00711 - Peran Ekonomi Islam pada Sektor Lingkungan: Kajian Komprehensif

Abstrak

Environmental degradation has become one of the most critical global challenges in the 21st century, driven largely by conventional economic models that neglect ecological sustainability. Islamic Economics emerges as an alternative paradigm that inherently integrates environmental dimensions into economic activity, grounded in theological concepts of tauhid (divine unity), khalifah (vicegerency), and mizan (balance). This article presents a comprehensive review of the role of Islamic Economics in the environmental sector, encompassing its philosophical and theological foundations, relevant Islamic financial instruments, and practical implementations across multiple countries. The study finds that Islamic financial instruments — including green sukuk, green waqf, Sharia-based renewable energy financing, and Islamic microfinance — demonstrate significant potential in supporting sustainable environmental development. Indonesia and Malaysia serve as leading examples of green Islamic finance implementation at the global level. Nevertheless, gaps remain between potential and realization, attributed to insufficient standardization, weak regulatory frameworks, and low green Islamic financial literacy. Strengthened collaboration between governments, Islamic financial institutions, academics, and civil society is essential to maximize Islamic Economics' transformative role in achieving sustainable and equitable environmental development.

Keywords: Islamic Economics, Green Sukuk, Green Waqf, Environmental Sustainability, Maqasid al-Syariah, Sustainable Development Goals

Abstrak

Degradasi lingkungan hidup telah menjadi salah satu tantangan global paling kritis pada abad ke-21, yang sebagian besar didorong oleh model ekonomi konvensional yang mengabaikan keberlanjutan ekologis. Ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif yang secara inheren mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi, berlandaskan konsep teologis tauhid (keesaan Tuhan), khalifah (kewakilan manusia di bumi), dan mizan (keseimbangan). Artikel ini menyajikan kajian komprehensif tentang peran Ekonomi Islam dalam sektor lingkungan, mencakup landasan filosofis dan teologisnya, instrumen keuangan syariah yang relevan, serta implementasi praktis di berbagai negara. Kajian ini menemukan bahwa instrumen keuangan Islam — meliputi green sukuk, green waqf, pembiayaan energi terbarukan berbasis syariah, dan microfinance Islam — menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Indonesia dan Malaysia menjadi contoh terdepan implementasi keuangan Islam hijau di tingkat global. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi, yang disebabkan oleh kurangnya standarisasi, lemahnya kerangka regulasi, serta rendahnya literasi keuangan Islam hijau. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran transformatif Ekonomi Islam dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Green Sukuk, Green Waqf, Keberlanjutan Lingkungan, Maqasid al-Syariah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1. Pendahuluan

Persoalan lingkungan hidup telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Degradasi ekosistem, perubahan iklim, menipisnya sumber daya alam, serta polusi yang semakin masif merupakan konsekuensi dari model pembangunan ekonomi konvensional yang cenderung mengabaikan dimensi keberlanjutan lingkungan (Aysan et al., 2024). Dalam konteks ini, Ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan kerangka etis dan normatif yang secara inheren mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang kerap memandang lingkungan semata sebagai faktor produksi yang dapat dieksploitasi demi pertumbuhan, Ekonomi Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi (Anis & Zaki, 2019).

Relevansi Ekonomi Islam terhadap isu lingkungan bukan sekadar wacana normatif, melainkan telah berkembang menjadi praktik nyata melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang berorientasi hijau, seperti green sukuk, green waqf, dan pembiayaan energi terbarukan berbasis syariah (Faizi et al., 2024). Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan komprehensif bagaimana Ekonomi Islam berperan dalam sektor lingkungan, mulai dari landasan filosofis dan teologisnya, instrumen-instrumen keuangan syariah yang relevan, hingga implementasi praktis di berbagai negara.

2. Landasan Filosofis dan Teologis Ekonomi Islam dalam Perspektif Ekologi

2.1 Konsep Tauhid, Khalifah, dan Mizan

Fondasi utama Ekonomi Islam dalam memandang ekologi bertumpu pada tiga konsep teologis yang saling berkaitan: tauhid (keesaan Allah), khalifah (manusia sebagai wakil Allah di bumi), dan mizan (keseimbangan). Dari aspek keimanan, Ekonomi Islam mendasarkan nilainya pada konsep tauhid, sehingga dalam memandang ekologi, Ekonomi Islam melihatnya sebagai hubungan yang menyatu antara Allah, manusia, dan alam yang tidak dapat dipisahkan (Anis & Zaki, 2019). Konsep ini menegaskan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah dan manusia tidak memiliki hak absolut untuk mengeksploitasinya tanpa batas.

Konsep khalifah menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh makhluk, termasuk lingkungan (Rusydiana et al., 2022). Ekonomi Islam memandang manusia sebagai penjaga (khalifah) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan bumi, termasuk lingkungannya (Aam & Muhammad, 2022). Sementara itu, prinsip mizan (keseimbangan) yang terdapat dalam Al-Qur'an (Q.54:49) menjadi landasan bagi konsep green economy dalam perspektif Islam, yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rusydiana et al., 2022).

2.2 Maqasid al-Syariah dan Perlindungan Lingkungan

Maqasid al-Syariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, merupakan kompas moral yang memandu kebijakan ekonomi Islam. Maqasid al-Syariah mengingatkan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan berperilaku etis terhadap alam. Oleh karena itu, Ekonomi Islam mendorong praktik produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Karimullah, 2023). Dalam kerangka Maqasid al-Syariah, perlindungan lingkungan terkait erat dengan pemeliharaan jiwa (hifdhu al-nafs), akal (hifdhu al-aql), dan keturunan (hifdhu al-nasl), karena lingkungan yang sehat merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup manusia dan generasi mendatang.

Dalam hal pemeliharaan akal (hifdhu al-aql), lingkungan yang sehat dapat membantu manusia untuk berpikir jernih dan positif (Anis & Zaki, 2019). Dengan demikian, dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam Ekonomi Islam, seseorang harus selalu melindungi lingkungan. Evaluasi dampak kebijakan ekonomi Islam juga harus mencakup dampaknya terhadap lingkungan, termasuk apakah kebijakan tersebut telah mengurangi volatilitas ekonomi dan menciptakan iklim bisnis yang stabil (Karimullah, 2023).

Konsep ekonomi sirkular pun telah dikaji dalam perspektif Maqasid al-Syariah. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi sirkular dan konsep-konsep terkaitnya tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam, bahkan mendukungnya: pelestarian kehidupan dan keturunan dapat dicapai melalui inisiatif ekonomi sirkular yang berkaitan dengan pelestarian ekologi dan ekosistem, sedangkan pelestarian akal dapat dicapai melalui langkah-langkah pengurangan limbah dan polusi berbahaya (Yussuf, 2022).

2.3 Nilai-Nilai Moral Ekonomi Islam dalam Eksplorasi Alam

Al-Qur'an sebagai sumber utama nilai-nilai syariah banyak menjelaskan tentang alam dan krisis ekologi yang dapat terjadi jika manusia melakukan kerusakan. Ekonomi Islam sarat dengan nilai-nilai moral; dalam mengeksplorasi alam, manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip maslahah dan maqasid syariah (Anis & Zaki, 2019). Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi seluruh umat manusia dan tidak boleh menimbulkan kerusakan ekosistem.

Syariah Islam, yang mengatur sistem keuangan Islam, memiliki beberapa ketentuan yang menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan sambil memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa mencemari udara, sumber daya air, dan menebang pohon tidak dianjurkan dalam hukum Islam (Aam & Muhammad, 2022). Prinsip-prinsip ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan instrumen keuangan syariah yang berorientasi lingkungan.

3. Konvergensi Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan

3.1 Perbandingan Paradigma Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan

Perbandingan antara paradigma Ekonomi Islam dan paradigma pembangunan berkelanjutan menunjukkan konvergensi konseptual yang signifikan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa terdapat konvergensi konseptual yang cukup besar antara kedua paradigma ini, dan definisi serta tujuan mereka bertemu sejauh mereka berbagi ambisi universal yang sama untuk mencapai kesejahteraan manusia (Ghlamallah, 2023). Keduanya menekankan pentingnya keadilan antargenerasi, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pengentasan kemiskinan.

Namun, terdapat perbedaan penting: Ekonomi Islam melampaui paradigma pembangunan berkelanjutan dalam hal kebutuhan manusia dan pembagian kekayaan, karena Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial normatif secara wajib memperkenalkan pembagian kekayaan dan melarang monopolisasi, spekulasi, penimbunan, situasi monopoli, dan pemborosan (Ghlamallah, 2023). Sementara paradigma pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya melestarikan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam sambil mempertahankan model pembangunan yang sama, Ekonomi Islam menawarkan reformasi yang lebih mendasar terhadap struktur ekonomi itu sendiri.

3.2 Ekonomi Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Hubungan antara Ekonomi Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB telah menjadi fokus kajian yang semakin berkembang. Pada intinya, hukum Islam (Maqasid al-Syariah) dan SDGs yang diprakarsai oleh PBB memiliki tujuan yang sama: mencapai kesempurnaan kehidupan manusia yang berkelanjutan (Harahap et al., 2023). Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, waqf, dan sadaqah terbukti relevan dengan pencapaian SDGs, terutama dalam dimensi lingkungan.

Penelitian menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan sosial Islam memiliki kapasitas untuk menyelesaikan banyak masalah sosial dan menciptakan kondisi kesejahteraan yang lebih baik dengan memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan SDGs (Dirie et al., 2023). Lebih spesifik, penelitian tentang prioritas instrumen sosial Islam dalam kerangka SDGs menemukan bahwa kriteria SDGs yang paling relevan dengan kerangka filantropi Islam secara berurutan adalah: (1) Pembangunan Sosial, (2) Pembangunan Ekonomi, (3) Pembangunan Inklusif, dan (4) Pembangunan Lingkungan (Rusydiana & Khalifah, 2024).

Dalam konteks pembangunan lingkungan, sub-kriteria yang paling relevan dengan kerangka filantropi Islam adalah Ekosistem Darat, diikuti oleh Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Ekosistem Laut, dan Pengelolaan Perubahan Iklim (Rusydiana & Khalifah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen sosial Islam memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan dalam kerangka SDGs.

3.3 Prinsip Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam

Penelitian tentang transformasi dari ekonomi konvensional ke ekonomi syariah menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam Ekonomi Islam. Prinsip ini mencakup keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, Ekonomi Islam berkomitmen untuk melindungi lingkungan alam dan menghindari praktik-praktik yang merusak ekosistem (Gani, 2023). Manfaat Ekonomi Islam juga dapat dilihat dalam upaya mengurangi tekanan pada lingkungan alam. Prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana dapat membantu melindungi ekosistem yang semakin terancam, selaras dengan agenda global untuk melestarikan alam dan menjaga keseimbangan ekologis (Gani, 2023).

Dalam Islam, konsep keberlanjutan telah diajarkan jauh sebelum istilah "keberlanjutan" berkembang luas dalam zaman modern. Dalam Islam, dan dengan demikian dalam keuangan Islam, nilai ekonomi atau moneter bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mencapai maslahah atau kemanfaatan, yang berarti keuangan Islam bertujuan untuk memberi manfaat bagi manusia tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan (Ramadhanty et al., 2022).

4. Instrumen Keuangan Syariah untuk Lingkungan

4.1 Green Sukuk: Obligasi Syariah Hijau

Green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang paling menonjol dalam konteks pembiayaan lingkungan. Green sukuk, atau obligasi Islam, adalah instrumen keuangan utama dalam keuangan Islam hijau. Instrumen ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek di bidang energi bersih, angkutan massal, konservasi air, kehutanan, dan teknologi rendah karbon (Faizi et al., 2024). Indonesia menjadi pelopor global dalam penerbitan green sukuk, di mana penerbitan ini bertujuan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim (Rusydiana et al., 2023).

Pasar modal Islam menyediakan investasi jangka panjang yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan dengan menyetujui pinjaman untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan. Penerbitan sukuk dapat memengaruhi pilihan investor dengan menghubungkan pembiayaan dengan kepatuhan syariah untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan meningkatkan produktivitas sumber daya alam (Al-Roubaie & Sarea, 2019). Penelitian juga menunjukkan bahwa green sukuk dapat digunakan sebagai instrumen alternatif dengan profitabilitas dan bankability yang lebih baik dibandingkan produk konvensional, misalnya dalam pembiayaan sektor energi angin (Rusydiana et al., 2022).

Dari perspektif hukum, green sukuk merupakan revolusi investasi syariah era kontemporer yang mengakomodasi aspek lingkungan. Mengintegrasikan Pembiayaan Berkelanjutan dalam green sukuk dapat menjadi platform investasi alternatif yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Supriyadi et al., 2023). Kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk mendukung implementasi green sukuk yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Malaysia, sebagai pemimpin global dalam keuangan Islam, telah berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan menjadi pelopor dalam pengenalan green sukuk (Aysan et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen green sukuk tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga telah diimplementasikan secara praktis di berbagai negara dengan sistem keuangan Islam yang maju.

4.2 Green Waqf: Wakaf untuk Pelestarian Lingkungan

Wakaf (waqf) merupakan instrumen sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pelestarian lingkungan. Wakaf adalah instrumen dalam Islam yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat, salah satunya adalah masalah lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi generasi mendatang (Rusydiana et al., 2023). Penelitian tentang model Green Waqf mengusulkan skema wakaf yang dimodifikasi untuk mewujudkan tujuan SDG ke-15, yaitu pelestarian ekosistem darat.

Dalam konteks SDGs, wakaf berbasis pembangunan selaras dengan tujuan SDGs dan kompatibel dengan maqasid syariah (Rusydiana et al., 2023). Wakaf juga merupakan salah satu solusi keuangan untuk keanekaragaman hayati dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Instrumen wakaf memiliki karakteristik yang sangat membedakannya dari instrumen sosial Islam lainnya, yaitu sifatnya yang berkelanjutan dan abadi, sehingga sangat cocok untuk mendukung proyek-proyek pelestarian lingkungan jangka panjang.

Penelitian tentang posisi wakaf dalam ekosistem keuangan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa wakaf dapat menetapkan norma-norma agama dan memberikan pedoman untuk kegiatan ekonomi. Instrumen yang paling strategis untuk diterapkan di pasar keuangan Islam mencakup Zakat, Infaq, Sadaqah, dan wakaf (ZISWAF), yang telah dipertimbangkan untuk meningkatkan kemakmuran dan mengelola distribusi pendapatan guna mengurangi ketimpangan pendapatan (Nasution et al., 2021).

4.3 Pembiayaan Energi Terbarukan Berbasis Syariah

Peran Ekonomi Islam dalam pembiayaan energi terbarukan merupakan salah satu manifestasi paling konkret dari kontribusi keuangan syariah terhadap sektor lingkungan. Sektor keuangan syariah dapat menjadi salah satu pilihan instrumen pembiayaan investasi energi terbarukan. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal (Iskandar et al., 2021). Dalam konteks sosial keagamaan, pembiayaan energi terbarukan dapat dilakukan dengan konsep ta'awun (gotong royong) dan jariyah melalui crowdfunding dan wakaf.

Bank syariah seharusnya membiayai perusahaan-perusahaan yang bebas dari risiko lingkungan dengan menggunakan teknologi hijau. Misalnya, investasi dalam sumber energi alternatif akan mendukung pembangunan kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon (Al-Roubaie & Sarea, 2019b). Penggunaan teknologi yang tepat akan meminimalkan kerusakan lingkungan dengan mengurangi emisi limbah industri.

Di Pakistan, Bank Sentral (SBP) telah mengeluarkan instruksi kepada bank-bank untuk pembiayaan hijau yang ramah lingkungan. Dalam rangka membuat fasilitas pembiayaan hijau tersedia melalui bank-bank Islam, SBP memperkenalkan "Fasilitas Pembiayaan Islam untuk Energi Terbarukan (IFRE)" berbasis mudharabah untuk lembaga keuangan Islam (Need for Moving to the VBI Based Paradigm of Governance of Islamic Finance Institutions, 2021). Ini menunjukkan bahwa regulasi yang mendukung pembiayaan energi terbarukan berbasis syariah telah mulai diterapkan di berbagai negara.

4.4 Investasi Hijau dan Pembiayaan Etis dalam Islam

Investasi hijau dalam perspektif Islam merupakan bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan. Tujuan investasi dalam ekonomi Islam adalah untuk memajukan pembangunan dengan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang penting (Al-Roubaie & Sarea, 2019b). Investasi etis mengurangi risiko degradasi lingkungan dengan memilih proyek-proyek hijau, termasuk teknologi hijau, yang sesuai dengan lingkungan setempat.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam membatasi lembaga keuangan Islam dari pembiayaan perusahaan yang menimbulkan eksternalitas negatif (Al-Roubaie & Sarea, 2019a). Dengan demikian, investasi etis harus diintegrasikan ke dalam kriteria keputusan kredit perbankan untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan diprioritaskan dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini merupakan keunggulan inheren keuangan syariah dibandingkan keuangan konvensional dalam konteks perlindungan lingkungan.

Penelitian tentang implementasi konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam proses penyaringan saham syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam dan perusahaan yang patuh syariah tidak diperbolehkan mencapai tujuan ekonomi mereka dengan merugikan lingkungan dan masyarakat (Mustafida & Fauziah, 2021). Investasi yang bertanggung jawab secara sosial, termasuk perlindungan lingkungan alam, merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks keuangan Islam.

5. Keuangan Islam Hijau: Pemetaan dan Implementasi

5.1 Keuangan Iklim Islam di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam mengembangkan keuangan Islam hijau. Pengembangan keuangan Islam hijau di Indonesia dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk penghijauan pasar modal Islam, penghijauan keuangan sosial Islam, keuangan Islam hijau, dan pengembangan layanan perbankan hijau untuk yang tidak memiliki rekening bank guna mendukung inklusi keuangan (Faizi et al., 2024). Inisiatif pembiayaan hijau ini juga mencakup investasi yang bertanggung jawab secara sosial yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Tujuan dari pengembangan keuangan Islam hijau adalah untuk mendorong investor mengalihkan portofolio investasi mereka ke kegiatan ekonomi yang mendukung keseimbangan antara masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kemakmuran, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menjaga keanekaragaman hayati serta keseimbangan alam (Faizi et al., 2024). Reformasi tata kelola dan pengembangan produk keuangan Islam yang berorientasi pada bisnis dan masyarakat di semua tingkatan memerlukan perubahan kerangka dari pola pikir linear ke pola pikir ekologis.

5.2 Peran Filantropi Islam dalam Ekonomi Hijau

Filantropi Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau melalui berbagai proyek dan program, seperti investasi dan pengembangan energi terbarukan, pendidikan dan penelitian, serta pemberdayaan masyarakat (Azwar, 2023). Dalam Ekonomi Islam, pendekatan filosofis terhadap energi dari perspektif Al-Qur'an dapat ditelusuri dari tiga aspek yang saling berkaitan dalam ekonomi hijau, yaitu tugas manusia sebagai khalifah Allah dalam memakmurkan bumi, lingkungan sebagai tempat kehidupan manusia, dan kebutuhan manusia akan energi (Iskandar et al., 2021).

Prinsip-prinsip Islam yang mendukung ekonomi hijau mencakup: (1) Pemeliharaan Lingkungan dan Keseimbangan (Mizan), di mana Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan keseimbangan alam; (2) konsep mizan (keseimbangan) dalam Islam yang mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana; dan (3) ekonomi hijau yang juga mendorong praktik-praktik berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan (Azwar, 2023). Prinsip-prinsip ini saling mendukung, dengan fokus pada pelestarian alam dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan saat ini dan masa depan.

5.3 Ekonomi Hijau dan Relevansinya dengan Keuangan Islam

Hubungan antara ekonomi hijau dan keuangan Islam telah menjadi fokus kajian yang semakin berkembang. Ekonomi hijau adalah konsep yang memiliki tujuan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azwar, 2023). Ekonomi hijau yang didefinisikan oleh UNEP sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Rusydiana et al., 2022).

Keuangan Islam memandang ekonomi hijau sebagai konsep yang dapat menciptakan tanggung jawab etis. Konsep ini menghormati lingkungan dengan mempertimbangkan dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan (Aam & Muhammad, 2022). Ekonomi Islam memandang manusia sebagai penjaga (khalifah) Allah di bumi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan semua pihak, termasuk lingkungan. Dengan demikian, terdapat kesesuaian alami antara keuangan Islam dan ekonomi hijau yang secara alami mendukung implementasi yang terakhir.

Penelitian empiris menggunakan analisis data panel menunjukkan bahwa Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI) berkorelasi positif dengan Indeks Pertumbuhan Hijau (GGI) (Wiratama & Safitri, 2023). Temuan ini memberikan bukti kuantitatif bahwa negara-negara dengan ekonomi Islam yang lebih kuat cenderung memiliki kinerja pertumbuhan hijau yang lebih baik, meskipun secara umum pencapaian GGI negara-negara OKI masih sangat kurang dibandingkan negara-negara non-OKI.

6. Perbankan Syariah dan Keberlanjutan Lingkungan

6.1 Indikator Keberlanjutan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui berbagai instrumen dan indikator keberlanjutan. Penelitian tentang penyelarasan indikator keberlanjutan perbankan Islam dengan SDGs PBB menunjukkan bahwa indikator-indikator keberlanjutan perbankan Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi: keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Jan et al., 2021). Setiap Muslim harus melestarikan ekosistem dan planet ini, sehingga terdapat keterkaitan yang kuat antara indikator keberlanjutan perbankan Islam dan dimensi lingkungan (Jan et al., 2021).

Perbankan syariah juga berperan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengungkapan keberlanjutan. Penelitian tentang pengungkapan keberlanjutan lingkungan di bank-bank UAE menemukan bahwa keuangan Islam juga berperan dalam keberlanjutan alam dan energi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah karena harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan etika Islam (Harahap et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan peran perbankan syariah dalam keberlanjutan lingkungan.

6.2 Value-Based Intermediation (VBI) dan Lingkungan

Malaysia telah mengembangkan pendekatan inovatif dalam perbankan syariah melalui konsep Value-Based Intermediation (VBI). Integrasi pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan ke dalam SDGs sangat penting bagi pengembangan lembaga perbankan Islam (Shafruddin & Shahimi, 2024). Bank Negara Malaysia (BNM) meluncurkan panduan VBI pada November 2019 untuk perbankan Islam di Malaysia guna mendorong fokus pada penciptaan nilai dan dampak, termasuk dampak lingkungan.

Pendekatan VBI menekankan bahwa implementasi strategi yang baik dapat diwujudkan dengan menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif dan berkelanjutan, konsisten dengan imbal hasil pemegang saham yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang (Shafruddin & Shahimi, 2024). Regulator harus mempertimbangkan implikasi kebijakan dari pendekatan ini dengan memperkuat VBI dan mendorong lebih banyak bank Islam dan konvensional untuk mengadopsinya.

6.3 ESG dalam Lembaga Keuangan Sosial Islam

Konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep ekonomi Islam. Ide ESG sangat terkait dengan konsep ekonomi Islam. Ide paling mendasar dalam ekonomi Islam adalah mencapai kondisi maslahah, di mana aktivitas ekonomi harus membawa manfaat jangka panjang dan berkah sambil tetap dalam kerangka keadilan (Ryandonoa et al., 2024). Ideologi ini sebanding dengan tujuan memiliki ESG, yang berfokus pada menyeimbangkan kondisi antara lingkungan yang terpelihara dan kondisi sosial yang baik sambil mempertahankan kinerja tata kelola aktivitas yang dapat diterima.

Lembaga zakat, dengan mengadopsi prinsip-prinsip ESG, dapat memastikan bahwa operasi dan investasi mereka tidak merusak lingkungan dan bahwa mereka berkontribusi positif pada keberlanjutan ekologis. Ini termasuk mempromosikan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, mendukung praktik-praktik ramah lingkungan, dan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan cara yang mempertimbangkan kesehatan jangka panjang planet ini (Ryandonoa et al., 2024).

7. Ekonomi Islam, Lingkungan, dan Pemberdayaan Masyarakat

7.1 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Lingkungan

Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan lingkungan. Zakat, sebagai jenis pemberian amal yang wajib, memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan promosi kesejahteraan (Zauro et al., 2024). Dalam konteks lingkungan, kemiskinan seringkali mendorong eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sehingga pengentasan kemiskinan melalui zakat secara tidak langsung berkontribusi pada perlindungan lingkungan.

Penelitian tentang peran Ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa perluasan lembaga keuangan Islam dan peningkatan pengeluaran untuk filantropi Islam secara signifikan berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan nasional dalam jangka pendek dan panjang (Syahrir et al., 2023). Keuangan Islam, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip berbasis ekuitas, memfasilitasi akses keuangan bagi kelompok marginal, sementara instrumen filantropi Islam seperti zakat dan sadaqah secara langsung membantu mereka yang kurang beruntung.

7.2 Microfinance Islam dan Keberlanjutan Lingkungan

Microfinance Islam merupakan instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di tingkat akar rumput. Microfinance Islam membedakan dirinya dari microfinance konvensional dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang transaksi berbasis bunga sambil menekankan investasi etis yang selaras dengan sosial (Kuanova et al., 2023). Melalui pembiayaan mikro yang sesuai syariah, masyarakat dapat mengembangkan usaha-usaha ramah lingkungan tanpa harus terlibat dalam praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Di Turki, lembaga microfinance Islam telah menawarkan pembiayaan untuk proyek energi terbarukan skala kecil, pertanian organik, dan kegiatan ramah lingkungan lainnya, sehingga mendukung inklusi komunitas yang kurang terlayani dalam ekonomi hijau (Ahmad et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa microfinance Islam dapat menjadi jembatan antara inklusi keuangan dan keberlanjutan lingkungan.

7.3 Pemberdayaan Komunitas melalui Instrumen Sosial Islam

Instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sadaqah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan komunitas dalam konteks lingkungan. Keuangan sosial Islam berorientasi pada kesejahteraan sosial dan merupakan bukti nyata peran strategisnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Adinugraha et al., 2023). Keuangan sosial Islam terbukti menjadi instrumen utama yang memiliki peran sentral dalam pengentasan kemiskinan berkelanjutan yang berdampak pada manfaat seluruh masyarakat.

Dalam konteks lingkungan, keuangan sosial Islam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan bentuk dukungan bagi stabilitas sistem keuangan, ekonomi, dan keuangan syariah berpartisipasi dalam mendorong terciptanya lingkungan sosial yang sehat secara fisik dan spiritual yang menjaga lingkungan alam yang berkelanjutan (Adinugraha et al., 2023). Integrasi setiap pilar ekonomi Islam, yang tercermin dalam ekosistem ekonomi Islam yang kuat, sangat penting untuk menjaga ekosistem sosial, ekonomi, dan keuangan Islam.

8. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam dalam Sektor Lingkungan

8.1 Tantangan Implementasi

Meskipun Ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam sektor lingkungan, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pertama, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam keuangan Islam. Banyak lembaga keuangan Islam yang menyimpang dari tujuan sosial keuangan Islam, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada pembangunan holistik (Ibrahim & Alenezi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap prinsip-prinsip lingkungan dalam praktik keuangan syariah masih perlu diperkuat.

Kedua, terdapat tantangan dalam harmonisasi standar dan regulasi. Kurangnya standarisasi, pemahaman terbatas tentang produk dan layanan, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah mapan merupakan tantangan yang dihadapi industri keuangan Islam (Gani, 2023). Dalam konteks lingkungan, tantangan ini diperparah oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan standar lingkungan internasional dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, Ekonomi Islam membutuhkan tujuan lingkungan yang lebih proaktif dan jelas. Terdapat kesenjangan dalam pandangan dunia Islam ketika menangani masalah-masalah penting seperti penipisan sumber daya, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, karena Ekonomi Islam membutuhkan tujuan lingkungan yang proaktif dan jelas (Aysan et al., 2024). Kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam harus dikembangkan dan diimplementasikan.

8.2 Peluang Pengembangan

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran Ekonomi Islam dalam sektor lingkungan. Pertama, green sukuk sebagai instrumen keuangan iklim mutakhir yang dapat memanfaatkan sumber daya pasar keuangan Islam senilai $2 triliun untuk membiayai proyek investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Aysan et al., 2024). Potensi ini sangat besar mengingat besarnya pasar keuangan Islam global.

Kedua, ekonomi sirkular menciptakan peluang bisnis bagi keuangan Islam untuk memajukan berbagai alat pembiayaan Islam guna memfasilitasi pembiayaan bisnis sirkular (Yussuf, 2022). Keuangan Islam diperkaya dengan alat pembiayaan yang andal yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi sirkular dengan menggunakan pembiayaan ekuitas dan pembiayaan berbagi risiko.

Ketiga, teknologi keuangan (fintech) syariah membuka peluang baru untuk mendukung proyek-proyek lingkungan. Inovasi dalam produk dan layanan fintech syariah menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Islam (Syahputra et al., 2023). Melalui platform digital, pembiayaan proyek-proyek lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

8.3 Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Lingkungan

Analisis komparatif antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Lingkungan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ekonomi Lingkungan telah lebih berhasil dalam menangani tantangan lingkungan karena fokusnya yang menyeluruh pada faktor-faktor lingkungan, penerimaan di seluruh dunia, relevansi kebijakan, dan metodologi yang berpusat pada individu (Aysan et al., 2024). Di sisi lain, Ekonomi Islam, yang berfungsi terutama di tingkat komunitas, membutuhkan lebih banyak kejelasan dengan implementasi yang lebih luas.

Namun, Ekonomi Islam secara alami mendorong metode yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meskipun fokus utamanya adalah pada perilaku ekonomi moral yang didikte oleh ajaran Islam (Aysan et al., 2024). Kekuatan masing-masing strategi perlu dikombinasikan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan, di mana prinsip-prinsip moral Ekonomi Islam dipadukan dengan kerangka kebijakan lingkungan yang lebih komprehensif dari Ekonomi Lingkungan.

9. Implementasi Regional: Studi Kasus

9.1 Indonesia: Pelopor Keuangan Islam Hijau

Indonesia telah menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan keuangan Islam hijau di tingkat global. Indonesia adalah yang pertama menerbitkan Green Sukuk di dunia, di mana penerbitan ini bertujuan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim (Rusydiana et al., 2023). Ekosistem ekonomi Islam di Indonesia telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, dengan pertumbuhan jumlah produk syariah di bidang keuangan, industri filantropi, produk halal, dan lainnya (Aisyah, 2024).

Dalam konteks regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, termasuk lembaga keuangan Islam (Aisyah, 2024). Regulasi ini merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

9.2 Malaysia: Pusat Keuangan Islam Global

Malaysia telah memosisikan diri sebagai pusat global keuangan Islam yang dicirikan oleh persyaratan moral yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits (Jaafar & Brightman, 2022). Dalam konteks lingkungan, Malaysia telah mengembangkan pasar sukuk SRI (Socially Responsible Investment) yang mencakup persyaratan lingkungan dalam produk keuangan baru yang dikenal sebagai green sukuk atau obligasi Islam hijau (Jaafar & Brightman, 2022).

Malaysia juga telah mengembangkan pendekatan VBI yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam operasi perbankan syariah. Selain itu, Malaysia memiliki 28 lembaga keuangan aktif dalam Skema Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS), yang menawarkan pembiayaan hijau untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat (Muhmad et al., 2021). Produk hijau terbaru yang ditawarkan Malaysia adalah green sukuk yang diluncurkan pada Juni 2017.

9.3 Asia Tengah: Potensi Pengembangan

Di kawasan Asia Tengah, keuangan Islam memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk dalam dimensi lingkungan. Pembentukan lingkungan regulasi yang kuat memungkinkan negara-negara ini untuk menarik investor sambil mendorong pembangunan berkelanjutan dalam sektor keuangan Islam (Thommandru et al., 2024). Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan merupakan contoh negara-negara yang sedang mengembangkan kerangka regulasi untuk keuangan Islam yang dapat mendukung proyek-proyek lingkungan.

10. Sinergi Ekosistem Keuangan Islam untuk Lingkungan

10.1 Ekosistem Keuangan Sosial Islam

Pembangunan ekosistem keuangan sosial Islam yang terintegrasi merupakan kunci untuk memaksimalkan dampak lingkungan dari Ekonomi Islam. Ekosistem keuangan sosial Islam memiliki instrumen spesifik dalam hal pendanaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jouti, 2019). Pendekatan ekosistem ini mengasosiasikan organisasi nirlaba dan nirlaba dalam mengembangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, termasuk dalam dimensi lingkungan.

Pembangunan ekosistem keuangan sosial yang berkelanjutan dapat berfungsi sebagai cara untuk menilai inisiatif dan praktik sosial yang ada untuk menemukan kombinasi yang relevan yang menargetkan dampak yang lebih besar (Jouti, 2019). Dalam konteks lingkungan, ekosistem ini dapat mencakup berbagai aktor, mulai dari lembaga keuangan syariah, organisasi filantropi Islam, pemerintah, hingga komunitas lokal.

10.2 Kolaborasi dan Sinergi Antar-Institusi

Sinergi dan kolaborasi antar-institusi merupakan kunci keberhasilan Ekonomi Islam dalam sektor lingkungan. Kerja sama antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian hasil dari kinerja keuangan berkelanjutan yang diharapkan hadir di masa depan (Aisyah, 2024). Ekosistem keuangan Islam yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, industri filantropi, dan masyarakat sipil.

Dalam konteks lingkungan, kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pembiayaan bersama untuk proyek-proyek energi terbarukan, pengembangan produk keuangan hijau yang inovatif, dan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi lingkungan. Integrasi keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam dapat mendorong sektor riil dan menciptakan dampak lingkungan yang lebih besar (Adinugraha et al., 2023).

10.3 Peran Teknologi dalam Keuangan Islam Hijau

Teknologi keuangan (fintech) syariah membuka peluang baru untuk mendukung proyek-proyek lingkungan melalui platform digital yang efisien dan transparan. Pengembangan ekonomi digital telah menembus sektor keuangan Islam, seperti penyebaran aplikasi berbasis industri filantropi Islam, lahirnya fintech syariah, wakaf produktif berbasis platform crowdfunding, dan lainnya (Aisyah, 2024). Inovasi-inovasi ini membuka pintu bagi proyek-proyek ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan pendanaan secara efisien dan transparan.

Blockchain dan fintech membawa transparansi dan kenyamanan ke dalam operasi, yang merupakan salah satu tujuan utama syariah (Aysan & Ünal, 2022). Dalam konteks lingkungan, teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana lingkungan, pelacakan dampak proyek hijau, dan verifikasi kepatuhan syariah dalam pembiayaan lingkungan.

11. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk memperkuat peran Ekonomi Islam dalam sektor lingkungan.

Pertama, pengembangan kerangka regulasi yang mendukung keuangan Islam hijau. Kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam harus dikembangkan dan diimplementasikan (Aysan et al., 2024). Regulasi yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan instrumen keuangan syariah yang berorientasi lingkungan.

Kedua, penguatan instrumen keuangan sosial Islam untuk lingkungan. Waqf, zakat, dan sadaqah perlu dioptimalkan perannya dalam mendukung proyek-proyek lingkungan, termasuk melalui pengembangan model Green Waqf yang inovatif (Rusydiana et al., 2023). Instrumen-instrumen ini memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk tujuan lingkungan.

Ketiga, pengembangan pasar green sukuk yang lebih luas. Green sukuk sebagai instrumen keuangan iklim mutakhir perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memanfaatkan potensi pasar keuangan Islam global dalam membiayai proyek-proyek lingkungan (Aysan et al., 2024). Standarisasi dan harmonisasi regulasi green sukuk di tingkat internasional sangat diperlukan.

Keempat, integrasi prinsip ESG dalam penyaringan investasi syariah. Kriteria penyaringan saham syariah perlu diperkuat dengan memasukkan elemen-elemen perlindungan lingkungan secara eksplisit (Mustafida & Fauziah, 2021). Pengembangan indeks ESG-Islam yang komprehensif dapat menjadi panduan bagi investor syariah dalam membuat keputusan investasi yang ramah lingkungan.

Kelima, peningkatan literasi keuangan Islam hijau. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi hijau dalam masyarakat sangat diperlukan (Azwar, 2023). Program pendidikan dan pelatihan tentang keuangan Islam hijau perlu dikembangkan untuk berbagai segmen masyarakat, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat umum.

12. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki landasan filosofis, teologis, dan normatif yang kuat untuk berperan aktif dalam sektor lingkungan. Konsep tauhid, khalifah, dan mizan memberikan kerangka etis yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kewajiban moral setiap Muslim dalam aktivitas ekonominya (Anis & Zaki, 2019). Maqasid al-Syariah sebagai tujuan hukum Islam secara inheren mencakup dimensi perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pemeliharaan jiwa, akal, dan keturunan (Karimullah, 2023).

Berbagai instrumen keuangan syariah, mulai dari green sukuk, green waqf, pembiayaan energi terbarukan berbasis syariah, hingga microfinance Islam, telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan (Faizi et al., 2024; Iskandar et al., 2021; Rusydiana et al., 2022, 2023). Implementasi instrumen-instrumen ini di berbagai negara, terutama Indonesia dan Malaysia, telah memberikan bukti nyata bahwa Ekonomi Islam dapat berkontribusi secara signifikan pada upaya pelestarian lingkungan.

Namun, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi peran Ekonomi Islam dalam sektor lingkungan. Tantangan berupa kurangnya standarisasi, lemahnya regulasi, dan rendahnya literasi keuangan Islam hijau perlu diatasi melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat sipil (Aysan et al., 2024; Gani, 2023). Dengan sinergi yang tepat dan dukungan kebijakan yang memadai, Ekonomi Islam dapat menjadi kekuatan transformatif yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi saat ini dan mendatang.

Daftar Pustaka

Aam, & Muhammad. (2022). Green Economy and Some Relevancies from Islamic Finance Perspective. Journal of Islamic Economic Literatures, 3(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v3i1.61

Abbas, N., & Aravossis, S. (2024). Exploring the intersection of islamic economics and sustainable development: Challenges, opportunities, and policy implications. SeEk, 1(2), 10–20. https://doi.org/10.35335/wyp8gp53

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 45–62. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4

Ahmad, F., Boumaiza, A., Yazici, M. S., Taşaltın, N., & Özmen, S. (2025). From Global Mapping to Local Action: Green Finance, Regulatory Frameworks, and Policy Transformation for Sustainable Energy Transition in Qatar and Türkiye. Sustainable Development, 34(2), 1648–1684. https://doi.org/10.1002/sd.70373

Aisyah, S. (2024). Synergizing the Sustainable Islamic Finance Ecosystem in Indonesia The Management Collaboration Line. Jurnal Bisnisman Riset Bisnis dan Manajemen, 6(1), 28–44. https://doi.org/10.52005/bisnisman.v6i1.208

Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. Sustainability, 14(12), 7300. https://doi.org/10.3390/su14127300

Al-Roubaie, A., & Sarea, A. (2019a). Building Capacity for Green Economy: The Role of Islamic Finance. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 12(2), 1–29. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol12no2.1

Al-Roubaie, A., & Sarea, A. (2019b). Green Investment and Sustainable Development: The Case of Islamic Finance. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 09(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-002

Anis, M., & Zaki, I. (2019). How Islamic Economics View on Ecology? AFEBI Islamic Finance and Economic Review, 4(02), 115. https://doi.org/10.47312/aifer.v4i02.366

Aysan, A. F., & Ünal, İ. M. (2022). Fintech, Digitalization, and Blockchain in Islamic Finance: Retrospective Investigation. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4279850

Aysan, A. F., Canga, M., & Kayani, U. N. (2024). A Comparative Analysis between Islamic Economics and Environmental Economics: Historical Development and its Significance for Contemporary Challenges. Journal of Balkan Economies and Management, 1(1), 27–52. https://doi.org/10.51331/bema02

Azwar, A. (2023). The Role of Islamic Philanthropy in Green Economy Development: Case in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2), 40–55. https://doi.org/10.53840/ijiefer105

Batchelor, D. A.-F. (2024). Mitigating Environmental Degradation: The Strategic Roles of Muslims for Human Well-Being and Planetary Stability. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 17(2), 1–34. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol17no2.1

Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317

Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189

Gani, A. A. (2023). Transformation from Conventional Economics to Sharia Economics: A Conceptual Analysis. Endless International Journal of Future Studies, 6(3), 44–57. https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i3.199

Ghlamallah, E. (2023). Sustainable Development and Islamic Economics Paradigms Compared. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2), 84–98. https://doi.org/10.53840/ijiefer121

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Ibrahim, A. A., & Alenezi, A. (2024). Leveraging Qardh al-Hasan within Islamic Finance: A Conceptual Framework for Advancing Sustainable Development among Early-stage Enterprises. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 18(1), 18–54. https://doi.org/10.30993/tifbr.v18i1.368

Iskandar, A., Usman, A. H., & Shaharuddin, S. A. (2021). Role of Islamic economic and finance in renewable energy: some quotation from Quranic verses and Indonesia experiences. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 583–595. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.196

Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433

Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(5), 2607. https://doi.org/10.3390/su13052607

Jouti, A. T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(2), 246–266. https://doi.org/10.1108/ijif-10-2018-0118

Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747

Kuanova, L., Shirazi, N. S., & Досжан, Р. (2023). Islamic social finance efficiency and eco-system: Islamic finance in action. Economic Series of the Bulletin of the L N Gumilyov ENU, (4), 249–264. https://doi.org/10.32523/2789-4320-2023-4-249-264

Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 5(1). https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.286

Mustafida, R., & Fauziah, N. N. (2021). Implementing ESG Concept in Sharia Stock Screening Process. Hasanuddin Economics and Business Review, 5(1), 1. https://doi.org/10.26487/hebr.v5i1.2549

Nasution, L. Z., Aris, D. A., Suryadinata, M., & Nurhayanti, Y. (2021). Reinforcing the Position of Waqf in the Islamic Financial Ecosystem in Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 13(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22403

Need for Moving to the VBI Based Paradigm of Governance of Islamic Finance Institutions. (2021). Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 11(02). https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1102-001

Ramadhanty, S. A., Wijaya, L. I., & Mahadwartha, P. A. (2022). How islamic finance is resilient during the pandemic. Journal of Business and Banking, 12(1), 1. https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.2934

Rusydiana, A. S., & Khalifah, M. H. (2024). Islamic Social Instruments and Sustainable Development Goals (SDGs) Framework. MS, 2(2). https://doi.org/10.58968/ms.v2i2.382

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing Green Waqf Model for Environmental Issues. Islamic Economics Methodology, 2(2). https://doi.org/10.58968/iem.v2i2.319

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Bahri, M. S. (2022). The Nexus Between a Green Economy and Islamic Finance: Insights from a Bibliometric Analysis. ICR Journal, 13(1), 51–71. https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.908

Ryandonoa, M. N. H., Widiastuti, T., Mawardi, I., Mustofa, M. U. A., Robani, A., Fanani, S., Dewi, E. P., Atiya, N., Rusanti, E., & Nisa', M. (2024). Constructing an Environmental, Social, And Governance (ESG) Index For Islamic Social Finance Institutions: Empirical Investigation From Indonesia. Journal of Ecohumanism, 3(4), 2620–2645. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3781

Shafruddin, A. S., & Shahimi, S. (2024). Strategy and challenges of value-based intermediation implementation: the case of BIMB. Qualitative Research in Financial Markets, 17(1), 153–168. https://doi.org/10.1108/qrfm-04-2023-0101

Supriyadi, A. P., Fidhayanti, D., Ramadhita, R., & Noh, M. S. B. M. (2023). Green Sukuk in Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. El-Mashlahah, 13(2), 151–180. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372

Syahputra, A., Kaswinata, K., Tanjung, H., Rahmani, N. A. B., & Dzuljastri, D. (2023). Globalization & Development of Sharia Financial Technology in Indonesia. Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), 13(1), 103–114. https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288

Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Yunan, Z. Y., & Rahmawati, R. (2023). Leveraging Islamic Economic To Alleviate Poverty In Indonesia: A Promising Pathway. International Journal of Entrepreneurship and Business Management, 2(2), 98–112. https://doi.org/10.54099/ijebm.v2i2.797

Thommandru, A., Рахманов, А., Tillaboev, S., & Mone, V. (2024). Historical Paths and Contemporary Evolution of Sharia-Compliant Finance in Central Asian Regions. Legal Information Management, 24(3), 191–202. https://doi.org/10.1017/s1472669624000422

Wiratama, B. F., & Safitri, Z. (2023). Is Islamic Economy as that Green? Al-Muzara'ah, 11(1), 103–118. https://doi.org/10.29244/jam.11.1.103-118

Yussuf, Y. C. (2022). A Critical Assessment of the Circular Economy Concept in the Light of Maqasid Al Shariah. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 8(2), 291–318. https://doi.org/10.54863/jief.1074828

Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. SeEk, 1(2), 53–70. https://doi.org/10.35335/ac1n5382