00722 - Sindikasi dalam Sistem Keuangan Islam: Mekanisme, Regulasi, dan Prospek Pengembangan

Abstrak

Pembiayaan sindikasi dalam sistem keuangan Islam merupakan instrumen strategis yang memungkinkan beberapa lembaga keuangan syariah berkolaborasi dalam membiayai proyek-proyek berskala besar. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep sindikasi dalam sistem keuangan Islam, mencakup definisi dan dasar hukumnya, mekanisme operasional, jenis-jenis sindikasi, akad yang digunakan, peran dalam pembangunan infrastruktur, manajemen risiko, serta tantangan dan prospek pengembangannya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber akademis dan regulasi terkait pembiayaan sindikasi syariah di Indonesia dan tingkat internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan sindikasi syariah telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014, dengan akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) sebagai instrumen utamanya. Pembiayaan ini terbukti mampu mendukung pembangunan infrastruktur nasional, termasuk jalan tol, sistem penyediaan air minum, dan proyek energi. Meskipun menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, standarisasi kontrak, dan kapasitas modal, sindikasi syariah memiliki prospek cerah dengan dukungan inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia, dan integrasi teknologi finansial. Sindikasi syariah bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga manifestasi nilai-nilai Islam yang menekankan kerja sama (ta'awun), keadilan ('adl), dan kemaslahatan bersama (maslahah).

Kata Kunci: Pembiayaan Sindikasi; Keuangan Islam; Musyarakah Mutanaqishah; Fatwa DSN-MUI; Infrastruktur

Abstract

Syndicated financing in the Islamic financial system is a strategic instrument that enables several Islamic financial institutions to collaborate in financing large-scale projects. This article aims to comprehensively examine the concept of syndication in the Islamic financial system, covering its definition and legal basis, operational mechanisms, types of syndication, contracts used, role in infrastructure development, risk management, and development challenges and prospects. The method used is a literature review by analyzing various academic sources and regulations related to Islamic syndicated financing in Indonesia and at the international level. The results of the study indicate that Islamic syndicated financing has obtained a strong legal basis through the DSN-MUI Fatwa Number 91/DSN-MUI/IV/2014, with the musyarakah mutanaqishah (MMQ) contract as its main instrument. This financing has been proven to support national infrastructure development, including toll roads, clean water supply systems, and energy projects. Despite facing challenges in regulatory aspects, contract standardization, and capital capacity, Islamic syndication has bright prospects with product innovation support, human resource development, and financial technology integration. Islamic syndication is not merely a financing instrument, but also a manifestation of Islamic values that emphasize cooperation (ta'awun), justice ('adl), and common benefit (maslahah).

Keywords: Syndicated Financing; Islamic Finance; Musyarakah Mutanaqishah; DSN-MUI Fatwa; Infrastructure

1. Pendahuluan

Sistem keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menawarkan berbagai instrumen dan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen yang semakin relevan dan strategis dalam ekosistem keuangan Islam adalah pembiayaan sindikasi (syndicated financing). Sindikasi dalam konteks keuangan Islam merujuk pada suatu mekanisme pembiayaan yang melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan untuk membiayai satu objek atau proyek tertentu, dengan syarat, ketentuan, dan dokumentasi yang disepakati bersama (Islamy et al., 2023). Mekanisme ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan dalam jumlah besar yang tidak dapat dipenuhi oleh satu lembaga keuangan saja, sekaligus sebagai sarana distribusi risiko yang lebih merata di antara para peserta sindikasi (Ariswanto et al., 2021).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu bentuk inovasi produk perbankan yang menggunakan pendekatan hybrid contract atau multi-kontrak (al-uqud al-murakkabah), yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek berskala besar (Ariswanto et al., 2021; Islamy et al., 2023). Keberadaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma') menjadi landasan hukum yang krusial bagi pelaksanaan sindikasi di lembaga keuangan syariah Indonesia (Abdullah et al., 2023; Jamaluddin, 2022; Rahmayati, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep sindikasi dalam sistem keuangan Islam, mencakup definisi dan dasar hukumnya, mekanisme operasional, jenis-jenis sindikasi, akad yang digunakan, peran dalam pembangunan infrastruktur, manajemen risiko, serta tantangan dan prospek pengembangannya ke depan.

2. Definisi Dan Konsep Dasar Pembiayaan Sindikasi Dalam Islam

2.1 Pengertian Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi secara umum didefinisikan sebagai pembiayaan yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi (shahibul mal atau syarik), yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya, kepada debitur (mudharib), yang biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek usaha (Jamaluddin, 2022; Yozika & Khalifah, 2017). Menurut Stanley Hurn sebagaimana dikutip dalam literatur, pinjaman yang diatur oleh dua atau lebih lembaga pemberi pinjaman, dengan syarat dan kode yang sama, menggunakan dokumentasi umum, dan dikelola oleh agen umum, disebut sebagai pembiayaan sindikasi atau pinjaman sindikasi (Islamy et al., 2023).

Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma') merupakan pembiayaan yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan syariah (LKS) kepada satu nasabah untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu (Jamaluddin, 2022). Pembiayaan ini tidak hanya melibatkan sesama lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat melibatkan lembaga keuangan konvensional dengan syarat-syarat tertentu yang menjamin tidak tercampurnya aspek halal dengan yang ribawi (Jamaluddin, 2022).

Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah memiliki komponen yang sangat banyak. Dimulai dari hubungan yang terjalin antara sesama lembaga penyedia modal baik bank maupun non-bank, atau relasi antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan berprinsip syariah. Di samping itu, juga terdapat hubungan antara pihak penyedia modal (lembaga keuangan) dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan atau disebut nasabah (Ariswanto et al., 2021).

2.2 Perbedaan dengan Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan sindikasi dalam sistem keuangan Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sindikasi konvensional. Dalam sistem konvensional, sindikasi didasarkan pada sistem bunga (riba) yang dilarang dalam Islam (Abdullah et al., 2023). Sebaliknya, sindikasi syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti musyarakah, mudharabah, ijarah, dan kombinasinya (Ariswanto et al., 2021; Kadir et al., 2022). Selain itu, pembiayaan syariah mensyaratkan adanya pembagian risiko bersama (risk sharing) antara para pihak, yang merupakan salah satu perbedaan fundamental antara metode syariah dan metode konvensional (Karsaman et al., 2015).

Dalam pembiayaan sindikasi syariah, setiap keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan harus mendapat persetujuan dari seluruh perusahaan yang ikut serta memberikan pembiayaan (Syamsarina & Yusuf, 2022). Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah dan kebersamaan yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

3. Landasan Hukum Pembiayaan Sindikasi Syariah

3.1 Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014

Landasan hukum utama pembiayaan sindikasi syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'). Fatwa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap cara lembaga keuangan syariah Indonesia melakukan pendanaan sindikasi (Abdullah et al., 2023). Fatwa ini memastikan bahwa kontrak-kontrak yang digunakan dalam sindikasi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir (Abdullah et al., 2023).

Berdasarkan fatwa tersebut, sindikasi yang dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dibolehkan dengan beberapa syarat: rekening, dokumen kontrak, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya harus dipisahkan dan tidak dapat disatukan dengan lembaga keuangan syariah, agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang ribawi (Jamaluddin, 2022). Fatwa DSN-MUI No. 91 Tahun 2014 ini juga memastikan bahwa kontrak yang digunakan dalam sindikasi harus mematuhi prinsip MMQ (Musyarakah Mutanaqishah), yang merupakan kombinasi dari Musyarakah dan Ijarah (Abdullah et al., 2023).

3.2 Regulasi Perbankan Syariah

Selain fatwa DSN-MUI, pembiayaan sindikasi syariah juga diatur dalam berbagai regulasi perbankan. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengatur segala hal yang menyangkut bank syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses implementasi kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariat Islam (Sugiarto et al., 2022). Pembiayaan sindikasi dalam bank syariah telah mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Fatwa DSN, dan peraturan-peraturan terkait lainnya (Ariswanto et al., 2021; Islamy et al., 2023).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan sindikasi syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa implementasi produk pembiayaan sindikasi di bank syariah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku (Ariswanto et al., 2021; Islamy et al., 2023). Di tingkat makro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan juga memiliki peran penting dalam mengawasi pemberian fasilitas kredit sindikasi oleh bank (Zaini & Nagari, 2023).

3.3 Maqashid Syariah sebagai Landasan Filosofis

Dari perspektif filosofis, pembiayaan sindikasi syariah harus didasarkan pada maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam. Aktualisasi konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk dan transaksi syariah dapat diterapkan pada transaksi modern seperti pembiayaan sindikasi antarbank syariah atau dengan konvensional (Aji & Mukri, 2022). Para ekonom syariah dan praktisi perbankan tidak hanya cukup menguasai ilmu fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi juga harus memahami maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam (Aji & Mukri, 2022).

4. Mekanisme Pembiayaan Sindikasi Syariah

4.1 Proses dan Tahapan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi muncul dalam perbankan atas dasar kebutuhan terhadap pembiayaan dengan jumlah besar, sehingga perbankan tidak mampu jika hanya dilakukan oleh satu bank saja. Di lain sisi, pembiayaan jumlah besar juga pasti diikuti dengan risiko yang besar pula (Ariswanto et al., 2021). Mekanisme sindikasi dimulai dari tahap penawaran kredit kepada peserta sindikasi (participants), pemberian mandat, penyusunan memorandum informasi, pertemuan calon debitur untuk memperoleh persetujuan pembiayaan sindikasi, penandatanganan perjanjian pembiayaan, dan diakhiri dengan publikasi (Saputro et al., 2024).

Dalam sindikasi syariah, terdapat dua jenis pasar yang beroperasi. Primary market syndication adalah pasar berlangsungnya proses sindikasi, dimulai dari pembentukan sampai sebelum akad pembiayaan sindikasi ditandatangani. Sedangkan secondary market syndication adalah pasar yang terbentuk jika salah satu peserta sindikasi menjual sebagian atau seluruh partisipasinya kepada bank lainnya (Ariswanto et al., 2021).

4.2 Para Pihak dalam Sindikasi Syariah

Dalam pembiayaan sindikasi syariah, terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain:

• Arranger/Lead Arranger: Lembaga keuangan yang memimpin dan mengorganisir proses sindikasi, bertanggung jawab dalam pembentukan sindikasi dan negosiasi syarat-syarat pembiayaan (Halim et al., 2018).

• Participant Banks: Bank-bank atau lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam sindikasi dengan menyediakan sebagian dana pembiayaan (Ariswanto et al., 2021).

• Facility Agent: Lembaga yang bertindak sebagai agen fasilitas yang mengelola administrasi pembiayaan sindikasi (Zaini & Nagari, 2023).

• Debitur/Nasabah: Pihak yang menerima pembiayaan sindikasi, biasanya berbentuk badan hukum yang membutuhkan dana dalam jumlah besar (Jamaluddin, 2022; Yozika & Khalifah, 2017).

Dalam konteks sukuk sindikasi, penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang lebih bereputasi dikaitkan dengan ukuran sindikasi yang lebih besar (jumlah lembaga keuangan peserta yang lebih banyak). Lembaga non-bank juga berhubungan positif dengan ukuran sindikasi, dan hubungan ini lebih menonjol untuk perusahaan swasta (Halim et al., 2018).

4.3 Sindikasi antara LKS dan LKK

Salah satu aspek penting dalam sindikasi syariah adalah kemungkinan dilakukannya sindikasi antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Hal ini dimungkinkan untuk melakukan sindikasi antara lembaga keuangan Islam dan non-Islam, dengan syarat bahwa sindikasi yang tidak melanggar hukum syariah dengan memisahkan dan membatasi aspek tertentu tentu diperbolehkan (Latifah & Maika, 2022). Bank syariah sempat diundang untuk berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi yang dipimpin oleh bank konvensional, dan hal ini diperbolehkan selama aspek-aspek syariah tetap terjaga (Latifah & Maika, 2022).

Sebagai contoh konkret, BCA Syariah berkolaborasi dengan bank-bank konvensional dan syariah, termasuk Bank Rakyat Indonesia sebagai Joint Mandated Lead Arranger & Bookrunner (JMLAB), serta lembaga pembiayaan infrastruktur dan bank-bank daerah dalam pembiayaan sindikasi proyek Tol Solo-Yogyakarta (Abdullah et al., 2023). Pembiayaan ini menunjukkan indikasi inklusi pembiayaan syariah dalam proyek-proyek besar di Indonesia (Abdullah et al., 2023).

5. Jenis-Jenis Pembiayaan Sindikasi Syariah

5.1 Sindikasi Murni

Sindikasi murni adalah bentuk sindikasi di mana seluruh peserta sindikasi adalah lembaga keuangan syariah. Dalam jenis ini, semua aspek pembiayaan, mulai dari akad, dokumentasi, hingga pengelolaan dana, dilakukan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional (Rahmayati, 2020). Contoh sindikasi murni adalah sindikasi yang dilakukan oleh PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri yang melibatkan antara 2 sampai 5 bank syariah dalam satu pembiayaan, dengan rata-rata sindikasi berbentuk modal kerja dan digunakan untuk membiayai proyek perumahan (Sugiarto et al., 2022).

5.2 Sindikasi Campuran

Sindikasi campuran melibatkan kombinasi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dalam jenis ini, diperlukan pemisahan yang ketat antara rekening, dokumen kontrak, dan dokumen pendukung lainnya antara lembaga keuangan syariah dan konvensional (Jamaluddin, 2022). Contoh sindikasi campuran adalah pembiayaan sindikasi global syariah yang dilakukan oleh HSBC Syariah bersama Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, dan DEPFA, yang menghimpun sindikasi global syariah senilai 292 juta dolar AS untuk pembiayaan impor minyak mentah Pertamina (Jamaluddin, 2022).

5.3 Berdasarkan Skala dan Tujuan

Berdasarkan skala dan tujuannya, pembiayaan sindikasi syariah dapat dibedakan menjadi:

• Sindikasi Infrastruktur: Pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan tol, pembangkit listrik, dan sistem penyediaan air minum (Abdullah et al., 2023; Islamy et al., 2023; Saputro et al., 2024).

• Sindikasi Korporasi: Pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi perusahaan-perusahaan besar (Rahmayati, 2020; Yozika & Khalifah, 2017).

• Sindikasi Proyek: Pembiayaan untuk proyek-proyek spesifik yang memerlukan dana dalam jumlah besar dan jangka waktu panjang (Ariswanto et al., 2021; Jamaluddin, 2022).

6. Akad-Akad Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah

6.1 Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Akad yang paling umum digunakan dalam pembiayaan sindikasi syariah adalah Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Pembiayaan sindikasi dalam bank syariah umumnya menggunakan akad musyarakah mutanaqishah (Ariswanto et al., 2021; Islamy et al., 2023). MMQ merupakan kombinasi dari dua akad, yaitu musyarakah (kerja sama modal) dan ijarah (sewa), di mana porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran yang dilakukan (Abdullah et al., 2023; Kadir et al., 2022).

Dalam konteks pembiayaan sindikasi, akad MMQ memungkinkan beberapa lembaga keuangan syariah untuk bersama-sama menyediakan modal bagi suatu proyek, dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak yang akan berkurang secara bertahap seiring dengan pelunasan pembiayaan oleh nasabah (Karsaman et al., 2015). Produk musyarakah mutanaqishah tidak dimiliki oleh perbankan konvensional dan belum dimaksimalkan secara mendalam oleh perbankan syariah, sehingga peluang di pasar masih terbuka dan berpotensi untuk menjadi produk unggulan (Saratian et al., 2019).

Berdasarkan sumber pendanaan, pembiayaan yang layak diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah, produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Musyarakah atau syirkah adalah kerja sama antara modal dan keuntungan, sementara mutanaqishah merupakan musyarakah menurun, yang berarti mengurangi secara bertahap (Karsaman et al., 2015).

6.2 Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal, dan keuntungan serta risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Entaresmen & Pertiwi, 2017). Dalam pembiayaan sindikasi, musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek dan dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi (Entaresmen & Pertiwi, 2017). Penyebab kenaikan akad pembiayaan musyarakah dalam beberapa kasus adalah adanya sindikasi antara 2 sampai 5 bank syariah dalam satu pembiayaan (Sugiarto et al., 2022).

6.3 Multi-Kontrak (Al-Uqud Al-Murakkabah)

Inovasi produk perbankan syariah dalam pembiayaan sindikasi sering menggunakan pendekatan multi-kontrak (al-uqud al-murakkabah) atau hybrid contract. Penggunaan kontrak pembiayaan musyarakah mutanaqishah adalah salah satu dari berbagai bentuk aplikasi al-uqud al-murakkabah yang digunakan di lembaga keuangan Islam (Islamy et al., 2023). Pendekatan multi-kontrak ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk yang lebih kompleks dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Ariswanto et al., 2021).

7. Peran Sindikasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur

7.1 Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional

Pembiayaan sindikasi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Bagi perbankan syariah, pembiayaan sindikasi tidak hanya berperan untuk meningkatkan aset perbankan syariah dan menjaga likuiditas, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional di Indonesia (Latifah & Maika, 2022; Yozika & Khalifah, 2017). Dengan melakukan serta mengembangkan pembiayaan sindikasi, perbankan syariah di Indonesia dapat berperan membiayai proyek-proyek infrastruktur dan korporasi berskala besar (Yozika & Khalifah, 2017).

Upaya memperbesar porsi pembiayaan ke sektor produktif dan berisiko rendah dapat dilakukan dengan membiayai pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN dengan cara melakukan sindikasi tidak saja sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional (Ibrahim, 2013). Hal ini sejalan dengan strategi Bank Indonesia untuk mendorong pembiayaan syariah ke sektor produktif.

7.2 Pembiayaan Jalan Tol

Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan pembiayaan sindikasi syariah adalah sektor jalan tol. Pembangunan jalan tol merupakan proyek pembangunan yang memerlukan dana dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan instrumen pembiayaan sindikasi (Saputro et al., 2024). Kredit bank sindikasi dapat digunakan dengan jaminan, salah satunya Government Guarantee atau Jaminan Pemerintah (Saputro et al., 2024).

Sebagai contoh konkret, BCA Syariah berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi proyek Tol Solo-Yogyakarta bersama Bank Rakyat Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan lainnya (Abdullah et al., 2023). Selain itu, kasus Yusuf Hamka (pengusaha jalan tol) pernah diberikan pembiayaan sindikasi oleh tujuh bank syariah (Syamsarina & Yusuf, 2022). Pembiayaan sindikasi syariah untuk jalan tol menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah, di mana Lintas Marga Sedaya (LMS) mengajukan kerja sama pembiayaan kepada Sindikasi Bank Syariah (SBS) (Karsaman et al., 2015).

Studi kasus jalan tol Cikampek-Palimanan menunjukkan bahwa pembiayaan investasi dengan metode syariah menghasilkan nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp3.609 miliar dan Payback Period (PP) selama 17 tahun 3,6 bulan serta nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 22,99% (Karsaman et al., 2015). Hal ini membuktikan kelayakan finansial pembiayaan sindikasi syariah untuk proyek infrastruktur.

7.3 Pembiayaan Proyek Energi dan Air

Selain jalan tol, pembiayaan sindikasi syariah juga digunakan untuk proyek-proyek energi dan air. Sebagai contoh, pada Agustus 2020, BNI Syariah menyalurkan dana sindikasi sebesar Rp126 miliar untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Angke di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dari total pembiayaan sindikasi Rp226 miliar (Islamy et al., 2023).

Dalam konteks pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), model pembiayaan yang tepat adalah model kombinasi yang terdiri dari beberapa sumber pendanaan, termasuk Pembiayaan Pemerintah, Pembiayaan Swasta, dan Pembiayaan Lembaga Wakaf. Pembiayaan swasta terdiri dari Sindikasi Bank Syariah dan korporasi (Amaliah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sindikasi bank syariah merupakan salah satu komponen penting dalam model pembiayaan proyek energi terbarukan.

8. Sindikasi Syariah Dalam Konteks Global

8.1 Perkembangan Sindikasi Syariah Internasional

Sindikasi dalam sistem keuangan Islam tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada 1950-an, sedangkan evolusi di pasar modal internasional di London terjadi pada 1960-an (Murwadji, 2013). Perkembangan kredit sindikasi di pasar internasional di London ditunjang oleh kenyataan bahwa kredit dapat diberikan dalam semua mata uang yang convertible (Murwadji, 2013).

Dalam konteks keuangan Islam global, Islamic Financial Institutions (IFIs) memainkan peran yang terbatas dalam sindikasi sukuk. Salah satu cara yang menjanjikan bagi IFIs untuk membangun kapasitas mereka dalam mengambil peran sebagai lead arranger adalah dengan secara aktif melibatkan bank-bank konvensional dan lembaga non-bank yang bereputasi dalam kegiatan pembiayaan sindikasi mereka (Halim et al., 2018).

8.2 Sukuk Sindikasi

Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang juga dapat distrukturkan dalam bentuk sindikasi. Pertumbuhan sindikasi sukuk yang menggembirakan telah menarik bank-bank lokal dan internasional, baik Islam maupun konvensional, serta lembaga keuangan lainnya untuk bertindak sebagai lead arranger (Halim et al., 2018). Penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang lebih bereputasi dikaitkan dengan ukuran sindikasi yang lebih besar, sementara lembaga non-bank juga berhubungan positif dengan ukuran sindikasi (Halim et al., 2018).

8.3 Pembiayaan Sindikasi untuk Sektor Sumber Daya

Dalam konteks pembiayaan sektor sumber daya, keuangan Islam menawarkan peluang unik. Keuangan Islam lebih cocok untuk jenis proyek tertentu, terutama proyek yang menggabungkan serangkaian aset diskrit yang dapat dimiliki oleh para pemodal Islam tanpa terlalu banyak potensi gangguan terhadap hak-hak bank konvensional dalam pengaturan antarkreditur (West, 2012). Menggunakan sampel lebih dari 10.000 pinjaman sindikasi dengan nilai nosional sekitar 3 triliun dolar, penelitian telah membandingkan karakteristik keuangan dan distribusi geografis serta industri dari pinjaman yang dibiayai proyek dengan berbagai sub-sampel non-pembiayaan proyek dan pinjaman sindikasi (West, 2012).

9. Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah

9.1 Jenis-Jenis Risiko

Pembiayaan sindikasi syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang perlu dikelola dengan baik. Dalam model skema pembiayaan pada perbankan syariah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dengan pola bagi hasil maupun dengan skema model pembiayaan non-bagi hasil (Syahrir et al., 2023). Risiko-risiko utama yang dihadapi dalam pembiayaan sindikasi syariah meliputi:

a. Risiko Kredit: Risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya (Syahrir et al., 2023).

b. Risiko Likuiditas: Risiko yang muncul sebagai akibat dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan dan akad pembiayaan bank kepada debitur (Syahrir et al., 2023).

c. Risiko Hukum: Risiko yang terjadi manakala tidak ada standarisasi dalam kontrak keuangan, yang berpotensi terjadinya kekosongan sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan (Iskandar et al., 2017).

d. Risiko Operasional: Risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, dan kegagalan sistem (Syahrir et al., 2023).

9.2 Pembatasan Pembiayaan (BMPK)

Salah satu alasan utama mengapa bank menggunakan mekanisme sindikasi adalah untuk mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Besarnya fasilitas yang dapat disalurkan kepada seluruh peminjam Pihak Terkait adalah 10% dari modal bank. Oleh karena itu, penyediaan dana terhadap debitur tidak boleh melebihi batas tersebut, terutama kredit sindikasi yang jelas nominalnya dalam jumlah besar dan tidak bisa diberikan oleh satu bank (Zaini & Nagari, 2023). Dengan mekanisme sindikasi, setiap bank peserta hanya menanggung sebagian dari total pembiayaan, sehingga risiko kredit dapat terdistribusi secara lebih merata.

9.3 Restrukturisasi Sindikasi

Dalam kondisi tertentu, seperti pandemi COVID-19, pembiayaan sindikasi mungkin perlu direstrukturisasi. Mekanisme untuk implementasi kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol diakhiri dengan penandatanganan addendum perjanjian kredit dengan pihak-pihak terkait, termasuk debitur, agen fasilitas kredit, dan bank mitra (Zaini & Nagari, 2023). Bank Lampung sebagai Bank Mitra melakukan analisis restrukturisasi kredit dan mengadakan rapat prakomite dan komite untuk membuat keputusan restrukturisasi kredit (Zaini & Nagari, 2023).

9.4 Jaminan dalam Sindikasi

Jaminan dalam kredit sindikasi memiliki karakteristik khusus. Jaminan pada kredit sindikasi adalah kreditur preferen yang memiliki hak untuk melunasi kredit terlebih dahulu (Saputro et al., 2024). Sistem Hukum Jaminan dalam hukum positif di Indonesia belum mengantisipasi pengaturan jaminan untuk kredit perbankan yang nilai plafonnya sangat besar (Murwadji, 2013). Menghadapi perkembangan dalam sistem keuangan dan jaminan global, Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan dalam Sistem Hukum Nasional harus dikembangkan dengan cara harmonisasi hukum dengan Sistem Keuangan dan Jaminan Internasional (Murwadji, 2013).

10. Strategi Pengembangan Sindikasi Syariah

10.1 Inovasi Produk

Inovasi produk merupakan kunci pengembangan pembiayaan sindikasi syariah. Terobosan produk bank syariah ditujukan untuk menyediakan sarana kebutuhan transaksi keuangan masyarakat yang selaras dengan kaidah hukum Islam (Ariswanto et al., 2021). Inovasi produk secara nyata harus diupayakan agar mampu memodifikasi produk-produk keuangan konvensional menjadi produk yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai cara untuk merespons terhadap perkembangan pasar keuangan yang semakin maju dan canggih (Ariswanto et al., 2021).

Salah satu inovasi yang cukup berkembang dalam produk pembiayaan di bank syariah adalah pembiayaan sindikasi yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah (Ariswanto et al., 2021; Kadir et al., 2022). Produk ini menawarkan keunggulan kompetitif karena tidak dimiliki oleh perbankan konvensional, sehingga membuka peluang pasar yang masih luas (Saratian et al., 2019).

10.2 Blue Ocean Strategy

Dalam konteks persaingan perbankan yang semakin ketat, penerapan Blue Ocean Strategy pada pembiayaan sindikasi skim musyarakah mutanaqishah dapat menjadi alternatif strategi yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa competing factors pada pembiayaan sindikasi skim musyarakah mutanaqishah meliputi Harga (Pricing), Service Level Agreement (SLA), Manajemen Relasi, Account Holder, Account Executive, dan Jaringan Kantor (Saratian et al., 2019). Pembiayaan sindikasi skim musyarakah mutanaqishah dapat memberikan manfaat kepada pembeli, menekan harga, dan pengadopsian strategi yang baik (Saratian et al., 2019).

10.3 Peningkatan Portofolio Pembiayaan

Sindikasi syariah terbukti dapat meningkatkan portofolio pembiayaan bank syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa syndicated financing dapat meningkatkan portofolio pembiayaan Bank Sumut (Rahmayati, 2020). Peningkatan pembiayaan dengan nominal besar yang akan menghasilkan profit yang besar dapat dicapai melalui syndicated financing, di mana bank syariah dapat meraih laba yang besar dengan asumsi bahwa besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan besarnya laba (Rahmayati, 2020).

10.4 Dampak Merger Bank Syariah

Merger bank-bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) membawa implikasi positif bagi pengembangan pembiayaan sindikasi. Sebelum melakukan merger, bank-bank syariah dapat ikut serta memberikan pembiayaan terhadap proyek besar melalui pembiayaan sindikasi, di mana proyek-proyek besar diberikan pembiayaan oleh lebih dari satu bank syariah (Syamsarina & Yusuf, 2022). Melalui merger, BSI memiliki modal yang lebih besar sehingga dapat ikut serta melakukan berbagai pembiayaan terhadap proyek-proyek besar milik pemerintah tanpa harus melakukan perjanjian sindikasi dengan bank syariah lainnya (Syamsarina & Yusuf, 2022).

11. Sindikasi Syariah Sebagai Instrumen Pembelajaran

11.1 Transfer Pengetahuan

Salah satu manfaat penting dari pembiayaan sindikasi syariah yang sering diabaikan adalah fungsinya sebagai learning process bagi bank syariah yang berpartisipasi. Masih banyak bank syariah yang tidak mempunyai pengalaman dalam pembiayaan sindikasi. Dengan menjadi salah satu peserta sindikasi, maka bank tersebut dapat mempelajari mengenai pembiayaan sindikasi (Jamaluddin, 2022). Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan berskala besar.

11.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan dalam pengembangan pembiayaan sindikasi syariah adalah terbatasnya SDM yang kompatibel dan profesional dalam menangani sistem pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) (Kadir et al., 2022). Pengembangan SDM yang memahami baik aspek teknis perbankan maupun prinsip-prinsip syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan sindikasi syariah.

12. Tantangan Dan Hambatan Pembiayaan Sindikasi Syariah

12.1 Tantangan Regulasi

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pembiayaan sindikasi syariah adalah kompleksitas regulasi. Regulasi keuangan Islam tidak boleh sama dan mengikuti regulasi umum yang dipergunakan oleh keuangan dan perbankan konvensional (Gultom et al., 2022). Keuangan Islam sangat mempertimbangkan kondisi ketidakpastian ekonomi dan berfokus pada kelengkapan pasar dan kelengkapan kontrak untuk mengelola risiko dalam sistem keuangan (Gultom et al., 2022).

Sistem Hukum Jaminan dalam hukum positif di Indonesia belum mengantisipasi pengaturan jaminan untuk kredit perbankan yang nilai plafonnya sangat besar (Murwadji, 2013). Hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan pembiayaan sindikasi syariah untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang memerlukan jaminan dalam jumlah yang signifikan.

12.2 Tantangan Standarisasi

Ketiadaan standarisasi dalam kontrak keuangan merupakan salah satu tantangan serius dalam pembiayaan sindikasi syariah. Ketiadaan standarisasi kontrak berpotensi terjadinya kekosongan sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kontrak keuangan (Iskandar et al., 2017). Dalam konteks internasional, The Islamic Financial Services Board menerbitkan berbagai standar teknis untuk lembaga keuangan, namun kerangka regulasi tidak secara eksplisit menciptakan seperangkat aturan universal (West, 2012).

12.3 Tantangan Kapasitas Modal

Keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan utama bagi bank syariah dalam berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi. Bergabungnya bank-bank syariah dalam melakukan pembiayaan sindikasi seringkali disebabkan oleh kurangnya modal yang dimiliki oleh setiap bank syariah (Syamsarina & Yusuf, 2022). Hal ini mendorong bank-bank syariah untuk berkolaborasi dalam sindikasi agar dapat membiayai proyek-proyek berskala besar yang tidak dapat ditangani oleh satu bank saja.

12.4 Tantangan Profit Motive vs. Misi Sosial

Meskipun perbankan syariah kini memimpin pembiayaan sindikasi pada proyek infrastruktur, perbankan juga menginginkan keuntungan yang besar dari pembiayaan yang disalurkan atau profit motives (Amaliah et al., 2022). Hal ini menciptakan ketegangan antara misi sosial perbankan syariah dan kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan yang memadai. Proyek-proyek tertentu, seperti PLTSa, pada dasarnya sangat mampu dijadikan sebagai solusi pengelolaan sampah yang semakin meningkat, namun belum mampu menjadi solusi peningkatan profit bagi sektor komersil (Amaliah et al., 2022).

13. Prospek Dan Masa Depan Sindikasi Syariah

13.1 Potensi Pasar

Potensi pasar pembiayaan sindikasi syariah di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan Laporan Islamic Finance Country Index (IFCI), Indonesia menempati ranking pertama sebagai negara dengan kinerja perbankan dan keuangan syariah terbaik di dunia (Kristianingsih et al., 2021). Hal ini menjadi indikator kemajuan perbankan dan keuangan syariah nasional di kancah internasional.

Peningkatan pembiayaan yang membanggakan terpantau di pasar non-UMKM. Mulai tahun 2016, investasi yang disponsori oleh Bank Umum Syariah di sektor non-UMKM mencapai Rp41,33 triliun (Islamy et al., 2023). Angka ini menunjukkan potensi yang besar bagi pengembangan pembiayaan sindikasi syariah di sektor korporasi dan infrastruktur.

13.2 Integrasi dengan Instrumen Keuangan Syariah Lainnya

Pengembangan pembiayaan sindikasi syariah dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan syariah lainnya, seperti sukuk, wakaf produktif, dan crowdfunding syariah. Alokasi dana pembiayaan infrastruktur dapat ditunjang dengan memanfaatkan potensi keuangan domestik seperti pasar modal, obligasi, sukuk, reksa dana, atau asuransi (Saputro et al., 2024). Integrasi berbagai instrumen keuangan syariah ini dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

13.3 Peran Teknologi Finansial

Perkembangan teknologi finansial (fintech) juga membuka peluang baru bagi pengembangan sindikasi syariah. Kemajuan teknologi fintech dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk memperoleh pendanaan yang lebih efektif dan efisien. Digitalisasi proses sindikasi dapat mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi dalam pembiayaan sindikasi syariah.

13.4 Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan sindikasi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembiayaan investasi syariah diharapkan dapat meningkatkan pengembangan jalan tol di Indonesia, karena kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini sedang berkembang dan dianggap lebih sesuai dengan nilai moral dan spiritual mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam (Karsaman et al., 2015). Dalam jangka panjang, semua instrumen keuangan Islam memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Andiansyah et al., 2022).

14. Kesimpulan

Sindikasi dalam sistem keuangan Islam merupakan instrumen pembiayaan yang strategis dan inovatif, yang memungkinkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk berkolaborasi dalam membiayai proyek-proyek berskala besar yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Pembiayaan sindikasi syariah telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014, yang mengatur mekanisme, syarat, dan ketentuan pelaksanaan sindikasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdullah et al., 2023; Ariswanto et al., 2021; Islamy et al., 2023; Jamaluddin, 2022).

Akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) menjadi instrumen utama dalam pembiayaan sindikasi syariah, yang menggabungkan prinsip kerja sama modal (musyarakah) dengan prinsip sewa (ijarah) dalam suatu struktur pembiayaan yang inovatif dan sesuai syariah (Ariswanto et al., 2021; Islamy et al., 2023; Kadir et al., 2022; Karsaman et al., 2015). Pembiayaan sindikasi syariah telah terbukti mampu mendukung pembangunan infrastruktur nasional, termasuk jalan tol, sistem penyediaan air minum, dan proyek-proyek energi (Abdullah et al., 2023; Amaliah et al., 2022; Islamy et al., 2023; Karsaman et al., 2015).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan regulasi, standarisasi kontrak, dan kapasitas modal, pembiayaan sindikasi syariah memiliki prospek yang sangat cerah ke depan. Dengan dukungan regulasi yang semakin baik, inovasi produk yang berkelanjutan, pengembangan SDM yang kompeten, dan integrasi dengan instrumen keuangan syariah lainnya, sindikasi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan (Aji & Mukri, 2022; Ibrahim, 2013; Latifah & Maika, 2022; Syamsarina & Yusuf, 2022; Yozika & Khalifah, 2017).

Pada akhirnya, sindikasi dalam sistem keuangan Islam bukan sekadar instrumen pembiayaan semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan kerja sama (ta'awun), keadilan ('adl), dan kemaslahatan bersama (maslahah). Dengan mengembangkan dan mengoptimalkan mekanisme sindikasi syariah, lembaga keuangan Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Referensi

Abdullah, F. D., Mubarak, J., Al-Hakim, S., & Witro, D. (2023). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi pada Proyek Tol Solo-Yogyakarta oleh BCA Syariah. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(3), 281. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11464

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Amaliah, D. P., Masruhen, M. F. B., Ibrahim, M. Y., & Abdullah, F. (2022). Analisis Alternatif Model Pembiayaan Pengelolaan Sampah untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(02), 102–122. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i02.986

Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryono, S., & Wau, T. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(1), 69. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288

Ariswanto, D., Warang, Z., & Azizi, A. W. (2021). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 6(2), 143. https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893

Entaresmen, R. A., & Pertiwi, D. P. (2017). Strategi Pemasaran terhadap Penjualan Produk Tabungan iB Hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat. Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, 9(1), 53–74. https://doi.org/10.25105/jmpj.v9i1.1416

Gultom, S. A., Pandapotan, P., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Tantangan Regulasi Keuangan bagi Perkembangan Perbankan Islam. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1309–1326. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.928

Halim, Z. A., Zakaria, N., Zakaria, R. H., & Samsudin, H. (2018). Arrangers' Identity and the Syndicate Structure of Sukuk. Jurnal Ekonomi Malaysia, 52(1). https://doi.org/10.17576/jem-2018-5201-20

Ibrahim, Z. (2013). Strategi Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 4(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.12

Iskandar, I., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). Al-Ulum, 17(1). https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25

Islamy, A. R. E., Abdurrahman, N. H., & Prasetyo, Y. B. (2023). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2(1), 54–60. https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i1.526

Jamaluddin, J. (2022). Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma') Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014. Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, 4(1), 1–21. https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1463

Kadir, S., Lutfi, M., Sapa, N. B., & Hafid, A. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Islam. Islamic Economic and Business Journal, 4(2), 1–19. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754

Karsaman, R. H., Rodhiatun, R., Rasyid, H. A., & Santoso, I. (2015). Kajian Investasi Pembangunan Jalan Tol di Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah: Studi Kasus Jalan Tol Cikampek-Palimanan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 26(2), 86–99. https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.2.2

Kristada, R. B., & Kusumaningsih, A. (2020). Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Ekopreneur, 1(2), 218. https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.5160

Kristianingsih, K., Wardhana, M. D., & Setiawan, S. (2021). Analisis Determinan Islamicity Performance Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi, 13(2), 111–124. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i2.2615

Latifah, F. N., & Maika, M. R. (2022). Buku Ajar Manajemen Strategik Bank Syariah. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-041-0

Murwadji, T. (2013). Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(1), 98–118. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art6

Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing di Bank Syariah Kota Medan. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 2(2). https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4838

Saputro, I. A., Lutfi, A., & Sadino, S. (2024). Jaminan Government Guarantee dalam Kredit Sindikasi (Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol). Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(1), 36–46. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1.1809

Saratian, E. T. P., Mulyowahyudi, A., & Kurniasih, A. (2019). Kajian Penerapan Blue Ocean Strategy pada Pembiayaan Sindikasi Skim Musyarakah Mutanaqishah. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 5(1), 112. https://doi.org/10.22441/jimb.v5i1.5629

Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business, 2(2), 146–165. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274

Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Akua Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 58–64. https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382

Syamsarina, S., & Yusuf, M. (2022). Implikasi Kebijakan Merge Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 1(1), 01–17. https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.1823

West, J. (2012). Structured Islamic Finance Options for the Resources Sector. The Journal of Structured Finance, 18(3), 91–101. https://doi.org/10.3905/jsf.2012.18.3.091

Yozika, F. A., & Khalifah, N. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. Jurnal Ilmiah Edunomika, 1(02). https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154

Zaini, Z. D., & Nagari, K. P. (2023). Analisis Yuridis Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol. Jurnal Supremasi, 39–53. https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2063