00755 - Strategi Penguatan Integrasi Kelembagaan Institusi Wakaf di Indonesia: Analisis Komprehensif

Abstract

Waqf is one of the Islamic social financial instruments with significant potential to support socioeconomic development in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country. However, waqf management still faces serious challenges, including weak governance, low nazhir competency, non-compliance with financial reporting standards, and lack of integration among stakeholders. This article comprehensively examines the strategy for strengthening institutional integration of waqf institutions in Indonesia, focusing on two main pillars: (1) the establishment of a standardized and integrated national waqf governance ecosystem, and (2) the strengthening of waqf institution integration with key stakeholders. The study employs a qualitative approach through systematic literature review of relevant empirical and conceptual studies. The findings indicate that accelerating the implementation of Waqf Core Principles (WCP), standardizing financial reporting through PSAK 112, clarifying BWI's authority as regulator versus operator, and optimizing the role of regional BWI are critical prerequisites for an effective governance ecosystem. Furthermore, integration with pesantren as waqf management laboratories, fiscal policy formation, tax incentive schemes for cash and share waqf, and dedicated waqf research allocation through LPDP are strategic steps that will significantly strengthen the waqf institutional ecosystem in Indonesia. Consistent and measurable implementation of these strategies is expected to realize the enormous potential of waqf as a real benefit for Indonesian society.

Keywords: waqf institutional integration; waqf governance; Waqf Core Principles; nazhir; BWI

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun demikian, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan serius, meliputi lemahnya tata kelola, rendahnya kompetensi nazhir, ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku, serta kurangnya integrasi antara berbagai pemangku kepentingan. Artikel ini membahas secara komprehensif strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi wakaf di Indonesia dengan berfokus pada dua pilar utama: (1) pembentukan ekosistem tata kelola wakaf nasional yang terstandar dan terintegrasi, dan (2) penguatan integrasi institusi wakaf dengan pemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian literatur sistematis terhadap studi-studi empiris dan konseptual yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa akselerasi implementasi Waqf Core Principles (WCP), standarisasi pelaporan keuangan melalui PSAK 112, penegasan porsi wewenang BWI sebagai regulator sekaligus operator, serta optimalisasi peran BWI daerah merupakan prasyarat penting bagi ekosistem tata kelola yang efektif. Lebih lanjut, integrasi dengan pesantren sebagai laboratorium pengelolaan wakaf, pembentukan kebijakan fiskal, skema insentif pajak untuk wakaf uang dan saham, serta pengalokasian riset wakaf melalui LPDP merupakan langkah-langkah strategis yang akan memperkuat ekosistem kelembagaan wakaf di Indonesia secara signifikan. Implementasi strategi yang konsisten dan terukur diharapkan dapat mewujudkan potensi wakaf yang sangat besar menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Kata kunci: integrasi kelembagaan wakaf; tata kelola wakaf; Waqf Core Principles; nazhir; BWI

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi luar biasa besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf sangat signifikan namun belum dioptimalkan secara maksimal (Lenap et al., 2023). Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan ekosistem kelembagaan yang kuat, terintegrasi, dan terstandarisasi. Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional (Wulandari et al., 2024).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, rendahnya kompetensi nazhir, ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku, hingga kurangnya integrasi antara berbagai pemangku kepentingan (Lenap et al., 2023; Muhammad & Sari, 2021; Rohana, 2023). Oleh karena itu, strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi wakaf menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa potensi wakaf yang besar dapat diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Artikel ini membahas secara komprehensif strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi wakaf di Indonesia, yang mencakup: (1) pembentukan ekosistem tata kelola wakaf nasional yang terstandar dan terintegrasi; dan (2) penguatan integrasi institusi wakaf dengan pemangku kepentingan. Pembahasan ini didasarkan pada kajian literatur yang mendalam dan relevan dengan konteks perwakafan di Indonesia.

2. Ekosistem Tata Kelola Wakaf Nasional yang Terstandar dan Terintegrasi

2.1 Urgensi Standarisasi Tata Kelola Wakaf

Tata kelola syariah (shariah governance) dalam konteks wakaf adalah sistem manajemen dan administrasi yang memastikan semua aktivitas organisasi bebas dari unsur-unsur pelanggaran serta menjamin transparansi, pengungkapan, akuntabilitas, pembatasan tanggung jawab, dan memastikan bahwa administrasi wakaf mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, kode etik, dan moral Islam (Lenap et al., 2023). Tata kelola yang baik diyakini sebagai ukuran baik tidaknya kinerja organisasi, dan penerapan prinsip shariah governance pada lembaga wakaf sangat diperlukan untuk memperkuat sistem kelembagaan organisasi pengelola wakaf (Lenap et al., 2023).

Kejelasan dan ketepatan dalam kerangka tata kelola wakaf sangat penting sebagai elemen kunci dalam pengelolaan harta benda dan dana wakaf (Lenap et al., 2023). Tanpa standar yang jelas, lembaga wakaf akan beroperasi secara tidak konsisten, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik dan menghambat penghimpunan dana wakaf (Budiman, 2011; Sulaeman et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf (Budiman, 2011), sehingga standarisasi tata kelola menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks Indonesia, upaya pemerintah dalam pembenahan tata kelola wakaf untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas adalah dengan penguatan dan penyelarasan regulasi dan kelembagaan wakaf (Aryana, 2022). Menurut kajian yang ada, yang harus diperhatikan dalam perbaikan pengelolaan lembaga wakaf meliputi pengendalian keuangan internal, transparansi dan pelaporan, pengelolaan dana, dan kode tata kelola yang baik (Aryana, 2022).

2.2 Akselerasi Implementasi Tata Kelola Wakaf Sesuai Waqf Core Principles (WCP)

Waqf Core Principles (WCP) merupakan standar internasional pengelolaan dan pengawasan wakaf yang diperkenalkan oleh perwakilan dari berbagai negara dalam International Working Group (IWG). WCP disusun oleh perwakilan dari Bank Indonesia (BI), BWI, dan negara-negara lain yang tergabung dalam IWG, termasuk Islamic Development Bank (IsDB) (Aryana & Hasan, 2024; Solahudin et al., 2021). WCP memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku dan merepresentasikan bagaimana untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf (Aryana, 2022).

Penelitian yang dilakukan terhadap BWI perwakilan NTB menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola syariah di BWI, masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara WCP dengan praktik yang dilakukan oleh BWI terkait tugasnya dalam mengawasi lembaga wakaf (Lenap et al., 2023). Ketidaksesuaian itu disebabkan kurangnya pengetahuan dan kompetensi dari pihak BWI dalam menjalankan praktik tata kelola syariah yang sesuai dengan WCP (Lenap et al., 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa akselerasi implementasi WCP merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.

Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP) yang dirumuskan oleh BWI dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) merupakan instrumen evaluasi yang diturunkan dari WCP (Aryana & Hasan, 2024). Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan WCP pada organisasi pengelola wakaf (nazhir) dengan mempertimbangkan konteks pengelolaan wakaf di Indonesia (Aryana & Hasan, 2024). Tata kelola di lembaga nazhir memiliki peranan krusial dalam menghindari potensi kehilangan moral, mengelola risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir itu sendiri (Aryana & Hasan, 2024).

Dimensi tata kelola nazhir dalam IIWCP terdiri dari lima indikator, yakni tata kelola nazhir yang baik (WCP 13), kepatuhan syariah dan audit internal (WCP 26), laporan keuangan dan audit eksternal (WCP 27), disclosure dan transparansi (WCP 28), serta penyalahgunaan jasa wakaf (WCP 29) (Aryana & Hasan, 2024). Setiap dimensi dan indikator memiliki bobot yang berbeda, yang telah ditentukan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat pengukuran sejauh mana WCP telah diimplementasikan oleh nazhir (Aryana & Hasan, 2024).

Dengan adanya good nazhir governance, diharapkan bahwa pengelolaan wakaf dapat mematuhi praktik tata kelola yang baik, melalui Dewan Penasihat Syariah, manajemen yang baik, pelaporan keuangan, dan auditing (Iskandar et al., 2020). Tata kelola nazhir yang efisien sangat penting dalam menjalankan wakaf dengan baik, dan nazhir perlu memiliki keahlian dalam manajemen risiko dan audit (Aryana & Hasan, 2024). Namun, dukungan dari regulasi yang kuat baik dari pemerintah maupun BWI juga krusial, di mana BWI memiliki peran penting dalam mengimplementasikan wakaf melalui sosialisasi prinsip-prinsip wakaf dan memberikan pelatihan kompetensi (Aryana & Hasan, 2024).

2.3 Standar Pelaporan Pengelolaan Wakaf

Salah satu aspek paling kritis dalam tata kelola wakaf adalah standar pelaporan. Akuntansi Wakaf yang merupakan bagian dari PSAK 112 berfokus pada pengawasan lembaga pengelola wakaf, termasuk dana wakaf (Wulandari et al., 2024). PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Aryana, 2022).

Namun, implementasi PSAK 112 yang seharusnya dilakukan di awal tahun 2021 belum dapat dilaksanakan oleh para nazhir hingga pertengahan tahun 2023 (Maesah et al., 2023). Penelitian di Jawa Barat menunjukkan bahwa 56% nazhir di Jawa Barat belum melaksanakan praktik penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 112 (Maesah et al., 2023). Prioritas kendala penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 112 pada nazhir wakaf di Jawa Barat adalah pada kompetensi nazhir, peran BWI, dan manajemen aset wakaf (Maesah et al., 2023).

Penelitian di BWI Kota Batam juga menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di BWI Kota Batam belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112 (Putri & Santoso, 2019). Demikian pula, penelitian di Pondok Pesantren Thawalib Tanjuang Limau menemukan bahwa pelaporan keuangan aset wakaf masih dilakukan secara sederhana dan belum merujuk pada standar pelaporan aset wakaf yaitu PSAK 112 (Deswita, 2023). Kondisi ini menunjukkan betapa mendesaknya penyusunan peraturan tentang Standar Pelaporan Pengelolaan Wakaf yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara luas.

Transparansi dalam pelaporan wakaf sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf di Indonesia (Hafizd et al., 2022). Masyarakat dapat menilai bagaimana implementasi pengelolaan wakaf apabila transparansi informasi diberikan oleh nazhir (Hafizd et al., 2022). Akuntabilitas pengelolaan wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk laporan berkala yang disajikan secara langsung kepada para wakif maupun melalui media yang sesuai dengan karakter lokal masyarakat (Muhammad & Sari, 2021).

Dalam aspek pengakuan, akta ikrar wakaf dapat digunakan sebagai bukti transaksi untuk pengakuan aset wakaf (Deswita, 2023). Aspek pengukuran dapat dilakukan terhadap aset-aset dengan menggunakan model revaluasi, hal ini disebabkan biaya perolehan aset wakaf yang tidak dapat diukur secara andal (Deswita, 2023). Pada aspek penyajian, terdapat empat jenis laporan keuangan wakaf yang dapat disajikan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian Aset Wakaf, Laporan Aktivitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (Deswita, 2023).

Badan wakaf dan lembaga yang mengelola wakaf uang harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada lembaga regulator dan wakif dalam bentuk audited financial report, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya (Rozalinda, 2014). Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen SDM yang andal yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh (Rozalinda, 2014).

2.4 Standar Pengelolaan Keuangan Wakaf

Standar pengelolaan keuangan wakaf merupakan komponen penting dalam ekosistem tata kelola wakaf yang terstandar. Pengelolaan wakaf yang baik dan optimal diperlukan agar tujuan dari instrumen investasi tersebut tercapai dan akan membawa kesejahteraan kepada umat (Yusuf et al., 2021). Pengelolaan dana wakaf uang haruslah dijalankan secara profesional dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (L. D. N. Putri et al., 2021).

Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 mengatur tentang tata kelola syariah lembaga dan harta benda wakaf (Lenap et al., 2023). Peraturan ini diakui sebagai regulasi terbaru yang mengatur ketentuan pengelolaan wakaf uang (Wijaya et al., 2023). Namun, masih diperlukan standar yang lebih komprehensif dan operasional untuk memastikan pengelolaan keuangan wakaf yang efektif dan efisien di seluruh lembaga wakaf.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, PBWI memperbolehkan nazhir menerima biaya operasional atau administrasi, dan memperbolehkan menerima imbalan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf maksimal 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan harta wakaf (Dewi et al., 2023). PSAK juga menjelaskan bahwa nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan maksimal 10% dari hasil neto (Dewi et al., 2023). Standar ini perlu diimplementasikan secara konsisten di seluruh lembaga wakaf.

Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik atau good corporate governance (fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency) sehingga hal itu mutlak diterapkan dalam pengelolaan wakaf (Rozalinda, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh landasan hukum, pengawasan, tata kelola nazhir, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah (Iskandar et al., 2020).

2.5 Standar Penghimpunan dan Utilisasi Dana Wakaf

Standar penghimpunan dan utilisasi dana wakaf merupakan aspek yang tidak kalah penting. Dengan WCP, lembaga wakaf diharapkan memiliki panduan jelas dalam penghimpunan, perlindungan, pengelolaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan kepada masyarakat (Solahudin et al., 2021). Dimensi waqf supervision dalam WCP menekankan pengawasan sektor wakaf pada tingkat kehati-hatian yang sama dengan sektor keuangan lainnya, di mana standar operasional disiapkan untuk mempertimbangkan langkah-langkah penyesuaian risiko berdasarkan kelas aset yang dikelola dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat (Iskandar et al., 2020).

Pengelolaan wakaf uang oleh BWI masih belum disalurkan untuk pengelolaan secara produktif, seperti investasi pada instrumen keuangan syariah (L. D. N. Putri et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa standar utilisasi dana wakaf perlu diperkuat agar dana yang terhimpun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Strategi utama untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang di Indonesia yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai wakaf uang serta strategi pemasaran yang inovatif, transparansi dan akuntabilitas dari lembaga wakaf (Lubis et al., 2021).

2.6 Memperjelas Porsi Wewenang Pelaksana Wakaf

Salah satu isu krusial dalam tata kelola wakaf nasional adalah ketidakjelasan porsi wewenang antara BWI sebagai regulator dan sebagai operator. BWI memiliki peran ganda yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan: selain sebagai nazhir yang mampu berperan sebagai pengawas nazhir, BWI juga berhasil menyelesaikan sengketa wakaf dan mengamankan aset wakaf (Wulandari et al., 2024). Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU, BWI selain mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nazhir (Muntaqo, 2015).

Secara tatanan regulator, BWI andil dalam proses penyusunan draft awal Rancangan Peraturan tentang Wakaf Uang (Amirah & Fu'adah, 2021). Di samping sebagai regulator, BWI pun berwenang sebagai nazhir yang mengelola pendistribusian instrumen Cash Wakaf Link Sukuk (Amirah & Fu'adah, 2021). Dualisme peran ini perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi dalam ekosistem wakaf nasional.

Pengurangan porsi BWI selaku operator pengelola wakaf secara bertahap merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa BWI seharusnya lebih berperan sebagai regulator dan pembina, sementara pengelolaan operasional diserahkan kepada nazhir-nazhir yang telah memenuhi standar kompetensi. Keberadaan BWI sangat urgen terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia, di mana pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf sejak diundangkan undang-undang wakaf menjadi tanggung jawab badan ini (Rozalinda, 2014).

2.7 Optimalisasi Peran BWI Daerah

Optimalisasi peran BWI daerah merupakan komponen penting dalam strategi penguatan integrasi kelembagaan. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan atau kota sesuai dengan kebutuhan (N. N. eka Putri & Santoso, 2019). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua (Solihin, 2022).

Namun, belum semua kabupaten/kota di Indonesia terdapat perwakilan BWI, sehingga dalam praktiknya memerlukan bantuan pengelola wakaf dari pihak swasta (Solihin, 2022). Penelitian di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa sampai saat ini belum dibentuk BWI di Kabupaten Jember, sehingga sengketa tanah wakaf tidak dapat diselesaikan melalui BWI sebagai mediator (Syakur et al., 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan BWI daerah merupakan kebutuhan yang mendesak.

Penelitian di Kabupaten Maros juga menunjukkan bahwa BWI untuk skala kecamatan belum ada, sehingga terjadi kekosongan manajemen wakaf karena tidak adanya lembaga perwakafan yang fokus untuk mengelola perwakafan di kabupaten tersebut (Rasyidi et al., 2024). Dengan adanya sinergitas yang kuat antara nazhir, Kementerian Agama, BWI, wakif, dan aparat penegak wakaf lain, pengelolaan wakaf dapat berjalan secara maksimal (Syakur et al., 2018).

Faktor penghambat yang sangat perlu dibenahi dalam pengelolaan BWI daerah adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengatur manajemen pengelolaan wakaf (Riski & Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas BWI daerah harus mencakup aspek SDM, infrastruktur, dan dukungan regulasi yang memadai.

3. Penguatan Integrasi Institusi Wakaf dengan Pemangku Kepentingan

3.1 Optimalisasi Peran Pesantren dalam Pengelolaan Wakaf

Pesantren memiliki posisi strategis dalam ekosistem wakaf Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah lama hadir di Indonesia, pesantren memiliki hubungan yang erat dengan tradisi wakaf. Bukti bahwa wakaf telah lama hadir di Indonesia adalah berdirinya salah satu lembaga pendidikan yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berdiri pada 20 September 1926 (Rohman & Wardana, 2021). Lembaga pendidikan PMDG membuktikan bahwa wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan agama (Rohman & Wardana, 2021).

Pesantren sebagai nazhir wakaf harus mempertanggungjawabkan aset wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat (Deswita, 2023). Penelitian di Pondok Pesantren Thawalib Tanjuang Limau menunjukkan bahwa konstruksi akuntansi aset wakaf yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 112 dapat dilakukan di lingkungan pesantren (Deswita, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kapasitas untuk menjadi laboratorium pengelolaan wakaf yang efektif.

Penelitian di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an menunjukkan bahwa pencatatan wakaf pada pesantren tersebut belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Pasal 112 tentang Wakaf (Tania, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kapasitas pesantren dalam pengelolaan wakaf yang sesuai standar. Pelaporan wakaf yang baik memudahkan bagi wakif untuk melihat informasi perkembangan aset wakafnya (Tania, 2023).

Membangun kerja sama antara lembaga wakaf dengan pesantren merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah membentuk kerja sama lembaga wakaf dengan lembaga pendidikan dalam membuat program internship generasi muda yang kegiatan dan programnya turun langsung kepada masyarakat dengan kegiatan sosial yang beragam (Sayuta & Gunawan, 2022). Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkala dari tahun ke tahun agar menguntungkan kedua sisi: sisi generasi muda dapat mengetahui wakaf sedari dini dan tumbuh kesadaran sosial, sementara sisi lembaga wakaf dapat memperkenalkan wakaf secara lebih luas (Sayuta & Gunawan, 2022).

Menjadikan pesantren sebagai laboratorium pembelajaran pengelolaan wakaf bagi santri merupakan inovasi yang sangat relevan. Apabila wakaf dikelola secara produktif, akan memiliki potensi besar, terutama untuk mendukung pendidikan Indonesia (Zamraji et al., 2023). Keuntungan yang dihasilkan dari aset wakaf untuk usaha produktif dapat digunakan sebagai sumber beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengembangkan pendidikan, dan banyak fungsi lainnya (Zamraji et al., 2023).

Pesantren juga dapat dijadikan sarana untuk edukasi dan sosialisasi masyarakat tentang wakaf. Wakaf produktif perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara terus-menerus agar semakin banyak yang tergerak untuk berwakaf setelah memahami manfaat wakaf di dunia dan akhirat serta kemudahan proses wakaf itu sendiri (Hafizd et al., 2022). Pesantren, dengan jaringan santri dan alumni yang luas, memiliki potensi besar sebagai agen sosialisasi wakaf yang efektif.

3.2 Sertifikat Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Wakaf

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia adalah ketidakjelasan status hukum bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf. Memperkenankan sertifikat hak guna bangunan khusus di atas tanah wakaf merupakan langkah kebijakan yang sangat diperlukan untuk mendorong investasi dan pengembangan aset wakaf secara produktif.

Rendahnya pemahaman wakif dan nazhir disebabkan karena minimnya aktivitas sosialisasi terkait dengan pengurusan sertifikasi harta wakaf sampai dengan cara pengelolaannya yang efektif dan optimal (Muhammad & Sari, 2021). Masalah ini juga diperjelas dengan rendahnya koordinasi BWI dengan lembaga pengelola wakaf untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf (Muhammad & Sari, 2021). Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting dalam melindungi aset wakaf dari berbagai ancaman, termasuk klaim dari ahli waris wakif.

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur yang dilalui sebagian nazhir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota dalam proses sertifikasi harta wakaf, menjadi hambatan serius (Zuhirsyan, 2020). Oleh karena itu, kebijakan yang memperkenankan sertifikat hak guna bangunan khusus di atas tanah wakaf akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong pengembangan aset wakaf secara produktif.

Salah satu rekomendasi dari hasil Rapat Koordinasi Nasional BWI adalah akselerasi sertifikasi aset wakaf dalam rangka melindungi aset wakaf nasional (Suryani & Mursyidah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa isu sertifikasi aset wakaf telah diakui sebagai prioritas oleh BWI sendiri. Dengan adanya sertifikat hak guna bangunan di atas tanah wakaf, investor dan pengembang akan lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam pengembangan aset wakaf secara produktif.

3.3 Kebijakan Fiskal untuk Optimalisasi Aset Wakaf

Pembentukan kebijakan fiskal untuk memungut sewa atas tanah-tanah wakaf yang digunakan pemerintah dan aset wakaf yang menjadi aset wakaf negara merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Kebijakan ini akan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi lembaga wakaf, sekaligus mendorong pemerintah untuk menggunakan aset wakaf secara lebih bertanggung jawab.

Pengoptimalan wakaf juga memerlukan kontribusi peran pemerintah melalui Kementerian Agama yang membuat kebijakan dan memberikan stimulus, sementara nazhir mengoptimalkan pengelolaan dana dan menyalurkan dana kepada mustahik dan mauquf ilaihi (Sayuta & Gunawan, 2022). Kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi katalis yang mendorong pengembangan wakaf produktif secara lebih masif.

Dalam konteks internasional, di Turki badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf, begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan The Central Waqf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6% (Budi, 2016). Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang mendukung lembaga wakaf merupakan praktik yang umum dilakukan di berbagai negara Muslim.

3.4 Skema Insentif Pajak untuk Wakaf Uang dan Wakaf Saham

Pembentukan skema insentif pajak untuk wakaf uang dan wakaf saham merupakan langkah kebijakan yang sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Triwibowo, 2020). Sementara wakaf saham merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang baru dicanangkan pada tahun 2019 (Selasi & Muzayyanah, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan literasi wakaf berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang (Adistii et al., 2021). Namun, akuntabilitas dapat memoderasi hubungan antara literasi wakaf dengan minat berwakaf uang (Adistii et al., 2021). Dengan adanya insentif pajak, hambatan finansial untuk berwakaf dapat dikurangi, sehingga lebih banyak masyarakat yang termotivasi untuk berwakaf.

Dalam konteks wakaf saham, terdapat tiga aspek yang menyebabkan kurang berkembangnya wakaf saham di Indonesia dari segi nazhir, yaitu sumber daya manusia, profesionalitas, dan pengetahuan (Rini et al., 2023). Sertifikasi profesi untuk nazhir disarankan sebagai solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia nazhir dalam mengelola wakaf saham (Rini et al., 2023). Dengan adanya insentif pajak yang menarik, minat masyarakat untuk berwakaf saham diharapkan akan meningkat secara signifikan.

BWI menilai perlu peraturan wakaf saham terkait dengan mitigasi risiko dari penurunan nilai, karena saham yang menjadi harta wakaf sangat rentan mengalami fluktuasi nilai (Senjiati et al., 2020). Oleh karena itu, skema insentif pajak untuk wakaf saham harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek mitigasi risiko yang memadai.

Pembaruan regulasi dalam konteks wakaf uang perlu dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antarlembaga yang terkait seperti OJK, BI, Kementerian Agama, BWI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia (Harrieti & Abubakar, 2020). Forum koordinasi ini juga dapat menjadi wadah untuk merancang skema insentif pajak yang komprehensif dan terintegrasi.

3.5 Kerja Sama dengan Kemenristekdikti dan Alokasi Riset Wakaf melalui LPDP

Mendorong pengalokasian khusus riset di bidang wakaf melalui skema LPDP dan Kementerian Agama merupakan langkah strategis yang akan memperkuat basis pengetahuan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam menyebabkan sedikitnya referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen (Ansari, 2019).

Penelitian yang komprehensif dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan kebijakan wakaf yang efektif. Berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa masih banyak aspek pengelolaan wakaf yang belum dipahami secara mendalam, mulai dari aspek hukum, ekonomi, akuntansi, hingga aspek sosial dan budaya. Dengan adanya alokasi khusus riset di bidang wakaf, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi baru yang dapat mendorong pengembangan wakaf secara lebih optimal.

Kerja sama antara lembaga wakaf dengan lembaga pendidikan dalam membuat program internship generasi muda merupakan salah satu bentuk sinergi yang dapat dikembangkan (Sayuta & Gunawan, 2022). Gerakan wakaf kampus yang berfokus pada mahasiswa dan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan merupakan salah satu contoh inovasi yang dapat mendorong pengembangan wakaf di lingkungan akademik (Qolbi, 2021). Gerakan ini berupaya mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) (Qolbi, 2021).

4. Output dan Indikator Keberhasilan Strategi

4.1 Implementasi Tata Kelola Wakaf Nasional Sesuai WCP

Terlaksananya implementasi tata kelola wakaf nasional yang sesuai dengan WCP merupakan output utama dari strategi penguatan integrasi kelembagaan. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, mulai dari BWI sebagai regulator, nazhir sebagai operator, hingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia (BI), BWI, dan Islamic Development Bank (IsDB) telah menerbitkan WCP untuk menjadi pedoman dalam tata kelola wakaf baik secara nasional maupun global (Aryana & Hasan, 2024). Prinsip ini memberikan kedudukan sektor wakaf dalam struktur ekonomi, terutama dalam memberikan dampak sosial ekonomi langsung kepada para penerima manfaat berdasarkan ikrar wakaf yang digunakan (Aryana & Hasan, 2024).

Untuk memastikan implementasi WCP yang efektif, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis. IIWCP dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana WCP telah diimplementasikan oleh nazhir (Aryana & Hasan, 2024). Dengan menggunakan IIWCP secara konsisten, BWI dapat mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah korektif yang tepat.

4.2 Peraturan BWI tentang Standar Pengelolaan Wakaf

Terbentuknya Peraturan BWI tentang Standar Pelaporan Pengelolaan Wakaf, Standar Pengelolaan Keuangan Wakaf, dan Standar Penghimpunan dan Utilisasi Dana Wakaf merupakan output yang sangat penting. Peraturan-peraturan ini akan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi seluruh lembaga wakaf dalam menjalankan operasionalnya.

Pengelolaan wakaf di Indonesia tidak lepas dari regulasi pihak otoritas yaitu pemerintah (Lenap et al., 2023). Adapun pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tertuang dalam Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata kelola syariah lembaga dan harta benda wakaf (Lenap et al., 2023). Namun, peraturan-peraturan yang ada masih perlu dilengkapi dengan standar yang lebih operasional dan komprehensif.

Dibutuhkan peran dari IAI dan BWI sebagai pihak regulator untuk melakukan pembenahan guna menyelesaikan masalah pelaporan keuangan wakaf (Deswita, 2023). Dengan adanya peraturan BWI yang komprehensif tentang standar pengelolaan wakaf, diharapkan seluruh lembaga wakaf dapat beroperasi dengan standar yang sama, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja.

4.3 Penguatan Penghimpunan Wakaf oleh BWI Daerah

Meningkatnya jumlah penghimpunan wakaf dari BWI daerah merupakan indikator keberhasilan yang penting. Sertifikasi kompetensi nazhir yang diadakan oleh BWI memberi dampak positif dalam peningkatan kinerja nazhir, yang terlihat dari peningkatan penghimpunan wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, penyaluran manfaat wakaf, manajemen, dan pelaporan (Hamidiyah et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan wakaf mengalami peningkatan sebesar 90,5% setelah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi kompetensi nazhir yang dilaksanakan oleh BWI (Hamidiyah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam peningkatan kompetensi nazhir akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penghimpunan wakaf.

Strategi optimalisasi dana wakaf yang dapat dilakukan untuk sektor pemerintah dalam memaksimalkan bidang ekonomi mikro adalah lebih memperhatikan sektor UMKM daerah dengan sumber pendanaan dari dana wakaf (Sayuta & Gunawan, 2022). Dengan mengoptimalkan peran BWI daerah, penghimpunan wakaf dapat dilakukan secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga potensi wakaf yang besar dapat diwujudkan secara optimal.

4.4 Laboratorium Pengelolaan Wakaf di Pesantren

Terdapatnya laboratorium pengelolaan wakaf bagi santri di pesantren yang dibangun dari wakaf merupakan output yang inovatif dan strategis. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dapat menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan wakaf yang efektif.

Beberapa model bisnis wakaf korporasi universitas dan pesantren telah terbukti berhasil, seperti Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, dan Pondok Modern Darussalam Gontor (Santoso & Huda, 2019). Model-model ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan laboratorium pengelolaan wakaf di pesantren.

Agar pesantren mencapai visi dan misinya sebagai bagian dari masyarakat madani, maka pesantren membutuhkan sumber-sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya (Santoso & Huda, 2019). Dengan menjadikan pesantren sebagai laboratorium pengelolaan wakaf, santri akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola wakaf secara produktif, yang pada gilirannya akan melahirkan generasi nazhir yang kompeten dan profesional.

4.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren

Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren yang mengelola wakaf dengan menggunakan keuntungan pengelolaan wakaf merupakan output yang mencerminkan fungsi sosial wakaf secara nyata. Wakaf produktif bisa memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan wakaf biasa karena harta wakaf berkembang menjadi lebih besar (Hafizd et al., 2022).

Orientasi wakaf produktif adalah pada pemaksimalan harta dalam investasi yang menghasilkan keuntungan sebelum disalurkan kepada kepentingan ibadah dan sosial (Hafizd et al., 2022). Dengan menggunakan keuntungan pengelolaan wakaf untuk program pemberdayaan masyarakat, pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan social economic masyarakat (Hakim et al., 2021). Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat yang didanai dari keuntungan pengelolaan wakaf harus dikelola dengan standar akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan dampak yang optimal.

4.6 Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak

Terbentuknya kebijakan fiskal untuk mengoptimalkan produktivitas pengelolaan aset wakaf, terutama yang digunakan dan dimiliki oleh negara, serta terbentuknya skema insentif pajak untuk wakaf uang dan wakaf saham, merupakan output kebijakan yang akan memberikan dampak jangka panjang terhadap pengembangan wakaf di Indonesia.

Dalam konteks Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan BWI telah menyusun dan menandatangani MoU yang mengatur mengenai aspek-aspek kebijakan dan operasional dalam pengembangannya (Amirah & Fu'adah, 2021). Kerja sama lintas kementerian ini merupakan contoh yang baik dari integrasi kebijakan yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia perlu dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antarlembaga yang terkait meliputi Kementerian Agama, BWI, OJK, BI, dan KNEKS (Harrieti & Abubakar, 2020). Forum koordinasi ini dapat menjadi wadah untuk merancang kebijakan fiskal dan insentif pajak yang komprehensif dan terintegrasi.

4.7 Alokasi Riset Wakaf melalui LPDP dan Kementerian Agama

Terdapatnya pengalokasian khusus riset di bidang wakaf melalui skema LPDP dan Kementerian Agama merupakan output yang akan memperkuat basis pengetahuan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Mendorong pengalokasian dana khusus riset di bidang wakaf dari Kementerian Agama merupakan langkah yang sejalan dengan peran strategis Kementerian Agama dalam pengembangan wakaf nasional.

Pengoptimalan wakaf juga memerlukan kontribusi peran pemerintah melalui Kementerian Agama yang membuat kebijakan dan memberikan stimulus (Sayuta & Gunawan, 2022). Dengan adanya alokasi riset yang memadai, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan wakaf yang dapat mendorong pengembangan wakaf secara lebih optimal dan berkelanjutan.

5. Tantangan dan Rekomendasi

5.1 Tantangan Utama

Berbagai penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam implementasi strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi wakaf. Pertama, masalah sumber daya manusia yang meliputi lemahnya kualitas kerja pengelola dana, kurangnya wawasan tentang wakaf, adanya penyelewengan atas dana wakaf, dan personal interest dalam pengelolaan dana (Siska, 2019). Kedua, masalah kepercayaan (trust) yang meliputi produk wakaf tunai tidak menjadi prioritas, lemahnya kepercayaan donatur, dan dominasi oleh yayasan individu (Siska, 2019).

Ketiga, masalah regulasi yang mencakup kurangnya koordinasi BWI dengan lembaga pengelola wakaf untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Muhammad & Sari, 2021). Keempat, masalah informasi dan teknologi yang mencakup belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf (Safitri et al., 2021). Kelima, masalah syariah yang mencakup kurangnya pengawas syariah dan kontroversi seputar kontrak wakaf uang (Rasyidi et al., 2024).

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional dan secara ekonomi kurang produktif (Safitri et al., 2021). Aset wakaf di Indonesia mayoritas berupa sekolah, masjid, dan pemakaman, sementara pengelolaan wakaf yang lebih produktif baru dilakukan dalam skala yang lebih kecil (Safitri et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang signifikan untuk mengubah paradigma pengelolaan wakaf dari konsumtif menjadi produktif.

5.2 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategis dapat dikemukakan. Pertama, BWI perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan fokus pada peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem informasi, dan pengembangan standar operasional yang komprehensif. Tata kelola nazhir yang efisien sangat penting dalam menjalankan wakaf dengan baik, dan nazhir perlu memiliki keahlian dalam manajemen risiko dan audit (Aryana & Hasan, 2024).

Kedua, pemerintah perlu menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif bagi pengembangan wakaf, termasuk melalui kebijakan fiskal dan insentif pajak yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Pembaruan regulasi perlu dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antarlembaga yang terkait (Harrieti & Abubakar, 2020).

Ketiga, perlu dilakukan akselerasi implementasi PSAK 112 di seluruh lembaga wakaf, dengan dukungan pelatihan dan pendampingan yang memadai dari BWI dan IAI. Dibutuhkan peran dari IAI dan BWI sebagai pihak regulator untuk melakukan pembenahan guna menyelesaikan masalah pelaporan keuangan wakaf (Deswita, 2023).

Keempat, perlu dikembangkan ekosistem digital wakaf yang terintegrasi, yang mencakup sistem informasi wakaf nasional, platform penghimpunan wakaf digital, dan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Transformasi digital yang dilakukan oleh BWI untuk memperkuat ekosistem pembangunan wakaf nasional yakni dengan mendorong penguatan transformasi digital sebagai langkah strategis dalam upaya optimalisasi potensi wakaf (Rahmawati et al., 2021).

Kelima, perlu diperkuat sinergi antara BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, OJK, BI, dan KNEKS dalam mengembangkan kebijakan wakaf yang komprehensif dan terintegrasi. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga ini merupakan kunci keberhasilan pengembangan wakaf nasional.

6. Kesimpulan

Strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi wakaf merupakan langkah yang sangat krusial dalam mengoptimalkan potensi wakaf Indonesia yang sangat besar. Strategi ini mencakup dua pilar utama: (1) pembentukan ekosistem tata kelola wakaf nasional yang terstandar dan terintegrasi, dan (2) penguatan integrasi institusi wakaf dengan pemangku kepentingan.

Pilar pertama mencakup akselerasi implementasi WCP, penyusunan standar pelaporan, pengelolaan keuangan, dan penghimpunan serta utilisasi dana wakaf, serta memperjelas porsi wewenang antara BWI sebagai regulator dan operator. Pilar kedua mencakup optimalisasi peran pesantren, pembentukan kebijakan fiskal dan insentif pajak, serta pengalokasian riset di bidang wakaf.

Implementasi strategi ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, dukungan regulasi yang memadai, dan investasi yang signifikan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan. Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, diharapkan ekosistem wakaf nasional yang terstandar dan terintegrasi dapat terwujud, sehingga potensi wakaf yang besar dapat diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 5(2), 122–137. https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238

Amirah, A., & Fu'adah, Z. A. (2021). Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 5(2), 62–83. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.62-83

Ansari. (2019). Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi. Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2), 173–190. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.160

Aryana, K. P. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 7(2), 2065–2080. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783

Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata Kelola Nazhir dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles. Sustainable, 4(1), 118–130. https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22625

Budi, I. S. (2016). Revitalisasi Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 2(2). https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.373

Budiman, A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 75. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.213

Deswita, S. (2023). Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No 112. Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(2), 260–270. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7065

Dewi, A. T., Senjiati, I. H., & Nuzula, Z. F. (2023). Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda di Wakaf Salman ITB. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 61–68. https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2264

Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. Jurnal Yaqzhan Analisis Filsafat Agama Dan Kemanusiaan, 8(1), 85. https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978

Hakim, L., Marisa, S., Herlina, A., Nurfatila, D., Mahfud, M., Magara, S. P., & Siswati, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Peningkatan Social Economic Masyarakat pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Siak. Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 68–77. https://doi.org/10.57113/his.v2i1.84

Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 15(2), 26–43. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.171

Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31

Iskandar, M., Dismane, Nugraha, N., & Mayasari. (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(3), 253–262. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158

Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023). Implementasi Shariah Governance Berbasis Waqf Core Principles pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 7(2), 205–217. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193

Lubis, R. H., Lestari, S. I., & Harahap, H. (2021). Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Journal of Islamic Social Finance Management, 2(1), 70–82. https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3821

Maesah, I., Senjiati, I. H., & Anshori, A. R. (2023). Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 105–112. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2806

Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 79–94. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805

Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. Al-Ahkam, 1(25), 83. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195

Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Syi`ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 5(2), 230. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306

Putri, N. N. eka, & Santoso, C. B. (2019). Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. Measurement Jurnal Akuntansi, 13(2), 74. https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2032

Qolbi, R. (2021). Gerakan Wakaf Kampus. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 14(1), 65–86. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.135

Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 4(2), 532–540. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375

Rasyidi, K., Misbahuddin, M., & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. Tasamuh Jurnal Studi Islam, 16(1), 23–40. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288

Rini, N., Huda, N., & Anshori, M. (2023). Prioritas Masalah dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham dari Aspek Nazhir. Jurnal Ekobis Ekonomi Bisnis & Manajemen, 13(1), 56–76. https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.699

Riski, T., & Rahmawati, L. (2022). Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah, 2(2), 146–155. https://doi.org/10.54396/qlb.v2i2.256

Rohana, R. (2023). Problematika Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 5(1), 67–80. https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6561

Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 2(1), 53–64. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3300

Rozalinda, R. (2014). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 300. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.300-315

Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 5(1), 75. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030

Santoso, L., & Huda, M. (2019). Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 9(2), 222–249. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.222-249

Sayuta, R. B. N., & Gunawan, E. V. (2022). Strategi Optimalisasi Dana Wakaf: Pemerataan Dana Wakaf Selama Pandemi. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(1). https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11815

Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 3(2), 155. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932

Senjiati, I. H., Sulistiani, S. L., & Ridwan, I. L. (2020). Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi. Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 4(2), 229–244. https://doi.org/10.21009/004.2.05

Siska, S. (2019). Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kiat, 30(1), 1. https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869

Solahudin, A., Zumroh, A., Prihardiansyah, F., & Hudaya, M. T. (2021). Manajemen Amil dan Nazir Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19925

Solihin, S. (2022). Pengelolaan Dana Filantropi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 122–132. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.397

Sulaeman, A. S., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 8(1), 71–86. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129

Suryani, E., & Mursyidah, A. (2020). Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir dan Kebijakan Sustainable Development Goals. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2(1), 18–32. https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.133

Syakur, Abd., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(1), 73. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187

Tania, A. L. (2023). Analisis Kesesuaian Pencatatan Wakaf Terhadap PSAK Syariah Nomor 112 Studi Kasus Di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an. Sustainable, 3(1), 1. https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.14283

Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. Tapis Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(1), 123. https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995

Wijaya, O. I. A. G., Sayidina, I. M., Fanani, A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 3(1), 439–453. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2536

Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur Review: Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 113–132. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337

Yusuf, Hidayatullah, S., & Indrawan, S. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Lembaga Keuangan Syariah – Pengelola Wakaf Uang di Indonesia. Tasharruf Journal of Islamic Economics and Business, 2(1), 11–18. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v2i1.74

Zamraji, Y., Inayah, N., Ansori, M. M. L., & Arianto, T. (2023). Lembaga Wakaf Uang Tunai dalam Perspektif Mazhab Hanafi di Perguruan Tinggi. Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(1), 106–125. https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2522

Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 19(3), 426–437. https://doi.org/10.30743/jhk.v19i3.2676