00782 - Zakat Perhiasan: Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya: Kajian Komprehensif dalam Perspektif Fikih Islam dan Implementasi Kontemporer

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting, baik dari sisi ibadah maupun sosial-ekonomi umat. Di antara berbagai jenis harta yang wajib dizakati, emas dan perak menempati posisi yang sangat fundamental karena keduanya secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai objek wajib zakat. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif ketentuan zakat perhiasan emas, perak, dan logam mulia lainnya, mencakup dasar hukum, nisab, kadar, syarat-syarat, perbedaan pendapat ulama, serta relevansinya dalam konteks kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan menganalisis sumber-sumber fikih klasik, regulasi zakat modern, dan berbagai kajian ilmiah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni (20 dinar), sementara nisab zakat perak adalah 595 gram perak (200 dirham), dengan kadar zakat masing-masing sebesar 2,5% setelah mencapai haul satu tahun. Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama mengenai zakat perhiasan yang dipakai, di mana mazhab Hanafi mewajibkannya sementara mayoritas ulama mazhab Syafi'i tidak mewajibkannya. Dalam konteks modern, emas dan perak berfungsi sebagai standar nisab untuk berbagai jenis zakat kontemporer, termasuk zakat profesi, tabungan, saham, dan obligasi. Zakat emas dan perak—jika dikelola dengan baik—memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Kata Kunci: zakat emas; zakat perak; logam mulia; nisab; haul; perhiasan; fikih zakat

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that holds a very important position, both from the aspect of worship and the socio-economic well-being of the Muslim community. Among the various types of wealth subject to zakat, gold and silver occupy a fundamental position as they are explicitly mentioned in the Qur'an and the Prophet's hadith as obligatory zakat objects. This article aims to comprehensively examine the provisions of zakat on gold jewelry, silver, and other precious metals, covering the legal basis, nisab, rates, conditions, scholarly disagreements, and their relevance in the contemporary context. The method used is library research by analyzing classical fiqh sources, modern zakat regulations, and various recent scholarly studies. The results show that the nisab for gold zakat is 85 grams of pure gold (20 dinars), while the nisab for silver zakat is 595 grams of silver (200 dirhams), with a zakat rate of 2.5% each after reaching one lunar year (haul). There are significant differences of opinion among scholars regarding zakat on worn jewelry, where the Hanafi school obliges it while the majority of Shafi'i scholars do not. In the modern context, gold and silver serve as the nisab standard for various contemporary types of zakat, including professional zakat, savings, stocks, and bonds. Zakat on gold and silver—if managed properly—has great potential in achieving social justice, poverty alleviation, and economic empowerment of the Muslim community.

Keywords: gold zakat; silver zakat; precious metals; nisab; haul; jewelry; zakat jurisprudence

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi sosial-ekonomi umat (Abdillah, 2019). Sebagai salah satu pilar utama Islam, zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki kekayaan mencapai nisab (Abdillah, 2019). Di antara berbagai jenis harta yang wajib dizakati, emas dan perak menempati posisi yang sangat fundamental dalam sejarah hukum zakat Islam, karena keduanya merupakan harta yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai objek wajib zakat (Alidrus, 2012; Nurhayati, 2022).

Dalam khazanah fikih Islam klasik, harta yang wajib dizakati secara umum digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu emas, perak dan uang, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang, dan barang temuan (Alidrus, 2012). Di antara semua kategori tersebut, zakat emas dan perak—yang dikenal dengan istilah zakat al-naqdain (zakat dua mata uang)—memiliki landasan hukum yang paling kuat dan paling banyak dibahas oleh para ulama dari berbagai mazhab (Alidrus, 2012; Aziz, 2018). Artikel ini akan membahas secara komprehensif dan mendalam mengenai zakat perhiasan emas, perak, dan logam mulia lainnya, mencakup dasar hukum, nisab, kadar, syarat-syarat, perbedaan pendapat ulama, serta relevansinya dalam konteks kontemporer.

2. Dasar Hukum Zakat Emas dan Perak

2.1 Landasan Al-Qur'an

Dasar hukum kewajiban zakat atas emas dan perak bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 34-35, yang secara tegas menyebutkan ancaman siksa pedih bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah (Arifin, 2018; Nurhayati, 2022). Ayat ini menjadi dalil utama yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan kewajiban zakat atas emas dan perak (Alidrus, 2012; Nurhayati, 2022). Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 267 juga sering dijadikan landasan umum kewajiban zakat atas segala bentuk harta yang baik dan halal, termasuk emas dan perak (M. Aziz & Sholikah, 2015; Bokhori, 2022).

Dalam QS. At-Taubah ayat 34-35, Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam..." (Aqbar et al., 2021; Nurhayati, 2022). Ayat ini menjadi peringatan keras bagi para pemilik emas dan perak yang enggan menunaikan kewajiban zakatnya.

2.2 Landasan Hadis

Selain Al-Qur'an, kewajiban zakat emas dan perak juga diperkuat oleh sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar" (Warda, 2021). Hadis lain menyebutkan: "Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi) (Darmayati, 2023; Kurniawan & Sobari, 2018). Untuk perak, hadis menyebutkan: "Berikanlah zakat perak dari 40 dirham dikeluarkan satu dirham. Tidak ada zakat pada 190 dirham (perak), dan jika telah mencapai 200 dirham maka dikeluarkan lima dirham" (HR. Ashabus Sunan) (Kurniawan & Sobari, 2018).

Hadis-hadis tersebut secara eksplisit menetapkan nisab dan kadar zakat emas dan perak, sehingga menjadi rujukan utama para ulama dalam menentukan ketentuan zakat perhiasan (Nurhayati, 2022; Zuhriah & Azmi, 2019).

3. Nisab Zakat Emas dan Perak

3.1 Nisab Emas

Para ulama sepakat bahwa nisab zakat emas adalah 20 dinar atau 20 mitsqal (Abdillah, 2019; Faidati, 2018; Zuhriah & Azmi, 2019). Dalam konversi modern, 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi (Hendarsyah, 2013; Sulaiman, 2021; Zuhriah & Azmi, 2019), meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai konversi gramnya. Menurut Syaikh Ibnu Baz dan kawan-kawan, 20 dinar setara dengan 92 gram emas, sementara menurut perhitungan Syaikh Ath-Thoyyar, 20 dinar setara dengan 70 gram emas (Dedi, 2022). Adapun BAZIS Indonesia menggunakan standar 94 gram emas murni (Fikriawan, 2019; Zuhriah & Azmi, 2019).

Secara lebih rinci, 1 dinar = 4,25 gram emas, sehingga 20 dinar = 85 gram emas murni (Faidati, 2018; Hendarsyah, 2013). Jika emas yang dimiliki muzakki melebihi nisab ini, maka zakatnya adalah 2,5 persen dari seluruh emas yang dimiliki (Hendarsyah, 2013; Ulhak et al., 2023). Sebagai contoh konkret, jika seseorang memiliki emas seberat 100 gram, maka karena telah melampaui nisab 85 gram, ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 100 gram tersebut (Ulhak et al., 2023).

3.2 Nisab Perak

Nisab zakat perak adalah 200 dirham (Abdillah, 2019; Alidrus, 2012; Hendarsyah, 2013). Dalam konversi modern, 200 dirham setara dengan sekitar 595 gram perak menurut pendapat yang banyak digunakan (Ulhak et al., 2023; Yazid et al., 2022), meskipun terdapat variasi pendapat: menurut mazhab Hanafi nisab perak adalah sekitar 700 gram, sementara menurut jumhur ulama adalah sekitar 643 gram (Zuhriah & Azmi, 2019). Adapun 1 dirham = 2,975 gram perak, sehingga 200 dirham = 595 gram perak (Hendarsyah, 2013).

Kadar zakat perak adalah 2,5 persen dari seluruh perak yang dimiliki setelah mencapai nisab dan haul (Alidrus, 2012; Djafar et al., 2023; Hendarsyah, 2013). Jika kepemilikan perak muzakki melebihi nisab 595 gram, maka zakat harus diberikan pada tingkat 2,5 persen dari kepemilikan perak tersebut (Ulhak et al., 2023).

3.3 Penggabungan Nisab Emas dan Perak

Ulama jumhur (selain mazhab Syafi'i) membolehkan penggabungan kedua jenis nuqud (emas dan perak) untuk menggenapkan jumlah nisab (Zuhriah & Azmi, 2019). Dengan demikian, emas bisa digabungkan dengan perak, begitu pula sebaliknya, untuk mencukupkan nisab zakat. Namun, mazhab Syafi'i tidak membolehkan penggabungan ini, sehingga masing-masing jenis harus mencapai nisabnya sendiri-sendiri (Zuhriah & Azmi, 2019).

4. Kadar Zakat Emas dan Perak

Para ulama sepakat bahwa kadar zakat emas dan perak adalah 2,5 persen atau seperempat puluh (1/40) dari jumlah harta yang dimiliki (Alidrus, 2012; Hendarsyah, 2013; Zuhriah & Azmi, 2019). Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa tiap 20 dinar dibayarkan zakatnya 0,5 dinar, dan tiap 200 dirham dibayarkan zakatnya lima dirham (Darwis & Rahim, 2019). Kadar 2,5 persen ini berlaku baik untuk emas maupun perak, dan menjadi standar umum yang digunakan oleh hampir seluruh lembaga zakat di dunia Islam (Amelia et al., 2023; Djafar et al., 2023).

Kewajiban zakat mempunyai emas sebanyak 85 gram setelah cukup masa satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak kurang lebih 2,125 gram (Zuhriah & Azmi, 2019). Adapun kadar pungutan zakat emas dan perak adalah 1/40 nya atau 2,5 persen (Zuhriah & Azmi, 2019).

5. Syarat-Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak

5.1 Kepemilikan Sempurna (Milk al-Tam)

Syarat pertama wajibnya zakat emas dan perak adalah kepemilikan yang sempurna (milk al-tam) atas harta tersebut (Ashsubli, 2023; Rahmawati, 2018). Artinya, emas dan perak yang dimiliki harus benar-benar menjadi milik penuh muzakki, bukan harta yang masih dalam sengketa, gadai, atau belum sepenuhnya dikuasai. Harta yang belum menjadi milik sempurna tidak wajib dizakati (Rahmawati, 2018).

5.2 Mencapai Nisab

Syarat kedua adalah harta emas atau perak yang dimiliki harus mencapai nisab yang telah ditetapkan, yaitu 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak (Abdillah, 2019; Ulhak et al., 2023). Jika harta yang dimiliki berada di bawah batas nisab, maka tidak ada kewajiban zakat (Abdillah, 2019; Rahmawati, 2018).

5.3 Haul (Genap Satu Tahun)

Syarat ketiga adalah haul, yaitu harta emas atau perak tersebut harus telah dimiliki selama satu tahun penuh (12 bulan qamariyah/hijriyah) (Abdillah, 2019; Alidrus, 2012; Hamat & Adnan, 2017). Ketentuan haul ini didasarkan pada hadis Nabi: "Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun" (HR. Abu Dawud) (Yazid et al., 2022). Emas dan perak wajib dizakati bila jumlahnya berada di atas nisab dan sudah disimpan selama setahun (Abdillah, 2019).

Dalam konteks harta simpanan, apabila seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen (HR. & Rusliah, 2022). Penentuan harga pengeluaran nisab zakat emas dan perak disesuaikan dengan masanya, sesuai dengan daya jual yang dimiliki oleh mata uang yang berlaku (Zuhriah & Azmi, 2019).

5.4 Bebas dari Utang dan Kebutuhan Pokok

Sebagian ulama menambahkan syarat bahwa emas dan perak yang dizakati harus bersih dari utang serta kebutuhan-kebutuhan pokok pemiliknya (HR. & Rusliah, 2022; Rahmawati, 2018). Artinya, jika seseorang memiliki emas senilai nisab tetapi memiliki utang yang jika dikurangi akan membuat hartanya jatuh di bawah nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Prinsip ini mencerminkan filosofi nisab sebagai syarat wajib zakat, yaitu kelebihan dari pemenuhan kebutuhan pokok (Darwis & Rahim, 2019).

6. Zakat Perhiasan Emas: Perbedaan Pendapat Ulama

6.1 Pendapat yang Mewajibkan Zakat Perhiasan

Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam fikih zakat adalah hukum zakat atas perhiasan emas yang dipakai oleh wanita. Menurut al-Kasani melalui kitabnya Bada'i' al-Sana'i', emas perhiasan adalah wajib dikenakan zakat (Yasin et al., 2018). Pendapat ini didasarkan pada keumuman dalil Al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan zakat atas emas tanpa membedakan apakah emas tersebut dalam bentuk perhiasan atau bukan (Arifin, 2018; Yasin et al., 2018).

Mazhab Hanafi secara umum berpendapat bahwa perhiasan emas wajib dizakati karena emas tetaplah emas, apa pun bentuknya (Yasin et al., 2018). Demikian pula sebagian ulama dari mazhab Hambali yang mewajibkan zakat atas perhiasan emas yang dimiliki (Yasin et al., 2018).

6.2 Pendapat yang Tidak Mewajibkan Zakat Perhiasan

Sebaliknya, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perhiasan emas yang dipakai oleh wanita untuk merayakan hak-hak mereka tidak wajib dizakati (Arifin, 2018). Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mewajibkan zakat atas perhiasan yang dipakai (Arifin, 2018). Pandangan ini juga didukung oleh sebagian ulama mazhab Maliki (Arifin, 2018).

Argumen yang digunakan oleh kelompok ini adalah bahwa perhiasan yang dipakai telah berubah fungsinya dari alat tukar (mata uang) menjadi komoditas atau barang pakai, sehingga tidak lagi terkena ketentuan zakat emas dan perak (Jamaluddin & Mohamad, 2012). Sebagaimana disebutkan, setelah dibentuk menjadi barang perhiasan, emas dan perak tidak lagi diwajibkan zakat (Jamaluddin & Mohamad, 2012).

6.3 Konsep Urf dalam Penentuan Kadar Zakat Perhiasan

Dalam konteks Malaysia, terdapat pembahasan menarik mengenai penentuan kadar urf (kebiasaan) pemakaian emas perhiasan sebagai dasar penetapan kewajiban zakat (Arifin, 2018; Yasin et al., 2018). Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor menunjukkan bahwa dua negeri tersebut telah melakukan kajian terhadap kadar urf pemakaian emas perhiasan di negeri masing-masing secara kuantitatif melalui soal selidik (Yasin et al., 2018).

Berdasarkan cara pengiraan zakat emas perhiasan, mana-mana individu yang memiliki emas perhiasan melebihi kadar urf yang ditetapkan maka diwajibkan zakat ke atasnya (Yasin et al., 2018). Sebagai contoh, di Selangor kadar urf emas perhiasan ditetapkan pada timbangan 800 gram (Arifin, 2018). Sejumlah berat emas yang dimiliki perlu ditolak terlebih dahulu dengan kadar urf pemakaian, kemudian dari tolakan timbangan tersebut hendaklah didarabkan dengan harga emas semasa dan kemudiannya didarabkan dengan kadar nisab 2,5% (Yasin et al., 2018).

Kajian di Selangor dan Malaka menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat urf berdasarkan praktik negeri, yang perlu diperhatikan untuk menghindari keraguan masyarakat (Arifin, 2018). Pihak MAIS (Majlis Agama Islam Selangor) dan PZM (Pusat Zakat Melaka) bertindak sebagai indikator untuk tingkat penggunaan emas saat ini (Arifin, 2018).

7. Zakat Logam Mulia Selain Emas dan Perak

7.1 Pandangan Ulama Klasik

Dalam fikih Islam klasik, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai kewajiban zakat atas logam mulia selain emas dan perak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan atas emas dan perak saja, tidak termasuk logam mulia lainnya (Mansyuroh, 2020; Mufti, 2023; Munthe, 2024). Beliau berargumen bahwa Nabi Muhammad SAW hanya mewajibkan zakat pada emas dan perak saja sebagai barang hasil tambang (Mufti, 2023).

Sebaliknya, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memiliki pandangan yang lebih luas. Mazhab Hambali berpendapat bahwa jika seseorang mengeksplorasi barang-barang tambang padat atau cair yang berupa emas, perak, besi, timah, tembaga, merkuri, rubi, aquamarine, kristal, akik, alkohol, aspal, minyak mentah, belerang, dan sebagainya yang dikeluarkan dari bumi lalu mencapai nisab zakat yaitu 20 mitsqal emas atau 200 dirham perak, maka di dalamnya ada kewajiban zakat secara langsung (Munthe, 2024).

7.2 Zakat Logam Mulia dalam Regulasi Modern

Dalam regulasi zakat modern di Indonesia, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya (M. Aziz & Sholikah, 2015; Mustofa, 2014). Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menyatakan: "Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya..." (Mustofa, 2014).

Dalam ketentuan BAZNAS, zakat logam mulia lainnya dikenakan kepada mereka yang memiliki emas lebih dari 85 gram, dengan zakat dikenakan pada tingkat 2,5 persen pada logam mulia lainnya (Ulhak et al., 2023). Ketentuan ini menggunakan nisab emas sebagai standar untuk logam mulia lainnya, mengingat emas merupakan logam mulia yang paling stabil nilainya (Yazid et al., 2022).

7.3 Berlian, Permata, dan Batu Mulia

Mengenai berlian, permata, dan batu mulia lainnya, terdapat perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa intan, permata, dan sejenisnya dapat disamakan dengan emas dan perak karena memiliki nilai yang tinggi dan berharga (Idrus, 2017). Berangkat dari pengertian bahwa emas dan perak dapat diartikan sebagai harta yang berharga dan memiliki nilai, maka semua harta yang memiliki nilai yang tinggi dan berharga sekaligus sudah mencapai nisab dan selama setahun dapat dikenakan zakat (Idrus, 2017).

Namun, pendapat lain yang lebih ketat menyatakan bahwa berlian biasanya lebih mahal daripada emas dan perak, namun Rasulullah sendiri tidak mewajibkan zakat pada berlian (Mufti, 2023). Pendapat Haji Muhammad Sarni Alabio dalam kitab Maba'id Ilmu Fikih juga menyebutkan tentang tidak wajib zakat pada benda-benda berharga selain emas dan perak, termasuk intan, batu permata, dan galian-galian tambang seperti batu bara dan mineral lainnya meskipun dalam jumlah yang bila dianalogkan dengan harga emas sudah mencapai nisab (Mansyuroh, 2020).

8. Emas dan Perak sebagai Standar Nisab Zakat Lainnya

8.1 Fungsi Emas dan Perak sebagai Standar Nilai

Salah satu aspek penting dari zakat emas dan perak adalah fungsinya sebagai standar nilai untuk menentukan nisab berbagai jenis zakat lainnya. Dengan merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain, emas dan perak dijadikan sebagai standar pengukuran nilai harta (Ghozali & Khoirunnisa, 2018). Hal ini karena emas lebih stabil dan tahan lama dibanding senyawa lainnya, dan harga emas 24 karat hampir sama jika dikonversi dengan mata uang di negara mana pun (Yazid et al., 2022).

Nisab zakat perdagangan, misalnya, disamakan dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5% (Choirunnisak, 2017; Rahmat et al., 2023). Demikian pula nisab zakat perusahaan, saham, obligasi, dan berbagai jenis zakat kontemporer lainnya yang menggunakan nisab emas sebagai standar (Djafri et al., 2023; Hariyanto & Humaidy, 2019; Masadah, 2022).

8.2 Uang Kertas dan Hubungannya dengan Emas dan Perak

Dewasa ini, tukar-menukar dengan uang kertas telah menggantikan uang emas dan perak. Oleh karena itu, kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa uang, baik uang kartal maupun uang giral, wajib dizakati (Alidrus, 2012). Nisab uang adalah senilai atau seharga 96 gram emas, dan besarnya zakat ialah 2,5% (Alidrus, 2012). Dalam soal wang kertas, ia juga terpakai berdasarkan qiyas kepada emas dan perak karena 'illah yang sama yang terpakai pada emas dan perak (Shaarani & Ahmad, 2017).

Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya, maka nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak (Hendarsyah, 2013). Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5% (Hendarsyah, 2013).

9. Zakat Emas dan Perak dalam Konteks Zakat Profesi

9.1 Qiyas Zakat Profesi kepada Zakat Emas dan Perak

Salah satu isu kontemporer yang sangat relevan dengan zakat emas dan perak adalah penggunaan nisab dan kadar zakat emas sebagai standar untuk zakat profesi. Para ulama kontemporer, terutama Yusuf al-Qardhawi, menganalogikan (mengqiyaskan) zakat profesi kepada zakat emas dan perak (M. Aziz & Sholikah, 2015a; Darmayati, 2023; Tuli & Kau, 2018). Alasan utamanya adalah bahwa penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang, yang lebih dekat dengan emas dan perak daripada dengan tanaman (Darmayati, 2023; Kurniawan & Sobari, 2018).

Oleh karena itu, kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak adalah 2,5% dari seluruh penghasilan (Darmayati, 2023; Kurniawan & Sobari, 2018). Hadis yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah: "Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi) (Darmayati, 2023).

9.2 Nisab Zakat Profesi Berdasarkan Emas

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, nisab zakat profesi ditetapkan senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% (Bokhori, 2022; Hamdan et al., 2018; Ismanto & Amin, 2021). Ketentuan ini mengikuti pendapat Yusuf al-Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak (M. Aziz & Sholikah, 2015a; Ismanto & Amin, 2021). Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas dan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (Ismanto & Amin, 2021).

Masyarakat muslim Indonesia mendasarkan zakat profesi pada zakat naqdin (emas dan perak), sehingga nisabnya disamakan dengan 20 dinar atau 200 dirham dengan takaran sekarang 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5% (Wahid & Hamdani, 2021). Penerapan zakat profesi dengan mengqiyaskan emas dan perak salah satunya dikarenakan mayoritas profesi sekarang mendapat bayaran dari hasil pekerjaannya berupa uang (Maulana & Zulfahmi, 2022).

10. Zakat Emas dan Perak dalam Konteks Zakat Tabungan dan Investasi

10.1 Zakat Tabungan

Bila zakat merupakan dana simpanan atau dana tabungan maka ketentuannya mengikuti zakat emas, baik dalam hal syarat nisab maupun kadar zakat dan haulnya (Aqbar et al., 2021). Apabila seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen (HR. & Rusliah, 2022). Nisab zakat emas adalah 85 gram atau setara dengan nilai 85 x harga emas per gram (Aqbar et al., 2021).

10.2 Zakat Saham dan Obligasi

Zakat saham dan obligasi juga menggunakan nisab emas sebagai standar. Nisab zakat saham dan obligasi adalah 85 gram emas, dengan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai bruto setelah dimiliki selama 1 tahun (Djafri et al., 2023; Hendarsyah, 2013). Pemberlakuan zakat saham dan obligasi dikiaskan dengan zakat perniagaan baik kadar nisabnya, yaitu seharga 84 gram emas atau 588 gram perak dari modal (Djafri et al., 2023).

11. Zakat Emas dan Perak dalam Konteks Zakat Perdagangan

Dalam fikih Islam, barang perniagaan yang mengandung emas atau perak, atau yang nilainya diukur dengan emas dan perak, juga terkena ketentuan zakat perdagangan. Cara menghitung zakat perdagangan adalah pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun, dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak (Faidati, 2018). Nisab emas sebanyak 20 dinar, di mana 1 dinar = 4,25 gram emas, sehingga 20 dinar = 85 gram emas murni, dan dari nisab tersebut diambil 2,5% (Faidati, 2018).

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain (Choirunnisak, 2017). Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5% (Choirunnisak, 2017).

12. Zakat Emas dan Perak dalam Konteks Zakat Tambang

12.1 Zakat Tambang Emas dan Perak

Zakat tambang (emas dan perak) merupakan salah satu zakat yang harus dikeluarkan tanpa menunggu waktu (haul), sama seperti zakat pada pertanian yang harus segera dikeluarkan jika sudah tercapai waktunya (Mufti, 2023). Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan bahwa zakat hasil tambang terbatas pada emas dan perak saja (Mufti, 2023).

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili mengemukakan dua syarat mengenai pengeluaran zakat tambang: pertama, barang tambang setelah dilebur dan dibersihkan mencapai satu nisab jika berupa emas, perak atau nilainya mencapai satu nisab jika selain emas dan perak; kedua, syarat-syarat lainnya yang telah ditetapkan (Munthe, 2024).

12.2 Perbedaan Pendapat Mazhab tentang Zakat Tambang Selain Emas dan Perak

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang atau ma'din (Munthe, 2024). Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakati. Imam Syafi'i mewajibkan zakat kepada emas dan perak saja (Mansyuroh, 2020; Munthe, 2024). Sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mewajibkan zakat atas berbagai jenis barang tambang, termasuk besi, timah, tembaga, minyak, gas, dan sebagainya (Munthe, 2024).

13. Penentuan Harga dan Nilai Emas dalam Perhitungan Zakat

13.1 Penggunaan Harga Pasar

Penentuan harga pengeluaran nisab zakat emas dan perak disesuaikan dengan masanya, sesuai dengan daya jual yang dimiliki oleh mata uang yang berlaku (Zuhriah & Azmi, 2019). Begitu juga, penentuan tersebut disesuaikan dengan harga pengeluaran masing-masing emas dan perak pada setiap tahunnya di daerah muzakki, yakni ketika zakat tersebut hendak dikeluarkan (Zuhriah & Azmi, 2019).

Dalam konteks Malaysia, keputusan mesyuarat mengenai cadangan penetapan nisab zakat harta bersandarkan timbangan emas supaya mengikut kiraan harga pasaran emas pada hari berkenaan setelah cukup haul dan nisab tanpa timbul sebarang masalah untung dan rugi dengan menggunakan Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR) sebagai rujukan harga harian pasaran emas (Nasir & Abdullah, 2015).

13.2 Implikasi Fluktuasi Harga Emas

Fluktuasi harga emas di pasar memiliki implikasi langsung terhadap kewajiban zakat. Ketika harga emas naik, nilai nisab dalam mata uang lokal juga meningkat, sehingga lebih sedikit orang yang mencapai nisab. Sebaliknya, ketika harga emas turun, lebih banyak orang yang mencapai nisab dan wajib berzakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan emas sebagai standar nisab memiliki dimensi keadilan yang inheren, karena menyesuaikan kewajiban zakat dengan kondisi ekonomi yang berlaku (Zuhriah & Azmi, 2019).

14. Relevansi Zakat Emas dan Perak dalam Konteks Ekonomi Modern

14.1 Emas sebagai Instrumen Investasi

Dalam konteks ekonomi modern, emas tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan atau mata uang, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang populer. Transaksi jual beli emas secara digital, seperti yang terjadi di platform e-commerce, menimbulkan pertanyaan baru mengenai kewajiban zakat (Rohmah, 2022). Tokopedia, misalnya, memungkinkan penggunanya untuk membeli dan menyimpan emas secara digital dalam jumlah kecil (Rohmah, 2022).

Dalam Islam, emas dan perak termasuk benda ribawi, sehingga pertukaran (jual beli) benda tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syariat agar tidak terjerumus ke dalam praktik riba (Masykur et al., 2023). Namun, setelah dibentuk menjadi barang perhiasan, emas dan perak telah menjadi komoditas, seperti pakaian dan barang dagangan, dan tidak lagi berfungsi sebagai tsaman (harga, alat pembayaran, uang) (Rohmah, 2022).

14.2 Akaun Pelaburan Emas

Di Malaysia, terdapat pembahasan mengenai zakat atas akaun pelaburan Islam berasaskan emas. Fatwa menyebutkan bahwa zakat dikenakan jika ia melebihi nisab emas dan perak (Shaarani & Ahmad, 2017). Dalam konteks perbankan, emas disimpan dan dijaga di satu tempat yang sama dengan pemilik-pemilik lain, yang menepati konsep harta khulthah (harta yang dimiliki bersama) (Shaarani & Ahmad, 2017).

14.3 Potensi Zakat Emas dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat emas dan perak, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang optimal dapat memberikan dampak positif pada kehidupan sosial keagamaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi (Amelia et al., 2023). Dengan penduduk muslim yang besar, potensi zakat—termasuk zakat emas dan perak—sangat besar jika dapat dimaksimalkan pengumpulan dan pendistribusiannya (Effendi et al., 2022).

15. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Penggabungan Emas dan Perak dengan Harta Lain

15.1 Penggabungan untuk Mencukupkan Nisab

Salah satu isu yang dibahas dalam fikih zakat adalah apakah emas dapat digabungkan dengan perak, atau dengan harta lainnya, untuk mencukupkan nisab. Dalam konteks akaun simpanan dan investasi, terdapat amalan semasa yang mencampurkan harta (duit) dari akaun-akaun yang berlainan untuk mencukupkan nisab zakat wang simpanan/emas/perak (Shaarani & Ahmad, 2017). Jika simpanan dari akaun bank X tidak mencapai nisab, maka ia harus dicampur dengan simpanan dari akaun lain (Shaarani & Ahmad, 2017).

Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya, maka nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak (Hendarsyah, 2013). Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (Hendarsyah, 2013).

15.2 Konsep Khulthah dalam Zakat Emas

Konsep khulthah (harta yang dimiliki bersama) juga relevan dalam konteks zakat emas dan perak. Para ulama telah membahas tentang zakat atas harta khulthah, yaitu harta-harta yang dimiliki oleh beberapa pemilik yang dihimpunkan sehingga mencukupkan kadar nisab zakat (Shaarani & Ahmad, 2017). Dalam konteks perbankan Islam, emas yang disimpan bersama dengan pemilik-pemilik lain menimbulkan isu syariah yang perlu diperhatikan (Shaarani & Ahmad, 2017).

16. Implementasi Zakat Emas dan Perak di Indonesia dan Malaysia

16.1 Indonesia

Di Indonesia, ketentuan zakat emas dan perak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (M. Aziz & Sholikah, 2015b; Ismanto & Amin, 2021). Zakat kepemilikan emas wajib diberlakukan jika telah mencapai nisab 85 gram emas, dengan zakat dinilai pada tingkat 2,5 persen (Ulhak et al., 2023). Zakat kepemilikan perak yang melebihi nisab 595 gram perak wajib diberlakukan, dengan zakat perak adalah 2,5 persen (Ulhak et al., 2023).

Sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan, termasuk emas dan perak, menjadi bagian penting dari sistem zakat di Indonesia (Harahap et al., 2022). Untuk zakat emas/perak dan uang atau tabungan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak atau uang yang dimilikinya (Harahab, 2016).

16.2 Malaysia

Di Malaysia, pengelolaan zakat emas dan perak berada di bawah jurisdiksi Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) masing-masing negeri (Famulia, 2020). Jenis zakat yang dikenal dalam aturan di berbagai negeri Malaysia termasuk zakat emas/perak (Famulia, 2020). Di Selangor, misalnya, zakat emas dan perak diatur dengan mempertimbangkan kadar urf pemakaian emas perhiasan (Arifin, 2018; Yasin et al., 2018).

Fatwa di Malaysia menyebutkan bahwa zakat dikenakan jika akaun pelaburan Islam berasaskan emas melebihi nisab emas dan perak (Shaarani & Ahmad, 2017). Penentuan nisab zakat harta bersandarkan timbangan emas mengikut kiraan harga pasaran emas pada hari berkenaan setelah cukup haul dan nisab (Nasir & Abdullah, 2015).

17. Hikmah dan Tujuan Zakat Emas dan Perak

17.1 Mencegah Penimbunan Harta

Salah satu hikmah utama diwajibkannya zakat atas emas dan perak adalah untuk mencegah penimbunan harta (kanz al-mal). Larangan Islam dalam praktik penimbunan harta dalam arti uang (kanz al-mal) hanya mengkhususkan larangan penimbunan tersebut untuk emas dan perak (Candrakusuma & Santoso, 2021). Al-Qur'an secara tegas mengancam orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah dengan siksa yang pedih (Arifin, 2018; Nurhayati, 2022).

17.2 Distribusi Kekayaan

Zakat emas dan perak juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Dengan mewajibkan zakat atas emas dan perak yang telah mencapai nisab, Islam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi juga mengalir kepada mereka yang membutuhkan (Asnaini, 2010; Sulaiman, 2021). Zakat memiliki hubungan yang erat dengan aspek kebaikan, ia berhubungan dengan ekonomi dan sosial (Munthe, 2024).

17.3 Penyucian Harta dan Jiwa

Zakat emas dan perak juga berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa muzakki. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 103, zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa orang yang menunaikannya (Alfiani, 2023; Aqbar et al., 2021). Dengan menunaikan zakat emas dan perak, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agamanya, tetapi juga membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang ada di dalamnya (Tho'in et al., 2020).

18. Kesimpulan

Zakat perhiasan emas, perak, dan logam mulia lainnya merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki landasan hukum paling kuat dalam Islam, bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW (Alidrus, 2012; Nurhayati, 2022). Nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni (20 dinar), sementara nisab zakat perak adalah 595 gram perak (200 dirham), dengan kadar zakat masing-masing sebesar 2,5% setelah mencapai haul satu tahun (Abdillah, 2019; Alidrus, 2012; Hendarsyah, 2013).

Mengenai zakat perhiasan emas yang dipakai, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama: mazhab Hanafi mewajibkannya, sementara mayoritas ulama mazhab Syafi'i tidak mewajibkannya untuk perhiasan yang dipakai sesuai kebiasaan (urf) (Arifin, 2018; Yasin et al., 2018). Untuk logam mulia selain emas dan perak, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i yang membatasinya hanya pada emas dan perak, dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang memperluas kewajiban zakat pada berbagai jenis logam dan barang tambang lainnya (Mansyuroh, 2020; Munthe, 2024).

Dalam konteks modern, emas dan perak berfungsi sebagai standar nisab untuk berbagai jenis zakat kontemporer, termasuk zakat profesi, zakat tabungan, zakat saham, dan zakat obligasi (Djafri et al., 2023; Hendarsyah, 2013; Yazid et al., 2022). Hal ini menunjukkan betapa sentralnya posisi emas dan perak dalam sistem zakat Islam, tidak hanya sebagai objek zakat itu sendiri, tetapi juga sebagai tolok ukur kewajiban zakat bagi berbagai jenis harta lainnya.

Akhirnya, zakat emas dan perak—jika dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat yang profesional dan amanah—memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam (Amelia et al., 2023; Effendi et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan zakat perhiasan emas, perak, dan logam mulia lainnya menjadi sangat penting bagi setiap muslim yang ingin menunaikan kewajibannya secara benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Daftar Pustaka

Abdillah, Z. (2019). Telaah terhadap fikih zakat konvensional (Upaya rekonstruksi fikih zakat agar lebih fungsional dan berdaya guna). Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 1(1), 34–63. https://doi.org/10.36670/alamin.v1i1.2

Alfiani, M. Y. (2023). Membumikan Al-Qur'an Pancasila dan etos sains. Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 3(1), 110–128. https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.117

Alidrus, I. F. (2012). Nilai-nilai instrumental ekonomi Islam dalam perbankan syariah. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 7(2). https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.379-408

Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi ZISWAF dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 157–168. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408

Aqbar, K., Indriani, D., Herman, S., & Rusmita, S. W. (2021). Zakat tabungan pensiun dalam perspektif fikih Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3), 432–444. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.413

Arifin, N. M. F. B. M. (2018). Perbedaan pemakaian urf zakat emas perhiasan (Kajian di Selangor dan Malaka). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 14(01), 132–160. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i01.403

Ashsubli, M. (2023). Strategi politik pemerintah daerah terhadap kebijakan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis. Journal of Religious Policy, 2(1), 133–174. https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.20

Asnaini, A. (2010). Membangun zakat sebagai upaya membangun masyarakat. La_riba, 4(1), 19–33. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art2

Aziz, J. A. (2018). Dekonstruksi paradigmatik pengembangan zakat: Analisis kritis pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(2), 191. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215

Aziz, M., & Sholikah, S. (2015a). Metode istinbat hukum zakat profesi perspektif Yusuf al-Qardawi dan implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di Indonesia. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 16(1), 89. https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039

Aziz, M., & Sholikah, S. (2015b). Zakat profesi dalam perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 15(2), 188. https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665

Bokhori, A. T. (2022). Epistemologi fikih filantropi Islam dalam zakat profesi: Studi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Jurnal Keislaman, 5(2), 238–255. https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3591

Candrakusuma, M., & Santoso, A. D. (2021). Tinjauan komprehensif konsep uang Taqiyuddin An-Nabhani. MJSE, 1(1), 20–33. https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.3852

Choirunnisak, C. (2017). Konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(1), 27–44. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74

Darmayati. (2023). Zakat profesi menurut pandangan Yusuf Qardhawi. Rayah Al-Islam, 7(3), 1682–1690. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881

Darwis, M., & Rahim, A. (2019). Implementasi keuangan publik Islam (Studi pada kriterium kaya dalam zakat terhadap Perda zakat di Sulawesi Selatan). Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 1(1), 34–50. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v1i1.253

Dedi, S. (2022). Mengkaji ulang kewajiban zakat profesi. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 5(2), 188–220. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1162

Djafar, Lutfi, M., Muin, R., & Sugianto, S. (2023). Zakat management in countries that require zakat and countries that do not require zakat. Formosa Journal of Sustainable Research, 2(2), 311–324. https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3076

Djafri, M. T., Wijaya, H., & Rijal, S. (2023). Zakat obligasi dalam perspektif hukum Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 459–473. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1156

Effendi, M. S., Halkam, H., Warnanti, A., Nugroho, M. I., & Firdaus, V. F. (2022). Peningkatan kapasitas organisasi nirlaba bagi unit pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 5(3). https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.23266

Faidati, A. (2018). Pendistribusian zakat perdagangan telur ayam petelur (Studi kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 6(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.179-202

Famulia, L. (2020). Analisis perbandingan hubungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(1), 27. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417

Fikriawan, S. (2019). Dinamika zakat dalam tinjauan sejarah keindonesiaan: Kajian positifikasi dan implikasinya bagi ekonomi umat. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1(1), 73–92. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110

Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep pengelolaan keuangan Islam menurut pemikiran Abu Ubaid. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 4(1), 64. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068

Hamat, Z., & Adnan, N. I. M. (2017). Perakaunan zakat terhadap manfaat berupa barangan (benefit in kind) di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2017.2.2.02

Hamdan, U., Syathiri, A., Maulana, A., & D.G, E. O. (2018). Pungutan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 84–95. https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7652

Harahab, Y. (2016). Kesadaran hukum umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat melalui amil zakat. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 17. https://doi.org/10.22146/jmh.15865

Harahap, J. P. S., Nasution, A. A., & Ghani, N. A. A. (2022). Pengaruh zakat profesi terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2(2), 21–30. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i2.4734

Hariyanto, E., & Humaidy, Moh. A. A. (2019). Pelaksanaan corporate social responsibility dan zakat perusahaan perbankan syari'ah di Madura. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 688. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195

Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan zakat online BAZNAS bagi muzaki. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2(2), 485–512. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32

HR., M., & Rusliah, N. F. F. (2022). Harta wajib zakat dan implementasinya di LAZ. https://doi.org/10.31219/osf.io/zw4yd

Idrus, I. (2017). Zakat di Indonesia: Sebuah reformulasi pengelolaan. Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(2), 154–160. https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.744

Ismanto, R., & Amin, M. (2021). Kebijakan zakat profesi di Indonesia dalam perspektif fikih Islam: Analisis pedoman pelaksanaan zakat profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional. Kodifikasia, 15(2), 285–302. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272

Jamaluddin, F. A., & Mohamad, S. (2012). Pemahaman wanita Islam Kg. Manjoi, Perak terhadap hukum jual beli barang perhiasan daripada emas secara ansuran. Jurnal Fiqh, 9(1), 21–44. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol9no1.2

Kurniawan, M. J., & Sobari, A. (2018). Dampak instruksi bupati tentang zakat profesi terhadap pegawai dan pengelolaan zakat di BAZIS Kabupaten Bogor. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.124

Mansyuroh, F. A. (2020). Studi kritis terhadap pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio tentang zakat dalam kitab Maba'id Ilmu Fikih. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(1), 31. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3349

Masadah, M. (2022). Studi analisis komparasi zakat perusahaan (corporate zakat) dalam perspektif fikih dan peraturan perundangan. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 3(2), 1–14. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.1-14

Masykur, M., Safrina, A. E., & Rukmana, R. (2023). Praktik jual beli emas anggota Majelis Ta'lim Al-Hijrah Gunung Binjai Balikpapan. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 11(2), 15–33. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i2.172

Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Relevansi konsep pemikiran ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan penerapannya di Indonesia. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 2436–2449. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332

Mufti, A. (2023). Implementasi Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 pada perusahaan tambang di Provinsi Aceh. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(1), 46–65. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1339

Munthe, M. (2024). Pandangan ulama mazhab terhadap zakat hasil tambang. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 2(1), 41–52. https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.70

Mustofa, I. (2014). Zakat lembaga keuangan syariah sebagai badan hukum. Millah: Journal of Religious Studies, 13(2), 163–190. https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art8

Nasir, M. U. G. A., & Abdullah, L. (2015). Fatwa-fatwa zakat di Negeri Perak: Satu analisa. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 9, 75–91. https://doi.org/10.51200/ljms.v9i.2989

Nurhayati, S. (2022). Kesadaran petani sawit terhadap kewajiban zakat sawit (Studi kasus di Cot Girek KM 12 Lhoksukon Aceh Utara). Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 72–95. https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.91

Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis implementasi zakat perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Muqayyad, 6(1), 67–76. https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052

Rahmawati, St. (2018). Analisis perhitungan zakat profesi dalam satuan bruto dan netto menurut hukum Islam. Al-Bayyinah, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.45

Rohmah, A. M. (2022). The sale and purchase of non-cash gold at Tokopedia from an Islamic perspective. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(1), 15. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.58893

Shaarani, A. Z. M., & Ahmad, R. (2017). Aplikasi konsep khulṭah dalam pengiraan zakat di Malaysia: Analisis isu, cabaran dan penyelesaiannya. Jurnal Syariah, 25(2), 187–216. https://doi.org/10.22452/js.vol25no2.2

Sulaiman, R. (2021). Zakat dan keadilan sosial. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(2), 125–144. https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.2062

Tho'in, M., Budiyono, B., Ma'ruf, M. H., & Rukmini, R. (2020). Pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam bagi para takmir masjid. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1). https://doi.org/10.29040/budimas.v2i1.2107

Tuli, M. R., & Kau, S. A. P. (2018). Methodological study of jurisprudence of professional zakat in Yusuf al-Qardhawi's perspective. Al-Mizan, 14(2), 262–281. https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837

Ulhak, A. Z., Tarmizi, T., & Ahmad, S. (2023). Analisis pengelolaan dana zakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kota Jambi (Studi kasus BAZNAS Kota Jambi). Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, 3(3), 294–313. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.565

Wahid, N. A., & Hamdani, H. (2021). Zakat profesi (Perspektif fiqh klasik dan kontemporer). Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 45–62. https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.75

Warda. (2021). Zakat profesi. https://doi.org/10.31219/osf.io/an59s

Yasin, U. F., Rahman, N. N. A., & Rosele, M. I. (2018). Amalan penentuan kadar urf pemakaian emas perhiasan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 12, 89–100. https://doi.org/10.51200/ljms.v12i.1352

Yazid, A., Ulirrahmi, F., & Alam, I. N. (2022). Tinjauan syariat terhadap zakat profesi dari hasil YouTuber dengan metode qiyas zakat emas. An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(2), 102. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.15464

Zuhriah, E., & Azmi, M. F. M. (2019). Model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perspektif teori keadilan John Rawls. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 11(2), 128–142. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580