00780 - Zakat Penghasilan dan Profesi: Kajian Komprehensif dari Perspektif Syariah, Regulasi, dan Implementasi

Abstract

Professional zakat (zakat profesi) is one of the contemporary forms of zakat that has become an intensive discussion among scholars and Muslim communities in modern times. This article comprehensively examines professional zakat from three main perspectives: Islamic law (syariah), regulation, and implementation. Using a qualitative approach with library research methods, this study analyzes the concept, legal basis, nisab, haul, zakat rates, and implementation mechanisms of professional zakat in Indonesia. The results show that professional zakat has a strong legal foundation based on general Quranic verses, particularly Surah Al-Baqarah verse 267, as well as the ijtihad of contemporary scholars, especially Yusuf al-Qardhawi. In Indonesia, professional zakat is regulated through Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, MUI Fatwa No. 3 of 2003, and Minister of Religious Affairs Regulation No. 52 of 2014. The estimated potential of professional zakat in Indonesia reaches Rp 139.07 trillion, or 59.5 percent of the total national zakat potential, but its realization only reaches 2.8 percent. Various challenges in implementation include differences in understanding regarding nisab and zakat rates, low awareness among muzakki, and suboptimal management by zakat institutions. With proper management and targeted distribution, professional zakat has significant potential as an important instrument for poverty alleviation and improving the welfare of Muslims in Indonesia.

Keywords: professional zakat, income zakat, nisab, haul, zakat management, MUI fatwa, BAZNAS

Abstrak

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat kontemporer yang menjadi perbincangan intensif di kalangan ulama dan masyarakat Muslim pada masa modern. Artikel ini mengkaji zakat profesi secara komprehensif dari tiga perspektif utama: syariah, regulasi, dan implementasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka, penelitian ini menganalisis konsep, dasar hukum, nisab, haul, kadar zakat, serta mekanisme pelaksanaan zakat profesi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat profesi memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan nash Al-Qur'an yang bersifat umum, khususnya surah Al-Baqarah ayat 267, serta ijtihad ulama kontemporer, terutama Yusuf al-Qardhawi. Di Indonesia, zakat profesi diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Potensi zakat profesi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp139,07 triliun atau 59,5 persen dari total potensi zakat nasional, namun realisasinya baru mencapai 2,8 persen. Berbagai tantangan dalam implementasinya mencakup perbedaan pemahaman tentang nisab dan kadar zakat, rendahnya kesadaran muzakki, serta belum optimalnya pengelolaan oleh lembaga amil zakat. Dengan pengelolaan yang baik dan distribusi yang tepat sasaran, zakat profesi memiliki potensi besar sebagai instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Kata kunci: zakat profesi, zakat penghasilan, nisab, haul, pengelolaan zakat, fatwa MUI, BAZNAS

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, baik dari dimensi ibadah maupun dari dimensi sosial-ekonomi (Azhar et al., 2021). Sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyyah, zakat memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan umat (Cahyani, 2020). Dalam perkembangan peradaban manusia yang terus berubah, jenis-jenis harta yang wajib dizakati pun mengalami perkembangan seiring dengan munculnya berbagai profesi baru yang menghasilkan pendapatan besar di era modern (Hakim, 2016).

Salah satu bentuk zakat yang menjadi perbincangan intensif di kalangan ulama dan masyarakat Muslim kontemporer adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat profesi merupakan istilah yang lahir dari berkembangnya pekerjaan atau profesi saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan istilah baru dalam fikih Islam (Bashori & Syafi'i, 2023). Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu (Marimin & Fitria, 2017). Namun demikian, di era modern ini, penghasilan dari berbagai profesi justru seringkali jauh melampaui penghasilan para petani yang secara tradisional diwajibkan berzakat (Darmayati, 2023).

Potensi zakat profesi di Indonesia sangat besar. Total potensi zakat profesi diperkirakan mencapai Rp139,07 triliun, atau 59,5 persen dari total potensi zakat nasional sebesar Rp233,8 triliun, sementara realisasinya hanya mencapai Rp3,9 triliun atau 2,8% (Bahri et al., 2020). Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep, hukum, dan mekanisme pelaksanaan zakat profesi.

2. Pengertian dan Terminologi Zakat Profesi

2.1 Definisi Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris "profession" yang berarti pekerjaan (Rahmawati, 2018). Dalam terminologi Arab, profesi dikenal dengan istilah al-mihn, yang merupakan bentuk jamak dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan (Asih et al., 2024). Di negara-negara Arab modern, kosakata profesi dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab, yaitu al-mihnah (sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak) dan al-hirfah (untuk pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan tangan) (Hamka, 2020).

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran (Rahmawati, 2018). Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium (Darmayati, 2023).

2.2 Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab (Herman et al., 2020). Dalam Al-Mu'jam al-Wasit (1972), istilah zakat profesi menggunakan kata "zakâh al-mihnah" (zakat on income) yang berarti zakat atas penghasilan atau pendapatan atau jasa yang diusahakan melalui keahliannya, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pengacara, pegawai, karyawan, dan lain-lain (Warda, 2021).

Zakat profesi dikenal juga dengan istilah zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan) atau zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pekerja) (Yazid et al., 2022). Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (Nugraha & Zen, 2020).

Dalam terminologi fikih, padanan yang paling dekat terhadap zakat pendapatan atau gaji adalah zakat al-Mal al-Mustafad (harta yang didapat) (Ismanto & Amin, 2021). Yang termasuk dalam kategori zakat al-mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain (Ulfanur et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di antara hal yang wajib dizakati adalah zakat pendapatan dan jasa yang juga dikenal sebagai zakat profesi, yakni bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (Mubarok & Dahlia, 2020).

3. Sejarah dan Perkembangan Zakat Profesi

3.1 Asal-Usul Konsep

Zakat profesi merupakan bentuk zakat baru yang muncul setelah era Nabi (Irawan, 2020). Berbeda dengan zakat pertanian, zakat profesi tidak pernah dijalankan di masa kenabian bahkan pada masa para sahabat Rasulullah SAW (Darmayati, 2023). Meskipun demikian, terdapat riwayat bahwa pada masa Khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, zakat telah dipungut dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji (Prakoso, 2020).

Zakat profesi mulai ramai diperbincangkan setelah terbitnya kitab Fiqhuz Zakat karangan Yusuf al-Qardhawi (Qodsiyah, 2021). Zakat profesi mulai muncul pada abad ke-20 yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab karyanya Fiqh Al-Zakah yang terbit pada tahun 1969 (Akbar et al., 2023). Gagasan ini mendapat pengaruh besar dari Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah (Munandar & Ridwan, 2022).

Pada tahun 1952, sebuah seminar di kota Damaskus telah menetapkan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi dan penghasilan (Qodsiyah, 2021). Konsep zakat profesi kemudian merebak ke Indonesia pada awal tahun 2000-an, yang dibuktikan dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang mengadopsi pendapat Yusuf al-Qardhawi (Muhazir, 2021).

3.2 Perkembangan di Indonesia

Di Indonesia, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta (Marimin & Fitria, 2017). Regulasi zakat profesi di Indonesia tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Ismanto & Amin, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 4 poin h, pendapatan dan jasa telah dinyatakan sebagai salah satu objek zakat mal di Indonesia (Trigiyatno, 2017).

4. Dasar Hukum Zakat Profesi

4.1 Dalil dari Al-Qur'an

Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash yang bersifat umum, yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 267 (Saniah, 2022). Kata "mâ kasabtum" dalam ayat tersebut pada dasarnya merupakan lafaz 'am (umum), yang cakupannya meluas yakni "meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim" (Saniah, 2022). Berdasarkan ayat ini, para ulama menetapkan bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll.) terkena kewajiban zakat (Afwan & Andri, 2022).

Selain Surah Al-Baqarah ayat 267, dalil lain yang digunakan adalah Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan pengambilan zakat dari harta orang-orang beriman (Sukardi et al., 2020). Para ulama pendukung zakat profesi menyatakan bahwa landasan zakat profesi atau penghasilan sangat kuat karena langsung dari Al-Qur'an sendiri, dengan istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk zakat profesi adalah al-Kasab (Prasetyo & Warda, 2022).

4.2 Dalil dari Hadis dan Praktik Sahabat

Dari sisi historis, terdapat riwayat bahwa Ibnu Mas'ud dan Muawiyah telah memotong penghasilan sebagai zakat dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji (Prakoso, 2020). Umar bin Abdul Aziz juga selalu membayarkan zakat dari hadiah maupun uang insentif, mirip dengan penarikan pajak terhadap pendapatan dan hadiah pada masa sekarang (Mth, 2007).

4.3 Ijtihad Ulama Kontemporer

Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode qiyas dalam menetapkan kewajiban zakat profesi, dengan maqis 'alaih-nya adalah zakat emas dan perak, 'illat-nya adalah berkembang (al-nama'), dan kewajiban zakat profesi disamakan dengan zakat emas-perak (Aziz & Sholikah, 2015). Atas dasar prinsip inilah Yusuf al-Qardhawi menetapkan bahwa dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun (Tuli & Kau, 2018).

5. Pro dan Kontra Zakat Profesi

5.1 Pendapat yang Mewajibkan

Para ulama yang mewajibkan zakat profesi berargumen bahwa meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit menyebutkan zakat profesi, namun nash-nash yang bersifat umum dapat dijadikan hujjah (Fatkhurohman, 2022). Mereka juga berargumen bahwa adalah tidak adil jika seorang petani yang penghasilannya lebih kecil diwajibkan berzakat, sementara seorang profesional dengan penghasilan jauh lebih besar tidak diwajibkan berzakat (Darmayati, 2023).

Pendukung zakat profesi terdiri dari MUI, Pemerintah, NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan lainnya (Trigiyatno, 2017). MUI, NU, dan Muhammadiyah berpandangan bahwa setiap penghasilan yang telah mencapai nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya, sehingga dianalogikan dengan zakat emas/perak yang setara dengan 85 gram emas murni (Munandar & Ridwan, 2022).

5.2 Pendapat yang Menolak

Sebagian ulama menolak keberadaan zakat profesi karena zakat profesi tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelumnya, dan umumnya kitab fikih klasik tidak mencantumkan adanya zakat profesi (Kurniawan & Sobari, 2018). Menurut Sahal Mahfudh, sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi, dan gaji serta penghasilan profesi tidak wajib dizakati karena tidak memenuhi syarat haul dan nisab (Aziz & Sholikah, 2015b).

Wahbah Az-Zuhaily juga menolak keberadaan zakat profesi dengan alasan yang sama (Kurniawan & Sobari, 2018). Sementara itu, Syaikh Ibnu al-'Utsaimin dan Syaikh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa zakat penghasilan itu ada, tetapi seperti zakat lainnya, mesti mencapai nisab dan menunggu selama satu haul (Trigiyatno, 2017). Persis tidak menggunakan istilah zakat profesi, melainkan menggunakan istilah infaq wajib profesi sehingga jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan individu (Munandar & Ridwan, 2022).

5.3 Analisis Kritis

Beberapa kritik terhadap konsep zakat profesi Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa ijtihad tersebut menabrak koridor ushul fikih, khususnya qiyas dalam ijtihadnya (Afwan & Andri, 2022). Kritik lain menyoroti inkonsistensi dalam penentuan kadar zakat: jika zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, seharusnya kadarnya 5% atau 10%, bukan 2,5% yang mengikuti zakat emas (Trigiyatno, 2017).

6. Jenis-Jenis Penghasilan yang Termasuk Zakat Profesi

Yusuf al-Qardhawi membagi pekerjaan atau profesi yang mendatangkan penghasilan menjadi dua jenis (Ismanto & Amin, 2021).

Pertama, pekerjaan yang dilakukan langsung oleh seseorang tanpa terikat atau tunduk kepada pihak lain, yaitu pekerjaan yang mengandalkan keahlian dan profesi. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen), konsultan, dan sejenisnya (Harahap et al., 2022).

Kedua, pekerjaan yang sifatnya terikat atau tunduk kepada pihak lain, baik perorangan ataupun lembaga. Pemasukan dari pekerjaan ini biasanya disebut gaji, tunjangan, honor, dan lainnya, seperti Aparatur Sipil Negara dan pegawai perusahaan (Ismanto & Amin, 2021).

Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (Nasution, 2021).

Dalam konteks modern, kategori zakat profesi juga mencakup profesi-profesi baru seperti YouTuber. Penghasilan dari YouTube adalah salah satu harta yang wajib dizakati, termasuk dalam al-māl al-mustafād, yaitu harta yang bisa diambil manfaat oleh seorang Muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru (Susanty & Bahruddin, 2020). YouTuber Muslim wajib zakat jika konten video yang diunggah adalah halal (Susanty & Bahruddin, 2020). Dengan metode qiyas zakat emas, Muslim YouTubers wajib mengeluarkan zakat profesi jika pendapatan bersih yang diperoleh mencapai nisab emas, yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan mencapai haul (Yazid et al., 2022).

7. Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Profesi

7.1 Nisab Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nisab zakat profesi. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-qiyas-kan dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak (Ulfanur et al., 2023). Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendapatan profesi lebih dominan berupa uang, dan mata uang modern lebih mengikut terhadap fluktuatif harga emas (Hamka, 2020).

Pendapat lain menganalogikan nisab zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu senilai 653 kg padi atau gandum (5 wasaq), dengan kadar zakat 5% atau 10% dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji (Priyambodo et al., 2022). Pendapat ketiga menganalogikan zakat profesi dengan zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji (Priyambodo et al., 2022).

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menetapkan nisab zakat penghasilan mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras (Nuryana, 2016). Sementara itu, BAZNAS Ponorogo menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg (Retnowati et al., 2023).

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2021, batas nisab adalah sebesar Rp6.644.868/bulan atau Rp79.738.415/tahun (Bulutoding, 2023).

7.2 Haul Zakat Profesi

Mengenai haul (masa kepemilikan satu tahun), terdapat perbedaan pendapat. Yusuf al-Qardhawi tidak mensyaratkan sampai haul pada zakat profesi, di mana zakat tersebut dikeluarkan langsung ketika mendapat atau diterimanya penghasilan, kecuali penghasilan yang diperoleh saat itu belum mencapai nisab, maka dibolehkan untuk dibayar dengan masa perhitungan selama setahun (Maulana & Zulfahmi, 2022). Pengeluaran zakat profesi saat menerima gaji diqiyaskan pada zakat biji-bijian atau pertanian yang dikeluarkan setelah panen (Maulana & Zulfahmi, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Bulutoding, 2023). Berdasarkan Fatwa MUI, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab; jika masih belum mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Patih, 2022).

7.3 Kadar Zakat Profesi

Untuk zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya (aktif income), kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul (Sari et al., 2024). Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi, persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih (Ulfanur et al., 2023).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan seperti penghasilan para pegawai atau orang yang memiliki profesi tertentu, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%, hal tersebut berdasarkan pada keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak 2,5% (Rahayu et al., 2022).

8. Perhitungan Zakat Profesi

8.1 Metode Bruto dan Neto

Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara (Rahmawati, 2018).

Pertama, perhitungan secara langsung dari penghasilan kotor (bruto): zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor tanpa dikurangi kebutuhan pokok. Cara ini lebih mudah dan praktis.

Kedua, perhitungan dari penghasilan bersih (neto): zakat dihitung setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% x (Rp1.500.000 - Rp1.000.000) = Rp12.500/bulan atau Rp150.000/tahun (Rahmawati, 2018).

Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Berdasarkan hal itu, maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, tidak wajib zakat (Retnowati et al., 2023).

8.2 Contoh Perhitungan

Sebagai contoh praktis, jika seseorang memiliki penghasilan Rp7.000.000 per bulan dan batas nisab adalah Rp6.644.868/bulan, maka karena gaji tersebut melebihi batas nisab, wajib dipotong zakat profesi. Zakat yang harus dibayar = penghasilan x 2,5% = Rp7.000.000 x 2,5% = Rp175.000 per bulan (Bulutoding, 2023).

8.3 Perbedaan Kebijakan Bruto dan Neto

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan zakat profesi di Indonesia. Di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak, zakat profesi diambil dari gaji pokok bruto setiap pegawai dengan kadar 2,5% (Mualimah & Kuswanto, 2019). Sementara itu, di beberapa tempat lain, zakat dihitung dari penghasilan bersih setelah dipotong untuk kebutuhan primer (Sari et al., 2024).

Perbedaan antara aturan pelaksanaan zakat profesi di Indonesia dengan pendapat ulama fikih secara umum terletak pada penghitungan nisab berdasarkan pendapatan dikurangi kebutuhan pokok pada pendapat para ulama fikih, yang tidak diperhitungkan dalam pelaksanaan zakat profesi di Indonesia (Ismanto & Amin, 2021). Hal ini berpotensi menyebabkan seseorang yang belum dikategorikan wajib zakat menurut jumhur ulama fikih menjadi kategori muzakki berdasarkan fatwa MUI dan PMA (Ismanto & Amin, 2021).

9. Regulasi Zakat Profesi di Indonesia

9.1 Landasan Hukum

Regulasi zakat profesi di Indonesia bersifat komprehensif, ditandai dengan adanya regulasi di tingkat makro, meso, dan mikro (Bahri et al., 2020). Pada tingkat makro, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan pendapatan dan jasa sebagai salah satu objek zakat mal (Trigiyatno, 2017). Pada tingkat meso, terdapat Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Ismanto & Amin, 2021). Pada tingkat mikro, terdapat berbagai peraturan daerah dan surat edaran dari instansi pemerintah.

Di Aceh, kewajiban zakat gaji/profesi ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa di antara kewenangan dan kewajiban Baitul Mal adalah mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat pendapatan dan jasa/honorarium (Analiansyah, 2014).

9.2 Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan merupakan landasan utama pelaksanaan zakat profesi di Indonesia. Fatwa ini menetapkan bahwa: (1) penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal; (2) nisab zakat penghasilan mengacu pada nisab zakat tanaman dan buah-buahan; dan (3) kadar zakat penghasilan adalah 2,5% (Patih, 2022).

Epistemologi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menggunakan paradigma rasionalisme hukum Islam dengan aliran epistemologi Bayani, yaitu mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas senilai 85 gram, kadar zakatnya 2,5% (Bokhori, 2022). Dalil yang digunakan oleh MUI meliputi ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah 267, 219, dan Al-Taubah 103, serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Abu Hurairah, dan Hakim bin Hizam, serta pendapat Yusuf al-Qardhawi (Bokhori, 2022).

9.3 Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

Dalam implementasinya, pembayaran zakat sekaligus pembayaran pajak menjadi kontroversi karena zakat penghasilan maupun pajak penghasilan pada dasarnya dikenakan atas objek yang sama, yaitu penghasilan yang diterima seorang individu yang beragama Islam (Famulia, 2020). Pemerintah menawarkan solusi dengan melakukan pemotongan zakat profesi dari perolehan pajak, sehingga pajak penghasilan yang terutang setelah membayar zakat profesi berkurang (Arlina et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Direktur Pajak membuat Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-163/PJ/2003 mengenai penggunaan zakat penghasilan pada perhitungan perolehan perpajakan (Arlina et al., 2023).

10. Mekanisme Pembayaran Zakat Profesi

10.1 Pembayaran Langsung

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul (Herman et al., 2020). Pembayaran zakat profesi secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq atau lembaga amil zakat merupakan salah satu cara yang umum dilakukan.

10.2 Sistem Payroll (Pemotongan Gaji)

Salah satu mekanisme yang semakin banyak diterapkan adalah sistem payroll, yaitu pemotongan zakat langsung dari gaji. Dikarenakan pentingnya zakat profesi untuk pendistribusian pendapatan, sebaiknya zakat profesi langsung diambil/dipotong dari setiap gaji, upah, atau honorarium seorang Muslim (Warda, 2021). Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji ASN Kementerian Agama Kabupaten Demak telah lama dilakukan, dan pada perkembangannya semua pegawai menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan (Mualimah & Kuswanto, 2019).

Mekanisme payroll system di PT PLN (Persero) Regional Unit SULSELBAR menunjukkan bahwa dengan sistem ini, pembayaran zakat menjadi lebih teratur, mudah, dan efektif (Herman et al., 2020). Namun demikian, penelitian di BAZNAS Kota Pematang Siantar menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah diterapkannya payroll system (Damanik & Nasution, 2023).

10.3 Pembayaran Melalui Lembaga Amil Zakat

Pembayaran zakat profesi melalui lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS merupakan cara yang dianjurkan. BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan strategi fundraising secara langsung (direct) dan strategi fundraising tidak langsung (indirect), sehingga meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, BAZNAS tetap mampu melakukan pengumpulan dana zakat masyarakat secara optimal (Priyambodo et al., 2022).

11. Implementasi Zakat Profesi di Berbagai Instansi

11.1 Aparatur Sipil Negara (ASN)

Zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu potensi terbesar dalam penghimpunan zakat profesi di Indonesia. ASN sudah pasti mempunyai gaji yang tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya (Sari et al., 2024). Penelitian di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa variabel pangkat dan golongan, jenis kelamin, dan pendapatan lain selain gaji masing-masing berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi, sedangkan variabel jumlah tanggungan keluarga, lama pendidikan, dan frekuensi pengajian masing-masing ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi (Taqiyyah & Auwalin, 2021).

Implementasi zakat profesi di lingkungan PNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan masih belum optimal, yakni hanya 52,44% di tahun 2018 dan 54,29% di tahun 2019 (Mubarok & Dahlia, 2020). Tingkat penerimaan zakat profesi yang masih rendah disebabkan perbedaan penafsiran terkait ketetapan nisab dan kadar zakat, serta surat edaran yang diterbitkan berbentuk imbauan bukan aturan yang mengikat (Mubarok & Dahlia, 2020).

11.2 Tantangan dalam Implementasi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kabupaten Demak, potensi zakat profesi dapat mencapai sekitar 8 miliar rupiah, namun pada kenyataannya zakat profesi yang terkumpul di setiap tahunnya masih jauh dari potensi yang ada (Fitriyani & Irkhami, 2022). Di Kota Depok, potensi zakat ASN diidentifikasi mencapai 1–1,5 miliar rupiah per bulan, tetapi hanya sekitar 30% yang telah tercapai (Adilah & Armen, 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat profesi antara lain: kurangnya pemahaman tentang zakat penghasilan, tingginya biaya hidup, sosialisasi yang tidak merata, tidak adanya regulasi yang memaksa pembayaran zakat penghasilan, dan keberadaan beberapa lembaga zakat selain BAZNAS (Adilah & Armen, 2022).

12. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembayaran Zakat Profesi

12.1 Faktor Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan zakat, motivasi membayar zakat, dan sosial ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kesediaan membayar zakat profesi (Frastuti & Oktavia, 2019). Literasi zakat profesi yang mencakup aspek pengetahuan dan pemahaman muzakki berpengaruh signifikan terhadap implementasi zakat profesi (Royani, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat profesi dan pemahaman zakat profesi memengaruhi variabel implementasi zakat profesi sebesar 23,6% (Royani, 2020).

12.2 Faktor Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor kunci yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan memengaruhi tingkat kesadaran muzakki terhadap minat membayar zakat (Kartika, 2020). Penelitian di BAZNAS Salatiga menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat, dan masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan lebih sadar untuk melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya (Kartika, 2020).

12.3 Faktor Religiusitas

Religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Penelitian di LAZ HARFA menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi (Syihabudin & Najmudin, 2022). Frekuensi pengajian juga ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi (Taqiyyah & Auwalin, 2021).

12.4 Faktor Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan

Kepercayaan terhadap lembaga amil zakat dan kualitas pelayanan juga memengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, kepercayaan, dan transparansi terhadap lembaga zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat (Akbar et al., 2023). Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui BAZNAS (Fitriyani & Irkhami, 2022).

12.5 Faktor Pendidikan

Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji; semakin tinggi pendidikan karyawan, maka akan semakin tinggi pula kesediaan karyawan untuk membayar zakat profesi (Dianingtyas, 2017).

13. Pengelolaan dan Distribusi Zakat Profesi

13.1 Peran BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional memiliki peran penting dalam penghimpunan dan distribusi zakat profesi. BAZNAS Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi manajemen pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi aktivitas pengumpulan/penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan/evaluasi (Bashori & Syafi'i, 2023). Strategi yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat profesi meliputi: publikasi zakat, aksi dalam pengelolaan zakat, dan administrasi pengelolaan zakat (Syamsuri & Ma'aldini, 2018).

13.2 Distribusi kepada Mustahiq

Zakat profesi yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahiq dalam mewujudkan kesejahteraan umat (Warda, 2021). Distribusi zakat profesi ditujukan untuk 8 asnaf yang berhak menerima sesuai syariat Islam dalam dua bentuk, yaitu zakat untuk konsumsi dan zakat produktif (Mualimah & Kuswanto, 2019). Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahiq (Ulfanur et al., 2023).

13.3 Dampak terhadap Pengentasan Kemiskinan

Penelitian di BAZNAS Lubuk Pakam, Sumatera Utara menunjukkan bahwa variabel zakat profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Harahap et al., 2022). Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan, saling tolong-menolong yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan (Ulfanur et al., 2023).

14. Zakat Profesi dalam Perspektif Keadilan Ekonomi

Konsep keadilan dalam zakat profesi didasarkan pada dua prinsip keadilan, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif (Wahyuni et al., 2020). Zakat profesi merupakan cerminan rasa keadilan dalam Islam, di mana kewajiban zakat dikenakan pada semua penghasilan dan pendapatan tanpa terkecuali (Harahap et al., 2022). Adalah tidak adil jika seorang petani yang penghasilannya lebih kecil diwajibkan berzakat, sementara seorang profesional dengan penghasilan jauh lebih besar tidak diwajibkan berzakat (Darmayati, 2023).

Dari perspektif maslahah al-mursalah, zakat profesi memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu meringankan beban hidup bagi kelompok-kelompok yang masuk dalam delapan asnaf (Hamka, 2020). Zakat profesi dalam perspektif maqashid syariah mengandung banyak manfaat baik dari sisi menjaga harta, kehidupan, maupun agama (Muhazir, 2021).

15. Kesimpulan

Zakat penghasilan dan profesi merupakan salah satu bentuk zakat kontemporer yang memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad ulama (Bahri et al., 2020). Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang berbagai aspek teknisnya, mayoritas ulama kontemporer dan lembaga-lembaga Islam di Indonesia telah menetapkan kewajiban zakat profesi bagi setiap Muslim yang penghasilannya telah mencapai nisab (Munandar & Ridwan, 2022).

Implementasi zakat profesi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan pemahaman tentang nisab dan kadar zakat, rendahnya kesadaran muzakki, hingga belum optimalnya pengelolaan oleh lembaga amil zakat (Mubarok & Dahlia, 2020). Untuk mengoptimalkan potensi zakat profesi yang sangat besar, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat Muslim dalam meningkatkan literasi zakat, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Bahri et al., 2020).

Dengan pengelolaan yang baik dan distribusi yang tepat sasaran, zakat profesi memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat Islam di Indonesia (Harahap et al., 2022). Zakat profesi dapat menjadi kekuatan baru dalam sistem ekonomi Islam yang mampu mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial yang lebih merata (Bahri et al., 2020).

Daftar Pustaka

Adilah, A. N., & Armen, R. E. (2022). Analisis potensi penghimpunan zakat ASN di Kota Depok menggunakan pendekatan SWOT. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 3(2), 167. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5370

Afwan, M. M., & Andri, A. (2022). Analisis kritis terhadap konsep zakat profesi menurut Yusuf Al Qardhawi. Jurnal An-Nahl, 9(1), 39–44. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46

Akbar, I. N., Pati, M. D., & Fadhilatunisa, D. (2023). Zakat profesi: Membangun kesejahteraan umat. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 49–56. https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023c5

Analiansyah, A. (2014). Ulil amri dan kekuatan produk hukumnya. Analisa Journal of Social Science and Religion, 21(2), 265. https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.20

Arlina, A. M., Mustofa, M., & Hidayat, A. A. (2023). Analisis ekonomi Islam terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh 21). Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 8(1), 12. https://doi.org/10.15548/jebi.v8i1.770

Asih, F. W., Nugraha, D., Trisila, A. G., & Hasanah, N. (2024). Strategi peningkatan distribusi zakat profesi UPZ Al Hurriyyah di sekitar masyarakat lingkar kampus IPB. Al-Muzara'ah, 12(1), 107–121. https://doi.org/10.29244/jam.12.1.107-121

Azhar, A., Sidek, A., & Wahyuni, S. (2021). Penyuluhan pelaksanaan zakat profesi oleh kepala keluarga. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 65–76. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v1i1.726

Aziz, M., & Sholikah, S. (2015a). Metode istinbat hukum zakat profesi perspektif Yusuf Al-Qardawi dan implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di Indonesia. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 16(1), 89. https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039

Aziz, M., & Sholikah, S. (2015b). Zakat profesi dalam perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 15(2), 188. https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665

Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., & Wibowo, H. (2020). Analisis legitimasi zakat profesi dari dimensi syariah dan regulasi di Indonesia. Jurnal Dakwah Risalah, 31(2), 220. https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874

Bashori, D. C., & Syafi'i, M. (2023). Peran BAZNAS Jember dalam mengelola zakat profesi bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kabupaten Jember. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 138. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.7114

Bokhori, A. T. (2022). Epistemologi fikih filantropi Islam dalam zakat profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Jurnal Keislaman, 5(2), 238–255. https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3591

Bulutoding, L. (2023). Zakat profesi dan PPh 21 (pembahasan kasus-kasus). https://doi.org/10.31219/osf.io/cazp4

Cahyani, A. I. (2020). Zakat profesi dalam era kontemporer. El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2(2). https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351

Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis perbandingan penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan payroll system. Jurnal Proaksi, 10(1), 42–55. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725

Darmayati. (2023). Zakat profesi menurut pandangan Yusuf Qardhawi. Rayah Al-Islam, 7(3), 1682–1690. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881

Dianingtyas, A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji (studi kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia). Media Ekonomi, 19(3), 69–92. https://doi.org/10.25105/me.v19i3.772

Famulia, L. (2020). Analisis perbandingan hubungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(1), 27. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417

Fatkhurohman, F. I. (2022). Strategi fundraising zakat profesi (studi kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo). Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(1), 14. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.6081

Fitriyani, L., & Irkhami, N. (2022). Pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan, kualitas pelayanan terhadap minat aparatur sipil negara (ASN) membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Demak. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 69–87. https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3073

Frastuti, M., & Oktavia, D. T. (2019). Pengaruh pengetahuan zakat, motivasi membayar zakat dan sosial ekonomi terhadap kesediaan dosen Universitas Tridinanti Palembang dalam membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Akuntansi dan Manajemen, 14(2), 15. https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.14.2.172

Hakim, I. (2016). Diversifikasi penghasilan kontemporer sebagai alternatif sumber dana zakat. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 103–112. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2701

Hamka, H. (2020). Zakat profesi perspektif maṣlaḥah al-mursalah. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(1), 37–46. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.327

Harahap, J. P. S., Nasution, A. A., & Ghani, N. A. A. (2022). Pengaruh zakat profesi terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2(2), 21–30. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i2.4734

Herman, S., Anshor, S. bin, Yunta, A. H. D., & S, S. M. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll (studi kasus pada PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar). Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(4), 650–672. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.286

Irawan, F. (2020). Analisis potensi zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) bagi kemaslahatan umat di Sumbawa Besar. Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4(2), 96–107. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.96-107

Ismanto, R., & Amin, M. (2021). Kebijakan zakat profesi di Indonesia dalam perspektif fikih Islam: Analisis pedoman pelaksanaan zakat profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional. Kodifikasia, 15(2), 285–302. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272

Kartika, I. K. (2020). Pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat dengan kesadaran sebagai variabel intervening (studi kasus muzakki di BAZNAS Salatiga). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558

Kurniawan, M. J., & Sobari, A. (2018). Dampak instruksi bupati tentang zakat profesi terhadap pegawai dan pengelolaan zakat di BAZIS Kabupaten Bogor. Mizan Journal of Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.124

Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(01). https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9

Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Relevansi konsep pemikiran ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan penerapannya di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 2436–2449. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332

Mth, A. (2007). Zakat profesi dan upaya menuju kesejahteraan sosial. La_Riba, 1(1), 43–56. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art4

Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. Islamic Management and Empowerment Journal, 1(1), 45. https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62

Mubarok, A., & Dahlia, D. (2020). Implementasi zakat profesi di lingkungan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 11(2), 86–103. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3975

Muhazir. (2021). Zakat profesi perspektif hukum Islam. Islamic Circle, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.469

Munandar, E., & Ridwan, A. (2022). Wacana pemikiran zakat profesi dalam perspektif ormas Islam di Indonesia. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2(2). https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.121

Nasution, E. J. A. H. (2021). Fatwa zakat MUI dalam menjawab isu-isu kontemporer. Maarif, 16(2), 322–339. https://doi.org/10.47651/mrf.v16i2.152

Nugraha, W. C., & Zen, M. (2020). Peran amil zakat dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 1(2), 176. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274

Nuryana, F. (2016). Pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat kepatuhan muzakki pegawai negeri sipil (PNS) dalam membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep. Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 13(2), 383. https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1105

Patih, H. (2022). Penerapan maslahah mursalah dalam pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 770. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287

Prakoso, I. A. (2020). Zakat atas hak kekayaan intelektual perspektif teori an-Nama' Yusuf Qaradhawi. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3503

Prasetyo, R., & Warda, Y. (2022). Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern. Jurnal Hibrul Ulama Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, 4(2), 22–29. https://doi.org/10.47662/hibrululama.v4i2.245

Priyambodo, A. G., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian penghimpunan zakat profesi (studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). Trending Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 1(1), 20–28. https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.452

Qodsiyah, B. H. (2021). Analisis pengaruh al-qowaid al-ushuliyah dan al-qowaid al-fiqhiyah terhadap perbedaan pendapat dalam fiqh (kasus zakat profesi). Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.61610/ash.v1i1.3

Rahayu, C. P., Trihantana, R., & Suryani, E. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi terwujudnya pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (studi di masyarakat Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor). Sahid Business Journal, 2(01), 1–19. https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i01.75

Rahmawati, S. (2018). Analisis perhitungan zakat profesi dalam satuan bruto dan netto menurut hukum Islam. Al-Bayyinah, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.45

Retnowati, M. S., Sahputra, J., Firdaus, M. I., Sa'diah, Z., & Sup, D. F. A. (2023). Perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 14(2), 145–152. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1224

Royani, A. (2020). The influence of professional zakat literacy on the implementation of professional zakat on members of the Regional People's Representative Council of Bangka Belitung Province. Scripta Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(2), 159–172. https://doi.org/10.33019/scripta.v2i2.66

Saniah, N. (2022). Zakat profesi perspektif tafsir ayat ahkam (analisis terhadap surah Al-Baqarah ayat 267). Al-Kauniyah, 2(2), 53–71. https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v2i2.709

Sari, B. W., Asman, A., & Miswinda. (2024). Implementasi zakat profesi di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas perspektif maslahah mursalah. Al-Sulthaniyah, 13(1), 17–27. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2389

Sukardi, D., Kosim, K., & Nurlaeli, H. (2020). Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam perspektif fiqh kontemporer. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 225. https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7464

Susanty, F. M., & Bahruddin, H. (2020). Penerapan zakat profesi bagi YouTuber "studi fenomenologis zakat profesi YouTuber di komunitas YouTuber Jombang (YTN)." Discovery Jurnal Ilmu Pengetahuan, 5(2), 71–77. https://doi.org/10.33752/discovery.v5i2.997

Syamsuri, S., & Ma'aldini, M. Y. (2018). Strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Ponorogo. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 5(2), 266–283. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747

Syihabudin, S., & Najmudin, N. (2022). Pendapatan, religiusitas, dan trust: Efektivitasnya terhadap minat membayar zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA). Ekonomi Keuangan Investasi dan Syariah (Ekuitas), 3(4), 768–777. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1596

Taqiyyah, A., & Auwalin, I. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pembayaran zakat profesi pada pegawai negeri sipil di Kota Banjarmasin. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(6), 714. https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp714-726

Trigiyatno, A. (2017). Zakat profesi antara pendukung dan penentangnya. Jurnal Hukum Islam, 135–151. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.731

Tuli, M. R., & Kau, S. A. P. (2018). Methodological study of jurisprudence of professional zakat in Yusuf al-Qardhawi's perspective. Al-Mizan, 14(2), 262–281. https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837

Ulfanur, M., Anshari, N., & Darma, S. (2023). Peran Baitul Mal dalam pemungutan zakat profesi notaris di Kota Langsa. Glossary Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 137–158. https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.176

Wahyuni, W., Masse, R. A., & Rukiah, R. (2020). Konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi. Banco Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 1(2), 89–101. https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1336

Warda. (2021). Zakat profesi. https://doi.org/10.31219/osf.io/an59s

Yazid, A., Ulirrahmi, F., & Alam, I. N. (2022). Tinjauan syariat terhadap zakat profesi dari hasil YouTuber dengan metode qiyas zakat emas. An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(2), 102. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.15464