00738 - Teori Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif Konsep, Fungsi, dan Kebijakan Moneter

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Artikel ini bertujuan menyajikan secara komprehensif teori uang dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup konsep dasar uang, fungsi, permintaan uang, kebijakan moneter Islam, instrumen-instrumennya, serta tantangan dan prospek ke depan. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur (library research), artikel ini menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam Islam, uang dipahami sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan komoditas; uang bersifat flow concept, bukan stock concept; dan uang merupakan public goods, bukan private goods. Islam menolak konsep time value of money dan menggantinya dengan economic value of time, serta melarang riba, spekulasi, dan gharar sebagai fondasi sistem moneter yang stabil dan berkeadilan. Kebijakan moneter Islam mengandalkan instrumen bebas bunga seperti sistem bagi hasil, sukuk, rasio cadangan, dan imbauan moral sebagai alternatif sistem moneter konvensional. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks sistem moneter ganda, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam yang pesat memberikan harapan bagi terwujudnya sistem moneter yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: teori uang Islam, kebijakan moneter syariah, riba, bagi hasil, ekonomi Islam

Abstract

This article aims to present a comprehensive discussion of monetary theory from an Islamic economics perspective, covering the basic concept of money, its functions, money demand, Islamic monetary policy, its instruments, as well as challenges and future prospects. Using a library research approach, this article analyzes various relevant primary and secondary sources. The findings indicate that in Islam, money is understood as a medium of exchange and a unit of account, not a commodity; money is a flow concept, not a stock concept; and money constitutes a public good, not a private good. Islam rejects the concept of time value of money, replacing it with the economic value of time, and prohibits riba (usury), speculation, and gharar as the foundation of a stable and just monetary system. Islamic monetary policy relies on interest-free instruments such as profit-and-loss sharing systems, sukuk, reserve ratios, and moral suasion as alternatives to the conventional monetary system. Although its implementation still faces various challenges in the context of a dual monetary system, the rapid development of Islamic economics and finance offers hope for a more just and sustainable monetary system.

Keywords: Islamic monetary theory, Islamic monetary policy, riba, profit sharing, Islamic economics

1. Pendahuluan

Uang merupakan elemen fundamental dalam kehidupan ekonomi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam kajian ekonomi Islam, uang ibarat darah dalam kehidupan berekonomi yang harus terus mengalir mentransfer sumber-sumber gizi perekonomian dari satu tempat ke tempat yang lain (Syihabuddin et al., 2022). Dalam sistem ekonomi modern, perdebatan tentang hakikat, fungsi, dan pengelolaan uang menjadi isu sentral yang tidak pernah selesai diperdebatkan, baik dalam kerangka ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Perbedaan mendasar antara kedua perspektif ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh aspek filosofis, etis, dan teologis yang mendalam.

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem telah berkembang secara signifikan, terutama sejak dekade 1970-an, ketika para ekonom Muslim mulai secara serius mengembangkan teori-teori ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer adalah Muhammad Umer Chapra dengan karyanya Towards a Just Monetary System (1985), yang dianggap sebagai fondasi intelektual dalam ekonomi dan pemikiran Islam modern (Arifin & Nuryadin, 2024; Ascarya, 2012; Yusri & Dara, 2023). Karya tersebut oleh Prof. Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, dianggap sebagai "presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini" (Arifin & Nuryadin, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan secara komprehensif teori uang dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup konsep dasar uang dalam Islam, perbedaannya dengan konsep konvensional, fungsi uang, permintaan uang, kebijakan moneter Islam, instrumen-instrumennya, serta tantangan dan prospek ke depan.

2. KONSEP DASAR UANG DALAM ISLAM

2.1 Definisi dan Hakikat Uang

Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas. Uang adalah uang, bukan kapital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas, karena sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (interchangeability), yaitu uang sebagai kapital (Choirunnisak et al., 2019). Perbedaan ini bukan sekadar semantik, melainkan memiliki implikasi yang sangat luas terhadap seluruh bangunan teori ekonomi dan kebijakan moneter.

Dalam pandangan Islam, uang merupakan alat tukar dan satuan hitung, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan (Fawa'id, 2021; Nasution & Majid, 2023). Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik; manfaat yang diperoleh bukan dari uang itu sendiri, melainkan dari fungsi uang (Choirunnisak et al., 2019). Oleh karena itu, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas secara langsung (Choirunnisak et al., 2019). Hal ini berbeda secara fundamental dengan ekonomi konvensional, di mana uang diperlakukan sebagai komoditas yang memiliki harga tersendiri, yaitu bunga (interest).

Menurut prinsip Islam, uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda. Konsekuensi dari memperlakukan uang sebagai komoditas adalah memutuskan transaksi keuangan agar tidak dikaitkan dengan ekonomi riil, yang pada akhirnya menghalangi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi riil (Fawa'id, 2021). Berbeda dengan ekonomi kapitalis, di mana teori bunga didasarkan pada praduga bahwa uang adalah komoditas, Islam memandang uang dan komoditas secara berbeda (Fawa'id, 2021).

2.2 Uang sebagai Flow Concept

Salah satu karakteristik penting uang dalam Islam adalah bahwa uang merupakan flow concept, bukan stock concept. Sementara modal (capital) adalah stock concept, uang harus terus berputar dan mengalir dalam perekonomian (Alim & Suryadi, 2021; Choirunnisak et al., 2019). Prinsip ini memiliki implikasi penting: penimbunan uang (hoarding) dilarang dalam Islam karena memperlambat perputaran uang, yang berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu (Ibrahim, 2012; Putra & Solehudin, 2022).

Menurut Merza Gamal berdasarkan pendapat al-Ghazali, orang yang menimbun uang berarti telah melakukan kejahatan karena mengumpulkan uang berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang (Putra & Solehudin, 2022). Bahkan, melelehkan dinar dan dirham untuk dibentuk menjadi perhiasan dianggap lebih buruk daripada penimbunan, karena penimbunan hanya menarik uang dari peredaran untuk sementara waktu, sementara melebur dinar dan dirham berarti menarik uang dari peredaran untuk selamanya (Alim & Suryadi, 2021).

Prinsip utama kegiatan produksi dan distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan sirkulasi dan perputaran uang (velocity of circulation) sehingga kekayaan yang melimpah terdistribusi dan tidak beredar di kalangan tertentu saja (Alim & Suryadi, 2021). Hal ini sejalan dengan larangan Al-Qur'an terhadap penumpukan harta dan kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan secara adil.

2.3 Uang sebagai Barang Publik

Dalam ekonomi Islam, uang adalah public goods (barang publik), sementara modal adalah private goods (barang privat) (Choirunnisak et al., 2019). Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa uang tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak, dan akses terhadap uang sebagai alat tukar harus tersedia bagi semua anggota masyarakat. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan kekayaan harus diputar (Azizah, 2022).

Prinsip ini juga berkaitan dengan larangan Islam terhadap monopoli peredaran kekayaan. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, diperlukan langkah-langkah seperti tukar-menukar uang secara spot, menyegerakan upah, zakat, infak dan sedekah, larangan monopoli peredaran kekayaan, larangan riba, dan larangan penentuan harga yang tidak adil (Syihabuddin et al., 2022).

3. SEJARAH PERKEMBANGAN UANG DALAM ISLAM

3.1 Uang pada Masa Rasulullah SAW

Sistem keuangan pada zaman Rasulullah SAW menggunakan standar bimetalik (bimetallic standard), yaitu emas dan perak (dirham dan dinar), karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat (Ananda et al., 2024). Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa emas dan perak sebagai mata uang dan dijadikannya sebagai standar mata uang (Hasanah, 2021). Dalam pandangan Islam, mata uang dinar dan dirham merupakan mata uang yang sesuai karena memiliki nilai yang stabil (Erliyana & Ferawati, 2019; Hasanah, 2021).

Kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW sudah dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen suku bunga (Hiya, 2022). Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, termasuk masalah ekonomi dan muamalah (Sapitri, 2023). Kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW kemudian menjadi pedoman bagi para penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi (Sapitri, 2023).

3.2 Perkembangan Sistem Moneter Islam Klasik

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan ekonomi yang diterapkan mencakup pendirian Baitulmal, pembagian bantuan sosial, dana pensiun, gaji untuk para tentara, pembagian zakat, serta pemungutan pajak untuk masyarakat Muslim dan non-Muslim (Farina, 2022). Semua ini bertujuan untuk memajukan perekonomian negara dan mensejahterakan kehidupan masyarakat (Farina, 2022).

Kebijakan moneter pada masa Islam klasik terbukti mampu berjalan tanpa instrumen suku bunga (Ibrahim, 2012). Hal ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, di mana perekonomian dapat berjalan dengan baik tanpa mengandalkan bunga sebagai instrumen pengendali (Ibrahim, 2012). Sejarah juga mencatat bahwa kebijakan mengubah nilai mata uang pernah dilakukan oleh pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (76 H), yang berhasil memberikan keuntungan bagi pemerintahan dan masyarakat melalui unifikasi mata uang nasional (Hasan, 2020).

3.3 Perkembangan Uang dari Logam ke Kertas

Perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier (credit money), yaitu uang yang keberadaannya tidak di-back up oleh emas dan perak (Ananda et al., 2024). Uang fiat dianggap sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik dan cenderung melahirkan sistem ribawi yang dilarang dalam Islam (Hardi, 2020). Beberapa sarjana berpendapat bahwa instrumen bunga yang digunakan dalam sistem uang fiat adalah riba yang tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian pengendalian moneter dalam perekonomian, khususnya pada sektor perbankan syariah (Hardi, 2020).

Penggunaan uang kertas saat ini tidak lagi di-backing oleh emas dan perak, padahal standar uang dalam ekonomi Islam adalah emas dan perak. Hal ini menyebabkan tidak stabilnya nilai mata uang kertas sehingga berpengaruh terhadap daya beli uang tersebut yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang (Rohaya & Wahid, 2014). Islam memperbolehkan penggunaan uang kertas asalkan uang kertas tersebut bisa merefleksikan fungsinya dalam bidang perekonomian dan dapat bertindak sebagai alat tukar yang adil (Rohaya & Wahid, 2014).

4. FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

4.1 Uang sebagai Alat Tukar

Fungsi utama uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar (medium of exchange). Dalam Islam, uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur jika diperlakukan sebagai komoditas (Syihabuddin et al., 2022). Fungsi uang sebagai alat spekulasi dalam teori ekonomi konvensional berbanding terbalik dengan fungsi uang dalam teori ekonomi Islam (Hardi, 2020). Uang dalam perspektif sistem moneter Islam berfungsi untuk bertransaksi dan berjaga-jaga; motif permintaan uang untuk spekulasi tidak dibolehkan (Alim & Suryadi, 2021).

4.2 Uang sebagai Satuan Hitung

Selain sebagai alat tukar, uang berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account). Islam memandang bahwa uang hanya merupakan alat tukar dan satuan hitung sehingga seharusnya harga akan seimbang (Nasution & Majid, 2023). Ketika uang berfungsi dengan baik sebagai satuan hitung, maka transaksi ekonomi dapat berlangsung secara adil dan transparan.

4.3 Penolakan terhadap Time Value of Money

Salah satu perbedaan paling fundamental antara konsep uang dalam Islam dan konvensional adalah penolakan Islam terhadap konsep time value of money. Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money; yang dikenal adalah economic value of time (Choirunnisak et al., 2019; Latifah, 2015). Teori time value of money dianggap sebagai sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance (Choirunnisak et al., 2019).

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep economic value of time yang melahirkan sistem bunga ditolak, karena uang tidak bisa berputar dengan sendirinya dan karena uang bukanlah modal atau barang (Hermanto, 2017). Sementara itu, keberadaan deflasi yang seharusnya menjadi alasan munculnya negative time value of money diabaikan oleh teori ekonomi konvensional (Latifah, 2015). Ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana disebutkan Allah dalam QS. Al-Ashr: 1-3 (Latifah, 2015).

Implikasi dari penolakan time value of money ini sangat luas. Dalam bank konvensional, bunga dibayar atas dasar nilai utilitas uang, sehingga setiap geraknya diukur atas ukuran profitabilitas terhadap penggunaan uang tersebut (Rahbini, 2013). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, cara pengukuran nilai ekonomi waktu adalah melalui return of capital dari transaksi bisnis yang dijalankan, bukan return of money (Rahbini, 2013).

5. TEORI PERMINTAAN UANG DALAM ISLAM

5.1 Mazhab-Mazhab dalam Teori Permintaan Uang Islam

Berkaitan dengan fungsi uang dalam perekonomian suatu negara, terdapat tiga pandangan yang berbeda dalam mazhab ekonomi Islam ditinjau dari teori permintaan uang (Hardi, 2020):

Pertama, Mazhab Iqtishaduna (Baqir Ash Shadr): berpandangan bahwa permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan, yaitu transaksi dan investasi. Mazhab ini berpandangan bahwa tidak ada kebutuhan untuk kebijakan moneter pada masa awal Islam karena sistem perbankan hampir tidak ada dan uang sangat minimal (Muhtadi & Imani, 2021). Jumlah uang yang beredar sepenuhnya elastis dan pemerintah, sebagai pemegang otoritas moneter, tidak mampu memenuhi penawaran uang (Ahmad & Mustofa, 2022).

Kedua, Mazhab Mainstream: mengakui adanya tiga motif permintaan uang, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan investasi, namun menolak motif spekulasi. Chapra menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, instrumen moneter memainkan peran utama dalam melaksanakan kebijakan moneter, dan kebijakan moneter harus dilakukan untuk mengontrol penawaran uang tanpa perlu menggunakan instrumen berbasis bunga (Putra & Solehudin, 2022).

Ketiga, Mazhab Alternatif: memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap sistem moneter konvensional dan menawarkan alternatif yang lebih radikal berbasis nilai-nilai Islam.

5.2 Permintaan Uang dan Velositas Uang

Dalam konteks teori permintaan uang, pusat perdebatan terletak pada velositas uang, apakah konstan atau tidak. Ketika velositas uang konstan, maka permintaan uang stabil dan akan menghasilkan kebijakan moneter dengan menargetkan uang beredar yang dapat efektif. Namun sebaliknya, velositas yang tidak konstan menghadirkan permintaan uang yang volatile dan akan menyebabkan ketidakefektifan kebijakan moneter dengan target supply uang (Umam, 2015).

Secara teoritis, permintaan uang Islam mempunyai velositas uang yang konstan. Dalam konteks kebijakan moneter, hal ini mengisyaratkan bahwa uang Islam stabil, yang menandakan bahwa kebijakan moneter dengan target supply dapat efektif dilakukan (Umam, 2015). Stabilitas yang relatif lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam (Nirmala & Putri, 2022).

Strategi dalam perekonomian Islam sangat diperlukan; permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya (Nirmala & Putri, 2022). Karena itu, variabel yang digunakan dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang daripada suku bunga (Nirmala & Putri, 2022; Nur & Batubara, 2023).

5.3 Pengaruh Social Values terhadap Permintaan Uang

Salah satu aspek unik dalam teori permintaan uang Islam adalah peran social values, khususnya zakat. Sebagai salah satu instrumen yang ada dalam sistem ekonomi Islam, zakat menjadi penting untuk diteliti pengaruhnya dalam formulasi kebijakan moneter, terutama berhubungan dengan jumlah uang (Gustiani et al., 2010). Chapra mengatakan bahwa pengadaan zakat di sisi lain akan mencegah orang memegang uang kas berlebihan untuk transaksi dan berjaga-jaga, sementara pinjaman berbunga tidak akan lagi tersedia untuk memicu spekulasi yang kumulatif (Nasution & Majid, 2023).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa GDP berpengaruh signifikan untuk setiap model permintaan uang karena baik pada sistem syariah maupun konvensional, jika masyarakat lebih sejahtera maka permintaan uang akan meningkat (Gustiani et al., 2010). Namun, untuk variabel social values dan return syariah, pada beberapa model pengaruhnya negatif dikarenakan sistem syariah masih didominasi oleh sistem konvensional (Gustiani et al., 2010).

6. TEORI MONETER ISLAM: PERSPEKTIF HISTORIS DAN KONTEMPORER

6.1 Pemikiran Ekonom Muslim Klasik tentang Uang

Para ekonom Muslim klasik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap teori moneter jauh sebelum ekonom Barat modern. Al-Ghazali, misalnya, mengembangkan teori permintaan uang yang memiliki banyak persamaan dengan Quantity Theory of Money yang kemudian dikemukakan oleh kaum monetaris seperti Irving Fisher dan Milton Friedman (Ibrahim, 2012; Putra & Solehudin, 2022). Inti dari pemikiran monetaris menyatakan bahwa jumlah pendapatan nominal negara sama dengan kecepatan sirkulasi uang dikalikan dengan uang dalam perekonomian (Putra & Solehudin, 2022).

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa uang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai (Lucky, 2024). Pemikiran Ibnu Khaldun ini sangat relevan dengan teori moneter modern dan menunjukkan bahwa para pemikir Muslim telah mengembangkan teori moneter yang komprehensif jauh sebelum era modern.

Ibnu Taimiyah juga memberikan kontribusi penting dalam teori moneter Islam. Menurutnya, jumlah uang yang beredar menurut Islam ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil, atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian (Risnaningsih & Mulyasari, 2021). Pandangan ini sangat berbeda dengan sistem moneter konvensional yang memungkinkan penciptaan uang melalui sistem perbankan cadangan fraksional.

6.2 Pemikiran Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra adalah salah seorang ekonom yang menganut mazhab arus utama pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kemampuan Chapra memadukan nilai-nilai Islam dengan konsep ekonomi Barat adalah keahliannya, sehingga ia bisa disebut sebagai "cendekiawan Islam berprestasi" (Arifin & Nuryadin, 2024). Gagasannya meliputi konsep Islam tentang negara sejahtera, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah, yang lebih menekankan pada bank sentral dan kebijakannya, serta kesulitan ekonomi yang dihadapi umat Islam (Arifin & Nuryadin, 2024).

Dalam konsepsinya, tujuan negara adalah untuk mengontrol jumlah uang beredar di seluruh wilayahnya, yang dilakukan oleh bank sentral. Melalui berbagai instrumen yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel keuangan, bank sentral memainkan peran penting dalam stabilisasi harga (Arifin & Nuryadin, 2024). Chapra menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, instrumen moneter memainkan peran utama dalam melaksanakan kebijakan moneter, dan kebijakan moneter harus dilakukan untuk mengontrol penawaran uang tanpa perlu menggunakan instrumen berbasis bunga (Putra & Solehudin, 2022).

Instrumen kebijakan moneter syariah menurut Chapra adalah sasaran pertumbuhan pada M dan M0; sasaran jumlah uang beredar inilah yang akan menentukan pertumbuhan perekonomian suatu negara, sehingga pertumbuhan jumlah uang beredar perlu tetap terkendali (Lucky, 2024).

6.3 Pemikiran Monzer Kahf

Monzer Kahf memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam, khususnya terkait kebijakan ekonomi. Menurutnya, alat-alat kebijakan moneter meliputi pengelolaan nilai tukar, kredit tanpa bunga, dilakukan dengan dana zakat, serta persentase monetisasi zakat untuk kepentingan pengumpulan atau pendistribusiannya (Anwar et al., 2022). Kahf juga menekankan bahwa pembuatan uang baru, terutama uang dalam (inside money) yang dilakukan melalui sistem perbankan, serta pembekuan uang tanpa menjadikannya sebagai proses investasi tabungan, merupakan praktik ekonomi yang jahat (Anwar et al., 2022).

7. SISTEM MONETER ISLAM: KARAKTERISTIK DAN PRINSIP DASAR

7.1 Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Moneter Islam

Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut: (1) kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut; (2) manusia merupakan pemimpin (khalifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya; (3) kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun; (4) kekayaan harus diputar; (5) menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian; dan (6) menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu (Azizah, 2022; Ifhadiyanti, 2022).

Sistem moneter Islam menawarkan solusi untuk mengatasi krisis keuangan dengan sistem yang berbasis transaksi aset, bebas bunga, menghindari transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar), serta menggunakan mata uang yang stabil (Ibrahim, 2012). Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil; inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil (Risnaningsih & Mulyasari, 2021).

7.2 Larangan Riba dan Implikasinya

Larangan riba merupakan fondasi utama sistem moneter Islam. Dalam Islam, larangan riba yang ditafsirkan dengan bunga adalah aksiomatik (Yesika & Sukamto, 2020). Larangan ini memiliki implikasi yang sangat luas terhadap seluruh sistem moneter dan keuangan. Karena ekonomi Islam tidak memisahkan sektor moneter dan sektor riil, maka jumlah uang yang beredar menurut Islam ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil (Risnaningsih & Mulyasari, 2021).

Penolakan dan penggantian bunga dengan instrumen pembiayaan penyertaan dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan arsitektur keuangan baru yang menempatkan isu utama uang, keuangan, dan ekonomi riil sebagai hubungan yang saling melengkapi ("Untitled," 2010). Hubungan ini dapat disimulasikan melalui persamaan penyebab melingkar (circular causation) ("Untitled," 2010).

7.3 Larangan Spekulasi dan Gharar

Sistem ekonomi Islam melarang adanya spekulasi. Permintaan uang spekulatif yang merupakan salah satu sumber ketidakstabilan dalam sistem Keynesian akan berkurang secara signifikan dalam ekonomi Islam (Nasution & Majid, 2023). Larangan spekulasi ini memiliki implikasi penting bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Uang fiat dianggap sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik dan cenderung melahirkan sistem ribawi yang dilarang dalam Islam (Hardi, 2020). Fungsi uang sebagai alat spekulasi dalam teori ekonomi konvensional berbanding terbalik dengan fungsi uang dalam teori ekonomi Islam (Hardi, 2020). Dalam Islam, uang tidak dapat digunakan sebagai sarana spekulasi masa depan; sebagai alat tukar, uang tidak mampu digunakan sebagai sarana spekulasi masa depan (Hardi, 2020).

8. KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

8.1 Definisi dan Tujuan Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan (FADHILAH, 2023). Dalam perspektif Islam, kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar, namun dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah (FADHILAH, 2023; Latifah, 2015).

Tujuan kebijakan moneter Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Chapra, adalah: (a) kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (b) keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan; (c) stabilitas nilai uang sehingga kemungkinan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai suatu perhitungan dan patokan yang stabil; serta (d) penagihan yang efektif dari semua jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (Nirmala & Putri, 2022).

Secara spesifik, tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam mencakup: (1) mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang konsisten dengan optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi; (2) mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata; (3) menegakkan nilai-nilai Islam dan memberlakukan norma-norma Islam dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap praktik-praktik yang dilarang syariah; (4) menjaga keseimbangan dalam neraca pembayaran eksternal (Azizah, 2022; Ifhadiyanti, 2022).

8.2 Perbedaan Kebijakan Moneter Islam dan Konvensional

Perbedaan mendasar antara kebijakan moneter modern dan kebijakan moneter Islam dilihat dari asumsi utama dalam pemahaman mendasar tentang motif permintaan uang, dan instrumen kebijakan moneter berbasis bunga dan tidak berbasis bunga (Rusanti et al., 2020). Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga (Ifhadiyanti, 2022). Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar (Ifhadiyanti, 2022).

Manajemen moneter konvensional yang berputar di sekitar bunga bank menggunakan multiplier money daripada high powered money. Akibatnya, instrumen kebijakan moneternya cenderung pada penggunaan operasi pasar terbuka dan perubahan tingkat diskonto. Kedua instrumen ini tidak dapat diterapkan dalam sistem moneter Islam yang bebas dari bunga, yang manajemen moneternya bergantung pada pengendalian high powered money dengan menerapkan sistem bagi hasil dan intermediasi keuangan (Sobarna, 2020).

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak bergantung pada suku bunga bank, sehingga secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga (Sobarna, 2020). Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter hanyalah representasi dari sektor riil; konsekuensinya, dikotomi sektor moneter menjadi tidak relevan, sebab sektor moneter selalu terkait langsung dengan sektor riil (Sobarna, 2020).

8.3 Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua jenis (FADHILAH, 2023; Latifah, 2015; Putria, 2022):

Pertama, Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy): suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy).

Kedua, Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy): suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Dalam konteks Islam, kedua jenis kebijakan ini tetap dapat diterapkan, namun dengan instrumen yang berbeda dari konvensional, yaitu instrumen yang bebas dari bunga dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

9. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

9.1 Instrumen Kuantitatif

Instrumen kebijakan moneter Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar: pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan; dan kedua, merealisasikan tujuan sosio-ekonomi (Sobarna, 2020). Meskipun sistem bunga telah dihapuskan dalam ekonomi Islam, hal ini tidak menyulitkan upaya bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar (Alwaris & Hasan, 2023).

Beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain (Latifah, 2015; Putria, 2022; Sitepu, 2017):

a. Reserve Ratio (Rasio Cadangan): suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan rasio cadangan, yang dampaknya sisa uang yang ada pada bank komersial menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya (Sitepu, 2017).

b. Credit Ceiling (Plafon Kredit): pembatasan jumlah kredit atau pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengontrol ekspansi uang beredar tanpa menggunakan suku bunga.

c. Moral Suasion (Imbauan Moral): kebijakan keuangan untuk mengatur penawaran uang dengan mengimbau para pelaku ekonomi. Imbauan etis ini dapat diimplementasikan ketika terjadi peningkatan sirkulasi uang (Muhtadi & Imani, 2021).

d. Government Deposits (Deposito Pemerintah): pengelolaan deposito pemerintah di bank-bank komersial sebagai instrumen untuk mempengaruhi likuiditas perbankan.

e. Common Pool: mekanisme berbagi risiko dan sumber daya di antara lembaga keuangan Islam.

9.2 Instrumen Berbasis Ekuitas

Instrumen berbasis ekuitas merupakan salah satu instrumen khas kebijakan moneter Islam yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Instrumen ini mencakup:

a. Sistem Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing/PLS): sistem bagi hasil merupakan pondasi stabilitas moneter syariah (Putria, 2022). Kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan ke sistem bagi hasil atau investasi properti riil melalui akad-akad muamalah Islam (Ahmad & Mustofa, 2022). Tujuan utama dari konsep bagi hasil dalam perbankan Islam adalah: (1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan; (2) pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil; dan (3) mendorong pembangunan ekonomi (Ahmad & Mustofa, 2022).

b. Sukuk (Obligasi Syariah): sukuk merupakan obligasi pemerintah yang ketika terjadi inflasi, pemerintah akan menerbitkan lebih banyak sukuk sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan penawaran uang akan berkurang. Dengan demikian, sukuk dapat meningkatkan atau menurunkan penawaran uang (Ahmad & Mustofa, 2022).

c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS): instrumen moneter syariah yang digunakan di Indonesia sebagai alternatif dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) konvensional (Rusanti et al., 2020).

d. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS): instrumen pasar uang syariah yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti suku bunga (Rusanti et al., 2020).

9.3 Instrumen Sosial-Ekonomi

Selain instrumen kuantitatif dan berbasis ekuitas, kebijakan moneter Islam juga memiliki instrumen yang berorientasi pada tujuan sosial-ekonomi (Sobarna, 2020):

a. Zakat: sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat memiliki peran penting dalam kebijakan moneter Islam. Zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan dan mendorong sirkulasi uang dalam perekonomian (Anwar et al., 2022; Gustiani et al., 2010).

b. Alokasi Kredit Berorientasi Nilai: alokasi pembiayaan yang diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat sosial-ekonomi yang luas, bukan sekadar mengikuti mekanisme pasar semata.

c. Perlakuan Uang yang Diciptakan sebagai Fai': dalam sistem moneter Islam, uang yang diciptakan oleh negara dapat diperlakukan sebagai fai' (pendapatan negara) yang harus didistribusikan untuk kepentingan umum (Sobarna, 2020).

10. INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

10.1 Konsep Inflasi dalam Islam

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum yang terjadi secara terus-menerus (Kurniawati, 2019). Dalam perspektif Islam, inflasi dipandang sebagai akibat dari praktik ekonomi yang tidak adil atau ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Islam memandang bahwa uang hanya merupakan alat tukar dan satuan hitung sehingga seharusnya harga akan seimbang; namun kondisi ekonomi menjadi tidak stabil karena perbedaan antara permintaan dengan penawaran dan perbedaan jumlah uang dengan jumlah barang dan jasa (Nasution & Majid, 2023).

Beberapa ulama berpendapat bahwa dalam Islam tidak dikenal inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam (Erliyana & Ferawati, 2019). Namun, pandangan ini perlu dikontekstualisasikan dengan realitas sistem moneter modern yang menggunakan uang fiat.

10.2 Penyebab Inflasi menurut Islam

Al-Maqrizi, seorang pemikir ekonomi Islam abad pertengahan, menunjukkan bahwa inflasi disebabkan oleh dua faktor utama: faktor alamiah (natural inflation) dan faktor kesalahan manusia (human error inflation) (Muhtadi & Imani, 2021). Faktor alamiah mencakup bencana alam, kekeringan, dan gangguan pasokan yang tidak dapat dikendalikan manusia. Sementara faktor kesalahan manusia mencakup kebijakan yang buruk, korupsi, dan manipulasi sistem moneter.

Penyebab inflasi yang sama antara perspektif Islam dan konvensional adalah kelebihan uang beredar dalam perekonomian karena penciptaan uang, inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation), dan inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Sementara perbedaan penyebab inflasi dalam perspektif konvensional dan perspektif Islam sebenarnya menunjukkan perbedaan esensi antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam (Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

10.3 Pengendalian Inflasi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, pengendalian inflasi bukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan instrumen suku bunga, melainkan dengan pendekatan bahwa tidak ada penambahan uang; jika harus menambah atau mencetak uang harus diikuti dengan penambahan barang dan jasa (Hiya, 2022). Selain itu, aspek moral dan nilai-nilai sosial, tidak berlebihan dalam konsumsi, melarang investasi yang tidak produktif atau spekulasi, dan bertransaksi melalui profit and loss sharing menjadi instrumen pengendalian inflasi dalam Islam (Hiya, 2022).

Islam melarang praktik monopoli, ikhtikar, riba, dan gharar untuk menjaga keseimbangan ekonomi, dan menerapkan prinsip bagi hasil, sewa, dan jual-beli sehingga bunga tidak terlibat dalam sistem ekonomi Islam (Nasution & Majid, 2023). Dalam sistem ekonomi Islam sudah terdapat empat penstabil yang dapat meniadakan atau setidaknya meminimalkan terjadinya inflasi: (a) mengganti pembiayaan dengan modal dan pembiayaan yang berbasis saham; (b) menghapus bunga dari semua transaksi keuangan; (c) menerapkan zakat; dan (d) melarang spekulasi (Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

11. SISTEM MONETER GANDA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

11.1 Sistem Moneter Ganda di Indonesia

Indonesia menganut sistem moneter ganda, yaitu menggunakan sistem moneter konvensional dan syariah secara bersamaan (Imaduddin, 2019; Yusri & Dara, 2023). Sistem perbankan ganda atau dual-banking system berlaku sejak keluarnya UU Perbankan tahun 1998 (Alim & Suryadi, 2021). Dalam sistem ini, Bank Indonesia selaku otoritas moneter mempunyai instrumen mekanisme transmisi syariah dan mekanisme transmisi konvensional (Imaduddin, 2019).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional dari suku bunga kebijakan konvensional semuanya terhubung ke output dan inflasi, sementara suku bunga kebijakan Islam tidak terhubung ke output dan inflasi (Ascarya, 2012). Selain itu, guncangan suku bunga, kredit, dan suku bunga antarbank konvensional memberikan dampak negatif dan permanen terhadap inflasi dan output, sementara guncangan PLS, pembiayaan, dan PLS antarbank Islam, serta SBIS sebagai suku bunga kebijakan Islam memberikan dampak positif dan permanen terhadap inflasi dan output (Ascarya, 2012).

11.2 Efektivitas Instrumen Moneter Syariah

Penelitian tentang efektivitas instrumen moneter syariah menunjukkan hasil yang beragam. Pengaruh kebijakan moneter konvensional melalui jalur suku bunga dengan SBI dan PUAB terbukti lebih mampu mempengaruhi jumlah uang beredar dan akhirnya mengendalikan inflasi (Rusanti et al., 2020). Namun, instrumen kebijakan moneter jalur syariah dengan menggunakan SBIS dan PUAS dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS) dari berbagai hasil penelitian menemukan bahwa instrumen tersebut masih memiliki andil yang kecil pada pengendalian inflasi, namun terbukti memberikan kontribusi pada output sektor riil (Rusanti et al., 2020).

Penelitian di Sumatera Utara menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah dan bagi hasil) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Yusri & Dara, 2023). Secara parsial, kredit atau simpanan, suku bunga, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara (Yusri & Dara, 2023).

11.3 Tantangan Pengembangan Sistem Moneter Islam

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi moneter Islam ke depan (NOER, 2022):

Pertama, lebih dominannya keilmuan ekonomi dan keuangan konvensional serta belum mapannya keilmuan ekonomi dan keuangan Islam mendorong ilmu konvensional menjadi benchmark dari bentuk dan implementasi sistem moneter Islam (NOER, 2022).

Kedua, persentase keuangan Islam yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan keuangan konvensional akan meningkatkan kemungkinan terjadinya trade-off antara kebijakan moneter Islam dengan konvensional (NOER, 2022).

Ketiga, dominasi peran suku bunga yang menjadi benchmark utama dalam pembentukan harga produk keuangan dan instrumen moneter, sementara benchmark penentuan tingkat harga yang sesuai dengan prinsip Islam belum tersedia (NOER, 2022).

Keempat, penerapan sistem moneter ganda sebisa mungkin harus diminimalisasi dan diganti dengan sistem moneter tunggal menggunakan sistem moneter Islam, sepanjang tatanan ekonomi dan sosial suatu negara memungkinkan (NOER, 2022).

12. UANG ELEKTRONIK DAN INOVASI KEUANGAN ISLAM

12.1 Uang Elektronik Syariah

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah melahirkan bentuk-bentuk baru uang, termasuk uang elektronik. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (NOER, 2022). Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik dalam kerangka syariah.

Ekonomi moneter Islam mengembangkan mekanisme yang mendorong sektor keuangan dapat mencegah penumpukan uang dan melancarkan aliran uang sebagai modal usaha, sehingga sektor riil dapat berjalan secara optimal (NOER, 2022). Dalam mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa depan, ekonomi moneter Islam lebih memfokuskan pada aspek sektor riil, yaitu pada pemberdayaan UMKM, serta pemenuhan menyeluruh pada tiga sektor: sektor swasta, sektor publik, dan sektor sosial (NOER, 2022).

12.2 Uang Endogen Islam

Penelitian terkini menunjukkan bahwa uang dalam Islam seharusnya bersifat endogen, di mana nilai uang secara endogen hanya tercermin pada imbal hasil yang diperoleh dari mobilisasi sumber daya sektor riil yang dimonetisasi sesuai dengan syariah ("Untitled," 2010). Sistem bagi hasil (profit and loss sharing) merupakan fitur inti dari sistem uang endogen Islam dalam sistem cadangan fraksional (Umam et al., 2021).

Bukti empiris menunjukkan bahwa pengembangan sistem keuangan Islam dapat meminimalkan keberadaan uang eksogen dalam sistem moneter fiat (Umam et al., 2021). Dengan demikian, sistem uang endogen Islam dapat dikembangkan dalam sistem perbankan fiat dan cadangan fraksional melalui sistem bagi hasil (Umam et al., 2021).

13. TEORI NILAI MONETER ISLAM

13.1 Persamaan Pertukaran Islam

Penelitian empiris tentang teori nilai moneter Islam menunjukkan bahwa nilai uang yang tinggi memastikan harga riil yang rendah dan konstan dalam jangka panjang (Abdullah, 2016). Teori nilai moneter Islam mengarah pada persamaan pertukaran Islam (Islamic equation of exchange) yang mengonfirmasi bahwa ekonomi riil memimpin sektor moneter, bukan sebaliknya seperti dalam kapitalisme (Abdullah, 2016).

Teori ini menyiratkan kebijakan moneter yang melibatkan mata uang yang stabil, yang mengarah pada daya beli yang stabil dan harga yang stabil; ini sangat berbeda dari teori kuantitas, misalnya, yang berusaha mengelola penawaran uang dalam kaitannya dengan harga, mengabaikan nilai dan permintaan uang, sehingga inflasi harga menjadi alasan untuk mengelola penawaran uang (Abdullah, 2016).

13.2 Stabilitas Nilai Uang

Stabilitas nilai uang merupakan sebuah aturan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian manusia baik secara ideologi maupun praktik, karena uang akan menentukan berapa nilai dan harga suatu produk baik itu produk barang dan jasa (Ananda et al., 2024). Kestabilan nilai mata uang adalah salah satu sasaran penting dari sasaran-sasaran kebijakan moneter menurut pandangan Islam agar transaksi sesuai dengan jalur yang lurus (Rohaya & Wahid, 2014).

Perubahan nilai mata uang adalah masalah terpenting dalam menentukan stabilitas keuangan suatu negara (Rohaya & Wahid, 2014). Dalam sistem ekonomi modern, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditi; uang juga berperan sebagai suatu unit akun dan kumpulan nilai dalam ekonomi Islam (Hasan, 2020). Inflasi yang terus-menerus terjadi menjadi salah satu alasan yang menunjukkan uang tidak memiliki nilai yang tetap untuk menyimpan kekayaan (Hasan, 2020).

14. RELEVANSI TEORI KEYNES DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM

14.1 Persamaan dan Perbedaan

Teori permintaan uang Keynes dan ekonomi Islam memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Keynes menyoroti bagaimana suku bunga mempengaruhi kebutuhan uang, sementara ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Andini et al., 2024). Berdasarkan teori permintaan uang, teori permintaan Keynes dan teori kebutuhan uang ekonomi Islam hampir identik dalam beberapa aspek (Andini et al., 2024).

Menurut teori Keynes, permintaan motif uang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti alasan melakukan transaksi, cadangan, dan alasan berspekulasi. Meskipun motif tersebut relevan dalam ekonomi syariah, namun tidak digunakan secara khusus, dan terdapat aspek lain seperti ketaatan pada hukum syariah, ketaatan pada larangan riba, dan pertimbangan moral dan etika dalam kegiatan ekonomi (Andini et al., 2024).

14.2 Implikasi bagi Kebijakan Moneter

Pemahaman terhadap teori Keynes dapat diterapkan dalam konteks ekonomi syariah dengan memperhitungkan prinsip-prinsip yang ditekankan dan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam (Andini et al., 2024). Dalam ekonomi syariah, kebijakan moneter harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan penegakan keadilan ekonomi (Andini et al., 2024).

Relevansi teori Keynes tentang motif permintaan uang dengan perspektif ekonomi syariah dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian (Andini et al., 2024). Untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata, kebijakan moneter Islam memiliki target yang serupa dengan kebijakan moneter konvensional, yaitu memelihara stabilitas mata uang baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Andini et al., 2024).

15. PROSPEK DAN MASA DEPAN SISTEM MONETER ISLAM

15.1 Arah Pengembangan

Dalam mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa depan, ekonomi moneter Islam lebih memfokuskan pada aspek sektor riil (NOER, 2022). Pengembangan inovasi dalam sistem keuangan dan moneter Islam harus diikuti oleh pelestarian keaslian sistem Islam (Umam, 2015). Tanpa inovasi, sistem keuangan dan moneter Islam akan selalu tertinggal, tetapi tanpa didasarkan pada keaslian, hal itu akan membawa label Islam pada sistem konvensional (Umam, 2015).

Perkembangan teknis dalam keuangan Islam jauh lebih cepat daripada perkembangan intelektual ekonomi Islam (Umam, 2015). Dari sini, banyak instrumen-instrumen khas keuangan Islam yang tidak dapat dijalankan secara optimal karena kekurangan teori-teori pendukungnya (Umam, 2015). Hal ini mengisyaratkan pentingnya peranan universitas Islam untuk mengembangkan sumber daya insani khususnya dalam bidang ekonomi Islam, begitu juga penelitian-penelitian terkait penguatan aspek intelektualitas yang menopang perkembangan sistem keuangan dan moneter Islam (Umam, 2015).

15.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan:

Pertama, bank sentral harus menciptakan kontrak moneter Islam baru sehingga bank sentral dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi riil dan bekerja lebih dari sekadar mengelola penawaran dan permintaan uang (Putra & Solehudin, 2022).

Kedua, pemerintah harus mencoba melalui bank sentral untuk mengatur penawaran uang dengan tujuan utama memastikan bahwa ekspansi moneter tidak akan berlebihan dibandingkan dengan kapasitas penawaran barang dan jasa (Putra & Solehudin, 2022).

Ketiga, kebijakan moneter Islam harus mendorong investasi yang produktif, menghindari spekulasi berlebihan, dan memastikan bahwa distribusi kekayaan dan keuntungan bersifat adil dan berkelanjutan (Ramadhani et al., 2024).

Keempat, pengembangan instrumen moneter syariah yang lebih beragam dan efektif perlu terus dilakukan, termasuk pengembangan sukuk, SBIS, PUAS, dan instrumen-instrumen inovatif lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah (Lucky, 2024; Rusanti et al., 2020).

16. KESIMPULAN

Teori uang dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental dari ekonomi konvensional. Perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh aspek filosofis, etis, dan teologis yang mendalam. Dalam Islam, uang adalah alat tukar dan satuan hitung, bukan komoditas; uang adalah flow concept, bukan stock concept; dan uang adalah public goods, bukan private goods (Alim & Suryadi, 2021; Choirunnisak et al., 2019).

Penolakan Islam terhadap time value of money dan penggantinya dengan economic value of time memiliki implikasi yang sangat luas terhadap seluruh bangunan teori ekonomi dan kebijakan moneter (Choirunnisak et al., 2019; Latifah, 2015). Larangan riba, spekulasi, dan gharar bukan sekadar larangan moral, melainkan merupakan fondasi bagi sistem moneter yang stabil dan berkeadilan (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Nasution & Majid, 2023).

Kebijakan moneter Islam, dengan instrumen-instrumennya yang bebas bunga seperti sistem bagi hasil, sukuk, rasio cadangan, dan imbauan moral, menawarkan alternatif yang layak bagi sistem moneter konvensional (Ahmad & Mustofa, 2022; Rusanti et al., 2020; Sobarna, 2020). Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks sistem moneter ganda, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam yang pesat memberikan harapan bagi terwujudnya sistem moneter yang lebih adil dan berkelanjutan (Hassan et al., 2021; NOER, 2022).

Penelitian bibliometrik menunjukkan bahwa terdapat lima arus penelitian utama dalam sistem moneter Islam: (1) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur keuangan syariah; (2) instrumen kebijakan moneter Islam di beberapa negara OKI; (3) konsep mata uang dan perannya pada perekonomian dalam perspektif Islam; (4) stabilitas sektor keuangan menurut pandangan ilmu dan keuangan Islam; dan (5) interdependensi dalam pasar keuangan syariah dan keterkaitan dengan pasar keuangan konvensional serta variabel makroekonomi (Ilhamdi & Nugraha, 2023). Kelima arus penelitian ini menunjukkan betapa kayanya khazanah intelektual ekonomi moneter Islam dan betapa besarnya potensi pengembangannya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2016). An Islamic monetary theory of value and equation of exchange: evidence from Egypt (696-1517). Humanomics, 32(2), 121–150. https://doi.org/10.1108/h-12-2015-0090

Ahmad, Z. I., & Mustofa, M. (2022). Advantages of Dinar and Dirham and Profit Sharing System In Monetary Policy. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9(1), 16–33. https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13306

Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169

Alwaris, S. A. A. P., & Hasan, N. (2023). Adopsi nilai-nilai Islam pada instrumen kebijakan moneter dalam mengontrol peredaran uang. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 65–77. https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.601

Ananda, D. P., Halimatiara, H., Hasanah, R. A., Maulana, R., & Syahputra, D. (2024). Kebijakan moneter dalam Islam. Mesir Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(2), 120–125. https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2864

Andini, D., Aini, M. N., Arifin, M. F., & Mustafida. (2024). Konsep permintaan uang menurut Keynes dan relevansinya dalam perspektif ekonomi Islam. Iqtishodiah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 14–24. https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i1.431

Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Monzer Khaf. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(2), 161–173. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080

Arifin, J., & Nuryadin, M. B. (2024). Pemikiran ekonomi Umar Chapra. Rayah Al-Islam, 8(2), 545–551. https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.964

Ascarya, A. (2012). Alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 283–315. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360

Azizah, F. (2022). Kebijakan moneter perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/gyb56

Choirunnisak, C., Choiriyah, C., & Sapridah, S. (2019). Konsep uang dalam Islam. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 6(4), 377–390. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719

Erliyana, N., & Ferawati, R. (2019). Pengaruh margin keuntungan dan inflasi terhadap pembiayaan pada BRI Syariah Jambi. Innovatio Journal for Religious Innovations Studies, 19(2), 149–162. https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i2.87

FADHILAH, A. (2023). Kebijakan moneter perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/4gax9

Farina, A. (2022). Refleksi sejarah perkembangan kebijakan publik dan ekonomi politik Islam pada masa Khulafa' al-Rasyidin. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(2), 91–103. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.597

Fawa'id, M. W. (2021). Uang dalam pandangan konvensional dan Islam. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 1(1), 22–46. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.62

Gustiani, E. D., Ascarya, A., & Effendi, J. (2010). Analisis pengaruh social values terhadap jumlah permintaan uang Islam di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(4). https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.246

Hardi, E. A. (2020). Uang fiat dan operasi pasar terbuka: Tinjauan ekonomi Islam. Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 21. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2788

Hasan, A. (2020). Dampak pengurangan nol mata uang terhadap ekonomi masyarakat perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 54(2), 467. https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.467-492

Hasanah, M. (2021). Pandemi Covid-19: Inflasi dan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1751

Hassan, M. K., Shah, S. M. A. R., Alazhari, M. A., & Selim, M. (2021). Towards the implementation of monetary management in Islamic economic system based on recent developments. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(2). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11777

Hermanto, B. (2017). Dasar filosofis pertumbuhan ekonomi, distribusi dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, 10(2), 331. https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3846

Hiya, N. N. (2022). Studi literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 868. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307

Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Ifhadiyanti, N. (2022). Kebijakan moneter dalam perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/wydjf

Ilhamdi, I., & Nugraha, D. P. (2023). Analisis tinjauan bibliometrik pada literatur sistem moneter Islam. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 8(2), 114–146. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3754

Imaduddin, M. (2019). Analisis efektivitas transmisi moneter ganda melalui jalur kredit dan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2018. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 2(03), 413. https://doi.org/10.21111/jiep.v2i03.3780

Kurniawati, F. (2019). Pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252

Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048

Latifah, N. A. (2015). Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 11(2), 124. https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873

Lucky, M. (2024). Analisis pembiayaan bank syariah dan instrumen moneter syariah terhadap stabilitas moneter di Indonesia. Journal of Sharia Economics, 5(1), 111–125. https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.4327

Muhtadi, R., & Imani, S. (2021). Al-Magrizi inflation theory of Islamic monetary policy implementation in Indonesia. International Journal of Islamic Economics, 2(02), 150–160. https://doi.org/10.32332/ijie.v2i2.2097

NOER, Muh. A. (2022). Ekonomi moneter Islam masa depan. https://doi.org/10.31219/osf.io/bd2q8

Nasution, A. W., & Majid, M. S. Abd. (2023). Inflasi dan stabilitas ekonomi: Analisis perbandingan perspektif Islam dan konvensional. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902

Nirmala, T., & Putri, R. A. (2022). Analisis perbandingan pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor properti di Indonesia periode 2014-2020. Revenue Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 3(1), 107–128. https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11369

Nur, M. A., & Batubara, M. (2023). Model analisis IS-LM dalam perspektif Islam. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 123–132. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7663

Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of economic and monetary policy in Islam. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 7(1), 89. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302

Putria, U. (2022). Sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6

Rahbini, H. R. H. (2013). Menyoal konsep murābahah dan bay' bi tsaman 'ajil dalam perbankan Islâm. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(1), 107–124. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i1.304

Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran pemerintah menstabilkan inflasi dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Sosial Dan Sains, 4(2), 186–195. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171

Risnaningsih, I., & Mulyasari, H. (2021). Upaya perbankan syari'ah dalam perkuatan permodalan sektor riil. Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 89–96. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.537

Rohaya, R., & Wahid, N. A. (2014). Pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi ditinjau menurut fiqh muamalah. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 3(1), 56. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1055

Rusanti, E., Sofyan, A. S., Syarifuddin, S., & Anwar, N. (2020). Instrumen studi komparatif kebijakan moneter konvensional dan Islam dalam pengendalian inflasi. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414

Sapitri, S. A. (2023). Transformasi ekonomi Islam di Timur Tengah: Perbandingan Saudi, Yaman, dan Turki. An Nawawi, 3(1), 53–62. https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.31

Sitepu, N. I. (2017). Peran bank syariah dalam pengendalian harga (Studi analisis terhadap perbankan syariah di Indonesia). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 55–74. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6520

Sobarna, N. (2020). Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jurnal Co Management, 2(1), 175–182. https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.165

Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik uang. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 98–111. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98-111

Umam, K. (2015). Perilaku permintaan uang Islam: Antara otentisitas dan inovasi. Islamic Economics Journal, 1(1), 107. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.347

Umam, K., Ismail, A. G., Tohirin, A., & Sriyana, J. (2021). Islamic endogenous money: Evidence from the Islamic banking system in Indonesia and Malaysia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(3), 545–560. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1351

Untitled. (2010). Jurnal Hadhari an International Journal, 2(2). https://doi.org/10.17576/jh-2010-0202-03

Yesika, D. U., & Sukamto, S. (2020). Pengaruh kenaikan suku bunga BI dan inflasi terhadap kinerja keuangan bank syariah. Jurnal Mu'allim, 2(2), 158–174. https://doi.org/10.35891/muallim.v2i2.2275

Yusri, Y., & Dara, R. R. (2023). Dampak transmisi kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 11(1), 78–96. https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8222