measurement. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 18(1), 80–90. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.266

Rahayu, H., Faisal, F., & Abdullah, M. (2021). Pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(2), 51–74. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.2012

Rahman, S. (2022). Zakat pertanian: Ketentuan dan kadar perhitungan. Komunal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 1–6. https://doi.org/10.55657/kjpm.v1i1.14

Sukaesih, S., Syafar, M., & Humaeni, A. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS) dalam program pemberdayaan ekonomi hijau melalui Greenhouse Parkit Farm. Icodev: Indonesian Community Development Journal, 3(2), 85–97. https://doi.org/10.24090/icodev.v3i2.7041

Umatin, B., & Fikriyah, K. (2021). Implementasi program pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Jombang bagi masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(2), 188–199. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p188-199

Wahyuningsih, T., Ni'matiRahmatika, A., & Ashlihah, A. (2020). Konsep pengelolaan zakat produktif berdasarkan indeks desa zakat di Desa Cupak, Kabupaten Jombang. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 1(2), 177–192. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2810

Wibawanthi, A., Hidayat, A. R., Hardiyanto, F., & Ridwan, M. (2020). Analisis program dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.5

Winda, S. N. H., Anwar, N., & Katman, M. N. (2023). Pengaruh trust terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kab. Sidrap dengan religiusitas sebagai variabel moderating. Islamika, 5(4), 1566–1578. https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3887