00743 - UMKM Halal Menuju Bankable: Tantangan, Strategi, dan Solusi Komprehensif

Abstract

Halal Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have enormous potential in driving Indonesia's economic growth and realizing the country's ambition to become the world's center of halal industry. However, the majority of halal MSMEs have not yet reached bankable status, which is the primary obstacle to their development and class advancement. This article comprehensively reviews the challenges, strategies, and solutions for halal MSMEs to become bankable, through a literature study approach covering various aspects including financial management, halal certification, digital marketing, human resource capacity, sharia financing access, and halal ecosystem development. The results of the analysis show that the non-bankable condition of MSMEs is caused by a combination of interrelated financial and non-financial factors, including lack of transparent financial management, limited access to formal funding sources, low halal certification rates, limited human resources, and marketing that has not utilized digital technology optimally. To overcome these challenges, a comprehensive and integrated approach involving various stakeholders is needed, including government, sharia financial institutions, universities, and MSMEs themselves. With strong synergy between these stakeholders and the right strategies, halal MSMEs in Indonesia have great opportunities to become bankable, move up to a higher class, and contribute optimally to realizing Indonesia as the world's halal industry center.

Keywords: Halal MSMEs, Bankable, Halal Certification, Sharia Financing, Digital Marketing, Financial Management

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Namun, sebagian besar UMKM halal belum mencapai kondisi bankable, yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan naik kelas mereka. Artikel ini mengulas secara komprehensif tantangan, strategi, dan solusi bagi UMKM halal untuk menjadi bankable, melalui pendekatan studi literatur yang mencakup berbagai aspek meliputi manajemen keuangan, sertifikasi halal, pemasaran digital, kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan syariah, dan pengembangan ekosistem halal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi tidak bankable UMKM disebabkan oleh kombinasi faktor finansial dan non-finansial yang saling terkait, antara lain kurangnya manajemen keuangan yang transparan, terbatasnya akses ke sumber dana formal, rendahnya tingkat sertifikasi halal, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemasaran yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan UMKM itu sendiri. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan tersebut dan strategi yang tepat, UMKM halal Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bankable, naik kelas, dan berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Kata Kunci: UMKM Halal, Bankable, Sertifikasi Halal, Pembiayaan Syariah, Pemasaran Digital, Manajemen Keuangan

1. Pendahuluan: Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat kontribusinya yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi nasional. UMKM telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, termasuk krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, di mana sektor ini justru menjadi jangkar perekonomian karena mampu bertahan dan menyediakan lapangan kerja (Hasibuan et al., 2023). Bahkan, berdasarkan survei HSBC pada 2009, di tengah krisis finansial, sektor UMKM justru mencatat pertumbuhan yang baik, dengan indeks kepercayaan sektor ini masih berada di angka 101 poin atau satu tingkat di atas indeks netral sebesar 100 poin (Nasution, 2018).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB sebesar 58,92% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,30% (Nasution, 2018; Trimulato et al., 2021). Di Indonesia, UMKM memegang hampir 99% unit usaha yang terdiri dari berbagai skala usaha, dan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tergolong tinggi, yaitu mencapai 60,34%, serta menyerap tenaga kerja nasional sebesar 97% dibandingkan dengan usaha besar (Permata et al., 2023). Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia (Putra et al., 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, data dari Kementerian Koperasi menyebutkan bahwa lebih dari 96 persen perusahaan di ASEAN adalah UMKM, dengan sumbangan UMKM di ASEAN terhadap PDB berkisar antara 30–57 persen, sedangkan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai 50–98 persen (Nasarudin, 2016). Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia juga terus meningkat setiap tahunnya; pada tahun 2015 tercatat sebanyak 59,26 juta pelaku UMKM, dan di tahun 2016 terjadi kenaikan sekitar 4% sehingga jumlah UMKM naik menjadi 61,65 juta (Hasibuan et al., 2023).

Meskipun demikian, di balik kontribusi yang cukup baik tersebut, sektor UMKM masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar (Nasution, 2018). Salah satu permasalahan paling krusial adalah kondisi UMKM yang belum bankable, yakni belum memenuhi standar kelayakan untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas, termasuk dalam konteks pengembangan UMKM halal yang saat ini menjadi agenda strategis nasional.

2. Konsep Bankable dan Tantangan UMKM dalam Mengaksesnya

2.1 Pengertian dan Urgensi Bankable bagi UMKM

Istilah bankable merujuk pada kondisi di mana suatu usaha memenuhi persyaratan dan standar kelayakan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk dapat mengakses pembiayaan atau kredit. Ketika UMKM dikategorikan sebagai potential, feasible, dan bankable, mereka umumnya tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman bank (Tambunan et al., 2023). Sebaliknya, UMKM yang belum bankable akan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sumber permodalan formal.

Perlu dipahami bahwa kondisi bankable dan feasible merupakan dua hal yang saling berkaitan namun berbeda. Hasil riset menunjukkan bahwa usaha mikro khususnya sangatlah feasible secara bisnis tetapi belum bankable dalam mengakses kredit (Nuswantara, 2012). Artinya, banyak UMKM yang secara operasional sudah layak dan menguntungkan, namun belum memenuhi persyaratan administratif dan manajerial yang dibutuhkan oleh perbankan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menciptakan agar bisnis pelaku UMKM dapat bankable dan feasible sehingga dapat masuk dalam standar kelayakan untuk bisa memperoleh pembiayaan perbankan (Nasarudin, 2016).

2.2 Permasalahan Finansial UMKM yang Menghambat Bankabilitas

Secara umum, UMKM menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial (organisasi manajemen) (Hasibuan et al., 2023; Jarmal & Murdianto, 2016; Tuljanna, 2022). Permasalahan finansial yang dihadapi UMKM meliputi berbagai aspek yang saling terkait dan menjadi penyebab utama kondisi tidak bankable.

Pertama, kurangnya kesesuaian (mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM (Herman & Rully, 2023; Putri et al., 2024). Kedua, tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM (Afrizal, 2024; Yuliati & Ulfa, 2023). Ketiga, biaya transaksi yang cukup tinggi yang disebabkan karena prosedur kredit yang cukup panjang (Abi et al., 2022; Herman & Rully, 2023). Keempat, kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai (Tuljanna, 2022; Y.A.I, 2021). Kelima, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi (Putri et al., 2024; Yuliati & Ulfa, 2023). Keenam, dan yang paling krusial, banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial (Awaliyah & Asri, 2023; Hasibuan et al., 2023; Herman & Rully, 2023; Jarmal & Murdianto, 2016; Manggu & Beni, 2023; Risal & Siradjuddin, 2022; Tuljanna, 2022; Wıtjaksono et al., 2023; Y.A.I, 2021; Yuliati & Ulfa, 2023).

Asosiasi FinTech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan (Ilham & Hariyani, 2020). Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat besarnya potensi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi akses pembiayaan, pemasaran produk, bahan baku, SDM atau tenaga kerja, distribusi, dan masalah lainnya, di mana masalah pembiayaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi UMKM (Andrean, 2023).

Lemahnya akses terhadap sumber-sumber keuangan yang ada, tidak memiliki jaminan sehingga sering dianggap tidak bankable, menjadi salah satu modal finansial yang paling lemah bagi UMKM (Putra et al., 2022). Akses perolehan permodalan oleh pengusaha UMKM pada umumnya terkendala pada lemahnya sistem administrasi keuangan usaha dan kurangnya jaminan yang bankable, daya saing usaha rendah, dan lemahnya integrasi pembinaan UMKM (Tambunan et al., 2023). Bahkan, banyak pelaku UMKM di Jawa Tengah yang kesulitan saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan karena dianggap belum bankable meskipun dari sisi usaha sudah layak atau feasible (Ardiansyah, 2019; Noviawan et al., 2024).

2.3 Permasalahan Non-Finansial yang Memperparah Kondisi

Selain permasalahan finansial, UMKM juga menghadapi berbagai permasalahan non-finansial yang turut memperparah kondisi tidak bankable. Permasalahan dalam bidang non-finansial antara lain: kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan; kurangnya pengetahuan akan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar; dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (Afrizal, 2024; Herman & Rully, 2023; Jarmal & Murdianto, 2016; Risal & Siradjuddin, 2022; Tuljanna, 2022; Yuliati & Ulfa, 2023).

Secara internal, beberapa kendala yang sering muncul pada UMKM dalam hal peningkatan pemasaran produk antara lain: kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk; kemampuan membaca kebutuhan pasar yang masih belum tajam; pemasaran produk yang masih mengandalkan cara sederhana mouth to mouth marketing; serta belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran (Risal & Siradjuddin, 2022). Permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut membuat daya saing UMKM menjadi terhambat, sehingga produk yang potensial tetapi tidak memiliki daya saing menjadi kalah bersaing dalam pasaran (Herman & Rully, 2023).

3. UMKM Halal: Definisi, Potensi, dan Tantangan

3.1 Konsep dan Urgensi UMKM Halal

UMKM halal merupakan sektor usaha yang memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga UMKM halal dapat menjadi penggerak target Indonesia dalam hal menjadi pusat halal di dunia (Awa et al., 2024). Dalam ekonomi syariah, pengembangan UMKM tidak hanya menggambarkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan, tetapi juga bagaimana pengusaha dapat menerapkan beberapa prinsip Islam untuk membangun dan mengembangkan usaha (Awa et al., 2024; Setiadi & Asri, 2023). Industri halal merupakan salah satu penunjang sektor ekonomi yang sedang berkembang pesat, di mana muslim di dunia menghabiskan US$ 2,2 triliun pada tahun 2018 pada sektor halal termasuk pangan, farmasi, finansial, dan gaya hidup yang berbasiskan ekonomi Islam (Arsil et al., 2022).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki peluang yang sangat besar dalam industri halal. Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang mengendalikan UMKM menggunakan masterplan ekonomi halal sebagai strategi nasional untuk meningkatkan ekonomi syariah (Suprapti et al., 2023). Penguatan sektor UMKM sebagai penggerak utama halal value chain menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan ekonomi halal nasional (Trimulato et al., 2022). Ekonomi halal ini akan menjadi sebuah arus perekonomian baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global, sehingga bagi para pelaku usaha khususnya UMKM harus mempersiapkan usahanya dalam menghadapi perubahan dari perkembangan ekonomi halal tersebut (Kusumawati & Arizqi, 2021).

3.2 Sertifikasi Halal sebagai Kunci Menuju Bankable

Salah satu aspek paling krusial dalam pengembangan UMKM halal adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang penting untuk memastikan keberlanjutan usaha (Novita et al., 2024). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan dan resmi berlaku per tanggal 17 Oktober 2019, yang mengubah sifat sertifikasi halal dari yang semula bersifat voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib) (Gunawan et al., 2021). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI mengeluarkan komitmen bahwa pada tahun 2024 semua produk UMKM yang akan dijual harus memiliki sertifikasi halal (Marselina et al., 2023).

Namun, kondisi sertifikasi halal UMKM di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta UMKM di Indonesia dan yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit (Yazid et al., 2022). Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada periode 2014–2015 telah terbit sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM (Yazid et al., 2022). Jumlah sertifikasi yang baru dimiliki oleh UMKM baru sekitar 1% (Putra et al., 2022), sementara sebagian besar bisnis yang ada berada di sektor yang termasuk kategori industri halal, sehingga sertifikasi halal menjadi suatu hal yang penting (Putra et al., 2022).

Hanya 10 persen UMKM yang memiliki sertifikasi halal, dengan beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, di antaranya: kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal; biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi halal cukup besar; dan kurangnya SDM yang memiliki kemampuan mengenai sistem jaminan halal yang cukup kompleks (Arsil et al., 2022). Selain itu, dari segi sikap, para pelaku UMKM akan melakukan sertifikasi halal apabila hal tersebut berpengaruh positif dan menguntungkan terhadap usahanya baik dari segi kualitas, pemasaran, penjualan, dan omzet (Sholihah & Setiawan, 2022).

Sertifikasi halal memiliki dampak positif yang sangat signifikan bagi UMKM. Produk yang telah bersertifikasi halal mampu untuk dipasarkan di manapun tanpa adanya rasa khawatir terhadap keamanan produk, sehingga dengan bertambahnya perluasan pemasaran maka bertambah pula keuntungan yang didapatkan, baik dari segi penjualan, kepercayaan, bahkan omzet penjualan (Sholihah & Setiawan, 2022). Selain itu, bagi para pelaku UMKM, sertifikasi halal tentunya akan memberikan keuntungan berupa meningkatnya kepercayaan konsumen dan mendapatkan pasar pangan halal global (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Sertifikat Halal dan NIB yang telah diperoleh bagi UMKM menjadikan usaha kecil dan menengah yang bankable dan handal (Marselina et al., 2023).

3.3 Tantangan Spesifik UMKM Halal

Tantangan yang dihadapi UMKM halal bersifat multidimensi. Tantangan paling besar terletak pada: keberagaman sosial yang mempengaruhi pola konsumsi industri halal; relatif masih rendahnya kapasitas pelaku industri khususnya UMKM dalam memahami rantai pasokan halal; belum adanya integritas hulu hilir dalam industri halal; belum kuatnya integritas produk industri halal akibat regulasi yang masih parsial; dan masih rendahnya tingkat literasi produk industri halal (Trimulato et al., 2022).

Dari segi finansial, banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam mengurus sertifikasi halal karena pendapatan yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi mereka untuk mengurus sertifikasi halal (Yuanitasari et al., 2023). Kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara daring (Yuanitasari et al., 2023). Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat produksi yang halal (Yuanitasari et al., 2023). Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMKM terkait proses produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal (Gunawan et al., 2021).

4. Manajemen Keuangan sebagai Fondasi Bankabilitas UMKM Halal

4.1 Pentingnya Transparansi Manajemen Keuangan

Salah satu penyebab utama UMKM belum bankable adalah belum adanya manajemen keuangan yang transparan (Awaliyah & Asri, 2023; Hasibuan et al., 2023; Jarmal & Murdianto, 2016; Risal & Siradjuddin, 2022; Y.A.I, 2021). Permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, yang disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya belum adanya manajemen keuangan yang transparan, kurangnya kemampuan manajerial dan finansial, belum memahami akan tujuan dan manfaat keberadaan UMKM guna menaikkan pendapatan serta pendistribusian pendapatan (Awaliyah & Asri, 2023).

Dalam upaya mengukur kinerja keuangan suatu usaha dan untuk pengembangan bisnis, perlu adanya laporan keuangan yang bankable (Anjilni et al., 2022). Laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah (Anjilni et al., 2022). Namun, kenyataannya, sebagian besar UMKM tidak memahami dan mengetahui cara pengelolaan keuangan usahanya (Noviawan et al., 2024). Para pelaku UMKM tidak menyadari bahwa sejak 1 Januari 2018, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Kecil, Mikro dan Menengah (SAK-EMKM) wajib diterapkan dalam pencatatan pembukuan para pelaku UMKM (Anjilni et al., 2022).

Kendala utama dalam pengembangan UMKM adalah pendanaan pihak ketiga yang dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan (Yuliati & Ulfa, 2023). Banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan sesuai dengan SAK UMKM karena masih memiliki kendala dalam implementasinya, di mana pelaku UMKM merasa terbebani dan hanya fokus pada omzet yang diperoleh (Afrizal, 2024). Bahkan, para petani maupun anggota usaha sebagian besar tidak mencatat setiap transaksi yang dilakukan, sehingga tidak bankable (Gunherani, 2020).

4.2 Implementasi SAK-EMKM untuk Meningkatkan Bankabilitas

Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK-EMKM) merupakan instrumen penting yang dirancang khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM (Gunherani, 2020). Proses pendampingan untuk pelaku UMKM menggunakan standar akuntansi EMKM (Entitas Mikro Kecil Menengah) yang sengaja dirancang untuk patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM (Gunherani, 2020). Pembukuan keuangan yang efisien dan akurat menjadi landasan bagi pengelolaan finansial yang bijak, memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan sumber daya mereka (Al-Faruq et al., 2024).

Bantuan yang diberikan kepada UMKM sebaiknya dilengkapi dengan paket pembuatan laporan keuangan sederhana, karena tanpa kemampuan membuat laporan keuangan, maka UMKM akan sulit menilai kemajuan dan kekurangan dirinya dalam menjalankan usahanya. Pencatatan keuangan melalui manajemen keuangan yang baik memungkinkan pelaku UMKM mampu menciptakan keputusan dan mengendalikan keuangannya, serta membantu pelaku UMKM membuat penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang (Wahyuni et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra mampu menyusun laporan keuangan sederhana setelah mendapatkan pendampingan, yang merupakan langkah awal menuju kondisi bankable (Wıtjaksono et al., 2023). Pelatihan dan pendampingan terkait manajemen keuangan usaha mikro menjadi salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan kapasitas UMKM (Nasution, 2018). Setiap UMKM perlu memperhatikan kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang yang mungkin muncul untuk produknya di masa depan, sementara pembukuan keuangan yang efisien dan akurat menjadi landasan bagi pengelolaan finansial yang bijak (Al-Faruq et al., 2024).

5. Legalitas Usaha sebagai Prasyarat Bankabilitas

5.1 Pentingnya Legalitas bagi UMKM Halal

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjadi prasyarat penting bagi UMKM untuk menjadi bankable (Novita et al., 2024). Legalitas usaha berupa NIB, SPP-IRT, dan Label Halal sangat penting untuk melindungi pemilik usaha, memberikan rasa aman dan nyaman untuk keberlanjutan usaha, serta sebagai fasilitas untuk mengembangkan usaha, salah satunya melalui perluasan akses pembiayaan UMKM yang diberikan oleh pemerintah maupun akses pembiayaan dari perbankan (Novita et al., 2024).

NIB, izin edar seperti halal dan P-IRT menjadi salah satu kunci dalam upaya perluasan pasar (Sangadah et al., 2023). Izin PIRT bagi produk UMKM akan memberikan keuntungan berupa peningkatan nilai jual produk karena produk secara legal dapat diedarkan atau dipasarkan, perluasan jalur distribusi dan pemasaran, serta tingkat kepercayaan konsumen yang akan meningkat (Sangadah et al., 2023). Masyarakat sering kali lebih yakin untuk membeli barang yang sudah terkenal atau mempunyai izin dagang seperti label halal, BPOM, atau P-IRT (Sari et al., 2022).

Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi (Khairiah & Harahap, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas usaha dan pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha merupakan dua hal yang harus segera dibenahi oleh UMKM halal yang ingin menjadi bankable.

5.2 Regulasi Perlindungan UMKM di Indonesia

Perlindungan hukum nasional terhadap UMKM diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Putra et al., 2022). Namun, dari berbagai regulasi tersebut, perlindungan hukum yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal, dan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan sebuah hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi 5 syarat yaitu stable, predictable, fair, educative, dan transparent (Putra et al., 2022).

Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit UMKM. Kebijakan tersebut ditujukan bagi UMKM yang bankable, sementara UMKM yang belum bankable diberi bantuan berupa banpres produktif dan pembiayaan investasi koperasi (Hartadinata & Farihah, 2023). Masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan; bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan, sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya (Purwaningsih & Chikmawati, 2022).

6. Akses Pembiayaan Syariah untuk UMKM Halal

6.1 Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung UMKM Halal

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan UMKM halal. Bank syariah memainkan peran penting dalam mengembangkan UMKM (Yazid et al., 2022). Perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal di Indonesia dengan menyediakan produk pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi (Mariyam, 2024). Selain itu, perbankan syariah turut mendukung proses sertifikasi halal yang memastikan kehalalan produk dan jasa, meningkatkan kepercayaan konsumen (Mariyam, 2024).

Proporsi pembiayaan BPRS bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai angka 84,8 persen, sementara proporsi pembiayaan UMKM BUS/UUS mencapai angka sekitar 64 persen (Trimulato et al., 2021). Penyaluran pembiayaan produktif pada sektor UMKM sangat relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs yaitu kesejahteraan dan pemerataan (Trimulato et al., 2021). Mereka yang dianggap sebagai kelompok yang tidak bankable membutuhkan dorongan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sebagai upaya untuk memperbesar akses finansial bagi kelompok masyarakat marjinal tersebut (Trimulato et al., 2021).

Bagi pelaku UMKM yang beragama Islam, konsep bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti BMT menjadi jalan keluar untuk mendapatkan pembiayaan yang halal (Ashfahany & Aini, 1970). BMT hadir sebagai solusi bagi UMKM yang tidak masuk dalam kategori bankable atau tidak dapat mengakses bank (Ashfahany & Aini, 1970). Tambahan modal yang didapatkan melalui lembaga keuangan syariah berdampak secara tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM (Ashfahany & Aini, 1970).

6.2 Fintech Syariah sebagai Solusi Inovatif

Perkembangan teknologi finansial (fintech) membuka peluang baru bagi UMKM halal yang belum bankable untuk mengakses pembiayaan. Keberadaan layanan fintech membuka peluang dan akses yang lebih besar pada layanan keuangan formal, sehingga hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (N. P. Sari, 2022). Mengingat masih banyak UMKM yang belum bankable, maka diperlukan model inovasi yang dapat digunakan sebagai alternatif strategi dalam pemanfaatan dana sosial bank syariah untuk pemberdayaan UMKM, di mana memanfaatkan layanan financial technology (fintech) syariah untuk penyaluran dana sosial bank syariah merupakan salah satu alternatif strategi tersebut (Andrean, 2023).

Melalui suatu platform financial technology, pelaku UMKM yang belum bankable dapat mengakses pembiayaan hanya dengan mengunggah dokumen yang disyaratkan (Andrean, 2023). P2P Lending dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/credit worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan (Ilham & Hariyani, 2020). Agar lebih kompetitif, UMKM penerima manfaat tidak hanya mendapat akses pembiayaan saja, tetapi juga pemberdayaan usaha di luar aspek pembiayaan seperti pelatihan dan sebagainya (Andrean, 2023).

Teknologi finansial wakaf juga dapat menjadi alternatif solusi permodalan bagi perusahaan startup yang un-bankable (Ryandono, 2019). Model teknologi finansial syariah merupakan sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai pihak dalam ekosistem pembiayaan syariah, termasuk lembaga keuangan Islam, investor, dan lembaga penjaminan pembiayaan syariah (Ryandono, 2019). Konsep financial technology mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga keuangan perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern (Ryandono, 2019).

6.3 Kolaborasi Fintech dan Perbankan untuk UMKM Halal

Kolaborasi antara fintech dan perbankan konvensional maupun syariah membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM halal. Masih banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan guna memberikan keberlanjutan dan pengembangan sektor UMKM, di antaranya adalah kemudahan akses layanan keuangan dari segi pembiayaan dan pencarian serta penentuan supplier produk halal bagi mereka sehingga memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan UMKM (N. P. Sari, 2022). Islam juga mengatur bagaimana caranya sebagai produsen memperoleh sumber pembiayaan yang halal, karena sumber pembiayaan yang tidak halal akan mempengaruhi produksi serta tidak akan baik bagi usaha mereka dalam jangka panjang (N. P. Sari, 2022).

Dalam konteks pembiayaan syariah, penerapan akad murabahah dalam pembiayaan mikro memiliki pengaruh pada pengembangan usaha UMKM dalam hal modal usaha, omzet, pendapatan, jumlah produk, dan perluasan lokasi usaha (Tuljanna, 2022). Pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga memberikan dampak psikologis berupa ketenangan hati karena terhindar dari praktik simpan pinjam rentenir (Ashfahany & Aini, 1970).

7. Strategi Pemasaran Digital untuk UMKM Halal

7.1 Transformasi Digital sebagai Keharusan

Di era digitalisasi, UMKM halal dituntut untuk mampu memanfaatkan media digital sebagai bagian dari upaya pemasaran produknya (Setiadi & Asri, 2023). Pengembangan UMKM halal harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana pemanfaatan teknologi harus menjadi senjata bagi para pelaku UMKM halal dalam memasarkan produknya agar dapat menjangkau pasar hingga ke seluruh pelosok dunia (Awa et al., 2024). Tidak hanya pada kasus industri besar, untuk bisa bertahan secara finansial dan menghadapi tuntutan konsumen, pada tingkat UMKM mau tidak mau harus merubah cara konvensional ke digitalisasi (Yazid et al., 2022).

Penerapan pemasaran digital pada produk halal, kedai-UMKM halal, dan pariwisata halal memiliki dampak positif dalam meningkatkan visibilitas (Haque, 2024). Pemasaran digital juga memungkinkan produk halal dan UMKM halal untuk mempererat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, serta menjangkau lebih banyak calon pelanggan (Haque, 2024). Dengan memanfaatkan strategi pemasaran digital dengan baik, produk halal dan UMKM halal dapat meningkatkan visibilitas, menjangkau lebih banyak calon pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan yang sudah ada (Haque, 2024).

Peran atau dampak atau pengaruh digital marketing dalam UMKM dengan prinsip syariah mencakup berbagai aspek, antara lain: memfasilitasi akses ke informasi; memasarkan produk; menjadi produk unggulan; persaingan yang sehat; memperluas target/pangsa pasar; memperluas jangkauan geografis; membangun kepercayaan dan reputasi; mempengaruhi keputusan pembelian; meningkatkan pendapatan; meningkatkan penjualan; meningkatkan kinerja bisnis; keberlanjutan dan keberhasilan bisnis; penerapan etika pemasaran Islam; pengembangan UMKM berlabel halal; dan pengembangan UMKM melalui koperasi (Awa et al., 2024).

7.2 Platform Digital dan E-Commerce untuk UMKM Halal

Saat ini, setiap UMKM Indonesia dapat lebih mudah dan leluasa dalam berjualan secara daring melalui media sosial, marketplace, website, atau platform daring lainnya (Y.A.I, 2021). Penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi pengembangan UMKM halal lainnya (Gunawan et al., 2021; Trimulato et al., 2022). Pemanfaatan halal e-commerce mencakup berbagai sasaran indikator industri halal, seperti sertifikasi halal, transaksi berdasarkan prinsip syariah, literasi akan produk-jasa halal, hingga perluasan pangsa pasar (Trimulato et al., 2022).

Beberapa UMKM yang sudah melakukan perubahan strategi pemasaran dan pembayaran secara digital, seperti yang dilakukan UMKM bidang makanan, jasa bengkel, dan toko fashion muslim, menunjukkan bahwa transformasi digital dapat dilakukan oleh berbagai jenis UMKM (Yazid et al., 2022). Pemahaman pengetahuan dan pelatihan pemasaran melalui marketplace untuk menunjang bisnis sehingga dapat meningkatkan ekonomi pelaku UMKM menjadi sangat penting (Firdaus et al., 2023). Manfaat penjualan melalui marketplace dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, dan mempermudah transaksi pembeli jarak jauh (Firdaus et al., 2023).

Dalam konteks UMKM halal, label halal UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan pariwisata halal, sementara penggunaan digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan pariwisata halal (Awa et al., 2024). UMKM yang memiliki label halal dapat memberikan kepercayaan kepada wisatawan Muslim bahwa produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan prinsip halal (Awa et al., 2024).

7.3 Strategi Pemasaran Komprehensif untuk UMKM Halal

Strategi pemasaran yang relevan untuk meningkatkan daya saing UMKM halal meliputi penerapan pemasaran digital, segmentasi pasar dan penargetan yang tepat, branding dan diferensiasi produk, pemasaran jaringan dan aliansi strategis, penggunaan media sosial, pemasaran berbasis nilai, promosi dan komunikasi pemasaran yang efektif, serta pemasaran pengalaman (Haque, 2024). Dengan memahami nilai-nilai halal dan mempromosikannya secara efektif, produk halal dan UMKM halal dapat membuat para pesaing menjadi tidak relevan termasuk mampu menciptakan pengalaman unik bagi pelanggannya (Haque, 2024).

Strategi pemasaran syariah dalam berwirausaha di sektor ekonomi kreatif dapat direncanakan melalui STP (Segmenting, Targetting, dan Positioning) untuk menarik konsumen dengan konsep halal market yaitu halal activist, active customer, dan pelanggan pasif (Mas'adah et al., 2021). Dalam ekonomi syariah, pengembangan UMKM tidak hanya menggambarkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan, tetapi juga bagaimana pengusaha dapat menerapkan beberapa prinsip Islam untuk membangun dan mengembangkan usaha (Setiadi & Asri, 2023).

8. Penguatan SDM dan Kapasitas Manajerial UMKM Halal

8.1 Peningkatan Kapasitas SDM sebagai Kunci Bankabilitas

Sumber daya manusia merupakan kekuatan bagi UMKM dalam melakukan proses produksi. Penguatan skill bagi para pekerja menjadi strategi dalam pengembangan daya saing UMKM, di antaranya adalah pelatihan skill SDM serta pemberian motivasi para pekerja (Herman & Rully, 2023). Pemberdayaan UMKM bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang memberikan pengetahuan, dan sumber daya lainnya yang memungkinkan mereka untuk tumbuh, berkembang, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif (As-Syahri et al., 2024).

Kemampuan dalam manajemen usaha yang dimiliki produsen UMKM tergolong kategori kurang, sehingga pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting (Nasution, 2018). Pelatihan dan pendampingan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, motivator dari perbankan, pemuka agama, dan perguruan tinggi, terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM (Nasution, 2018). Kunci utama keberhasilan dalam mengembangkan usaha adalah pada manajemen pengelolaan usaha (Nasution, 2018).

Di sinilah dibutuhkan peran lembaga perguruan tinggi yang mempunyai kapasitas keilmuan dan kajian serta studi yang mendalam terkait pengelolaan sebuah entitas bisnis yang bankable dan feasible tersebut dapat diwujudkan sekaligus bisa berperan sebagai pendamping UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka (Nasarudin, 2016). Pelatihan dasar manajemen berkontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan dari usaha mikro (Setyowati et al., 2023). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan dasar manajemen yang mencakup materi kewirausahaan, strategi pemasaran, sertifikasi halal, dan strategi branding produk usaha memberikan dampak positif bagi UMKM (Setyowati et al., 2023).

8.2 Literasi Keuangan Syariah untuk UMKM Halal

Literasi keuangan syariah merupakan komponen penting dalam upaya menjadikan UMKM halal bankable. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, di mana data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah belum mencapai 20 persen, menjadi tantangan serius yang harus diatasi (Trimulato et al., 2022). Literasi keuangan akan bisa membuat para pelaku UMKM mengatur dengan sistematis unit usahanya terutama terkait persoalan utang piutang, dan literasi keuangan ini juga melingkupi tata cara pencatatan akuntansi UMKM (Yazid et al., 2022).

Selain literasi keuangan, pengetahuan mengenai pentingnya literasi keuangan bagi para pelaku UMKM juga mencakup pemahaman tentang akses ke lembaga keuangan syariah. Meskipun tantangan UMKM memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti persaingan pasar, akses modal, dan ketergantungan pada sektor tertentu (Sutarsih, 2023). Upaya pemberdayaan UMKM baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendanaan, dan fasilitasi pemasaran (Sutarsih, 2023).

Kehadiran literasi keuangan yang memadai terbukti memiliki dampak signifikan pada penciptaan inklusi keuangan dalam UMKM (Olii & Nanggong, 2022). Adanya pengetahuan keuangan yang memadai memiliki dampak signifikan pada penciptaan inklusi keuangan dalam UMKM mikro, kecil, dan menengah (Olii & Nanggong, 2022). Kapabilitas pemasaran dapat bersifat kontingensi karena sangat ditentukan oleh adanya turbulensi atau ketidakpastian lingkungan seperti permasalahan finansial, di mana ketersediaan atau kendala sumber daya strategis seperti akses keuangan mempengaruhi pengelolaan UMKM (Olii & Nanggong, 2022).

9. Ekosistem Halal dan Peran Berbagai Pemangku Kepentingan

9.1 Membangun Ekosistem Halal yang Komprehensif

Pengembangan industri halal membutuhkan suatu ekosistem halal yang komprehensif. Ekosistem halal mencakup semua perspektif, namun ada tiga sudut utama yang menjadi fokusnya, yaitu ekosistem halal di lingkungan pembiayaan, ekosistem halal di lingkungan proses produksi, dan ekosistem halal di lingkungan regulasi (Safitri & Hammam, 2024). Pedoman halal tidak hanya mencakup komposisi bahan dan proses produksi, tetapi juga meliputi aspek finansial dan regulasi (Safitri & Hammam, 2024).

Pengembangan ekosistem dalam penguatan rantai nilai halal dapat ditemukan melalui pengembangan usaha syariah pada pesantren, UMKM, dan usaha besar yang mencakup sektor usaha prioritas seperti pertanian terintegrasi, industri pengolahan (makanan, obat/kosmetik, dan pakaian), energi baru dan terbarukan, serta wisata halal (Safitri & Hammam, 2024). Dalam menghadapi fenomena ekonomi halal, perlu dilakukan beberapa persiapan, di antaranya pembentukan ekosistem ekonomi halal, memperbanyak pelaku usaha pada ekonomi halal, dan memberikan akses bagi para pelaku usaha pada ekonomi halal tersebut (Kusumawati & Arizqi, 2021).

Pada perkembangan ekonomi halal, salah satu yang menjadi dasarnya yaitu penerapan sertifikasi halal bagi produk-produk yang menjadi hasil usaha (Kusumawati & Arizqi, 2021). Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan standar komprehensif yang mencakup seluruh rantai pasokan halal, dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman barang jadi, termasuk persyaratan untuk penyembelihan halal, transportasi, penyimpanan, dan pelabelan, serta implementasi sistem manajemen mutu yang kuat (Meldona & Rochayatun, 2024).

9.2 Peran Halal Center dan Lembaga Pendukung

Halal Center memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM halal menuju bankable. Tujuan pengembangan kolaborasi Halal Center adalah untuk membantu mempercepat UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal (Arsil et al., 2022). Halal Center dapat menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian atau lembaga dalam hal perannya sebagai pendamping dan pembina UMKM dalam implementasi Sistem Jaminan Halal, seperti dengan Kementerian Agama, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM, Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Arsil et al., 2022).

Pengembangan kerja sama yang dimaksud dapat dalam bentuk kerja sama memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, edukasi dan pembekalan mengenai sertifikasi halal (Arsil et al., 2022). Strategi kerja sama yang disarankan meliputi penggunaan dana bantuan pemerintah serta kolaborasi dengan institusi swasta (Arsil et al., 2022). Halal Center memiliki kapasitas yang terbatas secara finansial untuk inovasi dan pengembangan, sehingga kerja sama dengan institusi lain dapat membantu akses kapital, investasi, dan peningkatan kredibilitas (Arsil et al., 2022).

9.3 Peran Pemerintah dalam Mendorong UMKM Halal Bankable

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong UMKM halal menuju bankable. Pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi harus menciptakan lingkungan yang mampu mendorong perkembangan UMKM secara mandiri, sistematik, dan berkelanjutan; menciptakan guarantee system secara finansial terhadap operasionalisasi aktivitas usaha ekonomi produktif yang dilakukan UMKM; serta menyediakan pendampingan dan bantuan teknis secara manajerial untuk meningkatkan status usaha UMKM agar dapat lebih feasible dan bankable (Kusrini, 2019).

Peran PLUT-UMKM dalam pemberdayaan UMKM mencakup: pendampingan perizinan usaha seperti NIB, PIRT, Sertifikasi Halal, dan perizinan lainnya; pendampingan pemasaran produk UMKM baik secara digital maupun konvensional; serta mendorong kerja sama permodalan UMKM dari lembaga keuangan perbankan/non perbankan, bantuan/hibah pemerintah, dan corporate social responsibility (Asiyah et al., 2023). Pemberdayaan yang dilakukan PLUT-UMKM dapat menambah pengetahuan pelaku UMKM terkait teknik pemasaran, kewirausahaan, dan terutama akses permodalan (Asiyah et al., 2023).

Selain bantuan secara finansial, UMKM juga membutuhkan bantuan non-finansial seperti pelatihan terkait platform digital, seminar, konsultasi bisnis, bimbingan terkait produk perbankan/asuransi, dan seminar yang berkaitan dengan implikasi terhadap bisnis (Hartadinata & Farihah, 2023). Melalui sinergi antara pihak perbankan, pihak regulator, dan pihak ketiga diharapkan mampu membuahkan hasil berupa rumusan strategi yang apabila diimplementasikan mampu menopang dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi UMKM (Hartadinata & Farihah, 2023).

10. Strategi Komprehensif UMKM Halal Menuju Bankable

10.1 Roadmap Menuju Bankabilitas

Berdasarkan berbagai analisis di atas, dapat dirumuskan sebuah roadmap komprehensif bagi UMKM halal untuk menuju kondisi bankable. Pertama, UMKM halal harus membenahi aspek legalitas usaha dengan memiliki NIB, PIRT, dan sertifikasi halal sebagai fondasi dasar (Marselina et al., 2023; Novita et al., 2024). Kedua, UMKM halal harus membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan sesuai dengan SAK-EMKM (Afrizal, 2024; Anjilni et al., 2022; Yuliati & Ulfa, 2023). Ketiga, UMKM halal harus meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan (Nasution, 2018; Setyowati et al., 2023). Keempat, UMKM halal harus mengadopsi strategi pemasaran digital yang efektif untuk memperluas pangsa pasar (Awa et al., 2024; Haque, 2024; Setiadi & Asri, 2023).

Aspek finansial berkaitan dengan penyaluran kredit dan digitalisasi transaksi, sedangkan aspek non-finansial berkaitan dengan konsultasi bisnis dan pemasaran daring (Hartadinata & Farihah, 2023). Kedua aspek ini harus dibenahi secara simultan agar UMKM halal dapat mencapai kondisi bankable yang sesungguhnya. Pemberdayaan UMKM mencakup beragam langkah strategis yang menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan UMKM, tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga dari aspek non-finansial (As-Syahri et al., 2024).

10.2 Inovasi Produk dan Kemasan untuk Meningkatkan Daya Saing

Inovasi produk dan kemasan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh UMKM halal dalam upaya meningkatkan daya saing dan menuju kondisi bankable. Desain suatu produk tidak hanya berfungsi sebagai pelindung isi, namun telah berubah fungsinya menjadi media promosi dan penarik minat konsumen (Wadud & Fitriani, 2021). Rancangan kemasan pada suatu produk dilakukan sebagai upaya peningkatan dan syarat yang mendukung pemasaran suatu produk, dengan tujuan identifikasi produk, menarik perhatian, serta menciptakan citra/profesionalitas (Wadud & Fitriani, 2021).

Dalam kemasan juga terdapat label halal yang menjadi salah satu informasi penting bagi konsumen Muslim (Wadud & Fitriani, 2021). Hal-hal yang tercantum pada sebuah label pada umumnya adalah nama cap/trade mark, komposisi, nama pihak produksi, keterangan kedaluwarsa, berat bersih, nomor registrasi dinas kesehatan, kode produksi, distributor/pengedar, dan logo halal (Wadud & Fitriani, 2021). Dengan adanya peningkatan kemasan yang lebih baik, maka nilai suatu produk pun naik (Wadud & Fitriani, 2021).

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran (Aditi, 2018; Khairiah & Harahap, 2021). Inovasi dan kreativitas UMKM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Aditi, 2018). Atribut produk, sertifikasi halal, dan inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing (Aditi, 2018).

10.3 Kolaborasi dan Kemitraan sebagai Strategi Pengembangan

Kolaborasi dan kemitraan merupakan strategi penting bagi UMKM halal dalam upaya menuju bankable. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga kurasi, menjadi kunci dalam memajukan sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Qibtiyah, 2024). Dalam pengembangan UMKM, bukan semata-mata langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah; pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah (Risal & Siradjuddin, 2022).

Kolaborasi UMKM yang kuat secara modal dengan UMKM yang memiliki kekurangan secara finansial dapat menjadi strategi yang efektif, di mana UMKM yang kuat secara modal dapat menjadi UMKM Pelopor dan UMKM yang memiliki kekurangan secara finansial dapat menjadi UMKM Binaan (Sobar et al., 2023). Dengan terbangunnya kolaborasi dan jaringan ini, maka produk UMKM dapat memiliki produk yang berkualitas, serta mampu berdaya saing di pasaran (Sobar et al., 2023).

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi (Risal & Siradjuddin, 2022). Perkembangan usaha mikro kecil di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya memberikan angin segar bagi bangkitnya sektor perekonomian; selain peran UMKM yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran, juga dapat meratakan perekonomian serta memberikan devisa bagi negara (Risal & Siradjuddin, 2022).

11. Kesimpulan dan Rekomendasi

UMKM halal memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, UMKM halal harus terlebih dahulu mengatasi berbagai tantangan yang menghambat mereka untuk menjadi bankable. Kondisi tidak bankable yang dialami oleh sebagian besar UMKM disebabkan oleh kombinasi faktor finansial dan non-finansial yang saling terkait (Hasibuan et al., 2023; Jarmal & Murdianto, 2016; Tuljanna, 2022).

Dari sisi finansial, permasalahan utama meliputi tidak adanya manajemen keuangan yang transparan, kurangnya kemampuan manajerial dan finansial, serta keterbatasan akses ke sumber dana formal (Awaliyah & Asri, 2023; Risal & Siradjuddin, 2022; Y.A.I, 2021). Dari sisi non-finansial, permasalahan meliputi kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi, pemasaran, dan SDM yang terbatas (Afrizal, 2024; Herman & Rully, 2023). Sementara itu, dari sisi halal, permasalahan utama adalah rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi, biaya yang dianggap memberatkan, dan kompleksitas prosedur (Arsil et al., 2022; Sholihah & Setiawan, 2022; Yuanitasari et al., 2023).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang kondusif, program pendampingan yang berkelanjutan, dan akses pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM halal (Purwaningsih & Chikmawati, 2022; Putra et al., 2022). Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM halal dan membantu mereka dalam proses sertifikasi halal (Mariyam, 2024; Trimulato et al., 2021). Perguruan tinggi perlu berperan aktif sebagai pendamping UMKM dalam membangun kapasitas manajerial dan teknis (Nasarudin, 2016; Setyowati et al., 2023). Dan UMKM halal sendiri perlu berkomitmen untuk membenahi aspek legalitas, manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk secara simultan (Al-Faruq et al., 2024; Awa et al., 2024; Haque, 2024).

Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, UMKM halal Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bankable, naik kelas, dan berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia (Mariyam, 2024; Suprapti et al., 2023).

Daftar Referensi

Abi, Y. I., Melinda, T. F., & Sari, D. R. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi dan Modal Kerja terhadap Daya Saing UMKM di Kota Bengkulu. Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 10(S1), 273–280. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.2050

Aditi, B. (2018). Modul Ajar Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM. https://doi.org/10.31227/osf.io/st8dx

Afrizal, M. (2024). Implementasi Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) terhadap Pelaku UMKM. National Conference on Applied Business Education & Technology (NCABET), 3(1), 64–74. https://doi.org/10.46306/ncabet.v3i1.106

Al-Faruq, U., Kharisma, B. S., Sari, D. A., Ma'Arif, Moh. T. I., & Najat, N. (2024). Optimalisasi Strategi Pemasaran, Pembukuan Keuangan dan Sertifikasi Halal Terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM di Desa Banjarsari. Jurnal Pengabdian West Science, 3(02), 120–130. https://doi.org/10.58812/jpws.v3i02.985

Andrean, R. (2023). Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860

Anjilni, R. Q., Effriyanti, E., Purnomo, L. I., & Barli, H. (2022). Membudayakan Disiplin Akuntansi Keuangan Berbasis SAK-EMKM Melalui Aplikasi SI-APIK pada UMKM Heiko Food Tangerang Selatan. Intervensi Komunitas, 3(2), 134–140. https://doi.org/10.32546/ik.v3i2.1547

Ardiansyah, T. (2019). Model Financial dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia. Majalah Ilmiah Bijak, 16(2), 158–166. https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518

Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & Novitasari, D. C. R. (2022). Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 590. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794

As-Syahri, H., Yunarti, A., Hasymi, L. F., & Hadarani, M. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pemahaman Literasi Digital untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Dunia Sayur Kota Banjarbaru. JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(5), 5051–5055. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4211

Ashfahany, A. E., & Aini, M. N. (1970). Analisis Dampak Ekonomi dan Psikologi Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT). I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8572

Asiyah, B. N., Mashudi, M., Nurhayati, D. A. W., & Oktavia, N. T. (2023). Peran PLUT-UMKM dalam Proses Pendampingan dan Kerjasama Permodalan UMKM di Kabupaten Tulung Agung. Jurnal Ekuilnomi, 5(1). https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.594

Awa, A., Safari, A., & Riyanti, A. (2024). Peran Digital Marketing pada UMKM dengan Prinsip-prinsip Syariah. Manajemen dan Pariwisata, 3(2), 249–273. https://doi.org/10.32659/jmp.v3i2.378

Awaliyah, R., & Asri, K. H. (2023). Building Innovative and Prosperous MSMEs in the Perspective of the Islamic Economy. Alif, 2(1), 1–6. https://doi.org/10.37010/alif.v2i1.1022

Darmayanti, Y., Syandri, H., Azrita, A., Suryadimal, S., Yuliviona, R., Amelia, R., & Bukhari, B. (2024). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pembinaan UMKM Berbasis Kemitraan dalam Budi Daya Ikan Lele Kolam Terpal, Teknologi Pengasapan, dan Pemasaran Inovatif. Jurnal Vokasi, 8(2), 246. https://doi.org/10.30811/vokasi.v8i2.4776

Firdaus, M. A. A. F., Azizah, T. N., Wiratantri, F. I., Suherman, S. D. R., & Iswandi, I. (2023). Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk "Wedang Rempah Khas Solo Bu Parti." Hippocampus Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 62–66. https://doi.org/10.47767/hippocampus.v2i1.506

Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R. M. A., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sewagati, 5(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120

Gunherani, D. (2020). BUMDESMA Empowerment in Warungkiara Village, Sukabumi to Become an Independent Village. Ekopreneur, 1(2), 185. https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.5162

Haque, M. G. (2024). Literature Review: Strategi Pemasaran Meningkatkan Daya Saing bagi Produk Halal, Kedai-UMKM Halal, dan Pariwisata Halal. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(5), 3156–3167. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15402

Hartadinata, O. S., & Farihah, E. (2023). Bank Jatim dan Keuangan Berkelanjutan untuk Menumbuhkan Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM di Jawa Timur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 84. https://doi.org/10.36080/jak.v12i2.2182

Hasibuan, L. S., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Analisis Bibliometrik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren melalui Bank Wakaf Mikro. Mumtaz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 70–84. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.590

Herman, H., & Rully, T. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing UMKM di Kabupaten Bogor. Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia, 1, 669–678. https://doi.org/10.47747/snfmi.v1i.1544

Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. Widya Yuridika, 3(2), 257. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1658

Jarmal, A. B., & Murdianto, M. (2016). Program Pemberdayaan Small and Medium Enterprise Promotion (SMEP) oleh Swisscontact. Jurnal Penyuluhan, 5(2). https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v5i2.11414

Khairiah, N., & Harahap, M. (2021). Strategi Perencanaan Desa dalam Pengembangan UMKM. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), 1(1). https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6489

Kusrini, E. (2019). Pemberdayaan UMKM Bakso Kemasan "Ada Rasa" Melalui Analisis Religiusitas Strategi Marketing di Jekulo Kudus. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7(1), 81. https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i1.5230

Kusumawati, D. A., & Arizqi, A. (2021). Ekonomi Halal: Penerapan Manajemen Bisnis dan Agile Leadership pada UMKM Bandeng Presto. Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2). https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.3488

Manggu, B., & Beni, S. (2023). Pendampingan Mitra Konsultan dalam Penerapan Strategi Pemasaran bagi Para Pelaku UMKM di Kota Bengkayang. Abdi Moestopo Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 6(1), 124–129. https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i1.2374

Mardhiyaturrositaningsih, M., Alkhusna, M., Maharani, N. P., Taqi, M. A., Dina, H. R., Irnaeni, I., Pratama, A. R., Shofia, W. N., Fitriani, F., Rahmawati, E., Khusna, M. F., Yuliana, L. H., Ihsan, M., Anggraeni, L. W., & Rahmadina, A. (2024). Membangun Ekonomi Desa: Pengembangan Kompetensi dan Inovasi UMKM. https://doi.org/10.62083/s26c0532

Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459

Marselina, M., Prasetyo, T. J., & Ciptawaty, U. (2023). Pendampingan Memperoleh Sertifikat Halal. Begawi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2), 119–124. https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25

Mas'adah, M., Asngadi, A., & Hirmantono, A. (2021). Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus UMKM di Kawasan Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital, 1(1), 43–48. https://doi.org/10.35912/jbpd.v1i1.452

Meldona & Rochayatun, S. (2024). External Integration and Halal Assurance System Integrity for Achieving the Performance: Based on The Structural Contingency Theory Approach. International Journal of Asian Business and Management, 3(5), 679–700. https://doi.org/10.55927/ijabm.v3i5.11745

Nasarudin, I. Y. (2016). Analisis Kelayakan Ekonomi dan Finansial Usaha Batik Papua Studi Kasus pada Perusahaan Batik Port Numbay Papua. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 7(1). https://doi.org/10.20473/jmtt.v7i1.2686

Nasution, D. S. (2018). Peningkatan Kapasitas Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Sektor Industri UKM Roti sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Menuju Industri Mandiri. Transformasi Jurnal Pengabdian Masyarakat, 14(1), 27–34. https://doi.org/10.20414/transformasi.v14i1.572

Noviawan, L. A., Rahayu, N., Suparlan, S., Umam, K., Sakhila, Y., & Syahputra, M. K. (2024). Perhitungan Harga Pokok Pesanan di UD. Mitra Sejati dalam Upaya Keakuratan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan. Jurnal Abdimas Independen, 5(1), 1–9. https://doi.org/10.29303/independen.v5i1.1080

Novita, M., Noprianto, E., Ismail, M. S., Asman, M., & Sopandi, A. (2024). Peran Pentahelix Collaboration dan Desa Model dalam Penguatan Usaha Mikro Berkelanjutan berbasis Service Learning (SL). International Journal of Community Service Learning, 8(1), 93–105. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v8i1.73606

Nuswantara, B. (2012). Peranan Kredit dalam Mendorong Kinerja Usaha Kecil. Kinerja, 16(2). https://doi.org/10.24002/kinerja.v16i2.363

Olii, N., & Nanggong, A. (2022). Peran Literasi Keuangan, Perbedaan Gender dan Inklusi Keuangan terhadap Kapabilitas Pemasaran UMKM. Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis, 7(2), 41–55. https://doi.org/10.23917/benefit.v7i2.1488

Permata, D., Rosilien, A. R., Cecilia, P., & Darmawan, D. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Jakpreneur dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Jakarta. Pasai Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2), 26–30. https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.123

Purwaningsih, E., & Chikmawati, N. F. (2022). Pengangkatan UMKM di Masa Pandemi Melalui Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 10(1), 1. https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.6183

Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis terhadap Pembaharuan Hukum UMKM di Indonesia. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 1–17. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.848

Putri, S. N. P., Munir, D. R., & Husna, A. I. N. (2024). Edukasi Pengembangan UMKM Guna Meningkatkan Profitabilitas Masyarakat Desa Margaluyu. Jurnal Pendekar Nusantara, 1(3). https://doi.org/10.37776/pend.v1i3.1339

Qibtiyah, D. B. (2024). Kurasi Produk UMKM Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Daya Saing di Pasar Retail Modern. Guyub Journal of Community Engagement, 5(3), 691–708. https://doi.org/10.33650/guyub.v5i3.8757

Risal, M., & Siradjuddin, S. (2022). Meningkatkan Peran Usaha Kecil dan Mikro Syariah dalam Mengatasi Kemiskinan. Jurnal Sosial dan Sains, 2(2), 223–229. https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.300

Ryandono, M. N. H. (2019). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. Jurnal Studi Pemuda, 7(2), 111. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347

Safitri, A. A. D., & Hammam, H. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dalam Menunjang Ekosistem Halal di Kabupaten Bangkalan. Maslahah Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3(1), 13–30. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1725

Sangadah, H. A., Safitri, L. S., Fathurohman, F., Mukminah, N., Destiana, I. D., Rahayu, W., & Baharta, R. (2023). Edukasi Pengurusan Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) UMKM Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Subang Melalui Kegiatan Workshop. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(6), 841–847. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1898

Sari, N. P. (2022). Kolaborasi Fintech Perbankan dan Implikasi pada UMKM Halal di Indonesia. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 1–10. https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4087

Sari, W. S., Sari, C. A., Setiadi, D. R. I. M., Susanto, A., & Rachmawanto, E. H. (2022). Internet Marketing dan Sosial Networking untuk Media Promosi Produk Kuliner UMKM "DJOKOWI." Abdimasku Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 8. https://doi.org/10.33633/ja.v5i1.265

Setiadi, E., & Asri, K. H. (2023). The Role of Digital Marketing as an Online Marketing Strategy for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) based on Islamic Sharia in Teluk Pinang Village, Ciawi District. Alif, 2(1), 7–14. https://doi.org/10.37010/alif.v2i1.1235

Setyowati, E., Mustofa, A., Yuliawan, D. M., Astuti, E. N., & Mahasti, H. S. G. D. (2023). Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pelatihan Dasar Manajemen di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sewagati, 8(1), 1173–1181. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.806

Sholihah, A., & Setiawan, F. (2022). Pendekatan Theory of Planned Behavior dalam Melakukan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Halal Food di Kabupaten Bangkalan. Jurnal Maneksi, 11(2), 427–439. https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1231

Sobar, A., Permadi, I., Alhidayatullah, A., & Fathussyaadah, E. (2023). Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 7(4), 3782. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.16383

Suprapti, I., Agustin, P. C., Rahman, N. Z., Yanti, M., & Probowati, B. D. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Sumber Laut dalam Menghadapi Industri Halal Global 2024. Jurnal Pertanian Cemara, 20(2), 96–103. https://doi.org/10.24929/fp.v20i2.3079

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3). https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628

Tambunan, B. A. Y., Silaban, E., & Harahap, I. (2023). The Role of Banking in UMKM Financing. Indonesian Journal of Advanced Research, 2(5), 501–508. https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4262

Trimulato, T., Ismawati, I., Sapa, N. B., Muhlis, M., & Amani, Z. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan UMKM Halal Berbasis Masjid. Cendekia Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 60. https://doi.org/10.32503/cendekia.v4i2.2493

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10(1), 19–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269

Tuljanna, R. M. (2022). Micro Financing in MSMES Development at BRI Syariah KCP Palopo (Study of The Implementation of Murabahah Contracts). Journal of Institution and Sharia Finance, 4(2), 80–89. https://doi.org/10.24256/joins.v4i2.3385

Wadud, A. M., & Fitriani, E. (2021). Pelatihan Desain Kemasan dalam Rangka Peningkatan Nilai Jual Produk UMKM di Kabupaten Kuningan. Dimasejati Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(2), 177. https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i2.9249

Wahyuni, S., Fadhillah, N., Rahmah, S., Arniati, A., & Adiningrat, A. A. (2023). Pengembangan Kampung Ikan Melalui Pengolahan Ikan Buntal Menjadi Makanan Lezat yang Bergizi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 7(4), 3532. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15000

Wıtjaksono, A. D., Wardoyo, D. T. W., Rozaq, K., Nugrohoseno, D., Budiono, B., & Kusumaningum, T. M. (2023). Peningkatan Kemampuan Manajerial UMKM Sari Kedelai di Sumberrejo Kabupaten Pasuruan. Abimanyu Journal of Community Engagement, 4(1), 33–38. https://doi.org/10.26740/abi.v4n1.p33-38

Y.A.I, E. M. U. P. I. (2021). Telaah Strategi Pemasaran: Upaya Meningkatkan Daya Saing Pasar Bisnis Online di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA), 8(2), 26–36. https://doi.org/10.55963/jumpavol4no1feb2017.v8i2.373

Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Transformasi Digital dan Industri Halal pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Istiqro, 8(2), 215–224. https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1576

Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 6(2). https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474

Yuliati, Y., & Ulfa, R. (2023). Pendampingan Pelaporan Keuangan Sederhana untuk UMKM Sektor Usaha Perikanan Jie Toom. Journal Community Service Consortium, 3(1). https://doi.org/10.37715/consortium.v3i1.3646