00775 - Zakat Biru (Blue Zakat): Konsep, Dimensi, dan Relevansinya dalam Keuangan Publik Islam

Abstract

Blue Zakat is an innovative concept that integrates zakat instruments with the management of water and marine-based natural resources as part of sustainable Islamic public finance. This article comprehensively examines the concept of blue zakat from historical, normative, macroeconomic, institutional, and policy perspectives. Using a qualitative approach with library research methods, this study finds that blue zakat has strong foundations in Islamic public finance traditions and has great potential as a fiscal instrument to alleviate poverty among coastal communities, redistribute wealth from the marine sector, and support sustainable economic development. However, its implementation faces challenges in terms of awareness and understanding, technical calculation, institutional capacity, and coordination among stakeholders. This article recommends regulatory reform, institutional capacity development, utilization of digital technology, and synergy among various stakeholders for the successful implementation of blue zakat, particularly in the context of Indonesia as the world's largest archipelagic country with the largest Muslim population.

Keywords: blue zakat, Islamic public finance, blue economy, fiscal policy, poverty alleviation, coastal communities

Abstrak

Zakat biru (blue zakat) merupakan konsep inovatif yang mengintegrasikan instrumen zakat dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis air dan kelautan sebagai bagian dari keuangan publik Islam yang berkelanjutan. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep zakat biru dari perspektif historis, normatif, ekonomi makro, kelembagaan, dan kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka, studi ini menemukan bahwa zakat biru memiliki landasan yang kuat dalam tradisi keuangan publik Islam dan berpotensi besar sebagai instrumen fiskal untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir, mendistribusikan kekayaan dari sektor kelautan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya menghadapi tantangan dari sisi kesadaran dan pemahaman, teknis penghitungan, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan sinergi berbagai pemangku kepentingan demi keberhasilan implementasi zakat biru, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi Muslim terbesar.

Kata Kunci: zakat biru, keuangan publik Islam, ekonomi biru, kebijakan fiskal, pengentasan kemiskinan, masyarakat pesisir

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat luas. Dalam perkembangan wacana ekonomi Islam kontemporer, muncul konsep yang dikenal sebagai zakat biru (blue zakat), yakni sebuah pendekatan inovatif yang mengintegrasikan instrumen zakat dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis air dan kelautan (blue economy) sebagai bagian dari keuangan publik Islam yang berkelanjutan. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa zakat tidak hanya terbatas pada dimensi normatif-legalistik semata, melainkan harus mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Zakat secara umum telah diakui sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik Islam dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam (Amiruddin, 2015). Ia bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi di masyarakat (Razali & Febriansyah, 2019). Dalam konteks yang lebih luas, zakat biru merupakan perluasan konseptual dari zakat mal yang mencakup hasil-hasil usaha dari sektor kelautan, perikanan, pertambangan laut, dan sumber daya air lainnya, yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan zakat modern.

Artikel ini membahas secara komprehensif konsep zakat biru dari berbagai perspektif: historis, normatif, ekonomi makro, kelembagaan, dan relevansinya dalam konteks keuangan publik Islam di Indonesia.

2. Landasan Konseptual: Zakat dalam Keuangan Publik Islam

2.1 Zakat sebagai Instrumen Fiskal Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen fiskal yang memiliki kedudukan sangat strategis. Zakat banyak dibahas oleh ekonom Muslim yang concern kepada pembangunan dan keuangan publik, dan selain sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik, zakat juga merupakan kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam (Amiruddin, 2015). Berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional, zakat memiliki karakteristik yang unik: ia merupakan kewajiban agama (ibadah maliyah ijtima'iyah) sekaligus instrumen distribusi kekayaan yang telah ditetapkan kadar dan peruntukannya secara syariat (A'yun et al., 2022).

Zakat memiliki tiga segi pandangan penting: pertama, sebagai ibadah dengan niat karena kewajiban yang telah Allah Ta'ala perintahkan; kedua, dari segi pandangan sosial untuk diberikan kepada keluarga, orang yang membutuhkan serta delapan golongan yang telah disampaikan di dalam Al-Qur'an; dan ketiga, dari segi pandangan ekonomi merupakan sebuah hal yang dalam kegiatan ekonomi ini untuk mengembangkan keuangan (A'yun et al., 2022). Ketiga dimensi ini menjadikan zakat sebagai instrumen yang unik dan tidak tertandingi dalam sistem keuangan mana pun.

Dalam konteks kebijakan fiskal, zakat membantu mendekatkan hubungan antara si kaya dan si miskin, menghindari kesenjangan yang terjadi antara keduanya ataupun golongan-golongan lain yang membutuhkan, dan tujuan zakat dipandang dari sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata (Yuniarti, 2022). Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi dalam dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dampak makroekonomi yang signifikan.

2.2 Sejarah Zakat dalam Keuangan Publik Islam

Secara historis, zakat telah menjadi salah satu instrumen kebijakan keuangan publik yang pengelolaannya dilakukan secara sentralisasi oleh seorang khalifah karena dinilai mampu menjadi solusi dari segala permasalahan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah umat (Saputri et al., 2022). Pada masa Rasulullah SAW, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama, bersama dengan kharaj, khums, dan jizyah (Zayl et al., 2024).

Rasulullah SAW menggunakan instrumen keuangan publik melalui pemungutan untuk memenuhi sumber keuangan dengan menerapkan sistem zakat, kharaj, khums, dan jizyah, yang kemudian dimasukkan ke lembaga keuangan yang disebut sebagai Baitul Mal (Zayl et al., 2024). Konsep Baitul Mal atau lembaga keuangan publik ini berfungsi sebagai fungsi negara untuk menghasilkan perolehan dari pengumpulan harta berdasarkan kebijakan pemungutan terhadap masyarakat, serta dibelanjakan untuk kebutuhan pembangunan sosioekonomi berdasarkan syariat Islam (Zayl et al., 2024).

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Umar bin Khattab mulai memperkenalkan adanya zakat produktif, di mana para mustahik tidak hanya diberikan dalam bentuk zakat konsumtif, tetapi juga didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi (Mubarok, 2021). Kebijakan ini merupakan terobosan penting yang menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar transfer tunai, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat, sementara untuk sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional, dan jenis harta serta kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam ("The Impact of Caliph Umar Ibn Abdul Aziz's Economic Policy on the Welfare of the Daula Umawiyah Community," 2019). Dampak dari kebijakan ini sangat luar biasa: pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemerintahan yang fenomenal dan bersejarah, di mana sulit ditemukan orang miskin penerima zakat (Arfah, 2020).

3. Konsep Zakat Biru: Definisi dan Ruang Lingkup

3.1 Pengertian Zakat Biru

Zakat biru (blue zakat) adalah konsep perluasan dari zakat mal yang secara spesifik mencakup kewajiban zakat atas hasil-hasil usaha dari sektor ekonomi biru (blue economy), yakni sektor yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut, perairan, dan ekosistem akuatik secara berkelanjutan. Konsep ini mencakup zakat atas hasil perikanan tangkap, budidaya laut, pertambangan laut, pariwisata bahari, transportasi laut, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bersumber dari sumber daya air dan kelautan.

Landasan normatif zakat biru dapat ditelusuri dari prinsip umum zakat dalam Islam yang mewajibkan pengeluaran zakat atas setiap harta yang telah mencapai nisab dan haul. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, para ulama telah membahas berbagai jenis harta yang wajib dizakati, termasuk hasil laut. Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, misalnya, membahas secara komprehensif berbagai sumber keuangan publik Islam, termasuk hasil-hasil dari sumber daya alam (Syarif, 2023). Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid adalah karya komprehensif tentang keuangan publik Islam yang kaya akan sejarah ekonomi dan membahas secara mendalam sistem keuangan publik Islam, khususnya di bidang administrasi pemerintahan (Syarif, 2023).

3.2 Dasar Hukum dan Legitimasi Syariah

Dari perspektif fikih, zakat atas hasil laut dan perairan memiliki landasan yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Para ulama klasik telah membahas zakat atas hasil tangkapan laut (ma'din) sebagai bagian dari zakat rikaz atau zakat pertambangan. Dalam konteks modern, ijtihad kontemporer telah memperluas cakupan objek zakat untuk mencakup berbagai jenis penghasilan dan kekayaan yang belum ada pada masa klasik.

Prinsip dasar yang melandasi zakat biru adalah bahwa zakat mensucikan dan mengembangkan pahala harta seseorang (Akbar et al., 2024), dan bahwa setiap harta yang diperoleh dari sumber daya alam—termasuk laut dan perairan—memiliki kewajiban sosial yang harus ditunaikan. Dalam perspektif Abu Ubaid, sumber-sumber dari publik seperti sumber air, padang rumput penggembalaan, dan tambang tidak boleh pernah dimonopoli seperti pada tanah pribadi (Ghozali & Khoirunnisa, 2018), yang mengindikasikan bahwa sumber daya alam termasuk laut adalah milik publik yang pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan bersama.

Lebih jauh, Ahmad Ibn Nasr al-Daudi dalam kitabnya Al-Amwal menyebutkan bahwa kekayaan negara mencakup lahan tanah, hutan, segala hasil dari laut dan sungai, dan lain-lain (Syahputra, 2019). Ini memberikan legitimasi historis bahwa hasil laut dan sungai telah lama diakui sebagai bagian dari kekayaan publik yang harus dikelola untuk kepentingan bersama, termasuk melalui mekanisme zakat.

3.3 Ruang Lingkup Objek Zakat Biru

Berdasarkan prinsip-prinsip keuangan publik Islam dan perkembangan ijtihad kontemporer, ruang lingkup objek zakat biru dapat mencakup hal-hal berikut.

a. Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya

Zakat atas hasil tangkapan ikan dan hasil budidaya laut merupakan inti dari zakat biru. Dalam tradisi fikih, hasil laut (ma'din) telah diakui sebagai objek zakat, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai kadar dan nisabnya. Prinsip yang berlaku adalah bahwa zakat diambil dari yang berlebih dan diberikan kepada yang kekurangan (Murtadho, 2013), sehingga nelayan yang penghasilannya telah mencapai nisab wajib menunaikan zakat.

b. Pertambangan dan Eksplorasi Laut

Hasil pertambangan laut, termasuk minyak bumi lepas pantai, gas alam, mineral laut, dan sumber daya alam lainnya yang diekstraksi dari laut, termasuk dalam kategori rikaz atau ma'din yang wajib dizakati. Abu Yusuf memiliki kebijakan zakat yang berbeda untuk jenis pendapatan yang berbeda, termasuk menentukan persentase zakat pertambangan dan mineral (Syarif, 2023), yang dapat dijadikan acuan untuk zakat atas pertambangan laut.

c. Pariwisata Bahari dan Jasa Kelautan

Usaha pariwisata bahari, transportasi laut, dan berbagai jasa yang berbasis pada sumber daya kelautan juga termasuk dalam cakupan zakat biru. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal dan telah mencapai nisab wajib dizakati.

d. Energi Terbarukan Berbasis Laut

Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dalam pemanfaatan energi laut, seperti energi gelombang, energi pasang surut, dan energi angin lepas pantai. Hasil dari usaha-usaha ini juga dapat menjadi objek zakat biru dalam kerangka ijtihad kontemporer.

4. Zakat Biru dalam Kerangka Ekonomi Makro Islam

4.1 Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi

Dalam kerangka ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal—termasuk zakat—diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam (Ifhadiyanti, 2022). Zakat biru, sebagai bagian dari sistem zakat yang lebih luas, memiliki potensi untuk menjalankan ketiga fungsi ini secara optimal.

Dari sisi fungsi alokasi, zakat biru dapat mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara lebih efisien dan berkelanjutan. Kewajiban zakat atas hasil laut mendorong para pelaku usaha di sektor kelautan untuk mengelola sumber daya laut secara produktif dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Abu Ubaid, negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya dapat memaksa para pemilik lahan pertanian untuk mengelola lahannya secara optimal (Syahputra, 2019); prinsip yang sama dapat diterapkan pada pengelolaan sumber daya laut.

Dari sisi fungsi distribusi, zakat biru memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat pesisir. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi: dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya; dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat; dan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan (Razali & Febriansyah, 2019). Dengan mengalirkan sebagian hasil dari industri kelautan yang besar kepada masyarakat nelayan yang miskin, zakat biru dapat menjadi instrumen redistribusi yang efektif.

Dari sisi fungsi stabilisasi, zakat biru dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi masyarakat pesisir yang seringkali rentan terhadap fluktuasi harga ikan dan kondisi cuaca. Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak oleh berbagai risiko ekonomi.

4.2 Zakat Biru dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama zakat adalah pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditunjukkan kepada golongan penerima zakat (mustahik) (Darmawan & Desiana, 2021). Dalam konteks zakat biru, potensi pengentasan kemiskinan sangat relevan mengingat banyaknya masyarakat nelayan dan pesisir yang hidup dalam kemiskinan.

Praktik zakat dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, dengan memberikan bantuan kepada kaum dhuafa dan orang-orang marginal sehingga kemiskinan yang mereka alami dapat diminimalkan (Hamdiah, 2024). Zakat biru, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir, yang merupakan salah satu kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia.

Lebih dari sekadar transfer tunai, zakat biru juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Umar bin Khattab telah memperkenalkan konsep zakat produktif, di mana para mustahik tidak hanya diberikan dalam bentuk zakat konsumtif, tetapi juga didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi (Mubarok, 2021). Dalam konteks zakat biru, ini berarti dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada nelayan kecil, membiayai pelatihan keterampilan, atau mendukung pengembangan teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien.

4.3 Potensi Ekonomi Zakat Biru di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Dengan garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas, sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Dalam konteks ini, zakat biru memiliki potensi yang sangat signifikan sebagai instrumen keuangan publik Islam.

Zakat merupakan instrumen penyeimbang sektor ekonomi keuangan masyarakat yang perannya sangat penting dan strategis dari sisi tarbiyah maupun menjadi tulang punggung kesejahteraan umat (Lubis & Latifah, 2019). Dengan mengintegrasikan sektor kelautan ke dalam sistem zakat, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen fiskal yang mendukung pembangunan ekonomi nasional.

5. Kelembagaan Zakat Biru

5.1 Kerangka Kelembagaan yang Ada

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini dilakukan oleh dua jenis lembaga: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga swasta yang dikelola oleh masyarakat sipil (Pertiwi et al., 2020). Kedua lembaga ini beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk meningkatkan kinerja optimalisasi zakat, pengelolaan zakat termasuk pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan oleh BAZNAS, sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural yang terdiri dari unsur sosial dan pemerintah, yang mempunyai tugas mengelola zakat di tingkat nasional (Andreani & Syafina, 2022). Dalam konteks zakat biru, BAZNAS dan LAZ perlu mengembangkan kapasitas dan keahlian khusus untuk mengelola zakat dari sektor kelautan.

5.2 Tantangan Kelembagaan

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan zakat biru adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Pembentukan BAZNAS tidak diikuti dengan realisasi potensi dana zakat yang optimal karena kurangnya kepercayaan publik (Andreani & Syafina, 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat biru.

Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sangat penting dalam mengelola sebuah lembaga, dan dengan akuntabilitas serta transparansi yang baik, akan memberikan citra yang baik bagi lembaga sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik (Andreani & Syafina, 2022). Dalam konteks zakat biru, transparansi dalam pengelolaan dana zakat dari sektor kelautan menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat nelayan dan pelaku usaha kelautan.

Selain itu, implementasi zakat biru memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga zakat, pelaku usaha kelautan, dan masyarakat nelayan. Berdasarkan analisis masalah dalam pengembangan zakat, masih terdapat area yang perlu diperkuat dalam hal kebijakan dan regulasi pemerintah, sumber daya manusia, infrastruktur, serta sinergi dan koordinasi (Saputri et al., 2022).

5.3 Reformasi Regulasi untuk Zakat Biru

Pengembangan zakat biru memerlukan reformasi regulasi yang komprehensif. Aspek regulasi merupakan salah satu aspek paling fundamental yang mendorong perkembangan zakat di tanah air (Haliyah et al., 2018). Beberapa langkah regulasi yang diperlukan untuk mengembangkan zakat biru antara lain sebagai berikut.

Pertama, perlu ada pengakuan eksplisit dalam regulasi zakat tentang kewajiban zakat atas hasil-hasil dari sektor kelautan dan perikanan. Kedua, perlu dikembangkan standar akuntansi dan pelaporan khusus untuk zakat biru yang memungkinkan penghitungan dan pelaporan yang akurat. Ketiga, perlu ada insentif fiskal bagi pelaku usaha kelautan yang menunaikan zakat, misalnya melalui mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Dalam konteks ini, relevan untuk mempertimbangkan usulan agar zakat dimasukkan ke dalam postur APBN Indonesia, yakni dengan menempatkan penerimaan zakat pada pos penerimaan negara bukan pajak, dan pengeluaran zakat pada pos belanja negara untuk pengentasan kemiskinan (Haliyah et al., 2018). Untuk zakat biru secara khusus, dapat dikembangkan pos penerimaan dan pengeluaran yang spesifik untuk sektor kelautan.

6. Zakat Biru dan Kebijakan Fiskal Islam

6.1 Integrasi Zakat Biru dalam Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif kebijakan fiskal Islam, zakat biru dapat menjadi instrumen yang melengkapi sistem fiskal yang ada. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama sebagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi, ditambah tujuan-tujuan lain yang terdapat dalam doktrin-doktrin Islam (Arafah, 2019).

Zakat biru, sebagai bagian dari sistem fiskal Islam, dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan ini melalui beberapa mekanisme. Pertama, dengan mengalirkan sebagian hasil dari industri kelautan yang besar kepada masyarakat miskin, zakat biru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kedua, dengan mendistribusikan kekayaan dari sektor kelautan secara lebih merata, zakat biru dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara pengusaha besar dan nelayan kecil. Ketiga, dengan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat pesisir, zakat biru dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi di wilayah-wilayah pesisir.

Dalam konteks upaya mengatasi disparitas ekonomi, dapat dilakukan dengan cara optimalisasi penerimaan dari instrumen kebijakan fiskal Islam melalui penguatan regulasi, modernisasi manajemen dan pengelolaan, serta sinkronisasi dan integrasi antara kebijakan fiskal konvensional dan fiskal Islam (Waluyo, 2017). Zakat biru merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya optimalisasi instrumen fiskal Islam ini.

6.2 Sinergi Zakat Biru dengan Instrumen Fiskal Lainnya

Zakat biru tidak berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan instrumen fiskal Islam lainnya, termasuk wakaf, infak, dan sedekah. Adanya peranan wakaf dan zakat yang memiliki peluang sebagai instrumen fiskal diharapkan kebijakan fiskal di Indonesia mampu mengurangi pembiayaan utang, tetapi mengoptimalkan peranan instrumen filantropi dalam ekonomi Islam (Arifin, 2020).

Dalam konteks kelautan, wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur kelautan seperti pelabuhan nelayan, cold storage, dan fasilitas pengolahan ikan, sementara zakat biru dapat digunakan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi dari sektor kelautan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara kedua instrumen ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi kelautan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, zakat biru juga dapat disinergikan dengan program-program pemerintah dalam pengembangan sektor kelautan. Dalam sejarah peradaban Islam, zakat telah menjadi salah satu instrumen kebijakan keuangan publik yang pengelolaannya dilakukan secara sentralisasi oleh seorang khalifah karena dinilai mampu menjadi solusi dari segala permasalahan dan kesenjangan ekonomi (Saputri et al., 2022). Dalam konteks modern, sinergi antara zakat biru dan kebijakan pemerintah di sektor kelautan dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

7. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat Biru

7.1 Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan zakat biru. Abu Ubaid menekankan konsep keadilan sebagai landasan utama atau prinsip utama dalam filsafat perekonomian, dan prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial (Hidayat, 2019). Dalam konteks zakat biru, prinsip keadilan berarti bahwa beban zakat harus ditanggung secara proporsional oleh para pelaku usaha di sektor kelautan sesuai dengan kemampuan mereka, dan manfaat zakat harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak (Ifhadiyanti, 2022). Prinsip yang sama berlaku untuk zakat biru: hanya pengusaha kelautan yang penghasilannya telah mencapai nisab yang wajib menunaikan zakat, sementara nelayan kecil yang penghasilannya di bawah nisab justru berhak menerima zakat.

7.2 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan zakat biru. Akuntabilitas dalam Islam mengacu pada sistem hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis (Andreani & Syafina, 2022), dan mencakup tujuan ekonomi, politik, keagamaan, serta sosial. Dalam konteks zakat biru, transparansi berarti bahwa seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dari sektor kelautan harus dapat diakses dan dipantau oleh publik.

Mekanisme Qur'ani pengelolaan keuangan publik menekankan pentingnya relasi korelatif yang harmonis antara pihak pengelola dengan publik dalam implementasi kebijakan yang baik, dengan didasarkan pada prinsip good governance, melalui program-program dinamis-kontekstual berbasis kerja sama Islami (Rosidin, 2017). Prinsip ini sangat relevan untuk pengelolaan zakat biru, di mana keterlibatan aktif masyarakat nelayan dan pesisir dalam pengawasan pengelolaan zakat sangat diperlukan.

7.3 Prinsip Keberlanjutan

Zakat biru harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada keuangan publik harus dikelola secara optimal demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat, serta tidak boleh berlebihan (extravaganza) (Hidayanto, 2010). Dalam konteks zakat biru, prinsip keberlanjutan berarti bahwa pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan secara bertanggung jawab agar dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Prinsip keberlanjutan ini juga mencakup keberlanjutan institusional dari lembaga pengelola zakat biru. Zakat merupakan rukun Islam ketiga bagi umat Islam, sehingga zakat akan terus terhimpun dan dibayarkan oleh masyarakat Muslim, dan penghimpunan zakat bersifat berkelanjutan seiring dengan meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat Muslim untuk membayar zakat ("Dana Sosial Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Signifikansi Zakat," 2019). Dengan demikian, zakat biru memiliki potensi sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan sektor kelautan.

7.4 Prinsip Pemberdayaan

Zakat biru harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik harus memperhatikan klasifikasi dan pengelompokan sasaran penerima zakat, yaitu kelompok mustahik yang sesuai untuk menerima zakat produktif dan mustahik yang hanya bisa diberi zakat konsumtif (Istifhamah, 2021). Dalam konteks zakat biru, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pemberian modal usaha kepada nelayan kecil, pelatihan keterampilan, dan dukungan akses pasar.

8. Implementasi Zakat Biru: Tantangan dan Peluang

8.1 Tantangan Implementasi

Implementasi zakat biru menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Pertama, tantangan kesadaran dan pemahaman: banyak pelaku usaha di sektor kelautan yang belum memahami kewajiban zakat atas penghasilan mereka dari sektor ini. Pemahaman mayoritas Muslim tentang zakat masih terbatas pada dimensi normatif, dan zakat cenderung dipahami secara legalistik dan tampak terpisah dari misi utama zakat, yaitu kesejahteraan ekonomi umat Islam (Zayl et al., 2024).

Kedua, tantangan teknis penghitungan: penghitungan nisab dan kadar zakat untuk berbagai jenis usaha kelautan memerlukan ijtihad dan standarisasi yang belum sepenuhnya tersedia. Berbeda dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan yang telah memiliki ketentuan yang relatif jelas, zakat atas hasil laut masih memerlukan elaborasi fikih yang lebih mendalam.

Ketiga, tantangan kelembagaan: lembaga pengelola zakat yang ada belum memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai untuk mengelola zakat dari sektor kelautan. Masih banyak BAZNAS dan LAZ yang belum menggunakan sistem akuntansi zakat yang memadai (Rizal et al., 2018), apalagi untuk mengelola zakat dari sektor yang relatif baru seperti kelautan.

Keempat, tantangan koordinasi: implementasi zakat biru memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga zakat, pemerintah (khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan), pelaku usaha kelautan, dan masyarakat nelayan. Masih terdapat area yang perlu diperkuat dalam hal sinergi dan koordinasi (Saputri et al., 2022).

8.2 Peluang Pengembangan

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan zakat biru. Pertama, transformasi digital: perkembangan teknologi digital membuka peluang besar untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat biru. Program transformasi digital transaksi keuangan diharapkan menjadi sarana untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen kebijakan keuangan (Saputri et al., 2022). Digitalisasi zakat biru dapat memudahkan proses pembayaran zakat oleh pelaku usaha kelautan dan meningkatkan transparansi pengelolaan.

Kedua, dukungan regulasi: pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk pengelolaan zakat. Keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu peran pendukung dalam pemulihan perekonomian dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat (Sultan, 2023). Dukungan regulasi yang kuat dapat menjadi katalis bagi pengembangan zakat biru.

Ketiga, potensi ekonomi kelautan yang besar: Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Dengan mengintegrasikan sektor kelautan ke dalam sistem zakat, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen fiskal yang mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Keempat, kesadaran lingkungan yang meningkat: meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan Islam ke dalam pengelolaan sektor kelautan, termasuk melalui mekanisme zakat biru.

9. Relevansi Zakat Biru dalam Konteks Indonesia

9.1 Konteks Sosial-Ekonomi Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data dari BAZNAS, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar per tahun, namun realisasinya masih jauh dari potensi tersebut (Abdullah, 2018). Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan zakat, termasuk pengembangan konsep zakat biru.

Dalam konteks Indonesia, zakat biru sangat relevan mengingat besarnya populasi masyarakat pesisir dan nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Zakat memiliki peran penting dalam meminimalkan kesenjangan terhadap sosial ekonomi masyarakat, dan kaum dhuafa, fakir miskin, serta masyarakat yang mempunyai hak menerima zakat menjadi tumpuan umat Islam dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hayat, 2014).

9.2 Kerangka Hukum dan Kebijakan

Dari sisi kerangka hukum, pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang menempatkan sistem kesejahteraan sosial Islam sebagai bagian penting dari kebijakan dan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia (Yulianti, 2008). Untuk mengembangkan zakat biru, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik yang mengatur tentang zakat dari sektor kelautan.

Selain itu, BAPPENAS juga telah memasukkan zakat ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) (Abdullah, 2018), yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui peran strategis zakat dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan zakat biru dapat diintegrasikan ke dalam kerangka MAKSI ini sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang mendukung pembangunan sektor kelautan.

9.3 Peran Pemerintah Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah di wilayah pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan zakat biru. Pengelolaan zakat dalam pemerintahan daerah dapat meningkatkan kinerja BAZNAS dan memberikan sanksi terhadap muzakki yang tidak menunaikan zakat (Abdullah, 2018). Pemerintah daerah di wilayah pesisir dapat mengembangkan regulasi daerah yang mendukung pengembangan zakat biru, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga zakat dan pelaku usaha kelautan.

Di Sumatera Barat, misalnya, zakat telah menjadi bagian penting dari strategi daerah untuk mengumpulkan dana bagi program-program yang berkaitan dengan kemiskinan, untuk program pengendalian bencana alam, serta untuk menangani akibat sosial dari krisis keuangan regional dan global (Salim, 2023). Model ini dapat diadaptasi untuk pengembangan zakat biru di wilayah-wilayah pesisir lainnya.

10. Model Pengelolaan Zakat Biru yang Ideal

10.1 Model Sentralisasi vs. Desentralisasi

Dalam sejarah Islam, terdapat dua model pengelolaan zakat: model sentralisasi di mana zakat dikelola oleh negara, dan model desentralisasi di mana zakat dikelola oleh masyarakat sipil (Amiruddin, 2015). Untuk zakat biru, model yang paling tepat kemungkinan adalah model hybrid yang menggabungkan elemen sentralisasi dan desentralisasi.

Pada tingkat nasional, BAZNAS dapat berperan sebagai koordinator dan regulator pengelolaan zakat biru, menetapkan standar penghitungan, pengumpulan, dan distribusi. Pada tingkat daerah, BAZNAS daerah dan LAZ dapat berperan sebagai pelaksana yang lebih dekat dengan masyarakat nelayan dan pelaku usaha kelautan. Model ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal dalam ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam terdiri dari tiga sektor ekonomi yang bekerja sama: sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik (Novita et al., 2023).

10.2 Mekanisme Pengumpulan Zakat Biru

Pengumpulan zakat biru dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, mekanisme langsung: pelaku usaha kelautan yang telah mencapai nisab menunaikan zakat langsung kepada lembaga zakat yang ditunjuk. Kedua, mekanisme pemotongan otomatis: untuk perusahaan-perusahaan besar di sektor kelautan, dapat dikembangkan mekanisme pemotongan zakat secara otomatis dari penghasilan, mirip dengan mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Ketiga, mekanisme digital: pengembangan platform digital untuk pembayaran zakat biru dapat memudahkan proses pengumpulan dan meningkatkan transparansi.

Digitalisasi ZISWAF dioptimalkan pengembangan dan risetnya untuk mempermudah sosialisasi (edukasi publik), layanan pembayaran, dan pengelolaan Dana Sosial Islam (Lubis & Latifah, 2019). Dalam konteks zakat biru, digitalisasi dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat dari sektor kelautan yang tersebar di berbagai wilayah.

10.3 Mekanisme Distribusi Zakat Biru

Distribusi zakat biru harus diarahkan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Berdasarkan prinsip-prinsip distribusi zakat dalam Islam, distribusi zakat biru dapat dilakukan melalui dua jalur utama: distribusi konsumtif dan distribusi produktif.

Distribusi konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat nelayan yang miskin, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Distribusi konsumtif dapat dilakukan dalam bentuk bantuan langsung tunai, bantuan pangan, atau akses layanan kesehatan gratis.

Distribusi produktif ditujukan untuk memberdayakan masyarakat nelayan secara ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, atau dukungan akses pasar. Zakat produktif merupakan inovasi penting yang telah diperkenalkan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab (Mubarok, 2021), dan sangat relevan untuk pengembangan zakat biru.

Kontribusi BAZNAS sesuai dengan seluruh komponen konsep delapan jalur pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program-program yang diterapkan oleh BAZNAS (Darmawan & Desiana, 2021). Dalam konteks zakat biru, program-program pemerataan ekonomi ini dapat diarahkan secara spesifik untuk masyarakat pesisir dan nelayan.

11. Zakat Biru dan Maqashid Syariah

11.1 Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Zakat biru berkontribusi pada perlindungan jiwa masyarakat pesisir melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Kebijakan publik Islam merupakan bagian dari ekonomi makro yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (falah), yang mencakup perlindungan jiwa (hifz al-nafs) (Aziz, 2018). Dengan mengalirkan dana zakat dari sektor kelautan kepada masyarakat nelayan yang miskin, zakat biru secara langsung berkontribusi pada perlindungan jiwa mereka.

11.2 Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Zakat biru juga berkontribusi pada perlindungan harta melalui redistribusi kekayaan yang adil. Zakat mencegah penumpukan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya (Razali & Febriansyah, 2019). Dalam konteks sektor kelautan, zakat biru dapat mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir pengusaha besar dan memastikan bahwa manfaat dari sumber daya laut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

11.3 Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Dengan menyediakan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak nelayan melalui dana zakat biru, instrumen ini berkontribusi pada perlindungan keturunan. Program beasiswa dan bantuan pendidikan yang didanai dari zakat biru dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi di kalangan masyarakat pesisir.

11.4 Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql)

Zakat biru dapat berkontribusi pada perlindungan akal melalui pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan. Relevansinya bagi konteks keindonesiaan adalah bahwa kebijakan pengeluaran anggaran perlu dilihat sebagai sarana menjaga akidah umat, menjaga pemeliharaan jiwa, menjaga akal pikiran dengan memberikan pendidikan umum dan keislaman (Muheramtohadi, 2018). Dana zakat biru dapat digunakan untuk membiayai pendidikan formal dan nonformal bagi anak-anak nelayan dan pelatihan keterampilan bagi nelayan dewasa.

12. Perbandingan dengan Sistem Zakat di Negara Lain

12.1 Model Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang telah mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang relatif maju. Sistem zakat di Malaysia dikelola secara terpusat oleh lembaga-lembaga zakat di setiap negara bagian, dengan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah. Dalam konteks zakat biru, Malaysia dengan wilayah laut yang luas dan industri kelautan yang berkembang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan konsep ini.

12.2 Model Thailand

Di Thailand, meskipun merupakan negara dengan populasi Muslim minoritas, pengelolaan zakat tetap berjalan dengan baik. Pemerintah Thailand memberikan ruang bagi populasi Muslim untuk mendirikan lembaga zakat, dan sebagian besar praktik zakat di Thailand, terutama di Thailand Selatan, pengelolaan zakat terpusat pada masjid dan dikelola oleh lembaga yang dipimpin oleh imam atau ahli agama di wilayah tersebut (Nurhakiki & Alfianto, 2023). Model ini menunjukkan bahwa zakat dapat dikelola secara efektif bahkan dalam konteks negara dengan populasi Muslim minoritas.

13. Kesimpulan dan Rekomendasi

13.1 Kesimpulan

Zakat biru merupakan konsep inovatif yang mengintegrasikan instrumen zakat dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis air dan kelautan. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam tradisi keuangan publik Islam, yang telah lama mengakui bahwa sumber daya alam—termasuk laut dan perairan—adalah bagian dari kekayaan publik yang harus dikelola untuk kepentingan bersama.

Zakat biru memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen fiskal Islam yang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir, redistribusi kekayaan dari sektor kelautan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi Muslim terbesar, pengembangan zakat biru sangat relevan dan strategis.

Namun demikian, implementasi zakat biru menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan kesadaran dan pemahaman, teknis penghitungan, kelembagaan, dan koordinasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, pengembangan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.

13.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pengembangan zakat biru.

Pertama, perlu dikembangkan kerangka fikih yang komprehensif tentang zakat biru, termasuk ketentuan tentang nisab, kadar, dan jenis harta yang wajib dizakati dari sektor kelautan. Ijtihad kontemporer yang melibatkan ulama, ekonom, dan praktisi kelautan sangat diperlukan untuk menghasilkan panduan yang praktis dan dapat diimplementasikan.

Kedua, perlu dilakukan reformasi regulasi untuk mengakui dan mengatur zakat biru secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Ini termasuk pengembangan standar akuntansi dan pelaporan khusus untuk zakat biru.

Ketiga, perlu dikembangkan kapasitas kelembagaan BAZNAS dan LAZ untuk mengelola zakat biru, termasuk melalui pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait di sektor kelautan.

Keempat, perlu dimanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat biru, termasuk melalui pengembangan platform digital yang memudahkan pembayaran zakat oleh pelaku usaha kelautan.

Kelima, perlu dikembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang spesifik untuk masyarakat pesisir dan nelayan, yang didanai dari zakat biru. Program-program ini harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Keenam, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada pelaku usaha di sektor kelautan tentang kewajiban zakat dan manfaat zakat biru bagi masyarakat pesisir. Kesadaran dan pemahaman yang baik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi zakat biru.

Dengan implementasi yang tepat, zakat biru dapat menjadi instrumen keuangan publik Islam yang sangat efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh sejarah Islam, zakat yang dikelola dengan baik mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Arfah, 2020; "The Impact of Caliph Umar Ibn Abdul Aziz's Economic Policy on the Welfare of the Daula Umawiyah Community," 2019).

Daftar Pustaka

Abdullah, Muh. R. (2018). Pengelolaan zakat dalam tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 3(1), 10–22. https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196

Akbar, R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7(1), 58–67. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115

Amiruddin, K. (2015). Model-model pengelolaan zakat di dunia Muslim. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 3(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164

Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berbasis teknologi informasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. Akua Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 203–209. https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771

Arafah, Muh. (2019). Zakat dalam perspektif kebijakan fiskal. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 19–40. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.450

Arfah, T. (2020). Keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Islamika, 3(2), 24–35. https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121

Arifin, N. R. (2020). Manajemen wakaf sebagai pembiayaan barang publik dan barang publik campuran di Indonesia. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 1(2), 246–264. https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.504

Aziz, F. A. (2018). Hukum denda dalam keuangan publik Islam di Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 313–328. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760

A'yun, Q. A. N., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2022). Peran zakat dalam instrumen keuangan publik Islam bagi masyarakat Indonesia. Jpsda Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(1), 40–49. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1267

Dana sosial berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial berkelanjutan: Tinjauan signifikansi zakat. (2019). Sosio Informa, 5(3). https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1944

Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan pemerataan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 3(1), 12–21. https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57

Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep pengelolaan keuangan Islam menurut pemikiran Abu Ubaid. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 4(1), 64. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068

Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam menutupi government expenditure di Indonesia. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 4(2), 187–216. https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502

Hamdiah, V. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 333. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257

Hayat, H. (2014). Globalisasi perbankan syariah: Tinjauan teoritis dan praktis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 11(2), 293. https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.358.293-314

Hidayanto, M. F. (2010). Format keuangan publik yang Islami. La_riba, 4(1), 137–141. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art8

Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai fuqaha' dan ekonom: Critical reading terhadap corak pemikiran dan konsepsi ekonomi Ibn Ubaid. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.781

Ifhadiyanti, N. (2022). Resume instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/zf845

Istifhamah, L. (2021). Potensi zakat sebagai filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi. Jurnal Keislaman, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3343

Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis strategi pengembangan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf di Indonesia. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999

Mubarok, F. K. (2021). Analisis kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam; sebuah kajian historis pada masa Umar bin Khattab. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 8(1), 81–98. https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521

Muheramtohadi, S. (2018). Tata kelola keuangan negara Madinah dan relevansinya dengan konteks keindonesiaan. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 267–286. https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2041

Murtadho, A. (2013). Konsep fiskal Islam dalam perspektif historis. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759

Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis desentralisasi fiskal dalam pandangan ekonomi Islam. J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah, 2(2), 206–215. https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402

Nurhakiki & Alfianto, A. N. (2023). Penerapan pajak dan zakat di negara Thailand. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 202–209. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4601

Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis perkembangan praktik Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah dan dalam konteks di Indonesia. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 53–71. https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699

Razali, R., & Febriansyah, S. (2019). Eksistensi keadilan sosial dalam keuangan publik Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 3(2), 40–56. https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.431

Rizal, R., Fitri, S. A., & Minazzulami, H. (2018). PSAK 109: Telaah penerapannya pada BAZNAS Kabupaten Solok. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 1(1), 73. https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.992

Rosidin, R. (2017). Mekanisme Qur'ani pengelolaan keuangan publik. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 345–360. https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.817

Salim, D. P. (2023). Agama dan makna sosial ekonomi dan politiknya. Perada, 6(1). https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.968

Saputri, O. B., Huda, N., & Hannase, M. (2022). Analisis rencana elektronifikasi keuangan daerah dalam memperluas kontribusi zakat dengan pendekatan fishbone diagram analysis. Al-Muzara'ah, 10(1), 1–17. https://doi.org/10.29244/jam.10.1.1-17

Sultan, B. (2023). The contributions of Islamic and institutions to modern Indonesian. Pagaruyuang Law Journal, 7(1), 207–221. https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4567

Syahputra, R. (2019). Analisis pemikiran Ahmad Ibn Nasr Al-Daudi (W. 402H/1011 M) tentang keuangan publik studi kitab Al-Amwal. Ecobisma (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen), 5(1), 29–41. https://doi.org/10.36987/ecobi.v5i1.72

Syarif, R. M. (2023). Konsep ekonomi fase pertama (Abu Ubaid dan Abu Yusuf). https://doi.org/10.31219/osf.io/2cfr4

The impact of Caliph Umar Ibn Abdul Aziz's economic policy on the welfare of the Daula Umawiyah community. (2019). Millah Journal of Religious Studies, 19(1), 99–116. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5

Waluyo, A. (2017). Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif Islam. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(1), 19. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38

Yulianti, R. T. (2008). Peran lembaga keuangan publik Islam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Millah Journal of Religious Studies, 8(1), 17–32. https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art2

Yuniarti, E. (2022). Instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/7fw3t

Zayl, L. A., Maruapey, M. W., & Hamizar, A. (2024). Zakat sebagai instrumen sosioekonomi pada masa Rasulullah SAW. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(2), 660–668. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1026