00707 - Sektor Ekonomi Tersier Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Sektor ekonomi tersier Islam merupakan komponen vital dalam sistem ekonomi Islam yang mencakup berbagai aktivitas jasa mulai dari keuangan syariah, perdagangan halal, pariwisata halal, fashion halal, fintech syariah, hingga industri halal secara keseluruhan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif definisi, klasifikasi, komponen utama, landasan teoritis, peran dalam pembangunan ekonomi, regulasi dan kelembagaan, serta tantangan dan peluang sektor ekonomi tersier Islam di Indonesia dalam perspektif global. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor tersier Islam tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan jasa semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan maqashid syariah dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Prinsip keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil menjadi pembeda mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Perkembangan sektor tersier Islam di Indonesia menunjukkan tren yang positif, dengan Indonesia menempati posisi strategis dalam peta ekonomi syariah global. Namun, berbagai tantangan masih perlu diatasi, terutama terkait rendahnya literasi keuangan syariah, ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, serta perlunya penguatan implementasi maqashid syariah dalam seluruh produk dan layanan. Strategi pengembangan yang komprehensif mencakup penguatan literasi keuangan syariah, pengembangan ekosistem halal value chain, pemanfaatan teknologi digital, dan sinergi dengan program energi terbarukan.

Kata Kunci: Sektor Tersier Islam; Keuangan Syariah; Industri Halal; Maqashid Syariah; Ekonomi Islam

Abstract

The Islamic tertiary economic sector is a vital component of the Islamic economic system, encompassing various service activities ranging from Islamic finance, halal trade, halal tourism, halal fashion, Islamic fintech, to the halal industry as a whole. This study aims to comprehensively analyze the definition, classification, main components, theoretical foundations, role in economic development, regulation and institutions, as well as the challenges and opportunities of the Islamic tertiary economic sector in Indonesia within a global perspective. The method used is library research with a descriptive-analytical approach to various relevant literature sources. The results of the study indicate that the Islamic tertiary sector does not merely function as a provider of services, but also as an instrument for realizing maqashid sharia in the economic life of Muslims. The principle of balance between the financial sector and the real sector is a fundamental differentiator between Islamic economics and conventional economics. The development of the Islamic tertiary sector in Indonesia shows a positive trend, with Indonesia occupying a strategic position in the global Islamic economic landscape. However, various challenges still need to be addressed, particularly regarding low Islamic financial literacy, the imbalance between the financial sector and the real sector, and the need to strengthen the implementation of maqashid sharia in all products and services. A comprehensive development strategy includes strengthening Islamic financial literacy, developing the halal value chain ecosystem, leveraging digital technology, and synergizing with renewable energy programs.

Keywords: Islamic Tertiary Sector; Islamic Finance; Halal Industry; Maqashid Sharia; Islamic Economics

1. Pendahuluan

Dalam struktur perekonomian modern, aktivitas ekonomi secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga sektor utama: sektor primer (pertanian, kehutanan, pertambangan), sektor sekunder (industri manufaktur dan konstruksi), serta sektor tersier (jasa-jasa). Sektor tersier merupakan sektor yang menyediakan berbagai layanan jasa kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya, mencakup perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan berbagai jasa lainnya (Dasopang, 2020). Dalam perspektif Islam, ketiga sektor ini tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah yang menjadi landasan seluruh aktivitas ekonomi umat Muslim.

Pembangunan ekonomi, sebagaimana didefinisikan dalam literatur ekonomi Islam, mencakup perluasan dasar ekonomi dengan diversifikasi pertanian, pengembangan produksi ekstraktif, pengembangan industri sekunder (manufaktur dan konstruksi), serta kegiatan sektor tersier (jasa-jasa) dan penciptaan lapangan kerja produktif (Martiana, 2016). Transformasi struktural dari sektor primer menuju sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier merupakan ciri khas modernisasi ekonomi (Hakim, 2016). Dalam konteks Indonesia, sektor tersier atau yang berkaitan dengan sektor jasa merupakan sektor terbesar yang menopang perekonomian (Ilhamdi, 2020).

Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif tidak hanya mengatur urusan ibadah semata, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi di sektor tersier (Nurrahma, 2021). Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti pelarangan riba, tidak menghalalkan barang atau jasa yang haram, tidak melakukan spekulasi atau judi, serta kewajiban membayar zakat menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi termasuk di sektor jasa (Yulitasari, 2024). Dengan demikian, sektor ekonomi tersier Islam merupakan keseluruhan aktivitas jasa yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah demi mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Definisi Dan Klasifikasi Sektor Ekonomi Tersier

2.1 Pengertian Sektor Tersier dalam Ekonomi Konvensional dan Islam

Sektor tersier dalam ilmu ekonomi merupakan industri jasa yang menyediakan layanan seperti pengangkutan, perdagangan, dan penyewaan bangunan (Dasopang, 2020). Dalam klasifikasi ekonomi yang lebih rinci, sektor tersier mencakup sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, serta sektor jasa (Suryadi, 2014). Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) termasuk dalam klasifikasi sektor tersier dan merupakan sektor ekonomi ke-3 terbesar dalam hal memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Suryadi, 2014).

Dalam perspektif Islam, sektor tersier tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas penyediaan jasa semata, melainkan harus dimaknai dalam kerangka maqashid syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Politik Ekonomi Islam adalah jaminan terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan pokok (primer) tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu (Nurlaela, 2015). Dengan demikian, sektor tersier dalam Islam bukan hanya tentang penyediaan jasa komersial, tetapi juga tentang pemenuhan kebutuhan hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier) masyarakat secara adil dan merata.

Kemaslahatan dalam Islam bersifat primer (dharûriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah) (Nurrahma, 2021). Imam al-Syâthibî menyatakan bahwa tugas syariah berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri atas bagian primer (dharûriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah) (Nurrahma, 2021). Dalam konteks sektor ekonomi tersier Islam, penyediaan jasa-jasa yang memenuhi kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat masyarakat Muslim menjadi bagian integral dari implementasi maqashid syariah.

2.2 Transformasi Struktural Menuju Sektor Tersier

Proses transformasi struktural ekonomi ditandai dengan pergeseran dari sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian ke sektor jasa (Hakim, 2016). Pandangan yang menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perubahan proporsional yang besar menuju produksi sekunder, serta peningkatan yang layak dalam produksi tersier, disebut sebagai khas modernisasi ekonomi (Lestari & Ainulyaqin, 2022). Transformasi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri terlihat dengan mulai menurunnya pangsa sektor primer, mulai meningkatnya pangsa sektor sekunder, dan mulainya terjadi pergerakan pada sektor tersier (Bangun, 2018).

Dalam perspektif Islam, transformasi ekonomi ini harus dipahami dan diinterpretasikan bukan hanya dalam konteks pergeseran struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan kemudian ke sektor jasa, tetapi juga dalam pergeseran proses dinamika yang terjadi dalam sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya (Hakim, 2016). Industrialisasi dalam perspektif Islam harus sesuai dengan maqashid syariah sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an yang bermanfaat bagi semua pihak (Lestari & Ainulyaqin, 2022).

Sektor tersier atau yang berkaitan dengan sektor jasa merupakan sektor terbesar yang menopang perekonomian dengan rata-rata per tahun sebesar 45% dari seluruh sektor ekonomi (Ilhamdi, 2020). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor tersier dalam perekonomian modern, termasuk dalam konteks ekonomi Islam yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam seluruh aktivitas ekonomi.

3. Komponen Utama Sektor Ekonomi Tersier Islam

3.1 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) merupakan komponen penting dalam sektor tersier yang sangat berkembang dan berpengaruh bagi perekonomian Indonesia (Suryadi, 2014). Islam terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa sektor PHR memiliki potensi yang besar, dan potensi yang besar pada sektor PHR harus didukung oleh pemerintah, semua lapisan masyarakat, dan lembaga-lembaga yang bersangkutan, tak terkecuali lembaga keuangan perbankan (Suryadi, 2014).

Dalam konteks Islam, perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan (Dasopang, 2020). Islam melarang perjanjian palsu dan memberikan takaran yang tidak benar dalam bisnis; sebaliknya, Islam menuntut untuk membuat perilaku baik dalam transaksi bisnis (Dasopang, 2020). Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan menjadi syarat utama dalam perdagangan menurut perspektif Islam (Ghufron, 2019).

Industri hotel dan restoran dalam konteks Islam berkembang menjadi konsep "Muslim Friendly" yang menjamin keamanan layanan dari sisi ajaran Islam. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan sektor jasa yang aman dan terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam (Suryono et al., 2019). Instrumen Muslim Friendly mencakup berbagai sektor jasa termasuk klinik, apotek, keuangan mikro, dan rumah pemotongan hewan, yang semuanya bertujuan untuk memberikan jaminan aman bagi konsumen Muslim (Suryono et al., 2019).

3.2 Sektor Keuangan Syariah

Sektor keuangan merupakan salah satu komponen terpenting dalam sektor tersier Islam. Jasa keuangan adalah tulang punggung ekonomi modern, dan semua cabang kegiatan ekonomi saat ini secara fundamental bergantung pada akses ke jasa keuangan (Cahyani et al., 2021). Sektor keuangan memenuhi fungsi penting dalam intermediasi antara penabung dan investor, pembiayaan perdagangan dan investasi sektor swasta, dan membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan ekonomi dialokasikan secara efektif (Cahyani et al., 2021).

Dalam perspektif Islam, sektor keuangan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba, maysir, dan gharar. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi sekaligus penyedia layanan jasa keuangan yang dijalankan berlandaskan etika dan sistem nilai Islam, khususnya terbebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas serta meragukan (gharar), menjunjung keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Hafizd, 2020).

Sistem keuangan Islam tidak mengenal pemisahan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dalam hal ini, sektor keuangan dalam definisi Islam terbatas pada pengelolaan arus keuangan, serta mekanisme pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli dan investasi di pasar riil (Ilhamdi, 2020). Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keselarasan dan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Setiap transaksi di sektor keuangan harus dilandasi dengan transaksi di sektor riil, sehingga hal tersebut akan memperkecil bahkan menghilangkan gap antara sektor keuangan dan sektor riil (Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia mencakup perbankan syariah, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah yang terdiri atas asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga non-bank syariah lainnya, dan pasar modal syariah yang terdiri atas sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah (Robbani, 2022). Pada bidang sektor Jasa Keuangan Syariah terdapat tiga subsektor, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, dan Pasar Modal Syariah (Robbani, 2022).

3.2.1 Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan tulang punggung sektor keuangan Islam. Bank Syariah di Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki tugas pokok dalam memberikan kredit dan jasa-jasa di bidang pembayaran dan peredaran uang dengan disertai prinsip-prinsip syariah (Fikriyah et al., 2024). Fungsi Bank Syariah dalam paradigma Islam antara lain manajemen investasi, investasi, jasa keuangan, dan jasa sosial (Hafizd, 2020).

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Hafizd, 2020). Bank syariah memiliki tujuan utama guna mengembangkan dan mengakselerasi pembangunan ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan perbankan, termasuk penyediaan jasa-jasa keuangan yang sesuai dengan syariah (Andrean, 2023). Bank syariah dituntut untuk mendukung pemenuhan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam, termasuk mencapai kesejahteraan (falah) bagi masyarakat umum (Andrean, 2023).

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) yang didirikan oleh OKI sebagai Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1975 yang memberikan perkembangan berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam (Fikriyah et al., 2024). Pertumbuhan keuangan syariah sangat pesat dalam satu dekade terakhir dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional (Fikriyah et al., 2024).

3.2.2 Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank (LKNB) syariah juga memainkan peran penting dalam sektor tersier Islam. LKNB merupakan bagian integral dari setiap sistem jasa keuangan terutama di negara berkembang, dibentuk untuk berbagai alasan seperti penawaran jasa keuangan yang tidak sesuai untuk bank karena sifat risiko mereka, beroperasi sebagai penyedia modal, dan memanfaatkan spesialisasinya (Nelly & Soemitra, 2022). Dengan mengurangi konsentrasi dan menyediakan sumber keuangan alternatif, LKNB meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi (Nelly & Soemitra, 2022).

Di Indonesia, LKNB syariah dibagi menjadi lima jenis, yaitu Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), Lembaga Jasa Keuangan Khusus, dan lainnya (Nelly & Soemitra, 2022). Sektor pembiayaan dan lembaga jasa keuangan syariah khusus menempati urutan kedua dalam perkembangan LKNB syariah, sedangkan sektor lembaga keuangan mikro syariah dan dana pensiun belum menunjukkan performa yang maksimal (Nelly & Soemitra, 2022).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu contoh lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki status badan hukum koperasi seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) (Oktapia et al., 2024). BMT bertujuan untuk memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Oktapia et al., 2024). Peran utama BMT sangat penting dan tidak dapat dipisahkan sebagai lembaga yang mendukung kelancaran ekonomi masyarakat menengah ke bawah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam (Oktapia et al., 2024).

3.2.3 Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan salah satu dari dua aspek penting dari Pasar Keuangan Islam yang lebih luas, dan cabang lainnya merupakan Perbankan Islam dan Asuransi Islam yang lebih dikenal sebagai Takaful (Fathori, 2024). Pasar modal mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara sebagai saluran penting bagi sektor korporasi untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk investasi dan kegiatan bisnis (Umam et al., 2019).

Pasar modal syariah bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui inklusi keuangan dan akses pembiayaan yang lebih luas (Fathori, 2024). Dengan memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya tidak terjangkau, pasar modal syariah dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif (Fathori, 2024).

3.3 Sektor Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan salah satu komponen sektor tersier Islam yang berkembang pesat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ditentukan bahwa biro perjalanan wisata syariah harus menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, penjaminan, maupun dana pensiun (Hidayati et al., 2021).

Dalam suatu sektor pariwisata halal, Indonesia berada di urutan nomor lima di dunia (Nurrahma, 2021). Industri pariwisata halal yang berlabel syariah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip kepatuhan syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI (Hidayati et al., 2021). Dominasi sentuhan DSN-MUI dan DPS hanya ada di sektor keuangan Islam, sementara sektor riil termasuk pariwisata halal belum diawasi secara ketat oleh DPS (Hidayati et al., 2021).

Sinergi antara sektor keuangan syariah dan industri pariwisata halal menjadi keniscayaan. Skema yang semestinya terjadi, yaitu sektor keuangan dan sektor riil dapat saling bersinergi untuk menghasilkan produk halal dan jasa yang sesuai prinsip syariah, misalnya pada lembaga keuangan syariah dan industri wisata halal (Hidayati et al., 2021). Pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal, seperti halal food and beverages, Muslim fashion, halal tourism, pharmaceuticals and halal cosmetics, dan halal media and recreation (Iskandar et al., 2021).

3.4 Sektor Fashion Halal

Industri fashion halal merupakan salah satu sektor tersier Islam yang menjanjikan. Permintaan barang dan jasa terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi umat Islam di dunia, tidak hanya pada makanan tetapi juga pada barang pakaian seperti fashion (Kadir, 2023). Indonesia memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan sektor fashion halal karena saat ini telah berkembang gaya hidup masyarakat yang ingin mengenakan pakaian tren tertutup dengan tetap mengikuti aturan syariah (Kadir, 2023).

Pengembangan fashion halal adalah dengan memanfaatkan potensi desain busana olahraga dan kearifan lokal, dan membangun kawasan industri halal dengan menyediakan agen public figure dan media untuk mempromosikan gaya hidup Muslim (Kadir, 2023). Fashion halal di Indonesia akan tumbuh dan berkembang seiring dengan banyaknya minat desain fashion dari segi merek dan metode yang unik (Kadir, 2023).

3.5 Sektor Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah

Perkembangan teknologi telah melahirkan sektor baru dalam ekonomi tersier Islam, yaitu financial technology (fintech) syariah. Fintech syariah adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam untuk menghubungkan antara investor dan peminjam dalam suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Sunaryono, 2022). Fintech berinovasi dengan trading finansial berbasis teknologi untuk mempermudah transaksi finansial (Thayib & Ajuna, 2022).

Fintech syariah tidak hanya dimiliki oleh perbankan, tetapi juga ada yang bersifat independen dan mempunyai izin dari OJK (Huda, 2024). Unsur-unsur fintech syariah di Indonesia meliputi tanggung jawab, transaksi yang adil, transparansi informasi, keadilan, kesetaraan, kesalehan sosial, kerahasiaan, dan jaminan halal (Thayib & Ajuna, 2022). Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, maka akan memberikan arahan pelayanan yang baik pula bagi kemajuan fintech syariah (Thayib & Ajuna, 2022).

Sejak lahirnya Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2016, pengembangan bisnis melalui fintech syariah terus berkembang (Thayib & Ajuna, 2022). Fintech syariah juga mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Sunaryono, 2022).

3.6 Sektor Industri Halal

Industri halal merupakan bagian penting dari sektor tersier Islam yang mencakup berbagai subsektor. Halal Economy adalah kombinasi dari keuangan dan industri halal yang semakin diakui dalam ekonomi modern (Syarif & Adnan, 2019). Menurut Malaysia International Islamic Financial Centre, secara global, Halal Economy memiliki empat sektor utama: Makanan, Perjalanan, Lifestyle, dan Keuangan (Syarif & Adnan, 2019).

Permintaan untuk industri halal dan keuangan Islam mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya populasi Muslim dan juga adanya penerimaan yang lebih luas terhadap prinsip-prinsip Islam di seluruh dunia (Syarif & Adnan, 2019). Tingginya tuntutan dan permintaan barang dan jasa halal mendorong banyak negara non-Muslim untuk memiliki keberpihakan terkait pasar halal dan mulai berinvestasi di industri halal (Syarif & Adnan, 2019).

Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global (Asri & Ilyas, 2022). Penguatan halal value chain meliputi beberapa sektor, di antaranya industri makanan dan minuman, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta ekonomi Islam (Asri & Ilyas, 2022). Stakeholders industri halal, yaitu pemerintah, konsumen, industri, dan investor, memiliki peranan sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan antara demand dan supply pada industri halal (Asri & Ilyas, 2022).

4. Landasan Teoritis Sektor Ekonomi Tersier Islam

4.1 Maqashid Syariah sebagai Fondasi

Maqashid syariah merupakan landasan utama dalam pengembangan sektor ekonomi tersier Islam. Maqashid syariah dibutuhkan dalam menentukan kebijakan ekonomi baik secara mikro maupun makro ekonomi (Habibah, 2020). Tujuan sistem keuangan Islam sering dinyatakan dalam istilah-istilah yang terpuji seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Lubis et al., 2023).

Implementasi maqashid syariah dalam laporan keuangan syariah mencakup tiga aspek: primer (dharuriyat), sekunder (tahsiniyah), dan tersier (hajiyat) (Habibah, 2020). Aspek primer sangat berguna dalam memberikan informasi keuangan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan bersumber dari sumber yang halal. Aspek sekunder dapat memberikan informasi tambahan tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bentuk perlindungan pengembangan harta melalui akad-akad yang sesuai prinsip syariah. Aspek tersier menunjukkan urgensi dalam menyajikan aset yang dimiliki entitas syariah secara transparan dan akuntabel (Habibah, 2020).

Tujuan lembaga keuangan dan perbankan Islam seharusnya adalah mengkodifikasi maqashid syariah sebagai tujuan ideal dengan mempertimbangkan tujuan spiritual, sosial, dan finansial (Soemitra et al., 2021). Hal ini bermakna ekonomi dan keuangan Islam menjalankan tujuan yang sama dengan maqashid Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan di sektor ekonomi (Soemitra et al., 2021).

4.2 Prinsip Keseimbangan Sektor Riil dan Keuangan

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang relevan dengan sektor tersier adalah keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dalam konteks ini, prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keselarasan dan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Ekonomi Islam hadir dengan prinsip yang mengharuskan setiap transaksi di sektor keuangan harus dilandasi dengan transaksi di sektor riil (Kurniawati & Nurwahidin, 2024).

Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan (Arifin et al., 2021). Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah; bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil (Arifin et al., 2021).

Karakteristik perekonomian Islam adalah perekonomian riil, di mana segala aktivitas terkait dengan arus uang berdampak pada kegiatan ekonomi riil dari aktivitas investasi (Ilhamdi, 2020). Sistem keuangan Islam tidak mengenal pemisahan antara sektor keuangan dan sektor riil (Ilhamdi, 2020). Hal ini menjadi pembeda mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang memungkinkan sektor keuangan berkembang jauh melampaui sektor riil.

4.3 Konsep Kebutuhan dalam Islam: Primer, Sekunder, dan Tersier

Pemahaman tentang kebutuhan dalam Islam sangat relevan dengan sektor ekonomi tersier. Kebutuhan yang harus dipenuhi guna menjaga kelangsungan hidup disebut kebutuhan primer, sedangkan keinginan yang merupakan hal yang disenangi atau ingin dimiliki bisa disebut kebutuhan sekunder dan tersier (Hafizd, 2020). Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan kemewahan (Hafizd, 2020).

Islam mengelompokkan kebutuhan kepada tiga kelompok: primer (ḍarūriyah), sekunder (hajjiyah), dan tersier (taḥsīniyah) (Soenjoto, 2018). Pemenuhan segala hajat kepentingan bagi semua masyarakat menjadi kewajiban dalam sistem ekonomi Islam (Soenjoto, 2018). Di dunia Islam, pengeluaran pemerintah memegang posisi paling utama karena menyangkut pemenuhan kebutuhan setiap individu di dalamnya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier (alhajat al-kamaliyyah) (Widiaty & Nugroho, 2020).

Perilaku impulse buying pada produk dan jasa tahsiniyat (tersier) menjadi sebuah antitesis dalam pembangunan ekonomi keluarga (Fauzia, 2018). Islamic models of saving and investment menawarkan solusi atas merebaknya perilaku pembelian yang tidak terencana pada produk dan jasa tahsiniyat (Fauzia, 2018). Spirit Islam mengajarkan bahwa esensi dalam mengatur keberlangsungan hidup, manusia haruslah pandai untuk mengatur keuangan pribadi dan keluarganya (Fauzia, 2018).

5. Peran Sektor Tersier Islam Dalam Pembangunan Ekonomi

5.1 Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sektor tersier memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa dunia usaha mengalami pertumbuhan paling progresif (Maulidiyah et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara merupakan imbas sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan pada suatu lembaga keuangan syariah serta dari perkembangan barang dan jasa yang diproduksi mengalami peningkatan (Zainur, 2020).

Perkembangan sistem keuangan syariah sudah sepatutnya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena perannya sebagai sumber dana bagi kegiatan produktif (Ilhamdi, 2020). Jenis transaksi didasarkan pada transaksi jual beli barang dan jasa, sehingga pembiayaan pada perbankan syariah akan mendorong meningkatnya sektor riil (Ilhamdi, 2020). Sektor keuangan yang kuat dan stabil tentunya akan menjadi stimulus bagi pengembangan ekonomi sektor riil dan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Andiansyah et al., 2022).

Instrumen keuangan Islam, baik bidang sosial maupun komersial, secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Andiansyah et al., 2022). Dalam jangka panjang, semua variabel instrumen keuangan Islam memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali Reksa Dana Syariah yang menunjukkan pengaruh negatif (Andiansyah et al., 2022).

5.2 Peran dalam Pemberdayaan UMKM

Sektor tersier Islam, khususnya sektor keuangan syariah, memiliki peran penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga keuangan syariah sebagian besar melakukan pembiayaan untuk sektor bisnis dan memiliki kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, sesuatu yang jarang dilakukan oleh bank konvensional (Wahab & Mahdiya, 2023). Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melayani sektor usaha riil inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah (Wahab & Mahdiya, 2023).

Kontribusi bank syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam dapat dijalankan melalui pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor zakat dan sektor Corporate Social Responsibility (CSR) (Andrean, 2023). Pada era digital, pembiayaan tersebut dapat disalurkan melalui platform financial technology (Andrean, 2023). Agar lebih kompetitif, UMKM penerima manfaat tidak hanya mendapat akses pembiayaan saja, tetapi juga pemberdayaan usaha di luar aspek pembiayaan seperti pelatihan (Andrean, 2023).

5.3 Peran dalam Pemerataan Ekonomi

Sektor tersier Islam juga berperan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan dalam memberikan berbagai fasilitas atau produk kepada masyarakat untuk melakukan pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat pedesaan pada sektor informal dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Rahmah et al., 2023). Pengembangan terhadap lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan adanya kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan (Rahmah et al., 2023).

Peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi (Rahmah et al., 2023). Kehadiran lembaga keuangan syariah dapat dijadikan sebagai batu loncatan bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usahanya agar lebih produktif agar tercipta kemandirian ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rahmah et al., 2023).

6. Regulasi Dan Kelembagaan Sektor Tersier Islam Di Indonesia

6.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Tektona, 2022). Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sedangkan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Tektona, 2022).

Secara konseptual, fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam; bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting (Amir, 2021). OJK adalah lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk mencapai manfaat dan menolak kerusakan dan bahaya yang termasuk dalam bagian al-dharuriyat al-khamsa dan lebih dekat pada pemeliharaan harta (hifz al-maal) (Amir, 2021).

OJK dan Bank Indonesia (BI) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat melalui penyelenggaraan seminar, acara diskusi, sesi pelatihan, lokakarya, dan acara lainnya untuk mendidik masyarakat tentang keuangan Islam di universitas dan masyarakat umum (Kadir, 2023).

6.2 Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran krusial dalam pengembangan sektor tersier Islam. Seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI (Asrun et al., 2020). Sistem operasional lembaga keuangan syariah mempedomani fatwa DSN-MUI dalam mengelola praktik dan produk lembaga keuangan syariah agar tidak keluar jalur dari ekonomi syariah (Kamal & Rahmati, 2020).

Peran DSN-MUI sebagai pengawas eksternal dan DPS sebagai pengawas internal memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan syariah di sektor keuangan (Hidayati et al., 2021). Namun, dominasi sentuhan DSN-MUI dan DPS hanya ada di sektor keuangan Islam, sementara sektor riil belum diawasi secara ketat oleh DPS (Hidayati et al., 2021). Hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan sektor tersier Islam secara menyeluruh.

6.3 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Pemerintah membuat kebijakan dengan melahirkan suatu lembaga yang secara khusus diamanahi tugas untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Nelly & Soemitra, 2022). KNEKS bersama OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan menjadi pilar utama dalam pengembangan sektor tersier Islam di Indonesia (Nelly & Soemitra, 2022).

Strategi utama pengembangan ekonomi syariah melalui KNEKS mencakup: penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Implementasi MEA perlu dilihat sebagai peluang bagi ekonomi syariah khususnya industri keuangan syariah untuk menunjukkan eksistensinya (Pamuji & Supandi, 2021).

7. Tantangan Dan Peluang Sektor Ekonomi Tersier Islam

7.1 Tantangan Utama

Sektor ekonomi tersier Islam menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Indeks Inklusi Keuangan Syariah hanya berada di angka 9,10%, angka yang sangat rendah mengingat 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Marzuki et al., 2022). Gerakan literasi keuangan syariah adalah upaya strategis untuk mendukung pemerintah dalam mendidik masyarakat untuk memahami produk keuangan Islam (Purnama & Yuliafitri, 2019).

Tantangan lain adalah ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dampaknya, porsi untuk kegiatan produksi barang dan jasa yang sesuai syariah semakin berkurang, kemudian mengakibatkan pertumbuhan sektor riil (investasi produktif) melambat dan berakhir pada ketidakseimbangan laju ekonomi syariah (Hidayati et al., 2021). Aliran dana pada sektor keuangan tersebut hanya berputar pada sektor keuangan saja atau tidak terdistribusi maksimal pada sektor riil sehingga dapat mengganggu perkembangan ekonomi (Andiansyah et al., 2022).

Kritik terhadap lembaga keuangan syariah juga muncul terkait fokus pada produk yang ditawarkan oleh sektor keuangan syariah, yang semakin terlihat meniru produk dari keuangan konvensional (Cahyani et al., 2021). Persyaratan syariah diencerkan, di mana bentuk kontrak terpenuhi tetapi substansi dan semangat hukum Islam tidak terpenuhi (Cahyani et al., 2021). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi maqashid syariah dalam seluruh produk dan layanan sektor tersier Islam.

Beberapa kekurangan yang menghambat peran industri keuangan syariah di era MEA berkaitan dengan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kekurangan modal dan pendanaan, pengawasan keuangan mikro, serta transparansi dan tata kelola yang baik (Pamuji & Supandi, 2021).

7.2 Peluang Pengembangan

Di sisi lain, sektor ekonomi tersier Islam memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia yang dapat mengembangkan bisnis halal hingga pada akhirnya mampu menjadi pasar halal global (Kadir, 2023). Dengan menjalin koneksi, akan tercipta paradigma pengembangan ekonomi dan keuangan Islam yang berbasis bisnis halal (Kadir, 2023).

Terdapat empat faktor utama pendorong ekonomi syariah global, yaitu: pertumbuhan penduduk (muda) Muslim yang tinggi, pertumbuhan ekonomi syariah yang cepat dan besar, beberapa negara fokus pada pengembangan pasar produk halal, dan praktik bisnis dan lifestyle yang mendasarkan pada nilai-nilai etika Islam (Asri & Ilyas, 2022). Ekonomi syariah tidak terbatas pada sektor keuangan syariah saja, tetapi sektor bidang produksi barang pun tercakup di dalamnya (Asri & Ilyas, 2022).

Pada tahun 2019, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-satu di dunia dalam pengembangan keuangan syariah dengan skor 81,93 berdasarkan Global Islamic Finance (Asri & Ilyas, 2022). Aset keuangan syariah di Indonesia tercatat sebesar US$99,2 miliar atau sekitar 3,44% dari total keseluruhan aset keuangan syariah secara global pada tahun 2019 (Asri & Ilyas, 2022).

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar bagi sektor tersier Islam. Pesatnya kemajuan teknologi digital memacu tingkat inklusi keuangan syariah yang harus dilakukan melalui pemberian dukungan pengembangan produk dan layanan keuangan digital syariah. Fintech syariah menjadi oase dengan kemudahan akses serta luasnya jangkauan, terutama di masa pandemi ketika mobilisasi dibatasi (Zuchroh, 2021).

8. Instrumen Sosial Dalam Sektor Tersier Islam

8.1 Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan bagian integral dari sektor tersier Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat memiliki dimensi ekonomi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat (Rohim, 2019). Zakat sebagai instrumen utama untuk menghapus kesenjangan ekonomi dan menjadi stimulus untuk aktivitas ekonomi dengan mendistribusikan dan memeratakan daya beli di masyarakat (Rohim, 2019).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang telah ada sejak masa awal Islam (Effendi, 2024). Saat ini, peran wakaf tidak hanya sebatas sebagai ibadah sunah saja, melainkan wakaf dapat digunakan untuk mendukung dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi suatu negara (Effendi, 2024). Implementasi wakaf tunai dalam sektor ekonomi dapat terlihat misalnya dalam pelaksanaan penyaluran dana wakaf tunai dalam bentuk pinjaman modal usaha yang memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro (Effendi, 2024).

Program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan langkah pertama untuk menghubungkan sektor keuangan komersial dengan sektor sosial Islam (Effendi, 2024). Mekanisme investasi ini dapat mendorong pengembangan sektor wakaf secara keseluruhan dan berkontribusi pada sistem keuangan nasional yang kuat (Effendi, 2024).

8.2 Distribusi Islami dalam Sektor Tersier

Sistem distribusi Islam memiliki prinsip pemerataan distribusi kekayaan yang relevan dengan sektor tersier. Sistem distribusi Islam dibagi menjadi dua, yaitu sistem distribusi komersial dan sistem distribusi yang berbasis aspek sosial (Fadhilah, 2020). Distribusi komersial dapat berupa kontrak kerja sama dengan akad non-riba, sedangkan distribusi dalam aspek sosial berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan warisan (Fadhilah, 2020).

Dengan adanya dua mekanisme inilah Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap warganya (Fadhilah, 2020). Sistem ekonomi Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana ia tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak (Fadhilah, 2020). Oleh sebab itu, ada etika dan norma yang perlu dibangun dalam seluruh aktivitas sektor tersier Islam.

9. Sektor Tersier Islam Dalam Konteks Global

9.1 Perkembangan Global Ekonomi Syariah

Secara global, perkembangan sektor tersier Islam menunjukkan tren yang sangat positif. Sistem keuangan Islam telah menjadi salah satu penerapan hukum Islam modern yang paling signifikan dan efektif selama tiga puluh tahun terakhir, dan berfungsi sebagai model untuk reformasi dan kemajuan hukum Islam lebih lanjut (Fikriyah et al., 2024). Banyaknya kalangan yang mulai mengkaji sistem keuangan Islam menunjukkan bahwa potensi keuangan Islam sangat besar (Lubis et al., 2023).

Industri halal berkembang pesat tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim (Syarif & Adnan, 2019). Latar belakang agama bukan faktor dominan potensi pertumbuhan Halal Economy, tetapi kualitas produk telah menjadi tren pola perilaku konsumen (Syarif & Adnan, 2019). Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi sektor tersier Islam untuk berkembang melampaui batas-batas komunitas Muslim.

Sektor keuangan Islami merupakan sektor yang memiliki total pendapatan paling tinggi, yaitu sebesar $2,88 triliun, yang kemudian diikuti oleh sektor makanan halal sebesar $1,17 triliun (Cynthiasari & Yafiz, 2022). Angka ini menunjukkan betapa besarnya potensi sektor tersier Islam dalam perekonomian global.

9.2 Posisi Indonesia dalam Ekonomi Syariah Global

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor tersier Islam global. Ekonomi Syariah Indonesia dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) 2020/2021 menempati posisi ke-4 di dunia, meningkat satu peringkat dari tahun 2019 (Pamuji & Supandi, 2021). Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020 menempatkan Indonesia pada posisi kedua keuangan syariah dunia, naik dari posisi empat pada tahun sebelumnya (Pamuji & Supandi, 2021).

Arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia bertumpu pada market driven untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil, berbeda dengan negara-negara di Arab Saudi, Malaysia, Iran yang lebih fokus pada sektor keuangan serta intervensi pemerintah yang dominan terhadap pengembangan keuangan syariah (Sukardi, 2016). Hal ini menunjukkan keunikan pendekatan Indonesia dalam mengembangkan sektor tersier Islam yang lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Apabila semua potensi ekonomi berbasis syariah yang telah ada saat ini terus dikembangkan, maka Indonesia optimistis akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah di tingkat dunia (Mubayyinah, 2019). Kesadaran masyarakat menggunakan usaha keuangan syariah perlu dibangun, yang tentu saja harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan jasa keuangan syariah dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas (Mubayyinah, 2019).

10. STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI TERSIER ISLAM

10.1 Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Salah satu strategi utama dalam pengembangan sektor tersier Islam adalah penguatan literasi keuangan syariah. Para pegiat yang seharusnya terlibat aktif dalam membangun literasi keuangan syariah antara lain akademisi, Asosiasi Ahli Ekonomi Islam dan Perguruan Tinggi, Ulama, Ustaz dan Ormas Islam, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan dan IKNB), serta Asosiasi Industri Keuangan Syariah (Purnama & Yuliafitri, 2019).

Moderasi beragama diperlukan dalam proses edukasi masyarakat agar literasi yang dimiliki memberikan dampak positif bagi ekonomi syariah (Hafizd, 2022). Masyarakat yang memiliki literasi ekonomi syariah baik (well literate) akan bersikap secara moderat, yakni menerima gagasan ekonomi syariah dengan berbagai kekurangannya dengan tetap berusaha untuk mendorong ke arah yang lebih baik (Hafizd, 2022).

10.2 Penguatan Ekosistem Halal Value Chain

Pengembangan ekosistem halal value chain merupakan strategi penting dalam memperkuat sektor tersier Islam. Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global (Asri & Ilyas, 2022). Upaya pengembangan ekosistem halal value chain dalam pembangunan industri halal dimulai dari input sampai outcome-nya, terlebih dalam menghadapi era society 5.0 (Asri & Ilyas, 2022).

Industri halal dapat secara efektif menyerap dana yang tersedia dari lembaga keuangan Islam (Syarif & Adnan, 2019). Ada beberapa tanda realisasi perlunya konvergensi di kedua industri ini, yaitu industri halal dan keuangan Islam (Syarif & Adnan, 2019). Agar konvergensi semakin cepat, insentif harus diberikan kepada produsen halal untuk menjaga neraca syariah (Syarif & Adnan, 2019).

10.3 Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi kunci dalam pengembangan sektor tersier Islam di era modern. Berbagai sektor masyarakat kini mulai berubah di era serba digital ini, dan penggunaan teknologi tidak dapat dipisahkan darinya (Sidiq & Bukido, 2023). Bahkan saat ini, hampir semua sektor termasuk sektor keuangan menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan (Sidiq & Bukido, 2023).

Fintech syariah turut mengambil peran pada jasa keuangan ini dengan kemudahan akses serta luasnya jangkauan (Zuchroh, 2021). Masa depan dari fintech syariah mempunyai daya saing yang bisa diandalkan serta mempunyai peran besar dalam efisiensi serta pelayanan terhadap masyarakat pada industri keuangan (Zuchroh, 2021). Sistem ekonomi syariah pada masa depan menjadi jawaban dari sistem ekonomi konvensional (Zuchroh, 2021).

10.4 Sinergi Energi Terbarukan dan Ekonomi Syariah

Sinergi antara program energi terbarukan dan ekonomi syariah merupakan strategi inovatif dalam pengembangan sektor tersier Islam. Sektor keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi energi terbarukan (Iskandar et al., 2021). Melalui berbagai pembiayaan berbasis syariah dengan berbagai skema, ekosistem industri keuangan syariah dapat berkontribusi menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian target energi terbarukan (Iskandar et al., 2021).

Pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal, seperti halal food and beverages, Muslim fashion, halal tourism, pharmaceuticals and halal cosmetics, dan halal media and recreation (Iskandar et al., 2021). Dalam konteks pembiayaan sosial-religius, energi terbarukan dapat dilakukan dengan konsep ta'āwun dan sedekah jariah melalui crowd funding dan wakaf (Iskandar et al., 2021).

11. Kesimpulan

Sektor ekonomi tersier Islam merupakan komponen vital dalam sistem ekonomi Islam yang mencakup berbagai aktivitas jasa mulai dari keuangan syariah, perdagangan halal, pariwisata halal, fashion halal, fintech syariah, hingga industri halal secara keseluruhan. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan jasa semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan maqashid syariah dalam kehidupan ekonomi umat Islam.

Landasan teoritis sektor tersier Islam berpijak pada maqashid syariah yang mencakup pemenuhan kebutuhan primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniyat) (Nurrahma, 2021). Prinsip keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil menjadi pembeda mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Setiap aktivitas dalam sektor tersier Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai syariah yang mencakup pelarangan riba, maysir, gharar, serta kewajiban membayar zakat (Yulitasari, 2024).

Perkembangan sektor tersier Islam di Indonesia menunjukkan tren yang positif, dengan Indonesia menempati posisi strategis dalam peta ekonomi syariah global (Pamuji & Supandi, 2021). Namun, berbagai tantangan masih perlu diatasi, terutama terkait rendahnya literasi keuangan syariah, ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, serta perlunya penguatan implementasi maqashid syariah dalam seluruh produk dan layanan (Marzuki et al., 2022). Strategi pengembangan yang komprehensif mencakup penguatan literasi keuangan syariah, pengembangan ekosistem halal value chain, pemanfaatan teknologi digital, dan sinergi dengan program energi terbarukan menjadi kunci keberhasilan sektor tersier Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat (Asri & Ilyas, 2022).

Pada akhirnya, sektor ekonomi tersier Islam bukan sekadar tentang penyediaan jasa yang sesuai syariah, tetapi merupakan manifestasi dari sistem ekonomi Islam yang komprehensif yang bertujuan mewujudkan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) bagi seluruh umat manusia (Mubayyinah, 2019). Dengan potensi yang besar dan dukungan regulasi yang semakin kuat, sektor tersier Islam memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Amir, M. F. (2021). Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia (perspektif hukum Islam). Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 59–71. https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577

Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryono, S., & Wau, T. (2022). Pengaruh instrumen keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(1), 69. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288

Andrean, R. (2023). Pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui platform financial technology untuk pemberdayaan UMKM pada era digital. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860

Arifin, N., Tamimah, T., & Fitriyah, N. L. (2021). Konsep kesejahteraan pandangan ulama kontemporer. Iqtisadie Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 1(2), 174–192. https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v1i2.168

Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. Alif, 1(1), 37–47. https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712

Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., Satory, A., Milono, Y. K., & Malik, R. (2020). Keunggulan bank pembiayaan rakyat syariah "Amanah Ummah" dalam penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mizan Journal of Islamic Law, 4(1), 17. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594

Bangun, R. H. (2018). Analisis prioritas pembangunan wilayah berdasarkan sektor produk domestik regional bruto Kabupaten Tapanuli Tengah-Sumatera Utara. Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian dan Pengembangan, 2(1), 19–35. https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.38

Cahyani, S. F. N., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap nasabah pada masa pandemik di bank syariah. Mutanaqishah Journal of Islamic Banking, 1(2), 103–114. https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.178

Cynthiasari, V., & Yafiz, M. (2022). Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi. Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(11), 5287–5291. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1804

Dasopang, N. (2020). Pola kegiatan perekonomian. Islamic Circle, 1(2), 110–128. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.397

Effendi, B. (2024). Wakaf tunai dalam sistem keuangan Islam. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 155–173. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.103

Fadhilah, N. (2020). Strategi manajemen distribusi Islam dalam mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Business Innovation & Entrepreneurship Journal, 2(4), 242–251. https://doi.org/10.35899/biej.v2i4.168

Fathori, F. (2024). Peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi: studi kasus tentang kontribusi pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Crc, 2(1), 233–242. https://doi.org/10.32806/syfdep0914

Fauzia, I. Y. (2018). The Islamic models of saving and investment sebagai suatu tawaran atas perilaku impulse buying pada produk dan jasa taḥsīnīyāt. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 12(2), 384–404. https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.155-175

Fikriyah, U., Arifin, M. S., Huwaidah, H., Arviani, L., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2024). Perkembangan dan peran bank syariah dalam menyongsong masa depan keuangan Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 18–27. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.562

Ghufron, M. I. (2019). ASEAN free trade area, tantangan ekonomi Indonesia dan perdagangan internasional perspektif Islam. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 131–146. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.797

Habibah, M. (2020). Implementasi maqashid syariah dalam merumuskan tujuan laporan keuangan bank syariah. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 177. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414

Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) bagi perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 138. https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402

Hafizd, J. Z. (2022). The importance of religious moderation-based Islamic economic education to the community for the realization of economic justice in Indonesia. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2(1), 86–106. https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.17

Hakim, M. A. (2016). Industrialisasi di Indonesia: menuju kemitraan yang Islami. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.605

Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan industri wisata halal Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(3), 688. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585

Huda, M. I. (2024). Sharia fintech business analysis at PT. Indonesian Sharia Fund. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 121–135. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.123

Ilhamdi, I. (2020). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 9(2). https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.42588

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Kadir, S. (2023). Peluang industri fashion halal di Indonesia: (model pengembangan dan strategi). Al-Iqtishad, 15(1), 142–160. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v15i1.4208

Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). Konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk lembaga keuangan Islam. At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 2(2), 120–133. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962

Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048

Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program industrialisasi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat: perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 288. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077

Lubis, S. Y., Wati, P., & Marliyah, M. (2023). Strategi finansial Islam dalam mewujudkan maslahat ekonomi. Rayah Al-Islam, 7(3), 1303–1317. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.829

Martiana, A. (2016). Pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Islam. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1388

Marzuki, F., Faizi, F., & Mashuri, A. A. S. (2022). Sosialisasi dan edukasi produk keuangan syariah bagi penguatan UMKM di Cinere Depok. Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services, 2(3), 376–385. https://doi.org/10.53363/bw.v2i3.111

Maulidiyah, D. R., Fatimatuzzahra, V., & Rusgianto, S. (2023). Pengaruh pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup di Indonesia dengan inflasi sebagai moderasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 3014. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8946

Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam dalam perspektif maqasid asy-syariah. Journal of Sharia Economics, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55

Nelly, R., & Soemitra, A. (2022). Studi literatur general issue lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(4), 700–710. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.1056

Nurlaela, N. (2015). Analisis fungsi distribusi keuangan negara (studi pemikiran 'Abdul Qadim Zallum). Millah Journal of Religious Studies, 15(1), 1–28. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art1

Nurrahma, A. (2021). Pengembangan hukum industri halal di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/sxr43

Oktapia, A. S., Wira, A., & Novia, A. (2024). Strategi pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Lubuk Lintah Kota Padang. Islamic Economic and Business Journal, 6(2), 1–17. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v6i2.7607

Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha: Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947

Purnama, H. M., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas gerakan literasi keuangan syariah dalam mengedukasi masyarakat memahami produk keuangan syariah. Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, 5(1), 10. https://doi.org/10.32678/bs.v5i1.1937

Rahmah, M., Haiqal, M., Putra, R. A. A., Risda, R., & Ma'arif, A. M. A. (2023). Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Mantap: Journal of Management Accounting Tax and Production, 1(2), 155–161. https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1384

Robbani, B. (2022). Peran kebijakan politik dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2700. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945

Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising. Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 4(1), 59–90. https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556

Sidiq, A. Y., & Bukido, R. (2023). Resepsi masyarakat Kota Manado terhadap quick response code Indonesian standard (QRIS) dalam melakukan transaksi. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 23–36. https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.629

Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi literatur tujuan ideal lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050

Soenjoto, A. R. (2018). Strategi kebijakan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam (studi kritis terhadap pemikiran ekonomi neo klasik). Islamic Economics Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2896

Sukardi, B. (2016). Inklusivisme maqâsid syarî'ah menuju pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia. Tsaqafah, 12(1), 209. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375

Sunaryono, S. (2022). Kontribusi dan peluang fintech lending syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi STIEP, 7(2), 83–96. https://doi.org/10.54526/jes.v7i2.110

Suryadi, G. (2014). Analisis pembiayaan sektor perdagangan hotel dan restoran pada perbankan syariah di Indonesia. Al-Muzara'ah, 2(2), 150–178. https://doi.org/10.29244/jam.2.2.150-178

Suryono, S., Istadi, Y., Praptiningsih, R. S., Taufiq, H., Athoillah, S., & Widiyanto, W. (2019). Global halal center - Unissula mengabdi untuk menyelamatkan umat melalui penyusunan instrumen Muslim friendly. Indonesian Journal of Community Services, 1(1), 1. https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.1-15

Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan keberlanjutan konsep halal economy di era moderasi beragama. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 93–122. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97

Tektona, R. I. (2022). Review of the murshalah maslahah of credit card owners in cash withdrawal transaction. Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum, 11(2), 181–195. https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.73

Thayib, S. R., & Ajuna, H. N. A. (2022). Internalisasi Islamic business ethic pada fintech syariah. Finansha: Journal of Sharia Financial Management, 3(2), 76–86. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i2.21066

Umam, A. K., Ratnasari, R. T., & Herianingrum, S. (2019). The effect of macroeconomic variables in predicting Indonesian sharia stock index. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 5(2), 223. https://doi.org/10.20473/jebis.v5i2.15031

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 109. https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11713

Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia perspektif ekonomi Islam: peran inflasi, pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 223. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043

Yulianti, N. W. (2020). Penyaluran pembiayaan dan non performance financing bank umum syariah di Pulau Jawa tahun 2019. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(1), 84–97. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.134

Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212

Zainur, Z. (2020). Keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi. Jurnal An-Nahl, 7(2), 123–129. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18

Zuchroh, I. (2021). Fintech syariah: kolaborasi teknologi dan moral sebagai instrumen pembiayaan di masa depan. Ecoplan, 4(2), 122–130. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.383