00741 - Strategi Sinergi dalam Peningkatan Kualitas UMKM Halal: Sinergi Pesantren, UMKM, dan BUMN

Abstrak

Artikel ini mengkaji strategi sinergi dalam peningkatan kualitas UMKM halal melalui keterlibatan aktif pesantren dan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk memimpin industri halal global, namun masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan pendekatan sinergis dan komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini mengidentifikasi dua strategi sinergi utama: pertama, sinergi yang melibatkan unit UMKM pesantren sebagai pihak aktif dalam membangun sumber daya manusia industri halal melalui program santripreneur, peningkatan produksi, dan pengembangan platform pemasaran digital; kedua, sinergi antara BUMN dan komunitas UMKM dalam rangka pendampingan, scale-up, dan ekspor. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan penyelesaian sejumlah tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, hambatan sertifikasi halal, kesenjangan digitalisasi, dan keterbatasan akses pembiayaan. Dengan sinergi yang kuat dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan visinya sebagai pusat industri halal dunia.

Kata Kunci: UMKM Halal, Pesantren, BUMN, Santripreneur, Sertifikasi Halal, Ekosistem Halal

Abstract

This article examines synergy strategies in improving the quality of halal SMEs through the active involvement of Islamic boarding schools (pesantren) and cooperation with State-Owned Enterprises (SOEs/BUMN). Indonesia, as the country with the world's largest Muslim population, holds tremendous potential to lead the global halal industry; however, it still faces structural challenges requiring a synergistic and comprehensive approach. Using a literature review approach, this article identifies two main synergy strategies: first, synergy involving pesantren SME units as active parties in developing halal industry human resources through santripreneur programs, production enhancement, and digital marketing platform development; second, synergy between SOEs and SME communities for mentoring, scale-up, and export facilitation. The findings indicate that successful implementation of these strategies requires addressing several challenges, including human resource limitations, halal certification barriers, digitalization gaps, and limited access to financing. With strong synergy and consistent implementation, Indonesia holds great potential to realize its vision as a global halal industry hub.

Keywords: Halal SMEs, Pesantren, State-Owned Enterprises, Santripreneur, Halal Certification, Halal Ecosystem

1. Pendahuluan: Urgensi Sinergi dalam Ekosistem Halal Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin industri halal global (Fawa'id, 2022). Namun demikian, realisasi potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memerlukan pendekatan sinergis dan komprehensif. Industri halal di Indonesia tidak hanya mencakup sektor makanan dan minuman, tetapi juga meliputi pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetika halal (Wijayanto, 2023). Dalam konteks ini, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan—khususnya pesantren, UMKM, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—menjadi kunci strategis dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran yang jauh melampaui fungsi pendidikan semata (Hamid, 2023). Pesantren telah terbukti mampu menjadi dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, sekaligus penggerak pembangunan di berbagai bidang termasuk ekonomi (Syahputra et al., 2022). Di sisi lain, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB yang sangat signifikan dan kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Kusairi & Abady, 2024). Sinergi antara kedua entitas ini, yang kemudian diperkuat oleh keterlibatan BUMN, berpotensi menciptakan ekosistem halal yang komprehensif dari hulu ke hilir.

Artikel ini membahas secara mendalam dua strategi sinergi utama: pertama, sinergi yang melibatkan unit UMKM pesantren sebagai pihak aktif dalam membangun sumber daya manusia industri halal; dan kedua, sinergi antara usaha besar (khususnya BUMN) dengan komunitas UMKM dalam rangka pendampingan, scale-up, dan ekspor.

2. Sinergi I: Pesantren sebagai Pilar Aktif Industri Halal

2.1 Potensi Ekonomi Pesantren di Indonesia

Pesantren di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 36.080 pesantren di Indonesia dengan lebih dari 4,2 juta santri (Rofiki, 2022). Dari jumlah tersebut, 12.469 pesantren atau 39,7 persen dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal (Rofiki, 2022). Sementara itu, data lain menyebutkan bahwa per April 2022, terdapat 26.975 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat sebanyak 8.343 pesantren, diikuti Banten 4.579 pesantren, Jawa Timur 4.452 pesantren, dan Jawa Tengah 3.787 pesantren (Fawa'id, 2022).

Menurut data Menteri Agama, 90,48 persen dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha (Kusairi & Abady, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas pesantren di Indonesia telah memiliki kesadaran dan inisiatif untuk mengembangkan kemandirian ekonomi melalui unit-unit usaha yang beragam. Setiap pesantren umumnya memiliki aset dalam berbagai bentuk, seperti bangunan, ladang, perkebunan, dan aset lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan operasional atau pengembangan usaha (Syahputra et al., 2022). Potensi yang dimiliki pesantren meliputi captive market, demografi, baitul maal atau lembaga keuangan sejenisnya, relasi, serta pengelolaan wakaf produktif (Syahputra et al., 2022).

Kemandirian ekonomi pesantren bertujuan untuk menciptakan sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, mendukung fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Safitri & Hammam, 2024). Dalam perspektif ini, pengembangan UMKM di lingkungan pesantren bukan sekadar upaya mencari keuntungan finansial, melainkan merupakan bagian integral dari misi pesantren dalam memberdayakan umat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

2.2 Peningkatan Jumlah Produksi Pesantren dari Semua Jenis Usaha

Salah satu output strategis yang ingin dicapai adalah peningkatan jumlah produksi pesantren dari semua jenis usaha. Pesantren telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari pertanian, peternakan, pengolahan makanan, hingga industri kreatif. Sebagai contoh, Pesantren Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) di Nganjuk, Jawa Timur, telah mengembangkan produk-produk olahan dari lahan pertaniannya seperti serbuk jahe (cleguk), sari kedelai (Marasake), dan beras (Marqi) (Fawa'id, 2022).

Dalam konteks manajemen halal supply chain, ekosistem pesantren memiliki empat prinsip utama yang harus diimplementasikan: halal procurement (pengadaan), halal manufacturing (pengolahan), halal distribution (distribusi), dan halal logistics (rantai pasokan) (Suwanto & Gunawan, 2021). Implementasi keempat prinsip ini secara konsisten akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan pesantren memenuhi standar halal yang dipersyaratkan, sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi, pesantren perlu mendapatkan dukungan dalam berbagai aspek. Pemerintah Jawa Timur, misalnya, telah meluncurkan Program One Pesantren One Product (OPOP) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni (Sayatman et al., 2023). Program ini tidak hanya mendorong setiap pesantren untuk menghasilkan minimal satu produk unggulan, tetapi juga memberikan bimbingan, monitoring, dan evaluasi untuk mengembangkan kemandirian pesantren (Fawa'id, 2022). Dalam implementasinya, program OPOP telah menghasilkan lebih dari 200 desain logo merek brand dan lebih dari 240 buah desain kemasan yang diserahkan kepada pesantren-pesantren yang tergabung dalam program tersebut (Sayatman et al., 2023).

Peningkatan produksi juga memerlukan penguatan aspek sertifikasi halal. Data menunjukkan bahwa pada saat ini, 250 UMKM dan/atau pelaku usaha pesantren sedang melakukan proses pengurusan sertifikasi halal ke BPJPH (Maulana et al., 2023). Sertifikasi halal ini sangat penting karena tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen, tetapi juga membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor (Fawa'id, 2022). Pendampingan menuju sertifikasi halal, seperti yang dilakukan di Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa untuk produk Socolat, menunjukkan bahwa pesantren memiliki kapasitas untuk memenuhi standar halal yang dipersyaratkan (Puspita et al., 2021).

2.3 Peningkatan Jumlah Santri Wirausaha dengan Usaha Baru

Pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan santri merupakan salah satu prioritas strategis dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. Konsep santripreneur—yaitu santri yang memiliki jiwa dan kemampuan wirausaha—menjadi kunci dalam transformasi pesantren dari lembaga pendidikan semata menjadi pusat pengembangan ekonomi umat (Sayyid et al., 2024). Santripreneur merupakan program untuk mengembangkan santri menjadi wirausahawan agar dapat turut membantu meningkatkan perekonomian nasional (Sayyid et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa santripreneur memiliki pengaruh langsung terhadap kemandirian ekonomi pesantren (Sayyid et al., 2024). Program santripreneur yang berhasil diimplementasikan di berbagai pesantren telah terbukti mampu menciptakan wirausahawan muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memprioritaskan penyelesaian masalah sosial ekonomi di masyarakat (Satriyo et al., 2022). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Berbagai program telah dikembangkan untuk mendorong lahirnya santri wirausaha. Di Pondok Pesantren Asy Syafi'iyah Yogyakarta, misalnya, telah dilakukan pendampingan berupa penyampaian materi motivasi bisnis dan pemasaran digital, serta pelatihan pembuatan sabun cair (Haryono et al., 2022). Program ini berhasil meningkatkan pemahaman santri terhadap strategi bisnis digital sekaligus meningkatkan keterampilan mereka dalam pembuatan produk (Haryono et al., 2022). Di Pondok Pesantren Al-Amaliah Cikidang Sukabumi, pembangunan kantin mini "An-Najah" menjadi strategi untuk menumbuhkembangkan potensi wirausaha santri melalui edukasi dan implementasi langsung (Suryaningsih et al., 2022).

Pengembangan santri wirausaha juga memerlukan penguatan literasi keuangan syariah. Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun UMKM santri memiliki minat yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, masih terdapat hambatan dalam literasi dan akses ke lembaga keuangan syariah (Sutarsih, 2023). Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan khusus tentang keuangan syariah, serta kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pesantren, menjadi solusi penting untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan UMKM santri (Sutarsih, 2023).

Dalam konteks era digital, santripreneur juga dituntut untuk menguasai teknologi digital. Digitalisasi ekonomi merupakan inovasi teknologi yang mendorong orang menjadi produktif dengan memanfaatkan teknologi (Sayyid et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh terhadap SDGs dan kemandirian ekonomi pesantren, meskipun pengaruhnya terhadap kemandirian ekonomi pesantren bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh faktor-faktor lain (Sayyid et al., 2024). Oleh karena itu, program pengembangan santri wirausaha harus mengintegrasikan pelatihan digital marketing, pengelolaan e-commerce, dan pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari kurikulum kewirausahaan pesantren.

2.4 Peningkatan Jumlah Santri Siap Kerja

Selain mencetak wirausahawan, pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan santri yang siap memasuki dunia kerja, khususnya di sektor industri halal. Pesantren memiliki lembaga pendidikan yang fokus dalam mencetak para santrinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa (IMTAQ) kepada Allah, dan berwawasan luas dengan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (Rofiki, 2022). Kombinasi antara nilai-nilai keislaman yang kuat dan penguasaan ilmu pengetahuan modern menjadikan lulusan pesantren sebagai sumber daya manusia yang potensial untuk industri halal.

Peta Jalan pengembangan pesantren memiliki empat tujuan strategis, di antaranya memperkuat fungsi pesantren sebagai penghasil SDM yang unggul dalam ilmu agama, kewirausahaan, dan keterampilan kerja (Syahputra et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan santri siap kerja bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Untuk meningkatkan jumlah santri siap kerja, pesantren perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri halal. Ini mencakup pelatihan dalam bidang produksi halal, manajemen rantai pasokan halal, pemasaran digital, keuangan syariah, dan sertifikasi halal. Pesantren juga perlu membangun kemitraan dengan industri untuk menyediakan kesempatan magang dan praktik kerja bagi santri, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman praktis yang diperlukan sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam era Revolusi Industri 4.0, santri milenial yang sudah sangat familiar dengan teknologi digital memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan (Ihsan et al., 2020). Melalui kekuatan UMKM, santri dan pesantren harus memiliki potensi yang luar biasa dalam agenda besar pemerintah, yaitu Indonesia 4.0 (Ihsan et al., 2020). Potensi pengembangan UMKM dapat dirasakan lebih cepat jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan penyediaan fasilitas pendukung (Ihsan et al., 2020).

2.5 Hypermarket dan E-Commerce Platform Khusus Produk Halal Pesantren

Salah satu output strategis yang paling ambisius adalah pembangunan hypermarket di kota-kota besar yang khusus memasarkan produk halal dari pesantren, dibarengi dengan platform e-commerce untuk semua produk halal tersebut. Gagasan ini berangkat dari kesadaran bahwa salah satu hambatan utama pengembangan UMKM pesantren adalah keterbatasan akses pasar (Ihsan et al., 2020).

Dalam konteks pemasaran produk halal, marketplace halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang juga turut berpartisipasi dalam aktivitas jual beli dan transaksi online (Setyorini et al., 2021). Kesadaran dan minat Muslim terhadap produk halal terus meningkat, namun masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transaksi sesuai syariah (Setyorini et al., 2021). Marketplace halal dapat menjadi saluran pemasaran produk dan jasa hingga transaksi yang menerapkan etika bisnis Islam, sehingga mata rantai halal (halal value chain) dapat terjamin dari hulu ke hilir (Setyorini et al., 2021).

Namun demikian, pengembangan marketplace halal juga menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya literasi ekonomi syariah, rendahnya inklusi keuangan syariah, dan rendahnya penggunaan platform marketplace halal oleh UMKM halal (Setyorini et al., 2021). Dari 64 juta UMKM, hanya sekitar 14 persen yang telah memanfaatkan platform online (Setyorini et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang signifikan untuk mendorong UMKM pesantren memanfaatkan platform digital dalam memasarkan produk mereka.

Pengalaman berbagai pesantren dalam memanfaatkan e-commerce menunjukkan hasil yang positif. Di Pondok Pesantren Al-Ihsaan, setelah dilakukan pelatihan digital marketing dan pendampingan pembuatan toko online di marketplace, produk UMKM mengalami peningkatan penjualan dan cakupan usahanya semakin luas (Oktaviani et al., 2024). Santri-santri di pesantren tersebut juga semakin kreatif dalam membuat konten usaha (Oktaviani et al., 2024). Demikian pula, klaster padi organik Brenjonk telah memiliki akun di e-commerce untuk memperluas akses pemasaran online (Maulana et al., 2023).

Untuk mewujudkan hypermarket dan e-commerce platform khusus produk halal pesantren, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan pemetaan dan standardisasi produk-produk unggulan pesantren yang memenuhi standar kualitas dan sertifikasi halal. Kedua, perlu dibangun sistem logistik yang terintegrasi untuk memastikan distribusi produk yang efisien dan terjaga kehalalannya. Ketiga, perlu dikembangkan platform digital yang user-friendly dan dapat diakses oleh pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Keempat, perlu dilakukan kampanye dan edukasi kepada konsumen tentang keunggulan produk halal pesantren.

Dalam konteks ini, integrasi antara fintech dan media sosial menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong penggunaan fintech dan media sosial dalam bisnis pesantren mencakup faktor internal berupa kesadaran pesantren akan pentingnya aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan visi kemandirian, serta faktor eksternal berupa pertumbuhan pasar digital dan perilaku konsumen terhadap produk halal yang terus meningkat (Syamsu et al., 2022). Optimalisasi penggunaan media sosial dalam pemetaan pasar untuk melihat tren permintaan pasar memiliki implikasi bagi strategi bisnis pesantren dalam mengembangkan produk (Syamsu et al., 2022).

3. Sinergi II: Usaha Besar (BUMN) dengan UMKM

3.1 Rasionalitas Sinergi BUMN-UMKM dalam Ekosistem Halal

Sinergi antara usaha besar, khususnya BUMN, dengan komunitas UMKM merupakan strategi yang sangat strategis dalam memperkuat ekosistem halal Indonesia. BUMN memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM, sementara UMKM memiliki fleksibilitas, kedekatan dengan komunitas, dan potensi inovasi yang dapat melengkapi kekuatan BUMN.

Dalam konteks industri halal, Bank Syariah Indonesia (BSI)—yang merupakan hasil merger tiga bank syariah BUMN—telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung industri halal di Indonesia dengan menjadi mitra keuangan pelaku UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah dan maqashid syariah (Satriyo et al., 2022). BSI telah merumuskan strategi khusus untuk mendukung UMKM Indonesia, salah satunya berfokus pada pertumbuhan yang sehat di sektor UKM dan Mikro dengan memanfaatkan teknologi digital (Ulfa, 2021).

Selain BSI, Bank Indonesia juga memainkan peran penting dalam mendorong pengembangan usaha syariah termasuk UMKM melalui pemberdayaan ekonomi pesantren dan halal value chain (HVC) (Raharjo & Riyadi, 2022). Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, universitas, dan Badan Pengelolaan Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menciptakan ekosistem yang efisien dan efektif dalam proses sertifikasi halal produk UMKM syariah (Raharjo & Riyadi, 2022).

3.2 Mentoring dan Pendampingan Scale-Up UMKM

Program mentoring dan pendampingan scale-up merupakan salah satu bentuk sinergi yang paling efektif antara BUMN dan UMKM. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk, manajemen keuangan, pemasaran, hingga persiapan ekspor.

BSI, sebagai salah satu BUMN terbesar di sektor keuangan syariah, telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan UMKM. Program ISDP (Islamic Sociopreneur Development Program) bagi mahasiswa entrepreneur yang berkolaborasi bersama LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat dengan beberapa universitas di Indonesia, serta Program Mikro Go Digital yang bekerja sama dengan platform e-commerce terbesar, merupakan contoh nyata dari komitmen BSI dalam mendukung UMKM (Satriyo et al., 2022). Program Go Digital UMKM adalah program pelatihan bagi 1.000 UMKM di seluruh Indonesia melalui platform digital bernama Mikro Go Digital, yang digagas BSI bekerja sama dengan platform e-commerce terbesar di Indonesia yakni Shopee (Satriyo et al., 2022).

Pola pembinaan dari lembaga-lembaga BUMN dalam pengembangan UMKM mencakup berbagai bentuk, antara lain: sosialisasi, pemberian bantuan teknis, partisipasi dalam pameran, dan studi banding (Samsuri, 2022). Faktor pendukung keberhasilan UMKM dalam program pendampingan ini meliputi kemitraan, inovasi, dan strategi manajemen bisnis yang tepat (Samsuri, 2022). Sementara itu, faktor penghambat yang perlu diatasi mencakup keterbatasan dalam pemasaran, perubahan tren yang cepat, kualitas sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi (Samsuri, 2022).

Dalam konteks pesantren, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur bekerja sama dengan OPOP Jawa Timur telah melaksanakan bimbingan teknis terkait sertifikasi halal kepada sekitar 300 UMKM dan/atau pelaku usaha pesantren (Maulana et al., 2023). Program ini menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga BUMN dengan komunitas pesantren dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk halal pesantren.

Pendampingan scale-up juga mencakup aspek penguatan kapasitas produksi dan manajemen. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memberikan kesiapan modal bagi perkembangan UMKM, baik di bidang teknologi maupun di bidang manajemen (Wijayanto, 2023). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan kewirausahaan, peningkatan aspek teknis dan manajerial, pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pemberian motivasi dan sosialisasi perihal kreativitas bisnis merupakan komponen penting dalam program pendampingan scale-up (Samsuri, 2022).

3.3 Pendampingan Ekspor UMKM Halal

Salah satu tujuan jangka panjang dari sinergi BUMN-UMKM adalah mendorong UMKM halal untuk menembus pasar ekspor. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi eksportir produk halal terkemuka di dunia, mengingat besarnya populasi Muslim dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki (Lukitawati & Aishah, 2023). Namun, untuk mewujudkan potensi ini, UMKM halal perlu mendapatkan pendampingan yang komprehensif dalam mempersiapkan diri untuk ekspor.

Strategi promosi untuk UMKM halal go international mencakup berbagai pendekatan, termasuk penerapan marketing mix yang komprehensif, pemanfaatan platform digital untuk menjangkau pasar global, dan pembangunan kemitraan strategis dengan buyer internasional (Lukitawati & Aishah, 2023). Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan, termasuk menggelar pameran atau expo yang mendatangkan calon-calon buyer dari luar, memberikan berbagai macam pelatihan, dan mempermudah proses legalitas UMKM (Rheavanya & Asmara, 2023).

Dalam hal ini, BUMN dapat memainkan peran yang sangat strategis sebagai fasilitator dan katalisator ekspor UMKM halal. BUMN memiliki jaringan internasional, pengalaman dalam perdagangan global, dan kapasitas finansial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung UMKM dalam menembus pasar ekspor. Kerja sama perdagangan antara BUMN dan UMKM dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari penyediaan akses ke jaringan distribusi internasional, fasilitasi sertifikasi halal yang diakui secara internasional, hingga dukungan dalam hal pembiayaan ekspor.

Untuk mendorong ekspor produk halal UMKM, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, UMKM perlu memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang diakui secara internasional, bukan hanya standar domestik. Kedua, UMKM perlu meningkatkan kualitas produk dan kemasan agar memenuhi standar pasar internasional. Ketiga, UMKM perlu membangun brand yang kuat dan dikenal di pasar internasional. Keempat, UMKM perlu memanfaatkan platform e-commerce global untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia.

Sertifikasi halal menjadi sangat penting dalam konteks ekspor. Sertifikasi halal berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan konsumen khususnya masyarakat Muslim, tetapi juga sebagai strategi perdagangan internasional (Puspita et al., 2021). Dengan sertifikasi halal, UMKM akan memiliki nilai tambah karena memiliki potensi pasaran lebih luas hingga ke pasar global (Harisah & Rohmaniyah, 2022). Oleh karena itu, efektivitas sertifikasi halal menjadi sangat urgen dalam konteks pengembangan ekspor UMKM halal.

3.4 Kerja Sama Perdagangan antara BUMN dan UMKM

Kerja sama perdagangan antara BUMN dan UMKM merupakan salah satu bentuk sinergi yang paling konkret dan berdampak langsung. Dalam model ini, BUMN berperan sebagai offtaker atau pembeli produk UMKM, sehingga memberikan kepastian pasar bagi UMKM dan mendorong peningkatan produksi.

Kerja sama sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri sangat dimungkinkan jika lembaga keuangan mampu membantu pembiayaan komunitas UMKM yang terkait dalam supply chain dengan industri tersebut (Utami et al., 2023). Pembiayaan terhadap komunitas UMKM berarti pembiayaan untuk volume usaha yang besar sebagai akumulasi dari produk para pelaku UMKM, dan besarnya volume produk ini akan menjadi faktor penarik bagi industri besar untuk bekerja sama sebagai offtaker (Utami et al., 2023).

Dalam konteks pesantren, kerja sama perdagangan antara BUMN dan UMKM pesantren dapat mengambil berbagai bentuk. Salah satu contoh yang telah berjalan adalah kerja sama antara Bank Syariah Mandiri dengan Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) atau Yayasan Simpul Energi Pesantren guna pemanfaatan produk dan jasa layanan bank, serta pemberian pembiayaan warung mikro di lingkungan pesantren (Ulfa, 2021). Kerja sama semacam ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan bagi UMKM pesantren, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan bisnis yang lebih luas.

Bantuan teknis kepada UMKM syariah dapat dilakukan pada beberapa aspek, antara lain terkait pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital melalui penyediaan marketplace produk UMKM syariah (Raharjo & Riyadi, 2022). Dalam hal ini, BUMN dapat berperan sebagai penyedia platform digital yang mempertemukan produk UMKM halal dengan konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional.

4. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Sinergi

4.1 Tantangan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi sinergi ini adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Pesantren sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan atau mengembangkan SDM internal yang memiliki keahlian di bidang teknologi (Safitri & Hammam, 2024). Kesenjangan pengetahuan dan keterampilan digital di kalangan staf dan santri menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pengembangan ekonomi pesantren (Safitri & Hammam, 2024).

Kekurangan sumber daya manusia yang profesional juga menjadi kelemahan utama lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di lingkungan pesantren (Pramono & Wahyuni, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM harus menjadi prioritas utama dalam program sinergi, baik melalui pelatihan internal maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan BUMN.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan program pengembangan SDM yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini harus mencakup pelatihan teknis dalam bidang produksi halal, manajemen bisnis, pemasaran digital, dan keuangan syariah. Selain itu, perlu dikembangkan program magang dan pertukaran tenaga ahli antara BUMN dan pesantren, sehingga transfer pengetahuan dan keterampilan dapat berlangsung secara efektif.

4.2 Tantangan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM pesantren. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta UMKM di Indonesia dan yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit (Yazid et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang signifikan untuk mendorong UMKM, termasuk UMKM pesantren, untuk memperoleh sertifikasi halal.

Berbagai faktor menghambat proses sertifikasi halal, termasuk biaya yang dianggap tinggi, prosedur yang dianggap rumit, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal (Nasrulloh, 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah mengeluarkan program self-declare untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal secara lebih mudah dan terjangkau (Baharudin, 2023). Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal secara signifikan.

Dalam konteks sinergi BUMN-UMKM, BUMN dapat berperan dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi UMKM mitra mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan dana CSR untuk membiayai proses sertifikasi, pemberian pendampingan teknis dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan, dan advokasi kepada lembaga sertifikasi untuk mempercepat proses sertifikasi bagi UMKM.

4.3 Tantangan Digitalisasi

Digitalisasi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi UMKM pesantren. Baru 25,6 persen UMKM yang menggunakan ekosistem digital, yang berarti baru 16,4 juta UMKM yang ada di Indonesia (Kusjuniati, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak UMKM, termasuk UMKM pesantren, yang belum memanfaatkan potensi digital secara optimal.

Penelitian menunjukkan bahwa program digitalisasi efektif dalam mendukung pertumbuhan dan performa UMKM, baik di pesantren maupun di kalangan umum (Kusairi & Abady, 2024). Namun, terdapat gap antara UMKM pesantren dan UMKM umum dalam hal kecepatan adopsi teknologi digital, sehingga diperlukan program khusus untuk membantu UMKM pesantren mengejar ketertinggalan (Kusairi & Abady, 2024).

Untuk mengatasi tantangan digitalisasi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan bertahap. Pertama, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur digital di lingkungan pesantren, termasuk penyediaan akses internet yang memadai. Kedua, perlu dilakukan pelatihan digital marketing yang intensif bagi santri dan pengelola UMKM pesantren. Ketiga, perlu dikembangkan platform digital yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan UMKM pesantren. Keempat, perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan bahwa UMKM pesantren dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

4.4 Tantangan Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan merupakan salah satu hambatan utama bagi pengembangan UMKM pesantren. Pelaku UMKM di lingkungan pesantren sering menghadapi kendala terhadap akses pendanaan ke lembaga perbankan (Nasution et al., 2022). Sulitnya akses ke lembaga perbankan membuat pelaku UMKM mencari jalan pintas dengan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank seperti rentenir, yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Nasution et al., 2022).

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai inovasi pembiayaan syariah telah dikembangkan. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu instrumen yang diberikan pemerintah melalui OJK untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan pesantren (Fauzi & Widana, 2022). BWM memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal (Disemadi & Roisah, 2019). Selain itu, Securities Crowdfunding (SCF) berbasis sukuk juga dapat menjadi alternatif sumber permodalan yang halal bagi UMKM halal di Indonesia (Syamsuri et al., 2023).

Dalam konteks sinergi BUMN-UMKM, BUMN dapat berperan dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM mitra. Ini dapat dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah, penyediaan dana CSR untuk modal usaha, atau pengembangan skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Kerangka Implementasi Strategis

5.1 Tahapan Implementasi

Implementasi strategi sinergi dalam peningkatan kualitas UMKM halal perlu dilakukan secara bertahap dan terencana. Tahap pertama adalah penguatan fondasi, yang mencakup pemetaan potensi UMKM pesantren, pengembangan standar produk halal, dan pembangunan infrastruktur digital. Tahap kedua adalah pengembangan kapasitas, yang mencakup pelatihan SDM, pendampingan sertifikasi halal, dan pengembangan jaringan pemasaran. Tahap ketiga adalah scale-up dan ekspansi, yang mencakup pengembangan platform e-commerce, pembangunan hypermarket produk halal, dan persiapan ekspor.

Dalam setiap tahapan, sinergi antara pesantren, UMKM, dan BUMN harus dikelola secara sistematis dan terukur. Perlu ditetapkan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

5.2 Peran Teknologi dalam Mendukung Sinergi

Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung sinergi antara pesantren, UMKM, dan BUMN. Integrasi antara fintech dan media sosial sangat bergantung pada optimalisasi keduanya (Syamsu et al., 2022). Faktor pendorong penggunaan fintech dan media sosial dalam bisnis pesantren mencakup faktor internal berupa kesadaran pesantren akan pentingnya aktivitas bisnis yang berkelanjutan, serta faktor eksternal berupa pertumbuhan pasar digital dan perilaku konsumen terhadap produk halal yang terus meningkat (Syamsu et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) juga dapat mendukung digitalisasi transaksi di lingkungan pesantren dan UMKM (Raharjo & Riyadi, 2022). Dengan QRIS, transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia bersama Bank Syariah dapat memberikan bantuan terhadap pengembangan UMKM syariah pada aspek produksi, manajemen, operasional, dan/atau pemasaran termasuk pemanfaatan teknologi sistem informasi (Raharjo & Riyadi, 2022).

5.3 Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Implementasi strategi sinergi juga memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang kondusif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi pesantren untuk menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendirian badan usaha (Abdillah et al., 2024). Namun, masih diperlukan regulasi turunan yang lebih spesifik untuk mengatur mekanisme pendirian dan pengelolaan badan usaha pesantren, sehingga pesantren dapat menjalankan aktivitas bisnis dengan tetap mempertahankan karakteristik dan kekhasan pesantren (Abdillah et al., 2024).

Dalam konteks sertifikasi halal, Pasal 2 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal (Syamsuri et al., 2023). Kewajiban ini memberikan dorongan yang kuat bagi UMKM untuk segera memperoleh sertifikasi halal, sekaligus membuka peluang yang besar bagi pengembangan industri halal di Indonesia.

6. Kesimpulan

Strategi sinergi dalam peningkatan kualitas UMKM halal melalui keterlibatan aktif pesantren dan kerja sama dengan BUMN merupakan pendekatan yang komprehensif dan berpotensi besar untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia. Pesantren, dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu dan potensi ekonomi yang besar, dapat menjadi pilar utama dalam membangun sumber daya manusia industri halal yang berkualitas (Fawa'id, 2022; Rofiki, 2022). Sementara itu, sinergi dengan BUMN dapat memberikan akses ke sumber daya, jaringan, dan kapasitas yang diperlukan untuk mendorong UMKM halal naik kelas dan menembus pasar ekspor (Ihsan et al., 2020; Satriyo et al., 2022).

Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pesantren, UMKM, BUMN, dan lembaga keuangan syariah. Diperlukan pula pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup pengembangan SDM, penguatan sertifikasi halal, digitalisasi, dan akses pembiayaan (Kusjuniati, 2022; Safitri & Hammam, 2024; Yazid et al., 2022). Dengan sinergi yang kuat dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan visinya sebagai pusat industri halal dunia (Fawa'id, 2022; Huwaidi, 2023).

Pada akhirnya, sinergi dalam peningkatan kualitas UMKM halal bukan hanya tentang pengembangan ekonomi semata, tetapi juga tentang pemberdayaan umat dan perwujudan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Pesantren, sebagai lembaga yang telah lama menjadi penjaga nilai-nilai Islam di Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengembangan industri halal berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat (Amalia & Nahidloh, 2023; Suwanto & Gunawan, 2021; Syahputra et al., 2022).

Daftar Pustaka

Abdillah, A. I., Hartana, H., & Iryani, D. (2024). Kepastian hukum bagi pesantren dalam pendirian badan usaha pesantren. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 43–106. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.90

Amalia, W. I., & Nahidloh, S. (2023). The indepence of pesantren in the develpoment of halal ecosystems regarding the application of regulations in MTA Putri Al-Amien Prenduan the prepective of maslahah. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 2(2), 165–185. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.255

Baharudin, B. (2023). Potensi pengembangan wisata halal di Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4223. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10558

Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Law Reform, 15(2), 177–194. https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176

Fauzi, M., & Widana, G. O. (2022). Peran inovasi produk dan evolusi sosial dalam penciptaan kesejahteraan nasabah bank wakaf mikro. Jurnal Ekonomi Efektif, 4(4), 549. https://doi.org/10.32493/jee.v4i4.22023

Fawa'id, M. W. (2022). Pesantren dan ekosistem halal value chain. Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, 4(2), 166–184. https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1471

Hamid, A. M. (2023). Pemberdayaan ekonomi syariah berbasis santripreneur (kasus: di Pondok Pesantren Darul Hikmah Desa Gumantuk Maduran Lamongan). Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 55–66. https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3943

Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran merger bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri halal. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(1), 97–110. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Haryono, S., Sulistyo, B. A., & Putra, A. D. (2022). Pembukaan usaha sabun cair dan teknik pemasaran berbasis online. Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat. https://doi.org/10.18196/ppm.44.706

Huwaidi, M. H. (2023). Membidik potensi ekonomi pesantren sebagai penunjang industri halal Indonesia. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1). https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5741

Ihsan, F. M., Permana, P. Y. E., Arifin, N. R., & Muhtadi, R. (2020). Islamic boarding schools toward the industrial revolution 4.0; opportunities and challenges. Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 11(01). https://doi.org/10.32806/jf.v11i01.3940

Kusairi, H., & Abady, C. (2024). Efektivitas program digitalisasi untuk UMKM pesantren dan umum. Benchmark, 5(1), 27–34. https://doi.org/10.46821/benchmark.v5i1.525

Kusjuniati, K. (2022). UMKM Indonesia menuju industri halal dan go digital dalam memasuki pasar global. Widya Balina, 7(2), 462–468. https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.152

Lukitawati, B., & Aishah, R. (2023). Strategy for the promotion of UMKM halal go international (Study on UMKM halal products and Indonesian Muslim fashion). https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2331879

Maulana, A. I., Kumalasari, D. W., Yelanita, V., A., G. R., & Yasin, M. (2023). Konsentrasi industri pada perekonomian wilayah di Jawa Timur. Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(1), 245–252. https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.220

Nasrulloh, N. (2022). Implementasi etika bisnis Islam dan transformasi digital UMKM Madura dalam mendukung ketercapaian Sustainable Development Goals. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(1), 63–75. https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.183

Nasution, E. M., Sugiharto, V., & Siregar, E. Y. (2022). Analisis potensi pendirian bank wakaf mikro di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL) Gunungtua. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(2). https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.4891

Oktaviani, W., Wachjuni, W., & Mahsyar, J. H. (2024). Strategi promosi melalui digital marketing produk UMKM Pesantren Al-Ihsaan. Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7(1), 48. https://doi.org/10.62411/ja.v7i1.1831

Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi inovasi dan kolaborasi bank wakaf mikro syariah dan UMKM Indonesia di era digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 183. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749

Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan menuju sertifikasi halal pada produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. JPP Iptek (Jurnal Pengabdian dan Penerapan Iptek), 5(1), 17–24. https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611

Raharjo, D. H., & Riyadi, S. (2022). Bank Indonesia bersama perbankan syariah membantu digitalisasi UMKM dengan manfaatkan teknologi Quick Response Code Indonesia Standard QRIS. Kresna: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 59–66. https://doi.org/10.36080/jk.v2i2.46

Rheavanya, S. I., & Asmara, K. (2023). Strategi pemasaran UMKM menuju ekspor di Kecamatan Mojosari (studi kasus pada UMKM Anugrah). Bemas: Jurnal Bermasyarakat, 4(1), 117–124. https://doi.org/10.37373/bemas.v4i1.585

Rofiki, A. (2022). Digitalisasi keuangan Baitul Mall Santri (e-BMS) di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppen. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 211–227. https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.6227

Safitri, A. A. D., & Hammam, H. (2024). Analisis strategi pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dalam menunjang ekosistem halal di Kabupaten Bangkalan. Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3(1), 13–30. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1725

Samsuri, A. (2022). Sinergisitas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri dalam pengembangan UMKM. Malia (Terakreditasi), 13(1), 141–166. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2918

Satriyo, B. G., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2022). Analisis peran perbankan dalam penggunaan e-business digital terhadap pemberdayaan UMKM milenial di Indonesia di masa COVID-19. Jimfe (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi), 8(1). https://doi.org/10.34203/jimfe.v8i1.5151

Sayatman, S., Noordyanto, N., Dwitasari, P., & Hakim, P. (2023). Gerakan 1000 desain kemasan produk OPOP Jawa Timur (One Pesantren One Product). Sewagati, 8(1), 1044–1052. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.518

Sayyid, M., Suyanto, U. Y., Abadi, M. D., Ni'mah, J. L., & Cahyani, R. I. (2024). Peran digitalisasi dan program santripreneur melalui pendekatan SDGs dalam mewujudkan kemandirian pondok pesantren (studi pada ponpes besar di Kab. Lamongan). Owner, 8(2), 1085–1100. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1926

Setyorini, W., Jannah, A. R., Wulansari, U., & Nisa', M. (2021). Opportunities and challenges halal marketplace in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 90. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97

Suryaningsih, I., Anggraini, S., Ulum, B., & Wulandari, P. (2022). Pemberdayaan santri Pondok Pesantren Al-Amaliah Desa Cikidang-Sukabumi dalam pengembangan potensi wirausaha melalui "Cipta Kantin Mini An-Najah." Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Sendamas), 2(1), 109. https://doi.org/10.36722/psn.v2i1.1614

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan inklusi: keuangan syariah sebagai fundamental kesejahteraan UMKM: edukasi bisnis akses keuangan syariah untuk UMKM santri di Yogyakarta. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3). https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628

Suwanto, S., & Gunawan, I. (2021). Ekosistem pesantren dalam mewujudkan manajemen halal supply chain menuju Madani Society 5.0. Mabny: Journal of Sharia Management and Business, 1(02), 116–128. https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198

Syahputra, A., Ismaulina, I., Khairina, K., Zulfikar, Z., & Rofizar, H. (2022). Pendekatan ekonomi syariah bagi pemberdayaan ekonomi pesantren. Dimasejati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(1), 116. https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823

Syamsu, N., Sofyan, S., Aisya, S., & MD, M. (2022). Integration of using fintech and social media for the business sustainability in pesantren. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 6(2), 167. https://doi.org/10.30983/es.v6i2.6024

Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities crowdfunding (SCF) syariah berbasis sukuk sebagai solusi permodalan UMK halal di Indonesia. Al-Tijary, 8(2), 127–138. https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931

Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680

Utami, A. D., Baga, L. M., Yanuar, R., Syamsiah, T. N., Busaid, B., & Mahanani, Y. (2023). Rekomendasi model bisnis bank perekonomian rakyat syariah melalui pendekatan blue ocean strategy. Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika, 5(1). https://doi.org/10.29244/agro-maritim.050107

Wijayanto, A. (2023). Akselerasi ilmu pengetahuan sosial dan perekonomian mikro. https://doi.org/10.31219/osf.io/q8s34

Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Transformasi digital dan industri halal pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Istiqro, 8(2), 215–224. https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1576